BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sejalan
dengan
kebijakan
sistem
pemerintahan
dalam
upaya
terselenggaranya “Good Governance” bagi setiap unsur pemerintahan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun
2008
telah
mengamanatkan
bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam
pembangunan
sistem
daerah
perencanaan
tersebut
disusun
pembangunan secara
nasional.
berjangka
Perencanaan
meliputi
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya setiap SKPD selaku pelaksana dalam pembangunan daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan dan pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Renstra SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Renja SKPD tetap berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
1
Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kecamatan Jogoroto untuk periode 1 ( satu ) tahun yaitu Tahun 2015 yang mana Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung
oleh
Pemerintah
Daerah
maupun
yang
melalui
Pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut terdiri-dari program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau Kegiatan baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, kebutuhan dana utamanya kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto dibahas dalam forum Kecamatan yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan yaitu Camat, Sekcam, Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Camat adalah termasuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kapasitas sebagai pengguna anggaran, wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
1.2.
LANDASAN HUKUM Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 meliputi rencana Proram dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang dibuat pada awal tahun yang merupakan kewajiban setiap pimpinan Satuan Unit Kerja, didasarkan pada Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Renja-SKPD Kecamatan Jogoroto sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
3. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Jombang; 17. Peraturan
Bupati
Jombang
Nomor
19
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018; 18. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 050/685/415.38/2014 hal Usulan Program Kegiatan dan Renja SKPD
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk : a. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Jogoroto guna meningkatkan kualitas perecanaan dan Pelaksanaan pembangunan; b. Memberikan arah bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan tugas dan fungsi; c. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD ; d. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal serta Progres Report (Laporan Perkembangan) Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang bertujuan untuk : a. Memberikan pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan tugas dan fungsi; b. Memberikan pelayanan yang lebih berkualitas; c. Menjaga kesinambungan antara program-program tahun sebelumnya, tahun yang sedang berjalan serta dengan program-program tahun yang akan datang ; d. Tersedianya
informasi
dan
piranti
pendukung
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; e. Sebagai alat pengendali dan evaluasi pencapaian tujuan kinerja SKPD satu tahunan
4
1.4.
SISTEMATIKA RENJA : Sistematika Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I : PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
istimatika Penulisan
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Program dan Kegiatan Program – program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 yang meliputi
:
perizinan,
rekomendasi,
legalisasi,
koordinasi,
pembinaan,
pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan. Program dan kegiatan dimaksud dalam implementasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Pembangunan 3. Pembinaan Sosial dan Budaya 4. Keamanan dan Ketertiban 5. Pelayanan masyarakat Adapun Program Kerja sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan dalam dalam bentuk kegiatan-kegiatan, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi kegiatan a.
Pembinaan Administrasi Desa
b.
Pembinaan Perangkat Desa
c.
Fasilitasi penyusunan LPJ Kades
d.
Pembinaan Sosial Politik
e.
Fasilitasi Pembuatan Produk Hukum Desa
f.
Koordinasi dengan MUSPIKA, Kepala UPTD/Unit Kerja, Toma/toga
g.
Fasilitasi Pembuatan APB Desa
h.
Fasilitasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
i.
Fasilitasi penyelenggaraan PEMILU
j.
Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Daerah
2. Pelaksanaan Pembangunan meliputi kegiatan : a.
Pembinaan Administrasi Pembangunan Desa
b.
Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa
c.
Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa
d.
Musrenbang Desa
e.
Musrenbang Kecamatan
6
f.
Fasilitasi penyusunan DURK
g.
Fasilitasi pelaksanaan ADD
h.
Fasilitasi usulan Rencana Pembangunan Stimulan khusus
i.
Fasilitasi rencana Pembangunan yang berasal dari Dana APBN dan APBD I (PNPM,JPES,P2SPP dan GERTAK)
3. Pelaksanaan Bidang Sosial dan Budaya meliputi kegiatan : a.
Pembinaan Ormas
b.
Pembinaan FKUB
c.
Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Karang Taruna
d.
Fasilitasi kegiatan PKK
e.
Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Agama
f.
Fasilitasi kegiatan Posyandu
g.
Fasilitasi OPK Raskin
h.
Rekomendasi Permohonan bantuan Keagamaan (TPQ, Mushola dan Masjid)
4. Pelaksanaan Bidang Keamanan dan Ketertiban a.
Pembuatan laporan stabilitas wilayah
b.
Koordinasi stabilitas wilayah dengan Muspika
c.
Pembinaan Linmas
d.
Posko siaga Bencana
e.
Penerbitan PK-5
f.
Pembinaan Kenakalan Remaja
g.
Pemantauan stabilitas wilayah
5. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat meliputi kegiatan : a.
Pelayanan KTP
b.
Pelayan KK
c.
Pelayan ijin keramaian
d.
Pelayanan IMB
e.
Pelayanan rekomendasi IMB
f.
Pelayanan dispensasi nikah
g.
Pelayanan SKCK
h.
Pelayanan pindah tempat
i.
Pelayanan SPM
j.
Pelayan legalisir KTP
k.
Pelayanan legalisir KK
7
Disamping melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Jogoroto sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang juga memiliki program dan kegiatan yang didukung dengan pendaan indikatif dari APBD Kabupaten Jombang yang meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan : a. Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional c. Penyedian jasa administrasi keuangan d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan bahan logistik kantor i. Penyediaan makan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana, meliputi kegiatan : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Realisasi Program Pendanaan indikatif dari program dan kegiatan pada tahun 2013 di Kecamatan Jogoroto ditetapkan anggaran dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.389.303.694,- terealisasi sebesar Rp. 410.062.829 dengan rincian sebagai berikut : Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal yang telah dianggarkan sebesar Rp.256.000.000,- terealisasi sebesar RP.254.809.516,- terdapat sisa Pagu sebesar Rp. 1.190.484,- Tingkat Capaian 99,53% dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja pegawai Untuk belanja pagawai dianggarkan sebesar Rp. 23.252.000,- terealisasi sebesar 23.252.000,- Tingkat Capaian 100 % b. Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa ditetapkan sebesar Rp. 217.575.000,- terealisasi sebesar Rp. 216.384.516,- Tingkat Capaian 99,45 % c . Belanja modal Belanja modal ditetapkan sebesar Rp. 14.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.300.000,- terdapat sisa lebih sebesar Rp. 0,- Tingkat Capaian 100 %
8
9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaan Tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di wilayah Kecamatan Jogoroto, antara lain adalah : 1. Masih terdapat masyarakat yang belum menerima e KTP yang sifatnya masih menunggu dari Pusat dalam Penyelesaiannya, belum lagi e KTP yang rusak dan hilang oleh karenanya dimohon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan untuk segera mencetak e KTP sendiri; 2. Jumlah personil di kantor Kecamatan Jogoroto masih dirasa kurang untuk Pejabat Struktural 10 Jabatan Kosong 2 Jabatan dengan staf hanya 2 PNS 1 Honorer. 3. Kondisi kantor kecamatan dan Rumah Dinas yang dibangun sudah cukup lama belum ada perbaikan, meskipun saat ini kelihatannya masih bisa ditempati secara layak, namun Penahan Atap dan Plafon sudah mulai rapuh dikhawatirkan suatu saat bisa Roboh oleh karenanya dalam waktu dekat perlu adanya suntikan dana pembangunan kantor mengingat bagian atap secara keseluruhan sangat menghawatirkan. 4. Peningkatan pelayanan di tingkat desa baik terkait Administrasi kependudukan dll, sangat membutukan formulir dan buku administrasi Desa sehingga Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik 5. Pelaksanaan Rapat Staf, Rapat dengan Kepala Desa, Sekretarsi Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara periodik, sehingga dapat memberikan masukan dan dorongan dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Pemerintahan baik ditingkat Kecamatan maupun desa.
2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Beberapa usulan masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada
sudah
tercover dalam musrenbang, namun ada beberapa yang cukup krusial, antara lain : 1. Beberapa ruas jalan pedesaan belum mendapatkan dana bantuan, karena untuk tahun 2013 tidak semua desa mendapatkan bantuan perbaikan jalan, namun demikian usulan tersebut telah kita tindak lanjuti melalui usulan langsung ke dinas terkait. 2. Sebagian Sarana dan prasarana yang ada di tingkat desa kurang memadai, hal ini tidak sesuai dengan upaya penertiban administrasi tingkat desa yang diharapkan adanya peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik, juga disertai Administrasi yang benar dan tertib.
10
Tabel -1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Di Kecamatan Jogoroto NO 1
1 2 3 4
5 6 7
8
TARGET CAPAIAN KINERJA 2 3 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Penyusunan monografi kecamatan Tersusunnya dok. Monografi kecamatan 1 Tahun(100%) Penyelenggaraan musrenbang Tersusunnya dok. Musren. kecamatan bangcam 1 Tahun(100%) Koordinasi musrenbang Tersusunnya dok. Musren. desa/kelurahan bang Desa 1 Tahun(100%) Koordinasi dan pengendalian Terselenggaranya Koordinasi keamanan dan ketertiban dan Dalian keamanan dan masyarakat Trantib masyarakat 1 Tahun penyebarluasan informasi yang Terselenggaranya Penyuluh. bersifat penyuluhan bagi masy. Masyarakat 1 Tahun(100%) NAMA
fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Pembinaan dan fasilitasi PKK
Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
Terlaksananya PHBN/ agama 1 Tahun(100%) Tersedianya Belanja Pembinaan dan fasilitasi PKK 12 Bulan(100%) Terfasilitasinya Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kec.1 Tahun(100%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9
10
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
12 13 14
15
16
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rtn/berkala/sedang /berat gedng kntr/bang pendukung Pemeliharaan rutin/berkala/sedang /berat sarprasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang /berat kend dinas/kendaraan ops
4 117.196.500 8.000.000 8.000.000 4.000.000 7.200.000
8.000.000 9.996.500 15.000.000
20.000.000
107.144.800
Tersedianya Pelayanan Adm.Perkantoran (100%)
99.944.800
Tersedianya tenaga pendukung adm. Perkant 100 %
7.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11
ANGGARAN
51.283.500
Tersedianya Peralatan & perlengk gedung kantor 1 paket Terpeliharanya gedung kant /bangunan pendukungnya 0 TerpeliharanyaPeralatan dan perlengkapan gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan ops
18.783.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur PD Pengadaan pakaian dinas dan Tersedianya pakaian olah pakaian khusus lainnya raga 1 paket Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Trsusunnya dok. renja SKPD
2.850.000 2.850.000
17
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
18
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 0 Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 0
JUMLAH TOTAL
11
25.000.000 2.500.000 5.000.000
15.000.000 5.000.000 5.000.000
5.000.000
293.474.800
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1. Penyelenggaraan Pemerintahan -
Penyelenggaraan
pemerintahan
di
Kecamatan
Jogoroto
salah
satunya
dititikberatkan pada pemberian pelayan secara tepat, cepat, akurat dan murah ( aktualisasi dari pelayanan prima ) -
Pelaksanaan pembinaan secara terpadu terhadap peningkatan SDM perangkat desa, sekaligus penertiban administrasi desa terutama pengadminstrasian keuangan serta data kependudukan
-
Sesuai tupoksi yang ada bahwa Pemerintah kecamatan sebagai fasilitator terhadap segala kepentingan dan aspirasi masyarakat desa, maka kita berupaya semaksimal mungkin menyampaikan aspirasi tersebut ketingkat kabupaten, sehingga pembangunan desa lebih terfokus serta mencapai sasaran yang tepat.
2. Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan yang ada di tingkat kecamatan Jogoroto yang membawahi 11 desa, secara umum dapat dikatakan baik akan tetapi banyak Infrastruktur Desa utamanya Jalan mengalami kerusakan yang signifikan oleh karenanya pada Tahun 2015 perlu perhatian khusus sehingga tidak menimbulkan korban kecelakaan dengan penyebab jalan yang rusak
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Pembinaan sosial budaya lebih di titikberatkan pada bidang kesehatan serta pengentasan kemiskinan. -
Bidang kesehatan telah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terutama program jambanisasi, sehingga sudah ada 3 desa dan beberapa dusun yang teklah ODF, hal ini salah satu bentuk perubahan prilaku yang mengarah kepada prilaku hidup bersih dan sehat.
-
Selain itu program UKS yang merupakan sosialisasi terhadap siswa
( SD s/d
SLTA ) terus dilakukan secara berkala , diharapkan nantinya pola hidup sehat telah membudaya secara menyeluruh dan lebih dini. -
Telah diberlakukannya penerbitan Surat Permohonan Miskin (SPM) dan persalinan gratis ( Jampersal ) di seluruh wilayah Kecamatan Jogoroto untuk
12
pengobatan gratis dan kelahiran normal, jika ada kasus yang serius maka segera dirujuk ke RSU Jombang. -
Program pengentasan kemiskinan mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh Kabupaten Jombang, hal ini teraplikasi dengan banyaknya bantuan perbaikan rumah kurang layak, ataupun bantuan ternak serta simpan pinjam melalui dana hibah, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Jombang. Sedangkan Kecamatan melakukan pemantauan serta pembinaan secara serius kepada pelaksana yang ada, sehingga dapat sesuai dengan rencana yang ada
-
Pengalokasian beras untuk keluarga miskin ( Raskin ) telah di distribusikan dengan baik, dan tidak ada gejolak di masyarakat, sehingga beras murah tersebut bisa di rasakan oleh keluargan miskin yang ada di tingkat desa.
4. Keamanan dan Ketertiban Peningkatan keamanan ditingkat kecamatan dan desa telah dilaksanakan secara maksimal dan terpadu, hal ini karena adanya koordinasi yang baik antar Muspika maupun Kepala Desa serta Perangkat Desa serta Tokoh agama dan Masyarakat. Peningkatan SDM bagian keamanan tingkat desa melalui pelatihan Linmas di wonosalam oleh Badan Kesbangpollinmas Kab. Jombang. Selanjutnya telah dibentuk Satkorlak kecamatan untuk tanggap bencana, sehingga setiap ada bencana banjir dan yang lain, penanganan segera secara cepat diatasi, serta langsung koordinasi dengan Bakesbangpollinmas.
5. Pelayanan masyarakat Pemberian pelayanan kepada masyarakat Peningkatan pelayanan masyarakat juga dikaitkan dengan jam kerja untuk pelayanan yang cukup, yakni diawali jam 07.00 s/d Jam 15.00 wib. Hal ini terkait dengan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan : Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Jogoroto perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan
13
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan Misi 1) Memberdayakan Potensi wilayah Kecamatan berbasis sumber daya lokal. 2) Mewujudkan sarana dan Prasarana Wilayah 3) Mewujudkan pemerintahan yang baik 4) Meningkatkan Kualitas pelayanan Masyarakat 5) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah
Ditetapkan 5 (Lima ) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : 1)Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan kegiatan pemerintahan yang tertib Aparatur, Administrasi dan Keuangan sehingga sesuai dengan peraturan . Apabila hal tersebut terwujud, akan memudahkan pelaksanaan kinerja Aparatur Pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dalam perkembangan lima tahun terakhir belum optimal dikarenakan kurang tertibnya Administrasi dan belum adanya kerja sama yang harmonis antara Pemerintahan Desa dan lembaga yang ada di Desa. 2) Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Jogoroto Pelayanan Prima adalah pelayanan yang diberikan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan , tentunya hal tersebut dapat terwujud apabila tersedianya Sumber daya manusia yang terampil dan didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam Perkembangan selama ini
pelayanan prima yang diberikan kepada
masyarakat belum secara optimal dapat dilaksanakan . hal ini disebabkan kurangnya sumber daya Manusia yang mampu dan terampil serta sarana parasana yang masih terbatas. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut 3). Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya Pemberdayaan
Masyarakat dimaksudkan memberdayakan
potensi wilayah kecamatan melalui lembaga yang sudah terbentuk dalam
merumuskan
usulan
pembangunan
masyarakat.
14
sesuai
dengan
ikut aktif kebutuhan
Dalam Perkembangan selama ini
sudah mulai dilaksanakan namun belum
optimal dikarenakan Lembaga yang sudah terbentuk / Sumber daya manusia yang peduli pembangunan di desa masih terbatas. 4). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dimaksudkan agar masyarakat memahami peraturan yang berlaku sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan melalui sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam Perkembangan selama ini
sudah dilaksanakan namun belum optimal
dikarenakan terbatasnya dana dan kemampuan Sumber daya manusia yang ada di masyarakat. 5) Peningkatan Kehidupan beragama. Peningkatan Kehidupan beragama dimaksudkan agar masyarakat memahami dan melaksanakan kehidupan saling bertoleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif. Dalam Perkembangan selama ini sudah dilaksanakan dan namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya dana
Sasaran Sasaran ( objective ) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Jogoroto selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Tertib Administrasi Desa Dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan senatiasa di catat dalam Buku Administrasi Desa sehingga Buku-Buku yang sudah tersedia dapat terisi sesuai dengan data yang ada . 2). Tersedianya Sumber daya Aparatur Pemerintah Desa yang memadai Dalam melaksanakan kegiatan tertib Administrasi sangat diperlukan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang terampil . 3). Tersedianya Sumber daya Aparatur Pemerintah Desa yang memadai Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Jogoroto ditetapkan sasaran sebagai berikut :
15
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan KTP Dimaksudkan dalam pelaksanaan pelayanan KTP /KK membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pelayanan yang tepat waktu. 2. Tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai Dalam melaksanakan kegiatan tertib Administrasi sangat diperlukan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang terampil 3. Tersedianya
Sarana
Dan
Prasarana
Pelayanan
Legalisasi Dan
Rekomendasi Surat, agar pelaksanaan kegiatan legalisasi dapat berjalan tepat waktu perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai Sumber daya Manusia yang tersedia mampu melaksanakan tugas berdisiplin diri sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Pemerintahan 5. Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan IMB Dibutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang tepat waktu. 6. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil Dibutuhkan Sumber Daya Manusia
yang mampu dan terampil sehingga
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang tepat waktu. Untuk
mencapai
tujuan
Terselenggaranya
Pemberdayaan
Masyarakat
ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan Perencanaan Pembangunan Dimaksudkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibutuhkan sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar. b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Dibutuhkan Sumber Daya Manusia
yang peduli
sehingga usulan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. a. Tersedianya Usulan kegiatan Perencanaan Pembangunan Dibutuhkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat . b. Tersedianya Sarana Prasarana Lembaga Kemasayarakatan Desa Dibutuhkan sarana prasarana untuk dapat melaksanakan kegiatan Lembaga
kemasayarakatan Desa .
c. Tersedianya Sumber Daya Lembaga Kemasyarakatan Desa Dibutuhkan Sumber daya Manusia yang memadai untuk menjadi anggota Lembaga
Kemasayarakatan di Desa sehingga mampu dan trampil
dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan .
16
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Perekonomian a. Dibutuhkan Sumber daya Manusia yang memadai untuk menjadi anggota Lembaga
Kemasayarakatan di Desa sehingga mampu dan trampil
dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan b. Tersedianya Sumber Daya pelaksana Program yang mampu di bidang Administrasi Keuangan c
Dibutuhkan Sumber daya Manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Perekonomian di Desa sehingga mampu dan mandiri .
d Tersedianya Peraturan yang mengikat e Dibutuhkan sumber Produk Hukum untuk membuat
Perekonomian
di
Desa sehingga mampu dan mandiri .
Untuk
mencapai
tujuan
Peningkatan
Kesadaran
Hukum
Masyarakat
ditetapkan sasaran sebagai berikut 1) Terlaksananya Peraturan Daerah Dimaksudkan Peraturan Daerah yang ada dapat diketahui dan dipedomani oleh masyarakat sebagai acuan hukum yang dijadikan Dasar dalam melaksanakan kegiatanan dalam masyakata . Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
Untuk mencapai tujuan Peningkatan Kehidupan Beragama ditetapkan sasaran sebagai berikut : 2) Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Desa Dimaksudkan Peraturan Daerah yang ada dapat diketahui dan dipedomani oleh masyarakat sebagai acuan hukum yang dijadikan Dasar dalam melaksanakan kegiatanan dalam masyakata .
3.3. Program dan Kegiatan
Program – program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 yang meliputi : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan. Program dan kegiatan dimaksud dalam implementasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Pembangunan
17
3. Pembinaan Sosial dan Budaya 4. Keamanan dan Ketertiban 5. Pelayanan masyarakat Adapun Program Kerja sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan dalam dalam bentuk kegiatan-kegiatan, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi kegiatan a. Pembinaan Administrasi Desa b. Pembinaan Perangkat Desa c. Fasilitasi penyusunan LPJ Kades d. Pembinaan Sosial Politik e. Fasilitasi Pembuatan Produk Hukum Desa f. Koordinasi dengan MUSPIKA, Kepala UPTD/Unit Kerja, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat g. Fasilitasi Pembuatan APB Desa h. Fasilitasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) i.
Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Daerah
2. Pelaksanaan Pembangunan meliputi kegiatan : a. Pembinaan Administrasi Pembangunan Desa b. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa d. Musrenbang Desa e. Musrenbang Kecamatan f. Fasilitasi penyusunan DURK g. Fasilitasi pelaksanaan ADD h. Fasilitasi usulan Rencana Pembangunan Stimulan khusus i.
Fasilitasi rencana Pembangunan yang berasal dari Dana APBN dan APBD I (PNPM, dan GERTAK)
3. Pelaksanaan Bidang Sosial dan Budaya meliputi kegiatan : a. Pembinaan Ormas b. Pembinaan FKUB c. Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Karang Taruna d. Fasilitasi kegiatan PKK e. Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Agama
18
f. Fasilitasi kegiatan Posyandu g. Fasilitasi OPK Raskin h. Rekomendasi Permohonan bantuan Keagamaan (TPQ, Mushola dan Masjid) 4. Pelaksanaan Bidang Keamanan dan Ketertiban a. Pembuatan laporan stabilitas wilayah b. Koordinasi stabilitas wilayah dengan Muspika c. Pembinaan Linmas d. Posko siaga Bencana e. Penerbitan PK-5 f. Pembinaan Kenakalan Remaja g. Pemantauan stabilitas wilayah
Disamping melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Jogoroto sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
juga
memiliki program dan kegiatan yang didukung dengan pendaan indikatif dari APBD Kabupaten Jombang yang meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan : a.
Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional
c.
Penyedian jasa administrasi keuangan
d.
Penyediaan alat tulis kantor
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
g.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h.
Penyediaan bahan logistik kantor
i.
Penyediaan makan dan minuman
j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1. Program peningkatan sarana dan prasarana, meliputi kegiatan : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
19
Tabel - 2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN JOGOROTO TAHUN 2015 NO 1
NAMA
ANGGARAN
2 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
4 117.196.500
1
Penyusunan monografi kecamatan
8.000.000
2
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
8.000.000
3
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan
4.000.000
4
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
7.200.000
5
penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
8.000.000
6
fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama
9.996.500
7
Pembinaan dan fasilitasi PKK
15.000.000
8
Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
20.000.000
9
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.144.800
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.944.800
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
7.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.283.500
11
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
18.783.500
12
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
25.000.000
13
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
20
2.500.000
14
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur PD
15
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
5.000.000
2.850.000
2.850.000 15.000.000
16
Penyusunan rencana kerja SKPD
5.000.000
17
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5.000.000
18
Penyusunan laporan keuangan SKPD
5.000.000
JUMLAH TOTAL USULAN
21
293.474.800
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Jogoroto disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta Program Sosial Budaya (kemasyarakatan) khususnya di Wilayah Kecamatan Jogoroto yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu Tahun 2015. Agar semua komponen masyarakat dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelayanan prima sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Dengan tersusunnya Renja Kantor Kecamatan Jogoroto Tahun 2015, maka semua program dan kegiatan diharapkan mengacu pada Rencana Kerja ini, sehingga kinerja Kantor Kecamatan Jogoroto dapat direalisasikan dengan baik dalam rangka mewujudkan Good Governance.
Jogoroto, 2 Juni 2014 CAMAT JOGOROTO
Drs. SUWIGNYO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19660116 199302 1 001
22
KATA PENGANTAR
Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 dapat terselesaikan. Renja Kantor Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 merupakan salah satu Dokumen Perencanaan yang akan direalisasikan dalam 1 ( satu ) Tahun kedepan yang diharapkan Sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dibutuhkan baik dibidang
Pemerintahan,
Pembangunan,
Sosial
Budaya
dan
Ketentraman
Keteritiban Masyarakat di Kecamatan Jogoroto Tahun 2015. Demikan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Jogoroto Tahun 2015 disusun, dengan harapan mampu mewujudkan dan merealisasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
Jogoroto, 2 Juni 2014 CAMAT JOGOROTO
Drs. SUWIGNYO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19660116 199302 1 001
23
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………. ii BAB I
PENDAHULUAN………….……………………………………………………….. 1 1.1.
Latar Belakang………….….……………………………………………... 1
1.2.
Landasan Hukum…….…………………………………………………… 2
1.3.
Maksud dan Tujuan…….………………………………………………… 4
1.4.
Sistimatika Penulisan……..……………………………………………… 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU……..……………... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra…………
SKPD…..……………………………………………………………………... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..……………………………………….… 8 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD……………………….. 9 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………. 9 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………………….. 12 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional……………………………………. 12 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD…………………………………………. 13 3.3. Program dan Kegiatan……………………………………………………… 17 BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………22
24
RENCANA KERJA ( RENJA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
KANTOR KECAMATAN JOGOROTO JL RAYA JOGOROTO NO 01 TELP (0321) 864403
25
26
