BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang 1. Revitalisasi
perencanaan
pembangunan
jangka
panjang
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu pendekatan penting untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. 2. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang– undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah. Untuk daerah kabupaten/kota, maka RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD Provinsi) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
(RPJP
Nasional).
RPJPD
memuat
arah
pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. 3. Berdasarkan kepentingan dan nilai stratejik dari dokumen RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sangat berkepentingan untuk menyusun RPJPD Kabupaten OKU. Dengan demikian, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten OKU dalam rentang waktu 2005-2025, dapat lebih terarah dan memiliki visi, misi dan arah pembangunan yang jelas. 1
1.2.
Maksud dan Tujuan 1. Penyusunan RPJPD Kabupaten OKU dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah bagi pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan yang dimiliki dan mengupayakan sumberdaya lain (swasta) untuk terlibat didalam pencapaian tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. 2. RPJPD
Kabupaten
OKU
Tahun 2005–2025 ditujukan
untuk
memberikan visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten OKU dalam jangka 20 tahun ke depan, dan diterjemahkan dalam program-program pembangunan jangka panjang serta merupakan pedoman penyusunan RPJMD. 1.3.
Landasan Hukum
Penyusunan RPJPD Kabupaten OKU berlandaskan pada: 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).
3.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2
5.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
6.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
1.4.
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.
Pada dasarnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKU tahun 2005–2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten OKU tahun 2005–2025, disusun
dengan
memperhatikan
RPJPD
Provinsi
Sumatera
Selatan dan RPJP Nasional. 2.
RPJPD Kabupaten OKU tahun 2005–2025 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD Kabupaten OKU tahun 2005–2025 adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Dokumen
RPJPD
memberikan
arah
kebijakan
pembangunan yang dapat dibiayai oleh APBD dan sumber– sumber dana yang lain dapat diperoleh misalnya dari APBN dan atau sektor swasta. 3
1.5.
Sistematika Penyajian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan RPJPD terhadap dokumen perencanaan
lainnya,
serta
sistematika
penyajian
RPJPD
Kabupaten OKU 2005 – 2025. BAB II
KONDISI UMUM KABUPATEN OKU Bab ini mendeskripsikan tentang kondisi umum wilayah, serta potensi dan permasalahan pembangunan Kabupaten OKU.
BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN Bab
ini
mendeskripsikan
tentang
Visi,
Misi,
dan
Arah
Pembangunan Kabupaten OKU dalam kurun waktu 2005 – 2025. BAB IV
PENUTUP Bab ini berisi pernyataan bahwa RPJPD Kabupaten OKU menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan
daerah, dan pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten OKU dalam rentang waktu tahun 2005 – 2025.
4
BAB II
KONDISI UMUM KABUPATEN OKU
1.6.
Kondisi Fisik Wilayah 1.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, luas wilayah Kabupaten OKU lebih kurang 1.366.100 ha atau 13.661 km2. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Kabupaten OKU dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan. Setelah pemekaran tersebut, luas wilayah Kabupaten OKU menjadi hanya 479.706 ha. Administrasi Pemerintahan Kabupaten OKU setelah pemekaran terdiri dari 9 wilayah Kecamatan, 3 kelurahan dan 135 desa.
2.
Tofografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten OKU berkisar antara 100 - 1.000 meter lebih diatas permukaan laut. Bentuk wilayah Kabupaten OKU bervariasi dari datar sampai berbukit atau
dari 0-2 % hingga diatas 40 %. Kedaan lereng
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas yaitu: lereng 0-2% (luas 61.781 ha), lereng 2-15% (luas 142.968 ha), lereng 15-40% (luas 71.564 ha), dan lereng diatas 40% (luas 85.447 ha). 3.
Secara geologis wilayah Kabupaten OKU terbentuk pada zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Kondisi geologis tersebut mengandung berbagai sumberdaya mineral antara lain batubara, marmer, minyak bumi, 5
kapur, emas, nikel, besi, pasir, dan lain-lain. Sumberdaya mineral tersebut
sebagian
telah
diekploitasi,
seperti
minyak
oleh
Pertamina bekerjasama dengan perusahaan asing. Bahan galian batu kapur telah dieksploitasi sebagai bahan baku oleh pabrik semen Baturaja. Bahan galian lainnya adalah batuan galian pasir, batu koral yang pada umumnya merupakan usaha skala kecil yang pada umumnya dikonsumsi secara lokal. 4.
Secara garis besar sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten OKU adalah meliputi Hidromorf Kelabu; Andosol; Latosol; Podsolik Merah Kuning, Merah Kekuningan, dan Coklat; Assosiasi podsolik caklat kekuningan dan podsolik, assosiasi coklat kekuningan dan podsolik coklat, assosiasi merah kekuningan, assosiasi podsolik coklat kekuningan dan hidromorfik kelabu; serta Kompleks Podsolik yang merupakan gabungan dari beberapa jenis tanah.
5.
Kabupaten OKU mempunyai iklim tropis dan basah dengan temperatur bervariasi antara 22 – 31 oC, daerah mempunyai temparatur rendah adalah Kecamatan Peninjauan. Curah hujan cukup tinggi, bervariasi antara 2.038 mm sampai dengan 4.881 mm. Intensitas curah hujan tertinggi terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April dan yang terendah terjadi bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
6.
Wilayah Kabupaten OKU merupakan daerah hulu Sungai Ogan. Secara makro pola aliran sungai di wilayah Kabupaten OKU terbagi menjadi empat bagian yaitu: (1) Pola aliran radial, terbentuk pada daerah vulkan, (2) Pola aliran terelis, terbentuk pada daerah struktural, (3) Pola aliran dentritik, terbentuk pada daerah perbukitan, dan (4) Pola aliran meader, terbentuk pada daerah dataran rendah. Anak-anak Sungai Ogan antara lain adalah Sungai Gerontang, Air Suban, Air Putih Besar, Air Jawi6
Jawi, Air Kuang Besar, Air Jernih, Air Kisam, Air Lekis, Kurup, Air Laye, Laham, Air Lengkayap, Air Saka, Air Tebangka, Air Selaur, Air Kungkilan dan Air Kiti. Jika dilihat dari sistem sungai tersebut maka kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten OKU ini tersedia cukup besar, baik untuk keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, maupun untuk pengembangan perikanan air tawar. 7.
Secara keseluruhan pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten OKU didominasi oleh kebun campuran, kehutanan, perkebunan besar serta terdapatnya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti semak, belukar, dan alangalang.
8.
Hutan negara di Kabupaten OKU seluas 119,125 ha atau (32,92% dari luas wilayah kabupaten); yang terdiri dari: hutan lindung 55.698 ha, dan sisanya adalah hutan produksi seluas 63.427 ha.
Kawasan hutan terdapat di setiap wilayah
kecamatan, kecuali di Baturaja Timur dan Baturaja Barat. Hutan lindung di wilayah Kabupaten OKU banyak terdapat di wilayah Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan dan Lengkiti. 9.
Perkebunan di Kabupaten OKU ini diusahakan oleh rakyat dan perusahaan
besar
milik
negara
atau
swasta.
