BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam melaksanakan mandat yang telah dibebankan oleh penyelenggara pemerintah, Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kerja sama tersebut pada hakekatnya adalah hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan dan mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional. Dalam mempersiapkan posisi Indonesia di Forum Internasional yang diperlukan bagi kemajuan pembangunan pertanian di Indonesia, yang notabene masih merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar Pendudukan Indonesia, maka sangatlah esensial untuk memperoleh bahan-bahan dan penyusunan serta koordinasi yang konsisten bagi Inter Kementerian maupun lintas Instansi dalam rangka mempersiapkan posisi kertas Delegasi Indonesia setiap menghadapi perundingan/ pertemuan internasional sehingga sukses dan lancar dibidang pertanian. Dengan pemahaman bahwa sektor pertanian yang maju tidak akan terlepaskan dari kerja sama internasional dalam pengembangannya, maka sangkatlah dipandang perlu untuk Indonesia berperan aktif dalam forum-forum bilateral, regional dan multilateral serta lembagalembaga donor baik pemerintah maupun non pemerintah sebagai pengejawantahan dari langkah konkrit kerja sama internasional dibidang pertanian dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
1.2.
Visi dan Misi Visi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah : Menjadi instusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegrasi dan dinamis.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
1
Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah : 1. Melaksanakan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif. 2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung Grand Strategy pembangunan pertanian nasional. 3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral. 4. Meningkatkan peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum internasional. 5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan. 6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian. 7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima. 1.3.
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian. 2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral. 3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun internasional. 4. Meningkatkan kerja sama bidang pertanian melalui pertemuan/sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional maupun internasional. 5. Menggali dan memanfaatkan peluar kerja sama melalui kerangka kerja sama bilateral, regional maupun multilateral untuk
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
2
peningkatkan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian. 6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi. 1.4.
Sasaran Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif. 2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung Grand Strategy pembangunan pertanian nasional. 3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional maupun internasional. 4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum internasional 5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan. 6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian. 7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
3
1.5.
Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.160/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Struktur Organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut:
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
4
BAB II URAIAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Struktur Organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.160/10/ 2010) terdiri dari 3 Bidang dan 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Atani, dengan uraian tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut: 2.1. Bidang Bilateral Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika dan Pasifik. Bidang Bilateral memiliki 3 sub bidang, yaitu: 1.
Sub Bidang Asia dan Pasifik.
2.
Sub Bidang Amerika dan Eropa.
3.
Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah.
Bidang Bilateral menyelenggarakan tugas : 1.
Sub Bidang Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2.
Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negaranegara di kawasan Amerika dan Eropa
3.
Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan,
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
5
dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negaranegara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. 2.2. Bidang Regional Bidang Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian dengan lembaga regional ASEAN, Non ASEAN dan Intra Kawasan. Bidang Regional memiliki 3 sub bidang, yaitu: 1.
Sub Bidang ASEAN.
2.
Sub Bidang Non ASEAN
3.
Sub Bidang Intra Kawasan.
Bidang Regional menyelenggarakan tugas: 1.
Sub Bidang ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2.
Sub Bidang Non ASEAN mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga non ASEAN.
3.
Sub Bidang Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Intra Kawasan.
2.3. Bidang Multilateral Bidang Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
6
pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Bidang Multilateral memiliki 3 sub bidang, yaitu: 1.
Sub Bidang Perserikatan Bangsa Bangsa.
2.
Sub Bidang Pemerintah.
3.
Sub Bidang Administrasi Perencanaan.
Organisasi
Internasional
Pemerintah
dan
Non
Bidang Multilateral menyelenggarakan tugas : 1.
Sub Bidang Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Pangan dan Pertanian.
2.
Sub Bidang Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara Multilateral dengan Organisasi Internasional pemerintah dan non pemerintah.
3.
Sub Bidang Administrasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.
2.4. Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian Subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat- menyurat dan kearsipan Pusat Kerja Sama Luar Negeri, serta pembinaan Atase Pertanian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
7
BAB III PERKEMBANGAN KERJA SAMA BILATERAL 3.1. Penyelenggaraan Sidang Bilateral di Dalam Negeri A.
The 2nd J oint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia – Filipina, Bogor 16 April 2015
Output : 1.
Market Access for Organic Rice and Palm Oil
a. Pihak Indonesia berkeinginan untuk melakukan ekspor
beras organik dan minyak sawit ke Filipina. Terkait hal ini, pihak Filipina menginformasikan bahwa terkait impor beras organik harus memerlukan izin impor yang dikeluarkan oleh National Food Authority (NFA) dan SPS Import Clearance (SPS IC) yang dikeluarkan oleh Bureau of Plant Industry (BPI). Indonesia telah mengirimkan surat kepada NFA mengenai pengaturan ekspor secara Government to Government (G to G), dan pihak NFA telah merespon surat dimaksud. b. Terdapat 2 (dua) skema untuk impor beras ke Filipina yaitu khusus untuk beras organik dapat dilakukan melalui Private to Private (P to P); dan untuk beras biasa dapat dilakukan melalui G to G. Di bawah G to G, Indonesia harus menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Filipina terkait pengadaan beras dan sistem penawaran. c. Pihak Filipina menginformasikan bahwa impor minyak sawit berada di bawah instansi Food and Drugs Administration of the Department of Health. 2. The Recognition of Food Safety System process of the
Philippine products (banana, shallot, and pineapple) to be exported to Indonesia a.
Pihak Filipina mengangkat isu mengenai rekognisi sistem keamanan pangan terhadap produk pertanian Filipina (pisang, nanas, dan bawang merah) yang di ekspor ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Pihak Filipina telah menyampaikan persyaratannya kepada Kementerian Pertanian RI dari bulan November 2012
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
8
sampai Agustus 2014. Disampaikan pula bahwa pisang dari Filipina telah bebas dari xanthomonas wilt disease dan telah berhasil melakukan tindakan pengendalian banana bract mosaic virus di Filipina. b.
Pihak Indonesia menginformasikan mengenai kemungkinan masuknya pisang dan bawang merah dari Filipina ke pasar Indonesia selain melalui pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Permentan No. 42 dan 43 tahun 2012. Diinformasikan pula bahwa para importir telah menyampaikan rencana impornya kepada Kementerian Perdagangan untuk 15 komoditas pertanian seperti yang tercantum dalam Permentan no.86 tahun 2013, termasuk komoditas pisang, nanas, dan bawang merah. Ditekankan bahwa selama musim panen, para importir tidak akan mengimpor komoditas pertanian.
c.
Pihak Indonesia telah menilai aplikasi Filipina terhadap rekognisi sistem keamanan pangan, namun masih memerlukan informasi tambahan sebagai berikut: Procedure of monitoring and surveilance for food
safety.
Official report of National Monitoring for pesticide
recidue, heavy metal and Mycotoxin (last 2 years).
List of procedures for pineapple which implemented
GAP list of packing house for pineapple and shallot which implemented GHP.
Example of GAP dan GHP certificate for banana and
pineapple.
d.
Terkait komoditi pisang, Pihak Indonesia masih membutuhkan beberapa informasi yang berkaitan dengan hama dan penyakit, sebagai berikut: The result of data of surveilance for Xanthomonas wilt
desease and banana bract mosaic virus (last 3 years).
Management control of both pest and disease
including insect vector for banana bract mosaic virus.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
9
3.
4.
Export of the Philippine Meat and Meat Products to Indonesia a.
Pihak Filipina menyatakan keinginannya untuk melakukan ekspor daging dan produk daging ke Indonesia dan telah menyampaikan jawaban kuesioner Indonesia pada tanggal 14 November 2013.
b.
Peraturan Indonesia untuk impor daging sapi harus berasal dari negara yang memiliki status yang bebas dari beberapa penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) tanpa vaksinasi. Pihak Indonesia akan memberikan respon secara resmi terhadap kuesioner Filipina.
c.
Pihak Filipina menginformasikan bahwa pada bulan Mei 2015, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) akan mengakui Filipina sebagai negara bebas dari PMK tanpa vaksinasi.
Indonesia Horticulture Import Regulations
a. Pihak Filipina mengangkat isu mengenai Permentan
No.04/2015 mengenai aturan Impor Indonesia Hortikultura. Pihak Filipina mempertanyakan terkait pengaruh peraturan Permentan tersebut terhadap aplikasi untuk pengakuan sistem keamanan pangan yang telah disampaikan sebelumnya.
b. Pihak Indonesia menjelaskan bahwa selama pengakuan
sistem keamanan pangan diberikan sebelum Februari 2016, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap persyaratan registrasi laboratorium yang baru.
Tindak lanjut : 1. Kedua belah pihak sepakat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertanian pada bulan September 2015 di Filipina, di sela-sela pertemuan AMAF ke-37. 2. Pertemuan the 3rd Joint Agriculture Working Group Indonesia – Filipina direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 di Filipina.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
10
B.
The 17th Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry (WGAFF) Indonesia-Belanda, Bogor 17 April 2015
Output : 1. WGAFF Indonesia – Belanda ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015 di Bogor merupakan lanjutan dari pelaksanaan WGAFF ke-17 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19-21 Nopember 2014. Pelaksanaan WGAFF lanjutan Bogor disebabkan ketidakhadiran Ketua Delegasi Belanda pada saat pelaksanaan WGAFF di Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan merebaknya Avian Influenza di Belanda yang mengharuskan DG Agro and Nature, Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, Dr. Hans selaku Ketua Delegasi Belanda untuk tetap berada di dalam Negeri; 2. Rangkaian pertemuan WGAFF Indonesia - Belanda ke-17 di Yogyakarta diawali dengan the 3rd Phytosanitary Task Force Meeting dan the 3rd Veterinary Expert Meeting ke-3 pada tanggal 19 Nopember 2014 serta kunjungan lapangan ke lokasi budidaya Salak dan budidaya ikan air tawar pada tanggal 20 Nopember 2014 di Sleman, Yogyakarta. 3. Adapun hal-hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut yaitu:
The 3rd Phytosanitary Task Force Meeting a. Rencana dimulainya kembali ekspor bawang Belanda ke Indonesia setelah pengiriman ekspor yang pertama pada bulan September 2014. b. Rencana pelaksanan technical expert meeting pada awal tahun 2015 untuk membicarakan persyaratan phytosanitary terkait dengan Notification of Non Compilainces yang dikeluarkan Indonesia untuk Seed Potato Tubers, Raspberry dan Strawberry Young Plants dari Belanda. c. Rencana pelaksanaan roundtable discussion pada awal tahun 2015 yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang fokus pada pengendalian Cyst Nematode (PCN) dan Phytophthora. d. Kunjungan pihak Belanda ke Indonesia untuk mendiskusikan Electronic (Phytosanitary) Certification pada tanggal 19-20 Pebruari 2015.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
11
The 3rd Veterinary Expert Meeting a. Akses Pasar yang terdiri atas tiga (3) pokok kerja sama yaitu (i) protokol untuk pendaftaran produk kesehatan hewan; (ii) kesepakatan bilateral mengenai poultry by product meal products; dan (iii) ekspor produk olahan ayam Indonesia ke Belanda. b. Tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) on the Bilateral Programme on Food Security in Livestock Components yang telah ditandatangani pada bulan Juli 2014. c. Peningkatan kapasitas sebagai kelanjutan dari kegiatan
Training of Trainers on Risk Assessment for Livestock Products.
d. Usulan Indonesia untuk peningkatan kapasitas bidang peternakan dan produk peternakan khususnya untuk Sanitary and Phytosanitary Regulation. e. Usulan kegiatan baru berupa bantuan teknis pengurangan penggunaan antibiotik dan pelatihan bagi peternakan ayam skala kecil di Belanda.
4. Pertemuan WGAFF ke-17 yang dilaksanakan di Bogor pada prinsipnya hanya mengesahkan hasil kesepakatan the 3rd
Phytosanitary Task Force Meeting dan The 3rd Veterinary Expert Meeting oleh ketua delegasi WGAFF RI – Belanda;
5. Adapun isu pertanian lainnya yang didiskusikan pada pertemuan tersebut yaitu sebagai berikut: a. Kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses penandatangangan MOU on Agriculture antara Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Pertanian Belanda. b. Pihak Belanda menyampaikan rasa kekuatiran atas penerapan kebijakan pembatasan investasi asing dibidang hortikultura di Indonesia. Menangganggapi hal tersebut, kami menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian RI harus mematuhi kebijakan tersebut. c. Pihak Belanda memberikan prioritas bagi kandidat dari Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kelautan dan Perikananan dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mengikuti seleksi program beasiswa STUNED.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
12
Pertemuan WGAFF Indonesia – Belanda ke-18 akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 di Belanda. Kedua belah pihak akan tetap melakukan komunikasi terkait persiapan pelaksanaan WGAFF ke18.
Tindak lanjut : Koordinasi lebih intensif dengan Direktorat Teknis lingkup Kementan, Kementerian Perikanan dan kementerian Kehutanan untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya yaitu WGAFF ke-18 yang akan dilaksanakan akhir tahun 2015 di Belanda. C.
The 1st Expert Group Meeting on Agriculture Cooperation Indonesia – Colombia, Bogor 1 Juni 2015
Output : a. Langkah kedepan dalam implementasi MOU bidang pertanian RI-Kolombia. Pihak Indonesia menginformasikan bahwa kerjasama penelitian dan pengembangan antara Indonesia dan Kolombia telah berlangsung sejak tahun 2012, khususnya untuk kerjasama penelitian dan pengembangan bidang bioenergy dan pertukaran plasma nutfah. Pihak Kolombia merespon inisiatif kerjasama tersebut dan menyatakan keinginan mereka untuk meningkatkan kerjasama diantara kedua belah pihak. Menindaklanjuti komitmen tersebut, kedua negara setuju untuk menugaskan instansi terkait dengan bidang tersebut dan menyusun action plan yang terdiri dari kegiatan, jangka waktu, dan target outcome untuk dilaporkan pada Expert Group Meeting selanjutnya. b. Kerjasama di sektor daging dan peternakan Masing-masing pihak mempresentasikan mengenai outlook sector peternakan masing-masing Negara. Pihak Kolombia juga menginformasikan mengenai keinginan mereka untuk mengekspor produk peternakan ke Indonesia.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
13
D.
The 1st Bilateral Forum on Agriculture Cooperation Indonesia – Jepang, tanggal 30 Juni 2015 di Jakarta
Output: 1. Dalam rangka menindak lanjuti hasil pertemuan Presiden RI dan Jordan di sela-sela kegiatan Konferensi Asia Afrika di Bandung maka akan diadakan Sidang Komisi Bersama RIJordan yang ke-4 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di Amman, Jordan 2. Pada SKB ke-4 tersebut isu yang akan dibahas diantaranya mengenai MoU, perdagangan dan Bisnis Meeting. 3. Adapun terkait dengan Pertanian, hal yang akan di bahas adalah mengenai penandatanganan MoU kerjasama yang sejak tahun 2009 inisial draftnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun karena jeda waktu yang terlalu lama sejak dibuatnya inisial draft tersebut maka Kementerian Pertanian akan mengevaluasi kembali kesesuaian isi inisial draft tersebut sesuai kebutuhan Kementerian Pertanian saat ini.
Tindak lanjut : Pertemuan the 2nd Bilateral Forum on Agriculture Cooperation
Indonesia – Jepang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 di Jepang dan akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik. E.
The 1st Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia – Timor Leste, Bogor 19 Agustus 2015
Output : 1. Pihak Indonesia dan Timor-Leste sepakat untuk memperbarui MoU yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2013. 2. Pertemuan telah menyelesaikan draft MoU dan kedua belah pihak berkomitmen untuk melanjutkan secara hukum sesuai dengan peraturan masing-masing negara, sebelum penandatanganan MoU oleh Menteri Pertanian Republik
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
14
Indonesia dan Menteri Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sejumlah kerja sama teknis dalam bentuk penyediaan input pertanian tersertifikasi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; pelatihan bagi petugas pertanian dan petani TimorLeste dalam bidang peningkatan produktivitas komoditas pertanian, produksi benih, pemeliharaan dan pengelolaan mesin pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan untuk mengurangi harvest losses. 4. Pihak Indonesia me-review hasil the 8th SOM Scorecard of the
Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation between Indonesia and Timor-Leste, yang telah dilaksanakan pada
tanggal 12-13 Agustus 2015 di Dili, khususnya terkait dengan kepentingan Timor-Leste untuk melakukan ekspor ternak hidup ke Indonesia, termasuk kerja sama baru dalam kegiatan capacity building untuk pengembangan kopi dan kakao, dibawah perbaruan MoU bidang pertanian. 5. Kedua belah pihak sepakat untuk merevisi matriks dan Record
of Discussion Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry dalam pertemuan the 8th SOM Scorecard of the Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation between Indonesia and Timor-Leste, khususnya istilah "informal meeting on agriculture” menjadi "Joint Agriculture Working Group".
6. Pertemuan the 2nd Joint Agriculture Working Group Indonesia – Timor-Leste akan dilaksanakan pada tahun 2017 di Dili.
Tindak lanjut : Penandatanganan MoU on Agriculture direncanakan akan dilaksanakan pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor-Leste ke Indonesia pada tanggal 24-26 Agustus 2015.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
15
F.
The 1st Meeting of Joint Agricultural Working Group (JAWG) Indonesia- Mongolia, tanggal 29 September 2015 di Denpasar.
Output :
1. Pelaksanaan the First JAWG Meeting Indonesia – Mongolia merupakan implementasi dari kesepakatan MOU on Food and Agriculture between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia dengan the Ministry of Industry and Agriculture of Mongolia on Food and Agricultural Cooperation yang ditandatangani tanggal 6 September 2012 di Ulaanbaatar, Mongolia. 2. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan dimaksud adalah:
a. MOU on Agriculture sector Kedua pihak sepakat untuk lebih meningkatkan komunikasi dan langkah-langkah strategis guna mengimplementasikan area kerja sama yang terdapat dalam MOU, dan menyusun action plan (rencana kerja sama) yang lebih konkret dari kedua belah pihak, terutama pada sektor karantina
(veterinary quarantine).
b. Market Access of Livestock and Food Crops Kedua negara harus saling mendukung dalam mempromosikan komoditas pertanian kedua negara, seperti komoditas perkebunan Indonesia yaitu kopi, coklat, teh dan CPO untuk memasuki pasar Mongolia. Begitu juga dengan komoditas pertanian Mongolia seperti daging domba dan kambing diharapkan dapat memasuki pasar Indonesia. Namun kedua negara, diharapkan tetap memenuhi peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.
c. Research and Training
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kembali kegiatan kunjungan belajar, pendidikan penyuluhan pertanian, dan peningkatan kapasitas petugas dan staf pertanian untuk bidang karantina, food safety and food handling, cropping
skills, food processing, dairy processing, best practices, packaging, and storage of agricultural products.
3. Pihak Mongolia mengundang Indonesia untuk ikut hadir dan
berpartisipasi pada Bisnis Forum yang diadakan di Mongolia
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
16
tahun 2016. Diharapkan pihak Pemerintah dan sektor swasta Indonesia dapat hadir dan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta Mongolia.
Tindak lanjut :
Pertemuan JAWG RI – Mongolia selanjutnya akan dilaksanakan di Ulaanbaatar, Mongolia pada bulan Juli 2017.
G.
Pertemuan Japan Indonesia Meeting (JIM), tanggal 14 Desember 2015 di Depok
Output : 1. Pertemuan Jepang Indonesia Meeting (JIM) merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk memberikan laporan pemanfaatan dana CF-SKR kepada pihak Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dan JICA selaku donor pada kegiatan ini. 2. Dalam pertemuan dibahas pemanfaatan dana CF-SKR untuk TA 2015 yang dipergunakan oleh masing-masing Direktorat teknis pelaksana 3. Dibahas pula proposal yang akan dilaksanakan pada TA 2016,Pelaksana pemanfaatan dana CF-SKR TA 2016 adalah Ditjen. Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP 4. Pada saat pertemuan pihak Jepang menyampaikan bahwa : a. JICA sampai saat ini belum terima proposal yang akan diajukan pihak Kementan untuk TA 2016,seharusnya proposal sudah diterima oleh BAPPENAS paling akhir Oktober 2015, sehingga JICA khawatir tidak akan ada proyek yang akan didanai oleh JICA untuk TA 2016 di bawah koordinasi Kementan. b. Sebagai followup dari pertemuan Jokowi dan Nikai, JICA mengharapkan adanya usulan proposal dari pihak Kementan terkait dengan pengembangan mekanisasi pertaniandi Indonesia yang akan diajukan untuk dilaksanakan TA 2017.
Tindak Lanjut : Koordinasi lebih intensif dengan intansi pelaksana untuk: 1. Completion Report atau Progress Report dari Pemanfaatan Dana CF-SKR TA 2016. 2. PBIS untuk kegiatan yang akan didanai CF-SKR TA 2016. 17
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
Menginformasikan kepada instansi terkait lingkup Kementan terkait kemungkinan pengusulan kegiatan yang didanai oleh JICA untuk TA 2016 dan TA 2017. 3.2. Menghadiri Sidang / Pertemuan Internasional A.
Pertemuan Exploration Talks GI Indonesia (European Union), Jakarta 6 Maret 2015
–
UE
Output : 1. Pertemuan ini adalah lanjutan dari video conference GI Talks ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Kementerian Luar Negeri. 2. Pertemuan tersebut membahas pada kriteria-kriteria produk yang masuk ketegori GI dan list dari produk GI dari masingmasing pihak. 3. Persepsi kedua belah pihak harus disamakan terlebih dahulu. B.
Partisipasi Kementerian Pertanian pada World Expo Milano, tanggal 6 – 13 Juni 2015 di Milano, Italia
Output : 1. Partisipasi Kementerian Pertanian RI pada WEM 2015 meliputi video promotion, display, business forum, dan free taste of coffee, tea, cocoa, serta hasil olahan pertanian. Agenda tersebut merupakan ajang untuk memperkenalkan berbagai
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
18
produk pertanian unggulan yang dimiliki oleh Indonesia di dunia internasional. 2. Kegiatan video promotion dan display menampilkan materi berupa bahan cetak, CD, buku dan brosur dengan berbagai topik yaitu promosi kopi, teh, dan coklat; promosi produk hortikultura; promosi peternakan dan produk ternak; serta promosi peluang investasi sektor pertanian di Indonesia 3. Kegiatan business forum dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015 dengan tema Sustainable Palm Oil. Tema ini diangkat sebagai upaya untuk mempromosikan kebijakan palm oil Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, telah hadir pembicara dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang menjelaskan bahwa sistem kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi standar dan prosedur yang mendukung keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Disamping itu hadir juga Atase Pertanian Brussel, serta perwakilan dari Artha Graha dan KPBN. Melalui forum bisnis ini, perwakilan dari Malaysia dan Italia memberikan komitmen untuk bekerjasama dalam kampanye positif palm oil di dunia, khususnya di Eropa. Kolaborasi antar negara sangat penting untuk menginformasikan bahwa produk palm oil merupakan produk yang sehat dan ramah lingkungan. 4. Kementerian Pertanian RI juga melakukan kegiatan promosi melalui free taste of agricultural product seperti kopi, teh, coklat dan olahan buah tropis seperti keripik salak, apel malang, dan nangka. Agenda ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan kopi unggulan Indonesia seperti kopi luwak, lintong, dan kopi kintamani, serta memperkenalkan hasil olahan tropical fruit Indonesia. Kegiatan ini sangat menarik perhatian para pengunjung yang antusias untuk mencicipi kopi, teh, coklat dan hasil olahan buah-buahan Indonesia. 5. Selama keikutsertaan Kementan pada WEM 2015, yaitu tanggal 10-13 Juni 2015, booth Kementerian Pertanian dikunjungi hampir 200 orang per hari untuk mencicipi produk-produk olahan pertanian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
19
C.
Sidang Komisi Bersama (SKB) ke 2 Indonesia – Vietnam, tanggal 24 Juni 2015 di Jakarta.
Output : Hal-hal yang terkait dengan kerja sama bidang pertanian antara lain: 1. Perpanjangan MoU kerja sama bidang pertanian dimana draft perpanjangan telah disampaikan ke pihak Vietnam pada tahun 2012 namun belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Vietnam. 2. MoU on Commodities yang telah ditandatangani pada tahun 2013 namun belum ada tindak lanjut. 3. Indonesia menyampaikan penghargaan atas keinginan Vietnam untuk bergabung dalam International Tri-partite Rubber Commission (ITRC), anggota ITRC selama adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selain itu, Vietnam juga berkomitmen untuk mengembangkan promosi bersama dengan Indonesia dalam penguatan akses pasar karet. 4. Kementerian Pertanian c.q. Pusat KLN menyampaikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan Joint Agriculture working Group (JAWG) pertama di Jakarta pada bulan Agustus 2015
Tindak lanjut : Mempersiapkan pertemuan bilateral dibawah kerangka Joint Agriculture Working Group (JAWG) ke-1. D.
The 13th Task Force Meeting Promotion Vegetable and Fruit Export from Indonesia to Singapore dan The 11th Indonesia – Singapore Agribusiness Working Group (AWG), tanggal 11-12 Agustus 2015 di Makasar.
Output : 1. Pertemuan Agriculture Working Group (AWG), menghasilkan action plan dari tiap Sub Working Group (SWG) yang berisi berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor sayur, buah, dan produk perikanan. AWG tersebut terdiri dari 5 SWG yaitu: a) Fish and Fishery Products; Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
20
b) Vegetables and Fruits; c) Logistics and Infrastructure; d) Sanitary and Phytosanitary (SPS) Standards, Import andExport Requirements; e) Promotion, Marketing and Investment. 2. Sejak implementasi 2010, kinerja buah dan sayuran Indonesia ke Singapura cenderung fluktuatif. Berdasarkan informasi dari AVA, sejak tahun 2011 – 2013 ekspor sayur Indonesia ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 18,19%. Untuk periode Januari – Juni 2015, ekspor sayur ke Singapura mencapai 11.764 ton atau meningkat 16% dibandingkan dengan periode tahun 2014. Sedangkan untuk ekspor buah, pada tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan sebesar 13,91%, dan untuk periode Januari – Juni 2015 mencapai 943 ton atau meningkat 35% dibandingkan dengan tahun 2014. 3. Kedua negara menyadari kendala yang perlu segera diatasi adalah masalah logistik yaitu kargo udara yang relatif mahal dan belum mencapai pada sentra-sentra produksi. 4. Pertemuan AWG mengusulkan agar fasilitas transportasi laut menjadi prioritas dalam kerja sama dalam “Working Group on Transportation”. Mengingat biaya transportasi laut lebih murah dibandingkan transportasi udara, sehingga produk Indonesia dapat berkompetisi. 5. Terdapat beberapa perusahaan daging olahan unggas Indonesia (berupa nugget, karage, sosis ayam) ke pasar Singapura yang mendapat sambutan positif dari Singapura. Calon eksportir Indonesia perlu segera memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diperlukan. 6. Kedua belah pihak telah menyepakati penyesuaian SWG yaitu
SWG on Agriculture; SWG on Fish and Fisheries Products; SWG on Standards, Import and Export Requirements. Pertemuan diusulkan akan dilaksanakan setahun sekali.
Untuk pertemuan Task Force yang melibatkan pelaku usaha agribisnis kedua negara, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan
Tindak lanjut : 1. Hasil Task Force Meeting for Promoting Vegetables and Fruit Exports from Indonesia to Singapore akan dilaporkan setiap 6 bulan sekali.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
21
2. Pertemuan AWG selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2016 di Singapura. E.
Bilateral Technical Meeting Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia – Mongolia, tanggal 26 Agustus 2015 di Bogor
Output : 1. Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia – Mongolia tingkat Wakil Menteri Luar Negeri akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 September 2015. Namun demikian sesuai hasil diskusi dengan pihak Kedutaan Besar Mongolia diinformasikan bahwa SKB akan dilaksanakan di Mongolia pada bulan November atau Desember 2015. Hal ini terkait dengan kondisi dalam negeri Mongolia yang belum kondusif akibat mundurnya beberapa Meneteri dalam kabinet. 2. Hal-hal yang dibahas saat pertemuan antara lain: -
Pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Mongolia
-
Kerja sama pertahanan dan keamanan
-
Kerja sama perdagangan
-
Kerja sama Investasi
-
Kerja sama pertambangan
-
Kerja sama Pariwisata dan Kbudayaan
-
Kerja sama Pendidikan
-
Kerja sama Pertanian, dan
-
Kerja sama Perhubungan
3. Khusus untuk kerja sama bidang pertanian, disampaikan bahwa Pihak Indonesia telah menyampaikan usulan untuk melaksanakan Joint Agriculture Working Group (JAWG) RI – Mongolia ke-1 pada tanggal 16-17 September 2015. Namun demikian mengusukan untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 23-34 September 2015, mengingat pada tanggal yang sama Mongolia akan menjadi tuan rumah Asian Pacific Regional Meeting of the World Veterinary Organization ke-29.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
22
F.
Kunjungan Tim Kementan ke Polandia, tanggal 21-24 September 2015 di Polandia
Output :
1. Pertemuan bilateral dengan pejabat pemerintah (Kementrian
Pertanian dan Pembangunan Daerah Polandia, Mr. Marek Pirsztuk, Chief Veterinary Polandia), dan pertemuan dengan perwakilan swasta terutama dari kalangan Asosiasi Pengolahan Susu, pengusaha Eksportir dan Importir Produk Pertanian, serta kunjungan lapang ke sejumlah perusahaan (pengolahan susu, packing/grading buah segar, pengolahan buah juice apel dan aneka buah-buahan, sayuran beku/frozen vegetables), serta kunjungan ke rumah potong hewan yang telah memiliki sertifikat halal. 2. Dalam kesempatan pertemuan bilateral, Indonesia menyampaikan masukan terkait penambahan klausal pada Nota Kesepahaman (MoU) terkait pembentukan forum pertemuan bilateral dua-tiga tahun-an (bukan tahunan) yang dilaksanakan secara bergantian, serta didukung oleh working group untuk kegiatan yang lebih konkrit.
3. Menghadiri pembukaan pameran internasional Polagra Food Fair di Poznan yang dibuka oleh Menteri Pertanian dan
Pembangunan Daerah Polandia. 4. Pada rangkaian pertemuan ini, Delri berkesempatan melakukan kunjungan lapang ke beberapa perusahaan berikut: (i) Hortex Juice and Frozen Food Factory, (ii ) OSM Towicz Milk Processing Plant, (iii) Bakoma Milk Processing Company, (iv) Slaughtering House, (v) Apple Sorting Plant and Juice Factory at Grojec Region, and (vi) Apple-testing Laboratory at Grojec Region.
Tindak lanjut : Duta Besar RI untuk Polandia berencana untuk melakukan pertemuan tindaklanjut dengan Kementerian Pertanian di Jakarta. Misi tersebut melibatkan para pengusaha dari Polandia guna melakukan penjajakan kerja sama dengan para pengusaha Indonesia
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
23
G.
Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia – Mongolia, tanggal 21 Oktober 2015 di Jakarta
Output : 1. SKB RI – Mongolia dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015. 2. Delegasi Indoensia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mr. AM. Fachir sedangkan Delegasi Mongolia dipimpin oleh Pelaksanan Harian Wakil Menteri luar Negeri dan Sekratariat Negera Mongolia Mr. Damba Gankhuyag. 3. Kedua Wakil Menteri sepakat bahwa JCBC merupakan salah satu wadah untuk mencari peluang, menjawab tantangan dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan di kedua pihak. 4. Beberapa isu bilateral yang didiskusikan yaitu: -
Kerjasama politik dan keamanan
-
Kerjasama ekonomi dan perdagangan
-
People to people contact
5. Dibidang pertanian, kedua pihak menyambut baik pertemuan pertama JAWG yang pertama yang telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 29 September 2015. 6. Kedua pihak sepakat untuk berperan aktif dan fokus pada isu karantina dan peternakan, mempromosikan akses pasar bagi komoditi pertanian kedua negara. 7. Kedua negara juga sepakat untuk mengembangkan program pelatihan, termasuk penelitian dan lembaga pelatihan, mengembangkan koperasi dan sektor swasta. 8. Disamping isu utama diatas juga dibahas isu legal and consular matters serta isu regional dan multilateral.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
24
H.
Pertemuan Koordinasi dengan Konsul Kehormatan Negara-negara Afrika Sub Sahara untuk Indonesia, tanggal 29 Oktober 2015 di Bogor.
Output : 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dipimpin oleh Direktur Afrika dengan menghadirkan Narasumber Direktur Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan. Pertemuan juga dihadiri oleh Presiden Asociation Honorary Consulat Indonesia negara Afrika dan dihadiri oleh HonCon dari 6 negara Afrika yaitu Seycheles, Namibia, Pantai Gading, Kenya, Guinea dan Sierra Leone. Direktur Pengembangan Ekspor kemendag menyampaikan bahwa dari pertumbuhan nilai perdagangan, negara Afrika memiliki trend yang sangat positf dan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan nilai ekspor sejak tahun 2010-2014 sebesar 12,58% dibandingkan wilayah lain. Beberapa kendala yang menjadi sebab terhambatnya perdagangan dengan negara Afrika diantaranya adalah masih minimnya tanggapan dari para pengusaha Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar ke Afrika dan minimnya informasi yang diperoleh terkiat potensi yang dapat dikembangkan oleh kedua negara. Kementerian Pertanian menyampaikan masukan mengenai beberapa capaian yang dilakukan di Afrika diantaranya melalui pemberian bantuan teknis seperti bantuan alsintan, capacity building dan pengembangan komoditi pertanian disamping pendirian pusat pelatihan pertanian di Tanzania dan Gambia. Para Konsul Kehormatan pada prinsipnya siap untuk bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga di Indonesia untuk lebih mengembangkan kerjasama diberbagai sektor. Diharapkan dengan adanya Konsul Kehormatan dapat semakin mensinergikan kerjasama yang selama ini telah terlaksana.
Tindak lanjut : Kementan akan memberikan masukan terkait dengan dukungan yang akan diberikan bagi pengembangan kerjasama di forum bilateral, regional dan multilateral serta mengharapkan dukungan Kementerian dan Lembaga lainnya baik ditingkat Pusat dan Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
25
Daerah untuk dapat mendorong posisi Indonesia menjadi lebih baik dibidang pangan internasional.
I.
