BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang (Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG) dibuat dengan merujuk pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana disebutkan bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dewasa ini Kabupaten Subang sedang menyusun RPJMD periode tahun 2014-2018. Sedangkan untuk periode lalu, Kabupaten Subang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025. Sesuai dengan Peraturan Perundangan, RPJMD Kabupaten Subang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP dan RPJM Daerah serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Subang merupakan rencana pembangunan berskala Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

1

Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Subang merupakan wahana untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Subang dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun. Sebagai

penjabaran

RPJMD

Kabupaten

Subang,

selanjutnya

dioperasionalkan melalui konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang (BPMKB KABUPATEN SUBANG) tahun 2014 – 2018. Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG Kabupaten Subang ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini diperoleh melalui proses penyelenggaraan Rakerda serta dengan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG Kabupaten Subang tahun 2014 – 2018 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propvinsi Jawa Barat, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat

dan Renstra Kantor Perwakilan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Barat atau Renstra Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Kencana Provinsi Jawa Barat. Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG ini selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BPMKB KABUPATEN SUBANG Kabupaten Subang yang disusun setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG Kabupaten Subang ini juga merupakan lanjutan dari Renstra BPMKB Tahun 2009-2013. 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten

Subang

tahun

2014–2018

disusun

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan sebagai berikut : Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

2

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2) Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 9) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010 – 2014; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

3

11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkunagn Pemerintah Kabupaten Subang; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 13) Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.4 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang. 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategi. Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

keluarga

Berencana Tahun 2014 – 2018 selanjutnya disebut RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi atau Kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Subang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Renstra

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

keluarga

Berencanakabupaten Subang tahun 2014–2018 ditetapkan dengan maksud : a.

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kabupaten Subang.

b.

Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dalam jangka menengah.

c.

Untuk dasar penilaian kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Subang

yang

mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

4

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah : a.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang. b.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

c.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Subang.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB KABUPATEN SUBANG) Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018 disusun sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Berisi secara ringkas pengertian Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG, fungsi Renstra BPMKB KABUPATEN SUBANG dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPMKB

KABUPATEN

SUBANG,

keterkaitan

Renstra

BPMKB

KABUPATEN SUBANG dengan RPJMD, Renstra kabupaten/kota, dan Renja BPMKB KABUPATEN SUBANG. Memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistimatika penulisan Renstra. Bab II : Gambaran Pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG Provinsi Jawa Barat Berisi uraian penjelasan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi

BPMKB

KABUPATEN

SUBANG

Kabupaten

Subang

dilengkapi uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon IV. Sumberdaya yang dimiliki BPMKB KABUPATEN SUBANG mencakup SDM, asset/modal, dan tata laksana. Kinerja pelayanan BPMKB Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

5

KABUPATEN SUBANG mencakup tingkat capaian kinerja berdasar sasaran/target periode sebelumnya, SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG. Selanjutnya

juga

menguraikan

tantangan

dan

peluang

pengembangan BPMKB KABUPATEN SUBANG. Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berisi uraian tentang permasalahan pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG beserta faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor-faktor ini kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG. Selanjutnya diuraikan pula mengenai telaahan Renstra kabupaten/kota, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi BPMKB KABUPATEN SUBANG, tujuan serta sasaran jangka menengah BPMKB KABUPATEN SUBANG, serta strategi dan kebijakan BPMKB KABUPATEN SUBANG selama 5 (lima) tahun. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019. Bab VI : Indikator Kinerja BPMKB KABUPATEN SUBANG Yang Mengaju Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Berisi uraian tentang indikator kinerja BPMKB KABUPATEN SUBANG yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPMKB KABUPATEN SUBANG dalam lima tahun mendatang (tahun 2019)


6

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang. Bab VII : Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu

menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan

oleh OPD. LAMPIRAN-LAMPIRAN


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KB TAHUN 2014-2019

2.1. GAMBARAN TUPOKSI BPM-KB Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Kabupaten Subang mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 14D.4 Tahun 2008 tentag Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana Kabupaten Subang, dalam melaksanakan TUPOKSI tersebut di dukung oleh sumber daya manusia (pegawai), Susunan Organisasi dan Tata Kerja, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya yaitu: a. Sumber Daya Manusia (pegawai) Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang sebanyak 157 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 119 orang dan perempuan 38 orang, Pegawai yang bertugas di UPT Kecamatan sebanyak 27 orang dan selaku Petugas Lapangan KB Desa/Kelurahan sebanyak 86 orang, dengan tingkat pendidikan dan golongan/pangkat dapat di lihat dalam tabel di bawah


8

TABEL. 2.1 GOLONGAN/PANGKAT DAN JUMLAH PEGAWAI TENAGA/PEGAWAI MENURUT s.d TH 2013 I L 1 B

TOTAL PEGAWAI

GOLONGAN KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN

NO

2

3

P 4

II L+P 5

L 6

P

III L+P

7

8

L

P

9

1 0

IV L+P

L

P

L+P

11

1 2

1 3

14

L

P

L+P

pegawai

1

ESELON II

0

0

0

1

0

1

1

0

1

2

ESELON III

0

0

0

3

3

6

3

3

6

3

ESELON IV

0

0

8

10

2

1

3

10

3

13

4

FUNGSIONAL

0

0

3

3

0

3

0

3

5

STAF

0

5

2

7

14

4

18

0

19

6

25

0

5

2

7

25

5

30

10

36

12

48

0

24

5

29

0

24

5

29

2

18

11

29

0

20

11

31

0

3

3

6

TOTAL (B) C

0

0

2

6

4

PETUGAS LAPANGAN KB:

1

PPLKB/ UPT (atau yang setingkat)

0

2

PKB

0

2

3

PLKB

0

1

3

4

2

0

2

0

TOTAL (C)

0

0

0

3

3

6

44

16

60

0

0

0

47

19

66

TOTAL (B + C)

0

0

0

8

5

13

69

21

90

6

4

10

83

31

114

b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 14D.4 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten

Subang, bahwa

Tata Kerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut : 1) Pimpinan adalah Kepala BPM-KB 2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

9

3) Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi BPM-KB adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris membawahkan : a) Kepala Sub Bagian Umum b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian c) Kepala Sub Bagian Keuangan 3) Kepala Bidang Program a) Kepala Sub Bidang Penyusunan Program b) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 4) Kepala Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan : a) Kepala

Sub

Bidang

Kewaspadaan

dan

Pembinaan

Kinerja

Kader

Pemberdayaan Masyarakat b) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Informal 5) Kepala

Bidang

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Terpadu,

membawahkan : a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Masyarakat b) Kepala Sub Bidang Pengembangan Masyarakat Terpadu 6) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan : a) Kepala

Sub

Bidang

Jaminan

Pelayanan

Keluarga

Berencana

dan

Jaringan

Institusi

Masyarakat

dan

Peningkatan Keluarga Sejahtera b) Kepala

Sub

Bidang

Penguatan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 7) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan : a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak b) Kepala Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

10

8) Unit Pelaksana Teknis 9) Kelompok Jabatan Fungsional c. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut diatas mempunyai : Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1) Kepala

