BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun

2011 - 2016 dan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 – 2016, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun pada tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur, yaitu bidang Sumber Daya Air, bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Tata Kota dan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas Pembangunan Tahun 2015 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Karimun

yang

perlu

diselesaikan

pada

tahun

2014.

Prioritas

pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1.

Memiliki

dampak

pembangunan

yang

sehingga

besar langsung

terhadap dapat

pencapaian dirasakan

sasaran-sasaran

manfaatnya

oleh

masyarakat; 2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 4. Realistis untuk dilaksanakan. Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang Pembangunan Infrastruktur, yang meliputi Bidang Sumber Daya Air (program Pengembangan dan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2013

1

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dan program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong). Bidang Bina Marga (program Pembangunan Jalan dan Jembatan, program Peningkatan Jalan dan Jembatan, program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta program Penataan Peraturan Perundang-Undangan) Bidang Cipta Karya (program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, program

Pembangunan

Saluran

Drainase/

Gorong-Gorong,

program

Pengembangan Destinasi Pariwisata, program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum dan Air Limbah, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum, program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman, dan program Pengentasan Kemiskinan). Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut : 1.

Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun;

2.

Menciptakan

kepastian

kebijakan,

karena

merupakan

komitmen

Dinas

Pekerjaan Umum sebagai instansi pemerintah. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk masing-masing Program.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2004, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :


2

a.

Perumusan,

perencanaan

koordinasi;

kebijaksanaan

pengendalian;

melaksanakan

teknis

teknis;

melaksanakan

administrasi

dan

teknis

ketatausahaan;

pelaksanaan operasional; melaksanakan

pengelolaan UPTD; melaksanakan kegiatan lain dibidang Pekerjaan Umum yang ditugaskan Bupati. b.

Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

Untuk dapat menjalankan Tugas yang telah dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh satu Sekretaris, empat Kepala bidang, dua Kepala UPTD, dua Kepala sub Dinas, dan Kelompok jabatan fungsional. Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/ bidang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2.

Sekretaris

3.

2.1. Sekretaris, membawahi terdiri dari : 2.1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.1.2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Bidang Bina Marga

3.1. Bidang Bina Marga terdiri dari : 3.1.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3.1.2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 4. Bidang Cipta Karya 4.1. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 4.1.1. Seksi Bangunan; 4.1.2. Seksi Penyehatan Lingkungan. 5. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Pemukiman 5.1. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Pemukiman terdiri dari : 5.1.1. Seksi Peruntukan dan Pengendalian Pemukiman; 5.1.2. Seksi Penataan Kota dan Pengendalian Tata Ruang. 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air 6.1. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari : 6.1.1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; 6.1.2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan. 7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Moro

8.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kundur


3

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun

KEPALA DINAS Ir. ABU BAKAR, MT

SEKRETARIS Ir. M. Yusrial M,Si

Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Raja Zaharlina, SH

KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN H. Venu Rendra Krisna,ST,M.Eng

BIDANG SUMBER DAYA AIR

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG TATA KOTA

Erly Sandhya S,ST., M.Eng

M. Zulfan, ST., MM

Doddy Suzandi, ST, MM

Ir. Said Iwan Rafli, M.Eng

KASI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI R. Mahrizal, ST

KASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Damuzar, ST

KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pandu Rahendra Perkasa, ST. MT KASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Andykhatria, ST

KASI BANGUNAN M. Almansa Fitra, ST

KASI PENYEHATAN LINGKUNGAN Hermawan A., ST

Plt. UPTD KECAMATAN MORO

UPTD KECAMATAN KUNDUR

Indra Gunawan, ST

Indra Gunawan, ST


KASI PERUNTUKAN & PENGENDALIAN PERMUKIMAN Cahyo Prayitno, ST

KASI PENATAAN KOTA DAN PENGENDALIAN TATA RUANG Surya Purnama, ST

4

KETERANGAN :

PANGKAT / GOLONGAN :

Jumlah Pegawai PNS Honorer

: : :

81 Orang 57 Orang 24 Orang

Pejabat Struktural Pejabat Fungsional

: :

15 Orang 2 Orang

- Pembina (IVa s/d IVe) - Penata (IIIa s/d IIId) - Pengatur (IIa s/d IId) - Juru (Ia s/d Id)

: : :

4 Orang 26 Orang 49 Orang

: 2

Perempuan Laki-laki

Orang

S2 / S3 S1 Diploma SLTA / STM SLTP

1.3. Landasaan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

53

tahun

1999

tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


5

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 8. Keputusan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja SKPD ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dan Informasi bagi Pengambil Keputusan melalui landasan yang kuat dan sistematik dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Karimun, dan membuat komitmen pada Program Prioritas yang bersifat lintas bidang. Rencana Kerja SKPD ini juga bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketepatan dalam mendukung Perumusan Kebijakan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2015, sehingga sasarannya lebih ke arah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan terarah dan terpadu. 1.5. Manfaat Manfaat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Sebagai Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. Sebagai pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ke Bupati; 3. Sebagai arahan untuk memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur;


6

4. Sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.5.

Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Manfaat Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III VISI MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. 3.2. 3.3.

Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Kebijakan Organisasi Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP 4.1.