Executive Program for Establishment of Food Value Chain for Safe Agriculture Products tanggal 24-31 Oktober 2015 di Jepang.
Output : 1. Rangkaian kegiatan terdiri dari pertemuan dengan pejabat dari Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) dan pejabat dari JICA Jepang, paparan yang diberikan oleh pihak Jepang mengenai sistem pertanian di Jepang, serta kunjungan ke beberapa lokasi pertanian di Jepang. 2. Pada pertemuan dengan pejabat dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pihak Jepang me-review hasil pertemuan Bilateral Forum on Agriculture ke-1 yang telah dilaksanakan di Jakarta diantaranya adalah masalah investasi pangan pertanian melalui Food Value Chain. JICA akan segera mengimplementasikan proyek “The
Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System ”
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan produk pertanian yang berkualitas tinggi melalui pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) yang ada di wilayah Jawa Barat. Pertemuan menyepakati dilaksanakannya pertemuan khusus pejabat teknis untuk membahas permasalahan ekspor impor komoditi pertanian kedua negara dan investasi asing, serta pembentukan Nota Kesepakatan di bidang pertanian sebagai payung hukum kerja sama kedua negara di bidang pertanian, namun bukan dalam bentuk sebuah Memorandum of Understanding (MoU). 3. Pada pertemuan dengan pejabat JICA Jepang, disampaikan hal-hal sebagai berikut: JICA merupakan lembaga Internasional yang menangani pinjaman, hibah, dan kerjasama teknis. Salah satu kerja sama teknis tersebut adalah proyek PPP yang akan dilaksanakan di Indonesia yang akan dimulai pada bulan Februari 2016. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
26
Diharapkan melalui proyek ini Sub Terminal Agribisnis (STA) dapat menjembatani antara petani dan pasar dalam pendistribusiannya, khususnya STA yang berada di Jawa Barat. 4. Terkait dengan kunjungan lapangan, dilakukan ke beberapa lokasi pertanian yaitu: PT. Tsukuba Kimura Farm (PT. TKF), Mizuho no Mura, Koperasi Pertanian (JA) Memuro, PT. Ugetsu (Usaha Membuat Kue Khas Jepang), Koperasi Pertanian (JA) Nakasatsunai-mura, dan Kaji Farm. 5. Sebagai rangkaian akhir dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Business Discussion pada tanggal 30 Oktober 2015. Pada pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha Jepang yang memberikan paparan mengenai profil perusahaannya masing-masing. Hasil Pengamatan Lapangan 1. Usaha pertanian di Jepang khususnya bidang hortikultura dapat meningkatkan kesejahteraan para petani karena sistem pertanian di Jepang memiliki mata rantai yang sangat pendek. Para petani sangat disiplin dalam menerapkan aturan terutama dalam GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good
Handling practices).
2. Para petani di Jepang secara umum memiliki luas lahan ratarata lebih dari 30 sampai 40 ha dan mereka memasokkan semua komoditasnya melalui Koperasi Pertanian (JA). JA memiliki peranan dalam memasokkan produk pertanian secara langsung ke konsumen dan pengusaha yang membutuhkan. Keberadaan koperasi pertanian (JA) sangat dirasakan manfaatnya oleh petani karena produk yang dihasilkan oleh mereka langsung dibeli oleh JA dengan harga yang tidak merugikan petani. Para petani mendapatkan harga yang tinggi dan petani itu sendiri memberikan komisi sebesar 3% kepada JA. 3. Kondisi usaha pertanian di Jepang sudah mengarah pada orientasi bisnis sehingga sudah benar-benar mempertimbangkan keuntungan yang lebih tinggi dengan input teknologi dan efisiensi usaha lebih baik. Petani telah benar-benar memahami pengelolaan usahanya untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dengan tujuan ekspor. 4. Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, semua petani tergabung dalam koperasi pertanian (JA). Koperasi pertanian sudah terstruktur sampai ke Tingkat Nasional. Dengan Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
27
demikian, petani memiliki akses yang baik terhadap pemasaran hasil pertanian. Setiap petani bebas memilih komoditi yang ditanam dan apabila petani mendapat permasalan dalam on farm akibat perubahan iklim, maka petani mendapat jaminan asuransi dari JA. Pengurus JA adalah anggota para petani itu sendiri yang dipilih secara langsung dalam waktu 3 tahun sekali. Rata-rata dalam 1 JA terdiri dari 200 anggota petani dan mereka memiliki hak yang sama untuk dipilih. 5. Karena luas lahan yang sangat besar, para petani di Jepang telah menggunakan alat mesin pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah memiliki peranan dalam memberikan subsidi terhadap alat mesin pertanian kepada petani sebesar 50%, sedangkan bagi JA yang mengembangkan industrinya, mendapat pinjaman dari bank dengan suku bunga yg kecil. 6. Dukungan pemerintah terhadap petani untuk mendapatkan produk yang berkualitas, berkuantitas dan kontinuitas sangat dirasakan peranannya sehingga petani tidak memiliki masalah dalam mengembangkan produk pertaniannya mulai dari on fram sampai pemasaran.
Tindak lanjut : Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pembahasan lanjutan untuk menyusun rencana aksi proyek PPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. 2. Masing-masing STA menyusun proposal yang berkaitan dengan proyek PPP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masingmasing STA. 3. Memperkuat kelembagaan STA itu sendiri, serta perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung STA. 4. Pemerintah Pusat dapat menyiapkan dana pendamping dari APBN untuk masing-masing STA. 5. Pemerintah Pusat membuat SK mengenai pengelola proyek tersebut sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah yang akan mengerjakan proyek ini di STA masing-masing.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
28
J.
High Level Public-Private Forum on Cold Chains to Strengthen Agriculture and Food’s Global Value Chains tanggal 28 – 30 Oktober 2015 di Jepang.
Output : Dalam Forum disampaikan bahwa secara umum pentingnya penanganan cold chain dalam meningkatkan nilai rantai makan dan pasar untuk komoditi pertanian. Beberapa negara di wilayah Asia yang telah menerapkan penanganan rantai pasar dan makanan yang ikut berpartisipasi dan sharing informasi diantaranya Malaysia, Philipna, Myanmar, Vietnam dan US sementara Indonesia, China, Taiwan, dan Chili sebagai negara peserta. Dari presentasi yang disampaikan baik pihak Malaysia, philipina, Vietnam dan Myanmar yang sudah melaksanakan cold chain yang hampir selangkah lebih maju dari Indonesia adalah Myanmar. Myanmar sudah memiliki fasilitas cold chain yang lebih baik dan terpelihara disbanding dengan negara lainnya peserta Forum dimaksud,
Tindak lanjut : Keinginan Jepang untuk memperkenalkan Forum Cold Chain secara online dan diharapkan seluruh peserta dari negara yang berpartisipasi dalam Public - Private Forum dapat berperan aktif pula di Forum on line dimaksud. Mengingat Cold Chain di Kementerian Pertanian sebelumnya ditangani oleh Ditjen PPHP, maka untuk tindaklanjut dari Forum dimaksud perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Teknis lingkup Kementan yang nantinya akan menangani Cold Chain ini. K.
Pertemuan Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) ke 19 RI – Australia tanggal 10-12 Nopember 2015 DI Australia
Output : Hal-hal yang telah disepakati pada pertemuan WGAFFC ke-19 sebagai berikut:
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
29
1.1. Australia menyampaikan rencana perubahan legislasi dibidang Biosecurity Legislation dan Biosecurity Import Risk Analysis (BIRA), Australia meminta rekomendasi dan tanggapan dari Indonesia melalui Trade and Market Access Division (TMAD). Indonesia akan mempelajari dengan seksama rancangan legislasi tersebut dan mengharapakan agar rancangan tersebut disampaikan pula kepada Sekretariat Komisi SPS – WTO sebagaimana mekanisme yang berlaku. Pada saatnya Indonesia akan menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Australia atau melalui sekretariat komisi SPS – WTO. 1.2. Di bidang Capacity Building, Indonesia akan menyampaikan proposal terkait dengan usulan beasiswa jangka panjang untuk pejabat karantina hewan Indonesia guna belajar mengenai perkarantinaan dan kesehatan hewan Australia.
Task Force on Crops and Plant Products a. Terkait dengan peraturan impor citrus ke Indonesia, pihak Australia sepakat untuk menyampaikan informasi kepada pihak Indonesia terkait kondisi industri citrus di Australia dan kemungkinan kerja sama dalam pengembangan industri pengolahan jeruk Australia dan jeruk lokal Indonesia. b. Strategi peningkatan ekspor manggis Indonesia ke Australia, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan uji coba penggunakan phosphine dan ethyl formate untuk skala komersil. c. Akses pasar untuk mangga Indonesia ke Australia, Indonesia akan menyampaikan informasi tambahan terkait hot water treatment dan akan bekerja sama dengan tenaga ahli dari Australia dalam penggunaan hot water treatment guna menanggulangi lalat buah pada mangga. d. Pengakuan area bebas lalat buah, pihak Indonesia akan mengusulkan pengidentifikasian bebas lalat buah untuk Tasmania dalam waktu yang tidak terlalu lama. e. Kerja sama Australia Center for International Agricultural Research (ACIAR), Indonesia akan mengusulkan untuk kerja sama dalam pengembangan bawang putih yang cocok dibudidayakan di Indonesia. f. Indonesia telah menyampaikan informasi untuk akses pasar buahbuahan Indonesia selanjutnya adalah buah naga setelah salak, manggis, dan mangga.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
30
Task Force on Livestock and Animal Products a. Terkait dengan persetujuan Indonesia terhadap Daftar Aplikasi Red Meat Establishment dari Australia, pihak Indonesia meminta Australia untuk menyampaikan kembali surat dan aplikasi perihal dimaksud untuk dipertimbangkan oleh pihak Indonesia. b. Terkait dengan peraturan impor daging, pihak Indonesia akan terus menyampaikan perkembangan terbaru atas peraturan tersebut. c. Terkait Inspeksi pre-ekspor oleh pejabat karantina Indonesia ke Australia, Indonesia mengusulkan penandatanganan protokol antara Ditjen Peternakan, Badan Karantina Pertanian dan Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air Australia pada Januari 2016. Disampaikan pula bahwa Australia akan segera merespon draft protokol usulan Indonesia. d. Di bidang Pasture Management dan Pembibitan Sapi, Australia akan mempertimbangkan usulan Indonesia dan akan memberikan tanggapan serta melihat ketersediaan dana dan waktu.
Task Force on Forestry a. Indonesia mencatat keseriusan Pemerintah Australia untuk melaksanakan peraturan illegal logging yang melarang perdagangan produk kayu ilegal di Australia. Sejak diberlakukannya peraturan dimaksud pada tanggal 30 November 2014, Pemerintah Australia telah melakukan pengawasan terhadap impor produk kayu oleh 18 ribu pelaku bisnis di Australia, dengan kurang lebih 176 ribu muatan senilai A$ 6,45 miliar dari 125 negara. Peraturan dimaksud mengakui adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diterapkan di Indonesia sebagai sistem yang menjamin legalitas hasil produk kayu Indonesia. Penerapan SVLK telah disepakati kedua negara pada bulan Oktober 2014. b. Australia menyambut baik komitmen Indonesia dalam penerapan SVLK. Indonesia telah melakukan sertifikasi terhadap 20 hektar lahan hutan, sebagai tambahan, hampir 1.400 industri pengolahan kayu telah memiliki legalitas sementara itu 300 lainnya masih dalam proses audit. Hal tersebut telah meningkatkan ekspor produk kayu Indonesia dari US$ 6,1 miliar pada tahun 2013 menjadi US$ 6,6 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai ekspor meningkat hingga US$ 8 miliar periode Januari sampai September. Peningkatan tersebut juga terlihat pada ekspor kayu ke Australia. Pada tahun 2013 hanya mencapai US$ 235 juta dan US$ 265 juta pada tahun 2014, sementara itu Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
31
pada tahun 2015 mencapai US$ 435 juta pada periode Januari sampai September. c. Pertemuan mempertimbangkan perlunya menindaklanjuti perluasan cakupan kerjasama melalui MoU agar dapat memberikan keuntungan kepada private sector di kedua pihak dalam rangka memenuhi peraturan di negara masing-masing sebagaimana juga untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi oleh pemerintah kedua negara. Konsep MoU on
Promoting Trade of Legal Timber Products from Sustainably Managed Forests telah diinisiasi pihak Indonesia untuk didiskusikan secara teknis dengan target endorsement pada akhir 2015.
Tindak lanjut : Koordinasi lebih intensif dengan Direktorat Teknis terkait dan Kementerian Kehutanan atas kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan WGAFC ke-19 dan akan menjadi bahan untuk pertemuan selanjutnya yaitu WFAFC ke-20 di Indonesia L.
Pertemuan the 6th General Meeting Coalition for African Rice Development (CARD), 17-19 November 2015 di Accra, Ghana
Output : 1. General Meeting CARD dihadiri oleh sebagian besar perwakilan dari Kementerian Pertanian negara-negara Afrika dan ASEAN serta berbagai organisasi dan lembaga keuangan internasional seperti JICA, IRRI, JIRCAS, African Rice, NEPAD, AGRA, World Bank, African Development Bank dan beberapa produsen produk pertanian dari India dan Indonesia. 2. General Meeting CARD dibuka oleh Duta Besar Jepang untuk Ghana dengan menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang melalui JICA dan CARD berusaha untuk meningkatkan produksi padi di negara-negara Afrika melalui proyek pengembangan sampai tahun 2018. 3. Untuk tahun 2015 CARD berharap untuk dapat meningkatkan pasokan benih padi berkualitas dari negara-negara anggota CARD dengan cara melakukan identifikasi strategi bagi peningkatan benih padi melalui peningkatan kemampuan petani dan peneliti, perbaikan kelembagaan, pemuliaan dan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
32
4.
5.
6.
7.
8.
penyuluhan, mekanisasi, perbaikan access terhadap input kredit. Setiap negara yang tergabung dalam CARD telah menyusun NRDS (National Rice Development Strategies) yang mencakup aspek kebijakan nasional, potensi, benih, target capaian, pupuk, sarana dan prasarana, pemasaran dan hal lain yang diperlukan. Beberapa negara anggota CARD diantaranya Ghana, Madagascar, Rwanda, Benin, Nigeria dan Pantai Gading meyampaikan capaian dari keberhasilan NRDS yaitu berupa peningkatan produksi beras melalui intervensi JICA, CARD, IRRI, JIRCAS dan Kerjasama Selatan-Selatan. Untuk Kerjasama Selatan-Selatan, FAO merencanakan sejumlah kegiatan terkait dengan rencana pengembangan padi Afrika diantaranya adalah: Kemitraan untuk pengembangan sistem padi di Afrika Pertukaran pengalaman dan dialog tentang kebijakan publik bagi petani di Afrika Pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman untuk penyediaan rantai pasok beras yang berkelanjutan di Afrika Mewakili Indonesia, kami menyampaikan beberapa kontribusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia baik dalam kerangka kerjasama bilateral, kerjasama teknik ataupun Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia dalam hal peningkatan produksi pertanian juga tetap berkomitmen untuk mendukung dan membantu negara-negara Afrika dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta program lainnya. JICA, CARD dan beberapa perwakilan negara-negara Afrika juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi pertemuan ini dan secara khusus kepada Pemerintah Indonesia yang telah banayak berperan dalam membantu peningkatan produksi pertanian di Afrika melalui sejumlah programnya.
Tindak lanjut : 1 Sekretariat CARD akan menyelesaikan target peningkatan produksi beras di Afrika sampai dengan tahun 2018. 2. Negara-negara anggota CARD akan melakukan sejumlah aktifitas diantaranya pertemuan Task Force antar negara anggota, Workshop dan evaluasi.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
33
M.
Joint Working Group on Agriculture (WGA) ke-2 Indonesia – India, tanggal 19-20 Nopember 2015 di India.
Output : 1. Beberapa hal penting yang dapat dicatat dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Terkait dengan area kerja sama bidang peternakan, ketua delegasi Indonesia menyarankan bahwa pada pertemuan ini sebaiknya menunda pembahasan isu FMD/PMK mengingat saat ini kebijakan untuk mengimpor daging kerbau India masih dalam tahap pengkajian oleh Tim Ahli. Selanjutnya, terkait dengan isu sumber daya genetik tanaman dan perikanan juga diusulkan untuk tidak dibahas juga pada pertemuan kali ini, mengingat perlu pembahasan internal dan konsolidasi dengan intansi terkait di Indonesia. b. Pihak India mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi low input untuk peternakan unggas. Selain itu, pihak India menawarkan programprogram pelatihan untuk tahun 2016-2017 di bidang peternakan khususnya manajemen nutrisi unggas dan teknologi pengembangan laboratorium. Pihak India juga menawarkan kegiatan pertukaran pelajar dan internship antara Indian National Institutes on Agriculture Extension dan instansi terkait di Indonesia. c. Terkait dengan impor daging kerbau (bovine meat) dari India, pihak Indonesia menyampaikan baru menerima proposal dari Pemerintah India pada akhir bulan September dan saat ini sedang dilakukan penilaian terhadap proposal tersebut. Disampaikan pula bahwa tim audit dari Kementerian Pertanian yang mengunjungi India pada bulan September-Oktober 2015 dalam rangka melakukan penilaian secara komprehensif terhadap proses pengolahan daging kerbau, saat ini sedang menyusun laporan penilaian teknis. Sebagaimana dimaklumi, peraturan Indonesia masih melarang impor daging dari negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), dengan mengacu asas country-based. d. Pihak India mengharapkan Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan singkong sebagai alternatif pakan unggas dan hewan lainnya di Indonesia. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
34
e. Terkait dengan agenda agricultural extention, telah dibahas kemungkinan kerja sama pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam system penyuluhan pertanian, serta pemetaan sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung perencanaan pembangunan pertanian kedepan yang lebih baik. f. Untuk isu akses pasar, pihak India meminta Indonesia dapat mempertimbangkan impor gula (raw sugar) mengingat produksi gula India selalu melimpah dan India sedang mencari pasar yang baru. Pihak Indonesia juga mencatat permintaan pihak India dalam penerapan tarif masuk bagi komoditas gula India yang sama sebagaimana diterapkan bagi gula asal Thailand, yakni 5%. Saat ini, gula India masih dikenai tarif masuk sebesar 15%. g. Disepakati pula bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-4 JWG on Agriculture RI-India pada tahun 2017 menda.tang. Tempat dan tanggal pelaksanaan akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik. 2. Delegasi RI juga berkesempatan melakukan kunjungan pada tanggal 19 November 2015k e tiga perusahaan pemotongan (slaughtering house) dan pengolahan daging kerbau di kota Aligarh, Negara Bagian Uttar Pradesh, yaitu Hind Agro Industries Ltd. (Hind), Allanasons Pte. Ltd (Alana Group), dan HMA Agro Industry Ltd (HMA). Secara umum, ketiga perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip pemotongan dan penanganan daging yang dapat menjamin keamanan serta kehalalan bahan pangan. 3. Selanjutnya Delri juga berkesempatan mengunjungi fasilitas cold-storage produk pertanian di Sonepat, Negara Bagian Haryana pada tanggal 20 November 2015. Hal yang menarik dari kunjungan ini adalah, komitmen Pemerintah India dalam membangun fasilitas rantai pasok dengan fasilitas pendingin (cold/cool-chain) untuk menjamin pasokan komoditas pertanian, khususnya buah dan sayur dengan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas pasokan yang terjamin sepanjang tahun.
Tindak lanjut : Koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat Teknis lingkup Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Teknis yang tidak mengirimkan wakilnya dalam pertemuan WGA dimaksud.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
35
N.
Pertemuan Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC) ke-1 Republik Indonesia – Republic of Korea, tanggal 25-26 Nopember 2015 di Korea.
Output : Pertemuan WGAC ke-1 telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting antara lain : a. Penguatan kerja sama dalam bidang tukar menukar informasi tentang kebijakan pertanian di kedua negara; karantina untuk produk pertanian dan olahan hewan; fresh agricultural product safety assessment laboratory registration yang akan diberlakukan pada bulan pebruari 2016; food safety management system authorization dan permasalahan ekspor gingseng korea dan susu ke Indonesia. b. Penanganan aftercare project Indonesia’s complex for mechanization of paddy farming yang telah berakhir pada tahun 2014. c. Komitmen pihak Korea untuk mempercepat pelaksanaan beberapa proyek yang telah disepakati sebelumnya seperti : (i) proyek Multi Industrial Complex (MIC) yang telah tertunda sejak tahun 2011. Dalam hal ini pihak Korea akan segera menyampaikan rincian kriteria untuk lokasi MIC. (ii) Korea Agricultural Policy Experiences for Food Security (KAPEX), pihak Korea akan mengirimkan timnya untuk berkunjung ke Indonesia pada tanggal 1 - 3 Desember 2015.
Tindak lanjut : Koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat Teknis lingkup Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Teknis yang tidak mengirimkan wakilnya dalam pertemuan WGAC dimaksud. Terkait dengan Kegiatan KAPEX, perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait khususnya Ditjen Tanaman Pangan yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai penanggungjawab dari kegiatan dimaksud dan pada saat tim KAPEX berkunjung ke Indonesia, sudah dapat diputuskan instansi penanggung jawab kegiatan tersebut. Pertemuan akan difasilitasi oleh PKLN dan Badan Litbang Pertanian
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
36
O. Pertemuan Working Group on Agriculture, Fisheries and
Forestry (WGAFF) ke 18, tanggal 8 – 12 Desember 2015 di Belanda
Output : 1. Pertemuan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015, didahului oleh Pertemuan Veterinary Expert Meeting dan Phytosanitary Expert Meeting pada tanggal 10 Desember 2015 serta kunjungan lapang ke beberapa sentra pengembangan komoditas pertanian di Belanda pada tanggal 9 Desember 2015. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri. Hal-hal utama yang dibahas dalam pertemuan diantaranya kerjasama perkarantinaan, peternakan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. 2. Beberapa poin penting hasil pertemuan dimaksud adalah: a. Pihak Belanda berkomitmen membantu peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam hal: i. penanggulangan PCN dan Phytophtora pada kentang melalui program pelatihan dan beasiswa Ph.D bidang Nematoda bagi petugas karantina Indonesia tahun 2016 ii. capacity building on sanitary regulatory cooperation for livestock and livestock product dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional melalui produk peternakan. b. Kedua belah pihak sepakat untuk memfasilitasi akses pasar onion, apel, poultry dan poultry product dari Belanda ke Indonesia, dan buah tropis Indonesia, khususnya salak dan mangga ke pasar Belanda dan Eropa, sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. c. Khusus sektor kehutanan, kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti usulan Indonesia terkait pengembangan kerjasama science and technology melalui kolaborasi dengan universitas di Belanda. Sementara itu, di sektor perikanan, kedua negara mengapresiasi kemajuan kerjasama Fisheries and Aquaculture for Food Security in Indonesia (FAFI) Project dan rencana pengembangankerjasamaFeasibility Studies on Fisheries, logistics and fish processing in East Indonesiadi tahun 2016. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD) on Palm Oil di Belanda pada tahun 37
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
2016 dengan mengundang seluruh negara Uni Eropa. Tema FGD ini adalah pengembangan pasar minyak sawit Indonesia di Eropa, sebagai salah satu upaya green campaign dalam menangkal isu negatif penggunaan produk minyak sawit dan turunannya di Eropa.
Tindak lanjut : Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait lingkup Kementan untuk segera merealisasikan kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. P.
Pertemuan Foreign Office Consultation (FOC) Republik Indonesia – India tanggal 17 Desember 2015 di Jakarta.
Output : Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan diantaranya bidang bidang sebagai berikut: Kerjasama bidang Politik Kerjasama Ekonomik Kerjasama Ilmu Pengetahuan Kerjasama budaya Tukar menukar informasi terkait dengan kerjasama regional dan multilateral Sementara bidang pertanian dibahas dalam kerjasama ekonomi, hal yang dibahas antara lain adalah : 1. Rencana ekportasi daging kerbau (bovine meat) 2. Rencana barter komoditi kelapa sawit dengan gula dan beras brasmati Terkait dengan ekportasi daging kerbau dari India, wakil dari Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa sampai saat ini hasil identifikasi tim ahli ke India yang dilaksanakan pada bulan September 2015 masih dalam kajian, sementara terkait dengan rencana barter komoditi kelapa sawit dengan gula dan beras brasmati sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Perdagangan.
Tindak lanjut : Koordinasi lebih intensif dengan intansi terkait Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
lingkup 38
Q.
Pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) Indonesia – Korea Selatan, tanggal 18 Desember 2015 di Korea Selatan
Output : Isu pertanian yang diangkat dalam pertemuan adalah mengenai Kerjasama pembangunan infrastruktur pertania yaitu Rencana pembangunan Agro-based Multi Industry Cluster (MIC) yang merupakan salah satu dari tiga mega proyek yang ditawarkan Republik Korea.
Tindak lanjut : Hal-hal yang harus dilaporkan oleh Delri dari Kementan adalah: 1. Pertemuan bilateral di bidang pertanian Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC) telah dilaksanakan pada tanggal 25 - 26 November 2015 di Sejong, Korea. 2. Terkait isu MIC, dikarenakan tim survey sudah dikirim ke Indonesia sebanyak 4 kami ke 4 propinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Lampung dan Jawa Tengah ) dalam kurun waktu 2011 s.d 2014 sementara belum ada keputusan MIC project akan dilaksanakan dimana. 3. Usulan baru dari pihak Korea (KRC) adalah Usulan Project Development for new ODA Program in Indonesia, Tim survey telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 September 2015 ke Demark dan Pati dengan komoditi yang akan dikembangkan adalah beras, singkong dan Jagung. Namun hasil survey juga menyampaikan lokasi kurang cocok dengan permintaan pihak Korea. Rencana tim survey selanjutnya Desember 2015 s/d Pebruari 2016, saat ini sedang menunggu usulan lokasi dari Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Sehingga pihak Kementan akan meminta pihak Korea terkait kegiatan MIC dan New ODA Program untuk segera memyampaikan kriteria yang jelas sesuai keinginan Korea dan Kementan akan berusaha menyesuaikannya. 4. pihak Korea memperkenalkan juga Korean Agricultural Policy Experiences for Food Security (KAPEX) activities yang direncanakan pada tahun 2016 ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Sebelumnya sudah menjalin kerja sama dengan Laos, Kamboja, Ethiopia (2013), Vietnam, Uganda, dan Myanmar (2014), Paraguay, Philipina dan Ruwanda (2015). Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
39
Pihak Korea berharap kegiatan KAPEX dapat dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016. Pihak Kementan (Badan Litbang Pertanian c.q Balai Besar Pasca Panen Cimanggu: “Joint Research and Training on Reducing Rice Losses for Strengthening Food Security” akan segera menyampaikan perbaikan proposal KAPEX kepada KREI (Korean Rural Economic Institute) paling lambat minggu ketiga Desember 2015. 3.3. Courtessy Call / Pertemuan dengan Menteri Pertanian RI A.
Pertemuan Bilateral antara Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian Filipina, Jakarta 19 April 2015
Output : 1. Menteri Pertanian RI berbagi pandangan tentang pentingnya pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai strategi utama untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dalam pertemuan bilateral, disamping membicarakan program peningkatan produksi pangan kedua belah pihak juga menjajaki peluang untuk memperkuat kerja sama dalam bentuk promosi bersama untuk produk hortikultura. 3. Menteri menginformasikan kepada Sekretaris Proceso Alcala perihal program pembangunan sub sektor hortikultura, serta menggarisbawahi prioritas komoditas hortikultura untuk lima tahun ke depan meliputi jeruk, bawang merah, manggis, pisang, salak, cabe dan nanas. Target utama adalah memastikan produktivitas dan produksi hortikultura yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini disarankan bahwa kedua negara perlu memperkuat kerjasama pertukaran keahlian dan pengalaman untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan strategi bersama untuk mencari peluang pasar bagi produk hortikultura. 4. Sementara itu, Filipina dalam mendukung swasembada dalam negeri telah melakukan diversifikasi pangan dengan menurunkan konsumsi beras dengan substitusi jagung dan singkong. Kedua Menteri sepakat untuk membahas lebih lanjut potensi kolaborasi berbasis komoditas di tingkat teknis antara kedua 40
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
negara untuk mengatasi berbagai kendala dalam produksi, pengolahan, dan akses pasar komoditas pertanian, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang setara bagikedua negara.
Tindak lanjut : Memayungi kerjasama dengan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pertanian yang rencananya akan ditandatangani di sela-sela pertemuan SOM AMAF di Fillipina dan kerjasama akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan bilateral. B.
Pertemuan Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Selandia Baru, Jakarta 19 April 2015
Output : 1. Pertemuan berlangsung secara singkat namun sangat intensif dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral yang selama ini sudah berjalan. Menteri Pertanian mengutarakan bahwa swasembada daging sapi akan dicapai salah satunya melalui program pembibitan. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan 30 ribu bibit sapi indukan. Duta Besar Selandia Baru sangat mendukung program tersebut dan mengijinkan untuk ekspor sapi indukan Selandia Baru ke Indonesia, baik untuk sapi perah maupun sapi pedaging. 2. Menteri Pertanian sangat menyambut gembira karena merupakan pertama kali Selandia Baru melepas bibit indukan sapinya ke Indonesia. 3. Dalam menjaga keseimbangan perdagangan pertanian bilateral Indonesia dan Selandia Baru, pihak Selandia memberikan akses pasar kepada Indonesia untuk memasukkan komoditi buah tropis seperti mangga, salak, dan manggis.
Tindak lanjut : Koordinasi dengan Direktorat Teknis dalam mempersiapkan kesepakatan yang dicapai dan pembahasan lebih intensif dalam pertemuan bilateral di bawah kerangka Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC).
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
41
C.
Pertemuan Bilateral antara Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Vietnam, Jakarta 19 April 2015
Output : 1. Menteri Cao Duc Phat menyetujui usulan Menteri untuk bergabung dengan International Tri-partite Rubber Commission (ITRC), anggota ITRC selama adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selain itu, Vietnam juga berkomitmen untuk mengembangkan promosi bersama dengan Indonesia dalam penguatan akses pasar karet. Menteri Pertanian kedua Negara juga sepakat untuk mengembangkan promosi bersama untuk produk-pruduk pertanian, sebagai bagian dari strategi bersama Negara-negara ASEAN untuk menembus pasar komoditas pertanian global. 2. Dengan tren produksi saat ini, Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat optimis untuk mencapai surplus produksi beras pada akhir 2015. 3. Dalam pertemuan bilateral,disamping membicarakan program peningkatan produksi pangan kedua belah pihak juga menjajaki peluang untuk memperkuat kerja sama dalam bentuk promosi bersama untuk produkkaret dan kopi. 4. Menteri Pertanian mengangkat isu pergeseran selera konsumen kopi Indonesia kearah varietas kopi specialty yang memiliki kekhasan rasa. Indonesia memiliki jumlah varietas kopi specialty yang cukup besar, antara lain Mandailing, Luwak, Gayo, Kintamani, Belium, dan Prianger. Menteri Cao Duc Phat menyambut positif usulan promosi bersama untuk
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
42
membuka akses pasar varietas kopi dimaksud secara optimal ke negara-negara tujuan ekspor potensial. 5. Khusus untuk komoditas karet, Menteri memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan nilai tambah, dan menginformasikan kepada Menteri Cao Duc Phat bahwa Indonesia telah mengembangkan hlirisasi produk pertanian, di mana Indonesia telah menghasilkan Rubber Crumb Powdersebagai bahan pembuatan aspal dan beton. 6. Kedua Menteri sepakat untuk membahas lebih lanjut potensi kolaborasi berbasis komoditas di tingkat teknis antara kedua negara untuk mengatasi berbagai kendala dalam produksi, pengolahan, dan akses pasar komoditas pertanian, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang setara bagikedua negara.
Tindak lanjut : Pertemuan bilateral di bidang pertanian kemungkinan kerjasama di kedua negara D.
guna
membahas
Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja, Filipina 10 September 2015
Output : 1.
Pertemuan menyampaikan mengenai kerja sama pelatihan bidang karantina yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian RI, telah berjalan secara reguler dari tahun 2011.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
43
2.
3.
Sampai saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti program pelatihan bidang karantina sebanyak 16 orang peserta dari berbagai negara yaitu Sri Lanka, Namibia, Papua Nugini, Timor Leste, Sudan, dan Suriname. Menteri Pertanian RI juga mengundang peserta dari Kamboja guna berpartisipasi pada pelatihan karantina yang akan dilaksanakan tahun 2016 dengan topik yaitu: (i) Training on
Quarantine Action for carries media of animal quarantine pests and diseases, (ii) Training on Quarantine Action for Ruminant animals, (iii) Training on handling and inspection for animal products (leather), (iv) Training on Quarantine Action for animal products (meat), (v) Training on Heat Treatment, (vi) Training on preparation of pest risk analysis, (vii) Training on surveillance of quarantine pest and diseases, and (viii) Training on Assessment for plant quarantine installation. 4.
Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja menyampaikan apresiasi atas kemajuan lembaga pelatihan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut pihak Kamboja juga menyampaikan ketertarikannya untuk mengirimkan tenaga perkarantinaannya mengikuti pelatihan di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi Kamboja mengingat saat ini sedang berupaya meningkatkan volume export ke berbagai negara tujuan. Bapak Menteri Pertanian berjanji akan memfasilitasi penuh seluruh peserta pelatihan dari Kamboja.
Tindak lanjut : Menteri Pertanian RI akan memfasilitasi penuh seluruh peserta pelatihan dari Kamboja. E.
Kunjungan Delegasi ETEC Company Colombia, Jakarta 22 September 2015
Output : 1. Pihak ETEC Company Colombia menyampaikan paparan terkait water managament yang efisien dan efektif. Sistem tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Kolombia dibeberapa negara seperti negara kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Pihak ETEC Company berharap sistem water management yang ditawarkan dapat dilakukan kerja sama dengan Indonesia. Mengingat
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
44
Indonesia saat ini sedang fokus pada pencapaian swasembada Beras. 2. Kementan menyampaikan akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti proposal yang disampaikan oleh ETEC Company Colombia setelah berkoordinasi lebih lanjut di internal Kementan.
Tindak lanjut : Pusat KLN meminta Eselon I teknis untuk membahas kebutuhan sistem water management tersebut terlebih dahulu. F.
