BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Upaya untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik, dan kinerja yang meningkat, dibutuhkan suatu pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata secara periodik. Bentuk perwujudannya dapat dilakukan dengan membuat pertanggungjawaban. Hal ini seperti tertuang pada Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selain itu juga melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi 1). Kedudukan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPD Daerah, bahwa BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala
1
2). Tugas Pokok BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik daerah kabbupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3). Fungsi Fungsi dari BPS Kabupaten/Kota adalah: a) Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota; b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota; c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota. 4). Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yaitu: Susunan organisasi BPS Kabupaten Pringsewu, terdiri dari: a) Kepala Bertugas: memimpin BPS Kabupaten Pringsewu dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Pringsewu serta membina aparatur BPS Kabupaten Pringsewu agar berdaya guna dan berhasil guna, dengan wewenang antara lain: -
Penyusunan rencana daerah di Kabupetan Pringsewu secara makro di bidang statistik;
-
Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu; 2
-
Penetapan dan penyelenggaraan statistik di Kabupaten Pringsewu;
-
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik
-
Penyusunan pedoman penyelenggaraan survey statistik sektoral.
b) Subbagian Tata Usaha Bertugas: melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. c) Seksi Statistik Sosial Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial. d) Seksi Statistik Produksi Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi. e) Seksi Statistik Distribusi Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi. f) Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bertugas: melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. g) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bertugas : melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. h) Kelompok Jabatan Fungsional Bertugas: melakukan kegiatan sesuai dengan jabtan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3
Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada lampiran 1. 1.3. Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kabupaten Pringsewu dilindungai oleh perangkat hukum, yaitu: 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 4) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Daerah.
4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2010-2014 Badan Pusat Statistik mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, yaitu lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk kebijakan dalam menyusun perencanaan sehingga akan memperoleh hasil yang diinginkan. Agar data dan informasi tersebut berkualitas, maka perlua adanya arahan dan sasaran yang jelas, dalam hal ini adanya rencana strategis. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu BPS Kabupaten Pringsewu dalam menetapkan rencana strategis tahun 2011-2014 mengacu pada Renstra BPS Pusat tahun 2010-2014. 1) Visi BPS Kabupaten Pringsewu Visi BPS Kabupaten Pringsewu adalah menunjang tercapainya Visi BPS secara nasional, oleh karena BPS Kabupaten Pringsewu merupakan instansi vertikal dan merupakan bagian dari sistem perstatistikan nasional, maka visi tersebut adalah: “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua” Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. 5
Kata “data statistik terpercaya” mempunyai makna statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” mempunyai makna bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS. 2) Misi BPS Kabupaten Pringsewu Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi BPS Kabupaten Pringsewu yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu: a) Memperkuat
landasan
konstitusional
dan
operasional
lembaga
statistik
untuk
menyelenggarakan statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk memajukan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam rangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 3) Tujuan Tujuan utama dalam pembangunan nasional dibidang Statistik lima tahun kedepan adalah: Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien; Tujuan 3: Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja; Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.
6
Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. 4) Sasaran Strategis Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia adalah sebagai berikut: a) Dari tujuan pertama: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Mencakup tiga sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu -
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
-
Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
-
Penigkatan metodologi sensus dan survei
b) Dari tujuan kedua: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu -
Peningkatan hubungan dengan pengguna data
-
Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
c) Dari tujuan ketiga: Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja. Mencakup tiga sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu -
Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik
-
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya
-
Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya
d) Dari tujuan keempat: Menigkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Mencakup empat sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu -
Memperbaiki sumber daya manusia 7
-
Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan memuwujdkan good governance
-
Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
-
Peningkatan pengawasan dan akuntabiltas kinerja aparatur BPS Kabupaten Pringsewu
5) Kebijakan BPS Kabupaten Pringsewu Sebagai tindak lanjut visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka BPS Kabupaten Pringsewu menetukan arah kebijakan pembangunan statistik, sebagai berikut: a) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. b) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). c) Memfasilitasi penigkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. d) Mengupayakan terwujudnya system informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. e) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan system informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. f) Memelopori
peningkatan
kemampuan
para
pelaksana
kegiatan
statistik
dalam
menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. g) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. h) Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. i) Mengupayakan
penyediaan
kelengkapan
peralatan
teknologi
informasi
seperti
notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka 8
pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui system elektronik survey. 6) Program dan Kegiatan Untuk mencapai visi, misi BPS Kabupaten Pringsewu, maka selama periode 2011-2014 telah ditetapkan tiga program, yaitu: a) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Sasaran program adalah: -
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
-
Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
-
Peningkatan metodologi sensus dan survei;
-
Peningkatan dan pengembangan analisis statistik;
-
Peningkatan hubungan dengan pengguna data;
-
Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;
-
Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik.