Penutup


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bagi Kabupaten Karimun, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan energi. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi

persoalan

kesenjangan

antar-kawasan

maupun

antar-wilayah,

memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam suatu negara. Pembangunan

infrastruktur

pekerjaan

umum

mempunyai

manfaat

langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2012 – 2016 memiliki tiga tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, yaitu:

Sasaran 1 : 1.1.1.

Meningkatnya utilitas pendukung kebutuhan sektor pertanian.


8

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel : 2.1 Indikator Sasaran I No 1.

Indikator Luas cakupan areal persawahan yang memiliki saluran irigasi (ha)

Target

Realisasi

Capaian

332 ha

315 ha

94.87 %

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pekerjaan umum merupakan sektor penunjang dan pendukung utama dalam pembangunan wilayah. Sektor itu salah satunya menunjang sektor pertanian. Indikator Persentase Areal Persawahan yang memiliki saluran irigasi merupakan indikator yang dianggap relevan dalam mendukung sasaran ini. Sebagaimana diketahui sampai dengan akhir tahun 2009 areal persawahan yang ada di Kabupaten Karimun tidak ada yang memiliki saluran irigasi, sehingga persawahan hanya mengharapkan air hujan (sawah tadah hujan) dan jenis padi yang ditanam juga padi ladang. Tahun 2013 target areal persawahan yang memiliki saluran irigasi ditetapkan sebesar 332 hektar, terealisasi 94.87% atau 315 hektar dari 428 hektar luas areal keseluruhan. Adapun Wilayah Kecamatan yang memiliki areal persawahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Wilayah Kecamatan yang memiliki areal persawahan Yang memiliki Saluran Irigasi 2012 2013 130 Ha 130 Ha

No

Indikator

Luas Areal Persawahan

1.

Kundur Barat

150 Ha

2.

Kundur Utara

278 Ha

167 Ha

185 Ha

TOTAL

428 Ha

297 Ha

315 Ha

Dari tabel di atas, terlihat luas areal pertanian terdapat pada 2 kecamatan

yang

menjadi

pendukung

dalam

sektor

pertanian

yaitu

kecamatan Kundur Utara seluas 278 hektar (Ha) dan kecamatan Kundur Barat seluas 150 hektar (Ha). Tahun 2012 realisasi Areal Persawahan yang memiliki


9

saluran irigasi tercatat hanya mencapai 69.39 %, dengan kapasitas 297 hektar atau 86.66% untuk kecamatan Kundur Utara dan 167 hektar atau 60.07% untuk kecamatan Kundur Utara. Pada akhir tahun 2013, areal persawahan yang memiliki saluran irigasi tercatat mencapai 73,60%, dengan kapasitas 315 hektar atau 86.66% untuk kecamatan Kundur Barat dan 185 hektar atau 66.54% untuk kecamatan Kundur Utara. Telah terjadi selisih Namun kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga kebutuhan padi disektor pertanian menjadi pendukung utama

perekonomian

masyarakat

Kabupaten

Karimun

dapat

menjadi

andalan. Sasaran 2 : 2.1.1.

Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel : 2.3 Indikator Sasaran II No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

1.

Luas target kawasan yang dilindungi dari bahaya banjir (ha)

515 ha

925 ha

179.61 %

2.

Panjang target garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi (km)

18 km

24.23 Km

134.61 %

Indikator pertama dari sasaran ke dua ini adalah Luas target kawasan yang dilindungi dari bahaya banjir (ha). Bencana banjir sudah lama menjadi agenda

tahunan

di

Kabupaten

Karimun.

Banjir

selalu

menghampiri

Kabupaten ini, utamanya mulai terjadi pada bulan November dan Desember diakhir tahun hingga pada awal-awal tahun, seperti Januari dan Februari. Pada bulan-bulan ini, curah hujan lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Hujan turun beberapa hari berturut-turut, hampir selalu mendatangkan banjir dibeberapa wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Karimun, seperti Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Buru, Moro dan Durai.


10

Ancaman banjir memang selalu menjadi momok pada setiap awal dan akhir tahun bagi warga Kabupaten Karimun. Banjir tersebut sudah terjadi selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun, namun problematika banjir ini sepertinya masih sulit untuk diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemda Kabupaten Karimun sebenarnya telah lama berupaya untuk mengatasi

problematika

banjir

ini.

Berbagai

upaya

dan

solusi

penanggulanangan banjir telah dilakukan. Namun harus diakui, jika upaya yang dilakukan tersebut belum mampu untuk mengatasi musibah banjir dibeberapa wilayah di Kabupaten Karimun, baik serangan banjir karena intensitas hujan lokal yang tinggi, maupun ancaman gelombang pasang air laut yang selalu naik turun. Guna mengatasi problematika banjir di Kabupaten Karimun ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena banyak sekali faktor penyebab musibah ini. Salah satu yang mendasar untuk di Pulau Karimun adalah permasalahan sampah. Pada setiap harinya, di Pulau Karimun ini terdapat lebih dari 300 m3 sampah. Mirisnya, 50% dari sampah tersebut dapat terangkut ke TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah). Sisanya sampah tersebut dibuang ke saluran-saluran air, dan juga sungaisungai yang melintas di permukiman warga, seperti Sungai Teluk Air, Sungai Ayam, Sungai Raya, Sungai Poros – Sei Raya, Sungai Paya Rengas dan Sungai Parit Lapis. Tumpukan sampah-sampah inilah yang paling sering memacetkan aliran air drainase, sehingga banjir menjadi tak terelakkan. Hasil survey tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten karimun, hampir 70% drainase di Pulau Karimun tidak berjalan baik karena permasalahan sedimentasi, penyumbatan dan mampet. Penyebab lain dari banjir ini adalah kenaikan debit air laut. Kenaikan air laut yang diikuti oleh angin yang cukup kencang, seringkali pula menimbulkan banjir rob seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Buru, Moro dan Durai. Hal ini sudah terjadi selama bertahuntahun.