Badan

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengendalikan,

mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Tugas Pembantuan

kepada Pemerintah

Daerah. 2) Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

mengkoordinasikan

dan

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan Program kegiatan sekretariat; b) Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keaungan dan kepegawaian; c) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; d) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan; e) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian; f) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; g) Penyiapan dan bahan rancangan dan pendokumentasian perundangundangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat; h) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin; i) Pengelolaan naskah dinas; j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; k) Penyusunan laporan hasil kegiatan badan. 3) Bidang Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Penyusunan Rencana Startegi Pembangunan di

bidang pemberdayaan masyarakat dan


11

keluarga berencana serta Penyusunan Program Kerja Badan dan mempunyai fungsi : a) Menyusun program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; b) Pengumpulan,

pengelolaan

dan

penganalisaan

data

di

bidang

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; c) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; d) Penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana program dan

kegiatan

dibidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

keluarga

berencana; e) Pengelolaan data statistik dan informasi di bidang

pemberdayaan

masyarakat dan keluarga berencana; f) Pengelolaan

Sistem

Informasi

manajemen

dibidang

pemberdayaan

masyarakat dan keluarga berencana; g) Pelaksanaan

pengendalian,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan Program dan kegiatan badan; h) Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; i) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPMKb; j) Pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil program dan kegiatan badan; k) Penyusunan hasil kegiatan dibidang program. 4) Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dibidang perekonomian dan ketahanan masyarakat dan mempunyai fungsi: a) Penyusunan program kerja di bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat;


12

b) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perekonomian dan ketahanan masyarakat; c) Pelaksanaan pembinaan kerja teknis bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat; d) Pelaksanaan

pembinaan

teknis

keswadayaan

dan

gotong

royong

masyarakat; e) Pelaksanaan pembinaan teknis kinerja kader pemberdayaan masyarakat; f) Pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat; g) Pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan usaha sektor informal; h) Pelaksanaan pembinaan teknis sarana dan prasarana ekonomi masyarakat; i) Pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemasyarakatan; j) Perekonomian dan ketahanan masyarakat; k) Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unit

kerja

terkait

dalam

rangka

pelaksanaan tugas; l) Punyusunan laporan hasil kegiatan bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat. 5) Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan program kerja dibidang pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu; b) Penyusunan bahan kebijakan dibidang pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu; c) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat dan unit pengaduan masyarakat d) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan serta kerja sama teknologi tepat guna; e) Penyusunan juknis dan pelaksanaan pendataan profil Desa/Kelurahan serta perlombaan desa/kelurahan; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

13

f) Penyusunan juknis pelaksanaan pembinaan pendataan kawasan terpadu dan penunjang program TMMD dan TMSS; g) Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan kawasan terpadu dan penunjang program TMMD dan TMSS; h) Pelaksanan pembinaan teknis pengembangan masyarakat kawasan terpadu dan program penanggulangan kemiskinan; i) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu; j) Pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

dengan

masyarakat

dan

unit

kerja

kawasan

terkait terpadu

dalam serta

bidang program

penanggulangan kemiskinan; k) Penyusunan laporan hasil kegiatan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu. 6) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan serta operasionalisasi kegiatan pembinaan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan program kerja di bidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c) Penyusunan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta penanggulangan masalahkesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup dan anak; d) Penyusunan program penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penguatan Jaringan/Institusi/peran serta masyarakat; e) Peningkatan

upaya-upaya

pengendalian

kelahiran,

pengendalian

perkawinan pada usia dini, pengendalian distribusi dan pelayanan


14

kontrasepsiuntuk seluruh PUS dan pengendalianpeningkatan derajat kesehatan ibu dan anak; f) Pengembangan potensi keluarga dan peningkatan tahapan keluarga sejahtera; g) Pelaksanaan memfasilitasi kegiatan mekanisme operasional program KB dan KS Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Keluarga; h) Peningkatan penumbuhan dan pengembangan kinerja petugas lapangan dan fungsional dalam penggerakan, penyuluhan dan pelayanan terhadap keluarga; i) Pengendalian dan operasionalisasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; j) Pengembangan dan opersional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; k) Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera; l) Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unit

kerja

terkait

dalam

rangka

pelaksanaan kerja; m) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan serta operasionalisasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan mempunyai fungsi : a) Penyusunan

program

kebijakan

dan

program

kerja

di

bidang

pemberdayaan perempuan; b) Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Kebijakan, Juknis, Juklak serta Pembinaan Teknis Operasional bidang Pemberdayaan Perempuan; c) Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Upaya-upaya Keadilan dan Pengarusutamaan Gender; d) Pelaksanaan

Pembinaan

dan

Peningkatan

Upaya-upaya

kesehatan

reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, anak dan kesehatan keluarga; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

15

e) Pelaksanaan pembinaan lingkungan keluarga dalam pelaksanaan fungsifungsi keluarga; f) Peningkatan koordinasi, keterpaduan, dalampengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pemberdayaan perempuan; g) Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan; h) Pemantauan

dan

pengevaluasian

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

pemberdayaan perempuan; i) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan perempuan. 8) Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu Badan di lapangan. 9) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok. D. Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan

pelaksanaan

dari

penyelenggaraan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, yaitu dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

NO

JENIS SARANA/PRASARANA

JUMLAH

1

2

1

Tanah Kantor

2

Gedung Kantor

1 unit

3

Aula

1 unit

4

Gudang Alokon

1 unit


4500 m2

16

5

Pagar

6

Kendaraan Roda 4

10

7

Kendaraan Roda 2

200

8

Meja Biro

9

Meja ½ Biro

46

10

Meja Tulis

30

11

Kursi Putar

11

12

Kursi Plastik

-

13

Komputer

6

14

Laptop

6

15

Printer

11

16

Mesin Tik

4

17

Kursi Sitje

3

18

Kursi Lipat

85

19

Pesawat Telepon

1

20

White Board

3

21

Lemari Besi

7

22

Lambang Garuda

1

23

Gambar Presiden

2

24

Gambar Wakil Presiden

2

25

Gambar Bupati Subang

1

26

Fax

-

27

Bendera Merah Putih

1

28

Filing Kabinet

13

29

Rak Besi/Kayu

19

30

Proyektor/Infokus

1

31

AC

8

32

Kamera

2

33

Recording Digital

1

34

Ruang Arsip

2


170 m2

3

17

35

Rak

12

36

White Board

12

37

Kipas angina

20

38

Lemari

12

2.2. GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA BPMKB Untuk

mendukung

kelancaran

dan

keberhasilan

pelaksanaan

dan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang yaitu: a. Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah : Semua Dinas/Instansi/Lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah pada prinsipnya melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan proporsinya masing-masing, oleh karena itu semua Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah yang ada di Kabupaten Subang adalah merupakan mitra kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) dalam mencapai efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dan keberhasilan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Subang, untuk itu dalam hal ini perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang mantap dan terorganisir serta keterpaduan program. Adapun Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMKB Kabupaten Subang yang disesuaikan dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Perda-Perda yang menyangkut Dinas Daerah adalah sebagai berikut: 1. DPRD 2. Sekertaris Daerah 3. Sekertaris DPRD Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

18

4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Marga dan Pengairan 8. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan 9. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 11. Dinas Koperasi dan UMKM 12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 13. Dinas Peternakan 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 15. Dinas Kelautan dan Perikanan 16. Dinas Pertambangan dan Energi 17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 18. Dins Sosial 19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20. Badan Penyuluhan PPKKP 21. Badan Lingkungan Hidup 22. Badan Perncanaan Pembagunan Daerah 23. Badan Pertanahan 24. Badan Penanaman Modal dan Perijinan 25. Badan RUMKIT Daerah 26. PLN Ranting Daerah 27. Kandatel Subang 28. Kodim 0605 Subang 29. Kantor Kesatuan Bangsa dan LINMAS 30. Tim Pengerak PKK