Komoditas
perkebunan meliputi Karet, Kopi, Kelapa, Lada, Kelapa Sawit, Aren, Kayu Manis, Pinang, Kapuk, Jahe dan Kencur. Tanaman Karet dan Kopi tersebar hampir di tiap kecamatan mencapai luas 86.089 ha, sedangkan perkebunan besar (karet dan kelapa sawit) dengan luas mencapai 32.521 ha. 10. Lahan sawah di Kabupaten OKU hanya terdapat di Kecamatan Peninjauan dengan luas lahan 1.680 ha, sedangkan lahan kering tanaman pangan dapat dijumpai di kecamatan Peninjauan, Baturaja Timur, Baturaja Barat, Semidang Aji dan Lubuk Batang dengan luas mencapai 11.968 ha. 7
11. Penggunaan
lahan
untuk
budidaya
perikanan
meliputi
penggunaan lahan pada perairan umum seperti sungai, danau dan rawa. Sedangkan penggunaan lahan perikanan pada lahan sawah, kolam dan kerambah hanya 165 ha. 12. Secara umum penguasaan tanah di Kabupaten OKU dapat diklasifikasikan
sebagai berikut: (1) Tanah Negara Bebas,
umumnya berupa rawa atau tanah kering tersebar pada seluruh kecamatan dengan luas diperkirakan 55.650 ha; (2) Tanah kawasan hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh instansi Kehutanan
dengan luas 119.125 ha; (3) Tanah Kawasan
Pertahanan dan Keamanan (OMIBA) 24.859 ha; (4) Tanah yang sudah diperuntukkan untuk berbagai keperluan pembangunan seluas
105.116,23
ha,
seperti
transmigrasi,
perkebunan,
permukiman, dan kepentingan umum; (5) Tanah adat adalah usaha penduduk yang diakui kepemilikannya secara sah. 1.7.
Perekonomian Daerah 1.
Dari kontribusi sektor (lapangan usaha) dalam pembentukan PDRB, perekonomian Kabupaten OKU masih didominasi oleh sektor primer, dimana sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor unggulan (leading sector). Sektor kedua penyumbang PDRB adalah sektor pertanian.
2.
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, tampak bahwa sektor-sektor (lapangan usaha) utama penyumbang PDRB Kabupaten
Ogan
Komering
Ulu,
meliputi
sektor
primer
(pertambangan dan penggalian, dan pertanian) dan sektor sekunder (perdagangan, hotel dan restauran, serta industri). Sampai dengan tahun 2004, sektor perdagangan, hotel dan restauran menunjukkan peningkatan sebagai sektor ketiga terbesar berdasarkan harga konstan, sedangkan sektor industri 8
menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan. Pada tahun 2004, sumbangan terhadap PDRB harga konstan tahun 2000 dari sektor perdagangan, hotel dan restauran naik hingga mencapai 15,15% sedangkan sektor industri relatif tetap sekitar 11%. Dengan demikian setelah sektor primer (pertambangan dan penggalian, serta pertanian), maka penyumbang PDRB terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restauran, dan sektor industri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sektor sekunder sudah mulai berperan lebih besar dalam perekonomian daerah. 3.
Berdasarkan data PDRB sebelum dan setelah krisis ekonomi, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU akan membaik. Sampai dengan tahun 2010, pertumbuhan ekonomi akan mencapai angka sekitar 6% per tahun. Di atas periode tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka 7% per tahun, dan sampai tahun 2025 diperkirakan akan stabil di atas angka 6% per tahun. Dari hasil proyeksi, PDRB sampai tahun 2025 akan dapat mencapai nilai Rp 24,82 triliun (atas dasar harga berlaku) atau sekitar Rp 7,74 triliun (atas dasar harga konstan tahun 2000).
4.
Berdasarkan hasil analisis, diproyeksikan pendapatan per kapita (yang didekati dengan PDRB per kapita) penduduk akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dihitung atas harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita sebesar Rp 10,88 juta (atas dasar harga berlaku) atau Rp 7,56 juta (atas dasar harga konstan tahun 2000). Pada tahun 2025 pendapatan per kapita akan meningkat menjadi Rp 61,69 juta (atas dasar harga berlaku) atau sebesar Rp 19,23 juta (atas dasar harga konstan tahun 2000).
5.
Posisi kredit perbankan dan kredit usaha kecil di Kabupaten OKU secara relatif selalu mengalami peningkatan, dengan total 9
masing-masing sebesar Rp 376,48 milyar dan 114,60 milyar pada tahun
2003.
Posisi
tabungan
masyarakat
juga
semakin
meningkat, pada tahun 2003 mencapai jumlah Rp 261,95 milyar. Rasio kredit yang disalurkan kepada pengusaha kecil dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) terhadap total kredit adalah cukup besar yaitu sekitar 30% pada tahun 2003. Akan tetapi berdasarkan trend dari tahun 1994, rasio tersebut cenderung terus menurun, walaupun nilai nominalnya semakin meningkat. 6.
Selama periode 2000-2005, pendapatan daerah Kabupaten OKU secara relatif menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Realisasi pendapatan beranjak dari angka Rp 122,10 milyar pada tahun 2000, melonjak menjadi Rp 317,44 milyar pada tahun 2001 karena pelaksanaan Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Setelah itu terus meningkat hingga Rp 467,10 milyar pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 menurun secara drastis menjadi Rp 253,64 milyar; yang disebabkan oleh pemekaran wilayah.
7.
Pendapatan daerah Kabupaten OKU masih bertumpu pada sumber yang berasal Bagian Dana Perimbangan. Dalam periode 2000–2005 rata-rata kontribusi Bagian Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 93,35%; dan pada tahun 2005 sebesar 90,47%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU harus lebih bekerja keras untuk mencapai kemandirian keuangan secara lebih baik. Oleh karena itu, dalam jangka waktu ke depan program peningkatan pendapatan daerah harus mendapat prioritas, terutama melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.
8.
Pada sisi belanja daerah, selama kurun waktu tahun 2000–2005. terjadi peningkatan nilai belanja daerah seiring dengan semakin tingginya
kebutuhan
dan
kemantapan
penyelenggaraan 10
pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2000, belanja daerah terealisasi Rp 117,83 milyar, berkembang Rp 462,05 milyar pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005 realisasi belanja daerah menurun sebesar 43,95% yang disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah kabupaten. 9.
Pengembangan perekonomian Kabupaten OKU dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang, dapat ditunjang oleh sektorsektor yang meliputi pertanian pangan, peternakan, perkebunan, industri, pertambangan dan bahan galian, dan pariwisata. Pengembangan pertanian tanaman pangan dapat diarahkan pada komoditas jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah
dan
sayur-sayuran
dataran
rendah.
Perkebunan
memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan jenis karet, kopi, kelapa, lada, kelapa sawit, aren, kayu manis, pinang, kapuk, jahe dan kencur. Peternakan juga potensial untuk pengembangan ekonomi daerah. Demikian juga bidang perikanan, baik perairan umum (danau, rawa dan sungai) ataupun budidaya. Selain itu, kekayaan bahan galian dan energi sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan/dikelola. Bidang industri yang dapat dikembangkan meliputi industri kecil seperti tekstil, pandai besi, anyaman-anyaman,
kayu,
bahan
bangunan,
bahan
kimia,
keramik, logam dan kelapa sawit. Sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keindahan alam dan
ragam
budaya
yang
ada
sangat
mendukung
bagi
pengembangan kegiatan pariwisata. 1.8.
Sosial Budaya 1.
Penduduk Kabupaten OKU pada tahun 2004 berjumlah 290.075 jiwa yang tersebar pada 9 (sembilan) wilayah kecamatan. 11
Jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di Baturaja Timur mencapai 92.312, dan disusul Peninjauan 49.942 jiwa. Jumlah penduduk terkecil dijumpai di Ulu Ogan berjumlah 8.552 jiwa. 2.