11

Yang lebih parahnya, daerah-daerah di hilir sungai yang memang sudah dari alam menyediakan bentuk dan ukuran sungai yang berkelok-kelok sesuai dengan kearifan lokal, dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga air laut dengan mudah untuk menggapai daratan, sehingga terjadilah banjir besar dibeberapa wilayah di Kecamatan Kundur, Kundur Utara dan Kundur Barat. Begitu Kompleknya penyebab banjir di Kabupaten Karimun di atas, membuat Pemda Kabupaten Karimun terus berbenah dan berupaya mencari solusi terbaik guna mengurangi persoalan banjir ini. Beragam proyek infrastruktur banjir sudah dikerjakan Pemda Kabupaten Karimun, mulai dari pembangunan dan pembersihan saluran air (drainase), pelebaran goronggorong, pembangunan Box Culvert, Pembangunan dan Rehabilitasi Tanggul dan pintu air, Pembangunan Turap Beton, Normalisasi sungai hingga pembangunan Resetlement (Penampungan air sementara). Adapun wilayah administrasi yang dapat ditangani dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.4 Luas Penanganan Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2013

NO

NAMA KECAMATAN

LUAS PENANGANAN BANJIR

1

Kecamatan Karimun

46 Ha

2

Kecamatan Meral

19 Ha

3

Kecamatan Tebing

40 Ha

4

Kecamatan Kundur

108 Ha

5

Kecamatan Kundur Barat

102 Ha

6

Kecamatan Kundur Utara

259 Ha

7

Kecamatan Buru

156 Ha

8

Kecamatan Moro

102 Ha

9

Kecamatan Durai

93 Ha

TOTAL LUAS PENANGANAN BANJIR


925 Ha

12

Sedangkan indikator terakhir adalah Panjang Target Garis Pantai Yang Dilindungi Dari Bahaya Abrasi (km). Abrasi merupakan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai dikarenakan oleh arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai. Tingkat erosi yang ditimbulkan berbeda sesuai dengan kecepatan

arus/

gelombang

dalam

mengikis

tebing

pantainya.

Di

Kabupaten Karimun, arus atau gelombang sangat dipengaruhi oleh pola angin barat, selatan dan utara. Sebagaimana diketahui sebaran abrasi yang terjadi di pulau yang berada di wilayah Kabupaten Karimun sebagian besar sangatlah dominan, terutama pada karakteristik pantai berpasir, berpasir lumpur dan pantai berkarang/cliff. Terlebih lagi kondisi Geografis Kabupaten Karimun dibagian Utara yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki gelombang pasang yang besar, yang dapat mengakibatkan dampak abrasi yang

sangat besar

pula, ini

dikarenakan gelombang pasang yang datang dari laut lepas persentasenya sangat tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau yang berada kawasan dalam. Selain beberapa hal diatas sebagai penyebab abrasi, adapula abrasi yang disebabkan oleh faktor kesengajaan, yaitu abrasi akibat adanya kegiatan penambangan pasir disepanjang pesisir pantai di Kecamatan Tebing, Kundur Barat, Kundur Utara, Buru, Moro dan Durai dan adanya penebangan pohon bakau disekitar daerah tersebut yang bersifat merusak, dipastikan dapat turut memicu- memperparah terjadinya abrasi, yang jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, proses abrasi akan terus berlanjut sampai menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan.

Adapun pulau-pulau yang mengalami abrasi pantai dapat dilihat pada tabel berikut ini :


13

Tabel 2.5 Wilayah Pantai Yang Mengalami Abrasi Panjang Pantai yang dilindungi Tahun 2010 (Km) Tahun 2011 (Km) Tahun 2012 (Km)

NO

Nama Kecamatan

Panjang pantai Terkena Abrasi (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karimun Meral Tebing Kundur Kundur Barat Kundur Utara Buru Moro Durai

3 Km 11 Km 20 Km 16 Km 3 Km 2 Km 18 Km 6 Km 2 Km

3 Km 0.100 Km 0.050 Km 0.300 Km 0.250 Km 0.900 Km

0.131 Km 2.25 Km 0.113 Km 0.250 Km 0.518 Km 0.459 Km 0.483 Km 0.128 Km

0,106 14.075 0.090 0.350 0.210 0.477 -

Total

81 Km

4.6 Km

4.33 Km

15.30 Km

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, persentase pantai yang mengalami abrasi sampai dengan tahun 2013 berkurang 24,23 km atau terealisasi 29.91 persen dari total panjang pantai yang terkena abrasi (81 km).

Gambar 2 Pembangunan Dinding Pantai (Revetment)

Sasaran 3 : 2.1.1.

