BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), merupakan satu tahapan
rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Untuk
menindaklanjuti
Undang-Undang
tersebut,
pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai Pasal 76 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih. Sehubungan dengan hal ini untuk Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 dilantik pada tanggal 28 Desember tahun 2012.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tamiang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang, dimana RPJMK merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK, dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, DPRK, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Perempuan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
BAB I Pendahuluan
I-1
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMK Aceh Tamiang beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
BAB I Pendahuluan
I-2
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
BAB I Pendahuluan
I-3
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
BAB I Pendahuluan
I-4
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh; (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 121);
26.
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
(Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 121); 27.
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2012 tertanggal 7 Maret 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 121);
1.3.
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang. RPJMK Aceh Tamiang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk lebih jelasnya tahapan penyusunan RPJM Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :
BAB I Pendahuluan
I-5
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJM Kabupaten
1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen RPJMK Aceh Tamiang pada BAB I menguraikan tentang Latar
Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan. BAB II menguraikan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah. BAB III berisi tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan. BAB IV menguraikan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis. BAB V berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Selanjutnya BAB VI berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan. BAB VII mengandung Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten. BAB VIII menjelaskan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan. BAB IX merupakan Penetapan Indikator Kinerja Daerah. BAB X adalah Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan, sedangkan BAB XI adalah Penutup.
1.5.
Maksud dan Tujuan
1.5.1. Maksud Maksud penyusunan RPJMK Aceh Tamiang tahun 2013-2017 untuk merumuskan perencanaan dan penganggaran secara terpadu melalui satu kesatuan BAB I Pendahuluan
I-6
proses yang terintegrasi, konsisten dan mengikat dalam pengambilan keputusan, penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terpadu, serta fokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
1.5.2. Tujuan Tujuan penyusunan RPJMK Aceh Tamiang tahun 2013-2017 adalah menetapkan acuan penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, serta tolok ukur keberhasilan kepala daerah selama lima tahun.
BAB I Pendahuluan
I-7