Pertumbuhan penduduk periode 1974-2002 (sebelum pemekaran wilayah kabupaten) mencapai 2,56%. Sedangkan berdasarkan pengolahan data, pertumbuhan penduduk dari tahun 1999-2003 rata-rata mencapai 2,23% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi dijumpai di wilayah Kecamatan Lubuk Batang 9,02% dan Semidang Aji 3,55%; serta terdapat pertumbuhan negatif di Ulu Ogan mencapai -0,10% dan Kecamatan Pengandonan mencapai -0.62%.
3.
Penyebaran penduduk di wilayah Kabupaten OKU pada tahun 2004 relatif tidak merata pada semua kecamatan. Jumlah penduduk dengan kepadatan tertinggi terdapat di Baturaja Timur mencapai 696,17 jiwa/km2, disusul oleh Baturaja Barat 265,4 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Ulu Ogan, yaitu hanya 14,25 jiwa/km2.
4.
Berdasarkan proyeksi, penduduk Kabupaten OKU akan terus tumbuh mencapai jumlah lebih dari 400 ribu jiwa dan kepadatan rata-rata mencapai 84 jiwa/km2 pada tahun 2025. Dalam kurun waktu 2005-2010, laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, yaitu rata-rata 1,76% per tahun, dan di atas periode tersebut akan menurun sampai 1,51% pada tahun 2025.
5.
Struktur umur penduduk menggambarkan struktur penduduk berdasarkan usia balita (0-5), usia sekolah (6-19), usia produktif (20-64) dan usia lanjut diatas 65 tahun serta rasio laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2004 jumlah kelompok usia terbanyak adalah 10-14 tahun 38.858 jiwa, disusul oleh kelompok usia 1519 tahun dengan jumlah 37.122 jiwa, sedangkan jumlah terkecil pada kelompok usia 75 tahun keatas yaitu berjumlah 2.359 jiwa. 12
6.
Berdasarkan tingkat pendidikan formal, struktur penduduk dapat menggambarkan kondisi kualitas sumberdaya manusia di suatu wilayah. Sebagian besar penduduk (40,78%) berpendidikan tingkat SD, kemudian 10,46% tingkat SMP, SLTA 4,96%, dan perguruan tinggi hanya 1,73%. Sampai saat ini tercatat masih terdapat penduduk yang tidak pernah menikamati pendidikan formal, yaitu sebanyak 5,93%. Kondisi tersebut harus dijadikan perhatian dalam pembangunan jangka menengah dan panjang.
7.
Tingkat kemiskinan penduduk yang didekati dengan jumlah keluarga pra sejahtera (PS) dan keluarga sejahtera I (KS I) (karena alasan ekonomi), ternyata menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari data yang ada ternyata dalam kurun waktu 2001-2004 jumlah keluarga miskin meningkat lebih dari 3.200 keluarga. Sampai dengan tahun 2004, persentase keluarga miskin telah mencapai 30,40% atau sejumlah 19.429 keluarga. Bila dikaitkan dengan peningkatan PDRB per kapita, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin terjadi kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk sejahtera. Oleh karena itu, pemerataan pertumbuhan ekonomi
harus
dijadikan
perhatian
dalam
perencanaan
pembangunan jangka panjang dan menengah. 8.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kabupaten OKU secara total pada tahun 2004 sebesar 71,10%, yang berarti bahwa 71 penduduk dari 100 penduduk yang berusia 10 tahun ke atas mempunyai kegiatan bekerja atau mencari pekerjaan. Angka TPAK untuk tahun 2004 tersebut lebih besar dibandingkan TPAK tahun 2003 yang hanya sebesar 59,50%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sampai tahun 2004 telah mencapai angka 8,71%. Hal tersebut harus diperhatikan dalam rencana pembangunan masa mendatang. 13
9.
Angka kematian bayi atau IMR (infant mortality rate) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi dari setiap
1.000
kelahiran
dalam
satu
tahun.
IMR
dapat
menunjukkan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan penduduk. IMR di Kabupaten OKU masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2004 bernilai 50 untuk bayi laki-laki dan 37 untuk perempuan. Angka tersebut adalah cukup tinggi, namun demikian dibandingkan dengan tahun 2003, nilai IMR tersebut telah relatif menurun. 10. Berbeda dengan angka kematian bayi, angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. Dengan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk maka akan berdampak pada semakin panjangnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten OKU pada tahun 2004 telah mencapai 64 tahun untuk laki-laki dan 68 tahun untuk perempuan. 11. Angka merek hurup menunjukkan keberhasilan pendidikan bagi penduduk yaitu berupa kemampuan baca tulis, dimana semakin tinggi angka melek huruf pada suatu wilayah menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi pula; dan sebaliknya untuk angka buta hurup. Pada tahun 2004 sebesar 95% lebih penduduk Kabupaten OKU memiliki kemampuan baca tulis, dan kurang dari 5% lainnya masih buta hurup. Terdapat perbedaan kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten OKU, dimana buta hurup pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Secara umum tingkat buta hurup di Kabupaten OKU menunjukkan penurunan, tetapi sampai tahun 2004 masih di atas 4%.
14
12. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Pada tahun 2004 pada kelompok penduduk usia sekolah dasar, sebanyak 96,56% penduduk bersekolah. Pada kelompok usia sekolah menengah pertama persentasenya menurun menjadi 86,73%; dan pada kelompok usia sekolah menengah atas turun hingga menjadi 52,14%; dan pada kelompok usia sekolah tinggi hanya tersisa 7,42% saja penduduk Kabupaten OKU yang melanjutkan studinya. 13. Capaian pembangunan Kabupaten OKU yang diukur dari kesejahteraan
masyarakat
dengan
menggunakan
indeks
pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI),
menunjukkan
kondisi
yang
menggembirakan.
Berdasarkan pengukuran IPM, ternyata bahwa pembangunan Kabupaten OKU telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Kabupaten OKU relatif terus meningkat dari tahun 1999, dan pada tahun 2004 mencapai 69,3. Nilai IPM tersebut di atas rata-rata dan menduduki ranking kedua di Provinsi Sumatera Selatan, hanya di bawah Kota Palembang yang bernilai 73,1. Dibandingkan dengan sebelum krisis (tahun 1996), tampak sejak tahun 1996 IPM mengalami penurunan dan baru tahun 2004 kembali meningkat menjadi lebih baik dibandingkan tahun 1996. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sangat terganggu oleh krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Nilai IPM Kabupaten OKU secara berturutturut pada tahun 1996, 1999, 2002 dan 2004 adalah 68,6; 64,7; 66,6; dan 69,3.
15
14. Berdasarkan agama yang dianut, pemeluk agama di Kabupaten OKU adalah mayoritas agama Islam hal ini terlihat dari banyak sarana ibadah yang terdapat hampir merata di tiap wilayah kecamatan. Dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya relatif sangat kecil terdapat khususnya di wilayah perkotaan. Pergaulan hidup antar agama dan perecahaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara umum berlangsung damai dan saling menghargai, sehingga kondisi aman dan terpeliharanya kerukunan dapat terjaga. 15. Penduduk Kabupaten OKU mempunyai mobilitas yang tinggi. Hubungan yang dekat dengan Palembang dan Bandar Lampung serta didukung oleh sarana dan prasarana transportasi cukup baik, merupakan salah satu penyebab dari tingginya pergerakan penduduk Kabupaten OKU. 1.9.