Pertemuan Duta Besar Sudan dengan Menteri Pertanian RI, Jakarta 8 Oktober 2015
Output : 1.
Agenda utama Dubes Sudan Abd. AlRahim AlSiddig adalah melakukan perkenalan dengan Bapak Menteri dan membahas upaya penguatan kerja sama bidang pertanian antar kedua Negara kedepan.
2.
Indonesia dapat memanfaatan pertemuan ini untuk lebih membuka akses pasar bagi komoditas pertanian Indonesia ke pasar Sudan dan wilayah Afrika lainnya
3
Sudan ingin belajar dari Indonesia dalam peningkatkan produktifitas pertanian dan berharap pada Indonesia untuk dapat memberikan pelatihan kepada para petani/penyuluh Sudan.
4
Sudan memiliki sumberdaya lahan yang cukup luas dengan persediaan air yang melimpah dari sungai nil.
5.
Sudan memiliki populasi sapi yang melimpah bahkan telah mengekspor kebeberapa Negara baik timur tengah, eropa maupun Asia. Oleh karena itu Sudan menawarkan eksportasi daging terutama sapi ke Indonesia.
Tindak lanjut : 1.
Kementerian Pertanian saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap proyek bantuan demplot padi di Sudan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
45
2.
Terkait tawaran eksportasi daging dari Sudan, Kementan mempersilahkan pihak Sudan untuk mengajukannya serta berkonsultasi melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
G. Pertemuan Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian Australia, Excellency Minister Barnaby Joyce, Jakarta 8 Oktober 2015
Output : 1. Menteri Pertanian RI mendesak pihak Australia agar segera merealisasikan komitmen pelepasan Kerbau Betina yang hingga saat ini masih tertunda, akibat lambatnya proses harmonisasi “health requirements” bagi pemasukan ternak hidup ke Indonesia 2. Kedua Menteri sepakat untuk membahas lebih lanjut upaya penguatan kerja sama kedua negara pada level teknis dengan memanfaatkan forum komunikasi bilateral tahunan yang telah berjalan secara rutin, yaitu Working Group on Agriculture, Food, and Forestry Cooperation (WGAFFC). Pada tahun ini, pihak Australia telah berkomitmen untuk menjadi tuan rumah pertemuan WGAFFC ke-19. Kedua Menteri meminta agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi konkrit bagi penguatan kerja sama bidang pertanian yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
Tindak lanjut : Mempersiapkan pertemuan WGAFFC ke-19 yang dilaksanakan pada bulan November 2015 di Australia.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
akan
46
3.4. Courtessy Call / Pertemuan dengan Kementerian Pertanian A.
Sekretaris
Jenderal
Kunjungan Kehormatan Duta Besar Slovakia H.E. Mr. Michal Slivovic kepada Sekretaris Jenderal, Jakarta 7 April 2015
Output : 1. Pemerintah Slovakia berkeinginan untuk menindaklanjuti kerja sama pengembangan gandum yang selama ini telah dilakukan dengan Universitas Andalas. 2. Hasil kerja sama yang dilakukan antara OVIO (perusahaan Slovakia) dengan Universitas Andalas adalah dikeluarkannya GURI I (Gandum Untuk Republik Indonesia). 3. Dubes Michal Slivovic berharap pengembangan gandum dapat juga dilakukan didaerah lainnya di seluruh Indonesia. 4. Sekjen mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan selama ini antara Slovakia dengan Universitas Andalas dan menyambut usulan kerja sama berikutnya. 5. Saat ini Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pertanian RI sedang berusaha mencapai swasembada pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula dan daging. 6. Untuk komoditi gandum masih belum optimal dikembangkan di Indonesia karena terkendala dengan produktifitas yang belum maksimal. Produksi gandum di Indonesia (tropical season) hanya mencapai 3,5 kg/ha/musim, sedangkan untuk daerah sub tropical mencapai 6 kg/ha. 7. Untuk itu, Sekretaris Jenderal mengharapkan pihak Slovakia dapat bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan produktifitas gandum di Indonesia. Sekretaris Jenderal juga mengundang pihak Slovakia untuk berinvestasi dibidang alat dan mesin pertanian serta SILO (penyimpanan gabah padi) di Indonesia B.
Kunjungan Duta Besar Kolombia kepada Jenderal Kementan, Jakarta 9 April 2015
Sekretaris
Output : 1. Perlunya tindak lanjut konkret untuk implementasi MOU bidang pertanian yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
47
2. pihak Kolombia menyampaikan keinginannya untuk mengekspor sapi ke Indonesia baik dalam bentuk daging maupun sapi hidup. 3. Pihak Kolombia menyampaikan bahwa selama ini Kolombia sudah mengekspor daging sapinya ke Mesir dan Brazil. Australia juga akan mengimpor daging sapi dari Kolombia. Terkait hal ini maka Pihak Kolombia menginginkan untuk bisa langsung mengekspor daging sapinya ke Indonesia, mengingat Indonesia mengimpor daging sapi dari Australia. 4. Pihak Kolombia juga menyampaikan bahwa delegasi Kolombia yang terdiri dari pengusaha di bidang peternakan akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei 2015. 5. Sekjen Kementan menyampaikan bahwa terkait importasi daging, Indonesia terbuka dengan negara manapun, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. 6. Terkait kunjungan delegasi Kolombia, maka yang akan menerima adalah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 7. Terkait kerjasama biofuel, Indonesia mengundang investor dari Kolombia untuk investasi di Indonesia. Perlu koordinasi lebih intensif dengan Direktorat Teknis dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang dalam MoU. C.
Kunjungan Duta Besar Mongolia kepada Jenderal Kementan, Jakarta, 5 Mei 2015
Sekretaris
Output : 1. Kedua belah pihak membicarakan tentang tindak lanjut MoU bidang pertanian yang telah ditanda tangani pada tahun 2012. 2. Kementerian Pertanian RI mengusulkan kepada kepada pihak Mongolia untuk membentuk forum diskusi Joint AgricultureWorking Group (JAWG) sebagai implementasi MOU dalam bentuk kerja sama bidang pertanian yang konkret. Pertemuan dapat dilakukan setahun sekali yang dilakukan bergantian di Indonesia dan Mongolia. 3. Mongolia berkeinginan untuk mengekspor ternak hidup dan olahan susu kambing. Indonesia menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan jika selama memenuhi kriteria bebas penyakit mulut dan kuku.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
48
4. Indonesia memiliki potensi untuk terus meningkatkan ekspor kakao dan teh ke Mongolia serta ekspor kelapa sawit yang selama ini dikuasai oleh Malaysia adalah dan lada yang selama ini dikuasai oleh Vietnam.
Tindak lanjut :
Indonesia akan menyiapkan pertemuan JAWG pertama yang akan dilaksanakan pada bulan September 2015.
D.
Kunjungan H.E. Askhat T. Orazbay, Duta Besar Kazahktans kepada Sekretaris Jenderal Kementan, Jakarta, 23 September 2015
Output : 1. Menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Bapak Menteri Pertanian pada tanggal 21 September 2015 dan akan menyampaikan langsung undangan kepada beliau untuk partisipasi dalam forum The 7th OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development dan The Inaugural
Session of the General Assembly of Islamic Organization for Food Security (IOFS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Astana, Kazakhstan.
2. Disampaikan pula bahwa Forum dimaksud akan didahului dengan pertemuan tingkat pejabat senior (Senior Official Meeting/SOM) yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Oktober 2015. 3. Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan permitaan maaf kepada Duta Besar Kazahktans dikarenakan jadwal Bapak Menteri Pertanian RI pada tanggal 21 Agustus 2015 sangat padat, sehingga pada tanggal 23 Bapak Sekretaris Jenderal bersedia untuk menerima beliau mewakili Bapak Menteri Pertanian dan terkait dengan forum The 7th OIC Ministerial
Conference on Food Security and Agricultural Development,
yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2015, Bapak Sekjen menyampaikan pula kemungkinan Bapak Menteri Pertanian tidak dapat hadir dan akan mewakilkannya kepada Dr. Gardjita Budi, Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
49
Tindak lanjut : Berkoordinasi dengan BKP terkait dengan mempersiapkan penugasan Bapak Kepala BKP dalam menghadiri forum The 7th
OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development 3.5. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Sosialisasi A.
Seminar Metodolongi Ilmiah Dalam rangka Pengukuran Dampak Kegiatan Pemanfaatan CF SKR, tanggal 19-20 Maret 2015.
Output : 1. Untuk evaluasi dampak proyek CF-SKR 2004 – 2012, digunakan metode evaluasi with and without, yaitu membandingkan antara kelompok tani peserta proyek CF-SKR dengan kelompok tani lain (kontrol) di sekitarnya yang tidak terlibat proyek CF-SKR yang masih dalam wilayah 1 desa. Asumsi yang digunakan adalah apabila desa tersebut menerima bantuan dari program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan sekolah, dan lain-lain, maka dampak dari program pembangunan tersebut dirasakan oleh kedua kelompok tani sampel tersebut. Asumsi ini digunakan untuk meminimalisir adanya eksternalities yang mungkin berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok tani sampel. 2. Untuk proyek CF-SKR 2015, masih dimungkinkan untuk membuat baseline untuk pengukuran dampak dengan metode before and after mengingat proyek tersebut baru mulai berjalan. Data yang dibutuhkan minimal adalah input/komponen kegiatan, output, outcome, lokasi desa, dan nama kelompok tani. 3. Pengukuran dampak proyek CF-SKR ini dilakukan tidak hanya untuk proyek yang dianggap berhasil saja, namun juga untuk proyek yang kurang berhasil untuk mendapatkan bahan pembelajaran bagi program-program selanjutnya.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
50
4. Pemilihan lokasi sampel disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, namun tetap memperhatikan prinsip semakin banyak sampel semakin baik kualitas datanya. 5. Bila data tidak tersedia di lapangan, minimal tersedia kontak person dari kelompok tani yang pernah mendapatkan proyek CF-SKR. 6. Setelah survey, perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memverifikasi hasil survey. Bila survey tidak memungkinkan, FGD dapat dilakukan dan dihadiri oleh key person. 7. Laporan hasil survey maupun FGD harus dilengkapi dengan identitas key person dan 8. jabatannya dalam kelompok serta dokumentasi/foto baik FGD maupun wawancara key person.
Tindak lanjut : Sebagai langkah awal dalam upaya menyusun quesioner, disepakati dari setiap eselon I akan menyampaikan informasi terkait dengan input, output, outcome, dan lokasi dari masingmasing kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
B.
- Ditjen Peternakan
: 7 kegiatan
- Ditjen Hortikultura
: 8 kegiatan
- Ditjen Tan. Pangan
: 9 kegiatan
- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
: 8 kegiatan
- Ditjen Perkebunan
: 2 kegiatan
- Ditjen PPHP
: 2 kegiatan
- Badan PPSDMP
: 6 kegiatan
Seminar Nasional Daya Dukung Teknis Pembangunan Pertanian Negara Mitra tanggal 21-22 Agustus 2015 di Yogyakarta
Output :
a. Meningkatkan kerjasama bilateral bidang khususnya pada aspek teknis pertanian b. mengidentifikasi potensi Kerjasama dan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
pertanian pemetaan 51
Kerjasama di Negara mitra khususnya dalam pengembangan input teknis pembangunan pertanian; c. mengidentifikasi kebijakan pembangunan pertanian Indonesia dengan Negara mitra; d. menindaklanjuti perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani (MoU) dengan negara-negara mitra; Masing-masing negara memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dilihat dari sudut pandang daya dukung teknis/input produksi sektor pertanian. Hal ini telah terpetakan dalam kajian ini dan dapat memberikan gambaran peluang kerjasama yang mampu mengisi kelemahan baik Indonesia maupun negara mitra.
Tindak lanjut :
Rekomendasi seminar ini diproyeksikan akan mampu menyempurnakan hasil kajian yang telah disusun oleh Pusat KLN.
C.
Seminar Agenda Pembangunan dan kebijakan Pertanian Negara Mitra, tanggal 6 Oktober 2015 di Bandung
Output : 1. Tujuan diadakannya pertemuan adalah: a. meningkatkan kerjasama bilateral bidang pertanian b. mengidentifikasi potensi Kerjasama dan pemetaan Kerjasama di Negara mitra; c. mengidentifikasi kebijakan pembangunan pertanian Indonesia dengan Negara mitra; d. menindaklanjuti perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani (MoU) dengan negara-negara mitra; 2. Kebijakan fiskal dan moneter di negara berkembang dalam mendukung pertanian secara tidak langsung dapat mempengaruhi permintaan relatif untuk dan daya saing ekspor komoditas dan produk pertanian. Disamping itu, kebijakan ekonomi makro juga mengirim sinyal kepada investor di seluruh dunia tentang kinerja masa depan ekonomi suatu negara.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
52
3.6. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi A.
Konsolidasi Diplomasi Ekonomi Indonesia Untuk Kawasan Negara-negara Eropa Tengah dan Timur tanggal 23 Pebruari 2015 di Bandung.
Output : 1. Kegiatan dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu: 1) Overview Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Kawasan Eropa Tengah dan Timur, 2) Peluang dan Tantangan Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, dan 3) Pembahasan Perjanjian Pending antara Indonesia dengan Negara-negara Eropa Tengah dan Timur dibidang Ekonomi. 2. Untuk peluang sektor pertanian yang dapat dikerjasamakan dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yaitu: -
Rusia: Membuka peluang pasar untuk produk pangan dan pertanian seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan.
-
Belarus: Peluang pasar untuk karet dan seafood Hongaria: Kerja sama pengelolaan sumberdaya air
-
Serbia: Tawaran kerja sama lembaga riset penelitian pertanian dan pendirian pabrik gula di Indonesia
-
Polandia Keinginan untuk investasi perusahaan produsen ayam olahan (konspol) sebesar 10-20 juta Euro Bosnia dan Herzegovina Kerja sama industri pertanian dan makanan olahan
-
Ceko:Kerja sama teh dan kopi.
3. Kemtan melalui penyusunan buku panduan potensi pertanian dengan negara-negara mitra.. Disamping itu Pusat KLN juga akan mengadakan diplomatic tour bagi perwakilan RI untuk lebih mengenal potensi-potensi pertanian di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI yang mengharapkan Diplomat sebagai Sales dan Marketer produk Indonesia 4. Diplomatic Tour sebaiknya dilakukan pada bulan April dan Oktober yang mana pada waktu tersebut dilaksanakan pembekalan bagi diplomat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI. Disamping menghemat biaya juga memudahkan bagi Kemlu untuk menugaskan para diplomat.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
53
5. Perjanjian kerja sama bidang pertanian yang sedang dalam tahap komunikasi antara Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Pertanian negara mitra yaitu: RI – Ukraina: MOU bidang Pertanian Pihak Ukraina menghapus pasal mengenai IPR dan GRTK. Kemtan akan tetap mempertahankan pasal mengenai IPR dan GRTK karena ruang lingkup kerja sama terdapat joint research
Agreement antara Badan Karantina Pertanian, Kemtan RI dan Karantina Ukraina
Counterdraft Agreement akan segera disampaikan oleh Pusat KLN ke pihak Ukraina.
RI – Rusia: Agreement antara Badan Litbang Pertanian dengan RASS (Russian Academy of Agricultural Science) Saat ini posisi perjanjian kerja sama tersebut telah siap untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun Pusat KLN mengingankan agar dibentuk terlebih dahulu MOU antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Rusia. Kemlu mengusulkan agar Kemtan dapat menyampaikan secara lisan terkait permintaan masukan dimaksud. RI – Romania: Posisi draft MOU dimaksud berada pada pihak Romania. B.
Lokakarya Mapping Prioritas Negara Penerima Bantuan Teknik Tahun 2016, tanggal 23 Pebruari 2015 di Bandung .
Output : Tujuan Lokakarya adalah untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan mendorong Kementerian/Lembaga untuk dapat mengalokasikan/merelokasikan anggaran kegiatan KSST yang ada untuk menentukan target negara calon penerima bantuan sebagai prioritas. Lokakarya dibagi dalam 4 sesi yaitu: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-1019 2. Indikator Negara Penerima Bantuan Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
54
3. Potensi, Peluang dan Kondisi Negara Prioritas Calon Penerima Bantuan 4. Potensi, Peluang dan Kondisi Negara Prioritas Calon Penerima Bantuan Diuraikan melalui pembobotan pada 3 skala prioritas yaitu: ekonomi, politik dan sosial budaya dengan indikator yang telah disusun oleh Kemlu. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut maka telah diperoleh 42 negara yang menjadi prioritas penerima bantuan pengembangan kapasitas dalam kerangka KSST. Akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi dengan melibatkan Tim Pelaksana Koordinasi nasional Pengembangan KSST beserta Kementerian/Lembaga terkait
Tindak lanjut : Akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi dengan melibatkan Tim Pelaksana Koordinasi nasional Pengembangan KSST beserta Kementerian/Lembaga terkait C.
Refleksi 20 Tahun Implementing Beijing Platform for Action di Indonesia, tanggal 24 Pebruari 2015 di Jakarta
Output : 1. Seminar membahas Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada the Fourth World Conference on Women tahun 1995 di Beijing, Tiongkok yang menjadi rujukan utama bagi penyusunan kebijakan dan aksi guna mewujudkan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan. 2. Tujuan: untuk meningkatkan pemahaman mulai dari konteks sejarah yang melatarbelakangi diadopsinya BPfA, hingga informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia selama 20 tahun terakhir. Serta Mengidentifikasi capaian dan hambatan serta upaya yang dapat ditingkatkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara penuh. 3. Sesi pembukaan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Sesi gelar wicara (talk show) dan tanya jawab dengan topik: Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
55
- Sejarah Beijing Platform for Action (BPfA) - Peran dan partisipasi perempuan dalam politik pengambilan keputusan. - Perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi - Peraturan perundang-undangan responsif gender.
dan
Tindak lanjut : Sebagai bahan dan posisi pada sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women PBB yang akan dilaksankan pada tanggal 920 Maret 2015 di New York D.
The 54th National Day dan 24th Liberation Day Kuwait, tanggal 25 Pebruari 2015 di Jakarta
Output : 1. Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Naser Bareh Shahir El Enezi, menyampaikan bahwa diperlukannya kerjasama dibidang ketenagakerjaan mengingat saat negaranya membutuhkan banyak tenaga kerja formal seperti pekerja konstruksi, jasa, medis, minyak dan gas. 2. Saat ini kedua negara tengah menjalin kerja sama di bidang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. 3. Kebutuhan tenaga kerja formal yang tinggi sesuai dengan visi emir Kuwait, untuk menjadikan negara itu sebagai pusat keuangan dan perdagangan dunia di kawasan Teluk pada 2025. 4. Selain itu, Kuwait berniat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, serta melakukan diversifikasi ekonomi mulai 2013 lalu.
Tindak lanjut: 1. Kementerian Tenaga Kerja akan merespon permintaan dari Pemerintah Kuwait terkait dengan upaya pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Kuwait. 2. Kementerian Tenaga moratorium untuk ketenagakerjaan.
Kerja akan percepatan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
segera melaksanakan kerjasama dibidang 56
E.
Exploration Talks GI RI-UE (European Union), tanggal 6 Maret 2015 di Jakarta.
Output : 1. Pertemuan ini adalah lanjutan dari video conference GI Talks ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Kemelu. 2. Pertemuan tersebut membahas pada kriteria-kriteria produk yang masuk ketegori GI dan list dari produk GI dari masingmasing pihak. 3. Persepsi kedua belah pihak harus disamakan terlebih dahulu. F.
Peluncuran Buku “Hubungan Indonesia-Afrika, Perspektif Ekonomi – Politik”, tanggal 19 Maret 2015 di Jakarta
Output :
Buku ini merupakan hasil kajian yang memaparkan peluang dan potensi kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Afrika.Hubungan Indonesia dengan Afrika secara statistic ada kecenderungan naik setiap tahun. Namun demikian Indonesia masih kalah aktif jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya seperti China dan Malaysia. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Afrika, Indonesia dapat memanfaatkan forum kerjasama bilateral seperti KSST, forum regional seperti IORA maupun Multilateral seperti OIC dan NAM.
Tindak Lanjut : 1 Secara umum Indonesia masih memandang bahwa Afrika adalah Negara terbelakang dan miskin serta tidak memiliki banyak potensi. Namun persfektif ini dianggap kurang benar karena Afrika saat ini telah mengalami perubahan yang besar baik secara politik, ekonomi maupun social. Sehingga acara ini merekomendasikan untuk mengintensifkan kegiatan dialog untuk mengubah image tentang Afrika. 2. Selanjutnya akan dibuat agenda dialog dengan tema “Indonesia-Afrika the Series” dan disiarkan melalui media cetak maupun elektronik. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
57
G.
Sosialisasi Hasil Kerja Sama Selatan-Selatan Tentang Proyek Pengembangan Padi di Sudan, tanggal 19 Maret 2015 di Jakarta.
Output : 1. Meningkatkan kerja sama Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dunia melalui pengembangan komoditas padi bagi Negara Sudan dan Kerjasama Selatan-Selatan. 2. Potensi lahan dan air di Sudan sangat besar, Pemerintah Sudan menawarkan 80.000 ha lahan yang potensi untuk dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa kegiatan pendukungnya antara lain : pengiriman tenaga ahli; bantuan alat mesin pertanian dan bantuan fasilitas pertanian
Tindak lanjut : 1. Penyusunan juklak peningkatan posisi negosiasi Indonesia pada forum internasional dalam program Kerja Sama SelatanSelatan (KSS) melalui kerangka kerja sama bilateral. 2. Melakukan pemetaan terhadap potensi serta keunggulan negara mitra penerima bantuan sesuai dengan dengan kondisi alam, geografis dan potensi pertanian yang ada. 3. Menyampaikan keunggulan para tenaga ahli padi Indonesia.
H.
Sinkronisasi Agenda Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Khusus Komoditas Padi tanggal 23 April 2015 di Bogor
Output :
1. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas dan merumuskan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka kegiatan Sinkronisasi Agenda Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Khusus Komoditas Padi. 2. Beberapa hal pokok yang disampaikan oleh narasumber dari FEM, IPB adalah sebagai berikut : a. Kajian difokuskan pada potensi perdagangan komoditi pertanian dengan masing-masing negara
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
58
b. Akan dilengkapi dengan kebijakan dari masing-masing negara mitra, daya dukung teknis, potensi perdagangan dan investasi. c. Kajian tersebut juga mengulas mengenai kebijakan pertanian Indonesia. d. Pembahasan terkait potensi dan arah kebijakan negara mitra ditinjau dari data ekspor impor dan potensi negara mitra tersebut. e. Disampaikan pula bahwa Amerika serikat menjadi urutan keempat untuk eksportir beras kedunia, dikarenakan pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi biaya produksi sebesar 40%. 3. Beberapa hal pokok yang disampaikan oleh Narasumber dari PSEKP adalah sebagai berikut : a. Perlunya untuk penambahan mengenai konsep hubungan bilateral dalam kerangka politik luar negeri Indonesia. b. Perlunya untuk melihat aspek lain selain ekonomi untuk kerjasama bilateral di bidang pertanian di masing-masing kawasan seperti aspek politik, sosial budaya sebagai landasan strategis. c. Perlunya ruang lingkup dan sasaran utama pengguna panduan tersebut. d. Perlunya pengelompokan untuk negara mitra baik berdasarkan tingkat ekonomi maupun adanya perjanjian kerjasama dengan Indonesia. e. Terkait potensi dan arah kebijakan pertanian Indonesia seharusnya dapat menggambarkan mengenai kemampuan ekonomi nasional, kekuatan pertanian nasional, dan sumberdaya manusia, serta arah prioritas utama untuk pengembangan kerjasama bilateral di bidang pertanian f. Terkait potensi dan arah kebijakan negara mitra seharusnya menggambarkan kemampuan ekonomi negara mitra, kekuatan pertanian negara mitra, dan sumberdaya manusia negara mitra dan arah prioritas utama untuk pengembangan kerjasama bilateral di bidang pertanian g. Terkait peluang kerjasama perlu dicantumkan mengenai : - Alih teknologi informasi dan teknologi - Penelitian dalam bidang pertanian - Perdagangan komoditi pertanian; - Pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; - Pengembangan dan penyuluhan pertanian; - Kerja sama teknik dan peningkatan SDM; Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
59
- Pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. h. Strategi pengembangan kerjasama bilateral kedepan dapat dilakukan melalui : - penyelenggaraan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) dan Joint/Mixed Commission - Promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, dan Pemeliharaan kontak sosial-budaya melalui pertukaran misi-misi kebudayaan secara timbal-balik.
Tindak lanjut : 1. Akan merevisi kembali isi buku dengan menambahkan masukan-masukan yang disampaikan oleh narasumber dari PSEKP. 2. Setelah direvisi, buku akan disampaikan kembali kepada FEM IPB. I.
Menghadiri Forum Kerja Sama Bilateral Pemanfaatan Tenaga Sukarela Asing Dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Daerah, tanggal 30 September 2015 di Jakarta
Output : 1. Pertemuan membahas tentang kerangka acuan dalam rangka pemanfaatan tenaga asing yang ditempatkan di Indonesia. 2. Hal tersebut berlaku untukdisetiap sektor salah satunya pertanian yang banyak menempatkan tenaga peneliti dan konsultan di beberapa daerah. 3. Dengan kehadiran tenaga asing tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkannya secara maksimal tanpa mengesampingkan peran dari aparat daerah. Bahkan diharapkan pula peran aparat daerah untuk dapat memperdalam ilmu pengetahuannya dari para tenaga ahli asing yang ada. 4. Perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada lembaga asal tenaga asing seperti JICA, KOICA, FAO dan sebagainya terkait dengan peraturan yang diterapkan baik secara nasional atau daerah.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
60
Tindak lanjut : 1. Lembaga asal Tenaga Asing diharapkan dapat berkomunikasi secara berkelanjutan guna memantau keberadaan tenaga asing dimaksud. 2. Tiap instansi atau organisasi tempat tenaga asing beraktifitas diharapkan dapat membuat pelaporan mengenai hasil kinerjanya. 3. Harus memperhatikan peraturan kependudukan dan prosedur penggunaan tenaga kerja asing. J.
Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan demplot Kedelai di Madagaskar, 24-28 Agustus 2015 di Madagaskar
Output : Beberapa hal sebagai catatan pada saat pertemuan dan kunjungan lapangan adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat Madagaskar secara umum telah terbiasa membudidayakan kedele sebagai tanaman sela di lahan kering, dimana hasil produksinya dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak. 2. Kegiatan demplot kedele yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Indonesia berhasil membangkitkan semangat masyarakat petani setempat untuk membudidayakan kedele secara lebih intensif namun seiring dengan semakin meluasnya area pertanian kedelai, menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang pemanfaatan dan pemasaran hasil produksi kedele mereka. 3. Introduksi teknik pengembangan pertanian kedele oleh Tim Tenaga Ahli Indonesia belum mampu menjawab secara menyeluruh kekhawatiran masyarakat tersebut. Bahkan pada level on-farm-nya saja, kegiatan demplot yang telah dilakukan pada tahu 2014-2015 belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat seperti: (i) rekomendasi spesifik varitas kedele yang cocok untuk masing-masing agro-ekosistem yang berbeda, (ii) rekomendasi penggunaan pupuk dan biopestisida, Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
61
(iii) rekomendasi jadwal tanam, serta (iv) rekomendasi sistem olah lahan.
Tindak lanjut : 1. Keberhasilan kegiatan demplot pengembangan kedele di Madagaskar masih terbatas pada membangkitkan minat pemerintah dan semangat masyarakat setempat untuk membudidayakan kedele secara lebih intensif. Agar dapat dirasakan manfaatnya secara ekonomi oleh masyarakat, kegiatan demplot ini harus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi menyentuh seluruh aspek pada rantai pasok komoditas kedele, mulai dari hulu (up-stream) hingga hilir (down-stream). 2. Mengingat budidaya kedele bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Madagaskar, maka rancangan pengembangan demplot kedele kedepan harus dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat terhadap kondisi existing pertanian kedele masyarakat. Kegiatan demplot kedele kedepan harus memiliki target sasaran yang jelas, dan secara bertahap harus mampu menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat setempat. K.
Menghadiri Pertemuan the 6th General Meeting Coalition for African Rice Development (CARD), 17-19 November 2015 di Accra, Ghana
Output : 1. General Meeting CARD dihadiri oleh sebagian besar perwakilan dari Kementerian Pertanian negara-negara Afrika dan ASEAN serta berbagai organisasi dan lembaga keuangan internasional seperti JICA, IRRI, JIRCAS, African Rice, NEPAD, AGRA, World Bank, African Development Bank dan beberapa produsen produk pertanian dari India dan Indonesia. 2. General Meeting CARD dibuka oleh Duta Besar Jepang untuk Ghana dengan menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang melalui JICA dan CARD berusaha untuk meningkatkan produksi padi di negara-negara Afrika melalui proyek pengembangan sampai tahun 2018. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
62
3. Untuk tahun 2015 CARD berharap untuk dapat meningkatkan pasokan benih padi berkualitas dari negara-negara anggota CARD dengan cara melakukan identifikasi strategi bagi peningkatan benih padi melalui peningkatan kemampuan petani dan peneliti, perbaikan kelembagaan, pemuliaan dan penyuluhan, mekanisasi, perbaikan access terhadap input kredit. 4. Setiap negara yang tergabung dalam CARD telah menyusun NRDS (National Rice Development Strategies) yang mencakup aspek kebijakan nasional, potensi, benih, target capaian, pupuk, sarana dan prasarana, pemasaran dan hal lain yang diperlukan. 5. Beberapa negara anggota CARD diantaranya Ghana, Madagascar, Rwanda, Benin, Nigeria dan Pantai Gading meyampaikan capaian dari keberhasilan NRDS yaitu berupa peningkatan produksi beras melalui intervensi JICA, CARD, IRRI, JIRCAS dan Kerjasama Selatan-Selatan. 6. Untuk Kerjasama Selatan-Selatan, FAO merencanakan sejumlah kegiatan terkait dengan rencana pengembangan padi Afrika diantaranya adalah: Kemitraan untuk pengembangan sistem padi di Afrika Pertukaran pengalaman dan dialog tentang kebijakan publik bagi petani di Afrika Pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman untuk penyediaan rantai pasok beras yang berkelanjutan di Afrika 7. Mewakili Indonesia, kami menyampaikan beberapa kontribusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia baik dalam kerangka kerjasama bilateral, kerjasama teknik ataupun Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia dalam hal peningkatan produksi pertanian juga tetap berkomitmen untuk mendukung dan membantu negara-negara Afrika dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta program lainnya. 8. JICA, CARD dan beberapa perwakilan negara-negara Afrika juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi pertemuan ini dan secara khusus kepada Pemerintah Indonesia yang telah banayak berperan dalam membantu peningkatan produksi pertanian di Afrika melalui sejumlah programnya.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
63
3.7. Diplomatik Tour
Output : 1. Pembekalan dilakukan kepada 22 orang Diplomat yang akan ditempatkan di beberapa negara di wilayah Asia, Afrika, dan Pasifik. 2. Pembekalan di buka oleH Kapus KLN pada tanggal 27 April 2015 di Gedung PIA. Diharapkan peserta dapat mengetahui secara langsung tentang potensi dan kendala pembangunan pertanian di Indonesia. 3. Lokasi yang dikunjungi antara lain, BBBPP Lembang, BBPP Ketindan, BIB Singosari, BBPP Baru, P4S Mekar Tani Jaya Cibodas, P4S Astuti Lestari Cihideung, P4S Tani Makmur, P4S Madukara Batu dan PT Agrindo di Gresik. 4. Diperoleh masukan dari para Diplomat bahwa informasi yang disamaikan pada acara pembekalan bermanfaat dan berguna bagi mereka sesampainya mitra dimana mereka akan bertugas dan selama pernah dilaksanakan dengan kementerian lainnya.
informasi ini sangat di negara ini belum
Tindak lanjut : 1. Diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan 2 kali dalam setahun bersamaan dengan pembekalan untuk para diplomat ayang akan di berangkatkan. 2. Diplomatic Tour yang akan datang akan diarahkan untuk para diplomat di kawasan Eropa untuk mengcounter negative campaign kelaapa sawit Indonesia. 3. Masukan lainnya dalah Kemenlu biasanya mengirim para Diplomat ke negara mitra dilakukan 2 kali dalam setahun, sehingga Kemenlu meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan pembekalan ini 2 kali dalam setahun. 3.8. Pengiriman Tenaga Ahli Madagaskar
Output : 1. Tenaga Ahli Pertanian Indonesia untuk kegiatan pengembangan demplot kedelai di Madagaskar TA 2015 telah Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
64
selesai melaksanakan tugas dan kembali ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 2015. 2. Penugasan Tenaga Ahli tersebut telah berjalan dengan baik selama periode 21 Maret s.d 21 Juli 2015, dan mendapatkan dukungan penuh dari KBRI di Antananarivo serta Kementerian Pertanian Madagaskar. Kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi; (i) penyelesaian demplot lahan tegal, (ii) uji adaptasi varietas unggul, (iii) dem-farm kedelai pada lahan kering, (iv) temu lapang dan Workshop. 3. Secara umum kegiatan pengembangan demplot kedelai di Madagaskar memperoleh sambutan dan apresiasi yang cukup tinggi dari Pemerintah Madagaskar, karena mampu berperan dalam pengembangan potensi pangan untuk pengentasan kemiskinan dan kekurangan gizi di Madagaskar.
Tindak lanjut : Dengan penyelesaian kegiatan Pengembangan demplot sistem produksi kedelai di Madagaskar yang dimulai kegiatan lapangan tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2015 memberikan arah untuk keberlanjutan kegiatan pengembangan sistem produksi kedelai di Madagaskar. Dengan demikian kerjasama bilateral antara Indonesia dan Madagaskar perlu dilanjutkan. Berkaitan dengan hal ini maka telah disusun dan diusulkan dua hal pokok, yaitu: (1) TOR Kegiatan pengembangan sistem produksi kedelai berkelanjutan di Madagaskar untuk tahun anggaran 2016. (2) Rancangan kegiatan (Project Design) Pengembangan sistem produksi kedelai berkelanjutan di Madagaskar untuk periode tiga tahun mendatang (2016-2018). 3.9. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) A.