Memadainya utilitas pendukung kebutuhan industri.


14

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel : 2.6 Indikator Sasaran III No 1.

Indikator Persentase panjang jalan berstandar industri (km)

Target

Realisasi

Capaian

1.9 Km

10.58 Km

556.84 %

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) secara langsung menuntut ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai demi menunjang kelancaran transportasi. Sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai

Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Karimun memiliki jalan industri yang belum maksimal guna mengantisipasi kelancaran distribusi arus barang baik menuju maupun keluar dari kawasan pelabuhan perdagangan bebas. Sampai dengan akhir tahun 2012, persentase panjang jalan berstandar industri tercatat telah mencapai 17.20 persen atau 7,59 km dari 43,95 km yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2011, persentase jalan berstandar industri tercatat hanya mencapai 13,35 persen atau 5,87 km dari 43,95 km. Jadi, Ada peningkatan sebesar 3,85 persen atau 1,72 km. Selanjutnya,

pencanangan

pembangunan

(ground

breaking)

peningkatan dan pembangunan jalan kawasan industri sangat diharapkan menjadi langkah yang akan terus berlanjut untuk dapat menjadi panduan yang tepat pada proses pembangunan fisik nantinya, dan tetap saja harus disesuaikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan jaringan jalan industri hingga akhir tahun 2013 di Kabupaten Karimun telah memenuhi target yang telah ditentukan, namun pembangunan jalan industri tetap menjadi prioritas dan harus mendapat catatan khusus, mengingat multiplier effect-nya menciptakan

konektivitas

ekonomi

nasional


yang sangat besar, yakni yang

dapat

memacu

15

perekonomian agar tumbuh lebih pesat, lebih berkualitas, lebih inklusif, lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan. Perlu menjadi catatan, pada tahun 2012 hingga tahun 2016, persentase panjang jalan berstandar industri harus mengalami beberapa koreksi terhadap target-target pada RPJMD Kabupaten Karimun, mengingat jalan-jalan yang berstandar industri telah mengalami kenaikan jumlah ruas jalan.

Berikut panjang jalan industri di Kabupaten Karimun tahun 2013 : Tabel 2.7 Panjang Jalan Industri Di Kabupaten Karimun Tahun 2013

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NAMA RUAS Bukit Tembak – Sp. Parit Rampak Sp. Parit Rampak - PT. Saipem PT. Saipem - PT. KDH PT. KDH - PT. Sembawang PT. Sembawang - Pasir Panjang Pasir Panjang Teluk Mesodo Teluk Mesodo Pelambung Pelambung – Sp. Pongkar Sp. Pongkar – Sei Bati Sp. Pongkar - PT KDH Parit Rampak Pelabuhan Roro Sp. Mutiara - PT. Mos TOTAL

PANJANG (M) 4,000 4,700 1,980 2,560

JENIS PERKERASAN Belum Dibuka Aspal + Timbunan Belum Dibuka Belum Dibuka

KONDISI JALAN (M) BAIK

SEDANG

R.RINGAN

R. BERAT

-

-

-

4,000

4,220

480

-

2,980

-

-

-

1,980

-

-

-

2,560

4,450

Aspal

4,450

-

-

-

5,800

Belum Dibuka

-

-

-

5,800

1,500

Aspal

1,500

-

1500

-

3,407

Aspal

3,407

-

-

-

5,000

Aspal

4,500

-

500

-

4,690

Belum Dibuka

-

-

-

4,690

3,160

Aspal

3,160

-

-

-

2,711

Aspal

2,711

-

-

-

43,958

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Karimun memiliki ruas jalan industri sebanyak 12


16

ruas jalan dengan total panjang jalan mencapai 43,95 Km. Pada jenis perkerasan, jalan industri di Kabupaten Karimun terdapat 6 ruas jalan beraspal, 1 ruas jalan Aspal dan Perkerasan (base), dan 5 ruas jalan yang belum dibuka. Sementara itu, dari 7 ruas jalan yang beraspal tersebut hanya 3 ruas jalan yang berstandar industri, antar lain ruas jalan Parit Rampak – Pelabuhan Roro (3,160 m), Sp. Parit Rampak – PT. Saipem (4,220 m) dan ruas jalan Sp. Mutiara – PT. Mos (2,711 m), sedangkan 4 ruas jalan yang beraspal lainnya belum memenuhi standar kriteria industri, karena dari kepadatan timbunan (sub base) dengan minimal CBR 40 persen, dan beban gandar kendaraan di atas 8 ton belum memenuhi kriteria jalan berstandar industri. TABEL 2.8 RUAS JALAN YANG BERSTANDAR INDUSTRI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013

NAMA RUAS

PANJANG TOTAL (M)

PANJANG JALAN BERASPAL (M)

JENIS PERKERASAN

KONDISI JALAN

1.

Sp. Parit Rampak Pelabuhan Roro

3,160

3,160

Aspal

BAIK

2.

Parit Rampak - PT. Saipem

4,700

4,220

3.

Sp. Mutiara - PT. Mos

2,711

2,711

TOTAL

10,571

10,091

NO

Aspal + Perkerasan (Base) Aspal

BAIK BAIK

Dari tabel di atas, terlihat bahwa panjang jalan berstandar industri hingga akhir tahun 2013 di Kabupaten Karimun tercatat 10,09 Km dengan jenis perkerasan aspal dan kondisi jalan baik.