b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, 9
pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Sasaran program adalah: -
Memperbaiki sumber daya manusia;
c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelangkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah. Sasaran program adalah: -
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya.
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasil secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu lembaga Pemerintah Non Departemen yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melihat seberapa besar pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan yang diperoleh BPS Kabupaten Pringsewu dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pelaporan akuntabilitas kinerja. 3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2011 Tujuan 1 Adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kualitas data sangat mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin, sehingga mendorong BPS Kabupaten Pringsewu harus menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya kelengkapan data dan sampel yang mewakili, serta pemasukan dokumen/response rate. Pemasukan dokumen dari kegiatan survey BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2011 hampir mencapai 100,00 persen, hal ini disebabkan terjadinya kasus lewat panen sebesar 7,5 persen. Besaran capaian hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa, kinerja BPS Kabupaten Pringsewu dalam hal menyediakan data dan informasi statistik mempunyai kualitas yang baik dan masih sesuai dengan yang diharapkan. 11
Sasaran 1.1. Adalah tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Tingkat pencapaian sasaran 1.1. ini
dapat tercapai dengan adanya publikasi yang
disajikan secara tahunan. Pada tahun 2011 secara administratif BPS Pringsewu belum dapat menyajikan publikasi tahunan, akan tetapi penyediaan data informasi statistik ekonomi makro dapat diperoleh secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dapat dicapai pada tingkatan 100 persen. Masalah/Kendala yang dihadapi 1). Responden sulit ditemui 2). Kurang tanggapnya responden dalam hal pendataan 3). Kurangnya konsistensi pada isian dokumen 4). Petugas kurang memahami konsep dan definisi Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1). Kunjungan ulang 2). Sosialisasi kegiatan 3). Pemeriksaan isian dokumen 4). Dilakukan pengawasan lapangan 5). Dilakukan briefing
Sasaran 1.2. Adalah tesedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Tingkat pencapaian sasaran 1.2. tercapai dengan masuknya dokumen hasil survei mencapai 100 persen di tahun 2011, sehingga sasaran penyediaan data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu tercapai. 12
Permasalahan/Kendala yang Dihadapi 1). Responden sulit ditemui 2). Kurang tanggapnya responden dalam hal pendataan 3). Kurangnya konsistensi pada isian dokumen 4). Petugas kurang memahami konsep dan definisi
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1). Kunjungan ulang 2). Sosialisasi kegiatan 3). Pemeriksaan isian dokumen 4). Dilakukan pengawasan lapangan 5). Dilakukan briefing
Sasaran 1.3. Adalah peningkatan metodologi sensus dan survey Tingkat pencapaian sasaran 1.3 tercapai dengan dilakukan pemutakhiran dan pemeliharaan Master File Desa (MFD) dan MBS berbasis web (Blok Sensus) yang semuanya dapat dilaksanakan, sehingga sasaran peningkatan metodologi sensus dan survey tercapai.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Perubahan SLS (gabung/pemekaran) yang menjadi dasar pembentukan blok sensus di beberapa wilayah sangat cepat
13
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Dilakukan update terhadap blok sensus dan informasi perubahan SLS di desa tersebut sehingga perbaikan peta dapat dilakukan tanpa merubah batas blok yang ada.
Tujuan 2 Adalah Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. BPS merupakan suatu instansi non departemen yang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dalam hal data, berkaitan dengan itu maka pelayanan yang diberikan oleh BPS kepada masyarakat harus memberikan informasi mengenai data harus lebih baik (berkualitas) sehingga masyarakat konsumen pengguna data merasa puas. Sehubungan dengan baru berjalannya kegiatan perstatistikan di Kabupaten Pringsewu dan belum dibentuknya unit pelayanan statistik terpadu, maka jumlah pengunjung yang menginginkan data pada tahun 2011 belum dapat ditentukan target yang harus dicapai untuk menunjukkan kinerja BPS Kabupaten Pringsewu dalam hal peningkatan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.