19

b. Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Disamping

Dinas/Instansi/Lembaga

Pemerintah

di

lingkup

Pemerintah

Kabupaten Subang, ada beberapa Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian dan risert dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Subang dengan melalui kegiatan Sosial Kemasyarakatan, melakukan pengabdian masyarakat secara sukarela, merupakan mitra kerjka yang sangat strategis BPM-KB dalam pelaksaan pemberdayaan msayarakat di Kabupaten Subang. c. Wilayah Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang mencakup seluruh Daerah Kabupaten Subang yang meliputi 30 Kecamatan, 245 Desa, 8 Kelurahan, 253 LPM, 6112 RT, 1767 RW, 938 Dusun dan 1772 Posyandu. Pemberdayaan Masyarkat senantiasa menyangkut 2 (dua) kelompok masyarakat yang saling terkait yaitu kelompok masyarakat yang saling terkait yaitu kelompok masyarakat yang belum berkembang sebagai kelompok yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan, dimana kedua kelompok masyarakat tersebut bergabung dalam satu wadah di Desa/Kelurahan yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui wadah LPM yang diwujudkan melalui pemberian kepercayaan secara langsung kepada masyarakat dalam mengelola berbagai program/proyek pembagunan di tingat desa/kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a)

Prinsip keterpaduan, artinya suatu program /proyek yang diluncurkan ke masyarakat harus memiliki manfaat dengan program/proyek lainnya, sehingga memiliki manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

b)

Prinsip kepercayaan, artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk menentukan jenis kegiatan sesuai dengan potensinya.


20

c)

Prinsip kebersamaan dan kegotongan royongan, artinya jenisjenis kegiataan dari berbagai program/proyek yang diluncurkan, diarahkan

sedemikian

rupa

sehingga

mampu

menumbuhkan

kebersamaan, kegotong royongan dan kesetiakawanan. d)

Prinsip Kemandirian, artinya kegiatan yang dilaksanakan harus mampu mendorong masyarakat untuk swadaya dan mandiri.

e)

Prinsip Ekonomis, artinya kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

f)

Prinsip Berkelanjutan, artinya berbagai kegiatan yang dikembangkan, diarahkan agar menjamin kelangsungan tanpa tergantung bantuan lain.

Adapun gambaran keadaan Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut: 1. Keadaan Geografis Kabupaten Subang adalah salah satu Daerah yang berada di bagian Utara Provinsi Jawa Barat, dengan batasan-batasan wilayah: 

Sebelah Utara di batasi oleh Laut Jawa



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Karawang

Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176,95 Ha atau 4,64% dari Luas Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian tempat antara 0-1.500 M dpl. Dilihat dari topografinya Kabupaten Subang merupakan daerah yang potensial dan strategis sebagai penyangga ibu kota Negara dan Ibu Kota Provinsi yang beriklim Tropis dengan curah hujan rata-rata 1.398 MM per tahun dengan jumlah hari hujan 70 hari, lahannya subur dan banyak aliran sungai, sebagian besar luas tanah di Kabupaten Subang digunakan


21

untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat dan perikanan laut, yang dibagi kedalam 3(Tiga) Zona Daerah, yaitu:

2.



Daerah Pegunungan



Daerah Pedataran



Daerah Pantai

Keadaan Sumber Daya Manusia Jumlah Penduduk di Kabupaten Subang hasil pendataan keadaan akhir Tahun 2013 sebanyak 1.556.078 jiwa terdiri dari laki-laki 771.874 orang dan perempuan 784.205 orang, berdasarkan kelompok umur laki-laki dan perempuan usia 16-21 tahun sebanyak 328.407 orang. Kelompok usia 2259 tahun sebanyak 552.954 orang, dan Kelompok usia 60 tahun keatas sebanyak 254.881 orang, kelompok-kelompok ini adalah merupakan sumber daya manusia produktif yang harus diberdayakan dalam penyelenggaraan pembagunan dan sangat menentukan perwujudan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Subang. Oleh karena itu keadaan penduduk di Kabupaten Subang merupakan lingkungan yang sangat strategis bagi BPM-KB Kabupaten Subang dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.

3.

Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju pertumbuhan tingkat perkembangan Penduduk di Kabupaten Subang (LPP) 0,98 ,dan Total Fertility Rate (2,26) hasil SDKI 2012.

4.

Tingkat Perkembagan Desa Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan terdiri

245 Desa dan 8

Kelurahan.


22

2.3. Kinerja Pelayanan BPMKB Kabupaten Subang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Dalam

Bidang

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja BPMKB Kabupaten Subang berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya. Dapat dilihat dalam Tabel-tabel dibawah : Tabel. 2.4 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan oleh BPMKB Kabupaten Subang No .

1

2.

3.

4.

5.

6.

Kegiatan DalamTahun Program

20092010 2011 2012 2013

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

3

3

3

3

4

Program Keserasian Peningkatan KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

1

1

1

1

1

Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan gender dan anak

1

1

1

1

1

Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan gender atau anak

1

1

Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan

1

1

1

1

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1

1

1

1

TOTAL

Sumber : BPMKB Kab. Subang, Tahun 2013 Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

Anggaran Selama 5 Tahun

Realisasi Selama 5 Tahun

%

980.189.060

603.170.000

61,54

147.000.000

147.000.000

100

178.750.000

178.750.000

100

267.200.000

267.200.000

100

168.250.000

154.165.000

91.63

87.000.000

87.000.000

1.828.389.060

1.437.285.000

100

78.61

* sampaidenganbulan Desember 2013

23

Tabel.. 2.5 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan oleh BPMKB Kabupaten Subang

No .

1

2.

3.

Kegiatan Dalam Tahun Program

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Desa

2009 2010 2011 2012 2013

1

2

2

3

2

4

5

6

8

8

1

2

2

5

5

TOTAL

Anggaran Selama 5 Tahun

Realisasi Selama 5 Tahun

%

485.125.000

329.575.550

67.94

4.671.590.990

4.671.590.990

100

5.688.462.800

5.688.462.800

100

10.845.178.790

10.689.629.340

56.85

* sampaidenganbulan Deember 2013

Sumber : BPMKB Kab. Subang, Tahun 2013

Tabel..2.6 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan oleh BPMKB Kabupaten Subang Bidang Keluarga Berencana dan Ks

No.

Program

1.

Program Keluarga Berencana

2.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

KegiatanDalamTahun 2009 2010 201120122013 2

2

4

4

4

-

1

1

1

1


AnggaranSel ama 5 Tahun

RealisasiSela ma 5 Tahun

%

8.311.832.680

8.311.832.680

100

89.500.000

84.177.500

94.05

24

Konseling KRR 3.

4.

5.

6.