Sasaran 4 : 2.1.1.

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai.


17

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel : 2.9 Indikator Sasaran IV Indikator 1.

Panjang Jalan Aspal (km)

2.

Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik

Target

Realisasi

Capaian

416.40 Km

422.003 Km

101,34 %

86,26%

87.071 %

100,93 %

Meningkatnya kapasitas Sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai diukur melalui panjang jalan ber aspal dan proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik. Total panjang jalan beraspal di Kabupaten Karimun hingga akhir tahun 2013 tercatat sepanjang 422,00 Km. Target yang ditentukan sebesar 416,40 Km atau capaian target sebesar 101,34 persen. Indikator ini tercapai berkat adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan mengambil langkah strategis untuk membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat untuk mendukung keterhubungan antar kawasan, membangun desa dalam rangka merajut simpul wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karimun. Untuk

dapat

mendukung

perekonomian

dalam

mengarahkan

strukturisasi pusat-pusat kegiatan, infrastruktur jalan sangat mutlak diperlukan sebagai prasarana dalam pemasokan bahan, distribusi dan pemasaran hasilhasil pertanian dan perkebunan, industri maupun usaha di bidang jasa. Untuk itu, harus ada akses dengan kapasitas yang mampu melayani akses ke permukiman, akses ke pelabuhan laut, akses ke bandara, akses ke kawasan industri serta akses ke kawasan-kawasan wisata.

Berikut panjang jalan beraspal di Kabupaten Karimun berdasarkan status jalan :


18

TABEL 2.10 PANJANG JALAN BERASPAL DI KABUPATEN KARIMUN

NO

1 2 3

PENYELENGGARA N JALAN JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN

Total Panjang Jalan di Kab. Karimun

TOTAL PANJANG JARINGAN JALAN (M)

PANJANG JALAN BERASPAL (M)

26,641


%

SEDAN G

%

RUSAK RINGAN

%

RUSAK BERAT

%

26,641

26,641

100

-

0

-

0

-

0

124,850

119,550

104,306

87,249

3,010

2,518

9.164

7,665

3.070

2,568

383,225

275,812

236,494

85,745

5,150

1,867

33.708

12,221

0.460

0,167

534,716

422.003

367,441

87,071

8,160

1,934

42,872

10,159

3,530

0,836

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan, bahwa di Kabupaten Karimun terdapat tiga kategori jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan total panjang jaringan jalan nya adalah 534,71 Km dan telah tercatat sepanjang 422, 00 Km dalam kondisi ber aspal. Untuk jalan nasional, secara umum kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2013 : Panjang jalan 26,64 Km. Jaringan jalan nasional akan terus ditingkatkan sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010. Untuk jalan Provinsi, secara umum kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2013 : Panjang jalan 124, 85 Km, 119,55 Km ber aspal, 87,24 % kondisi baik, 2,51 % kondisi sedang, 7,66 % kondisi rusak ringan dan 2,56 % kondisi rusak berat atau 89. 77 % kondisi mantap dan 10,23 % kondisi tidak mantap. Kondisi jaringan jalan provinsi di Kabupaten Karimun bila dibandingkan dengan tahun 2012 telah banyak mengalami kenaikan kualitas jalan, antara lain kondisi baik meningkat 2,52 %, rusak ringan menurun dari 10,54 % menjadi 7,66 %, rusak berat menurun dari 4,43 % menjadi 2,56 %. Meningkatnya kualitas jalan tersebut karena penyelenggara jalan yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri mulai fokus menangani pemeliharaan jaringan jalan provinsi. Selain itu pemerintah pusat dengan program pengembangan wilayah perdesaan dengan konsep kawasan agropolitan, juga banyak membantu meningkatkan atau memelihara jaringan jalan yang statusnya termasuk jalan provinsi dan kabupaten. Selanjutnya jalan kabupaten, secara umum kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2013 : Panjang jalan 383, 22 Km, dan sepanjang 275,81 Km di antaranya beraspal, dengan kondisi 85,74 % kondisi baik, 1.87 % kondisi sedang, 12,22 % kondisi rusak ringan dan 0,17 % kondisi rusak berat atau 87,61


19

% kondisi mantap dan 12,39 % kondisi tidak mantap. Masih panjangnya kondisi jaringan jalan yang tidak mantap, selain disebabkan oleh keterbatasan dana, juga disebabkan kesadaran disiplin pengguna jalan (seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diizinkan), kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana proyek. Sampai dengan tahun 2013 terdapat tantangan berupa menurunnya kualitas pelayanan jalan kabupaten, provinsi dan nasional di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan. Penanganan yang dilakukan meskipun belum menyeluruh antara lain : Peningkatan Ruas Jalan Sp. RSUD – Sp. Stadion, Peningkatan Ruas Jalan Sp. Urung – Pelabuhan Tg. Berlian, Peningkatan Ruas Jalan Tg. Batu – Sp. Sawang, Peningkatan Sp. Kempas – Perayun, Peningkatan Ruas Jalan Tg. Balai – Sei Bati dan Peningkatan Ruas Jalan Pelipit - Pertambangan Kecamatan Karimun. Berbagai tantangan lain yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten meliputi : 1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih. 2. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, termasuk masih banyaknya daerah yang terisolasi. 3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, seperti banjir dan

tanah

longsor

menyebabkan

alokasi

yang

semula

untuk

pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat. 4. Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan dan pengembangan wilayah (termasuk daerah terisolasi, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil) dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.