Sasaran 2.1. Adalah peningkatan hubungan dengan pengguna data Tingkat pencapaian sasara 2.1. tercapai dengan merasa puas konsumen terhadap akurasi dan cakupan data, pada tahun 2011 dengan keterbatasan yang ada, diperkirakan 70 persen pengguna data yang merasa puas terhadap akurasi dan cakupan data yang ada, atau dengan kata lain sasaran peningkatan hubungan dengan pengguna data tercapai. Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Ragam data dan judul publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten masih terbatas. 2) Petugas yang dapat menjelaskan makna dari data yang tersedia terbatas 14
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Menambah judul
publikasi yang diterbitkan dan meningkatkan kerjasama dengan
pemerintah daerah. 2) Meningkatkan pengetahuan petugas sehingga mampu menjelaskan kegiatan dan alur pengumpulan data serta makna data yang dihasilkan.
Sasaran 2.2 Adalah Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik. Tingkat pencapaian sasaran 2.2 tercapai dengan adanya pengunjung yang datang ke pelayanan statisik terpadu (PST). Berhubung BPS Kabupaten Pringsewu relatif masih baru berdiri maka PST belum dapat dilakukan diruangan tersendiri (Perpustakaan), maka belum dapat ditentukan target pengunjung perpustakaan.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Penerbitan publikasi rutin
belum tepat waktu (penghujung tahun atau diawal tahun
berikutnya) 2) Diseminasi hasil kegiatan sensus/survei sangat terlambat 3) Terbatasnya ruang kantor, sehingga PST belum dapat dilaksanakan dengan baik. 4) Data-data yang ditampilkan di website terbatas dan berupa data-data tahunan (belum ada BRS atau data bulanan)
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Jadual pencetakan publikasi akan dimajukan
15
2) Disiplin untuk memenuhi jadwal setiap kegiatan mulai dari persiapan , pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dokumen dan pengolahan sehingga penyajian hasilnya pun tidak terlambat. 3) Kerjasama dengan subject matter untuk menyampaikan data-data terbaru , mengusahakan penerbitan BRS dan menampilkan tulisan atau artikel dari masing-masing seksi untuk ditampilkan di website. 4) Layanan kepustakaan dilakukan oleh para subject matter di masing-masing ruangan. 5) Akan dilakukan penyempurnaan pada web site BPS Pringsewu dengan mamasukkan data yang beragam.
Tujuan 3: Adalah Penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sarana kerja Untuk meningkatkan suatu hasil pekerjaan yang lebih baik sangat diperlukan suatu sarana dan prasarana yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi serta sarana lainnya, seperti komputer, lap top, kendaraan roda dua/empat dan lain-lain sehingga apa yang hasilkan dapat menghasilkan yang sesuai dengan tujuan. Dengan peralatan yang sangat terbatas, kegiatan hasil pengolahan yang dikirim ke Pusat pada tahun 2011 pada umumnya semua terkirim, hal ini terlihat dari persentase pengiriman hasil pengolahan ke pusat yaitu sebesar 100 persen. Sasaran 3.1. Adalah Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Tingkat pencapaian sasaran 3.1. tercapai dengan terkirimnya hasil pengolahan data ke BPS Pusat tepat waktu. Hal ini terlihat pada tahun 2011 sebesar 100 persen hasil pengolahan data dikirim ke BPS Pusat tepat waktu.
16
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Pemasukan dokumen hasil kegiatan lapangan mendekati batas akhir pengolahan sehingga masih ada dokumen yang lolos dari proses pemeriksaan (editing), sedangkan perbaikan data memerlukan konfirmasi lapangan sehingga waktu pengolahan menjadi lebih lama.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Mekanisme ban berjalan (pengumpulan dokumen secara bertahap tidak harus menunggu sampai 100% kegiatan lapangan selesai ) harus dilaksanakan secara efektif sehingga proses pemeriksaan dokumen, editing, entry dan validasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak ada proses yang dilewati. Untuk menghemat waktu penyampaian bahan dan hasil konfirmasi ke dan dari petugas dapat dilakukan melalui telepon atau sms.