Prasarana dan Sarana Daerah 1.
Wilayah
Kabupaten
OKU
sangat
strategis
terletak
pada
perlintasan dari beberapa propinsi di Pulau Sumatera dan menuju
ke
Pulau
Jawa.
Jaringan
menghubungkan dari arah Barat
jalan
negara
yang
ke Timur yaitu Propinsi
Bengkulu - Jambi – Palembang – Baturaja - Bandar Lampung Pulau Jawa, sehingga aksessibilitas transportasi di wilayah ini cukup padat. Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di wilayah Kabupaten OKU, terdapat juga jaringan Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Propinsi Sumatera Selatan maupun dalam wilayah Kabupaten OKU itu sendiri. 2.
Di Kabupaten OKU, prasarana dan sarana transportasi lebih terbatas pada perhubungan darat baik berupa kendaraan roda dua, roda empat, kereta. Terdapat juga prasarana transportasi 16
air karena adanya sungai besar yaitu Sungai Ogan yang dapat dilalui oleh perahu motor ketek, perahu rakit dan sebagainya, meskipun transportasi air hingga saat ini dirasakan mulai menurun pemanfaatannya. 3.
Jaringan jalan di Kabupaten OKU mempunyai panjang total 587,6 km, yang terdiri dari Jalan Negara 93,6 km, Jalan Propinsi 136,7 km dan Jalan Kabupaten 357,3 km. Secara umum kondisi jalan adalah baik 55% (323 km), dan rusak 45% (264,6 km). Sementara itu jalan kabupaten dengan panjang total 357,3 km, berada dalam kondisi yang sedikit lebih buruk dari pada panjang jalan total. Kondisi jalan kabupaten yang baik adalah 52,28% (186,8 km), dan kondisi rusak 47,72% (170,5 km). Dengan kondisi jalan yang ada, maka perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten OKU.
4.
Jalur kereta api di Kabupaten OKU merupakan lintas kereta api dari
Kertapati
(Palembang)
ke
Tanjung
Lampung) dan sebaliknya. Panjang jalur
Karang
(Bandar
rel kereta api yang
melintasi wilayah Kabupaten OKU mencapai panjang 85 Km. Angkutan kereta api di wilayah Kabupaten OKU ini selain mengangkut
penumpang
juga
bahan
baku
semen
yang
diproduksi PT. Semen Baturaja yang disebut angkutan klinker, diangkut ke Kertapati (Palembang) dan Tarahan (Bandar Lampung), dan juga mengankut Batubara yang dikenal dengan angkutan Babaranjang (Batubara Rangkaian Panjang) diangkut dari Muara Enim ke Kertapati (Palembang) dan melintasi Baturaja menuju ke tarahan (Bandar
Lampung). Intensitas
pergerakan angkutan kereta api baik barang dan penumpang terjadi pada siang maupun malam hari, dengan demikian aksessibilitas kawasan ini sudah cukup lancar. 17
5.
Terminal regional dan stasiun kereta api sebagai sarana keluar masuknya arus barang dan penumpang
baik lalu-lintas lokal
maupun regional hanya terdapat di Kota Baturaja. Terminal Regional di Kota Baturaja berfungsi melayani kegiatan arus barang dan penumpang yang masuk baik transportasi
dalam
kota (lokal) maupun antar wilayah dalam Kabupaten OKU (regional). Sub-sub terminal di wilayah kecamatan atau di Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten OKU hanya bersipat halte atau terminal sementara dan belum dikembangkan sebagai sub sistem terminal secara permanen. Stasiun kereta api baik angkutan barang dan penumpang juga terdapat di Kota Baturaja. 6.
Prasarana pendidikan umum di wilayah Kabupaten OKU meliputi fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten OKU yang tersebar dimasing-masing wilayah kecamatan, hingga tahun 2003 berjumlah: Sekolah Dasar (SD) negeri 185 unit dan swasta 12 unit; SLTP negeri 24 unit dan swasta 13 unit; SLTA negeri 8 unit dan swasta 11 unit; SMK Negeri 3 unit, SMEA swasta 4 unit dan STM swasta 4 unit.
7.
Prasarana pendidikan agama Islam di wilayah Kabupaten OKU telah
cukup
Tsanawiyah
tersedia, dan
yang
meliputi
Aliyah. Jumlah
dan
tingkat
Ibtidaiyah,
penyebaran
fasilitas
pendidikan agama ini pada tahun 2003 terdapat: Ibtidaiyah Negeri 2 unit dan swasta 16 unit ; Tsanawiyah Negeri 1 unit dan swasta 10 unit; Aliyah Negeri 1 unit dan swasta 3 unit. Prasarana pendidikan tinggi juga telah tersedia yang meliputi: Universitas Baturaja (UNBARA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Sakti, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AlMa’arif, Akademi Perawat Al-Ma’arif, Akademi Bidan Al-Ma’arif,
18
AKMI Baturaja, dan Program D III Keperawatan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Baturaja. 8.
Prasarana dan sarana Kesehatan di wilayah Kabupaten OKU meliputi rumah sakit, puskemas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalain dan apotik. Rumah Sakit di Kabupaten OKU ada 3 (tiga) unit meliputi 1
unit rumah sakit
pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta dan 1 unit rumah sakit TNI. Puskesmas relatif sudah dijumpai disetiap kecamatankecamatan dengan jumlah keseluruhnya 12 unit. Puskemas Pembantu
juga terdapat di
wilayah
Kecamatan
sehingga
berjumlah 39 unit dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Peninjauan berjumlah 10 unit. Balai pengobatan seluruhnya berjumlah 7 unit, yang seluruhnya terdapat di Kacamatan Baturaja Timur. Apotik ada 6 unit, seluruhnya berada di Kecamatan Baturaja Timur dan toko obat ada 14 unit seluruhnya terdapat di Kecamatan Baturaja Timur. 9.
Listrik di wilayah Kabupaten OKU masih disuplai dari PLTU Muara Enim, untuk memudakan pelayanan kepada konsumen PLN di wilayah ini dibagi dalam 2 (dua) ranting yakni ranting Kota Baturaja yang melayani hampir 70 % wilayah kabupaten OKU dan ranting kedua terdapat di Kota Martapura yang melayani wilayah Kabupaten OKU Timur. Pelayanan listrik saat ini sudah sampai ke desa-desa baik yang diusahakan oleh PLN. LMD atau penduduk
setempat.
memanfaatkan
listrik
Perusahaan-perusahaan dari
PLN
pada
besar
umumnya
selain mereka
mempunyai sumber pembangkit sendiri, seperti PT. Minanga Ogan dan PT. Semen Baturaja. 10. Sebagian besar penduduk Kabupaten OKU mendapat air minum dari sungai dan sumur, sedangkan penduduk yang mendapatkan sarana air minum dari PDAM baru sebagian kecil.