Penandatangan MoU Bidang Pertanian Indonesia - Kuba tanggal 18 Maret 2015
Output : 1. Berdasarkan keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan mengembangkan pembangunan pertanian di kedua negara, Pemerintah Indonesia dan Kuba sepakat untuk membuat payung kerjasama bidang pertanian dalam bentuk MOU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal 65
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
Kementerian Pertanian, Bapak Hari Priyono, dengan Duta Besar Kuba di Jakarta, Ibu Enna Viant Valdes pada tanggal 18 Maret 2015. 2. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini mencakup: a) Pertukaran informasi dan dokumen ilmiah dan teknis; b) Transfer teknologi, termasuk pelatihan, seminar dan lokakarya; c) Promosi produksi pertanian dan pemasaran komoditi pertanian antara pihak swasta kedua negara; d) Penelitian bersama; e) Bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak. 3. Kuba merupakan mitra strategis di sektor pertanian. Kuba cukup unggul di bidang industri gula tebu, tembakau dan bioteknologi/biofarmasi. Khusus untuk gula, dalam mempertahankan posisinya sebagai eksportir utama gula dunia, Kuba melakukan usaha-usaha peningkatan industri gula dalam negerinya melalui: a. restrukturisasi industri gula melalui penutupan 70 pabrik gula dan 156 pabrik gula, b. konversi lahan tebu 1.378.000 ha untuk penggunaan lainnya, diversifikasi produk utama gula c. pemanfaatan produk sampingan(by products) dan pengembangan agrowisata. Hal ini cukup potensial sebagai salah satu acuan pengembangan industri dan pencapaian swasembada gula nasional. 4. Kedepan, perjanjian ini diharapkan dapat menjadi payung kerjasama bagi usaha peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, teknologi dan kebijakan, melalui pembelajaran dari kemajuan-kemajuan pembangunan pertanian di kedua negara. Tindak lanjut : Akan segera dilakukan komunikasi melalui jalur diplomatik terkait rencana pelaksanaan forum implementasi kerjasama yang pertama pada tahun 2016.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
66
B.
Penandatangan MoU Bidang Pertanian – Timor Leste, Jakarta 26 Agustus 2015
Output : MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Agricultural Cooperation telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI dan Senior Minister, Coordinating Minister for Economic Affairs and Minister of Agriculture and Fisheries TimorLeste pada tanggal 26 Agustus 2015 di Jakarta.
Tindak lanjut : Mempersiapkan pertemuan bilateral di bidang pertanian dibawah kerangka Joint Working Group on Agriculture.
3.10 Kunjungan Menteri Pertanian dan Sumber Daya Alam negara bagian West Kurdofan Sudan beserta delegasi tanggal 10 Desember 2015 ke Lembang. Output : 1. Delegasi Sudan terdiri dari 5 orang delegasi dan didampingi oleh Pejabat Kedutaan Sudan di Jakarta. 2. Tujuan daripada kunjungan adalah untuk berdiskusi mengenai pengembangan produktifitas pertanian di Sudan melalui pengalaman yang dimiliki ole Indonesia. 3. Delegasi berkesemnpatan untuk mengunjungi dan berdiskusi dengan para pejabat di Balai Penelitian Tanaman Sayur di Cikole dan Balai Besar Pelatihan Pertanian di Kayu Ambon Lembang. 4. Pemerintah Sudan khususnya negara bagian West Kurdofan sangat mengaharapkan agar Indonesia dapat memberikan kontribusi melalui bantuan teknis atau dalam kerangka kerjasama bilateral berupa pelatihan bagi para peneliti dan penyuluh pertanian. 5. Indonesia dipandang sebagai negara yang sangat berpebgalaman di bidang pertanian dan sudah memberikan dalam bentuk kongrit seperti pada pengembangan demplot padi di Sudan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
67
6. Indonesia memandang bahwa Sudan merupakan mitra strategis dan berpotensi dalam pemningkatan kerjasama bilateral dibidang pertanian. Untuk itu Pemerintah Indonesia sangta terbuka untuk digagas sebuah bentuk kerjasama dibidang capacity building bagi para petugas pertanian dan petani di Sudan.
Tindak Lanjut : Kerjasama pengembangan capacity building selain dalam forum bilateral juga dapat difasilitasi dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan. Diharapkan pihak Sudan dapat menyampaikan usulan permintaan Kerjasama melalui KBRI di Khartoum untuk dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian akan menyusun sebuah program pelatihan sesuai dengan kebutuhan Sudan dan kemudian akan membicarak masalah pembiayaannya lebih lanjut.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
68
BAB IV PERKEMBANGAN KERJA SAMA REGIONAL 4.1. Penyelenggara Sidang / Pertemuan Internasional A.
Sidang International Tripartite Rubber Cooperation (ITRC) ke 24 tanggal 24-27 Pebruari 2015 di Bandung
Output : Dewan Menteri menginstruksikan agar dijajaki kemungkinan dilakukannya Agreed Export Tonnage Scheme/AETS ke-4, sebagai tindak lanjutnya Committee on Strategic Market Operation/CSMO melakukan analisis terhadap pasar karet alam global dan menyimpulkan bahwa implementasi AETS tidak dianjurkan karena dinilai tidak efektif. CSMO merekomendasikan pula agar ITRC melakukan implementasi aksi-aksi yang berdampak jangka pendek maupun jangka panjang dan CSMO diminta untuk melaporkan situasi pasar karet secara rutin kepada ITRC. Dalam rangka pembentukan pasar karet regional, Expert Group on Establishment of Regional Rubber Market /EGERRM mengusulkan tiga opsi pasar regional regional, kemudian EGERRM meminta LMC mempelajari dan merekomendasikan opsi mana yang paling sesuai bagi ITRC dan pada tanggal 23 Maret 2015, LMC merekomendasikan untuk mengambil opsi yaitu menghubungkan transaksi perdagangan melalui SGX. Evaluasi terhadap pelaksanaan Supply Management Scheme/SMS di ketiga negara dengan menggunakan pendekatan dinamis menunjukkan bahwa ketiga negara tidak dapat memperluas lahan baru sampai tahun 2025. Komite Statistik akan menghitung kembali Program Pengaturan Ekspansi dengan data supplydemand terbaru sesuai pendekatan dinamis pada tiap pertemuannya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan supply-demand agar harga berada pada tingkat wajar (fair) dan remuneratif. Terkait dengan peran ITRC-IRCo pada 10 tahun mendatang, telah disepakati Rencana Kerja ITRC/ IRCo untuk periode 2012-2021. IRCo diminta untuk dapat mengelola anggaran dengan efektif dan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
69
efisien dalam menggunakan modal. Realisasi anggaran harus dimasukkan pula dalam Work Plan. Dengan menurunnya share produksi ITRC, ITRC berupaya untuk bekerja sama dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Viet Nam (CLMV). ITRC diharapkan berkoordinasi dengan focal point untuk ASEAN Ministers of Agriculture and Foresty dan ASEAN Economic Ministers di masing-masing negara agar kerja sama dibidang karet alam menjadi agenda tingkat menteri. IRCo akan berkomunikasi dengan Sekretariat ASEAN. Dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand pekan lalu ke Hanoi, Viet Nam, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam mengatakan Viet Nam akan berpartisipasi dalam rencana pembentukan ASEAN Rubber Council. Pertemuan lanjutan diadakan 1 April 2015. Mengenai Cost of Production (COP) ITRC, biaya produksi ITRC akan difinalisasi pada Pertemuan Komite Biaya Produksi yang rencananya akan dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan komite ITRC lainnya bulan Mei 2015 di Indonesia. Terkait kesepakatan Dewan Menteri ITRC untuk meningkatkan konsumsi domestik karet alam sebesar 10% per tahun, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan DPSC yang tentatif dilaksanakan bulan Mei 2015 di Yogyakarta bersamaan dengan pertemuan Komite CoP.
Tindak lanjut : Ketiga negara telah melakukan pembayaran modal tambahan dengan total USD 7,5 juta untuk menggenapi modal awal pembentukan IRCo, kedepannya ITRC meminta CEO IRCo agar melaporkan realisasi anggaran IRCo pada tiap Sidang ITRC dan Anggota Board of Director IRCo memantau kegiatan IRCo, termasuk anggaran dan realisasi keuangan IRCo. Terdapat dua agenda kegiatan ITRC yaitu Sidang ITRC ke-25 yang tentatif dilaksanakan bulan September 2015 di Malaysia dan Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Menteri ITRC yang tentatif dilaksanakan minggu keempat bulan November 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen KPI akan melakukan koordinasi lebih lanjut sebagai persiapan menghadapi Sidang dimaksud
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
70
B.
Pertemuan The 17th Expert Working Group on Phytosanitary dan The 22nd ASEAN Working Group on Crops (ASWGC) tanggal 5-9 Mei 2015 di Yogyakarta
Output : 1. Harmonisasi Phytosanitary Measures of ASEAN Pertemuan menyepakati panduan Phytosanitasi untuk buah durian dan kopi untuk konsumsi untuk diusulkan pada SSOM AMAF ke-36 bulan Agustus mendatang, dan sepakat untuk memfinalisasikan pest list, PRA dan panduan Phytosanitasi untuk manga dan jagung dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan sebelum diajukan ke PrepSOM AMAF ke-37 pada bulan September 2015. 2. Harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs) Pesticides Pertemuan menyetujui rekomendasi 5 (lima) MRLs untuk pestisida sebagai berikut: i) Carbosulfan untuk terong, ii) Carbofuran untuk terong, iii) Fipronil untuk daun kemangi, iv) Buprofezin untuk daun kemangi, dan v) Buprofezin untuk Petai untuk disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari SOM AMAF. 3. Harmonisation and Implementation of ASEAN Good Agricultural Practices (ASEAN GAP) Pertemuan menyetujui Study on Mutual Recognition Model for the ASEAN Agricultural Best Practice yang didukung oleh AADCP II, serta rencana pelaksanaan Seminar on the Implementation of ASEAN Good Agricultural Practices (GAP) pada tanggal 26-30 Mei 2015 di Kuala Lumpur yang akan didukung oleh ASEAN-MAFF Jepang CB Project tahap 2. a. ASEAN Cooperation with International Organization
Dialogue
Partners
and
ASWGC juga menyetujui laporan perkembangan dan usulan kerjasama ASWGC dengan beberapa mitra dialog seperti Australia, Australia-New Zealand, Tiongkok, dan Jerman. b. ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops Pertemuan menyetujui laporan Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops , dan sepakat untuk mengusulkan ASEAN standard kepada Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
71
SOM AMAF untuk beberapa komoditas, yaitu: Dragon Fruit,
Green Mustard, Spinach, Water Convolvulus, Chinese Cabbage, dan Fresh Shintake Mushroom.
4. Selain itu, pertemuan sepakat untuk melanjutkan keberadaan Task Force on MASHP and Other Food Crops untuk melaksanakan fungsi harmonisasi untuk komoditas-komoditas yang telah diidentifikasi untuk tahun 2016-2017. Lebih lanjut, pertemuan juga sepakat untuk mengajukan usulan pembentukan Expert Working Group on Organic Agriculture (EWG-OA) sebagai forum permanen dibawah ASWGC kepada SOM AMAF.
Tindak lanjut : dengan usulan pembentukan Applied Research Institute of Agricultural Quarantine (ARIAQ) sebagai Bali Uji
1. Terkait
Terap Pelatihan Standard Perkarantinaan Pertanian ASEAN, Indonesia selaku inisiator diminta untuk mengajukan usulan ini kepada SOM AMAF untuk mendaptkan endorsement. Untuk itu Pusat KLN perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Karantina dan ASEAN Secretariat perihal mekanisme pengajuan usulan ini. 2. Sebagaimana yang disepakati bahwa Kementerian Pertanian selaku lead dan host untuk ASEAN-German Project on Standards in the South East Asian Food Trade diharapkan untuk memfasilitasi ruang sekretariat serta 1 (satu) staf teknis pendamping. Pusat KLN dalam hal ini telah mempersipakan ruang Sekretariat, dan sementara staf pendamping telah direkrut oleh pihak GIZ melalui proses seleksi. 3. Pertemuan National Stakeholders Concultation and Preparatory Meeting for APEC SOM 3 and Related Meetings, tanggal 13 Agustus 2015 di Bogor. 4.2. Menghadiri Sidang / Pertemuan Internasional A.
SATNET Policy Dialogue, tanggal 10-11 Pebruari 2015 di Bogor
Output : 1. Peran transfer teknologi dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan (Badan Litbang Pertanian) 2. Penguatan sistem inovasi pertanian di Asia dengan fokus pada 72
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
3.
4.
5.
6.
7.
peran transfer teknologi bagi pertanian berkelanjutan (Direktur CAPSA). Transfer teknologi dari masa green revolution sampai sekarang. Diskusi panel menggali pemikiran dari para peserta tentang manfaat dan permasalahan dari penerapan teknologi pertanian pada masa green revolution dan pengaruhnya terhadap pertanian berkelanjutan. Sebagian besar peserta menilai bahwa teknologi yang dipakai selama masa green revolution tidaklah buruk, akan tetapi business process-nya atau penerapan teknologinya yang terlalu berlebihan telah membawa dampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan dan produksi pertanian. Beberapa sesi menggali pemikiran dan pengalaman tentang good practices dalam (i) transfer teknologi pertanian untuk mengupayakan teknologi produksi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim, (ii) transfer teknologi pertanian dengan pendekatan komunitas dan partisipatory, (iii) fasilitasi perdagangan pertanian. Presentasi yang menyoroti tentang metode pengukuran dampak jasa pendampingan di pedesaan (rural advisory services) bagi petani kecil (smallholders) dan presentasi yang menyoroti kendala data dan metodologi untuk mengevaluasi jejaring pengetahuan terkait transfer teknologi ( knowledge networks for technology transfer). Diskusi tentang kelengkapan data dan informasi yang diperlukan dalam memformulasikan program dan kebijakan transfer teknologi, dilanjutkan dengan diskusi untuk menggali kerangka kerja yang memungkinakan transfer teknologi memberi hasil yang memuaskan dalam mencapai target-target sustainable development. Diskusi dalam grup-grup kecil untuk (i) membahas upayaupaya untuk mempromosikan transfer teknologi di skala yang lebih luas, hemat biaya, dan inovasi di tingkat hulu; (ii) hambatan-hambatan utama dalam pertukaran informasi tentang teknologi dan implementasi yang baik dan cara penyampaiannya; (iii) peranan berbagai pemangku kepentingan dalam transfer teknologi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi; dan (iv) monitor dan dokumentasi yang baik tentang pengembangan dampak transfer teknologi.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
73
B.
Sidang GC CAPSA ke 11, tanggal 12-13 Pebruari 2015 di
Bogor
Output : 1. Direktur CAPSA memaparkan mengenai rencana kerja tahun 2015, antara lain: -
Dukungan terhadap riset dan analisis (SATNET, Proyek LIFT di Myanmar, website) - Pengembangan kapasitas (Proyek LIFT di Myanmar, Hilti foundation, Indonesia dan Filipina) - Kerjasama dan dialog Selatan-Selatan, - Saran Kebijakan (SATNET, LIFT Proyek, Regional Advisor) - Persiapan Strategi CAPSA 10 tahunan ke-2 (2016-2020) 2. Selain itu, disampaikan juga area fokus CAPSA untuk tahun 2016-2020, yaitu mendukung implementasi agenda pembangunan berkelanjutan melalui: -
Peningkatan kualitas data dalam bidang pertanian berkelanjutan Fasilitasi transfer teknologi melalui fokus pada sistem inovasi Riset dan analisis, pengembangan kapasitas, dialog Selatan-Selatan dan saran kebijakan Melanjutkan peranan sebagai penyedia informasi
Agenda terakhir yang dibahas Pertemuan GC adalah status administrasi dan finansial CAPSA. 3. Negara-negara anggota GC sepakat untuk memandatkan CAPSA untuk terus menjalankan fungsinya, namun demikian belum ada satupun negara anggota yang mengindikasikan kesanggupannya untuk menaikkan kontribusinya untuk CAPSA. 4. GC merekomendasikan agar UNESCAP sebagai induk CAPSA untuk mengirimkan nota diplomatik kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusi agar CAPSA dapat terus menjalankan fungsinya.
Tindak lanjut : 1. Mr. Masakazu Ichimura, telah ditunjuk sebagai Direktur CAPSA menggantikan posisi Dr. Katinka M. Weinberger, dan akan menjabat secara aktif tanggal 1 Juli 2015. Sebelumnya, beliau 74
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
adalah Kepala Bagian Kebijakan Lingkungan dan Pembangunan, Divisi Lingkungan dan Pembangunan, UNESCAP Bangkok. 2. Penunjukkan Direktur baru untuk CAPSA diharapkan akan dapat memberikan warna yang baru khususnya terhadap program dan kerja CAPSA ke depan, serta memperhatikan apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan peran Indonesia selaku host country untuk CAPSA. 3. CAPSA dan regional institutions lainnya yang berada di bawah naungan UN-ESCAP seperti CSAM, APCICT, APCITT, dan SIAP telah diminta untuk melakukan perubahan dalam statuta masing-masing. Hal ini sesuai dengan pengesahan hasil resolusi pada Sidang komisi UN-ESCAP ke-71 terkait “Restructuring the Conference Structure”, diantaranya menghilangkan technical committees jika ada dan pendanaan berasal dari extra budgetary resources dan mengembangkan kapasitas secara efisien dan efektif. C.
BIMP-EAGA Strategic Planing Meeting, tanggal 15-18 Pebruari 2015 di Kuala Lumpur-Malaysia
Output : 1. ADB
menyampaikan
presentasi
mengenai
Status
Partnership with BIMP-EAGA oleh Alfredo Perdiguero.
ADB
Dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim dan kesiapan di tingkat regional, terutama di bidang ketahanan pangan dan kelautan. ADB ingin membentuk kerangka kerjasama dengan membantu memfasilitasi pendanaan untuk inisiatif daya tahan iklim terpadu, khususnya di wilayah perbatasan BIMP-EAGA. Untuk mengembangkan kerjasama BIMP-EAGA periode tahun 2015-2016 dan tahun-tahun yang akan datang, ADB akan mengintegrasikan dan fokus pada infrastruktur ekonomi, transportasi dan mengimplementasikan proyek-proyek manual BIMP-EAGA seperti proyek desain, implementasi dan monitoring di wilayah EAGA.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
75
Dalam kesempatan itu, ADB juga menyampaikan laporan proyeknya yang berjudul BIM-EAGA Climate Change Vulnerability Assessment (ADB TA 6462-REG). Dengan adanya on-going project pembangunan akses jalan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, maka kita harus menyiapkan program real untuk petani di daerah perbatasan agar bisa mengambil benefit dari terbukanya akses jalan tersebut. 2. Pertemuan Cluster Agribusiness Pertemuan Agribusiness Cluster, terdiri dari dua Working Groups (WG) yaitu WG Agro-Industry (WGAI) dan WG Fisheries Cooperation (WGFC), dan dihadiri oleh perwakilan dari negara Indonesia, Malaysia, dan Philippines. Pertemuan menelaah kembali hasil Pertemuan The 2ndBIMPEAGA Agribusiness Cluster, 21-22 Oktober 2014 di Davao City, Philippines dan The 23rd SOM danThe 18th MM and Related Meeting, November 2014 di Brunei Darussalam dan mengidentifikasi proyek-proyek yang akan menjadi proyek prioritas; Terkait dengan periode keketuaan (chairmanship) selama 3 (tiga) tahun, Philippines menjadi Ketua Agribusiness Cluster mulai 1 Januari 2013 – 31 Desember 2015. Selanjutnya keketuaan akan berpindah kepada Brunei Darussalam untuk tiga tahun berikutnya sesuai dengan alphabetical order. 3. Working Group on Agro Industry Pertemuan Agribusiness Cluster membahas perkembangan proyek-proyek prioritas, diantaranya: 3.1. JV on Hybrid Rice Seeds Production 3.2. Partnership on Hybrid Corn Production 3.3. Date Cola Commercialization 3.4. Halal Project (broiler production and feedmill 3.5.
processing) Coco Coir Project funded by JAIF (Japan ASEAN Integrated Fund)
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
76
4. Pertemuan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober / November 2016 , di Makassar, Sulawesi Selatan.
Tindak Lanjut 1. Pada tanggal 16 Februari 2015, seluruh delegasi Indonesia menghadiri undangan makan malam bersama Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Duta Besar mengharapkan agar Delri dapat mempertahankan kepentingan Indonesia sesuai arahan Presiden RI, yaitu lebih memikirkan kepentingan nasional. 2. Selanjutnya pertemuan dipimpin oleh Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku SOM BIMP-EAGA, DR. Rizal Affandi Lukman. Beliau menekankan bahwa pertemuan ini cukup penting, mengingat banyak masyarakat di wilayah I-EAGA belum mengetahui kerjasama BIMP-EAGA. Selain itu kita juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada dalam forum kerjasama BIMP-EAGA. Beliau mengharapkan agar kerjasama yang dilakukan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu: percepatan prioritas di tingkat nasional, rolling pipeline, akan disampaikan segera prioritas inisiatif kerjasama yang mendukung percepatan konektivitas; 3. Jadwal kegiatan BIMP-EAGA terkait dengan Agribusiness Cluster selanjutnya, adalah Pertemuan The 1st National Rice Congress di Philippina, bulan Mei 2015 di Philippina 4. Untuk memanfaatkan peluang Kerjasama BIMP-EAGA dan IMTGT, Pusat KLN perlu mengidentifikasi potensi dan peluang bisnis di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan swasta, khususnya yang berada di wilayah Indonesia-EAGA; 5. Pusat KLN akan menyurati kepada Kementerian/Lembaga terkait guna menginformasikan hasil pertemuan ini, dan juga mengadakan rapat tindak lanjut untuk menerima informasi, saran, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam BIMP-EAGA Agribusiness Cluster, termasuk pihak swasta dan Pemerintah Daerah Indonesia-EAGA;
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
77
D.
Strategic Planning Meeting IMT-GT 2015, tanggal 3-6 Maret 2015 di Jakarta
Output : Pertemuan mendiskusikan beberapa proyek dibawah WGAAE yang masuk dalam IB 2012-2016 serta capaiannya hingga tahun 2014. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai rencana kegiatan proyek-proyek tersebut dalam Rolling Pipelines (RP) untuk periode 2015-2016. Matriks capaian dan rencana 2015-2016 proyekproyek WGAAE.
Tindak lanjut : Pertemuan mencatat dua proyek baru yang diusulkan oleh Indonesia, sebagai berikut: E.
Farmers internship in Thailand (usulan Prop. Bengkulu) Farmers Market Development (usulan Ditjen PPHP)
The 3rd Indonesia South-South Cooperation Forum (ISSC), tanggal 17 Maret 2015 di Jakarta.
Output : 1. Forum Kerjasama Selatan-Selatan dan Pameran dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno B Marsudi dan dihadiri oleh para Duta Besar Negara Sahabat. Tema yang diangkat untuk tahun 2015 adalah “Growing Together Through South-South
Cooperation”.
2. Dalam rangkaian acara ini diadakan pula pameran yang mendukung pembangunan dibidang pertanian, perikanan, usaha mikro, dimana Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Badan Litbang Pertanian menyajikan beberapa teknologi inovasi hasil penelitian dan perekayasaan Badan Litbang Pertanian, diantaranya adalah Mesin Mini Combine Hervester, Inseminasi Buatan, Hortikultura dan pengolahan pasca panen pertanian.
Tindak lanjut : Pada kesempatan pula Kementerian Luar Negeri secara simbolis membuka pelatihan Third Country Training Program (TCTP) untuk Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
78
Timor Leste yang dilaksanakan atas prakarsa Kementerian Pertanian, MAF Timor Leste dan JICA yang dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong. F.
Pertemuan Grow Asia Forum 2015 tanggal 19-20 April 2015 di Jakarta
Output : ini meresmikan pembentukan ”Grow Asia Partnership”, yang merupakan inisiasi kerjasama yang diajukan WEF kepada ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
1. Pertemuan
(AMAF) dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama Regional Public–Private Partnership (PPP) dalam mendukung pelaksanaan inisiasi ketahanan pangan dan pertanian di wilayah ASEAN.
2. Pelaksanaan diskusi panel interaktif, dimana peserta yang terdiri dari para Menteri Pertanian ASEAN bersama dengan perwakilan dari sektor swasta, organisasi internasional, donor dan lembaga penelitian akan mengeksplorasi kemitraan dan peluang investasi dalam pengembangan pertanian di negaranegara ASEAN, menyoroti kemajuan kemitraan WEF dengan negara-negara ASEAN seperti halnya Indonesia dengan PISAgro, serta membahas tantangan dan solusi dalam upaya untuk memperluas manfaat kemitraan pengembangan ketahanan pangan di kawasan ASEAN ini. Hasil pembahasan pertemuan Grow Asia Forum ini kemudian akan disampaikan pada pertemuan WEFEA yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi.
Tindak lanjut : Dalam waktu dekat Grow ASIA perlu merumuskan indikator keberhasilan dalam beberapa periode waktu, dengan tujuan akhir dampak kegiatan untuk 10 juta petani dalam kawasan yang makin membaik kehidupannya. Selain itu perlu disusun organisasi pelaksana kegiatan yang melibatkan semua Negara anggota. Rekomendasi yang dikembangkan pada pertemuan ini akan disampaikan kepada para pemimpin AMAF pada pertemuan AMAF ke-37 bulan September mendatang.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
79
G.
ADB Regional Training on Project Management tanggal 48 Mei 2015 di Penang Malaysia.
Output : 1. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai manajemen proyek (dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi) secara efisien untuk kerjasama BIMPEAGA dan IMT-GT dengan mengacu kepada Implementation Blueprint 2012-2016. 2. Kegiatan ini menekankan pada penterjemahan strategi subregional dengan pendekatan manajemen proyek berbasis hasil kepada proyek yang realistis, layak dan dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam perumusan proyek BIMP-EAGA dan IMT-GT. 3. Pada akhir pelatihan, peserta mempresentasikan proposal proyek dan rencana pelaksanaan proyek indikatif sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan dalam manual proyek BIMP-EAGA dan IMT-GT. 4. Dalam hal ini, sebagai anggota dari kelompok BIMP-EAGA, yang mendapatkan mandat untuk membahas bidang Pertanian, proposal proyek yang diusulkan untuk disimulasikan terkait pengembangan padi hibrida di Kalimantan, yang melibatkan Malaysia sebagai penyedia benih, Brunei Darussalam sebagai investor, Philippines sebagai penyedia tenaga ahli, dan Indonesia sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja.
Tindak lanjut : Proposal Bengkulu dalam kerangka IMT-GT. H.
Pertemuan APEC Policy Partnership on Food Security dan Management Council PPFS tanggal 13-15 Mei 2015 di Boracy Filipina
Output : Terdapat beberapa isu APEC Filipina yang perlu diantisipasi Indonesia: a. Pengembangan perdagangan jasa menjadi prioritas utama Filipina, diharapkan pada KTT APEC 2015 dapat disahkan suatu 80
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
APEC Services Cooperation Framework (focal point: Kemdag dan Kemenko Perekonomian). b. Collective Strategy Study untuk membentuk suatu FTA in the Asia Pacific dimana Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk menjadi anggota Core Drafting Group (focal point: Kemdag dan Kemlu). c. Telah disusun implementation plan Indonesia untuk penurunan tarif sebanyak 5% pada 54 produk dalam EGs List yang jatuh tempo pada tahun 2015. Usulan Indonesia untuk menerapkan PMK 10/2007 pada 10 produk pada HS6 yang tarifnya di atas 5% dapat dijadikan solusi sementara, namun perlu dipastikan posisi Indonesia pada saat KTT (focal point: Kemdag dan Kemenperin). d. Proposal AS “Enabling Inclusive Growth through the Digital Economy” yang memasukan usulan agar Digital Trade menjadi New Generation Trade Issue tahun 2015 (focal point: Kemdag dan Kem.Telekomunikasi dan Informasi). e. Proposal AS “Local Content Requirement in GVCs” (focal point: Kemdag). f. Proposal Jepang “Environmental Services Action Plan” (focal point: Kemdag). Melalui proses pembahasan yang intensif, telah disepakati Boracay Action Agenda to Globalize Micro and Small Medium Enterprises. Kerjasama kelautan: a. Concept Note Indonesia yaitu “Promoting Small Scale-Fishers and Fisheries Industries to the Global Value Chain” untuk mengembangkan kapasitas nelayan kecil dan UKM agar dapat masuk dalam Global Value Chain, telah mendapatkan sambutan yang baik. Viet Nam dan PNG (focal point: Kemlu). Selanjutnya Indonesia akan mengajukan proposal tersebut pada Budget Management Committee (BMC)-2. b. Indonesia selaku Coordinator Steering Council on Mainstreaming Ocean Related Issues telah memaparkan ToR terbaru (focal point: Bappenas). Kerjasama konektivitas dan infrastruktur: a. Concept Note Indonesia yaitu Improving Connectivity to and from Remote Areas untuk mempelajari pengembangan tol-laut dan konektivitas daerah pedalaman telah mendapatkan cosponsor dari RRT, Jepang, Viet Nam dan PNG AS juga Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
81
menyatakan ketertarikannya. Selanjutnya Indonesia akan mengajukan proposal tersebut pada Transportation Working Group di Jeju bulan Mei 2015 dan Budget Management Committee (BMC)-2 (focal point: Kemlu dan Kemhub). b. Delri juga telah menyampaikan revisi pada ToR dari FotC on Connectivity sebagai tidank lanjut non-paper “Dedicated Arrangement” untuk mengawali pembahasan tata cara monitoring, reviewing, dan evaluating pencapaian APEC Blueprint on Connectivity hasil APEC 2013 (focal point: Kemlu). c. Indonesia di Health Working Group juga telah menyampaikan proposal terkait Promoting the Use of Traditional Medicine and
Functional Foods to Promote Sustainable and Resilient Communities dan Promoting Medicinal Plant Cultivation and Utilization to Empower the Sustainable and Resilient of the Poor Communities. Sedangkan di Economic Committee diusulkan Capacity Building Programme to Facilitate the Development of Single Online Portal for Regulatory Information in Indonesia.
Tindak lanjut : Terdapat beberapa multi-year initiatives yang tenggat waktunya jatuh di tahun 2015 dan isu strategis yang perlu diantisipasi Indonesia yaitu: a. Tindak lanjut APEC New Strategy of Structural Reform dan Pertemuan Tingkat Menteri Structural Reform Ministerial Meeting (Kemenko Perekonomian). b. Perbaikan sebanyak 25% untuk Ease of Doing Business (Kemenko Perekonomian). c. Supply Chain Connectivity dalam bentuk penurunan 10% biaya, waktu, dan ketidakpastian, dalam periode kerja 20112015 (Kementerian Perdagangan). d. Review of APEC Leaders Growth Strategy (Bappenas) e. Penyelenggaraan APEC High Level Policy Dialogue on Human Capacity Building di Papua Nugini (Kemendiknas dan Kemnaker).
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
82
I.
The 35th Meeting of ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB), Putrajaya, Malaysia, 3-5 Juni 2015
Output : 1. Situasi pangan dunia Pembahasan situasi pangan dunia mencakup aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan harga untuk komoditas beras, jagung, kedelai dan gula. Secara umum disampaikan bahwa produksi dunia dan ASEAN untuk komoditas beras dan gula mengalami kenaikan, sementara untuk komoditas jagung dan kedelai mengalami penurunan. 2. Situasi Pangan di ASEAN -
-
Secara umum produksi ASEAN untuk beras dan jagung dinilai meningkat kecuali di Kamboja dan Thailand yang produksinya menurun akibat dilanda banjir dan kekeringan. Untuk produksi gula ASEAN kecenderungan terus meningkat kecuali di Filipina dan Vietnam. Sementara untuk produksi kedelai ASEAN mengalami penurunan sejak tahun sebelumnya, kecuali di Indonesia dan Laos mengalami kenaikan produksi. Pada pembahasan ini, Indonesia menyampaikan situasi pangan umum nasional serta kebijakan nasional dalam upaya untuk mengakselerasi swasembada beras, jagung dan kedelai. Untuk tahun 2010-2013, produksi Indonesia untuk keempat komoditas mengalami peningkatan ratarata per tahun sebesar; beras 2,39%, jagung 0,54%, dan gula 5.1%, sementara kedelai menurun 2.21%, dengan tingkat swasembada sebesar; beras 113,52%, jagung 192.69%, gula 93.9% dan kedelai 44.25%. Adapun produksi Indonesia untuk tahun 2014 adalah sebesar 70, 832 juta MT (naik 1,30%) untuk beras, 19,033 juta MT (turun 0.08%) untuk jagung, 2.632 juta MT (naik 3.01%) untuk gula dan 0.954 juta MT (naik 7.41%) untuk kedelai.
3. Laporan APTERR dan AFSIS -
Pertemuan mencatat informasi umum terkait perkembangan kerjasama ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), dimana saat ini APTERR menerima bantuan hibah beras dari Jepang sebesar 450 ton dan beras tersebut akan disimpan di Kamboja dan Filipina 83
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
selama 1 tahun dengan pembagian 210 dan 240 ton. Beras tersebut akan dapat digunakan seandainya ada keadaan darurat yang menimpa salah satu negara ASEAN. -
4
Pertemuan juga mencatat berakhirnya kegiatan ASEAN Food Security Information System (AFSIS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, serta perkembangan untuk menjadikan AFSIS sebagai sebuah institusi permanen.
AIFS Framework and SPA-FS 2015-2020 Pertemuan juga mencatat informasi terkait dengan ASEAN
Integrated Food Security (AIFS) Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 2015-2020 yang telah mendapatkan persetujuan ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) pada September 2014 lalu. Tindak lanjut : 1. Indonesia perlu untuk terus meningkatkan produksi untuk komoditas beras, jagung dan kedelai karena permintaan untuk komoditas tersebut cenderung meningkat dan sebagai antisipasi kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia perlu meningkatkan kesiapan sektor pertanian, khususnya peningkatan keterlibatan peran swasta dan pemerintah daerah dalam mendorong produksi pangan utama nasional. 2. Terkait dengan peringkat Indonesia pada Global Food Security Index yang menempati urutan ke-74, Kementerian Pertanian perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut untuk membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya. J.
Pertemuan BIMP – EAGA Agro Industry Working Group, tanggal 26-30 Juli 2015 di Coron, Palawan Filipina.