Program Pelayanan Kontrasepsi

-

1

1

1

1

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1

2

2

2

2

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

-

-

1

1

1

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

-

-

1

1

TOTAL

1

241.981.150

228.032.790

94.24

492.480.000

438.537.550

89.05

98.000.000

95.939.000

97.90

60.000.000

38.867.500

64.78

9.293.793.83 0

9.197.387.02 0

98.97

Sumber : BPMKB Kab. Subang, Tahun 2013

* sampaidenganbulan Desember 2013

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BP3APKKB

BPMKB Kabupaten Subang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode

tahun 2014-2018

memiliki tantangan untuk

membantu Bupati Subang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan termasuk pembangunan perdesaan, untuk dapat terciptanya visi dan

misi tersebut

maka peran serta

pemerintah dalam mewujudkan desa religius, mandiri, berbudaya dan bergotong royong harus kami aplikasikan dengan baik. Selain itu untuk pengembangan

pelayanan

BPMKB

terhadap

masyarakat

kami

akan

mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. Selanjutnya juga dengan menyimak demikian banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, trafficking, pekerja Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

25

anak, penelantaran anak, anak-anak jalanan, juga relatif tingginya estimasi laju pertambahan penduduk (LPP) pada masa mendatang baik dari pertumbuhan alamiah maupun migrasi in. Banyaknya kasus yang mencuat sebagai dampak kesadaran masyarakat hal ini merupakan tantangan dalam pelayanan BPMKB. Berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun

karena

semakin

meningkatnya

kesadaran

untuk

“melapor”,

memerlukan penanganan yang terpadu, holistik antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat. BPMKB harus dapat menjembatani atau melakukan fasilitasi koordinasi berbagai pihak agar dapat saling berbagi peran, tugas, dan fungsi di masyarakat untuk mengatasi, minimal untuk mengurangi kasus-kasus tersebut. Belum lagi tantangan MDGs pada Goal 1 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan, BPMKB Kabupaten Subang menjadi harus tanggap terhadap indikator kemiskinan masyarakat dari keluarga Pra Sejahtera yaitu tinggal di rumah yang lantainya dari tanah, tantangannya bagaimana menciptakan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I akibat ekonomi bisa hidup dengan menempati Rumah Layak Huni, mengangkat sumber ekonomi keluarga. Disamping BPMKB juga mempunyai peran besar dalam Penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu akibat melahirkan baik karena terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat maupun terlalu tua untuk melahirkan, pencapaian program KB Metoda Jangka Panjang dan penggunaan kontrasepsi rasional menjadi tantangan yang harus konsisten ditangani. Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan BPMKB adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan BPMKB, antar instansi Pemerintah terkait, dengan kecamatan dan Desa, Lembaga sosial Kemasyarakatan (Institusi Masyarakat Perdesaan), termasuk kuatnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMKB Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPMKB Kabupaten Subang, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPMKB Kabupaten Subang Faktor Yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan BPMKB BPMKB KABUPATEN KABUPATEN SUBANG) SUBANG)

Permasalahan Pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat Ini (2013)

Standar Yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Aspek Tupoksi

Struktur organisasi belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pemahaman akan tupoksi belum merata

Makin berkembangny a konplieksitas masalah Kemiskinan, KB dan Ketrahanan Keluarga,

Kompetensi dan jumlah SDM masih belum memadai

Dukungan masyarakat terhadap penanganan masalah Kemiskinan, KB dan Ketahanan Keluarga masih rendah

Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal

Sebagian pegawai tidak menyelesaikan pekerjaannya

Kualitas SDM sebagian pegawai masih rendah

Rendahnya kualitas pelayanan

Rendahnya motivasi sebagian pegawai

Prioritas pelaksanaan berorientasi kegiatan/ proyek

Kurangnya koordinasi antar unit (sinergitas

Jadual dan materi kegiatan

Pembinaan dan transfer wawasan antar pegawai terutama secara hierarki masih kurang Penataan jadual, materi antar bidang, masih ada

Penempatan pegawai atau penerimaan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan Pemberian bimtek


(4)

(5)

Jadual dan materi kegiatan OPD lain dan luasnya

(6)

Tidak lengkapnya penyediaan materi rutin seperti : laporan dan data Tumpang tindihnya kegiatan, baik

27

program)

tumpang tindih

kepentingan bidang

Kurangnya kuantitas pegawai

Jumlah pegawai hanya 114 orang menangani 3 urusan wajib dengan bandingan penggarap Desa/ kelurahan 253 : 37 orang petugas Lapangan (1 :6-7 desa)

Permohonan penambahan pegawai yang kapabel

Urusan Badan dan Bidang (ada 3 urusan Badan dengan cantolan OPD berbeda) Penempatan pegawai baru

dalam segi materi, jadual, kunjungan lapangan Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan

Struktur organisasi yang saat ini ada, belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah Pemberdayaan Masyarakat ,KB dan Ketahanan Keluarga. Hal ini tampak dari makin berkembangnya kompleksitas masalah kemiskinan, cakupan pencapaian KB dan tinhgkat kerentanan Ketahanan Keluarga. Faktor internal yang mempengaruhi belum efektifnya penanganan masalah adalah masih

rendahnya

Pemberdayaan

kualitas

Masyarakat

atau dan

kemampuan Keluarga

sebagian

Berencana.

pegawai

Badan

Sedangkan

faktor

eksternal adalah masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penanganan kemiskinan dan partisifasi dalam ber-KB secara rasional dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pegawai. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sebagian pegawai sehingga tidak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di BPMKB Kabupaten Subang. Hal ini menyebabkan masih belum maksimalnya kualitas pelayanan BPMKB Kabupaten Subang. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaran

pelayanan

BPMKB

Kabupaten Subang untuk mencapai target sasaran pembangunan secara maksimal , secara internal dipengaruhi oleh masih kurangnya intensitas dan Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

28

jangkauan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi berbagai aspek pelayanan ditambah dengan kurang optimalnya kuantitas dan kualitas petugas lapangan yang memadai dalam menangangi pelayanan masyarakat dengan 3 (tiga) urusan yang harus dituntaskan, dan masih lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait, baik di pemerintahan maupun non pemerintah dan swasta.

3.1.2. Aspek Keuangan Permasalahan yang dihadapi dalam aspek keuangan adalah : Alokasi anggaran yang dikelola BPMKB Kabupaten Subang masih belum memadai untuk menangani seluruh masalah yang ada dalam Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, pengendalian kependudukan , keluarga srjahera, Ketahanan Keluarga dan Program Pendataan terutama dukungan tenaga pendata untuk kader termasuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari adanya realisasi anggaran yang tertera dalam DPA berada jauh di bawah nilai alokasi anggaran yang diusulkan semula dalam RKA. Namun kondisi ini sangat

dimaklumi

karena

SDM

pengelola

program/kegiatan

di

BPMKB

Kabupaten Subang juga jumlah dan kualitasnya tidak memadai, sedangkan disisi lain juga anggaran yang dapat disediakan pemerintah sangat terbatas.