Sasaran 3.2. Adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya. Tingkat pencapaian sasaran 3.2. tercapai dengan adanya sarana TIK dalam kondisi baik dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik. Hal ini terlihat pada tahun 2011 persentase sarana TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik yaitu sebesar 100 persen.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Sarana penunjang TIK jumlah dan kualitasnya tidak seimbang dengan pegawai yang ada.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 2) Memanfaatkan sarana yang ada seefektif dan seefisien mungkin
17
Sasaran 3.3. Adalah peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya. Tingkat pencapaian sasaran 3.3. tercapai dengan adanya terpenuhinya kuantitas sarana TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai. Hal ini terlihat pada tahun 2011 persentase kuantitas sarana TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai sebesar 100 persen.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Sarana penunjang TIK jumlah dan kualitasnya tidak seimbang dengan pegawai yang ada.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 2) Memanfaatkan sarana yang ada seefektif dan seefisien mungkin
Tujuan 4: Adalah Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penataan kelembagaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu asset dari suatu organisasi/lembaga yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu organisasi/lembaga, dengan adanya SDM yang berpotensi maka suatu organisasi/lembaga akan memperoleh tujuan yang diinginkan. Disamping SDM juga tidak kalah pentingnya adalah adanya suatu perubahan dalam suatu organisasi/lembaga, seperti reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan hasil yang sudah ditentukan, maka salah satunya yang harus diperhatikan adalah pendidikan formal pegawai yang ada di BPS Kabupaten Pringsewu. Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal D III dan atau S1 di tahun 2011 adalah sebesar 60 persen.
Sasaran 4.1. Adalah memperbaiki SDM 18
Tingkat pencapaian sasaran 4.1. tercapai dengan adanya pegawai yang memiliki pendidikan minimal D III dan atau S1 dan juga pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu. Pada tahun 2011 jumlah pegawai yang berpendidikan minimal D III dan atau S1 sebesar 60 persen, sedangkan yang menjabat fungsional ada sebanyak 3 pegawai.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai jabatan fungisonal 2) Kurang berminatnya pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Dilakukan pengenalan dan pengarahan mengenai jabatan fungsional 2) Mendorong dan memberikan motivasi agar pegawai melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Sasaran 4.2. Adalah Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan Good Governance. Tingkat pencapaian sasaran 4.2. tercapai dengan adanya jumlah dokumen reformasi birokrasi yang dibuat. Pada tahun 2011 dokumen reformasi birokrasi telah dibuat sebanyak satu dokumen reformasi birokrasi.
Permasalahan/Kedala yang dihadapi 1) Masih sedikit yang menerima adanya perubahan
19
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Memberikan pengarahan dan meyakinkan bahwa reformasi birokrasi yang membawa dampak yang baik.
Sasaran 4.3. Adalah peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran 4.3. tercapai dengan adanya laporan keuangan BPS Kabupaten Pringsewu yang diperiksa oleh BPK. Pada tahun 2011 belum dapat disusun laporan keuangan BPS Kabupaten Pringsewu karena DIPA/Anggaran masih disatukan dengan BPS Kabupaten Tanggamus selaku kabupaten induk.
Sasaran 4.4. Adalah peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparaatur BPS Kabupaten Pringsewu. Tingkat pencapaian sasaran 4.4 tercapai dengan adanya laporan monitoring tindak lanjut hasil audit. Karena BPS Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 belum memiliki anggaran tersendiri, maka Laporan hasil monitoring keuangan merupakan kinerja dari aparatur BPS Kabupaten Pringsewu belum dapat disusun.