Output : 1. Pertemuan membahas dan mendiskusikan perkembangan dari program dan kegiatan yang menjadi prioritas WG Agroindustry, antara lain: a. Joint Venture on Hybrid Rice Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
84
Indonesia menginformasikan bahwa realisasi tahun 2014 untuk padi hibrida seluas 47,868 Ha. Target alokasi benih padi hibrida 2015 di kawasan Indonesia-EAGA adalah Sulawesi Selatan 15,000 Ha dan Maluku 1,000 Ha. b. Hybrid Corn Project Updates Perwakilan dari PT. AHSTI (Asian Hybrid Seed Technology Indonesia) mempresentasikan perkembangan proyek ini. Terkait dengan pengembangan jagung hibrida di Berau, Kalimantan Timur, pihak AHSTI mengharapkan agar Pemda Kaltim menyediakan fasilitas pasca panen untuk membantu petani menyimpan hasil panen dan meningkatkan pendapatannya. PT AHSTI menyampaikan kesediaannya untuk memberikan bantuan teknis dan pemasaran benih jagung hibrida. Kemudian, Chairman BEBC Malaysia menyampaikan bahwa Sabah Malaysia mengimpor 15.000 Ton jagung dari Gorontalo per tahun. Perwakilan BEBC Palawan menyampaikan keinginan untuk mengembangkan jagung hibrida di Palawan, Filipina.
c. The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo
Indonesia mempresentasikan mengenai persiapan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan. Tema yang akan diangkat adalah “Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Basket”. Kegiatan ini bertujuan untuk: (i) menampilkan potensi perdagangan dan industri di sektor maritim, perikanan, pertanian, manufaktur dan jasa (termasuk pariwisata); (ii) promosi kerjasama antar negara dalam perdagangan dan investasi; (iii) promosi dalam rangka integrasi ASEAN 2015; (iv) pertemuan antar bisnis dalam kerjasama sub regional BIMP EAGA dan IMT GT.
Filipina meminta informasi lebih detail terkait kegiatan ini, serta kemudahan akses penerbangan, serta mobilisasi logistik. Indonesia akan berkoordinasi dengan Seknas KESR, dan hal ini akan disampaikan pada Pertemuan Agribusiness Cluster ke-3 yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2015 di Langkawi, Malaysia. 2. Post-2016 Agenda. Filipina telah melaksanakan in-country consultation untuk pembahasan Post-2016 Agenda. Indonesia menyampaikan bahwa in-country consultation akan dilaksanakan pada bulan September 2015. Adapun hasil Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
85
pertemuan tersebut akan dimintakan endorsement pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA tahun 2016. Selain incountry consultation, setiap sektor/sub sektor juga diharapkan melakukan konsultasi internal untuk periode September – November 2015 guna menentukan rencana kegiatan prioritas untuk masuk dalam Post-2016 Agenda yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan melibatkan minimal 2 negara BIMP-EAGA. K. 5th ASEAN-India Working Group on Agriculture and Forestry
(AIWGAF), Jakarta, 29-10 Juni 2015
Output : Hasil-hasil utama dari pertemuan tersebut mencakup antara lain: 1. Pembahasan perkembangan implementasi Plan of Action (PoA) ASEAN-India Cooperation in Agriculture and Forestry (20112015) yang disampaikan oleh ASEAN Secretariat, dimana pertemuan mencatat perkembangan kerjasama dalam penyusunan edisi ke-4 ASEAN-India Newsletter on Agriculture and Forestry, Sandwich Programme untuk program master, pertukaran peneliti dan tenaga ahli, dan pelatihan. 2. Pertemuan membahas dan sepakat untuk memprioritaskan pelaksanaan 14 (empat belas) kegiatan, termasuk diantaranya usulan kerjasama dari Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun 2015-2016, yaitu:
i. ii.
ASEAN Forestry Extension Study Comparative – Indonesia Evaluation of Post-Harvest Losses in Fish Industry – Indonesia
Terkait dengan usulan kerjasama Sandwich Master Degree Programme dan ASEAN-India Fellowship for Higher Education in the field of Agriculture and Allied Science yang diajukan oleh India, pertemuan sepakat agar masing-masing AMS dapat menyampaikan daftar Universitas yang akan diikutsertakan dalam program ini sebelum tanggal 31 Juli 2015. Pada kesempatan ini Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk melibatkan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) ke dalam program ini. 3. Pada pembahasan PoA for the ASEAN-India Cooepration in Agricultre and Forestry untuk tahun 2016-2020, disampaikan bahwa PoA tersebut akan mencakup kegiatan-kegiatan terkait Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
86
dengan benih padi hibrida, agribisnis, dukungan terhadap upaya ASEAN dalam peningkatan ketahanan pangan dan nutrisi, seminar dan workshop dibidang kebijakan pertanian dan kehutanan, serta beberapa kegiatan dalam PoA 2011-2015 yang belum sempat terlaksana. 4. Pertemuan juga menerima usulan yang diajukan oleh Indonesia dengan topik (i). Training on Geographic
Information System for Forestry and Agriculture Extension Worker (GIS) dan (ii). Evaluation of Post Harvest Losses in Fish Industry untuk dimasukan kedalam salah satu kegiatan Training and Capacity Building pada PoA 2016-2020.
Tindak lanjut :
1. Komposisi usulan kerjasama baru yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015 ini lebih banyak berasal dari India, sehingga negara ASEAN, khususnya Indonesia, perlu lebih aktif mengajukan usulan kerjasama terutama yang telah disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dalam aspek pengembangan kapasitas SDM, teknologi dan informasi. 2. Kementerian Pertanian melalui Badan PPSDM Pertanian perlu segera melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait kegiatan capacity building yang dapat dimanfaatkan Indonesia. 3. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian juga perlu segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan Universitas-universitas terkait khususnya yang telah memiliki Pusat Studi ASEAN untuk diusulkan kepada AIWGAF agar dapat diikutsertakan ke dalam program Sandwich Master Degree Programme dan ASEAN-India Fellowship for Higher
Education in the field of Agriculture and Allied Science.
L.
The 4th Meeting of ASEAN Ad Hoc Task Force on Developing New Vision of Food, Agriculture and Forestry (ATF-FAF) Towards 2025, Jakarta, 1-2 Juli 2015
Output : 1. Pertemuan kembali mengingatkan SOM-AMAF Guidance untuk ATF-FAF, yang difokuskan pada:
a. Mengembangkan Key Performance Indicators (KPIs) untuk setiap sub-sektor
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
87
b. Menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana membangun dan menerapkan the public-private-partnership (PPP) c.
Mendukung mainstreaming terhadap produsen skala kecil/para petani dalam system pangan yang kompetitif dengan sektor industri
d. Menyikapi kurangnya informasi/data yang berkualitas untuk mendukung pengembangan sektor FAF
e. Mengatasi keseimbangan penggunaan sumber daya alam antara tanaman pangan dan tanaman industri
f.
Membahas peningkatan pendapatan dan profitabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dan
g. Sebuah Mid-term Review untuk memantau kinerja sektor FAF
2. Draft New Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture, and Forestry (2016-2025) sebelumnya, diusulkan bahwa untuk 10 tahun kedepan prioritas kerja sama ASEAN di Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan mencakup 7 (tujuh) prioritas, yaitu:
a.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi yang berkelanjutan, teknologi 'hijau', sistem manajemen sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan pasca panen;
b.
Meningkatkan fasilitasi perdagangan ekonomi dan akses pasar;
c.
Menjamin keamanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik dan pemerataan;
d.
Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;
e.
Membantu sumber daya terbatas produsen kecil dan UKM untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing sejalan dengan Cetak Biru Kebijakan ASEAN pada Pembangunan SME.
f.
Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional yang mempengaruhi sektor FAF.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
dan
integrasi
88
g.
Mempromosikan pengelolaan hutan lestari.
3. Terkait dengan pengembangan konsep KPIs, pertemuan mencatat bahwa draft KPIs yang disusun oleh ASFCC selaku konsultan masih terlalu banyak 54 (lima puluh empat) KPIs, sehingga konsultan menyatakan akan membantu dalam menciutkan KPIs yang ada dan akan menjadi 12 (dua belas) KPIs saja. EU-ARISE dan FAO juga menyatakan akan turut membantu ASFCC dimana FAO akan membantu dalam hal statistiknya. 4. Pertemuan juga mencatat terhadap pedoman pada kebutuhan untuk meninjau peran dan fungsi kelompok kerja yang ada. Review harus mencerminkan tantangan sektor FAF saat ini pasca 2015 dan memprioritaskan minat area seperti kemanan pangan dan keamanan, sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, gender dan isu-isu lainnya.
Tindak lanjut : 1. Mengingat Visi dan Misi FAF ini akan menjadi pedoman kerja sama ASEAN di bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan untuk 2016-2025, maka Pusat KLN perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Ditjen-ditjen terkait untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kepentingan nasional juga dapat diakomodir dalam draft tersebut. 2. Sebagaimana arahan ASEAN SUMMIT dan AMAF terkait dengan streamlining struktur AMAF, Pusat KLN perlu meminta masukan lebih lanjut kepada Ditjen-ditjen teknis yang menjadi Focal Point pada fórum-forum dibawah AMAF, sehingga struktur yang baru nanti diharapkan dapat lebih efektif dan efisien namun tanpa menghilangkan peran atau fungsi fórumforum yang ada sebelumnya. M.
Pertemuan IMT-GT Post Summit Senior Official Meeting tanggal 12-13 Agustus 2015
Output : 1. Terkait dengan Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment, ada beberapa arahan dari para Kepala Negara IMT antara lain perlunya memperkuat Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
89
komitmen kerjasama antar instansi terkait dalam memanfaatkan forum kerjasama IMT-GT. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh working group, diantaranya: Mengidentifikasi komoditi pertanian unggulan dari masingmasing daerah untuk kerjasama pembangunan teknologi dan pertukaran ilmu pertanian. Berkerja sama dalam meningkatkan promosi dan perdagangan dibidang pertanian di area IMT-GT CIMT diharapkan dapat mengadakan pelatihan “rubber value chain” di area IMT-GT. 2. ADB menyampaikan beberapa point penting terkait dengan
Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment, diantaranya:
Perlunya strategi yang berorientasi pada riset dan teknologi, promosi investasi, pertanian ramah lingkungan, mengurangi sektor perdagangan Lemahnya proyek portofolio yang terbatas pada beberapa produk, dengan tidak memanfaatkan keragaman produk di wilayah tersebut Perlunya mengembangkan / memperluas kerjasama dalam berbagai produk lainnya seperti produk perikanan dan produk tanaman pangan lainnya. Selain itu, dibutuhkan juga fasilitasi promosi khususnya untuk mengidentifikasi hambatan administratif dalam perdagangan dan investasi di bidang pertanian pada daerah-daerah perbatasan. 3. Malaysia selaku Ketua Working Group on Agriculture, AgroBased Industry and Environment, mempresentasikan perkembangan proyek-proyek yang terdapat didalam Working Group lebih lanjut, serta menyampaikan 2 usulan proyek baru dari Indonesia, diantaranya: -
i. ii
Farmers Internship in Thailand, yang diusulkan oleh
BKPMD Bengkulu. (diperlukan diskusi lebih lanjut di WGAAE meeting dan persetujuan dari MOAC Thailand). Farmers Market Development , yang diusulkan oleh Direktorat Pemasaran Internasional, Direktorat Jenderal PPHP, Kementerian Pertanian. (Project Template akan disampaikan oleh Indonesia dalam pertemuan WGAAE mendatang untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut).
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
90
Tindak lanjut : 1. Pertemuan 22nd Senior Officials’ Meeting and 21st Ministerial Meeting akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 November 2016 di Alor Setar, Kedah, Malaysia. 2. Seluruh instansi terkait baik pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya yang bergerak dibidang pertanian diharapkan berpartisipasi aktiv dan memanfaatkan peluang Kerjasama IMT-GT untuk mewujudkan ketahanan pangan dikawasan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan. N.
Training Needs Assessment Untuk Pelatihan di Gambia, tanggal 9 – 15 Agustus 2015 di Gambia
Output : 1. Pada tanggal 9-16 Agustus 2015, Pusat KLN bersama dengan perwakilan dari Biro KTLN, Kemensetneg, Direktorat KST, Widyaiswara Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/PPMKP Ciawi-Bogor dan Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Malang telah melakukan identifikasi kebutuhan program pengembangan kapasitas (capacity building)/training need analysis, comparative study untuk desain program pelatihan Integrated Farming System (IFS) dan kunjungan ke Agricultural Rural Farmer Training Center (ARFTC) di Gambia. Tim didampingi Duta Besar RI untuk Senegal merangkap Gambia, Andradjati dan PF. Ekonomi, KBRI Dakar, Rahmat Azhar. 2. Kunjungan Tim ke Gambia memiliki makna strategis dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral antara Pemerintah R dan Pemerintah Gambia sebagaimana yang tertuang dalam
Agreed Minutes on Bilateral Cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Gambia
tahun 2014 dalam bentuk pengembangan kapasitas, khususnya di bidang pertanian. 3. TIM melakukan pertemuan dengan para pejabat Kementerian Pertanian Gambia serta berkunjung dan diskusi dengan dinas pertanian tingkat regional dan Agricultural Rural Farmers Training Center di Jenoi, Gambia.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
91
Tindak Lanjut : Beberapa point penting hasil dari kunjungan ini adalah sebagai berikut: a. Pemri akan mengirimkan tenaga ahli Indonesia (fasilitator pertanian) ke Gambia untuk melaksanakan pelatihan pertanian di Gambia yang rencananya akan dilaksanakan bulan Februari 2016 (tentatif). Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemri (Kemtan) untuk merevitalisasi ARFTC dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. b. Pemerintah Gambia menyampaikan harapannya agar perusahaan traktor Indonesia dapat membuka cabang di Gambia. Hal ini sejalan dengan rencana pembelian 500 traktor tangan oleh Pemerintah Gambia. Rencana pembelian traktor tersebut sudah dikomunikasikan KBRI Dakar kepada Pemerintah Gambia pada bulan Juli 2015 terkait informasi harga dari pihak PT Rutan Indonesia (Produksi Traktor). Total harga yang harus dibayar oleh Pemerintah Gambia sebesar USD 1.392.300 juta USD termasuk biaya angkut. c. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pertanian, Pemerintah Gambia menyampaikan kebutuhan pelatihan antara lain; penyuluhan pakan ternak, inseminasi buatan, alat mesin pertanian, persusuan dan peternakan ayam ( poultry), agriculture value chain, termasuk teknologi pengolahan hasil pertanian, manajemen kelompok tani, intensifikasi padi, sekolah lapang pertanian, penelitian dan pengembangan khususnya terkait Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan biometric. Selain itu, Gambia juga menyampaikan kebutuhan kapasitas budidaya udang (peningkatan produktifitas perikanan termasuk pembibitan (breeding) dan pengelolaan tambak). Pemerintah Gambia sangat berharap Pemerintah Indonesia dapat segera merealisasikan rencana revitalisasi ARFTC sebagai bentuk nyata dari upaya Pemerintah RI melalui YAMPI untuk menjadikan Pusat pelatihan tersebut sebagai hub pertanian di Gambia dan wilayah Afrika Barat, merupakan komitmen untuk merevitalisasi Pusat Pelatihan tersebut dan sekaligus memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
92
O.
Special SOM 36th AMAF dan Sepcial SOM 14th AMAF+3 Nay Ply Tawm tanggal 12-15 Agustus 2015 di Myanmar
Output : Pada pertemuan ini pertemuan sepakat untuk merekomendasikan beberapa dokumen untuk disahkan sebagai kebijakan oleh para Menteri pada AMAF ke-37 yang mencakup:
a. Intra-ASEAN Phytosanitary Guidelines for the importation of durian fruit and coffee bean for consumption b. List of proposed 5 MRLs for the following pesticides: i) carbosulfan in eggplants, ii) carbofuran in eggplant, iii) fipronil in basil leaves, iv) buprofezin in basil leaves, and v) buprofezin in stinking. c. ASEAN Standards for the following commodities: i) Dragon Fruit, ii) Green Mustard, iii) Spinach, iv) Water Convolvulus, v) Chinese Cabbage, and vi) Fresh Shiitake Mushroom. d. Pembentukan Expert Working Group on Organic Agriculture (EWG-OA) secara permanen e. Development of Mutual Recognition Arrangements (MRA) Framework for ASEAN Agricultural Best Practices: (i) Good Agricultural Practices, (ii) Good Animal Husbandry Practices, (iii) Good Aquaculture Practices, (iv) Organic Agriculture f. ASEAN Standard Vaccines in Foot-and-Mouth Disease vaccine for cattle and buffaloes, inactivated (revised); g. ASEAN Standard Vaccines in Foot-and-Mouth Disease vaccine for pigs, inactivated (revised); h. ASEAN Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Animal Vaccines; i. ASEAN GAHP for Broilers and Layers, Food Safety Module; (v) ASEAN GAHP Strategic Plan; j. ASEAN Rabies Elimination Strategy; k. Regional Strategic Communication Framework for ASEAN; l. Term of Reference of ASEAN Lab Directors’ Forum; m. Terms of Reference of ASEAN Ad-Hoc Veterinary Epidemiology Group. n. TOR of Climate Resilience Network, o. Regional Guidelines for Scaling-up Climate Smart Agricultural Practices.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
93
P.
The 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37th AMAF) dan 15th AMAF+3, tanggal 7-12 September 2015 di Manila Filipina
Output : Pada pertemuan ini beberapa isu yang dibahas sebagai kesepakatan bersama para Menteri di kawasan ASEAN, yakni: -
-
Penguatan Isu Sektoral dan Isu Prioritas dibawah kerangka kerjasama forum AMAF seperti: cooperation on food, cooperation on fisheries, cooperation on livestock, cooperation on forestry, joint cooperation and promotion scheme measure; Kerjasama dengan mitra dialog ASEAN Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertemuan bilateral antara RI dengan Kamboja
Tindak lanjut : 1. Terkait beberapa dokumen standard dan guidelines di bidang pangan, tanaman pangan, peternakan, kehutaan, dan perikanan yang telah mendapatkan pengesahan AMAF, dengan ini diharapkan Kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi, harmonisasi, dan implementasi dokumen tersebut dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. 2. Terkait komitmen negara anggota ASEAN untuk memastikan kecukupan pasokan pangan yang aman dan bergizi tinggi di kawasan melalui implementasi ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-FS) 2015-2020, diharapkan agar setiap national focal point (NFP) dapat segera mengidentifikasi kepentingan atau prioritasnya untuk dapat terkamodir pada dokumen Key
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
94
Performance Indicator (KPI) yang akan disusun oleh masingmasing sectora working group 3. Kementerian Pertanian telah siap dan telah mendapatkan ijin untuk menandatangani perjanjian ini dengan diterbitkannya Full Power Letter dari Menlu kepada Mentan. Selanjutnya, Pusat KLN akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan rencana penandatanganan ACCAHZ yang diusulkan Malaysia untuk dilaksanakan ditengahtengah penyelenggaraan KTT ASEAN bulan November 2015 di Malaysia, atau dilaksanakan secara sirkulasi. Q.
Tingkat Menteri Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), 8 Mei 2015, Kuala Lumpur, Malaysia
Output : 1. Pertemuan dipimpin oleh Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia dihadiri pula oleh Petipong Pungbun Na Ayudhya, Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Ouk Rabun, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja, Cao Duc Phat, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Sri Lanka, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Indonesia, dan pejabat senior dari India, Filipina, dan Papua Nugini kecuali Singapura dan Cina. 2. Sebelum Pertemuan Tingkat Menteri, dilaksanakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (Executive Committee) ke-44 ANRPC tanggal 7 Mei 2015. Delegasi RI terdiri dari Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya-Kementerian Perdagangan, Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Pemasaran InternasionalKementerian Pertanian dan wakil dari Ditjen KPI-Kementerian Perdagangan. 3. Para Menteri menyoroti masih rendahnya harga karet alam yang cenderung menurun sepanjang tahun 2014 dan diperkirakan akan tetap rendah di tahun 2015. Rendahnya harga yang berada dibawah biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani. Untuk itu, perhatian utama ditujukan pada upaya bersama 11 negara anggota ANRPC untuk menyeimbangkan supply-demand karet alam karena surplus produksi terhadap permintaan merupakan hal utama tertekannya harga.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
95
4. Berdasarkan estimasi ANRPC, produksi negara anggota ANRPC di tahun 2015 akan naik sebesar 3.7% disbanding tahun 2014 menjadi 11.37% ton (share produksi negara ANRPC terhadap produksi global adalah 89%). Perkiraan besaran produksi global tahun 2015 adalah 12.769 juta ton sedangkan konsumsi global adalah 12.758 juta ton sehingga terdapat surplus pasokan sebesar 11 ribu ton. 5. Indonesia menyampaikan rencana peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan dapat menyerap karet alam sebanyak 100 ribu ton per tahun melalui proyek infrastruktur Pemerintah yang dibiayai oleh APBN. 6. Para Menteri sepakat agar dibentuk Expert Group untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut yang akan dibahas pada Pertemuan Tahunan ANRPC mendatang. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan supply-demand agar harga dapat berada pada tingkat yang remuneratif bagi petani dan wajar bagi industri. 7. Pertemuan menyepakati agar dapat dijajaki kemungkinan dibentuknya common platform untuk perdagangan karet alam yang menghubungkan sistem perdagangan karet alam yang telah ada di negara anggota ANRPC. 8. Peran ANRPC sebagai sumber data statistic karet alam akan diperkuat. Negara anggota diminta untuk memastikan transparansi dan akurasi data yang dilaporkan kepada Sekretariat ANRPC. Hal ini ditujukan agar ANRPC menjadi lembaga internasional yang kredibel. 9. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dipandang penting dalam menguatkan ANRPC sebagai organisasi internasional sehingga sektor swasta akan diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ANRPC. 10. ANRPC akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan International Rubber Research and Development Board (IRRDB) untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian di bidang karet alam. Negara anggota diminta untuk mengajukan bidang-bidang penelitian yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. 11. Pertemuan Executive Committee and Assembly berikutnya akan dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja, tanggal 19-23 Oktober 2015. Kamboja mengundang Myanmar dan Laos untuk turut hadir.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
96
Tindak Lanjut : a. Perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Indonesia di bidang karet alam. b. Perlu menyusun rencana jangka panjang dan pendek agar produksi karet alam Indonesia dapat dimanfaatkan dan terserap oleh pasar secara optimal. c. Guna dapat meningkatkan validitas data statistik karet alam Indonesia dan melaporkan kepada Sekretariat ANRPC secara teratur, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara pemerintah dan swasta secara berkala. R.
The 6th Roundtable Meeting on ASEAN Plus Three Food Security and The Study Tour on Modem Agriculture tanggal 19-20 September 2015 di China.
Output : 1. Pertemuan ini merupakan ajang bertukar informasi anatara negara-negara ASEAN dan 3 mitra dialognya yaitu Tiongkok, Jepang dan Korea dalam membahas isu ketersediaan pangan, pencapaian ketahanan pangan; penanganan logistik/ penyimpangan bahan pangan; dan kerja sama ASEAN-China dalam bidang ketahanan pangan; 2. Pada Sesi Country Experience, Tiongkok menyampaikan bahwa Ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah. Sejak 10 ribu tahun yang lalu lumbung telah digunakan di Tiongkok dengan kekuasaan penggunaan secara terpusat di peradaban di Tiongkok Kuno dan Mesir Kuno. Mereka melepaskan suplai pangan di saat terjadinya kelaparan. Namun ketahanan pangan hanya dipahami pada tingkat nasional, dengan definisi bahwa negara akan aman secara pangan jika produksi pangan meningkat untuk memenuhi jumlah permintaan dan kestabilan harga; 3. Sementara Indonesia mempresentasikan mengenai penanganan kehilangan hasil panen padi di Indonesia, diantaranya dengan: menggunakan prinsip “Good Handling Practices”, yaitu penanganan pasca panen dengan penerapan teknologi; peningkatan kemampuan dan keterampilan petani; Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
97
teknologi berbasis spesifik pemberdayaan kelompok tani.
lokasi;
pembentukan
dan
Tindak lanjut : Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti mengatasi kurangnya persediaan pangan, diantaranya:
untuk
a. mengurangi perbaikan infrastruktur pertanian di daerah tadah hujan saat ini; b. meminimalkan food losses dan memaksimalkan diversifikasi produksi pangan dan masalah pasca panen; c. mengadakan kerjasama antara Negara anggota ASEAN, seperti melakukan ekspor, pertukaran petani, dan lain-lain. S.
Pertemuan APEC High Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology (HLPDAB), Agriculture Technical Cooperation Working Group (ATCWG), Policy Partnership on Food Security and High Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy, tanggal 29 September – 6 Oktober 2015 di Filipina.
Output : 1. Rangkaian pertemuan APEC Food Security Week terdiri dari pertemuan: (1) Agricultural Technical Working Group (ATCWG) tanggal 28-29 September 2015,; (2) High Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology (HLPDAB) tanggal 30 September1 Oktober; (3) APEC Policy Partnership on Food Security Meeting tanggal 2-3 Oktober 2015; dan (4) High Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy (HLPDFSBE) tanggal 4-6 Oktober 2015 telah dilaksanakan di Iloilo Convention Centre, Iloilo City, Filipina 2. The APEC Plenary-Policy Partnership on Food Security (PPFS) Meetingtelah diselenggarakan di Iloilo Convention Center, yang dipimpin oleh Atty. Asis G.Perez, selaku Chair PPFS 2015. Chair didampingi oleh para Vice chairs dari ABAC, RRT, dan Peru, APEC Vice SOM Chair serta perwakilan dari Ocean and Fisheries Working Group (OFWG), Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG), United Nation Economic Social Economic and Social Commision for Asia and Pasific (UN-ESCAP).
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
98
3. Delegasi RI dipimpin oleh Dr. Tjuk Eko Hari Basuki, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dengan anggota Delri terdiri dari perwakilan dari Dit. KIK Aspasaf,Kemlu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kemtan. Pertemuan dihadiri oleh 16 dari 21 ekonomi kecuali Brunei Darussalam, Malaysia, dan Mexico. 4. Pertemuan membahas isu keberlanjutan topik diskusi PPFS, sempat didiskusikan mengenai kemungkinan pengusulan Chair Multiyear atau keberlanjutan membership PPFS. Selain daripada itu terdapat usulan mengenai perlunya kreativitas PPFS dalam menarik swasta, misalnya dengan dialog yang lebih terbuka antar mereka, dalam rangka mencari kesamaan dasar maupun kepentingan untuk pencapaian ketahanan pangan. Belum ada keputusan mengenai bagaimana pelaksanaan di masa mendatang sehingga untuk tahun depan host dan chair adalah Peru. 5. Mengingat pentingnya kontribusi seluruh stakeholders (pemerintah, swasta dan petani) dalam penyusunan APEC Food System, pertemuan juga membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menarik minat seluruh stakeholders terutama swasta untuk secara berkelanjutan menghadiri pertemuan APEC. Beberapa perwakilan swasta menyampaikan pentingnya pemilihan fokus pembahasan pertemuan, sehinga pihak swasta yang berkepentingan menjadi tertarik untuk bergabung dalam pembahasan tersebut. Pertemuan mengangkat masalah pemberian insentif atau sejenisnya bagi pihak swasta atau petani, pentingnya pemberian training yang langsung bermanfaat bagi para petani/nelayan, dalam pencapaian ketahanan pangan. 6. Jadwal pertemuan APEC terkait ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada keketuaan Peru tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Senior Official Meeting 2 (SOM2) (5-8 Mei, Arequipa), terdiri dari pertemuan: - Policy Partnership on Food Security Meeting (PPFS) - Ocean and Fisheries Working Group Meeting (OFWG) , - Pertemuan dalam rangka persiapan Ministerial Meeting on Food Security. b. Food Security week tanggal 19-27 September 2016 di Piura, terdiri dari:
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
99
-
High Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology (HLPDAB), Agriculture Technical Cooperation Working Group (ATCWG), Policy Partnership on Food Security Meeting (PPFS), Ocean and Fisheries Working Group Meeting (OFWG), The 4th Ministerial Meeting on Food Security (MMFS)
Tindak lanjut : 1. Dari hasil draft masukan PPFS untuk Leader’s statement tersebut diatas, Indonesia mengusulkan agar dapat melakukan konsultasi dengan pusat terkait paragraph: “[We call on APEC economies to take necessary steps to ratify
the WTO Trade Facilitation Agreement in due time, noting that this would make an important contribution to economic growth, which enhances food security. In addition, we shall push for early resolution of the public stockholding issue in the WTO.]”
2. Dalam penyusunan Statement tersebut, Indonesia merupakan Chair bersama dengan Singapura pada WG 2 dan dalam pertemuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan peran dan nasib petani kecii sebagai penghasil dari 70% pangan dunia (sementara swasta menghasilkan 30% pangan dunia), juga termasuk tentang perikanan. T.
Pertemuan The 6th COMCEC Agriculture WG, tanggal 8 Oktober 2015 di Ankara Turki
Output : 1. Dalam studi COMCEC, beberapa rekomendasi mempromosikan rantai nilai produk pertanian, yaitu:
untuk
a. kerangka institusi dan kebijakan publik: (a) Peningkatan komitmen politik dan kebijakan public; (b) Meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan; (c) Varietas tanaman yang lebih baik dengan lebih nilai tambah; (d) Varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi local; (e) Pengembangan industri pengolahan; b. standardisasi; (f) Mengadopsi standar kualitas dan menerapkan kontrol kualitas; (g) Mengidentifikasi peluang Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
100
pasar untuk memenuhi standar; (h) Bekerja menuju transparansi dan traceability; (i) Berkolaborasi dengan upaya standarisasi yang relevan; c. logistik dan infrastruktur; (j) Menutup kesenjangan infrastruktur; (k) Mempromosikan PPP untuk pembangunan infrastruktur; (l) Mengatur pendukung rantai; d.
Aktor rantai nilai dan kepemerintahan; (m) Mengembangkan pertanian rakyat; (n) Menghubungkan rantai nilai formal dan informal untuk kepentingan kedua; dan
e. perdagangan: (o) memfasilitasi perdagangan; (p) Mengejar integrasi regional. 2. Dalam pembahasan policy options for promoting agricultural value chains in the Member Countries , pertemuan menyepakati 3 saran kebijakan dengan 2 (dua) instrument utama untuk mempromosikan rantai nilai pertanian. Saran kebijakan tersebut yaitu: (a) Mengadopsi / mengembangkan standar kualitas dan menerapkan kontrol kualitas, dan mengidentifikasi peluang pasar untuk memenuhi standar; (b) Meningkatkan transportasi dan fasilitas penyimpanan untuk mempromosikan pembangunan rantai nilai di Negara Anggota; (c) Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk pertanian. Instrumen tersebut yaitu: (i) COMCEC Agriculture Working Group, (ii) COMCEC Project Funding. Saran kebijakan ini akan disampaikan pada Pertemuan COMCEC Ministerial Session mendatang.
Tindak lanjut : 1. Tema Pertemuan ke-7, 8, dan 9 COMCEC Working Group on Agriculture selanjutnya adalah: “Reducing On-farm Losses in OIC Member States”, “Reducing post harvest losses”, dan “Reducing food waste losses”. 2. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengambil manfaat dari pengalaman Turki dalam hal meningkatkan rantai nilai produk-produk pertaniannya, dimana Turki berhasil membina dan meningkatkan kesejahteraan petani kecilnya.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
101
U.
BIMP-EAGA 3rd Agribusiness Cluster, Oktober 2015 di Langkawi Malaysia
tanggal
12-14
Output : Pada sesi pembahasan Working Group on Agro-industry, beberapa poin yang perlu menjadi perhatian Indonesia, yaitu: i.
JV on Hybrid Rice Seeds Production. Indonesia menginformasikan perkembangan realisasi distribusi benih padi hibrida tahun 2014, sebesar 117.237 hektar (144%) dari target di wilayah Indonesia-EAGA sebesar 81.000 hektar. Untuk tahun 2015, target distribusi benih sebesar 16.000 hektar di wilayah Indonesia-EAGA. Kemudian, SHS menginformasikan bahwa saat ini produksi benih hibrida yang dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan seluas 200 hektar. Indonesia akan mengekspor benih hibrida F1 ke Filipina sebesar 500 Ton. Namun, kerjasama B-to-B antara SL Agritech Philippines dan SHS terkendala isu perkarantinaan. SHS menyarankan agar pertemuan mendatang mengundang perwakilan karantina untuk mendiskusikan proses “pre-shipment inspection”.
ii Hybrid Corn Indonesia menginformasikan bahwa PT AHSTI telah melakukan perluasan penanaman jagung seluas 10,000 hektar di Kalimantan Tengah. iii. BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair and Business Leaders
Conference.
Terkait dengan kegiatan BIMP-EAGA dan IMT-GT Trade Fair ke-2, Oktober 2014 di Davao, Filipina, Indonesia melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 19 lembaga/perusahaan dengan jumlah total transaksi sebesar USD 991.034 (Direct Order USD 204.590, Contract USD 779.000, Sample USD 7.444). Kemudian, telah terjadi penjajakan kerjasama antara Filipina dan Coklat Chocodot dan ABBA untuk membuka outlet Chocodot di Davao City, Filipina. Selain itu, penjajakan kerjasama antara pengusaha Malaysia untuk produk gula Areniss. Terkait dengan kegiatan BIMP-EAGA dan IMT-GT Trade Expo ke-3, tahun 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia mempresentasikan persiapan: (i) tentatif waktu pelaksanaan Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
102
adalah bulan Oktober atau November 2016; (ii) tentatif tempat kegiatan yaitu Celebes Convention Centre; (iii) jumlah target booth sebanyak 300 booth, dan masing-masing negara diharapkan berpartisipasi minimal 50 booth. Tema yang akan diangkat adalah “Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Basket”. Terkait hal ini, Filipina sangat antusias, dan meminta Indonesia untuk segera menyediakan informasi detail terkait lay-out dan desain, harga sewa booth, kepastian waktu kegiatan, prosedur logistik, dan regulasi perkarantinaan. Diinformasikan pula bahwa SL Agritech akan membawa 1 Ton beras premium dari Filipina untuk ditawarkan dalam trade expo tersebut.