20

Sasaran 5 : 5.1.1.

Terbangun/tersedianya jalan lingkar pulau.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel : 2.11 Indikator Sasaran VI No 1.

Indikator Panjang Jalan Lingkar Pulau (km)

Target

Realisasi

Capaian

11,83%

42.55 %

359.68 %

Jalan Lingkar adalah semua jalan yang melingkari pusat suatu kota yang fungsinya agar kendaraan dapat mencapai bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya. Menurut, Tamin (2000) Jalan Lingkar yaitu jalan yang melingkari suatu wilayah yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengalihkan pergerakan lalu lintas agar jangan memasuki wilayah yang bersangkutan sehingga kemacetan yang timbul karena pembebanan yang terlalu banyak pada jalan arteri radial dapat dihindari. Pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Karimun bermula dari gejala kepadatan lalu lintas di dalam kota akibat pencampuran antara arus lalu lintas lokal dan regional dalam menggunakan jalan utama kota. Selain untuk memperlancar transportasi kendaraan yang melewati kota-kota di Pulau Karimun, pembangunan jalan lingkar ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan kawasan di wilayah pesisir sehingga pertumbuhan tidak hanya terjadi di pusat kota Pulau Karimun. Oleh karena hal tersebut, direncanakan jaringan jalan baru di dalam kota berupa pembangunan jalan arteri alternatif yang telah dimulai sejak tahun 2006 (Perencanaan Design) dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik tahun 2007 sampai dengan saat ini.


21

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) secara langsung menuntut ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai demi menunjang kelancaran transportasi. Sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai

Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Karimun memiliki jalan lingkar yang belum maksimal guna mengantisipasi kelancaran distribusi arus barang baik menuju maupun keluar dari kawasan pelabuhan perdagangan bebas. Sampai dengan akhir tahun 2013, persentase panjang jalan lingkar tercatat telah mencapai 55.143 persen atau 27,082 km dari 49,112 km. Dibandingkan dengan tahun 2012, persentase jalan lingkar tercatat hanya mencapai 42,555 persen atau 20,900 km dari 49,112 km. Jadi, Ada peningkatan sebesar 12,588 persen atau 6,182 km. Perlu menjadi catatan, pada tahun 2012 hingga tahun 2016, persentase panjang jalan lingkar di Pulau Karimun harus mengalami beberapa koreksi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.

Berikut panjang jalan lingkar di Pulau Karimun hingga akhir tahun 2013 : Tabel 2.12 Panjang Jalan Lingkar Di Pulau Karimun Tahun 2013

NO

1.

2. 3. 4. 5.

NAMA RUAS

Tanjung Balai – Bandara Sei Bati Bukit Tembak – Sp. Parit Rampak Sp. Parit Rampak - PT. Saipem PT. Saipem - PT. KDH PT. KDH - PT. Sembawang

PANJANG (M)

11.025

4,000 4,700 1,980 2,560

JENIS PERKERASAN Aspal, Perkerasan, Timbunan, Belum Dibuka Belum Dibuka Aspal + Timbunan Belum Dibuka Belum Dibuka


SEDANG

R.RINGAN

R. BERAT

1,500

-

3,750

5,775

-

-

-

4,000

4,220

480

-

-

-

-

-

1,980

-

-

-

2,560


22

6. 7. 8. 9. 10. 11.

PT. Sembawang - Pasir Panjang Pasir Panjang Teluk Mesodo Teluk Mesodo Pelambung Pelambung – Sp. Pongkar Sp. Pongkar – Sei Bati Sp. Pongkar - PT KDH TOTAL

4,450

Aspal

4,450

-

-

-

5,800

Belum Dibuka

-

-

-

5,800

1,500

Aspal

-

-

1500

-

3,407

Aspal

3,407

-

-

-

5,000

Aspal

4,500

-

500

-

4,690

Belum Dibuka

-

-

-

4,690

15,577

0

5,750

27,785

49,112

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Karimun memiliki jalan lingkar sebanyak 11 ruas jalan dengan total panjang jalan mencapai 49,112 Km, dimana kondisi baik tercatat 15,57 km, kondisi sedang 0 km, kondisi rusak ringan 5,75 km dan kondisi rusak berat 27,78 km. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya agar jaringan jalan dapat berfungsi dengan baik dan terintegrasi, sehingga mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi nasional. Sasaran 6 : 6.1.1.

Meningkatnya Prasarana Air Bersih.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel : 2.13 Indikator Sasaran VII

No 1. 2.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Persentase warga miskin yang mendapatkan air bersih

Target

Realisasi

Capaian

40,58%

38,04 %

93,74 %

70%

74,53 %

106,47 %


23

Sejalan

dengan

kesepakatan

internasional

yang

tertulis

dalam

Millenium Development Goals (MDG’s) yakni mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih menjadi terlayani (80% perkotaan dan 60% perdesaan), salah satu upaya dalam rangka pencapaian target-target

tersebut

untuk

pemenuhan

kebutuhan

air

baku,

akan

dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, berupa tindakan “Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku” dengan sasaran “meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Bidang Sumber Daya Air selaku Penyedia Air Baku bertanggung jawab di bagian hulu dan Bidang Cipta Karya di bagian hilir selaku Pembina Unit Usaha Air Bersih (UUAB) yang bertanggung jawab dalam pendistribusi air minum kepada masyarakat, sehingga didapat program yang terpadu, saling menunjang dan tepat sasaran. Selain indikator di atas indikator kedua yang mendukung sasaran ini adalah Persentase

Rumah

Tangga

yang

mendapatkan

air

bersih.