Meskipun 19
pelayanan air minum yang dikelola PDAM belum merata, terutama di wilayah perdesaan namun masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan air dengan cara membuat sumur karena dengan kedalaman 5-12 meter. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan wilayah yang mendapatkan fasilitas air minum baru terbatas pada wilayah perkotaan. 11. Fasilitas telpon dan pos disuatu wilayah merupakan salah sarana penunjang untuk hubungan komunikasi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sebab hampir seluruh kota di wilayah kecamatan sudah memiliki tepon dan kantor pos yang biasa melayani masyarakat yang membutuhkan. Percepatan sistem media informasi dan komunikasi sangat berpengaruh didalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan terlebih lagi penentuan kebijakan pembangunan wilayah. 12. Pelayanan
telepon
baru
menjangkau
kawasan
perkotaan
sedangkan kawasan-kawasan perdesaan belum sepenuhnya terlayani. Pelayanan telpon hingga tahun 2003 di Kabupaten OKU
untuk rumah tangga mencapai 10.161 rumah tangga,
1.316 satuan sambungan, social 31 satuan sambungan, dan wartel 331 unit sambungan yang tersebar ditiap-tiap wilayah. Adapun sarana pos telah terdapat pada hampir di semua kecamatan. 1.10. Pemerintahan Umum 1.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten OKU hingga saat ini merupakan refleksi dari keberhasilan pelaksanaan tata pemerintahannya. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan ini dapat tergambar dari sejauhmana kemampuan dan kualitas aparatur pemerintah, dengan sarana 20
dan prasara yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah dalam
usahanya
melakukan
pembangunan
dan
melayani
masyarakat. 2.
Secara kelembagaan, Pemerintahan Kabupaten OKU terdiri dari dua yaitu eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif terdiri dari Kepala Daerah (Bupati) beserta perangkat daerah kabupaten. Sedangkan lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU, berperan sebagai lembaga legislasi
dan
penunjang
kelancaran
pemerintahan
serta
pembangunan. 3.
Lembaga/perangkat Daerah Kabupaten OKU terdiri dari: (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda) yang dibantu oleh 2 orang asisten dan 10 kepala bagian, dan Sekretariat DPRD berkedudukan setingkat asisten dengan 2 kepala bagian; (2) Lembaga Teknis berupa Dinas Daerah berjumlah 14 unit; (3) Lembaga Teknis berupa Badan Daerah berjumlah 7 unit; (4) Lembaga Teknis berupa Dinas Daerah berjumlah 14 unit; dan (5) Lembaga Teknis berupa Kantor Daerah berjumlah 10 unit.
4.
Sampai dengan tahun 2004 jumlah total aparat pemerintahan Kabupaten OKU yang berstatus PNS telah mencapai 1.990 orang. Sebaran aparat Pemda menurut golongan, didominasi oleh Golongan III yaitu sebanyak 1.383 orang (69,50%), kemudian Golongan II sebanyak 473 orang (23,77%), dan yang paling sedikit adalah Golongan I hanya sebanyak 22 orang (1,11%). Berdasarkan unit kerja, sebaran aparat terbanyak adalah pada dinas-dinas dan cabang dinas daerah yaitu sebanyak 892 orang (44,82%), kemudian (14,67%),
dan
yang
badan paling
daerah sedikit
sebanyak adalah
292 pada
orang kantor
kecamatan yaitu hanya berjumlah 150 orang (7,54%). 21
5.
Dalam pemberian desentralisasi pemerintahan sampai ke tingkat desa (otonomi desa) terdapat prakondisi yang harus disiapkan, yaitu
pembentukan
kesiapan
kelembagaan,
pembiayaan.
Pemerintah
kesiapan
personil
dan
OKU
telah
Kabupaten
melaksanakan pembentukan BPD beserta personilnya serta menyiapkan pembiayaannya di 507 desa. Keseluruhan anggota BPD dalam Kabupaten OKU berjumlah 3.904 orang, sehingga rasio anggota BPD adalah rata-rata 8 orang untuksetip desa. Peran strategis BPD dalam pembangunan desa untuk mencapai pembangunan yang parisipatif dan mengarah ke "people oriented".
2.6.
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten OKU
Kabupaten OKU dalam lingkup regional Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan dan Lampung), merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas peran yang strategis dalam fungsi sosial ekonomis. Sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur utama transportasi darat, yaitu jalan Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Kereta Api, telah turut berperan dalam pertumbuhan bidang perdagangan dan jasa yang berimplikasi pada meningkatnya kegiatan-kegiatan lain yang menunjang fungsi perekonomian wilayah. Selain dari potensi tersebut, wilayah Kabupaten OKU juga memiliki permasalahan dalam
pembangunan.
Identifikasi
dari
potensi
dan
permasalahan
pembangunan tersebut sangat penting bagi perencanaan pembangunan yang komprehensif. Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan Kabupaten OKU disusun berdasarkan kondisi umum wilayah. Selanjutnya dilakukan
analisis
faktor-faktor
kekuatan
(strengths,
S),
kelemahan
(weaknesses, W), peluang (opportunities, O), dan ancaman (threats, T), atau analisis SWOT, yang akan mendasari perumusan arah pembangunan Kabupaten OKU tahun 2005 – 2025. 2.6.1. Lingkungan Internal
22
A. Kekuatan (Strengths) 1)
Jumlah
penduduk
sebesar
290.075
jiwa
dengan
laju
pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,23% per tahun, merupakan kekuatan dalam pembangunan pada aspek penyediaan sumberdaya manusia; 2)
Tingkat migrasi dari luar daerah yang cukup tinggi dan secara umum memiliki etos kerja yang baik, dapat menambah ketersediaan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas bagi pembangunan;
3)
Keberadaan
industri
hulu
agroindustri
sawit
dapat
berupa
industri
menjadi
semen
dan
penggerak
roda
perekonomian wilayah serta sekaligus berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja; 4)
Komitmen
pemerintah
pengembangan
Kabupaten
kesejahteraan
sosial,
OKU
terhadap
pendidikan,
dan
kesehatan masih tetap tinggi; 5)
Letak Kabupaten OKU pada Jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Kereta Api Palembang – Lampung, merupakan potensi untuk percepatan pengembangan wilayah lebih menyeluruh;
6)
Kebijakan pemanfaatan ruang telah terformulasikan dan memiliki
kaidah-kaidah
dengan
tingkat
relevansi
tinggi
terhadap pengembangan seluruh bidang pembangunan; 7)
Tersedianya sumberdaya alam terutama sumberdaya mineral bahan tambang dan galian baik potensial maupun aktual;
B. Kelemahan (Weaknesses) 1)
Masih banyaknya jumlah penduduk miskin 19.429 keluarga (30,40%), dan masih tingginya angka pengangguran terbuka (8,71%), berpotensi menjadi masalah sosial yang serius;
23
2)
Belum berkembangnya infrastruktur ekonomi rakyat seperti koperasi, yang mampu menjadi pemicu berkembangnya ekonomi kerakyatan;
3)
Belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten OKU untuk digunakan sebagai sumbersumber pembiayaan pembangunan;
4)
Belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, yang terlihat dari angka melek hurup dan angka partisipasi sekolah, serta indikator-indikator derajat kesehatan seperti IMR dan angka harapan hidup;
5)
Pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya prima, karena belum meratanya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya aparat pemerintah serta masih kurangnya prasarana pendukung;
6)
Besarnya
potensi
kerusakan
sumberdaya
alam
dan
lingkungan, sebagai dampak meningkatnya konversi hutan menjadi kawasan budidaya pertanian dan permukiman; 2.6.2. Lingkungan Eksternal A. Peluang (Opportunities) 1)
Posisi strategis Kabupaten OKU pada Jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Kereta Api Palembang – Lampung, merupakan peluang bagi Kabupaten OKU untuk berperan sebagai simpul aktivitas arus transportasi, distribusi, dan informasi regional;
2)
Kebijakan pembangunan Kabupaten OKU yang menekankan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar wlayah, sangat bersesuaian dengan fokus utama di tingkat nasional, sehingga program pembangunan di bidang-bidang 24
tersebut terus dianggarkan dalam APBN untuk dilaksanakan di daerah; 3)
Kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk mengakses berbagai informasi, dapat menjadi peluang bagi Kabupaten OKU dalam upaya meningkatkan wawasan dan
pengetahuan,
serta
memberikan
peluang
promosi
investasi daerah ke wilayah lain atau ke dunia internasional; 4)
Undang-undang otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk digunakan
sebagai
sumber-sumber
pembiayaan
pembangunan; 5)
Adanya perubahan pola perencanaan top down menjadi bottom up;
6)
Adanya kepentingan dari kelompok perusahaan besar yang telah berinvestasi di Kabupaten OKU, sehingga kelompok usaha
tersebut
memiliki
kepentingan
untuk
turut
berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan investasi, serta membangun, mengembangkan, dan memelihara sarana dan prasarana fisik, serta pengelolaan lingkungan hidup; B. Ancaman (Threats) 1)
Era globalisasi yang ditandai dengan membanjirnya arus barang dan jasa dari luar sehingga mempengaruhi persepsi pasar terhadap produk lokal;
2)
Kondisi perekonomian regional skala kecil dan menengah yang memiliki tingkat kompetisi cukup tinggi;
3)
Tingkat migrasi dari luar daerah yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan persaingan dengan penduduk lokal dalam pasar tenaga kerja;
25
4)
Era
globalisasi
dan
perdagangan
bebas
menambah
persaingan dalam menarik investor, sehingga investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten OKU dapat setiap saat beralih ke wilayah atau negara lain; 5)
Munculnya isu tidak ramah lingkungan serta sorotan dunia internasional terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
6)
Adanya keengganan para investor untuk menanamkam modalnya sebagai akibat minimnya sarana dan prasarana penunjang.