Tindak lanjut : 1. Terkait keketuaan Cluster Agribisnis periode 2016-2018, Brunei Darussalam akan menjadi Chair Cluster Agribisnis dan Indonesia sebagai vice-chairman. Pertemuan BIMP-EAGA
Cluster Agribisnis Darussalam.
ke-4
akan
dilaksanakan
di
Brunei
2. Menanggapi permintaan Filipina, Kemenko Perekonomian
selaku Ketua Seknas KESR Indonesia sekaligus koordinator penyelenggaraan rangkaian pertemuan The 3rd BIMP-EAGA
and IMT-GT Trade Expo, Business Conference, and Business Matching diharapkan dapat segera merespon hal ini dan
mengkoordinir seluruh pihak yang terlibat. 3. Seluruh pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya yang bergerak dibidang pertanian sudah selayaknya berpartisipasi aktif dan memanfaatkan peluang Kerjasama BIMP-EAGA untuk mewujudkan ketahanan pangan dikawasan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan. V.
The 8th IMT-GT WGAAE tanggal 15-16 Oktober 2015 di Langkawi Malaysia.
Output : Pertemuan mendiskusikan proyek-proyek menyepakati beberapa hal sebagai berikut: Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
WGAAE,
dan 103
1. Proyek yang telah selesai dilaksanakan tahun 2014-2015, yaitu: (i) fisheries conference and partnership arrangement in the IMT-GT; (ii) Malaysia Agriculture, Horticulture, dan Agrotourism 2014. 2. Proyek yang masuk dalam Rolling Pipeline 2015-2016, yaitu: (i) IMT-GT Network for Animal Production and Biotechnology – Development of Livestock and Beef cattle; (ii) IMT-GT Cooperation on Oil Palm and Palm Oil Development; (iii) Malaysia International Seafood Exposition (MISE) 2016; (iv) Potential reverse investment of Malaysia and Aceh Province , Indonesia; (v) Green Cities; (vi) The 3rd BIMP-EAGA and IMT-
GT Trade Expo, and Business Conference.
3. Proyek yang akan masuk agenda pasca 2016 (2017-2021), yaitu: (i) development of agro-eco-friendly agriculture through adoption of appropriate technologies; (ii) Development of Surath Red Goat; (iii) Development of Livestock and Beef cattle; (iv) investment on tuna fish in West Sumatera Province; (v) internship of young farmers from Bengkulu, Province to
Thailand; (vi) capacity building for aquatic animal quarantine control, inspection, and twinning laboratories.
4. Seluruh proponen proyek diharapkan dapat menuangkan kembali usulan proposal proyeknya kedalam format proyek yang diadopsi di IMT-GT, dan diharapkan dapat disampaikan kepada CIMT selambatnya 1 (satu) minggu setelah pertemuan ini.
Tindak lanjut : 1. Menanggapi permintaan Filipina, Kemenko Perekonomian selaku Ketua Seknas KESR Indonesia sekaligus koordinator penyelenggaraan rangkaian pertemuan The 3rd BIMP-EAGA
and IMT-GT Trade Expo, Business Conference, and Business Matching diharapkan dapat segera merespon hal ini dan
mengkoordinir seluruh pihak yang terlibat. 2. Seluruh pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya yang bergerak dibidang pertanian sudah selayaknya berpartisipasi aktif dan memanfaatkan peluang Kerjasama IMT-GT untuk mewujudkan ketahanan pangan dikawasan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
104
W.
The 56th WSM APO tanggal 19-22 Oktober 2015 di Singapore.
Output : 1. Beberapa proyek-proyek sektor pertanian yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016, yaitu:
akan
(Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public-Private Sector Partnerships in Developing Competitive Agribusinesses ) b) 16-AG-06-GE-TRC-B (Training Course for Women on Productivity Tools and Techniques for Improving Productivity of Micro and Small Agrofood-processing Business) dengan durasi waktu pelaksanaan 5 hari dengan alokasi anggaran sebesar USD 62,900 dan share APO USD a)
c)
15-AG-01-GE-CON-A
47,200. Alokasi anggaran yang perlu disiapkan oleh tuan rumah sebesar USD 15,700. 16-AG-21-GE-TRC-B (Training Course on Value Chain and Financial Viability Analysis of Agro-processing Enterprises), durasi waktu pelaksanaan 5 hari dengan alokasi anggaran sebesar USD 62,900 dan share APO USD 47,200. Alokasi anggaran yang perlu disiapkan oleh tuan rumah sebesar USD 15,700.
Ketiga proyek ini disepakati pada WSM ke-53 tahun 2013 di Fiji, dan akan dikoordinir oleh Ditjen PPHP. Namun, mengingat tupoksi Ditjen PPHP yang telah mengalami perubahan, maka perlu kepastian dan penunjukan unit pelaksana kegiatan ini. 2. Beberapa proyek yang disepakati akan dilaksanakan tahun 2017 di Indonesia, terkait bidang pertanian, yaitu: a) 17-AG-20-GE-WSP-B (Workshop on Emerging Roles of Producers Association and Farmers' Cooperatives ), durasi waktu 5 hari, dengan alokasi anggaran sebesar USD 69,000 dan share APO USD 53,300. Alokasi anggaran yang perlu disiapkan oleh tuan rumah sebesar USD 15,700. 17-AG-34-GE-WSP-A (Workshop on Revitalization of Rural
Communities Through Productivity Improvement Initiatives), durasi waktu 5 hari, dengan alokasi anggaran sebesar USD 62,900 dan share APO USD 47,200. Alokasi
anggaran yang perlu disiapkan oleh tuan rumah sebesar USD 15,700. 105
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
3. Beberapa proyek yang disepakati akan dilaksanakan tahun 2018 di Indonesia, terkait bidang pertanian, yaitu: a) 18-AG-13-GE-CON-A Asian Food and Agribusiness Conference: The Food Industry of the Future , durasi waktu 4 hari, dengan alokasi anggaran sebesar USD USD 123,300 dan share APO USD 109,200. b) 18-AG-28-GE-TRC-A Training Course on Global Food Safety Initiatives, durasi waktu 5 hari, dengan alokasi anggaran sebesar USD 62,700 dan share APO USD 47,000. Alokasi anggaran yang perlu disiapkan oleh tuan rumah sebesar USD 15,700. 4. Indonesia akan menjadi tuan rumah Governing Body Meeting ke-58 yang akan diselenggarakan di tahun 2016. Sementara itu, WSM of NPOs ke 57 akan diselenggarakan pada tahun yang sama di Malaysia.
Tindak lanjut :
Pusat KLN akan melaksanakan rapat dengan mengundang Eselon I terkait untuk membahas persiapan-persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
X.
Focus Group Discussion Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Tingkat Regional (IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA, SIJORI, dan AIDA), tanggal 16 Nopember 2015 di Kementerian PUPR
Output : Beberapa profil infrastruktur PUPR terkait yaitu sebagai berikut: Jalan Tol Trans Sumatera, Menghubungkan 8 bandara, 6 pelabuhan internasional serta renacana pengembangan industri, terkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan Jalan Tol Trans Jawa. Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi (MKTT). Dengan jadwal konstruksi sebagai berikut: Tj. Morawa-PerbarakanKualanamu (Sampai Juni ‘15), Perbarakan-Lubuk Pakam (Sept ‘15 - Feb 17), Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (Sept ‘15 - Agust ’17). Jalan Tol Manado-Bitung. Menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara (Manado dan Bitung) sepanjang 39 KM (Seksi I
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
106
14 km; Seksi II 25 km). Jalan akses utama ke KEK Bitung dan pelabuhan hub internasional Bitung yang akan dibangun.
Kebijakan, Program dan Rencana di Daerah dalam Mendukung Kerjasama Regional IMT-GT Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh menyampaikan paparan mengenai beberapa progress yang telah dicapai selama inisiasi baru disetujui pada tanggal 28 April 2015 dalam event 9th IMT-GT Summit di Langkawi, Malaysia. Adapun 3 (tiga) inisiasi baru tersebut adalah: 1. Konektivitas Udara: 2. Konektivitas Laut: Ranong3. Potential Reverse Investment: trading produk pertanian, trading produk perikanan, pendirian pabrik pakan ternak, pendirian Malaysia Agrobazaar di Banda Aceh. Untuk pendirian pabrik pakan ternak, lokasi telah diidentifikasi, dua bangunan/toko telah dibangun di Banda Aceh nantinya akan menggunakan jalur pelayaran reguler dari Pelabuhan Krueng Geukueh Pelabuhan Malahayati ke Malaysia. untuk Agrobazaar di Aceh telah dilakukan penandatanganan MoU Antara NAFAS, FAMA, NEKMAT Malaysia dengan Pemerintah Aceh, nilai perdagangan mencapai RM 769.752 (ekspor: kubis, wortel, kentang dari Aceh ke Malaysia).
Perkembangan Kerjasama Regional dan Peningkatan Ekonomi Indonesia Materi disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Beliau menjelaskan bahwa nilai perdagangan di kawasan BIMP-EAGA selama periode tahun 2009 sampai 2013 meningkat sebesar 70% yaitu dari 97 Juta USD menjadi 166 Juta USD. Jumlah kunjungan wisman juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (sebesar 60%). Pada IMT-GT, total perdaganganpun menunjukkan peningkatan, mencapai US$ 491 Juta pada 2012. Selain itu, Beliau juga menerangkan mengenai beberapa usulan program yang akan masuk dalam IMT-GT, yaitu sebagai berikut: Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
107
1. Konektivitas: Pelabuhan: Tj. Api-Api, Kuala Tanjung, Belawan, Batu Ampar, Tanjung Sauh, Malahayati, Sabang. Bandara: Sabang, Sultan Iskandar Muda. Jalur KA: Bandar Tinggi – Kuala Tanjung; Tanjung Enim – Tanjung Api-Api; Spoor Simpang – Sei Mangke. 2. Pertanian: Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Perikanan. 3. Pariwisata: Pengembangan pariwisata bahari dan Pariwisata berbasis masyarakat lokal. 4. Produk dan Jasa Halal: Pengakuan Sertifikasi Halal di semua negara anggota dan Laboratorium Halal. 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kerjasama antar sekolah kejuruan, Saling pengakuan tenaga kerja terampil, Pengembangan Science Park dan Techno Park. 6. Perdagangan dan Investasi: Misi dagang, Plaza IMT-GT, Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk BIMP-EAGA, Usulan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIPs) Generasi ke-2: 1. Jalan dan Jembatan: Pembangunan Rel Kereta Api di Sulawesi dan Kalimantan, Jalan Tanjung Selor – Malaysia, Trans Papua. 2. Pelabuhan/Bandara: Pelabuhan Miangas dan Bandara Palu. 3. Energi: Jaringan Listrik Kalimantan Utara – Sabah dan Jaringan Listrik Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur. 4. Fasilitas CIQS: Fasilitas CIQS di Miangas.
Tindak lanjut : Potensi kerjasama ini sangat besar dengan perkembangan yang cukup signifikan, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Partisipasi sektor swasta sebagai penggerak utama dirasakan masih kurang, sehingga perlu penguatan.
Y.
e-Learning on Business Excellence for the Public Sector, tanggal 1-4 Desember 2015 di Universitas Indonesia.
Output : 1. Kegiatan e-Learning ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Sekretariat APO di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para peserta yang dilaksanakan melalui teleLaporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
108
conference dengan 6 negara anggota secara serentak, yaitu: 2.
3.
4. 5.
Fiji, Filipina, Kamboja, Mongolia, Pakistan, Singapura, Viet Nam dan Indonesia; Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai Business Excellence, diantaranya yaitu: perlunya dukungan dan keterlibatan seluruh karyawan; adanya komunikasi ke Publik; keterlibatan stakeholder; terjalinnya kerjasama dengan pihak Pemerintah; perlunya evaluasi dan umpan balik demi kemajuan perusahaan. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan pada Baldrige Excellence adalah: fokus pada tantangan strategis; analisis kebijakan; rencana jangka panjang dan strategi jangka pendek, rencana aksi dan tujuan jangka panjang dalam pembangunan – infrastruktur; dan prioritas anggaran. Business Excellence dan Baldrige Excellence dapat diterapkan pada lembaga Pemerintah atau Kementerian Site Visit ke BPJS Ketenagakerjaan.
Tindak Lanjut :
Kementerian Tenaga Kerja dan APO Sekretariat mengharapkan agar para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dapat berlanjut mengikuti program-program APO secara berkesinambungan
4.3. COURTESSY JENDERAL
CALL
/
PERTEMUAN
DENGAN
SEKRETARIS
A. Pertemuan Tim World Economic Forum (WEF) dengan
Sekretaris Jenderal tanggal 12 Pebruari 2015 di Jakarta
Output : 1. Pertemuan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan wakil World Economic Forum (WEF) dilaksanakan di Jakarta disela-sela Jakarta Food Security Summit. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Indonesia menajdi tuan rumah pelaksanaan rangakain pertemuan World Economic Forum on East Asia (WEFEA) 2015. Disela-sela pertemuan tersebut juga akan dilaksanakan pertemuan ke-2 Grow Asia Forum. 2. Pertemuan Grow Asia ini akan meresmikan pembentukan ”Grow Asia Partnership”, yang merupakan inisiasi kerjasama Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
109
yang diajukan WEF kepada ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama Regional Public–Private Partnership (PPP) dalam mendukung pelaksanaan inisiasi ketahanan pangan dan pertanian di wilayah ASEAN. 3. Pada pertemuan ini pihak WEF menyampaikan permintaan dukungan dari kementerian Pertanian untuk pelaksanaan pertemuan Grow Asia ini. Segala bentuk persiapan logistik dan keuangan akan menjadi tanggung jawab pihak WEF dan Panitia Nasional, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Pertanian dalam hal ini diharapkan dukungannya dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan turut mengundang Menteri-menteri Pertanian negaranegara ASEAN untuk mengikuti pertemuan ini. Lebih lanjut, pihak WEF juga mengundang Bapak Menteri untuk membuka dan memberikan pidato pada pembukaan acara tersebut.
Tindak lanjut : 1. Pusat KLN perlu melakukan koordinasi koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan dan juga WEF terkait kehadiran Bapak Menteri pada pertemuan tersebut. 2. Menyiapkan konsep pidato Bapak Menteri, beserta delegasi pendampingnya. 3. Mengingat pertemuan ini merupakan pertemuan terbatas, maka Pusat KLN perlu melakukan koordinasi lebih lanjut terkait komposisi delegasi yang akan hadir pada pertemuan tersebut. 4. Pusat KLN akan melaksanakan rapat melakukan lebih lanjut dengan pihak PISAgro selaku proyek Indonesia dengan WEF , serta Ditjen terkait untuk butir wicara Bapak Menteri dan bahan Delegasi khususnya pada Breakout Session Indonesia
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
koordinasi kerjasama menyusun Indonesia
110
4.4. PENYELENGGARAAN WORKSHOP / SEMINAR / SOSIALISASI A.
Workshop Dukungan Swasembada Pangan Pangan Melalui Forum Internasional KERS dan D8, tanggal 10-12 Maret 2015
Output : 1. Terkait masalah perdagangan pertanian, Indonesia masih memiliki instrumen penting yang dapat dijadikan sebagai pengendali arus perdagangan yaitu SPS dan Codex. Leverage of arrangement instrument ini di lapangan perlu diperhatikan agar sesuai dengan kepentingan Indonesia. Beliau mengharapkan agar SKPD terkait memberikan masukan terkait alternatif produk-produk pertanian untuk diolah dan diekspor, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Dalam kaitannya mendukung upaya pencapaian swasembada pangan, pemanfaatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) seperti BIMP-EAGA dan IMT-GT dapat mendukung hal ini terutama dalam proses akselerasi pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara inisiatif dengan strategi pembangunan di daerah agar dapat memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut secara maksimal. Kemudian, ownership pemerintah daerah terhadap proyek-proyek KESR perlu ditingkatkan terutama yang mendukung program swasembada pangan, serta perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan swasta setempat. 3. Adanya keinginan dan masukan dari daerah agar Kementerian Pertanian sebagai focal point bidang pertanian forum KESR dan D-8 secara aktif dan kontinyu melakukan diseminasi atau sosialisasi hasil-hasil pertemuan agar pihak daerah mengetahui dan memahami perkembangan kerjasama dan dapat memanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah, khususnya dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan. 4. Perwakilan pemerintah daerah yang hadir sebagai nara sumber menyampaikan kesiapan daerahnya untuk mendukung swasembada padi dan jagung (Sulawesi Selatan) dan swasembada daging sapi (Sumatera Barat). Perwakilan swasta yang menjadi nara sumber dalam pertemuan ini juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada produk Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
111
unggas cukup lama namun perlu kewaspadaan karena saat ini pihak Brazil dengan AS masih terus berusaha menekan Indonesia untuk membuka pasar melalui forum WTO.
Tindak lanjut : Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerjasama ini secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan nasional secara umum. B.
Sosialisasi PCM COMCEC, tanggal 8- 9 April 2015 di Jakarta
Output : 1
Partisipasi aktif Indonesia di OKI dimulai pada dekade 1990an. Penekanan kerjasama Indonesia di OKI adalah pada pentingnya pemberdayaan kapasitas negara-negara OKI dalam memelihara perdamaian dan keamanannya serta dalam pemberantasan kemiskinan serta percepatan pembangunan.
2. COMCEC merupakan salah satu standing committee di bawah OKI. Selain COMCEC, OKI memiliki 4 standing committee yaitu Al Quds Committee, COMIAC (standing committee for Information and Cultural Affairs), COMCEC (standing committee for economic and commercial cooperation), dan COMSTECH (standing committee for scientific and technical cooperation). Dalam visinya membangun umat muslim yang sejahtera berdasarkan solidaritas, kemerdekaan, dan pemerintahan yang baik, COMCEC memiliki beberapa strategi yang dijabarkan melalui Working Group dan Project Cycle Management (PCM). 3. Salah satu Working Group yang terkait dengan bidang pertanian serta kelautan dan perikanan adalah WG on Agriculture. Arah dari COMCEC Strategy dalam WG ini ditekankan pada tema pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan, meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), penguatan sistem statistik, fasilitasi akses pasar bagi petani/nelayan kecil, penguatan kelembagaan petani/nelayan, promosi teknologi pertanian/perikanan modern, pengembangan model finansial untuk promosi rantai nilai, promosi akses pasar internasional. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
112
4. Skema pembiayaan PCM COMCEC OIC bersifat baru. Skema ini baru diperkenalkan tahun 2014 yang lalu. Skema yang bersifat grant ini hendaknya dapat dimanfaatkan dalam upaya mendukung pencapaian swasembada pangan. Kementan : proposal BPPSDMP lolos untuk tahun 2015.
Tindak lanjut : 1. Sosialisasi PCM COMCEC OIC Bidang Pertanian perlu dilakukan kembali di skala yang lebih luas. 2. Dengan bantuan PCM COMCEC OIC Bidang pertanian, diharapkan dapat membuka peluang untuk mempromosikan tenaga ahli Indonesia sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan- Selatan.
C.
APO Workshop on Knowledge Management Empowering the International Cooperation in Agriculture and Fisheries Sector, tanggal 4-6 Mei 2015 di Lembang Bandung
Output : Workshop membahas topik yaitu: a. Pemahaman mengenai dasar Knowledge Management dan mengidentifikasi hal-hal kritis yang mungkin terjadi dalam suatu institusi dan bagaimana membuat kerangka kerja berbasis Knowledge Management berdasarkan visi, misi, dan tujuan institusi; b. Peran inovasi Knowledge Management dalam perekonomian saat ini dan pemahaman Knowledge Management di sektor Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
113
pertanian dan perikanan, khususnya memperkuat kerjasama luar negeri;
dalam
rangka
pendekatan kerangka kerja APO Knowledge Management di sektor pertanian dan kelautan dan perikanan, yang memfokuskan kepada 4D (Discover, Design, Develop, dan Deploy);
c. Penerapan
d. Studi kasus knowledge management di sektor publik, pengenalan teknik, dan perangkat dalam menerapkan Knowledge Management, dan pemahaman dalam menghadapi tantangan dalam penerapan Knowledge Management;
Tindak lanjut : 1. Rencana aksi dan jadwal untuk mengaplikasikan rencana program Knowledge Management di institusi masing-masing. 2. Diharapkan Workshop ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta dalam memanfaatkan pendekatan Knowledge Management untuk memperkuat kerja sama luar negeri bidang pertanian dan perikanan. D.
Sosialisasi Kerjasama Selatan-Selatan, tanggal 25 Agustus 2015 di Jakarta.
Output :
Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 di Gedung PIA, Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan instansi terkait antara lain yaitu Kemenlu, Kemenkeu, Bappenas, direktorat teknis lingkup Kemtan, Balai-balai Pelatihan Pertanian, dan STPP.
Sosialisasi diisi dengan presentasi materi yang dibawakan oleh narasumber sebagai berikut: 1. Prioritas KSS Indonesia 2016 oleh Ibu Rumondang Sumartiani, Kemenlu, 2. Perkembangan kegiatan pelatihan internasional s.d. 2015 & rencana kegiatan pelatihan internasional dalam rangka KSS oleh Bpk. Surachman Suwardi, Kepala Puslatan-Kementan, 3. Peningkatan KSST dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian oleh Ibu Thelma, Biro Perencanaan SetjenKementan,
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
114
4. Peningkatan peran Indonesia dalam KSST melalui pemberian hibah oleh Bpk. Kristiyanto, Pusat Kebijakan Regional & Bilateral, BKF-Kemkeu. Dari hasil pemaparan dan diskusi beberapa hal yang menjadi isu utama diantaranya sebagai berikut: 1. Tercatat total bantuan kerja sama teknik yang telah diberikan Indonesia kepada negara-negara sahabat periode tahun 20122014 berjumlah 135 program kegiatan dengan 2330 orang peserta yang berasal dari negara-negara Asia dan Pasifik, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Per Desember 2014, Kemlu telah menerima 303 permintaan bantuan teknik dari 42 negara. 2. Pemetaan prioritas pemberian bantuan teknik didasarkan kepada prioritas politik, ekonomi dan sosial budaya. Komitmen Indonesia dalam pemberian bantuan kepada sejumlah negara tercatat sebagai berikut: a). Palestina sebesar 1.5 juta USD, b). Timor Leste sebesar 6 juta USD dan c). Pasifik Selatan/ MSG sebesar 20 juta USD. 3. Dalam periode tahun 2003-2014, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan dalam bentuk alsintan, tenaga ahli, dan pelatihan internasional. Secara detail, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa selama tahun 1980-2014, telah dilaksanakan 170 diklat internasional, pemagangan, workshop/studi banding yang melibatkan lebih dari 2,400 orang. Selain itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 35 misi pengiriman tenaga ahli dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui KSS. Tahun ini Kementerian Pertanian telah melaksanakan 7 pelatihan internasional yang dilaksanakan di balai-balai unggulan Kementerian Pertanian. 4. Selain daripada itu juga dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelatihan “Improving the income of small and medium scale
farmers in OIC member states through Integrated Farming Systems” pada tanggal 31 Agustus- September 2015 di BBPP
Batu Malang. Kegiatan ini merupakan hibah dari forum Organisation of Islamic Cooperation (OIC) /Organisasi Kerjasama negara-negara Islam (OKI) melalui skema Project Cycle Management (PCM) – COMCEC. Peserta pelatihan berasal dari Mesir, Sudan, dan Gambia. 5. Beberapa unit teknis lingkup Kemtan menyampaikan pengalamannya terkait pelaksanaan bantuan teknik KSST bidang pertanian seperti yang dialami oleh BBPP Ketindan dan 115
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
BBPP Batu dalam pengaturan keberangkatan dan kepulangan peserta pelatihan yang mengalami hambatan terkait clearance serta tidak terlaksananya pengadaan alsintan traktor untuk Fiji dan Vanuatu tahun 2015 karena terhambat aturan keuangan negara untuk hibah luar negeri. Beberapa masukan yang utama dari pertemuan ini diantaranya adalah: 1. Saat ini kerja sama KSST Indonesia yang dilakukan masih sebatas peningkatan kompetensi dan teknis SDM saja namun diharapkan kedepannya ada peningkatan kerja sama ekonomi dengan menjalin jaringan kerja dengan negara-negara penerima bantuan dari Indonesia khususnya terkait dengan penjualan alsintan produk Indonesia ke luar negeri. 2. Terkait penyelenggaraan pelatihan perlu koordinasi yang kuat dan komunikasi yang efektif dengan K/L terkait sehingga unit pelaksana kegiatan dalam proses pengiriman peserta asing ke Indonesia seperti yang dirasakan oleh BBPP Ketindan dapat diatasi dengan baik. 3. Terkait pengadaan hibah luar negeri, narasumber Kemkeu menyampaikan bahwa mekanisme kedepannya adalah K/L menyampaikan usulan kepada Kemlu untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pemberian hibahnya. 4. Dalam rangka menyeragamkan standar biaya maupun fasilitas dalam pelaksanaan bantuan teknis perlu disusun standar biaya masukan yang sama untuk seluruh bantuan teknis KSST Indonesia. Terkait dengan hal ini narasumber dari Biro Perencanaan Kementan menyampaikan bahwa unit teknis terkait dapat menyampaikan usulannya kepada Biro Perencanaan untuk diajukan secara resmi ke Kemkeu. Usulanusulan tersebut nantinya akan dibahas bersama-sama dengan usulan dari seluruh usulan K/L lainnya sehingga standar biaya masukan yang ditetapkan menjadi standar seluruh K/L pelaksana bantuan teknik sejenis. 5. Direktorat lainnya selain Badan PPSDMP yang memang dalam tugas dan fungsinya bukan untuk melakukan pelatihan tetap berpartisipasi dalam mendukung KSS Indonesia dengan mengirimkan tenaga ahlinya, transfer teknologi melalui pengiriman bantuan alsintan dan buku-buku teknis pertanian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
116
Tindak lanjut : 1. Terkait kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan KSST di Kemtan, Pusat KLN akan terus membantu menjembatani komunikasi unit-unit teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan K/L terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Setneg. 2. Apabila ada unit teknis lainnya lingkup Kementan berkeinginan untuk berpartisipasi mendukung KSST Indonesia kiranya dapat menyampaikan rencana kegiatannya kepada Pusat KLN dan rencana anggarannya kepada Biro Perencanaan Setjen. E.
Workshop Kerjasama ASEAN Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan 2016-2025, Bogor, 1 Oktober 2015
Output : 1. Workshop Kerjasama ASEAN Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan 2016-2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut peresmian New Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 2016-2025, oleh para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) pada pertemuan AMAF ke-37 lalu. 2. Lebih lanjut, workshop ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi sub sektor dalam mengembangkan SPA bagi kelompok kerjanya. Sehingga hal-hal yang menjadi kepentingan nasional masing-masing instansi dapat terakomodir dalam rencana/program kerjasama kelompokkelompok kerjanya dibawah AMAF.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
117
3. Para peserta sangat menyambut baik pelaksanaan pertemuan workshop kerjasama pangan, pertanian, dan kehutanan 20162025 ini. Hal ini dapat dilihat melalui antusiasme peserta pada sesi tanya jawab kepada 4 (empat) narasumber yang hadir, pada pertemuan tersebut. 4. Pertemuan menyimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia yang harus diselesaikan dalam rangka menghadapi MEA 2015 ini. Diperlukan input dan internalisasi dari seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut semua Sub sektor perlu perlu mengkaji New Vision ini sehingga dalam penyusunan Rencana kerja kedepannya juga akan mampu mendukung kebijakan-kebijakan dan program nasional kita untuk 5 (lima) tahun kedepan. 5. Dilihat dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber, Indonesia Cq. Kementerian Pertanian perlu memfokuskan pembangunan pertanian mengacu pada target capaian Blueprint guna untuk menghadapi MEA 2015. Sementara untuk penyusunan kerjasama post 2015, Indonesia perlu mensinkronkan rencana kerja AMAF 2016-2025 ini dengan program pembangunan nasional.
Tindak lanjut : Selanjutnya Kementerian Pertanian juga perlu mencermati lebih lanjut rencana kerja AMAF untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan, dengan melihat perkembangan dan pengalaman yang telah terjadi di masing-masing Sectoral Working Groups, serta kebijakan sub-sektor pertanian untuk 5 (lima) tahun kedepan sehingga diharapkan rencana kerja yang ditetapkan tersebut bukan hanya dapat mengakomodir kepentingan nasional kita tetapi bahkan akan mampu berperan sebagai pendukung rencana kerja nasional F.
FGD Pembentukan Task Force BIMP-EAGA Agribusiness Cluser and IMT-GT WGAAE tanggal 22-23 Oktober 2015 di Depok
Output : 1. Tujuan dari dibentuknya kedua forum kerjasama ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa, serta membuka Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
118
peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, khususnya diwilayah perbatasan. 2. Untuk itu dalam rangka memantau dan meningkatkan perkembangan kerjasama dibawah kerangka BIMP-EAGA Agribusiness Cluster dan IMT-GT Working Group On Agriculture, Agro-Based Industry And Environment, Pusat Kerjasama Luar Negeri berinisiatif melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang ditujukan dalam rangka membentuk Task Force BIMP-EAGA Agribusiness Cluster dan IMT-GT
Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment. Dari pertemuan ini diharapkan akan ditetapkan contact person / petugas baik dari lingkup pertanian maupun perikanan di masing-masing provinsi, yang dapat memantau perkembangan kerjasama ini dengan efektif dan berkelanjutan.
3. Para peserta sangat menyambut baik pelaksanaan pertemuan FGD pembentukan task force bimp-eaga agribusiness cluster dan imt-gt working group on agriculture, agro-based industry and environment (WGAAE). 4. Wilayah kerjasama sub-regional mencakup wilayah perbatasan baik di kawasan barat (IMT-GT) dan kawasan timur (BIMPEAGA). Potensi kerjasama ini sangat besar dengan perkembangan yang cukup signifikan, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tindak lanjut : 1. Negara anggota KESR yang juga negara anggota ASEAN akan resmi memberlakukan AEC 2015 pada Desember 2015 mendatang. Untuk itu KSER khususnya di daerah perbatasan harus menjadi Key Player. 2. Implementation Blueprint sebagai pedoman KESR akan berakhir pada Desember 2016, maka ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk menyusun Impelementation Blueprint yang baru dengan mengedepankan kepentingan nasional 3. Draft SK Task Force
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
119
4.5. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi A.
Konsultasi Publik Hasil Pertemuan APEC CT11 2015, tanggal 24 Pebruari 2015 di Bandung
Output : 1. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan APEC First Committee on Trade and Investment (CTI) Meeting yang telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2015 di Clark, Filipina. Bentuk pertemuan adalah forum diskusi konsultasi yang menghadirkan narasumber dari kalangan Pemerintah yaitu Deny Wachyudi Kurnia, Direktur Kerja Sama APEC dan OIL (Ks. AOI) di Kementerian Perdagangan dan akademisi sekaligus praktisi yaitu Arief Bustaman, Dosen Senior di Universitas Padjadjaran. Pertemuan diikuti oleh 18 K/L terkait APEC CTI termasuk Kementerian Pertanian (Ditjen.PPHP, BKP dan Pusat KLN), KADIN dan pihak swasta (eksportir) serta akademisi dan mahasiswa. 2. Agenda pertemuan terdiri dari pemaparan mengenai perkembangan terakhir dari hasil pertemuan fora APEC CTI serta penerapan Free Trade Area on Asia-Pasific (FTAAP) dan dampaknya bagi Indonesia. 3. Beberapa hal penting dari pemaparan Direktur APEC dan OIL Kemdag diantaranya sebagai berikut: i). Dasar bagi Pemri dalam menjalankan strategi kerjasama perdagangan Indonesia diatur dalam UU tentang perdagangan No.7 tahun 2014 yaitu dengan melakukan multitract-approach yakni dengan peningkatan akses pasar dan daya saing (Nawa Cita) serta Fasilitasi, Kerja Sama Teknik Ekonomi yang dilakukan melalui pendekatan secara bilateral, regional (APEC, ASEAN) dan multilateral (WTO). ii). Tujuan utama dari strategi perdagangan Indonesia adalah: - Barang: Penurunan Hambatan Tarif dan Non Tarif, SPS, RoO. - Jasa: Akses pasar melalui pengurangan hambatan serta akses peningkatan kapasitas. - Investasi: Peningkatan investasi dan fasillitasi. - Kerjasama peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur melalui empat (4) pilar strategi melalui market maintenance, market creation, product creation and export fasilitation and import management. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
120
iii). Dikaitkan dengan forum APEC, isu perdagangan dan investasi dibahas pada fora CTI. Isu strategis bagi Indonesia yang menjadi pokok bahasan pada CTI1 2015 diantaranya sebagai berikut: - Environmental Services. - Development Products. - Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). - Global Value Chains (GVCs). iv). Dari sudut pandang Kemdag, beberapa tantangan Indonesia pada forum APEC, diantaranya sebagai berikut: - Mengingat APEC terkait dengan persaingan baik dari sisi produksi, investasi, lapangan kerja (daya saing menyeluruh) maka Indonesia perlu lebih fokus mengembangkan sektor bidang industri, pertanian dan jasa. - Selain dari pada itu, peningkatan infrastruktur perlu dilakukan karena infrastuktur Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding anggota ekonomi APEC lainnya. - Dari hasil survey konsultan KADIN, masalah utama Indonesia yang menghambat peningkatan daya saing adalah berada pada supply chain dan infrastruktur.
