BAB I PENDAHULUAN I.1.
LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan,
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
menyusun
perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan
pembangunan
daerah
tersebut
meliputi
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya.
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 1
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011-2015. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Surabaya dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya.
I.2.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 berlandaskan:
1. Landasan Idiil: Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. 3. Landasan Operasional : a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 2
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); j) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); n) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); o) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 3
p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); q) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); r) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); s) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); t) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); u) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); v) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Penyusunan,
Pengendalian
dan
tentang Tahapan, Tata Cara
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 208 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); w) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Penyusunan,
Pengendalian
dan
tentang Tahapan, Tata Cara
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; y) Peraturan
Bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pereancanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor; PMK95/PMK07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 4
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
dengan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; z) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; aa) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; bb) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2005-2020; cc) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
I.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kota Surabaya maupun RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dari keberadaan RKPD tersebut, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 5
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kota Surabaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 6
I.4.
SISTEMATIKA PENULISAN BAB
I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan
BAB
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Geografis dan Demografis 2.2. Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Pelayanan Umum 2.4. Daya Saing Kota Surabaya
BAB
III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan 3.4. Arah Kebijakan Keuangan
BAB
IV
ANALISIS ISU-ISU STATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan Pembangunan Daerah 4.3. Isu-Isu Strategis
BAB
V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan 5.4. Sasaran
BAB BAB BAB BAB BAB I.5.
VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 dimaksudkan sebagai dokumen
perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 7
demikian RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kota Surabaya. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 adalah menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Di era pemilihan kepala daerah secara
langsung
(Pilkada),
janji-janji
politik
di
masa
kampanye
harus
dipertanggungjawabkan. Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJM juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar ’stake holders’ untuk menentukan arah pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang.
RPJMD
KOTA
SURABAYA
TAHUN
2011-2015
I ‐ 8
