BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang
dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apablila memiliki rata-rata pengeluaran per- kapita
per bulan dibawah Garisk Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS
melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komonditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. (BPS, BRS-Juli 2012). Kemiskinan menjadi isu yang kuat dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nasional telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dimana sasaran bidang penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8-10% pada akhir 2014. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 juta jiwa atau sekitar 23,43% pada tahun 1999 menjadi 28,59 juta jiwa atau sekitar 11,66% pada periode maret tahun 2012. Sementara itu pada tahun 2011, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga sudah berada pada angka 7,80% atau sebanyak 13.306 jiwa. Kondisi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2010) sebesar 8,28% atau sebanyak 14.170 jiwa dari jumlah penduduk di Kota Salatiga. Capaian positif selama 2 tahun terakhir dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Salatiga tidaklah menjadi jaminan bahwa angka kemiskinan pada tahun berikutnya menurun. Ini dapat dilihat dari pengalaman pada tahun 2009 yang secara tiba-tiba angka kemiskinan
SPKD KOTA SALATIGA
BAB I - 1
meningkat. Tingkat kemiskinan yang mudah terpengaruh oleh berbagai gejolak baik sosial, ekonomi, lingkungan maupun kebijakan pemerintah menjadikan kemiskinan sebagai masalah yang perlu perhatian serius. Selain itu perlakuan terhadap permasalahan kemiskinan memiliki ke-khas-an tersendiri pada setiap daerah sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Dengan melihat kondisi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan, perlu adanya kebijakan untuk menjadi acuan yang tepat terutama untuk membuat program-program yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Kebijakan yang ditempuh dapat berupa kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang yang terintegarsi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Salatiga setiap tahunnya. Langkah kebijakan yang terpadu, terencana terukur dan berkesinambungan perlu ditetapkan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Salatiga. Dokumen SPKD ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga dalam mengintegrasikan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan sehingga upaya pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi lebih efektif. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam rangka penyusunan SPKD Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak-Hak Ekonomi dan Sosial (Ekosob). 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman. 7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB I - 2
9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 11. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang
Berkeadilan. 12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 13. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2008 – 2013. 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, Kabupaten/Kota. 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 20 tahun 2011 tentang RAD Percepatan Pencapain Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015. 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga.
1.3. Maksud dan Tujuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Salatiga ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1.3.1. Maksud 1.
Memperluas kesempatan dan keterlibatan stakeholder agar pada akhirnya SPKD ini dijadikan acuan dalam perencanaan program oleh masing-masing SKPD terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
2.
Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan berbagai unsur dalam penyusunan SPKD;
3.
Mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro
SPKD KOTA SALATIGA
BAB I - 3
poor); 4.
Mendorong
kemandirian
Pemerintah
Kota
Salatiga
dalam
menerapkan
pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. 1.3.2. Tujuan 1.
Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah Kota Salatiga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan,
Pelaku
Usaha,
Lembaga
Internasional,
dan
pihak-pihak
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, khususnya di Kota Salatiga. 2.
Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan
pemberdayaan
dalam
perumusan
kebijakan
dan strategi
penanggulangan kemiskinan. 3.
Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millennium Development Goals) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.
4.
Mewujudkan dokumen perencanaan sebagai payung kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, sinergis, akseleratif dan berkelanjutan.
5.
Terintegrasinya SPKD Kota Salatiga ke dalam RKPD dan RAPBD Kota Salatiga secara bertahap dan berkelanjutan.
1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup Wilayah (Spasial) Ruang lingkup wilayah (spasial) kegiatan ini adalah seluruh wilayah administrasi Kota Salatiga.
2. Ruang Lingkup Materi (Substansial) a)
Empat
SPKD KOTA SALATIGA
strategi
pokok/strategi
utama
percepatan
penanggulangan BAB I - 4
kemiskinan yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); b) Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Salatiga; c)
Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan. Analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
d) Analisis penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Analisis ini diperlukan untuk mendukung rencana prioritas penanggulangan kemiskinan dan menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. e)
Analisis dan mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Analisis dan mekanisme ini diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target yang ditentukan.
1.5. Sistematika Adapun sistematika yang digunakan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini adalah sebagai berikut : A. Bab I
Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
tujuan, ruang lingkup dan sistematika dokumen. B. Bab II Kondisi Kemiskinan Kota Salatiga, yang menguraikan tentang tingkat kemsikinan,
jumlah
penduduk
miskin,
garis
kemiskinan,
indeks
kedalaman
kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. C. Bab III Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan, menguraikan tentang kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan, kajian program penanggulangan kemiskinan dan
kajian
terhadap
regulasi
terkait
dengan
penanggulangan
kemiskinan/
berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. D. Bab IV Tinjauan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, menguraikan tentang
alokasi
anggaran
berdasarkan
urusan,
alokasi
anggaran
untuk
penanggulangan kemiskinan. E. Bab
V
Analisis
Prioritas
Bidang
Intervensi
Dan
Sasaran
Program
Penanggulangan Kemiskinan menguraikan tentang prioritas bidang intervensi bidang
penanggulangan
kesehatan,
infrastruktur
kemiskinan dasar
dan
meliputi ketahanan
ketenagakerjaan, pangan.
pendidikan,
sasaran
program
penanggulangan kemiskinan hasil pengolahan data PPLS 2011.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB I - 5
F. Bab VI Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan, yang menguraikan tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, kelembagaan, monitoring dan evaluasi. G. Bab VII Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB I - 6