Faktor Yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan BPMKB BPMKB KABUPATEN KABUPATEN SUBANG) SUBANG) (4) (5)


Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Aspek Keuanga n

Alokasi anggaran masih kurang memadai untuk penanganan seluruh masalah

Nilai DPA dibawah usulan RKA awal

Kurangnya SDM pengelola

Keterbatasan dana yang tersedia

Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal

Penyampaian DPA Perubahan terlambat

Pelaksanaan kegiatan perubahan hanya dalam dua bulan

Pengajuan usulan perubahan dipercepat dan meminimalkan

Mempercepat realisasi anggaran perubahan

Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun


(6)

29

harus selesai (Pengesahan Perda Perubahan pada Bulan Oktober)

usulan perubahan

sosialisasi belum optimal

3.1.3. Aspek Sarana Prasarana Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sarana dan prasarana adalah : Kondisi sarana dan prasarana terutama komputer, laptop lapangan

dan

perangkatnya tidak memadai dari jumlah yang ada dengan jumlah petugas dan kebutuhan program termasuk sudah banyak yang tidak layak pakai dan hanya terpaksa saja digunakan dengan kualitas hasil kerja yang kurang memadai. Sarana dan prasarana lain yang dirasakan masih sangat kurang adalah kendaraan operasional angkutan pelayanan terutama angkutan peserta KB yang siap dipergunakan disaat kejadian darurat yang mendesak untuk diatasi. Kendaraan yang saat ini tersedia, dipersiapkan untuk fasilitasi operasional pejabat struktural. Untuk itu BPMKB Kabupaten Subang terus mengupayakan pengadaan kendaraan tambahan. Faktor Yang Mempengaruhi Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Aspek Sarana Prasarana

Kondisi sarana prasarana terutama komputer sudah banyak yang tidak layak pakai, kurang memadai jumlahnya Laptop untuk petugas lapangan (PLKB/PKB) sementara tuntutab program semua berbasisWEB

Pengadaan sarana prasarana komputer

Internal (Kewenangan BPMKB KABUPATEN SUBANG)

Eksternal (Diluar Kewenangan BPMKB KABUPATEN SUBANG)

(4)

(5)

Pengajuan pengadaan baru


Persetujuan pengadaan sarana prasarana komputer baru

Permasalahan Pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG (6) Intensitas pelayanan dan kelancaran administrasi belum optimal tertama data dan laporan

30

Belum tersedia kendaraan operasional yang siap siaga terutama oleh pelaksana yang harus menangani kondisi darurat, dan pengangkutan pasien atau pesert KB

Jumlah kendaraan operasional terbatas pada jumlah pejabat struktural

Pengajuan kendaraan tambahan

Persetujuan pengadaan kendaraan operasional

kelancaran pelayanan kurang optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Visi yang ditetapkan sesuai RPJPD Kabupaten SubangTahun 2009–2025 adalah : "Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Industri,

dan Pariwisata yang berwawan Lingkungan, dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong 2025" Misi Pertama, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa . Hal ini untuk menciptakan sosok Kabupaten Subang 2025 yaitu Masyarakat Kabupaten Subang yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Hal ini untuk menciptakan sosok Kabupaten Subang 2025 yaitu Perekonomian Kabupaten Subang yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis

ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu

menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Misi Ketiga, Mewujudkan Prasarana Wilayah yang Berkualitas. Hal ini untuk menciptakan sosok Kabupaten Subang yaitu Pembangunan Kabupaten Subang yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

31

tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas

antar

wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Misi Keempat, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari. Hal ini untuk menciptakan sosok Kabupaten Subang 2025 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Misi Kelima, Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik. Hal ini untuk menciptakan sosok Kabupaten Subang Tahun 2025 yaitu Pemerintahan Kabupaten Subang yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen

pemerintahan

hibrida

yang

mengkombinasikan

manajemen

berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. BPMKB Kabupaten Subang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, berperan dalam mengemban pencapaian seluruh Misi 1 sampai 5 : -

ikut serta Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui upaya pengendalian pertambahan penduduk, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus melakukan pendataan pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun in-migrasi.

-

ikut serta Meningkatkan kehidupan sosial, melalui pembangunan yang setara gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan


32

dan anak, karena berdasarkan data faktual, capaian IPM untuk perempuan masih

rendah

dibanding

laki-laki,

sehingga

dengan

mendongkrak

pembangunan yang setara gender, akan meningkatkan IPM secara konsisten dan meluas tidak hanya untuk pihak perempuan (ibu) tapi ikut menyangkut kesejahteraan anak-anak. -

Ikut

membangun

infrastruktur

dengan

pendekatan

pemberdayaan

masyarakat, meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan penanganan pengentasan kemiskinan termasuk juga pemberdayaan apatur pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatannya. Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang (RPJMD) Tahun 2014-2019 : “Terwujudnya Kabupaten Subang yang Religius, Berilmu, Mandiri, Berbudaya, dan Bergotong Royong.” Adapun Misi Kabupaten Subang dalam 5 (Lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Aparatur Pemerintahyang Cerdas, Lugas dan Terpercaya, yang kemudian

dinamakan

Gerakan

Pembangunan

untuk

Rakyat,

melaui

Perwujudan Penyelenggara Aparatur Pemerintahan yang Bermartabat (GAPURA PERMATA) 2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang kemudian dinamakan Gerakan Pembangunan Rakyat melaui Insfratuktur yang berkelanjutan (GAPURA INTAN) 3. Mewujudkan Keunggulan

Ekonomi Daerah,

Mandiri yang

Berbasis

kemudian

Ekonommi dinamakan

Kerakyatan sebagai

dan

Gerakan

Pembangunan Untuk Rakyat Ekonomi Masyarakat (GAPURA EMAS) 4. Mewujudakn Sumber Daya Manusia yang Berilmu, Religius, dan Berbudaya, yang kemudian dinamakan sebagai Pembangunan Untuk Rakyat Pendidikan Rakyat (GAPURA PERAK) Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

33

5. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang serasi bergotong royong, kemudian dinamakan Gerakan Pembangunan Rakyat Sehat, Rapih, Bersih dan Indah (GAPURA SERASI)

Dari 5 (lima) Misi tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terkait dengan Misi 1 s/d 5 yang antara lain : 1. Ikut mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Transfaran dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Prima bagi Masyarakat (MISI 1) 2. Meningkatnya

Insfratuktur

berupa

sistem

fisik

yang

menyediakan

transfortasi, air, bangunan, dan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara ekonomi dan sosial, tanpa menyampingkan Sistem Pembangunan Bewawasan Lingkungan (MISI 2) 3. Meningkatnya perkembangan kemandirian ekonomi dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Perternakan, Industri dan Kerajinan bagi Masyarakat yang berlandaskan kepada Ekonomi Kerakyatan (MISI 3) 4. Terwujudnya individu masyarakat yang mampu menjadi partisipan publik dalam kebijakan pembangunan (MISI 4) 5.

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadao lingkungan dan kesehatan demi terciptanya Kabutaen Subang yang nyaman melaui kebersihan, Keindahan, dan Kerapihan Lingkungan yang berdampak pada peningkatan motivasi

dan

Kesehatan

termasuk

didalamnya Kesadaran

Pelayanan

Keluarga Berencana (MISI 5)

Faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan tugas ini umumnya adalah adanya keterbatasan jumlah dan kualitas SDM dan juga dana. Sedangkan faktor pendorongnya adalah sudah berlangsungnya kerjasama


34

dengan berbagai lembaga lain, baik didalam pemerintahan maupun non pemerintah, yang sampai saat ini terus konsisten dalam misinya. Tabel 3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPMKB KABUPATEN SUBANG Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Visi : “Terwujudnya

Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Industri, dan Pariwisata yang berwawan Lingkungan, dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong 2025 ” No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH


Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Misi 1

Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa - Prorgam Pelayanan Keluarga Berencana - Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) - Program Penataan data Keluarga

2

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Peningkatan Pendapatan as;i daerah

3

4.