Tindak lanjut : Dari perspektif akademisi, beberapa poin kesimpulan dari kajian pelaksanaan FTAAP terhadap Indonesia diantaranya sebagai berikut: 1. sehingga menciptakan pengangguran baru. 2. Secara teori, efek negatif tersebut hanya bersifat jangka pendek sekitar 5-10 tahun dan Pelaksanaan FTAAP pasti akan terjadi sehingga tidak terhindarkan Indonesia akan memperoleh dampak implementasi dari pasar bebas tersebut. 3. Terdapat dua efek terhadap adanya FTA yaitu: a). efek positif FTA adalah terbukanya inovasi baru dan industri baru yang dapat membuka lapangan kerja baru; b). efek negatif FTA mengakibatkan keselamatan kerja tidak diperhatikan, adanya kerusakan lingkungan, dan memungkinkan adanya pekerja yang tidak mampu bersaing Indonesia sudah berkomitmen untuk FTA dan tidak bisa mundur lagi dari hal tersebut, maka strategi terbaik adalah mencapai efek positif dari FTA. 4. Upaya strategis untuk memaksimalkan efek positif dari FTA adalah dengan melakukan perbaikan di berbagai bidang, Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
121
antara lain: perbaikan bidang infrastruktur (transportasi dan komunikasi),kebijakan investasi yang mendukung pada level praktis, fasilitasi perdagangan untuk eksportir, perbaikan kebijakan industri dan persaingan usaha, serta redefinisi dan perbaikan kebijakan Usaha Skala Kecil (UKM). 5. Integrasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mencapai Global Value Chain/ Global Production Network, khususnya SMEs. 6. Dukungan Pemerintah untuk UMKM antara lain: a). penegakan aturan keharusan formalisasi bisnis (UU Perdagangan No.7/2014 pasal 24) khususnya Contract Enforcement dan akses pendanaan formal; b). tidak menghamburkan SDM terampil dan sumber finansial pada usaha tidak produktif dan menyalurkan kepada sektor produktif; dan c). menyediakan informasi dengan IT bagi pelaku usaha (database perusahaan dalam negeri, database peluar negeri, teknologi produksi). 7. Terkait dengan ketahanan pangan, Indonesia perlu mewaspadai agar jangan sampai kemampuan kita untuk meningkatkan ketahanan pangan terkompromikan dengan liberalisasi perdagangan. B.
Lokakarya Optimalisasi Pemantauan APEC, tanggal 26-27 Pebruari 2015 di Bandung
Output : Lokakarya diikuti oleh Project overseer atau pelaksana proyek APEC a.l.:Kemenko Eko, Kemda, KPPN/Bappenas, Kemhukham, Kemkeu, Kem.ESDM, Kemperin, Kemhut, Kemtan (BKP, Balitbang dan Pusat KLN) dan menghadirkan narasumber diantaranya: Sdr. Ibrani Situmorang dari Kemlu dan merupakan Project Director APEC Sec., Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional-KPPN/Bappenas(focal point SCE), wakil Dit. APEC dan OIL-Kemdag (focal point CTI)dan Kepala Pusat Kerjasama Standarisasi-BSN. Hal-hal penting yang dibahas pada lokakarya tersebut adalah sebagai berikut: i). Lokakarya diawali dengan familiarisasi forum APEC dengan berbagi pengalaman baik dari sisi penyeleksi yaitu Project Director APEC Sec. dan dari sisi lembaga yang berhasil mendapatkan dana dari APEC untuk membiayai proyek studi Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
122
ii).
iii).
dan peningkatan kapasitas Hal yang perlu diketahui mengenai pentingnya mengajukan proyek dengan dana apec adalah untuk a). memaksimalisasi APBN, b). peningkatan kapasitas dan c). dukungan internasional. Para peserta diberikan pemahaman mengenai panduan tata cara dan prosedur pengajuan proyek di APEC. Tiga hal penting yang dibutuhkan dalam mengajukan proposal kegiatan adalah: a). substansi yang relevan dan kebutuhan anggaran yang cermat, b). memperhatikan proses dengan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan K/L focal point fora/subfora terkait,dan c). melakukan perencanaan dan pemilihan waktu pengajuan yang matang. Para peserta diberikan pemahaman mengenai isu-isu strategis Indonesia di APEC dan identifikasi topik/ tema proposal Indonesia yang berpotensi dapat disetujui di APEC keketuaan Filipina di tahun 2015, antara lain seperti topik
SME, GVC, Mainstreaming Ocean Relating Issues, Travel Facilitation, Women, Vocational Training. iv).
Untuk menerjemahkan beberapa inisiatif dan kepentingan Indonesia dalam bentuk proyek yang dibiayai oleh APEC, para peserta dari K/L dibagi menjadi lima (5) Tim Kerja sesuai topik-topik potensial tersebut. Masing-masing Tim melakukan simulasi penyusunan concept note sebagai bagian dari pengajuan proyek dan mempresentasikan hasil concept note tersebut di forum.
Berdasarkan hasil paparan concept note dari kelima Tim tersebut, beberapa poin penting yang perlu dicermati dan diperbaiki lebih lanjut yakni sebagai berikut: a). relevansi topik, persyaratan dan tata cara pengajuan, b). fokus ranking proyek yang diusulkan dan c). perencanaan yang matang terhadap usulan waktu dan dana proyek (pra-pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan).
Tindak lanjut : Diharapkan concept note yang telah disusun pada Lokakarya tersebut dapat dikembangkan lebih baik lagi dan dimatangkan oleh project overseer di masing-masing K/L sehingga dapat segera diajukan ke APEC. Kementerian Pertanian (BKP, Balitbang Pertanian dan Pusat KLN) perlu melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mematangkan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
123
concept note yang telah diinisiasi oleh masing-masing fora/ working group APEC. C.
Konsultasi Publik Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Negara Berkembang Melalui PTA D8, TS-OIC, GSTP tanggal 20 Agustus 2015 di Jakarta.
Output : 1. Pentingnya South-South Trade, diantaranya: a. Booming pertumbuhan pertumbuhan perdagangan (perdagangan Selatan-Selatan meningkat berlipat ganda dalam waktu 20 tahun terakhir, mecapai 44,81% di tahun 2013; b. Indonesia lebih unggul dengan Negara-negara anggota D-8, OKI, dan GTSP. 2. Perlunya sinergitas yang lebih baik lagi antara sektor swasta/pelaku usaha, melalui KADIN, dengan pemerintah dan stake holder lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan berusaha yang baik dan nyaman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
Tindak lanjut : Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan pihak pemerintah dan para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional bagi peningkatan perdagangan dan industri (di berbagai sektor/komoditas). D.
Seminar Comparative Study COMCEC on Intergrated Farming System dan Penutupan Pelatihan Inseminasi Buatan untuk Negara Anggota MSG dalam Kerangka KSST, tanggal 26-27 Agustus 2015 di Malang
Output : Diharapkan concept note yang telah disusun pada Lokakarya tersebut dapat dikembangkan lebih baik lagi dan dimatangkan oleh project overseer di masing-masing K/L sehingga dapat segera diajukan ke APEC.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
124
Kementerian Pertanian (BKP, Balitbang Pertanian dan Pusat KLN) perlu melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mematangkan concept note yang telah diinisiasi oleh masing-masing fora/ working group APEC.
Tindak lanjut : Pelatihan COMCEC akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2015. E.
Private Sector Engagement and Partnership tanggal 26-27 Agustus 2015 di Jakarta.
Output : Workhop bertujuan untuk memperkenalkan dan melihat potensi Perusahaan Swasta dalam berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia (Kementerian). Workshop mengajarkan bagimana cara berkomunikasi dengan Perusahaan Swasta. Dipaparkan langkahlangkah yang seharusnya diambil untuk menghadapi Perusahan Swasta dan profile-profile perusahaan yang berpotensi dalam membantu dalam pengerjaan project dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia.
Tindak lanjut : Kementerian diharapkan dapat mengaplikasikan cara-cara dan memikirkan kemungkinan untuk bekerjasama dengan Perusahaan Swasta dalam rangka membangun KSST F.
Presentasi Hasil NCT-USAID Engagement With Private Sector, tanggal 10 September 2015 di Jakarta
Output : Perwakilan USAID bersama dengan Universitas Indonesia melakukan penelitian/kajian terkait keterlibatan swasta dalam mengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan bersama dengan K/L. Mereka menyampaikan temuan mereka, pentingnya swasta untuk membantu perkembangan KSST di Indonesia. Dari presentasi hasil studi dan tanya-jawab, serta beberapa kegiatan NCT sebelumnya, hal-hal pokok apa yang dipandang penting dan perlu ditindak-lanjuti, terutama berkaitan dengan Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
125
membangun relasi/kerja memperkuat pembelajaran.
sama
dengan
para-pihak
dan
Tindak lanjut : i).
ii).
iii).
G.
Short Term Plan - Perlu ada pilot project sebagai wahana implementasi apa yang telah dipelajari, terutama engage private sector. Hasil yang diharapkan, perbaikan mekanisme koordinasi NCT, engagement strategi, termasuk di dalamnya perbaikan SOP NCT. Waktunya diusulkan dalam 6 bulan (mempertimbangkan proses penganggaran).
Workshop on Non Tariff Measures (NTMs) tanggal 22-23 September 2015 di Jakarta.
Output : 1. Pada acara workshop ini peserta dijelaskan pentingnya manfaat dan dampak FTA (Free Trade Agreement) bagi NKRI baik dampak negative maupun positifnya. Serta cara untuk menanggulangi dari seluruh dampak yang dihasilkan oleh FTA itu sendiri. 2. FTA dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dengan beberapa argumentasi yaitu trade creation, market diversification, producer/ consumers surplus. 3. Isu terpenting terkait FTA adalah masalah utilisasi kualitas hasil dari FTA dan comprehensive policy and best strategy. 4. Sudah saatnya kita untuk berfikir komprehensif (inward and outward looking) serta bagaimana meningkatkan daya saing dan mendorong fair trade. 5. Perundingan FTA selama ini banyak berfokus pada tariff, sedangkan NTMs belum menjadi pokok bahasan utama. NTMs dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka liberalisasi perdagangan dan FTA. 6. NTMs merupakan hak setiap negara yang terpenting adalah NTMs yang tidak bertentangan dengan WTO.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
126
Tindak lanjut : 1. Perlunya menyusun NTMs, yang komprehensif dan menjadi komitmen nasional 2. Diusulkan untuk adanya Komite Nasional terkait NTMs dalam rangka meningkatkan daya saing 3. Perlunya dibuat cluster untuk NTMs yang memperhatikan masing-masing sektor 4. Perlunya pelatihan NTMs untuk memperoleh NTMs yang tepat sasaran 5. Perlu disusun kerangka kerja dan workplan untuk mengupdate NTMs. H.
Seminar Nasional Peningkatan Partisipasi Aktif Pemda dan sektor swasta dalam memanfaatkan Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT tanggal 29-30 September 2015 di Batam.
Output : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Harmonisasi Regulasi Peningkatan Investasi melalui kemudahan dan Insentif Penyediaan Infrstruktur jalan, energi, pelabuhan dan logistik Hilirisasi industri melalui optimalisasi kawasan industri. Kebijakan fiskal, terutama untuk UMKM Pengembangan SDM melalui community collage.
Ketua Seknas menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo Conference and Business Matching 2016 yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2016, di Makassar, Sulawesi Selatan. Diharapkan seluruh propinsi di wilayah IMT-GT dapat mempersiapan keikutsertaannya dalam kegiatan dimaksud.
Tindak lanjut : 1. Kepala Bidang Regional menyampaikan rencana pembentukan Task Force BIMP-EAGA Agribusiness Cluster dan IMT-GT
Working Group on Agriculture Agro-based Industry and Environment, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
127
dalam rangka menindaklanjuti kerjasama BIMP-EAGA dan IMTGT dibidang pertanian dan perikanan. 2. Seluruh instansi terkait baik pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya yang bergerak dibidang pertanian diharapkan berpartisipasi aktiv dan memanfaatkan peluang Kerjasama IMT-GT untuk mewujudkan ketahanan pangan dikawasan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan. I.
FGD Sistem SPS Dalaman Mendukung Ekspor Hewan, Tumbuhan serta produknya tanggal 26-28 Oktober 2015.
Output : 1. Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan pada tanggal 26-28 Oktober 2015 di Best Western Icon, Bogor dalam rangka untuk membangun suatu sistem ketelusuran balik (Traceability system) SPS berbasis teknologi informasi yang nantinya diharapkan dapat memudahkan ketelusuran balik (Traceability) komoditas pertanian yang mengalami hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan negara mitra. 2. Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Pusat kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, dan dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian, instansi terkait lingkup luar Kementerian Pertanian, unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Besar Karantina Pertanian, dan Asosiasi serta Pelaku Usaha terkait eksportir dan importir produk pertanian Indonesia. 3. Bertindak sebagai narasumber antara lain: a. Prof. M. Firdaus, Ph.D (Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB) b. Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM c. PT. BISI Internasional, Tbk. d. Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan e. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan f. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
128
g. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Tindak lanjut Kesimpulan: a. Peserta FGD yang mewakili Kementerian/Lembaga dan asosiasi pelaku usaha secara umum menyepakati perlunya dibangun suatu sistem ketelusuran balik yang sederhana dan tidak menjadi hambatan ekspor komoditas Indonesia. b. Secara umum Kementerian/Lembaga dan asosiasi pelaku usaha sudah memiliki sistem ketelusuran beberapa komoditas yang diekspor, namun dalam bentuk dan mekanisme yang masih beragam. Untuk itu diperlukan suatu harmonisasi sistem dan mekanisme ketelusuran balik. c. Traceability bukan hanya merupakan kewajiban karantina semata, namun juga kewajiban bersama antar Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha. Sehingga dengan adanya suatu sistem yang semuanya sudah terdaftar, bisa tertelusur dengan baik. Dalam membangun suatu sistem ketelusuran diperlukan konsultas, koordinasi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga terkait. d. Beberapa komoditas Indonesia masih sulit untuk masuk ke pasar internasional. Untuk itu diperlukan adanya suatu daftar komoditas yang menjadi unggulan ekspor dan negara tujuan. Beberapa negara yang menerapkan standar dan persyaratan SPS yang tidak terlalu ketat, dapat dijadikan sasran pasar ekspor. e. Badan Karantina Pertanian selaku focal point SPS akan meningkatkan kembali kerjasama di bidang SPS, dan kemungkinan akan disusun kembali satu jejaring khusus. Rekomendasi: a. Melakukan identifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Kegiatan ini sejalan dengan implementasi Keputusan Menteri Keuangan, dimana Badan Karantina Pertanian mewakili Kementerian pertanian sebagai anggota Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE). b. Menyusun mekanisme Ketelusuran Balik di Lingkup Kementerian Pertanian dengan membentuk Tim melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
129
c. Menentukan pilot project untuk komodiatas yang akan di ekspor. d. Membuat sistem ketelusuran balik dalam rangka harmonisasi sistem yang telah ada di setiap unit. Sistem ketelusuran ini nantinya akan dihubungkan dengan Portal SPS yang akan dibangun Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016. e. Jangka waktu (timeline) pelaksanaan 2016-2017.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
130
BAB V PERKEMBANGAN KERJA SAMA MULTILATERAL 5.1. Penyelenggaraan Sidang / Pertemuan Internasional A.
Sidang ke 19 Council for Partnership on Rice Research in Asia (CORRA) tanggal 3-4 Agustus 2015 di Bekasi
Output : Pertemuan membahas perkembangan terkini penelitian padi dari masing-masing negara anggota juga membahas arah dan fokus penelitian padi dalam 2-3 tahun ke depan diantaranya upaya adaptasi perubahan iklim dan peningkatan produksi melalui mekanisasi dan pengolahan hasil.
Tindak lanjut : Indonesia bersama IRRI akan segera memfinalkan work plan kerja sama dengan untuk periode 2015-2019. B.
IFAD Asia Pacific Regional Workshop, Innovation for Rural Transformation, tanggal 26-30 Oktober 2015 di Bali
Output : Sebuah platform untuk mengeksplorasi isu-isu umum seperti kebijakan dalam inovasi, promosi kewirausahaan pedesaan dan membantu petani kecil dan nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
Tindak lanjut : Terus meningkatkan scaling up dari praktek-praktek terbaik (best practices) dan memperkuat jaringan pembangunan pedesaan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
131
5.2. MENGHADIRI SIDANG / PERTEMUAN INTERNASIONAL A.
Questionnaires the 5th Global Review Aid for Trade Committee on Trade and Development World Organization (WTO) tanggal 13 Januari 2015 di Jakarta.
Output : Untuk mempersiapkan case stories dan questionnaire of Aid for Trade yang dikeluarkan oleh Committee Trade and Development (CTD) WTO.
Tindak lanjut : 1. Kegiatan WTO diharapkan dapat meningkatkan kewirausahaan sektor pertanian di Luar Negeri. Untuk itu, setiap K/L diminta memberikan masukan terkait program dan implementasi Indonesia dalam skema kerja Aid for Trade dan South to South Partnership beserta assessment pelaksanaan bantuan dimaksud. 2. Kementerian Pertanian menyampaikan kegiatan Kerjasama Selatan-selatan (KSS) tahun 2012-2014 B.
Pertemuan Interkem Penyiapan Posisi Nasional mengenai Perundingan Post Bali Work Programme, tanggal 30 Maret 2015.
Output : Posisi Runding Nasional di Bidang Pertanian 1. General Services (GS) 2. Public Stockholding For Food Security Purposes (PSh-FS) 3. Pemberlakuan Special Product (SP) and Special Safeguard Mechanism (SSM) 4. Peningkatan Akses Pasar 5. Kompetisi Ekspor 6. Tarif Quota Impor (TRQ)
Tindak lanjut : 1. Melihat kembali posisi Pemri terkait konsep pemotongan OTDS dan de-minimis. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
132
2. Melakukan kajian mengenai konsep pengurangan OTDS untuk emerging economies. 3. Membuat kajian mengenai ten outstanding issues dalam Rev. 4 4. Melakukan identifikasi produk yang ada di Annex G untuk memutuskan posisi Pemri terkait proposal Kelompok ACP mengenai Tropical Products. 5. Menghitung OTDS per farmer dan juga domestic support (OTDS+Development box+green box) per farmers 6. Perlu dikaji upaya untuk memodifikasi skema SSM ke SSG+ (More simplified SSM), termasuk mengidentifikasi elemenelemen SSM yang dianggap tidak operasional. 7. Perlu diidentifikasi elemen-elemen di dalam Rev. 4 yang sudah
stabilized.
C.
G-20 Agriculture Deputies Meeting, tanggal 23 Maret 2015 di Ankara-Turki.
Output : Ministerial Communique 2015 salah satunya meenyepakati bahwa
sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) telah menjadi inisiatif yang sangat sukses, G20 mendedikasikan diri untuk lebih dalam dan kuat dalam kerjasama di AMIS untuk meningkatkan data global dan transparansi pasar dengan mengungkapkan secara teratur, dapat diandalkan, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan serta mendorong 'Rapid Response Forum' atas tantangan yang dihadapi di bidang pertanian global dan keamanan pangan.
Tindak lanjut : Perlu memanfaatkan data pada sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) dengan bekerjasama dengan PUSDATIN Kementerian Pertanian
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
133
D.
Breakfast Meeting Menuju COP-21, Paris 2015 dan Pertemuan Pendahuluan Persiapan COP-21, 2015, tanggal 7 April 2015.
Output : 1. Kick-off pembahasan substansi teknis menuju Conference of the Parties (COP)2. Arahan dari narasumber sebagai dasar pembahasan teknis 3. Persamaan pemahaman pentingnya persiapan menghadapi kesepakatan UNFCCC 4. Persamaan pemahaman mengenai persiapan nasional yang oleh seluruh K/L
Tindak lanjut : 1. COP sebagai momentum untuk mengubah paradigm pembangunan. 2. Komitmen Indonesia yang mengedepankan usaha/ agenda bersama yang menjadi dasar mengarah ke isu-isu negosiasi COP-21 bulan Desember 2015 di Paris. 3. Penyusunan Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) 4. Pertemuan persiapan posisi Indonesia oleh stakeholder. E.
Sidang Executive Board IFAD ke 114, tanggal 22-23 April 2015 di Roma – Italia.
Output : 1. Rencana kunjungan Presiden IFAD, Dr. Kanayo F. Nwanze, yang sempat tertunda beberapa kali dan kemungkinan akan terlaksana Bulan Juni 2015. Dalam rencana kunjungannnya ke Indonesia, Presiden IFAD bermaksud akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi RI serta kunjungan ke lokasi proyek IFAD. 2. Sebagai tindak lanjut penandatanganan HCA RI-IFAD di Roma Bulan Februari 2015, Mr Ron Hartman menyampaikan bahwa saat ini IFAD sedang menyelesaikan proses perijinan. Rencana kantor IFAD di Jakarta akan diresmikan pada Bulan Agustus atau September 2015.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
134
3. IFAD Indonesia berencana akan menyusun program prioritas kerja sama dengan Pemerintah RI.
Tindak lanjut : IFAD mengharapkan Indonesia dapat lebih meningkatkan perannya bersama IFAD dalam program food security serta program-program di bawah kerangka kerjasama selatan-selatan IFAD mengharapkan Indonesia dapat lebih meningkatkan perannya bersama IFAD dalam program food security serta program-program di bawah kerangka kerjasama selatan-selatan F.
Sidang FAO Conference ke 39, tanggal 6-13 Juni 2015 di Roma.
Output :
Indonesia berpartisipasi sebagai salah satu panelis/ pembicara pada Side Event Regional Rice Initiatives (RRI) yang diselenggarakan oleh FAO Regional Asia and the Pacific. Pertemuan dibuka oleh ADG FAO Asia Pasifik, Mr. Hiroyuki Konuma, dengan pembicara dari Indonesia, Laos dan Filipina. Indonesia menyampaikan inovasi yang dilakukan pada sistem mina padi melalui RRI II dibandingkan dengan metode konvensional, diantaranya pemberian pakan bagi ikan, jumlah ikan yang lebih banyak, kualitas padi organik dan kualitas ikan yang dihasilkan. Dari diskusi disimpulkan bahwa mengingat keberadaan beras sangat vital bagi kawasan Asia Pasifik maka upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi harus terus diupayakan secara holistik sehingga dapat memberikan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
135
keuntungan bagi petani, menghasilkan padi yang lebih berkualitas, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Dalam pertemuan Asian Group, kegiatan Regional Conference for Asia & the Pacific ke-33 akan diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 7-11 Maret 2016. Adapun sejumlah tema yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah (i) Introductory items, (ii) Regional and global policy and regulatory issues , (iii) Program & budget matters, dan (iv) Other matters. Konferensi berhasil memilih keanggotaan Dewan FAO sepanjang periode 2015-2018 yang terdiri dari perwakilan regional Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin & Karibia, Near East, dan Amerika Utara. Untuk kawasan Asia, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan FAO bersama dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand (2015- 2016) serta Filipina (2017-2018). Indonesia terakhir kali menjadi anggota Dewan FAO mewakili konsituen Asia pada periode 2012/2014. Konferensi juga telah memilih kembali Mr. Wilfred J. Ngirwa dari Republik Tanzania sebagai Independent Chairperson of the Council periode 2015-2017.
Tindak lanjut : Terkait Zero Hunger Challenge(ZHC), Dirjen FAO menyatakan bahwa inisiatif ini telah dicanangkan oleh beberapa Negara di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Pada kawasan Asia Pasifik, Filipina dan lima Negara lainnya telah secara resmi mencanangkan inisiatif tersebut, sedangkan Indonesia, India dan Bangladesh sedang pada tahap pembahasan. Sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mempersiapkan lebih lanjut upaya launching, penyesuaian dengan target dan prioritas nasional serta upaya implementasinya. Mengingat bahwa pencapaian lima target Zero Hunger Challenge(ZHC) melibatkan komitmen lintas K/L diantaranya Kemtan, KKP, KLHK, Kemkes, PU, Kemenristek, Dikti, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian sehingga perlu ditangani secara terkoordinir lintas sektor. Terkait dengan hasil dari pertemuan bilateral RI-FAO, Indonesia perlu segera melakukan pembahasan lebih lanjut dokumen Host
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
136
Country Agreement (HCA) dan Country Partnership Programme dan South-South and Triangular Cooperation (CPF-SSTC). G.
ICCO : Relokasi Sekretariat ICCO (Menteri Perdagangan Pantai Gading) tanggal 18 Agustus 2015 di Jakarta.
Output :
Pada bulan Mei 2002,ICCO menerima tawaran relokasi Sekretariat ICCO dari Pemerintah Pantai Gading dengan jaminan fasilitas yang memadai. Relokasi ke Pantai Gading belum dapat terlaksana dikarenakan isu keamanan, maka sejak Juni 2013, ICCO telah menempati gedung sekretariat baru di Westgate House, Ealing, London WS 1YY, dengan kontrak sewa gedung selama 10 tahun, dan diberikan bebas masa sewa (rent – free period) selama 15 bulan, dengan kemungkinan memutus kontrak (break clause) pada akhir tahun keempat. Sehubungan dengan hal tersebut, rapat membahas posisi Indonesia terkait rencana relokasi dimaksud. Terdapat tiga opsi yang dapat dipilih yaitu: mendukung, menolak, atau abstain
Tindak Lanjut : Sebagai tindak lanjut, Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan surat permintaan posisi resmi tentang rencana relokasi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk selanjutnya disusun sebagai posisi Pemerintah Indonesia. H.
Inviation to the Technical Consultation Meeting on the Country Identifiers for Rice Germplasm dan CoDevelopment and Transfer Technologies, tanggal 20 Agustus 2015 di Jakarta
Output : adanya draft Indonesia FAO Country Programming Framework 2015-2019 (zero draft), disampaikan
1. Sehubungan
oleh Mr. Mark Smulder (FAOR) bahwa draft tersebut merupakan hasil tindak lanjut workshop CPF tanggal 22 April 2015 di Hotel Millenium. Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
137
2. Pihak FAOR berharap draft final CPF selesai pada akhir bulan September 2015. 3. Kementerian Pertanian diwakili oleh Pusat KLN (Kasubid PBB), Badan Litbang (Kasubag Kerja sama) dan BKP (Kasubag Kerja sama) 4. Draft CPF ini disusun oleh konsultan yang ditugaskan oleh FAO. Data-data yang diperoleh selain berdasarkan RPJMN juga RENSTRA KEMTAN 2015-2019 dan hasil konsultasi dengan beberapa pejabat di Kementerian Pertanian termasuk Kepala Biro Perencanaan. Program prioritas yang masuk dalam pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, antara lain; (i) mencapai kedaulatan pangan, (ii) mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan bioindustri, (iii) mewujudkan kesejahteraan petani, Dan (iv) mewujudkan reforma birokrasi. Target Yang akan dicapai antara Lain; (i) swasembada beras, jagung, dan kedelai dan meningkatkan produksi daging dan gula, (ii) peningkatan diversifikasi pangan, (iii) meningkatkan nilai tambah komoditas, daya saing untuk memenuhi pasar ekspor , dan substitusi impor, (iv) penyediaan bahan baku untuk bioindustri dan bioenergi, dan (v) peningkatan pendapatan petani keluarga
Tindak lanjut : 1. Hasil diskusi akan dimasukan sebagai draft I dan segera akan disampaikan kepada Kemtan. 2. Pusat KLN akan mengadakan rapat koordinasi terkait draft CPF dari FAO. I.
FGD Hasil-Hasil Penelitian Sawit, tanggal 28 Agustus 2015 di Bogor
Output : 1. Minyak sawit sangat fleksibel digunakan dalam berbagai macam produk pangan. 2. Efisien, paling terjangkau di selruh dunia dengan produktivitas tinggi.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
138
3. Kompetitor minyak sawit (minyak kedelai, minyak jagung dan minyak bunga matahari) mengasumsikan negatif bahwa minyak sawit dapat mengganggu kesehatan manusia.
Tindak lanjut : 1. Minyak sawit yang dikonsumsi diet sehat yang seimbang tidak menyebabkan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. 2. Minyak sawit merah yang kaya karotenoid mampu melindungi jantung terhadap stress oksidatif, demikian juga dengan kombinasi caretonoids, lycopene dan berbagai komponen minor bio-aktif. J.
Kick of Meeting Finalisasi Desain Proyek Integrated Partipartory Development and Management of Irrigation Project for Western and Eastern Indonesia (IPDMIP W/E) tanggal 31 Agustus 2015 di Jakarta
Output :
Rapat bertujuan untuk memberi arahan terhadap misi finalisasi desain proyek IPDMIP, baik untuk komponen pertanian maupun komponen lainnya. Misi ADB dipimpin oleh Mr. Eric dan misi IFAD dipimpin oleh Mr. Ron Hartman. Untuk komponen pertanian (Komponen 1), IFAD mengusulkan 4 sub komponen, yaitu: 1.1. Peningkatan produktivitas dari pertanian beririgasi 1.2. Pelayanan keuangan yang produktif 1.3. Peningkatan pasar untuk output, input, dan layanan pertanian 1.4. Pengembangan dan Operasional P3A & Perbaikan Irigasi Tersier Meskipun demikian, peserta rapat mengusulkan agar tidak ada pembangunan irigasi dalam komponen pertanian karena di semua lokasi proyek Ditjen. PSP telah mengalokasikan anggaran untuk itu.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
139
Tindak lanjut : Alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi tersier termasuk relatif besar sehingga IFAD perlu mendisain ulang komponen 1, termasuk kemungkinan menghilangkan sub komponen 1.4 di atas. K.
Pertemuan 29th Session of Asia Pacific Plant Protection Commission (APPC), tangggal 9-11 September 2015 di Bali.
Output : Pertemuan ini dimanfaatkan Indonesia untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan pengendalian penyakit yang sudah ada, termasuk penetapan standar penting kesehatan tumbuhan yang diharapkan dapat diaplikasi di negara lain sehingga dapat menguntungkan posisi tawar perdagangan nasional. Dengan mengetahui penerapan standar kesehatan tumbuhan negara lain diharapkan dapat mengakselerasi produk ekspor asal tumbuhan Indonesia. Sebagai contoh, penerapan pengendalian teknis penyakit tumbuhan terhadap lalat buah, di mana penyakit ini telah menjadi momok tidak saja untuk kawasan Asia Pasifik, namun dunia yang secara ekonomi sangat merugikan.
Tindak lanjut : 1. Tuan rumah Pertemuan The 30th Session of The APPPC adalah negara Selandia Baru dan The 31st Session of TheAPPPC adalah negara Thailand. 2. Hasil dari kesepakatan beberapa hal di atas akan diusulkan ke pertemuan perlindungan tumbuhan dunia yang diselenggarakan Organisasi Pangandan Pertanian Dunia, FAO di Roma pada 2016. L.
Pertemuan Working Group ke I (WG I) Indonesia- UN Consultative Forum (IUNCF) tanggal 15 September 2015 di Jakarta.
Output :
Telah dibahas rancangan outcome document yaitu:
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
140
1. Daftar kerjasama Pemri dengan badan-badan PBB beserta tantangannya untuk pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut; 2. Flowchart proses kerja sama Pemri dengan Badan-Badan PBB; dan 3. Daftar focal point kerja sama Pemri dengan Badan-badan PBB. Berdasarkan hasil pertemuan telah dilengkapai Daftar kerjasama Pemri dengan badan-badan PBB beserta tantangannya berdasarkan masukan dari peserta yang hadir, untuk flowchart masih akan menerima masukan secara tertuli baik dari Pemri maupun daru Badan-badan PBB dan juga telah dilengkapi daftar focal point di masing-masing Kementerian yang menjadi pintu utama kerja sama dengan Badan-badan PBB.
Tindak lanjut :
Akan dilaksanakan WG II pada tanggal 7 Oktober 2015 yang akan membahas: 1. Rencana standardisasi HCA dan perkembangan pendirian UN House; 2. Sistem pembayaran pajak dan bea cukai untuk barang yang telah selesai proeknya atau pun yang sedang berlangsung; dan 3. Terkait konsuler dan imigrasi.
M.
Workshop Perubahan Iklim Sektor Pertanian, tanggal 2728 Oktober 2015 di Bogor.
Output : 1. Teridentifikasinya kegiatan, anggaran dan permasalahan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dan yang belum tertuang di dalam dokumen perencanaan tahun 2015 sesuai kerangka RAN-API 2. Terumuskannya permasalahan dan isu-isu strategis masingmasing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada setiap kluster Sub Bidang Ketahanan Pangan RAN-API 3. Terumuskannya langkah operasional masing-masing Eselon I ke depan dalam menghadapi fenomena perubahan iklim serta rumusan kebijakan dan rekomendasi penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di lingkup sektor Pertanian yang bersifat strategis dan implementatif 141
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
Tindak lanjut : Memperkuat program dan kegiatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian 5.3. PENYELENGGARAAN WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI A.
Sosialisasi Pemetaan Sektor Pertanian pada Organisasi Internasional, tanggal 20-21 Mei 2015 di Bandung.
Output : Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada OI serta Laporan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemetaan Posisi Indonesia pada OI.
Tindak lanjut : Finalisasi Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada OI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2015 di Bogor. B.
Workshop Ruang Lingkup Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Pertanian, tanggal 28 – 29 Mei 2015 di Bali
Output : Workshop bertujuan untuk memberikan gambaran, rumusan dan menginformasikan tentang ruang lingkup prioritas kerja sama Kementerian Pertanian pada kegiatan internasional di bidang pertanian. Metode pelaksanaan workshop yaitu pemaparan materi secara panel dari nara sumber dan diskusi. Workshop dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan perwakilan dari unit kerja terkait lingkup Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Dinas Pertanian di Provinsi Bali, pejabat dan staf lingkup Pusat Kerja Sama Luar Negeri. Workshop menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi perdagangan memerlukan pemasaran produk pertanian, sehingga kegiatan Workshop sangat bermanfaat untuk Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
142
penyusunan materi kerja sama terkait kebutuhan di lapangan agar menjadi pedoman Kementerian Pertanian.
Tindak lanjut : Ruang lingkup prioritas kerja sama internasional tidak hanya sebatas pedoman tetapi dituangkan dalam proposal kegiatan untuk dikerjasamakan dengan pihak Luar Negeri. Selanjutnya laporan dikompilasi sesuai dengan perbaikan. Informasi agar mudah dibaca dan dipelajari oleh instansi terkait dapat dimuat pada situs web PKLN. C.
Desiminasi Leasson Learned hasil Kajian IFAD, tanggal 19-21 Agustus 2015 di Pontianak.
Output : Penyampaian paparan Diseminasi Program BLN-IFAD, yaitu: (i) Paradigma Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Global dan Implikasinya untuk Indonesia (Prof Wayan); (ii) Tinjauan Tematik untuk Mendukung Sukses dalam Replikasi Proyek READ (Prof Firdaus); (iii) Penanggulangan Kemiskinan dengan READ Model (Pimpro READ); dan (iv) Success Story READ Program di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah (Manajer Program READ Kabupaten Poso)
Tindak lanjut : Kegiatan Diseminasi serupa juga akan dilakukan di Kupang, Propinsi NTT pada tanggal 1-3 September 2015 mengingat replikasi proyek READ dilakukan di dua propinsi yaitu Kalbar dan NTT. D.
