Bab I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Perkembangan pembangunan kota yang terus berkembang dan pertumbuhan populasi penduduk dengan berbagai aktifitasnya yang terus meningkat dengan pesat menyebabkan pemenuhan akan sarana dan prasarana dasar mengalami ketertinggalan serta menimbulkan dampak-dampak yang belum terantisipasi dengan baik. Hal tersebut dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih banyak memerlukan perhatian yang disebabkan oleh pengaruh penurunan kondisi kesehatan lingkungan, dimana penurunan kesehatan lingkungan ini banyak terkait dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, lebih buruk lagi adalah akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap pemenuhan sanitasi sebagai dampak dari kesenjangan baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Permasalahan tersebut umum terjadi pada berbagai kota di Indonesia dimana diindikasikan dari keberadaan kawasan-kawasan kumuh, sehingga di tingkat Nasional pun pelayanan sanitasi menjadi salah satu isu penting dan isu strategis. Sehingga dalam menjadi sasaran target pencapaian MDGs maupun RPJMN. Dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, penanganan sanitasi umumnya masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan pengintegrasian. Untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan pengembangan pembangunan sektor sanitasitersebut maka dibutuhkan suatu strategi percepatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dimana hal itu dapat diwujudkan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK). Sebagai pedoman strategi SSK merupakan tindak lanjut dari Buku Putih Sanitasi (BPS) yang menggambarkan potret atau kondisi layanan sanitasi di Kota Bogor sebagai bench mark pencapaian perencanaan. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang disusun untuk penanganan sektor sanitasi yang didasarkan atas kondisi eksisting sanitasi di Kota Bogor yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi. Dokumen SSK ini merupakan edisi revisi dari SSK Periode 2010 – 2014.
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-1
Maksud dari penyusunan SSK adalah tersusunnya dokumen rencana strategis pembangunan sanitasi kota 5 tahunan sektor sanitasi yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah: a. Tujuan Umum SSK sebagai Sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 b. Tujuan Khusus. 1) SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Bogor selama 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Program, Kegiatan maupun Operasional pembangunan sanitasi. 3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Bogor. 1.3. Landasan Hukum Implementasi perencanaan dan pembangunan sanitasi di Kota Bogor berlandaskan kepada berbagai peraturan baik yang menjadi kebijakan di tingkat pusat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Peraturan Presiden, Keputusan dan Peraturan Menteri hingga kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor. Peraturan dan regulasi ini menjadi bagian dari landasan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi di Kota Bogor baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat normatif. Adapun peraturan yang menjadi kebijakan dan acuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Rumah Susun. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-2
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24.
25.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Prubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-3
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair. 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. 31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. 32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun. 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2010 – 2014 40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 - 2031 41. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Garis Sepadan Bangunan dan Garis Sepadan Saluran dan Wilayah Kota Bogor. 42. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah. 1.4. Metodologi Penyusunan SSK ini disusun dengan pendekatan sebagai berikut : 1. Studi dokumen dan analisis data sekunder.
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-4
Pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata. 3. Wawancara mendalam kepada nara sumber kunci. 4. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara lebih luas. 5. Analisis SWOT dan matriks rangking isu prioritas. 2.
Proses penyusunan SSK terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini berdasarkan isi Buku Putih Sanitasi Kota yang memuat fakta kondisi sanitasi eksisting 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam Visi dan Misi Sanitasi Kota, dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan Sanitasi Kota. 3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan untuk mengidentifikasi dimana kekuatan, kelemahan, tantangan/ancaman serta peluang Kota Bogor dalam melangkah untuk mengatasi mencapai Visi dan Misi Sanitasi Kota Bogor 2015. 4. Melakukan revisi kondisi sanitasi kota beserta program dan kegiatan berdasarkan aturan SPM, pencapaian MDGs dan realisasi pelaksanaan program sanitasi 2010 – 2014. 5. Merumuskan Strategi Sanitasi Kota yang menjadi basis penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota Jangka Menengah (5 tahunan) untuk tahun 2013 - 2017
1.5. Sistematika Penulisan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Bogor ini dibagi dalam beberapa Bab dan Sub-Bab sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen KERANGKA KERJA SANITASI KOTA BOGOR menyajikan arah pengembangan sektor sanitasi kota yang menggambarkan tentang Gambaran umum sanitasi kota, Visi dan Misi Sanitasi kota, Kebijakan Umum, Tujuan dan Sasaran dan Arahan Pentahapan pentahapan pencapaian
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-5
BAB III
ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KOTA BOGOR memaparkan isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sektor sanitasi Kota Bogor, yang mendasari perlunya penyusunan SSK, termasuk di dalamnya mengulas aspek non teknis layanan sanitasi serta masing-masing sub sektor sanitasi dan aspek higiene-nya BAB IV STRATEGI SEKTOR SANITASI KOTA BOGOR menguraikan Strategi Sanitasi Kota Bogor meliputi tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian yang akan dilaksanakan dalam penerapan strategi pada masing-masing sub-sektor termasuk pada aspek non teknis (pemampuan dan keberlanjutan) layanan sanitasi Kota Bogor. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN memaparkan program-program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan seluruh sub sektor sanitasi (sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase lingkungan, sub sektor air bersih, serta sub sektor Higiene) serta aspek pemampuan dan keberlanjutan sanitasi di Kota Bogor. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI SANITASI memaparkan gambaran umum struktur monev sanitasi, peran dan tanggung jawab lembaga yang menangani sanitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi serta sistem pelaporannya. BAB VII PENUTUP
BAPPEDA KOTA BOGOR | POKJA SANITASI TAHUN 2012
I-6