26
BAB III
VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN OKU TAHUN 2005 – 2025 1.1.
Visi
Dengan
memperhatikan
kondisi
wilayah,
potensi, dan
permasalahan
pembangunan Kabupaten OKU, serta perspektif pembangunan ke depan, maka Visi Pembangunan Kabupaten OKU tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT OKU YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 tahun mendatang Kabupaten OKU dapat lebih memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakatnya, sehingga dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya serta secara bersama-sama Pemerintah mampu membangun Kabupaten OKU secara lebih baik, dan pada gilirannya dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ukuran kemakmuran dapat dinyatakan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat di Kabupaten OKU. Adapun sejahtera memiliki makna yang luas, yaitu dapat diukur dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Secara sosial ekonomi budaya suatu tingkat kesejahteraan hanya dapat berlanjut (sustainable) jika seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati
pertumbuhan
ekonomi
secara
seimbang;
mendapatkan
kesempatan kerja yang cukup; kesenjangan sosial ekonomi tidak lebar; terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi sandang, 27
pangan, papan, pendidikan dasar, dan kesehatan dasar; berkembangnya kehidupan harmonis antar berbagai suku, ras, dan agama; terjaminnya hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sosial; serta adanya penegakan hukum yang konsisten. Secara ekologis, kemakmuran harus dapat diukur dari tidak terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengurasan sumberdaya alam secara berlebihan. 1.2.
Misi
Upaya mewujudkan Visi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat OKU yang Makmur dan Sejahtera”, akan ditempuh melalui pelaksanaan 4 (empat) Misi Pembangunan, yang ditetapkan sebagai berikut: 1.
Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
merata, adalah dengan upaya mendorong pengembangan sektor utama perekonomian Kabupaten OKU yaitu pertambangan dan bahan galian; pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; dan industri, sebagai penggerak ekonomi utama (prime mover) dan
menjadi
tulang
punggung
tercapainya
kesejahteraan
masyarakat dengan didukung oleh sektor-sektor lainnya. 2.
Meningkatkan
pembangunan
masyarakat
yang
berkualitas, melalui peningkatan peran sektor pendidikan, kesehatan, agama, dan sektor-sektor pembangunan lainnya; yaitu dengan upaya mendorong pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahkluk pribadi maupun sosial dalam kerangka nilai-nilai humanis dan religius. 3.
Pengembangan prasarana wilayah yang berkelanjutan, dengan melalui peningkatan peran sektor infrastruktur, sehingga mampu meningkatkan aktivitas pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Prasarana
wilayah
diperlukan
untuk 28
mengembangkan
wilayah
pembangunan
agar
mampu
mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan ekonomi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 4.
Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik, melalui peningkatan kinerja aparatur, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; yang didukung oleh perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.
1.3.
Arah Pembangunan Kabupaten OKU Tahun 2005 – 2025
Visi
Terwujudnya
Masyarakat
OKU
yang
Makmur
dan
Sejahtera,
mensyaratkan kondisi masyarakat yang menguasai ilmu, pengetahuan, ketrampilan dan moralitas yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana berbasis pada sumberdaya lokal. Oleh karena itu Rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan yang implementasinya mengacu pada arah pembangunan dengan dilandasi strategi
pemerataan,
pertumbuhan,
keserasian
dan
kesimbangan,
interkoneksitas serta dinamis. Berdasarkan atas fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah maka pencapaian misi dilakukan melalui penetapan Arah Pembangunan Kabupaten OKU Tahun 2005 – 2025. A.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata
Terwujudnya Masyarakat OKU yang Makmur dan Sejahtera tercermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, efisien, produktif
dan
merata sehingga mampu berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sebesar 3,11% per tahun. Berdasarkan proyeksi dengan 29
asumsi kondisi investasi akan membaik, dalam waktu 5 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi akan mendekati 6%, dan terus meningkat mencapai angka di atas 7%, kemudian sampai tahun 2025 pertumbuhan ekonomi akan stabil di atas 6%. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten OKU pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 61,69 juta (atas dasar harga berlaku) atau sebesar Rp 19,23 juta (atas dasar harga konstan tahun 2000). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 diproyeksikan kurang dari 50% dari jumlah penduduk, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 lebih dari 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai adalah di atas 6% per tahun, sehingga mampu menambah lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian wilayah. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata dan berkelanjutan, serta berdaya saing melalui arah pembangunan sebagai berikut: 1.
Struktur
Ekonomi
Wilayah.
Terbangunnya
struktur
perekonomian wilayah yang kokoh dimana pertanian dan agroindustri, serta perdagangan dan jasa menjadi aktivitas perekonomian utama sebagai basis yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya. Pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas diarahkan pada peningkatan nilai tambah (value added) serta usaha peningkatan produktivitas, efisiensi, serta dilakukan dalam usaha intensifikasi dan ekstensifikasi on-farm dan offfarm. Di samping itu, pengembangan struktur ekonomi wilayah juga diarahkan untuk mewujudkan peningkatan PDRB Wilayah sebagai agregat pendapatan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan, pengembangan kemitraan swasta dengan pemerintah serta pengembangan kelancaran jalur distribusi perdagangan barang dan jasa antar daerah, maupun ekspor. 30
2.
Ekonomi Lokal. Arah pembangunan penguatan ekonomi lokal diarahkan bagi peningkatan berusaha, optimalisasi potensi lokal, pemerataan
pembangunan
serta
kesempatan
berusaha
dalam
kondusif. Ekonomi
lokal
diarahkan
pengembangan
keadilan
iklim berusaha untuk
yang
tumbuh
melalui
pengembangan dan peningkatan berusaha pada sektor riel di tingkat rumah tangga secara merata dan berkelanjutan. 3.
Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja yang mampu bersaing di era global.
4.
UKM dan Koperasi. Arah pengembangan koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang effisien, produktif dan berdaya saing, mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
5.
Investasi.
Pengembangan
investasi
diarahkan
untuk
mendorong tumbuhnya investasi dengan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana ekonomi dan menjamin kepastian berusaha. 6.
Perdagangan dan jasa. Arah pembangunan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di arahkan pada peningkatan potensi
sumberdaya
perdagangan
secara
terpadu,
agar
Kabupaten OKU menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional. Serta mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan peningkatan sistim informasi dan komunikasi yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas. 7.
Industri. Arah pengembangan kegiatan industri diarahkan bagi optimalisasi
pengembangan
agroindustri
yang
berbasis
sumberdaya lokal seperti karet dan kelapa sawit, dengan tetap
31
medorong
eksistensi
industri
kecil/home
industri
sebagai
penggerak kegiatan ekonomi lokal. Insfrastruktur
8.
ekonomi
wilayah.
Arah
Pembangunan
pengembangan insfrastruktur ekonomi wilayah diarahkan pada tercukupinya kebutuhan sarana prasarana ekonomi dalam kerangka
peningkatan
investasi,
pertumbuhan
ekonomi,
perluasan jaringan pasar yang berbasis pada pemanfaatan ecommerce dan mendukung pengembangan perdagangan dan jasa. B.
Meningkatkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas
Visi Terwujudnya Masyarakat OKU yang Makmur dan Sejahtera melalui upaya
pembangunan
masyarakat
yang
berkualitas
adalah
melalui
peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,69% per tahun. Jika pertambahan tersebut berlanjut, maka jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 akan mencapai lebih dari 50% atau sekitar 42 ribu keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah tepat
dan
kontinyu
untuk
menuntaskan
masalah
penduduk
miskin.
Ditargetkan penduduk miskin harus mengalami penurunan yang signifikan, sehingga pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin hanya 0% atau tidak terdapat lagi keluarga miskin karena alasan ekonomi. Berdasarkan tingkat pendidikan ditargetkan, struktur penduduk Kabupaten OKU tahun 2025 didominasi penduduk yang telah mampu menyelesaikan tingkat pendidikan menengah. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2025 diprediksikan akan mencapai Taman Kanak-kanak (TK) 345 unit, Sekolah Dasar (SD) 216 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 112 unit, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 72 unit tahun 2025. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2025 masing-masing jenjang pendidikan ditargetkan untuk SD/MI
sebesar 115%, SMP/MTs sebesar 100% dan 32
SMA/SMK/MA sebesar 100%; dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 95%, SMP/MTs sebesar 85% dan SMA/SMK/MA sebesar 75%. Berdasarkan proyeksi, derajat Kesehatan masyarakat dilihat dari indikator kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, ditargetkan Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 akan mencapai 75 tahun, Angka Kematian Bayi mencapai 4/1.000 kelahiran dan Angka Kematian Ibu mencapai 40/100.000 melahirkan. Guna memberikan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten OKU, diproyeksikan cakupan pelayanan kesehatan mencapai 100% dari jumlah penduduk pada tahun 2025. Secara agregat, ditargetkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten OKU terus meningkat, sehingga sebelum tahun 2025 nilai IPM dapat mencapai lebih dari 80. 1.
Kesehatan.
Sasaran
pokok
bidang
kesehatan
adalah
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilihat dari indikator kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan, ditargetkan
Angka
Harapan Hidup pada tahun 2025 diharapkan mencapai 75 tahun, Angka Kematian Bayi mencapai 4/1.000 kelahiran dan Angka Kematian Ibu mencapai 40/100.000 melahirkan. Oleh karena itu pembangunan peningkatan
kesehatan derajat
diarahkan
kesehatan
pada
melalui
terwujudnya
kegiatan-kegiatan
promotif, preventif dan kuratif serta mewujudkan perilaku sehat dan lingkungan yang sehat yang di dukung oleh profesionalisme aparatur
dan
sarana
prasarana
memadahi. Untuk
meningkatkan
kesehatan,
pada
maka
bertambahnya
jumlah:
tahun
Balai
kesehatan
jangkauan 2025
pengobatan
pelayanan
diarahkan 115
yang
unit;
dapat Balai
Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 35 unit, 12 unit, Rumah Sakit Wilayah 1 unit, praktek dokter 69 tempat, dan Apotik 35 unit.
33
2.
Pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat menengah yang bermutu bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan mutu pendidikan, peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.
3.
Perlindungan Sosial. (1) Kesejahteraan Sosial, diarahkan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi masalahmasalah sosial dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial seperti fakir miskin, tuna susila, gelandangan, pengemis, penjudi, korban napza, wanita rawan sosial, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, serta keluarga penyandang
masalah
sosial/psikologis;
perempuan
dan
terwujudnya
kesetaraan
Perlindungan dan
(2)
Pemberdayaan
Anak,
diarahkan
pada
keadilan
gender
dalam
pembangunan sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuhkembang anak; (3) Kependudukan dan keluarga sejahtera, diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk
serta
Pengembangan
mewujudkan
kelembagaan
keluarga
sejahtera;
masyarakat,
diarahkan
(4) pada
penguatan pranata sosial dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan
peran
serta
aktif
dalam
setiap
proses
pembangunan. C.
Pengembangan Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan
Untuk mewujudkan visi Kabupaten OKU yaitu Terwujudnya Masyarakat OKU yang
Makmur
dan
Sejahtera,
dilakukan
melalui
pelaksanaan
misi
pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Pengembangan
34
wilayah pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 tahun kedepan diarahkan pada hal sebagai berikut: 1.
Tata ruang. Arah pembangunan penataan ruang adalah bagi perwujudan
keserasian,
kelestarian
dan
optimalisasi
pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan masing-masing fungsi pengembangan. Rencana tata ruang wilayah dijadikan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif seperti untuk perizinan usaha, sehingga pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dapat dilakukan secara terarah dan holistik. Ditargetkan sampai tahun 2025, seluruh perencanaan tata ruang telah dapat dituangkan dalam bentuk Perda dan dilakukan implementasi yang konsekuen. 2.
Sumberdaya lahan dan hutan. Pengembangan sumberdaya lahan dan hutan diarahkan untuk menjamin terwujudnya pemanfaatan lahan dan hutan secara berkelanjutan, tanpa harus merusak sumberdaya tersebut. Pengembangan usaha seperti pertambangan dan perkebunan dalam skala besar, harus mengindahkan
aspek-aspek
pengelolaan
lingkungan
dan
konservasi sumberdaya alam. Aspek konservasi tanah, air, dan plasma nutfah harus selalu diperhatikan dalam pengembangan lahan dan hutan. 3.
Sumber daya air. Arah pembangunan sumber daya air adalah diintegrasikan dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam suatu kesatuan
ekologis
daerah
aliran
sungai
(DAS).
Upaya
pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menjamin daya dukung sumberdaya air bagi penyediaan air yang berkelanjutan, baik untuk keperluan pertanian, perikanan, air baku air minum, maupun air proses industri. Reforestasi (reboisasi) dan aforestasi 35
(penghijauan) merupakan upaya yang harus dilakukan secara serius dan terus-menerus. Pengelolaan DAS diarahkan bagi terwujudnya keterpaduan pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu daerah tangkapan air (cathment area) yang berfungsi
dalam
penanganan
banjir
dan
kekeringan.