Desiminasi Lesson Leaned Hasil Kajian Proyek IFAD, tanggal 1-3 September 2015 di Kupang
Output : Penyampaian paparan Diseminasi Program BLN-IFAD, yaitu: (i) Paradigma Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Global dan Implikasinya untuk Indonesia (Prof Wayan); Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
143
(ii) Tinjauan Tematik untuk Mendukung Sukses dalam Replikasi Proyek READ (Prof Firdaus); (iii) Penanggulangan Kemiskinan dengan READ Model (Pimpro READ); dan (iv) Success Story READ Program di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah (Manajer Program READ Kabupaten Poso).
Tindak lanjut : Kegiatan Diseminasi Lesson Learned Hasil Kajian Proyek IFAD yang dilaksanakan di daerah replikasi proyek READ, yaitu Propinsi Kalbar dan NTT ini selanjutnya akan dibuat dalam bentuk buku laporan 5.4. MENGHADIRI WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI A.
Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Dampak Perubahan Iklim
Output :
Meningkatnya pemahaman konsep dan implementasi adapatsi perubahan iklim.
Tindak lanjut : Merumuskan langkah operasional masing-masing Eselon kedepan dalam menghadaqpi fenomena perubahan iklim. B.
I
Validation Workshop UNDPF 2016 – 2020, tanggal 11 Maret 2015 di Jakarta
Output : UNPDF adalah program Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan. Pemerintah dan PBB sepakat pada 2010 untuk mengubah Kemitraan dalam Kerangka Pembangunan untuk menekankan perubahan dari bantuan pembangunan ke kemitraan yang setara. Indonesia yang sebelumnya memiliki status Low Income Country dan bertujuan untuk tumbuh ke arah Middle Income Country di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu peran PBB di Indonesia telah berubah dari pengirim jasa menjadi penasehat kebijakan dan bantuan teknis. UNPDF pertama dimulai pada 2011 dan akan berakhir pada 2015. UNPDF ini berfokus pada 3 pilar: keadilan, ketahanan dan partisipasi, dan 5 hasil: pelayanan sosial, mata pencaharian Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
144
berkelanjutan, tata kelola, manajemen bencana dan perubahan iklim serta kelestarian lingkungan. Isu lintas sektoral antara lain: gender, hak asasi manusia dan HIV / AIDS. Daerah Aceh, NTT, dan Papua diidentifikasi sebagai wilayah geografis prioritas UNPDF tersebut
Tindak lanjut : Pembahasan Program Prioritas lintas sektoral dibawah koordinasi Bappenas. C.
Workshop Country Programme Document (CPD) UNDP 2016-2020, tanggal 12 Maret 2015 di Jakarta.
Output : UNPDF kedua 2016-2020 dikembangkan pada tahun 2014, dan akan membangun Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain tahap perencanaan, proses ini terdiri dari 4 fase: Setidaknya ada 18 lembaga donor dan program, yang akan menjadi bagian dari UNPDF 2016-2020: FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOCHA, UNODC, UNOPS, UNWOMEN, WFP, WHO. Prinsip-prinsip panduan untuk rencana strategis 5 tahun baru: 1. UNPDF perlu menyoroti kemitraan yang setara antara Pemerintah Indonesia dan PBB di Indonesia; 2. RPJMN 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai pedoman dokumen. Timeline dari UNPDF roll-out akan mengikuti timeline dari RPJMN roll-out; 3. UNPDF yang harus strategis, fleksibel dan lincah. Ini perlu fokus pada perspektif-tingkat yang lebih tinggi, tidak termasuk semua semua badan PBB lakukan; 4. UNPDF perlu memperhatikan dimana peran PBB memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif; 5. UNPDF yang akan menjadi kerangka kerja hasil-satunya (tidak ada output); UNPDF roll-out harus menjadi proses yang terbuka dan inklusif; Roll-out harus ringan: tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi berfokus pada implementasi
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
145
Tindak lanjut : Proyek UNPDF Indonesia harus mengacu pada framework yang telah disusun. D.
Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Emerging Pandemic Threats ke 2 (EPT-2), tanggal 18-19 Maret di Jakarta
Output : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sistem surveillance Zoonosis dan EID yang kompeten, termasuk diagnose Lab yang akurat dan cepat, yang digunakan disemua sector Terbentuknya program pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan EID yang terpusat pada ONE HEALTH yang efektif dan berkesinambungan. Meningkatnya produktifitas peternakan untuk mengurangi persistensi dan menyebarnya penyakit dan meningkatkan ketahanan pangan Meningkatnya proses pemasaran untuk mengurangi penyebaran, persistensi, amplifikasi dan spillover pathogen di sepanjang rantai nilai hewan dan produk hewan Terwujudnya peningkatan kapasitas kolaborasi One Health antara pemerintah dan institusi pendidikan Terbentuknya system kesiap-siagaan darurat dan respon untuk Zonotic dan EID Terbentuknya system monitoring penyakit hewan prioritas dengan mekanisme untuk saling berbagi antar sektor
Tindak lanjut : Hasil yang dicapai dari kegiatan EPT-2 yang telah di kerjakan bersama akan segera dibahas oleh Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Keswan dalam rangka program Hibah FAO yang bekerjasama dengan USAID sebagai dasar pembuatan perjanjian (MoU) antara pemerintah dengan organisasi internasional (FAO/USAID).
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
146
E.
Workshop Country Programming tanggal 22 April 2015 di Jakarta.
Framework
(CPF),
Output : 1. Pemaparan mengenai prioritas pemerintah dalam RPJMN 2015 -2019 oleh Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas. 2. Pemaparan mengenai FAO Country Programmein Indonesia oleh Kepala Perwakilan FAO di Jakarta. 3. Pembahasan mengenai Country Programming Framework (CPF), antara lain: - CPF harus sejalan dengan RPJMN 2015-2019 - Dampak program sebelumnya direview dahulu sebelum memulai program yang baru. CPF disarankan dimulai dari diskusi teknis dahulu, kemudian berlanjut ke policy/kebijakan. F.
Workshop on Value Chain Socialization ACIAR, tanggal 30 April 2015 di Jakarta
Output : Workshop ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian Puslitbang Hortikultura terkait dengan rantai nilai (value chain) produk hortikultura. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Puslitbang Hortikultura dengan ACIAR yang juga melibatkan institusi penelitian lainnya seperti IPB, ITB, Unram, dll. Hasil diskusi: - Analisis value chain hanya digunakan untuk tanaman yang bernilai jual tinggi (cash crop). Selain itu, akan menjadi beban petani. Hal ini terjadi karena ada batasan pengambilan data di tingkat petani dan pengambil kebijakan. Selain itu, apakah akan fokus untuk efisiensi atau driver. Saat ini lebih diarahkan untuk high value commodity. Kalau tidak dapat bersaing dengan produk internasional, maka perlu diferensiasi produk yang mempunyai kekhasan/keunikan tersendiri sehingga dapat menembus pasar.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
147
- Hasil penelitian sebaiknya dipublikasikan sehingga best practices dan hasil temuan dapat dibaca banyak orang. Selain itu, hasil penelitian perlu dibuat executive summary untuk pimpinan. - Ada temuan lain dari PRISMA: Cultar (perangsang buah) di PRISMA meningkatkan produksi, tapi di BPTP NTB malah dikurangi karena dapat mematikan tanaman buah itu sendiri.
Tindak lanjut : Capaian penelitian kerjasama dengan ACIAR ini diharapkan dapat terus dikembangkan dengan menerapkan masukan-masukan dari pertemuan ini. G.
Lokakarya “Agriculture Financiang Innovation Fund In Easterm Indonesia” tanggal 15 Juni 2015 di Jakarta.
Output : Program pembiayaan petani untuk membantu meningkatkan petani terutama yang berlokasi di daerah marginal di wilayah timur Indonesia
Tindak lanjut : Terkait keberlanjutan program, khusus untuk lembaga internasional diminta menentukan 1 kementerian untuk diajak bekerja sama. Dalam hal ini Ford Foundation diarahkan pada Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) dan saat ini sedang menunggu follow up dari Kementerian Dalam Negeri untuk finalisasi MoU tersebut. Saat ini Ford Foundation hanya bekerja sama dengan Sekretariat Negara. H.
Seminar Hasil Pertemuan Internasional Dalam Rangka Diseminasi Keikutsertaan Badan Karantina Pertanian pada Kegiatan Internasional, tanggal 13-14 Juli 2015 di Bogor.
Output : Beberapa hasil pertemuan internasional dan pelatihan yang telah diikuti atau dihadiri oleh petugas karantina, sebagaiberikut: 148
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
1. Quarantine Regulator Meeting (QRM) dan International Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement (ICCBA), Pattaya, Thailand, 18-22 Mei 2015. 2. Kongres Asosiasi Dokter Hewan di Negara-negara Persemakmuran dengan Malaysia, 23-27 Maret 2015. 3. Workshop on Biosecurity Implementation of South American Leaf Blight of Rubber in the Asia Pacific Region , Thailand, 1216 Januari 2015. 4. Country Focused Study Visit on NSW, Jepang, 8-25 April 2015. 5. Workshop Cold Treatment for Managing Phytosanitary Risk, Australia, 26-29 Mei 2015. 6. Training on Pesticide Residue Testing – Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI) Program. 7. Training on Mite Diagnostic-Agricultural Quarantine Services
Improvement (AQSI) Program.
8. Training
on Mealybug Diagnostic-Agricultural Services Improvement (AQSI) Program.
Quarantine
9. Training on Heavy Metal Testing Agricultural Quarantine
Services Improvement (AQSI) Program.
Tindak lanjut : Harmonisasi penanganan untuk melindungi sumberdaya hayati juga mulai perlu dipersiapkan regulasinya agar kepentingan nasional tetap dapat diakomodir untuk diperjuangkan di dunia internasional. Materi studi lapangan agar dapat diterapkan di Indonesia terutama dalam hal kesisteman, keahlian untuk pengembangan sistem laboratorium, pengembangan sumber daya manusia agar lebih profesional, disiplin dan berwawasan luas, serta harmonisasi dari sisi regulasi. I
International Workshop on Digital Object Identifier for Rice Germplasm dan International Workshop on The CoDevelopment and Transfer of Rice Technology, tanggal 13 Sep 2015 di Bogor.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
149
Output : Mendefinisikan deskripsi metadata untuk penggunaan Digital Object Identifiers (DOIs) dengan plasma nutfah padi bersama dengan komunitas peternakan serta fasilitasi penyusunan pedoman teknis dan kegiatan pelatihan Tindak Lanjut : 1. Pelaporan hasil worksop ke ITPGRFA di Roma. 2. Pelaksanaan proyek yang telah do workshopkan J.
Presentasi Hasil Study Engagement of University Civil Society and Private Society and Private Sector, tanggal 10 September 2015 di Jakarta.
Output : Relasi atau kerja sama dengan non government actors yaitu universitas-universitas di Indonesia, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation/SSC and South-South Triangular Cooperation/SSTC).
Tindak lanjut : Rencana Aksi dan tindak lanjut National Coordination Team (NCT) dan USAID dalam membangun relasi/kerjasama dengan para pihak dan memperkuat pembelajaran.
K.
Soft Launching BUR & FREL dan Sosialisasi Hasil Pertemuan Bonn, tanggal 18 September 2015 di Jakarta.
Output :
Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan seperti inventarisasi gas rumah kaca nasional, penurunan emisi gas rumah kaca baik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui RAN/RAD GRK maupun yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, adaptasi perubahan iklim untuk melindungi masyarakat, wilayah dan lingkungan yang rentan
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
150
terhadap dampak perubahan iklim serta pelaporan Komunikasi Nasional (National Communication) kepada UNFCCC. Sampai tahun 2019, telah ditetapkan sasaran nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu penurunan emisi GRK mendekati 26% dengan usaha sendiri. Dokumen BUR dan FREL merupakan bahan pembahasan dalam sidang UNFCCC yang akan diadakan pada bulan Desember 2015. Tahun 2015 Indonesia akan menyampaikan ke Sekretariat UNFCCC tiga dokumen yaitu : - Intended Nationally Determined Contributions (INDC), mencakup semua sektor, untuk pasca 2020 (2020- 2030), -
Forest Reference Emission Level (FREL), khusus untuk REDD+ (for result-based payments) dan
-
Biennual Update Report (BUR), mencakup seluruh sektor.
Tindak lanjut : Indonesia terus berupaya dan melakukan tindakan terhadap pelaksanaan komitmen sebagai negara Non-Annex I pada UNFCCC. Berdasarkan keputusan No.2/CP.17, Indonesia telah mempersiapkan dokumen BUR yang berisi pemutakhiran informasi mengenai inventarisasi gas rumah kaca nasional, informasi kegiatan aksi mitigasi, kebutuhan dan dukungan yang telah diterima. Proses penyusunan BUR dilakukan melalui konsultasi dengan para pemanguku kepentingan untuk menggali berbagai pendapat dan pandangan untuk perbaikan dalam pelaporan BUR ini. Dokumen BUR Indonesia disiapkan sesuai dengan pedoman pelaporan UNFCCC untuk BUR. L.
Workshop Pengelolaan Pinjaman dan Hibah, tanggal 6 Oktober 2015 di Jakarta.
Output : 1. Penyampaian materi I: Monitoring Pengesahan Hibah Langsung 2. Penyampaian materi II: Sosialisasi PER-18/PB/2015 3. Penyampaian materi III: Monitoring Refund atas audit BPKP 4. Penyampaian materi IV: PMK 24/PMK05/2014
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
151
Tindak lanjut : Untuk meningkatkan tata kelola keuangan atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hibah langsung, yaitu: transparansi; akuntabilitas; efisien dan efektif; kehati-hatian; tidak disertai ikatan politik dan aman M.
Working Group of Administration Indonesia – United National Consultative Forum, tanggal 8 Oktober 2015 di Jakarta.
Output : 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Daftar Peraturan dan Regulasi terkait perpajakan (Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah); Daftar Peraturan dan Regulasi terkait Kepabeanan (fasilitas kepabeanan, Fasilitas kendaraan dan Fasilitas Cukai); Daftar Peraturan dan Regulasi Hibah; Prosedur failitas cukai; Prosedur fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak pembelian kendaraan bermotor CBU; Alur fasilitas pembebasan PPN/ PPN dan PPnBM pembelian kendaran bermotor CKD Prosedur fasilitas pembebasan/restitusi/PPN/ PPnBM Barang/Jasa Kena Pajak Prosedur surat persetujuan (SP) Tenaga Asing (TA) Staf kantor dan proyek Pemberian visa untuk Official badan PBB Prosedur proses izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)
Tindak lanjut : 1. NHCR menyampaikan bahwa telah terjadi ketidaknyamanan kepada konsultan dan interpreter yang diperbantukan di Aceh untuk pengurusan pengungsi pada saat proses wawancara 2. UNESCO menyampaikan bahwa dua konsultan yang telah diberikan multiple entries tetap mendapatkan form 202 dalam proses pengurusan visa dinas di KBRI Singapura
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
152
5.5. Courtessy Call / Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian A.
Pertemuan Sekretaris Jenderal Dengan PIS Agro tanggal 13 Oktober 2015 di Jakarta
Output : program (Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture) dan perkenalan dengan Direktur Eksekutif Kemitraan Pertanian Berkelanjutan Indonesia PISAgro. Hasil
diskusi
terkait
Tindak lanjut : Melanjutkan program Kemitraan Pertanian Berkelanjutan Indonesia yang merupakan kemitraan antara Pemerintah, LSM, petani dan perusahaan swasta. 5.6. Hari Pangan Sedunia
Hari Pangan Sedunia ke XXXV dilaksanakan tanggal 16-20 Oktober di Palembang
Output : Telah terselenggaranya rangkaian kegiatan perlombaan, pameran, pemberdayaan masyarakat, gelar teknologi, dokumentasi, Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
153
publikasi dan penyiaran, acara puncak, diplomatic tour, gelar tanam, pencanangan Zero Hunger Challenge (ZHC) dan penandatanganan perangko 70 tahun FAO oleh Bapak Wakil Presiden. Khusus kegiatan diplomatic tour telah dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh 17 (tujuh belas) kedutaan negara sahabat serta 2 (dua) perwakilan organisasi internasional di bawah PBB.
Tindak lanjut : Dalam rangka mendukung implementasi gerakan ZHC di Indonesia, perlu dilakukan konsolidasi lebih lanjut secara lintas sektoral.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
154
BAB VI DUKUNGAN KETATAUSAHAAN DALAM KERJA SAMA LUAR NEGERI 6.1. Penyelenggaraan Workshop / Seminar / Sosialisasi A.
Sosialisasi Pengelolaan Arsip lingkup Pusat KLN Kementan, tanggal 23 Pebruari 2015 di Gedung PIA Kementan Jakarta
Output : 1. Penyusutan arsip (berdasarkan UU 43 Th. 2009): a. b.
c. 2.
Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan; Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak lagi memiliki nilaiguna, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan
Disepakati bahwa setiap Sub Bidang di Pusat KLN bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsipnya masingmasing baik arsip aktif maupun arsip inaktif.
Tindak lanjut : Biro Keuangan dan Perlengkapan akan memberikan bantuan anak PKL untuk menata arsip di Pusat KLN. B.
Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tanggal 24 Pebruari 2015 di Gedung PIA Kementan Jakarta
Output : 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) sebagai pemetaan dan pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap pegawai. 2. Setelah adanya pemetaan jabatan, akan melakukan Analisi Beban Kerja (ABK) 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, 155
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. 4. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENJA) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus diselesaikan. C.
Sosialisasi Tawaran Beasiswa Luar Negeri dan Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri, tanggal 7 April 2015 di Badan Litbang Pertanian
Output : 1. Sekretariat Negara menyampaikan materi mengenai Beasiswa dan Pelatihan Dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri. 2. Terkait dengan administrasi PDLN, Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan hal-hal terkait dengan prosedur administrasi perjalanan dinas luar negeri diantaranya dasar hukum, ketentuan umum, dokumen pendukung serta permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. 3. USAID PRESTASI Scholarship Program USAID menyampaikan pemaparan mengenai Program to Extend Scholarships and Training to Achieve Sustainable Impacts Tahun Ajaran 2015 – 2016. 4. KOICA Indonesia Office, menyampaikan beberapa topik mengenai Capacity Development Program, program Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
156
fellowships, scholarship, serta mekanisme proses penyampaian usulan peserta. 5. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri , menyampaikan hal-hal terkait isu-isu kekonsuleran, yaitu pelayanan paspor diplomatik dan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa. Selain itu, disampaikan pula mengenai rencana Penerapan SIMKIM di Direktorat Konsuler.
Tindak lanjut :
1. Perlu dilakukan pendekatan yang intensif ke pihak donor. 2. Perlu melakukan koordinasi intensif dengan mengenai peraturan dan ketentuan PDLN. 3. Perlu adanya pelatihan bagi staf PDLN 4. Perlu adanya Sosialisasi program SIKTLN dan SIMKIN sebelum diberlakukan.
D.
Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian tanggal 27-28 Agustus 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta
Output : Workshop Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional dan Komoditas Pertanian telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Agustus 2015 di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta. Workshop dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Kementerian Perdagangan dan Perwakilan Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
157
Narasumber yang menyampaikan paparan workshop tersebut antara lain : 1. Paparan “Perkembangan Perundingan WTO Pasca KTM Bali” disampaikan oleh Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Perdagangan. 2. Paparan “Daya Saing Industri Minyak disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI
Sawit Indoensia”
3. Paparan “Posisi Indonesia Menghadapi MEA 2015 dan RCEP 2015”, disampaikan oleh Direktorat ASEAN Kementerian Perdagangan. 4. Paparan “Mekanisme Pengelolaan Keuangan Atase Pertanian pada Perwakilan RI” disampaikan oleh Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri. 5. Paparan “Sistem Pelaporan Keuangan” disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan 6. Paparan tentang Peluang dan tantangan oleh masing-masing Atase Pertanian. E.
Diseminasi Kesepakatan dan Sosialisasi Kepegawaian, tanggal 25 September 2015 di Bogor.
Output : 1. Paparan Dr. Donna Gultom Direktur Kerja Sama ASEAN Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan menyampaikan “Masyarakat Ekonomi ASEAN : Memaksimalkan Manfaat Bagi Indonesia) antara lain : (a) Liberalisasi Perdagangan Barang ASEAA, (b) Arus Bebas Perdagangan Jasa, (c) Arus Tenaga Kerja Terampil ASEAN, (d) Liberalisasi Rezim Investasi ASEAN, (e) Pilar ACIA : Liberalisasi, Proteksi, Promosi dan Fasilitasi (f) Kawasan Berdaya Saing Tinggi (g) Pembangunan Ekonomi Yang Merata dan (h) Integrasi dengan Perekonomian Dunia. 2. Paparan Dr, Erwidodo Peneliti dari Pusat Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian menyampaikan “WTO, Putaran Pembangunan Doha Bidang Pertanian dan Paket Bali” antara lain : (a) WTO dan Keanggotaan Indonesia, (b) Peran dan Mandat WTO, (c) Kewenangan di WTO, (d) Kepentingan Indonesia di WTO, (e) Hak dan Kewajiban Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
158
Anggota WTO, (f) Penangan Sengekta Dagang di Dispute Settlement Body WTO, (g) Kasus Sengketa Dagang di WTO) dan (h) Aturan WTO dalam Perdagangan Produksi Pertanian (i) Perundingan Pembangunan Doha), (j) Beberapa skenario KTMWTO ke 10 di Nairobi, (k) Peket Bali Bidang Pertanian, (l) Memanfaatkan “General Service” untuk meningkatan Kapasitas Produksi Pangan Nasional dan (m) Kebijakan Perdagangan Mendukung Ketahanan Pangan. 3. Paparan Listiati SH, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan menyampaikan “Aspek Hukum Displin Pegawai, Prosedur Penjatuhan Hukuman, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kasus Displin Pegawai dan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (e-PUPNS 2015”) antara lain (a) PP Nomor 53 Tahun 2015 tentang Disiplin PNS, (b) E-PUPNS tentang Proses Pendataan Ulang Melalui System Teknologi Informasi.
Tindak lanjut : 1. Menyiapkan regulasi yang berorientasi penciptaan daya saing dan. Harmonisasi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi yang mendukung dan tidak bertentangan dengan kewajiban pusat. 2. Dukungan pendanaan untuk berbagai kegiatan dalam menunjang kesiapkan Indonesia dalam memanfaatkan MEA seperti dana sosialisasi/edukasi publik dan dana bimbingan teknis. 3. Indonesia menekankan dan mengusulkan perlu adanya kredibilitas dan pemasukan konkrit dari kompetisi tenaga kerja. 4. Indonesia meminta Negara maju untuk menahan diri berkaitan dengan segala bentuk subsidi ekspor dan semua tindakan yang ahli dan setara. 5. Seluruh pegawai Pusat KLN segera membuat dan mendaftar ePUPNS.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
159
F.
Pertemuan Koordinasi Internal Pusat Kerja Sama Luar Negeri, tanggal 20-21 Nopember 2015 di Bogor
Output : -
Kegiatan pertemuan SPI Internal Pusat Kerja Sama Luar Negeri berlangsung di Bumi Tapos, Bogor pada tanggal 20-21 Nopember 2015.
-
Acara dibuka oleh Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Ir. Mesah Tarigan, MSc. Acara dibagi dalam dua sesi, yaitu: 1.
Kredibilitas dan Akuntabilitas Winarhadi, MM – BPPSDMP)
kepemimpinan
(Ir.
2.
Pelaksanaan SPI di Pusat KLN (Ir. Mesah Tarigan, MM – Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri)
3.
Manfaat dan Kerugian Keikut-sertaan Indonesia dalam Trans Pasific Partnership (TPP) (Prof. Muhammad Firdaus, Ph.D – Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB).
Tindak lanjut : Perlu adanya kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Pusat KLN dalam mendukung pelaksanaan SPI agar dapat berjalan baik, lancar dan benar. Perhatian dan arahan dari masing-masing pimpinan diharapkan dapat terus dilakukan dalam pengawasan dan evaluasi di masing-masing bidang.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
160
G.
Peluncuran Buku “Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan World Bank dan FAO , tanggal 8 Desember 2015 di Sentul – Bogor.
Output : 1. Pelaksanaan peluncuran buku “Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan World Bank dan FAO telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015 di Hotel Lor In Sentul. 2. Judul buku yang diluncurkan adalah: (1)
Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan Bank Dunia.
(2)
Dokumentasi Kerja Sama Luar Kementerian Pertanian dengan FAO.
Tindak lanjut : Diharapkan kerja sama dalam mendokumentasikan Success Stories kerja sama yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dengan Lembaga donor lainnya dapat dilakukan.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
161
6.2. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi A.
Sosialisasi Perubahan AKUN Belanja Barang Persediaan dan Tata Cara Revisi Anggaran, tanggal 3-4 Pebruari 2015 di Bogor
Output : 1. Terdapat penambahan AKUN baru. 2. Perubahan segmen AKUN belanja tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 sesuai keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014. 3. Kewenangan penyelesaian revisi anggaran tergantung ruang lingkup revisi anggarannya.
Tindak lanjut : Memindahkan AKUN belanja ATK B.
Sosialisasi Penyusunan dan kebijakan Formasi ASN Tahun 2015 dan Optimalisasi e-Formasi Kementan Tahun 2015, tanggal 16-17 Maret 2015 di Bogor
Output : 1. Penyusunan Formasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 antara lain : - Dasar Hukum antara lain : Peraturan Menteri PAN dan RB, Peraturan BKN No. 12 Tahun 2011 dan Program Reformasi Kementan. - ASN menurut UU No. 5 tahun 2014 antara lain: PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). - Jabatan Aparatur Sipil Negara menurut UU No. 5 Tahun 2014 antara lain: Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional. 2. Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara antara lain: (a) Netralitas (professional tidak memihak), (b) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (c) Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas (d) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, (e) Mempertanggung jawabkan tindakan kerja kepada publik, (f) Memiliki 162
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dan (g) Kesejahteraan mekanisme usulan formasi CPNS melalui Aplikasi e-formasi.
Tindak lanjut : 1. Setelah ANJAB dan ABK terkumpul maka akan dikirimkan ke Kementerian PAN & RB untuk formasi Kementan. 2. Aplikasi 3-formasi versi 2.1 akan terus di up date baik fitur dan isinya. C.
Pedoman Budaya Kerja Bagi Pegawai Kementan tanggal 16-17 April 2015 di Bogor
Output : 1. Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna yang dimiliki dan diyakini kebenarannya, yang diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh setiap pegawai dengan baik, sehingga nilai yang diyakini tersebut dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas kerja. 2. Pedoman ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 3. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.
Tindak lanjut : Diharapkan dapat diterapkan di lingkungan unit kerja masingmasing.
D.
Sosialisasi Pengelolaan Arsip Aset, tanggal 12 Juni 2015
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
163
di Jakarta Output : 1. Rapat menyampaikan bahwa Barang Milik Negara dalam pengelolaannya banyak menimbulkan permasalahan. Banyak laporan keuangan dari lembaga pengguna barang tidak memperoleh pendapat apapun (disclaimer) dari lembaga pemeriksa keuangan, bahkan dibanyak tempay terjadi sengketa terkait dengan kepemilikan barang milik negara. 2. Kondisi tersebut semakin mengurangi tingkat efisiensi dan pengelolaan barang milik Negara dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (good government). 3. Salah satu penyebab terjadinya keadaan tersebut adalah bahwa pengelolaan barang milik Negara belum dilaksanakan secara komprehensif termasuk pernerbitan dokumen/arsip yang berkaitan dengan barang milik Negara. 4. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan barang milik Negara dalam hubungannya dengan perseorangan maupun organisasi di luar pemerintahan menuntut kita untuk mengambil langkahlangkah guna menerbitkan penataan dokomen yang berkaitan dengan keberadaan milik Negara. 5. Kementerian Pertanian sebelum tahun 2013 selalu tidak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada tahun 2013 dan 2014 telah mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Hal ini patut diapresiasi. 6. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI menyampaikan bahwa dalam pengelolaan arsip asset, hal yang sangat penting bagaimana instansi pemerintah melakukan dengan cara hatihati dan cermat melalui prosedur yang sistematis. Kesalahan dalam menentukan arsip asset bukan akan menyebabkan kemungkinan instansi mengalami kerugian karena yang dilindungi arsip asset.
Tindak lanjut :
Perlunya dukungan financial bagi pengelola arsip dan fasilitasi ruangan yang memadai untuk menyimpan arsip.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
164
E.
Sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS). Tanggal 13 Juli 2015
Output : 1. Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina dan Penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi untuk menyimpan Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutakhiran oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASNl Negara. 2. Dalam rangka penerapan Sistem ASN berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, aman dan akurat maka perlu dilakukan pendataan ulang PNS secara online dan terintegrasi antara Instansi Pemerintah. 3. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik tahun 2015 diatur tatacara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu : Ruang Lingkup e-PUPNS adalah:Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang PNS (PUPNS), (b) Prosedur Pengisian PUPNS, (c) Kewenangan Verifikasi data, (d) Prosedur Verifikasi data, (e) Prosedur Administrator PUPNS, (f) Prosedur bantuan Sistem PUPNS. 4. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh user admin system paling lambat akhir bulan Agustus 2015 (Biro OKE), Pengisian formulir dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2015 dan Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015. 5. Penanggungjawab pelaksanaan e-PUPNS Nasional adalah Badan Kepegawaian Negara dan dapat membenuk Tim Nasional pelakasana e-PUPNS. Pimpinan instansi Pusat/daerah data membentuk tim pelaksana e-PUNS di lingkungan masingmasing. Tim Pelaksana e-PUPNS terdiri dari user admin system, verifikator dan executive. 6. Apabila PNS tidak melaksakan pemutkhiran data pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari Database Kepegawian Nasional dan berakibat pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses, dianggap pensiun dan tidak dapat memperoleh fasiitas selaku PNS 7. Diharapkan kegiatan PUPNS ini dapat dianggarkan pada tahun 2016.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
165
Tindak lanjut : BKN akan menyediakan buku website www.bkn.go.id dan launching dan pelatihan teknis 28 Juli 2015 di Ciawi yang akan F.
petunjuk dan dapat diunduh di direncanakan akan melakukan pengisian e-PUPNS padat tanggal dilaksanan oleh BKN.
Sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik, tanggal 21 Agustus 2015 di Jakarta
Output : 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutakhiran oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan system Informasi Aparatur Sipil Negara. 2. Dalam rangka penerapan Sistem ASN berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, aman dan akurat maka perlu dilakukan pendataan ulang PNS secara online dan terintegrasi antara Instansi Pemerintah. 3. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik tahun 2015 diatur tatacara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu : Ruang Lingkup e-PUPNS adalah Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang PNS Prosedur Pengisian PUPNS Kewenangan Verifikasi Data Prosedur Verifikasi Data Prosedur Administrator PUPNS Prosedur Bantuan Sistem PUPNS Persiapan pelaksanaan e-PUPNS oleh user admin system paling lambat akhir bulan Agustus 2015 (Biro OKE), pengisian formulir dilakukan sampai dengan akhir November 2015 dan proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015 4. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS Nasional adalah BKN dan dapat membentuk Tim Nasional pelaksanaan e-PUPNS. Pimpinan instansi Pusat/Daerah data membentuk e-PUPNS terdiri dari user admin system verfikator dan executive. 5. BKN akan menyediakan buku petunjuk dan dapat diunduh di website www.bkn.go.id dan direncanakan akan melakukan 166 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
launching dan pelatihan teknis pengisian e-PUPNS pada tanggal 28 Juli 2015 di Ciawi Bogor yang akan dilaksanakan oleh BKN. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutahirkan data pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari Database Kepegawaian Nasional dan berakibat pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses, dianggap pensiun dan tidak dapat fasilitas selaku PNS. G.
Pelatihan Aplikasi SAIBA dan SIMAK – BMN, tanggal 29 September – 2 Oktober 2015 di BPTP Malang
Output : 1. Penyusunan Laporan keuangan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam pemerintahan dengan basis Akrual akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan. 2. Permasalahan/kendala yang dihadapi saat ini bagi petugas SAIBA dan SIMAK BMN adalah : a. Selalu mengganti petugas Operator SAIBA dan SIMAK BMN b. Selalu mengganti petugas Operator SAIBA dan SIMAK BMN c. Pengiriman Back Up yang selalu ditagih tiap bulannya. d. Keterlambatnya dalam menyusun Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan jadwal.
Tindak lanjut : 1. Masalah persediaan untuk Laporan keuangan agar tahun depan tidak ada temuan BPK 2. Diharapkan agar tahun depan ada WTP di lingkup Kementan dan memperbaiki WTP sebelumnya. 3. Diharapkan agar Jadwal Palang untuk setiap kegiatan agar serapan terealisasi. 4. Diharapkan SAIBA Laporan Keuangan Berbasis Akrual agar dapat WTP murni dan memperhatikan Laporan Keuangan sebagai atalase Laporan Keuangan Kementerian.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
167
BAB VII PENUTUP Pelaksanaan kegiatan pada Pusat Kerja Sama Luar Negeri tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan memperhatikan korelasinya terhadap tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil kolaborasi dan dukungan antara Pusat Kerja Sama Luar Negeri dan berbagai instansi terkait, negera mitra, lembaga donor dan pihak-pihak terkait lainnya. Capaian kinerja serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 ini merupakan suatu bagian dari proses evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama tahun ini. Hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 dapat disimpulkan hal-hal antara lain: bahwa perlu meningkatkan koordinasi dan pengembangan kerja sama luar negeri bidang pertanian sangat terkait dengan berbagai instansi baik didalam maupun luar negeri, sehingga baik dalam rangka penyelesaian dokumen-dokumen kerjasama ataupun perjanjian bilateral, serta koordinasi yang lebih intensif dengan negara mitra dalam merencanakan dan melaksanakan pertemuan atau sidang internasional di Indonesia, sehingga kerjasama tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan berjalan lancar. Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, diharapkan di masa yang akan datang, kondisi dan permasalahan yang kerap terjadi dapat diantisipasi; kegiatan kerjasama luar negeri dapat terlaksana dengan baik, serta selalu berupaya agar kepentingan Indonesia dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian dapat terakomodasi dalam forum-forum internasional dan dalam implementasi kerjasama yang dilaksanakan di Indonesia.
Laporan Tahunan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015
168