5

Faktor

Misi 3 Mewujudkan Prasarana Wilayah yang Berkualitas Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Penyediaan Bantuan Infrastrktur Perdesaan mellalui Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan Misi 4 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari Program Keswadaayan dan Kegotong royongan Masyarakat Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik - Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Ketahanan Keluarga

Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal Pelaksanaan kurang optimal

Keterbatasan dana dan SDM Keterbatasan dana dan SDM Keterbatasan dana dan SDM

Ada kerjasama dengan lembaga lain Ada kerjasama dengan lembaga lain Ada kerjasama dengan lembaga lain -

Pelayanan dan Sosialisasi kurang optim Keterbatasn Keterbatasn dana dan SDM -

Keterbatasan dana dan SDM Keterbatasan dana dan SDM -

Pendapatan asli daerah belum optimal

SDM manusia masih belum memadai

Ada kerjasama dengan lembaga lain Ada kerjasama dengan lembaga lain Ada kerjasama dengan lembaga lain

Tahapan penggaran dan skla priritas karena terlalu banyaknya permasalahan

Keterbatasan dana dan SDM

Ada kerjasama dengan lembaga lain

Masih lemahnya pelayanan keswadayaan masyarakat dan kegotongroyingan masyarakat



Pemahaman PUG masih rendah



Pelayanan dan sosialisasi belum optimal



Pelayanan dan sosialisasi

Keterbatasan dana

Ada kerjasama


35

- Penigkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa

belum optimal Masih rendahnya SDM Pemerintahan Desa

dan SDM Keterbatasan dana dan SDM

dengan lembaga lain Ada lerjasama dengan lembaga lain

3.3. Telaahan Renstra OPD Provinsi dan Renstra Kabupaten Renstra tingkat nasional yang juga menjadi acuan kinerja BPMKB Subang adalah

Renstra

Kementerian

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak (KPPPA) dan BKKBN. Selanjutnya

untuk

kewenangan

Bidang

Keluarga

Berencana,

Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan, yang ditingkat nasional diemban BKKBN, dapat dikemukakan kebijakan dalam Rencana Strategis BKKBN sebagai berikut. Tiga Fokus Prioritas kinerja BKKBN adalah : 1) Revitalisasi Program KB, melalui: (a) peningkatan kapasitas kelembagaan program KB; (b) peningkatan promosi KB; (c) peningkatan kemitraan dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana program KB; dan (e) pengembangan sistem informasi program KB. 2) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, melalui : (a) penyediaan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. 3) Meningkatkan

Ketersediaan

Dan

Kualitas

Data

Dan

Informasi

Kependudukan Yang Memadai, Akurat Dan Tepat Waktu, melalui : (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; dan (c) peningkatan cakupan registrasi vital. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

36

Sasaran pembangunan Bidang Keluarga Berencana secara umum adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” yang ditandai dengan : 

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), didukung dengan menurunnya Net Reproduction Rate (NRR) = 1,0



makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Tabel 3.

Permasalahan Pelayanan BPMKB Kabupaten Subang Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN- BP3AKB Propinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

1

2

3

4 5

Sebagai Faktor

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN-PB3AKB

Permasalahan Pelayanan BPMKB Kanupaten Subang

Penghambat

Pendorong

(2) Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak Meningkatnya IPM dan IPG didukung NRR = 1,0

(3)

(4)

(5)

Makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa



Sudah tersedia peraturan di tingkat namun belum lengkap

Masih lemahnya data Belum diterapkannya anggaran dan pembangunan secara meluas



Sudah terjalin kemitraan dengan sebagian lembaga terkait



IPG masih timpang dibanding IPM



Kebebasan informasi melunturkan jati diri dan karakter bangsa



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jika disarankan

dikaitkan untuk

dengan

dicantumkan

kebijakan dalam


penataan sistimatika

ruang baru,

sebagaimana Pemberdayaan 37

Masyarakat dan Keluarga Berencana tidak memiliki kaitan langsung. Namun jelas dipahami bahwa pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga berencana untuk sementara ini dilakukan hampir merata di seluruh daerah, tidak ditentukan oleh perbedaan tata ruang. Namun ke depan akan ditekankan pada wilayah/daerah yang masih memiliki penduduk miskin dengan angka IPG dan IDG yang lebih rendah dibanding daerah lainnya. Pembangunan Berencana

Bidang

Pemberdayaan

masyarakat

dan

Keluarga

merupakan pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk

masyarakat se Kabupaten Subang tanpa melihat batasan daerah kota ataupun desa, kaya dan miskin, dimanapun masyarakat berada merupakan subyek dan obyek garapan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan Forum OPD, monev lapangan, kajian mass media, kajian kasus yang dilaporkan Berdasarkan berbagai permasalahan, potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan Keluarga berencana, diantaranya : 1) Tingginya angka Keluarga Pra Sejahtera 32% atau 12,6% Keluarga Miskin sampai dengan akhir tahun 2013, yang secara mayoritas disebabkan oleh Rumah Lantai Tanah (Rumah Tidak Layak Huni). 2) Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karna kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya. 3) Belum optimalisasinya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Karna


38

belum efektifinya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat ( LPM dan PKK ) dalam

menggerakan

partisifasi

dan

kemandirian

masyarakat

dalam

pembangunan. 4) Masih relatif terbatasnya kemampuan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat. 5) Rendahnya indeks pendidikan perempuan, terutama dibandingkan dengan IPM (67 poin tahun 2010). Analisis dari masing-masing komponen IPG dan IDG menunjukkan beberapa hal pokok di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data Pendataan Keluarga Perempuan Tahun 2012 (1.022 Jiwa) menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya masih tinggi. 6) Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih tinggi, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan(AKI) masih relatif tinggi yaitu 7 kasus s.d september 2013. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50%. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi 101 kasus s.d September 2013 (data laporan Dinkes). 7) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 44,81 persen (Susenas 2003), dibandingkan dengan laki-laki (76,12 persen). 8) Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

mengamanatkan

keterwakilan

30

persen

perempuan

dalam

pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2009 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 11 persen (data Komisi Pemilihan Umum). Pada tahun 2013, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III yang hanya 5 persen. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

39

9) Walaupun HDI merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup perempuan juga ditentukan oleh ada tidaknya masalah lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi HDI. Tindak kekerasan terhadap perempuan masih relatif tinggi, walaupun belum ada angka-angka yang tepat tentang hal ini. Laporan dari beberapa lembaga yang menangani korban tindak kekerasan menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus, yang juga menunjukkan semakin terungkapnya tindak kekerasan di masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi, seperti yang ada dalam perbedaan upah para pekerja dengan tingkat pendidikan yang sama dan pembedaan pemberian jaminan sosial atau tunjangan. Masalah lain yang dihadapi adalah maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masalah eksploitasi

termasuk

pornografi

dan

pornoaksi.