Sejalan

dengan

kesepakatan internasional yang tertulis dalam Millenium Development Goals (MDG’s) yakni mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih menjadi terlayani (80% perkotaan dan 60% perdesaan), salah satu upaya dalam rangka pencapaian target-target tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air baku, dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, ketentuan tersebut mengatur tentang tindakan “Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku” dengan sasaran “meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Bidang Sumber Daya Air selaku Penyedia Air Baku bertanggung jawab di bagian hulu dan Bidang Cipta Karya di bagian hilir selaku Pembina Unit Usaha Air Bersih (UUAB) yang bertanggung jawab dalam pendistribusi air minum kepada masyarakat, sehingga tercipta program yang terpadu, saling menunjang dan tepat sasaran. Sampai

dengan

akhir

tahun

2013

persentase

Rumah

Tangga

yang

mendapatkan air bersih tercatat sebesar 38,04 persen atau terealisasi sebesar 30.435 KK dari 80.530 KK. Angka realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 36,43 persen. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah membuat sumur gali, sumur bor, solar water cell, dan dengan menjadi pelanggan pada UUAB


maupun swasta.

24

Pembangunan

penyediaan

sarana

air

bersih

ini

dilakukan

dengan

mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air bersih, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Air tanah sudah mulai tercemar, khususnya di tempat-tempat yang padat penduduk, sementara Unit Usaha Air Bersih (UUAB) Karimun belum dapat diandalkan.

Lain halnya dengan indikator kedua yaitu, Persentase Rumah Tangga Miskin yang mendapat aliran listrik. Target yang ditetapkan tahun 2012 sebesar 13%, realisasi target sebesar 16,12% atau mencapai 124%.

2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum

mempunyai Tugas dan Fungsi membantu Bupati

dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum, antara lain : a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang Pekerjaan Umum; b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Pekerjaan Umum; c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; d. Melaksanakan pengelolaan UPTD; e. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Pekerjaan Umum yang ditugaskan oleh Bupati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional perencanaan, pelaporan, pengembangan jalan dan jembatan, pelayanan informasi dan perizinan jalan, serta pengukuran tanah dan pemetaan yang menjadi kewenangan daerah. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional perencanaan, pelaporan, bangunan dan penyetahatan fisik lingkungan bangunan, perumahan, dan penyehatan fisik lingkungan perumahan. Bidang Tata


25

Kota

dan

Pengembangan

Permukiman

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis operasional sebagai petunjuk penataan Tata Kota dan Pengembangan Permukiman. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penataan dan pengembangan Sumber Daya Air dan Pengairan yang menjadi kewenangan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun memuat 24 Program, dengan Lokasi di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Moro, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai. 24 Program tersebut diantaranya : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan; 9) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; 10) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong; 11) Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong; 12) Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaitan Lainya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum Air Limbah; 16) Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;


26

17) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 18) Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); 19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 20) Program Pengetasan Kemiskinan; 21) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); 22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum; 23) Program Pemanfaatan Ruang; 24) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan

usulan

program

dan

kegiatan

masyarakat

terangkum,

tertampung pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2014 pada tanggal 13 Maret 2014 di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun, para Camat se – 12 Kecamatan serta Kepala Dinas, Kepala Badan sehingga terdapat point – point usulan kegiatan dari tiap – tiap Kecamatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun untuk Tahun 2015, diataranya adalah sebagai berikut, terlampir.


27

BAB III VISI MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya lain yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun serta berdasarkan tinjauan terhadap

lingkungan

memperhitungkan

organisasi,

kekuatan

baik

(strenghts),

internal

maupun

kelemahan

eksternal

(weaknesses),

dalam peluang

(opportunities), dan tantangan / kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun.

3.1.1. VISI Sebagai Instansi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah, karena itu Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada Visi Pemerintah Kabupaten, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai berikut:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat”

3.1.2. MISI Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, dimana infrastruktur pekerjaan umum yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.


28

Makna dari Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Untuk Mendukung

Pertumbuhan

Ekonomi

dan

Pelayanan

Masyarakat

yang

penjabarannya meliputi : 1) Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan; 2) Pelayanan jalan yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ); 3) Pelayanan air bersih yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai; 4) Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai standar teknis; 5) Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; 6) Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU yang andal berbasis penataan ruang; Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat”, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 – 2016, yaitu: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan kabupaten serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air;


29

3. Meningkatkan

aksesibilitas

dan

mobilitas

wilayah

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana fasilitas umum dan permukiman yang layak, nyaman, tertib dan terpelihara; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to be done) dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun menetapkan Misi yang harus diembannya sebagai berikut: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan kabupaten serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air; 3. Meningkatkan

aksesibilitas

dan

mobilitas

wilayah

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana fasilitas umum dan permukiman yang layak, nyaman, tertib dan terpelihara; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat; 3.1.3. Tujuan Sebagai penjabaran atas visi Dinas Pekerjaan Umum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam periode lima tahun ke depan adalah :


30

Misi 1.

