Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 5 Tahun 2009 Tanggal : 14 - 08 - 2009
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pendiri Kabupaten Semarang dan sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah Ki Pandan Arang 11 yang dikenal sebagai Raden 2
Mei
Kaji
Kasepuhan
1547,
(1547-1553),
berkuasa
hingga
yang
tahun
dinobatkan
1574
serta
tanggal
mendapat
pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu berhasil membuat bangunan dan gedung-gedung yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah Kabupaten. Pemerintahan sentra di Semarang berakhir setelah dibentuknya pernerintahan kota berdasarkan Statblad tahun 1906 S.0 120 kecuali perintah-perintah untuk orang bumiputra masih harus berjalan seperti biasa di bawah wewenang Bupati, Wedana, Camat sampai dengan
Kepala
desa.
pemerintahan,
yaitu:
Dengan
demikian
Pemerintah
terdapat
Kabupaten
dua
Semarang
sistem yang
dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja (gemente) untuk wilayah Semarang yang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Pemisahan pemerintahan ini terjadi pada saat pemerintahan Bupati RM. Soebiyono (1897-1927). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang. Namun Kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki pemerintahan Semarang
sendiri,
sebagai
menguntungkan,
maka
ditinjau
dari
Ibukota
segi
Kabupaten
timbulah
gagasan
pemerintahan sangatlah untuk
Kota kurang
memindahkan
Ibukota Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan.
-1-
Sementara
dilakukan
pembenahan, tanggal
30
Juli
1979
oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang diusulkan kepada Pemerintah
Pusat
melalui
Gubernur
Kepala
Daerah
Tingkat
I
Jawa Tengah, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota pemerintah Kabupaten Semarang. Usul tersebut disetujui dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai lbukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Bupati Ir. Susmono Martosiswoyo (1979-1985). Secara
administratif
Kabupaten
Semarang
terbagi
menjadi
19 (sembilan belas) Kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan dan 208 (dua ratus delapan) Desa dan secara geografis terletak pada koordinat 110o14’54,74” sampai dengan 110o39’3” Bujur Timur dan 7o30’0”
Lintang
Selatan,
serta
ketinggian
wilayah
pada
kisaran
300-2050 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan tingkat kelandaian
wilayah,
Kabupaten
Semarang
ke dalam empat kelompok, yaitu
dapat
diklasifikasikan
wilayah datar (kemiringan 0-2%)
seluas 6,169 Ha;wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) 57.659 Ha; wilayah curam (kemiringan 15-40%) 21.725 Ha; dan wilayah sangat curam (kemiringan > 40%) seluas 9.467,674 Ha. Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan pembangunan daerah, maka sangat diperlukan sebuah Rencana Pembangunan Daerah yang
disusun
berdasarkan
hasil
musyawarah
perencanaan
pembangunan dan konsultasi publik sebagai upaya antisipasi yang tahap-tahapnya tertuang dalam rencana pembangunan daerah. Bahwa pembangunan
untuk
kurun
daerah
waktu
2005-2010
menggunakan
Peraturan
acuan Daerah
pelaksanaan Kabupaten
Semarang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang. Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia yang salah satunya adalah penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung setiap 5 (lima tahun) sekali, juga menjadi salah satu pertimbangan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
-2-
1.2.
Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah
dokumen perencanaan komprehensif 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi disusun berdasar pada potensi, kendala, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya RPJP Daerah akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. 1.3.
Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, ditetapkan dengan maksud: 1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha); 2. Mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disepakati bersama; 3. Mewujudkan
suatu
pelaksanaan
pembangunan
yang
oleh seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan efisien,
terpadu,
berkesinambungan,
transparan
dilakukan
secara efektif, dan
saling
melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuan penyusunan RPJPD adalah sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah dan program kepala daerah terpilih.
-3-
1.4. Landasan Hukum Landasan idiil penyusunan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 adalah Pancasila sedangkan sebagai landasan konstitusional adalah
Undang-Undang
Dasar
1945.
Adapun
sebagai
landasan
operasional meliputi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran
Nomor
5,
Negara
Tambahan
Republik
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
2004
Indonesia
Nomor 4355). 4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Tahun 2004
Negara
Republik
tentang
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
-4-
7.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor
17
Jangka
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3). 1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
dan
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
-5-
Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah,
disusun
perencanaan
daerah
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
sebagai
satu
nasional. Dengan
diterbitkannya aturan tersebut diharapkan pembangunan daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat sejalan dengan pembangunan nasional. Dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (3) disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi: a.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi-misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional .
b.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah
dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan
keuangan
daerah,
strategi
pembangunan
daerah,
kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai
dengan
rencana kerja dalam
kerangka regulasi
dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. c.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat,
dengan
mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Perencanaan menjamin
pembangunan
keterkaitan
dan
daerah kesesuaian
tersebut antara
disusun
untuk
perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
-6-
1.6. Tata Urutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
KONDISI UMUM DAERAH
BAB III
:
ANALISIS ISU STRATEGIS
BAB IV
:
VISI
DAN
MISI
PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2005-2025 BAB V
:
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2005-2025
BAB VI
:
KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII
:
PENUTUP
-7-