RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) I-1
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2018 yaitu : “BAPPEDA sebagai Koordinator Perencanaan, Penelitian, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan yang Mandiri dan Handal”. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Aparatur Perencanaan yang Optimal dan Profesional 2. Meningkatkan Peran Bappeda Sebagai Koordinator dan Lembaga Perencanaan Pembangunan 3. Melaksanakan Prinsip-prinsip, Tahapan, Pendekatan, dan Perumuskan Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumberdaya Manusia. 4. Menyiapkan, menganalisis data dan Informasi yang Akurat serta Penelitian yang Aplikatif sebagai Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada
pencapaian
sasaran-sasaran
pembangunan
yang
dalam
penyusunannya
juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
I-2
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
1.2.
Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2008; 12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008-2028;.
I-3
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018. 17. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014 1.3.
Maksud dan Tujuan
Maksud : Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014 Tujuan : Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan sebagai pedoman kerja bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada Tahun 2014. 1.4.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 sebagai berikut :
I-4
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPK yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPK, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBK tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPK sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPK berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPK tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan SKPK, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
terkait
dengan
kinerja
pelayanan.
Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPK, Dampaknya terhadap
capaian
visi
dan
misi
kepala
daerah,
terhadap
capaian
program
nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap Rancangan Awal, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada SKPK maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPK dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
I-5
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK, Tujuan dan Sasaran Renja SKPK, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPK, Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPK, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
I-6