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan kabupaten serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Tujuan : 1)

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

bagi

terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. Tujuan : 1.

Meningkatnya keandalan sistem infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kinerja sektor pertanian.

2.

Meningkatkan kehandalan sistem infrastruktur pekerjaan umum untuk menjaga kualitas lingkungan pada daerah tangkapan air dan sumber mata air.

3.

Meningkatkan keandalan sistem infrastruktur pekerjaan umum dalam penanganan daerah rawan bencana.

Misi 3.

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

penyediaan

jaringan

jalan

yang

andal,

terpadu

dan

berkelanjutan.

Tujuan : 1.

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai.

2.

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah.


31

3.

Misi 4.

Mengembangkan konsep waterfront city.

Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana fasilitas umum dan permukiman yang layak, nyaman, tertib dan terpelihara. Tujuan : 1.

Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

dan

cakupan

pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

fasilitas

umum

sebagai

penunjang pelayanan masyarakat.

Misi 5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tujuan : 1.

Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum.

2.

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berakhlak.

3.2. Kebijakan Organisasi Kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, antara lain meliputi : a. Membangun dan

meningkatkan jaringan jalan dan jembatan untuk

mendukung kelancaran Lalu-lintas, membuka kawasan terisolir, dalam rangka mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah. b. Pembangunan Infrastruktur air untuk mendukung pusat-pusat produksi, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.


32

c. Pembangunan Infrastruktur air bersih, sanitasi dan pengelolaan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta daerah tertinggal. d. Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana bangunan gedung untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, berkelanjutan, serta berwawasan teknologi. e.

Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip good governance untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju, mandiri dan berbudaya.

3.3. Program dan Kegiatan Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan Pekerjaan Umum yang terintegrasi dan benar-benar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kaitan dengan Pembangunan Bidang Infrastruktur, kegiatan - kegiatan pokok Renja Dinas Pekerjaan Umum, tertampung dalam 24 Program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, yaitu : 24 Program tersebut diantaranya : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan;


33

9) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; 10) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong; 11) Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong; 12) Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaitan Lainya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum Air Limbah; 16) Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman; 17) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 18) Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); 19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 20) Program Pengetasan Kemiskinan; 21) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); 22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum; 23) Program Pemanfaatan Ruang; 24) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Kegiatan-kegiatan Pekerjaan Umum pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2011-2016 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Survey dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2014 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


34

a. Rehabilitasi Gedung/ Berkala Perkantoran Dinas A, B, C, D, dan E ( Lanjutan); b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 4. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; a. Peningkatan Jalan dan Jembatan wilayah administrasi kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing; b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Administrasi Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Buru, Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai. 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; a. Pembangunan Jalan dan Jembatan wilayah administrasi kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing; b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Administrasi Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Buru, Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai. 6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; a. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pulau Karimun; b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pulau Kundur. 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; a. Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan; b. Pengadaan Alat-Alat Berat. 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan; a. Penyusunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Karimun. 9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong; a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong Kab. Karimun. 10. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong; a. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kabupaten Karimun; 11. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong a. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kabupaten Karimun.


35

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; a. Pembangunan Trio Tata Air Kabupaten Karimun; b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai; c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air. 13. Program Pengendalian Banjir; a. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 14. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; a. Studi Kelayakan Pembangunan Bendungan Kecamatan Kundur 15. Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum dan Air

Limbah; a. Pembangunan Air Bersih Kabupaten Karimun. 16. Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman; a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Meral, Meral Barat dan Tebing; b. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan Wilayah Administrasi Kec. Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Buru, Moro, dan Durai. 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum; a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum; b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Kabupaten Karimun;

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Baiturrahman Kecamatan Karimun;

d. Pembangunan Pedestrian Jalan Ampera Kelurahan Tanjung Balai. 18. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); a. Pembangunan Pedestrian dan Lansekap Komplek Perkantoran Dinas 19. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); a. Pendampingan

Kegiatan

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan (PPIP). 20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; a. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karimun;


36

b. Penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karimun. 21. Program Pengetasan Kemiskinan; a. Pendampingan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan 22. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); a. Pendamping Administrasi Kegiatan PNPM. 23. Program Pemanfatan Ruang; a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 24. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; a. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Karimun – Johor – Riau (KAJORI); b. Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan jalan dan Jembatan Bebas Hambatan Kawasan Kolong - Pasar Naga Mas (Meral Kamkung , Masjid Al Mubaraq); c. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Pasir Panjang - Sei Bati.


37

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun merupakan Dokumen Perencanaan, yang menjabarkan potret permasalahan Pembangunan Kabupaten Karimun, serta daftar Program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dimaksud, secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun juga merupakan acuan yang terukur bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kerangka itu perlu terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil Pembangunan Daerah dapat benarbenar dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin dan untuk menuju Visi Kabupaten Karimun Tahun 2025. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun mengharapkan agar Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini dapat menambah kewajiban akuntabilitas dan mewujudkan Visi dan Misi Organisasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.


38

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents