BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan olehmasyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang
baik
adalahsejalan
dengan
meningkatnya
tingkat
pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru sebagai salah satu instansi pemerintah daerah berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan
1
lingkungan strategis baik local, regional, nasional maupun global. Dengan
demikian
proses
perencanaan
dituntut
untuk
mampu
menserasikan program-program pembangunan dan keseimbangan baru antara proses Top Down dan Bottom-Up dalam rencana pembangunan sebagai upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah provinsi maupun pusat. 1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan
Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 11. Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru
2
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra adalah untuk mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang. Tujuannya adalah: 1.
Mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya dalam sistem perencanaan yang strategis
2.
Memberi arah dan pedoman yang jelas bagi aparat perencana dalam memanfaatkan sumber daya potensial yang ada secara terpadu
3.
Merencanakan perubahan secara efektif dan proaktif dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang
4.
Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel
5.
Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan serta meningkatkan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal
6.
Memudahkan para stakeholders dan SKPD terkait melakukan langkahlangkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah
7.
Mengembangkan
dan
meningkatkan
komunikasi
stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan.
3
diantara
berbagai
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah: BAB I
PENDAHULUAN, berisi: 1.1.Latar Belakang 1.2.Landasan Hukum 1.3.Maksud dan Tujuan 1.4.Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi: 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2.Sumberdaya SKPD 2.3.Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, 3.6. Identifikasi Permasalahan Pembangunan 3.7. Isu-Isu strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi: 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1
Pedoman Transisi
7.2
Kaidah Pelaksanaan
LAMPIRAN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Penegakan Perda yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan
Polisi
menyelenggarakan
Pamong
Praja
ketentraman
dan
mempunyai ketertiban
tugas umum
memelihara dan
dan
perlindungan
masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
1.
.
Menyusun Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah (perda), Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
2.
Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat di Daerah.
3.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturnan Daerah dan Peraturan Bupati.
4.
Pelaksanaan pengembangan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.
5.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Perda, peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur lainnya.
6.
Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati.
7.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.
5
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Satuan 2. Subbagian Tata Usaha 3. Seksi Operasional dan Pengawasan 4. Seksi PPNS dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja 5. Seksi Pemadam Kebakaran 6. Jabatan Fungsional
Secara struktural, Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III, Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV/a dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a. Untuk lebih jelas dari struktur organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
SEKSI OPERASIONAL DAN PENGAWASAN
SEKSI ppns DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SATPOL PP
6
SEKSI PEMADAM KEBAKARAN
Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berkut: 1. Subbagian Tata Usaha Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, keuangan, penatausahaan surat menyurat, umum, keuangan, dan urusan rumah tangga. Uraian tugas Subbagian tata usaha, meliputi: a. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. b. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perturan yang telah ditetapkan c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub Bagian Tata usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. d. Membagi tuga satau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing. e. Membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. f. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha guna penyempurnaan lebih lanjut. g. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier. h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program- program Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja. i. Menghimpun, membuat dan mengefaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha. j.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program- program di lingkungan Subbagian Tata Usaha. 7
k. Menyiapkan bahan- bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis, mengenai penyusunan program- program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahunan. l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program- program di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan masalah. m. Menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Tata Usaha. n. Melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Usaha. o. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui Kepala Satuan, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Dan p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Satuan.
2. Seksi Operasional dan Pengawasan Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasinal di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan dalam penyelenggaraan di bidang operasional dan pengawasan. Uraian tugas Seksi Operasional dan Pengawasan meliputi :
Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengawasan
Melakukan pemerikasaan terhadap warga masyarakan atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah
dalam
pelaksanaan
tugas
Seksi
Operasinal
dan
Pengawasan
Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas seksi operasional dan pengawasan.
Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak hasasi manusia dan 8
norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana. Dan
Menyerahkan kepada PPNS atas di temukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati.
3. Seksi PPNS Dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Seksi PPNS dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Melaksanakan tugas oprasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan dalam penyelenggaraan dibidang PPNS dan pengembangan Kapasitas Satpol PP. Uraian tugas Seksi PPNS dan pengembangan Kapasitas Satpol PP, meliputi : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menggangu ketentraman dan ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas Seksi PPNS dan pengembangan Kapasitas Satpol PP. b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Seksi PPNS dan pengembangan Kapasitas Satpol PP. c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan dan keputusan kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Seksi PPNS dan pengembangan Kapasitas Satpol PP. d. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. e. Membantu
menyelesaikan
perselisihan
warga
masyarakat
yang
dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. f. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Dan g. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati.
9
4. Seksi Pemadam Kebakaran Seksi Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas operasionaldi bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan dalam penyelenggaraan di bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Uraian tugas Seksi Pemadam Kebakaran, meliputi : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu kententraman dan ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran. b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan keputusan Kepala Derah dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran. c. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemadam Kebakaran guna penyempurnaan lebih lanjut. d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemadam Kebakaran. e. Melakukan koordinasi antar Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. f. Membantu
menyelesaikan
perselisihan
warga
masyarakat
yang
dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. g. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas di temukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. h. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan bupati.
10
2.2 Sumberdaya SKPD Sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana dan prasarana yang ada. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru sampai Desember 2010 berjumlah 60 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. PNS berdasarkan Golongan : No.
Golongan
Jumlah
Ket
1.
IV/a
-
2.
III/d
2 0rang
3.
III/a
I Orang
4.
II/b
29 Orang
5.
II/a
21 Orang
6.
I/c
6 Orang
7.
I/a
I Orang
2. PNS berdasarkan tingkat Pendidikan formal/ Ijazah : No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
Sekolah Dasar
1 Orang
2.
Sekolah Menengah Pertama
7 Orang
3.
Sekolah Menengah Atas
50 Orang
4.
D3
1 Orang
5.
S1
1 Orang
6.
S2
-
7.
S3
-
Ket
3. PNS berdasarkan Pendidikan perjenjangan No. 1. 2. 3. 4.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Diklatpim Tk. I Diklatpim Tk. II Diklatpim Tk. III Diklatpim Tk. IV
1 Orang 1 Orang
11
Ket
4. Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru yang ada dapat dirinci sebagai berikut : No
Sarana dan Prasarana
Jumlah
Kondisi
1
Mobil Patroli
1 Unit
Baik
2
Mobil Pemadam Kebakaran
3 Unit
2 Baik 1 Rusak
3
Motor
4 Unit
Baik
4
Komputer
1 Unit
Baik
5
Laptop
1 Unit
Baik
6
Meja
3 Buah
Baik
Kursi
3 Buah
Baik
7
Lemari
1 Buah
Baik
8
Filling cabinet
1 Buah
Baik
9
Pesawat HT (Handy Talky)
10 Buah
5 Baik 5 Rusak
10
Rick
3 Buah
Baik
11
Pakaian anti Huru Hara
1 set
Baik
12
Perahu Karet
1 unit
Baik
Berdasarkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dan jumlah aparat yang terrsedia telah mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, namun belum efektif mengingat struktur jabatan yang ada belum semua terisi, disamping itu belum memiliki perencana yang mengisi jabatan sebagai fungsional perencana. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya aparat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian besar aparat belum mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis substantif. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas yang tersedia terutama untuk kegiatan operasional di lapangan belum cukup memadai, dengan demikian perlu diperhatikan penambahan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
12
3.1 Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan unit kerja, berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimanifestasikan dalam capaian kinerja setiap tahun. Gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada table 2.1 dan table 2.2 di bawah ini. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan NO
1 1
2
3
4
5
6
7
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
3
3
3
3
3
3
0
2
3
0
100
0
66,6
100
0
Menurunnya pelanggaran PERDA masyarakat Tertanganinya kegiatan aksi masyarakat Tertibnya fasilitas umum/ fasilitas sosial Tertibnya disiplin aparatur/ PNS dan anakk sekolah Tertibnya administrasi Prosentase pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas SDM
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Capaian pada Tahun ke-
Penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dilakukan terhadap indicator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dari tahun 2006 sampai dengan 2010 secara umum telah mencapai target. Sebanyak tujuh indicator ada enam indicator yang capaian kinerjanya memenuhi target setiap tahun, yaitu (1) Menurunnya pelanggaran PERDA masyarakat, (2) Tertanganinya kegiatan aksi masyarakat, (3) Tertibnya fasilitas umum/ fasilitas sosial, (4) Tertibnya disiplin aparatur/ PNS dan anak sekolah, (4) Tertibnya administrasi, (5) Prosentase pencapaian sasaran kinerja (lancarnya kegiatan operasional), sedangkan Meningkatnya kualitas SDM tdk mencapai target pada tahun 2007 dan 2010 karena kegiatannya di batalkan di provinsi. 13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Permasalahan Gambaran permasalahan yang dihadapi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas, antara lain : 1.
Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
2.
Belum optimalnya pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
3.
Belum optimalnya pelayanan public
4.
Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
5.
Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana
6.
Masih rendahnya efektifitas dan efisiensi pengolahan program dan kegiatan
3.2. Isu Strategi Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya
yang
signifikan
bagi
SKPD
dimasa
datang.
Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah pendekatan analisis SWOT, yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Analisis SWOT untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :
14
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Kekuatan ( Strenghts ) 1.
Dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 60 orang
2.
Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.207.446.150,- yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung
3.
Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
4.
Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai, yaitu gedung kantor, peralatan dan perlengkapan gedung kantor
5.
Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
Kelemahan ( Weaknesses ) : 1.
Penataan Management Kelembagaan/Struktur Organisasi sampai ketingkat kecamatan.
2.
Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program pembiayaan serta lokasi dan sasaran.
3.
Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Peluang ( Opportunities ) 1.
Terjalinnya kerjasama dibidang Keamanan dan ketertiban semua pihak
2.
Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan
3.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindugan masyarakat
4.
Berkembangnya situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat
Ancaman ( Threats ) 1.
Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan Nasional yang mengakibatkan Satuan Polisi Pamong praja dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan itu mesti lebih ditingkatkan pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
2.
Semakin lemahnya koordinasi maka menimbulkan kesenjangan didalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap
15
otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. 3.
Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah dan beragamnya karakteristik penduduk dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru lima tahun ke depan sangat besar. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang
sejatinya
menggambarkan
aparatur
pemerintah
daerah
yang
dalam
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam tulisan ini saya mencoba untuk menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana sejatinya fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 16
rangka pembinaan keamaman dan penegakan hukum. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna diperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok Satuan Polisi Pamong Praja yang sesungguhnya. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan
lingkup
tugasnya,
termasuk
didalamnya
penyelenggaraan
perlindungan masyarakat (Linmas) Peluang terhadap tugas pokok dan fungsi adalah: 1. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat. 2. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global. 3. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu strategis yang dihadapi meliputi : 1. Belum optimalnya penanganan penanganan terhadap pelanggaran PERDA dan pelaksanaan ketertiban umum 2. Belum optimalnya dukungan pelayanan terhadap masyarakat 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur 4. Dukungan masyarakat mendukung pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
17
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
VISI: “ Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman yang Bernuansa Keagamaan” Visi ini merupakan arah perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 1. Ketertiban mengandung arti bahwa suatu situasi dan kondisi masyarakat yang serba teratur sesuai dengan norma, aturan, dan hukum yang berlaku. 2. Ketentraman mengandung arti bahwa suatu kondisi kemanusiaan yang terlepas dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik lahir maupun bathin 3. Keagamaan mengandung arti bahwa setiap warga Negara wajib mematuhi peraturan- peraturan yang berlaku berdasarkan aturan hukum, norma- norma dan nilai keagamaan. MISI: Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru yaitu: 1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman
18
a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1.
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam
2.
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1.
Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien.
2.
Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum.
3.
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
4.
Terciptanya pelayanan publik yang prima.
5.
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.
b. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 19
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah: 1.
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanggulangan bencana
2.
Mempertahankan situasi keamanan yang kondusif melalui penegakan hukum
3.
Keterlibatan stockholder secara partisifatif dalam menyusun program dan kegiatan
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
5.
Pelaksanaan Diklat dan Bintek
Adapun kebijakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga kelancaran dalam menjalankan tugas, adalah : 1.
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam mengantisipasi bencana
2.
Menanamkan nilai- nilai kesadaran dan menjaga keharmonisan antara kelompok/ golongan dan kepentingan pemangku kepentingan
3.
Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel, dan partisifatif
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan, kemasyarakatan, kepemerintahan dan pembangunan.
5.
Pengembangan kualitas SDM aparatur.
20
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator
keluaran
program prioritas
yang
telah
ditetapkan
tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaraan, dengan kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaraan 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kegiatan KDH, dengan kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan Penegakan Perda 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal, dengan kegiatan
Peningkatan
kerjasama
dengan
aparat
keamanan
dalam
tekhnis
pencegahan kejahatan 5. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut: 5.1. Penyediaan jasa Surat Menyurat 5.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21
5.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.7. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut: 6.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.2. Penyusunan laporan semesteran 6.3. Penyusunan laporan akhir tahun 6.4. Penyusunan RKA dan DPA 6.5. Monitoring dan Evaluasi 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: 7.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.2. Pengadaan peralatan gedung kantor 7.3. Pengadaan meubeleur 7.4. Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan 7.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.8. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 8. Program Peningkatan pelayanan public, dengan kegiatan Penyusunan standar pelayanan
22
9. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: 9.1. Pendidikan dan pelatihan formal 9.2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 9.3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel lampiran
23
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, ditampilkan dalam table 6.1 di bawah ini Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
No
Indikator
1
2
1
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
2015 8
32,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
70 %
10 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
20 PERDA
20 Kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
50 kali
91,65%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
100%
91,65%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
100%
0
0
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
65,64%
2,00%
3,09%
3,09%
3,09%
3,09%
80%
10
Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani
2
Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat
3
Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat
4
Tertibnya administrasi dan keuangan
5
Persentase pencapaian sasaran kinerja
6
6 kali
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP
7
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
24
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
7.1
Pedoman Transisi 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan Kantor Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dan
mengisi
kekosongan
Rencana
Pembangunan Daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru juga berkewajiban untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 kedalam rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015
7.2
Kaidah Pelaksanaan 1.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik- baiknya
2.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015.
3.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan Rencana strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 25
4.
Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru tahun 2011-2015 dilaksanakan pada akhir periode, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru dalam melaksanakan Renstra Pemerintah Kabupaten Barru, sekaligus sebagai pertimbangan dalam menyiapkan Renstra periode selanjutnya.
5.
Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru tahun 20112015 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru yang menunjukkan sampai berapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
6.
Upaya pencapaian sasaran strategis Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru tahun 2010-2015 melalui kegiatan dengan pembiayaan berasal dari pendapatan Daerah dan sumber- sumber lain yang sah.
Barru, 11 Juli 2011 Plt. Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Barru
ANDI AKHRAM, S.Sos Pangkat : Penata TK. I NIP : 19590915 198502 1 002
26
27