3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2011 Evaluasi Pendataan Sapi Perah, Sapi Potong, dan Kerbau Tahun 2011 (PSPK2011) Kegiatan pelaksanaan PSPK2011 di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 30 Juni 2011, merupakan kegiatan kerjasama antara BPS dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Petugas yang digunakan dalam pelaksanaan PSPK2011 sebanyak 137 petugas dengan jumlah rumahtangga yang memiliki sapi dan kerbau 7.775 rumah tangga. 20
Evaluasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) merupakan kegiatan pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan sosial yang keempat setelah Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07), dan PPLS 2008. Tujuan utama dari kegiatan PPLS 2011 adalah memperoleh basis data terpadu rumah tangga dan keluarga sasaran yang akan dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan social yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2012 – 2014. Basis data terpadu mencakup 40 persen rumah tangga menengah ke bawah (secara nasioanl) menurut: nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga; wilayah pemukiman sampai tingkat satuan lingkungan setempat terkecil dengan persentase berbeda-beda sesuai dengan intensitas kemiskinan; dan informasi persyaratan program bantuan dan perlindungan sosial. Pelaksanaan PPLS2011 dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2011 sampai tanggal 14 Agustus 2011 dengan jumlah petugas sebanyak 132 petugas dan kuota jumlah rumah tangga sebanyak 33.953 rumah tangga dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu.
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011 Kegiatan BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dalam penyelenggaraan statistik masih menggunakan anggaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tanggamus, sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan yang digunakan.
21
BAB IV PENUTUP
Secara umum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada BPS Kabupaten Pringsewu dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi karena pada tahun 2011 anggaran masih tergabung pada kabupaten induknya (Kabupaten Tanggamus) maka Akuntabilitas Keuangan masih belum dapat dilaporkan 4.1. TINJAUAN UMUM LAKIP BPS Kabupaten Pringsewu merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama untuk masing-masing unit kerja (seksi) dapat dicapai dengan baik (100 persen) kecuali pada seksi produksi dimana ubinan yang dilakukan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh karena terjadi lewat panen. Demikian juga dengan pelayanan statistik terpadu yang belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini BPS Kabupaten Pringsewu masih belum mempunyai perpustakaan. 4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA Sebagai satuan kerja yang baru, BPS Kabupeten Pringsewu masih menyewa gedung (kantor) untuk melaksanakan kegiatan perstatistikan. Bangunan kantor yang ada memang belum sesuai/ideal dengan jumlah seksi dan kegiatan pelayanan statistik terpadu yang dicanangkan oleh BPS, oleh karena itu dengan berbagai keterbatasannya maka kegiatan dilaksanakan dengan kurang memperhatikan sisi kelayakan tempat. Demikian juga dengan prasarana pendukung seperti komputer dan alat pengolahan data lainnya masih dirasakan kurang dapat mendukung kegiatan yang ada, bukan saja dari segi jumlah tetapi juga dari segi kelayakannya. Beruntung sampai dengan semangat dan kerja keras, sampai saat ini semua permasalahan dan kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi.
22
4.2. SARAN TINDAK LANJUT Sebagai institusi pemerintah, BPS Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat menunjukkan Akuntabilitas Kinerja yang baik, bukan saja saja dari sisi teknis tetapi juga dari sisi administrasi. Untuk melaksanakan semua harapan tersebut, maka faktor-faktor pendukung juga harus disiapkan dengan baik, seperti halnya pembangunan kantor, kelengkapan alat-alat pengolah data dan mungkin lebih baik lagi jika dilakukan promosi pendidikan untuk para pegawai berprestasi. Pengawasan pekerjaan secara berjenjang juga diperlukan agar tingkat kesalahan yang mungkin dapat terjadi dapat diminimalisasi, selain juga pembinaan mulai dari masalah teknis sampai dengan masalah administrasi, agar laporan akuntabilitas kinerja dapat disusun dengan lebih baik lagi.
23
Organisasi BPS Kabupaten Pringsewu Keadaan Februari 2012 KEPALA Toga Hamonangan, S.Si., M.M. 19630910 198501 1 001 IV /a , 1-10-2010
Kasubbag Tata Usaha Andriazi, S.E. 19721031 199312 1 001 III /b, 1-10-2009 Staf : 1. Fitri Nurjanah, A.Md. 19890505 201101 2 013 II /c, 01-01-2011
Kasie Statistik Sosial
Kasie Statistik Produksi
Kasie Statistik Distribusi
Kasie Nerwilis
Kasie I P D S
Benedictus Riahot S, SST 19730820 199412 1 001
Wayan Sudarsono, SST. 19680307 199101 1 001
Ony Aisyarani, SST 19810517 200312 2 002
Dian Wuryandari S, S.Si. 19770202 199912 2 001
Kemas Muhammad Irsan R, S.ST 19840910 200701 1 003
III /d 1-04-2009
III/c, 1-10-2008
III /c, 1-10-2010
III /c, 1-10-2008
III/b, 1-04-2011
Staf :
Staf :
Staf :
1. Erwansyah Yusup 19720520 199403 1 004 ---
---
Staf : 0-2010
---
II /d, 1-10-2008
Koordinator Statistik Kecamatan ( KSK )
1.