Selain

itu

masalah

perempuan di daerah konflik dan bencana, penduduk perempuan usia lanjut dan penyandang cacat serta remaja memerlukan perhatian dan hak-hak azasi mereka harus dilindungi. 10) Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. 11) Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas 2003), angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16– 18 tahun masing-masing 96,4 persen, 81,0 persen, dan 51,0 persen. Pada tahun yang sama, anak usia 3–4 tahun dan 5–6 tahun yang mengikuti Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

40

pendidikan prasekolah masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi GAKY pada anak SD masih tinggi. Sementara itu, masalah perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Sakernas 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6 persen dari jumlah anak umur 10– 14 tahun; dan sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (73,1 persen) dan bekerja di sektor pertanian (72,0 persen). Menurut hasil studi Hull dkk. (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000–70.000 atau bahkan lebih). Di samping itu, sekitar 60 persen anak tidak memiliki akte kelahiran (Susenas 2001). 12) Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak contoh belum ada aturan yang jelas atau belum tersosialisikan perlindungan terhadap perempuan pekerja dengan ketahanan keluarga. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi

hak-hak

perempuan

dan

anak,

termasuk

memberikan

perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi

pertimbangan

utama

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah. 13) Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak

sebagai

generasi

penerus


bangsa

masih

harus

ditingkatkan. 41

Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana

pembangunan

yang

memperlambat

upaya-upaya

mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. 14) Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu kenali masalahmasalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam

meningkatkan

kualitas

hidup

perempuan

dan

meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan anak. 15) Angka Partisipasi Pria dalam ber-KB masih rendah masih dibawah 2 %. 16) Rasional

penggunaan

kontrasepsi

belum

optimal

masih

tingginya

penggunaan kontrasepsi suntikan dan pil yang lebih dari 50%. 17) Angka kawin muda masih relatif tinggi dan rata-rata kawin wanita pertama masih dibawah 18 tahun. 18) Masih relatif tingginya angka perceraian pada usia produktif, yang menunjukan rendahnya ketahanan keluarga, dan kurangnya kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Program pemberdayaan masayarakat dan Keluarga Berencana, peningkatan kesejahteraan

dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang

menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Di era

desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan masayarakat dan keluarga berencana. Karena program-program pemberdayaan masayarakat dan pembangunan keluarga berencana merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti Convention on the Elimination of All Forms of


42

Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children). Sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 1970 telah memberikan kontribusi terhadap penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu dari 2,66 per-tahun pada periode tahun 1970-1980 turun menjadi 2,57 per-tahun pada periode 1980-1990. Pada periode tahun 1990-2000 menjadi 2,03 per-tahun, serta turun kembali menjadi 1,84 per-tahun pada periode tahun 2000-2008. Kabupaten Subang Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 (0.98) Hasil Sensus Penduduk 2010. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut seiring dengan penurunan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), yaitu TFR pada tahun 1970 sebesar 5,9 (SP 70) telah berhasil diturunkan menjadi 5,04 pada tahun 1980 (SP 1980). Pada tahun 1990 turun kembali menjadi 3,37 (SP 1990) dan pada tahun 2007 turun menjadi 2,6 (SDKI 2007), Penurunan TFR terjadi karena Kabupaten Subang berhasil dalam meningkatkan kesertaan Pasangan Usia Subur untuk segera menggunakan metode kontrasepsi sebagai peserta KB Aktif, dalam upaya pengaturan kehamilan/kelahiran. Sampai dengan tahun 2013 (Pendataan Keluarga), dari Pasangan Usia Subur sebanyak 391.155 telah berhasil menjadi peserta KB 266.013

atau sekitar 68,00 %.

tetapi dari keberhasilan tersebut program KB di Kabupaten Subang masih memerlukan upaya maksimal dimasa mendatang, khususnya dalam mendukung upaya pembangunan SDM Kabupaten Subang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran Total (TFR),

2,26 menjadi

2,15 tahun 2018. Berdasarkan kondisi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana selama ini, terdapat isu strategis program KB di Kabupaten Subang yaitu : 1) Tingginya angka kemiskinan


43

Angka keluarga miskin atau Keluarga Pra Sejahtera masih pada kisaran 32 % hasil pendataan keluarga tahun 2013 di Kabupaten Subang bila dibandingkan dengan target nasional 8%, ini masih sangat jauh Kabupaten Subang harus mampu menurunkan 24% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. 2) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih tinggi Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta merupakan Kabupaten

yang sudah

dibandingkan

dengan

Pertumbuhan

Penduduk

cukup besar dalam hal

Kabupaten sekitar

lain 1,6%

di

jumlah

Indonesia. pertahun

penduduk

Dengan

maka

Laju

perkiraan

pertambahan jumlah penduduk pertahun sekitar 30 ribu s/d 35 ribu pertahun. 3) Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total merupakan rata-rata potensi melahirkan dari setiap wanita usia subur. Walaupun TFR Kabupaten Subang mengalami penurun pada setiap periode, namun angka TFR sekitar 2,26 masih cukup tinggi apabila dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai Penduduk Tanpa Pertumbuhan pada tahun 2055. Penduduk Tanpa Pertumbuhan akan tercapai apabila telah dicapai angka TFR sebesar 2,1 pada tahun 2015 atau paling lambat pada tahun 2020, dengan angka Net Reproduktif Rate (NRR) 1 (satu) yaitu rata-rata setiap keluarga hanya mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang sebagai pengganti ibu untuk meneruskan keturunannya. 4) Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah Dalam upaya penurunan angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) perlu didukung dengan kualitas dan kuantitas tingkat kesertaan KB dari Pasangan Usia Subur dalam jangka panjang (KB Lestari). Kabupaten Subang dengan kesertaan KB sekitar 67,9% (Hasil Pendataan Keluarga Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

44

tahun 2013) sudah cukup tinggi, namun dari segi kualitas penggunaan yaitu tingkat

kelangsungan

penggunaan

kontrasepsi

(CR)

dan

efektivitas

penggunaan metode kontrasepsi (CE) masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat drop out peserta KB yang cukup tinggi yaitu dia tas 11 % angka toleransi per tahun. Hal lainnya adalah proporsi penggunaan metode kontrasepsi masih di dominasi oleh kaum perempuan yaitu sekitar 98% dan kaum laki-laki hanya sekitar 2% (kondom dan Metode Operasi Pria). 5) Perkawinan Usia Dini Perkawinan Usia Dini memmpunyai efek ganda terhadap kuantitas dan kualitas penduduk/keluarga dimasa mendatang. Pengaruh perkawinan usia dini sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kelahiran, karena dengan usia kawin yang lebih dini atau muda maka kesempatan untuk mempunyai jumlah anak banyak akan lebih terbuka lebar. Begitu pula dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, dengan kawin usia dini atau muda akan dihadapkan kepada berbagai resiko, antara lain resiko ekonomi, sosial, kesehatan serta resiko ketahanan keluarga. Perkawinan Usia Dini akan memberikan konstribusi terhadap tingginya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi,

ketidak harmonisan

keluarga dan perceraian, serta kasus lainnya yang lebih banyak merugikan kaum perempuan. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Subang masih cukup rendah yaitu sekitar 18,0 tahun, berarti masih dibawah rata-rata usia kawin ideal yaitu 20 tahun. Akibatnya, angka kelahiran dari kelompok umur 15-19

tahun (ASFR 15-19) di Kabuapatenmenurut SDKI

2007 masih cukup tinggi yaitu sekitar 73. 6) Belum mantapnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melaksanakan praktek keluarga berencana dengan pendekatan kontrasepsi untuk mengatur jumlah anak yang ideal (misalnya 2 anak) belum tentu menjamin terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera. Sangat banyak keluarga Jawa Barat yang masih dalam kategori miskin, meskipun hanya Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

45

memiliki 2 (dua) bahkan satu anak. Praktek Keluarga Berencana untuk program pengaturan kelahiran secara simultan harus diiringi dengan program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta kegiatan terintegrasi lainnya.

Tabel 3..

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No

Kriteria

Bobot

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Propinsi terkait atau Renstra Kabupaten.