Pengembangan sumberdaya air adalah meliputi peruntukan: (1) Untuk memenuhi kebutuhan budidaya, melestarikan sumbersumber air dan melindungi kawasan-kawasan permukiman; (2) Pengembangan
sumberdaya
air
diselaraskan
dengan
pengembangan sistem permukiman, kawasan budidaya, kawasan lindung dalam suatu tata air yang merupakan bagian tata ruang; (3)
Penentuan
kebutuhan
air
bersih
didasarkan
pada
perkembangan penduduk, social-ekonomi, jasa, permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan penentuan ketersediaan air didasarkan pada potensi air yang tersedia melalui pengamatan wilayah kesatuan hidrologis DAS; (4) Menyiapkan informasi ketersediaan air pada masing-masing wilayah DAS serta batasanbatasan pengembangan, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kegiatan budidaya dan air bersih dalam wilayah Kabupaten OKU. 4.
Sumberdaya mineral dan bahan galian. Pengembangan sumberdaya
mineral
dan
bahan
galian
diarahkan
bagi
pengembangan ekonomi, namun harus dilaksanakan dalam koridor daya dukung wilayah, dan sebagian dari manfaat ekonomi
yang
didapat
dari
eksploitasi
tersebut
harus
dikembalikan ke wilayah setempat sebagai bentuk reinvestasi ekonomi-sosial. Dengan demikian, pengambilan sumberdaya mineral dan bahan galian tidak menjadi suatu bentuk pengurasan suatu kawasan.
36
5.
Prasarana pengairan. Pengembangan prasarana pengairan untuk pertanian diarahkan bagi pemanfaatan sumberdaya air sungai dan rawa yang potensial, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan pertanian dan perikanan.
6.
Jaringan jalan. Arah pengembangan jaringan jalan adalah untuk mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan fungsi jalan, serta terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara moda transportasi jalan raya dan rel kereta api. Pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk dapat menghubungkan pusatpusat kegiatan baik lokal maupun wilayah di seluruh Kabupaten OKU, sehingga aktivitas ekonomi melalui pergerakan orang dan barang dapat lebih meningkat. Pada tahun 2025, jaringan jalan telah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten OKU dan membuka semua wilayah yang terisolir, dengan spesifikasi permukaan jalan beraspal. Pengembangan sistem transportasi dirancang untuk: (1) Peningkatan fungsi jalan sesuai dengan hirarki sistem pusat – pusat pelayanan baik, pusat pelayanan wilayah, pusat pelayanan lokal, sentra produksi dan kawasan transmigrasi. Dukungan terhadap pola distribusi pada kawasankawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman, termasuk permukiman
transmigrasi
dan
kawasan
tertinggal;
(2)
Pengembangan sistem jaringan transportasi pada kawasankawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemukiman dan menghubungkan pada sistem jaringan jalan, sehingga dapat membuka kawasan-kawasan terisolir yang berpotensi untuk dikembangkan; (3) Pengembangan transportasi secara efisien dan efektif dengan meningkatkan keterpaduan antara dan intramoda, yang mempersatukan seluruh wilayah kabupaten yang terpadu dengan lalu-lintas nasional; dan (4) Meningkatkan
37
pelayanan transportasi kereta api baik untuk angkutan barang dan penumpang dengan peningkatan sistem pelayanan di stasiun Kota Baturaja. 7.
Limbah. Arah pembangunan pengelolaan limbah domestik dan industri adalah terintregrasi dalam sistem penanganan limbah. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dengan berkembangnya industri dan perkotaan, masalah limbah dan pencemaran lingkungan akan menjadi serius, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara proaktif. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri
yang
potensial
menimbulkan
pencemaran,
harus
dilakukan sebagai upaya yang terintegrasi dengan perencanaan pengelolaan lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. 8.
Perumahan dan Permukiman. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah serta terrbentuknya lingkungan yang sehat dan terpenuhi kebutuhan sarana
prasarana
permukiman
serta
tercapai
pengelolaan
kawasan yang berbasis masyarakat. 9.
Fasilitas Umum. Pengembangan Fasilitas Umum diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat terutama di pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah, dalam menyongsong Kabupaten OKU sebagai wilayah yang lebih makmur dan sejahtera.
D.
Mengembangkan Tata Kepemerintahan yang Baik
Untuk mewujudkan visi Kabupaten OKU yaitu Terwujudnya Masyarakat OKU yang Makmur dan Sejahtera, harus juga dilakukan dengan mengembangkan tata kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif. 38
1.
Pelayanan
Umum.
peningkatan
peran
Pelayanan dan
umum
fungsi
diarahkan
pemerintah
agar
untuk mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan menerapkan
sistem
pelayanan
yang
berorientasi
kepada
kepuasan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui: (1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta semakin mendekatkan penyelenggaraan
pelayanan
kepada
masyarakat;
(2)
Mengembangkan kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efektif dan efisien, dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja
organisasi
transparan;
(3)
publik
yang
Meningkatkan
semakin
kapasitas
konsisten dan
dan
kemandirian
kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pembangunan
sumber-sumber yang
potensial
pendapatan/pembiayaan serta
dikelola
dengan
mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif yang ditujukan bagi peningkatan kinerja pelayanan sektor publik; (4) Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi dan informasi yang handal serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 2.
Sumberdaya
Aparatur. Arah Pembangunan peningkatan
kualitas SDM Aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Oleh
karena
ke
depan
perlu
dirumuskan
adanya
Arah
Pembangunan yang mengarah pada penataan terhadap pola pengembangan karir, profesionalitas, dan kompetensi aparatur.
39
Di samping itu secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi yang cenderung lambat dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 3.
Kapasitas
Keuangan
Pemerintah
Daerah.
Arah
pengembangan keuangan daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis
untuk
menggali
sumber-sumber
pembiayaan
pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsipprinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif. 4.
Infrastruktur
Pemerintahan.
Arah
pembangunan
infrastruktur pemerintahan diarahkan pada penciptaan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dengan mewujudkan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi. 5.
Ketertiban dan Keamanan. Arah pembangunan keamanan dan ketertiban dititik beratkan pada penciptaan lingkungan yang aman
dan
tertib
kerawanan-kerawanan
serta
antisipatif
sosial,
politik
terhadap dan
munculnya
ekonomi,
serta
bencana yang dapat meresahkan masyarakat 6.
Hukum. Arah pembangunan hukum adalah untuk memberikan jaminan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, peningkatan kampanye kesadaran hukum pada masyarakat dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan dan ketaatan terhadap hukum.
40
7.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggung Jawab. Penyelengaraan otonomi daerah secara bertanggung jawab
adalah
diarahkan
demokratisasi, meningkatkan pelayanan
dasar
untuk menjaga kemampuan
masyarakat,
momentum
daerah
efisiensi,
dalam
efektifitas
penyelenggaraan pembangunan daerah, dan meningkatkan keserasian hubungan antar pemerintahan daerah. 8.
Komunikasi.
Pembangunan
komunikasi
diarahkan
pada
terwujudnya fungsi komunikasi dan media massa secara optimal dan terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi pembangunan
melalui
media
massa
dan
pengembangan
komunikasi antar pelaku pembangunan agar tercapai kesamaan persepsi yang dapat menumbuhkan motivasi membangun secara kebersamaan.
41
BAB IV
PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKU Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berkelanjutan dan sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan.
42