Pardasuka Muhammad Arifin
4.
Ambarawa Dwi Andy Suprianto, S.Si.
5.
Pagelaran Sugiarto (FS) 19641218 198603 1 007 III/b, 1-10-2007
Gading Rejo (Pensiun) Yudi Trisila (FS) 195601201980031001 III /c, 1-04-2009
19840217 201101 1 016 III/a, 1-01-2011 3.
7.
19590309 198202 1 001 III /d, 1-10-2011
19780228 200502 1 001 II /b, 1-10-2010 2.
Pringsewu Suparmin (FS)
6.
Banyumas Daeng Asmoro 19660820 199003 1 003 III/a, 1-04-2009
8.
Adi Luwih Djoko Supriyanto (FS) 19600604 198202 1 002 III/c, 1-10-2006
Sukoharjo Bambang Wahyudi, S.E. 19661111 199003 1 002 III/b, 1-10-2011
Keterangan : --- Kosong
24
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (Peraturan Kepala BPS No.11 Tahun 2011) No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
1.1
Tersedianya data dan informasi
- Persentase pemasukan
statistik ekonomi makro yang
dokumen/ response rate dari
lengkap, akurat, dan tepat
kegiatan statistik perusahaan - Seksi statistik
waktu 1.2
- Seksi statistik produksi
distribusi
Tersedianya data dan informasi
Persentase pemasukan
statistik sosial dan
dokumen/ response rate dari
kesejahteraan rakyat yang
kegiatan statistik
lengkap, akurat, dan tepat
rumahtangga
- Seksi statistik sosial
waktu 1.3
Peningkatan mutu metodologi Persentase peta wilayah sensus dan survey
- Seksi IPDS
administrasi dan blok sensus yang akurat dan mutakhir
2
Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien
2.1
Peningkatan hubungan dengan pengguna data
- Persentase konsumen yang
- Seksi IPDS
merasa puas terhadap akurasi data - Persentase konsumen yang 25
merasa puas terhadap cakupan data 2.2
Peningkatan efektivitas dan
- Jumlah pengunjung yang
efisiensi diseminasi data dan
menggunakan data BPS
informasi statistik
- Seksi IPDS
- Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (bukan perpustakaan)
3
Penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sarana kerja
3.1
3.2
Peningkatan kualitas
Persentase hasil pengolahan
pengolahan data dan informasi
data dikirim ke BPS Pusat
statistik
tepat waktu
Peningkatan kualitas sarana dan - Persentase sarana TIK prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya
- Seksi IPDS
- Seksi IPDS
dalam kondisi yang baik - Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik
3.3
Peningkatan kuantitas sarana
- Persentase terpenuhinya
dan prasarana TIK serta sarana
sarana dan prasarana TIK
dan prasarana kerja lainnya
yang memadai
- Seksi IPDS
- Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai 4
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 26
dan penataan kelembagaan 4.1
Memperbaiki SDM
- Persentase pegawai
- Sub Bag TU
berpendidikan minimal D III dan atau S1 - Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu 4.2
Penataan kelembagaan dalam
Jumlah dokumen reformasi - Sub Bag TU
rangka reformasi birokrasi dan
birokrasi
mewujudkan Good Governance 4.3
4.4
Peningkatan akuntabilitas
Opini
terhadap
pengguna anggaran dan
keuangan
pelaksanaan kegiatan
Pringsewu oleh BPK
Peningkatan pengawasan dan
Jumlah laporan monitoring - Sub Bag TU
akuntabilitas kinerka aparatur
tindak lanjut hasil audit
BPS
laporan - Sub Bag TU Kabupaten
BPS Kabupaten Pringsewu
27