20

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab BPMKB Kabupaten Subang

10

3

Dampak yang ditimbulkan terhadap publik

20

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Total

100

Tabel diatas menampilkan penentuan bobot isu-isu strategis, ditentukan melalui beberapa kriteria, yaitu: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi atau Renstra Kabupaten. 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab BPMKB Kabupaten Subang 3) Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Selanjutnya dilakukan penilaian antara kriteria dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang seperti tampak pada Tabel 3.....


46

Tabel 3.6.

Nilai Skala Kriteria Isu Strategis

(1)

(2) Tingginya angka kemiskinan (Keluarga Pra sejahtera) akibat Rumah Tidak Layak Huni/ Rumah lantai tanah. Besarnya jumlah penduduk miskin, karna kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin Belum optimalisasinya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Masih relatif terbatasnya kemampuan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah Banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, atau belum sinergis antar program Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan Belum tersedianya data keluarga berbasis WEB yang akurat dan data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin. Tingginya LPP Tingginya TFR Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah Tingginya Perkawinan Usia Dini

1 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

Total Skor

Nilai Skala Kriteria ke-

No

1 (3) 4

2 (4) 3

3 (5) 4

4 (6) 3

5 (7) 2

6 (8) 4

(9) 20

4

3

4

3

2

3

19

4

3

3

3

2

3

18

4

3

3

3

2

3

18

3

4

3

4

2

3

19

2 2

5 5

3 4

2 3

2 2

2 2

16 18

3

4

3

4

2

2

18

3

5

3

3

3

1

18

4 3 3

4 4 4

4 4 4

4 3 3

2 2 2

2 2 2

20 18 18

4

5

4

3

2

2

20

Nilai skala kriteria isu-isu strategis memiliki kisaran yang rendah, hampir semua memiliki skala sama penting, terlihat dari kisaran nilai antara 16 – 20. Indeks

yang

terkait

pendidikan,

kesehatan,

ketenagakerjaan/

ekonomi

merupakan komponen-komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia


47

yang

merupakan

indikator

pembangunan

secara

keseluruhan

sehingga

merupakan kriteria yang penting. Demikian pula halnya dengan pemahaman gender, merupakan kriteria yang penting, sebab apabila sudah dipahami secara meluas, maka kesempatan berkiprah dalam pembangunan tidak akan dibatasi perbedaan gender. Kondisi ini akan mendorong peningkatan angka-angka IPM tanpa dibatasi perbedaan gender. Setelah penetapan nilai skala kriteria isu penting, total skor kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah kriteria, yaitu 6 (enam) sehingga diperoleh rata-rata skor seperti pada Tabel 3.10.

Tabel 3.7.

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No. (1) 1. 2. 3.

4.

5.

Isu-Isu Strategis

Total Skor

(2)

(3)

Rata-Rata skor (4)

20

3.33

19

3.17

18

3.00

18

3.00

19

3.17

Tingginya angka kemiskinan (Keluarga Pra sejahtera) akibat Rumah Tidak Layak Huni/ Rumah lantai tanah Besarnya jumlah penduduk miskin, karna kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin Belum optimalisasinya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Masih relatif terbatasnya kemampuan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda

6.

Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah

16

2.67

7.

Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender atau kurang sinergis antar program

18

3.00

8.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan

18

3.33

9.

Belum tersedianya data keluarga dan pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin

18

3.00

10. Tingginya LPP

20

3.00

11. Tingginya TFR

18

3.00

12. Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah

18

3.00


48

13. Tingginya Perkawinan Usia Dini

20

3.33

Rata-rata skor selanjutnya ikut menentukan program/kegiatan strategis BPMKB Kabupaten Subang yang akan dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan yang ada.

Analisa Kekuatan Berdasarkan hasil analisa terhadap potensi/sumber daya, kekuatan yang mungkin timbul,maka strategis yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan melalui analisa strategi dengan mengunakan kekuataan untuk memanafaatkan peluang, meliputi:  Mendayagunakan seluruh potensi/sumber daya manusia Aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) untuk meningkatkan dan memanfatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan keterpaduan program dengan semua stakeholder yang di Kabupaten Subang dalam pemberdayaan masyarakat.  Mendayagunakan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja aparat/pegawai BPM-KB  Merumuskan

kebijaksanaan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

mendayagunakan, Kepala Desa/Kelurahan, Pengurus BPD dan Pengurus LPMD, kader serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.  Mengusulkan dukungan dana/anggaran kepada Pimpinan Daerah untuk meningkatkan operasional pelaksanaan dan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi BPM-KB Kabupaten Subang, khususnya untuk mendukung penegakan mekamisme operasional program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Analisa Kelemahan Hasil analisa meminimalkan kelemahan, meliputi: Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

49

 Meningkatkan

kemapuan

manusia/aparatur

dan

keterampilan

sumber

daya

BPM-KB dengan mengukut sertakan dalam Diklat

Teknis Fungsional.  Meningkatkan jaringan sistem informasi dengan Dinas/Lembaga teknis dilingkunagan Pemerintah Kabupaten Subang baik secara manual maupun elektronik.  Menggalang kerjasama partisipasi seluruh stakeholder dan customer melalui musyawarah mufakat atau rapat-rapat koordinasi dan rapat konsultasi.  Mendayagunakan saran dan prasarana kerja yang tersedia melalui pemanfaatan secara effektif dan efesien.  Memanfaakan dukungan yang ada untruk menunjang pemenuhan kebutuhan IT dalam penyediaan data, dan informasi yang akurat, dinamis dan cepat.

Analisa Peluang  Meningkatkan intensitas sistem informasi Dan kerjasama yang terintegrasi dengan semua stakeholder baik dalam bentuk kegiataan formal maupun in formal.  Meningkatkan fungsi sub koordinasi dalam memanfaatkan kinerja individu,kinerja proses dan kinerja organisasi.  Meningkatkan

partisipasi

semua stakeholder

dan

custamer dalam

pencapaian program KB dan Ketahanan Keluarga.  Meningkatkan efektivitas kerja dalam memanfaatkan

sarana dan

prasarana kerja.

Analisa Ancaman


50

 Melaksanakan

pelatihan khusus melalui out bound untuk para

stakeholder kecamatan dan Kepala desa, Aparat Desa/ Kelurahan tentang pemahaman program KB dan KetahananKeluarga.  Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi kurangnya kemampuan Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Pengurus BPD, Pengurus LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainya dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.  Merevisi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi sosial,ekonomi,politik dan budaya masyarakat serta tuntutan aspirasi masyarakat yang makin beragam.


51

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPMKB Kabupaten Subang Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Subang

berkepentingan

untuk

memberikan

kontribusi

terhadap

upaya

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya khususnya pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Pemerintah

Kabupaten

Subang

harus

menetapkan

kebijakan

dan

memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat, keluarga dan kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proposional dan bertanggung jawab sekaligus dengan program meningkatkan SDM masyarakat, keluarga dan termasuk perempuan, kedudukan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. . Secara konseptual Visi Misi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian kemandirian masyarakat, keluarga dan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Kabuapten Subang tahun 2005-2025 serta Visi Pemerintah Kabupaten Subang dari

Bupati

terpilih

Tahun

2014-2018,

maka

ditetapkan

Visi

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Subang tersebut adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Subang Yang Mandiri, dan Bergotong Royong Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

52

Masyarakat Mandiri mau,

mampu

adalah “Sikap dan kondisi masyarakat yang tahu,

memenuhi

kebutuhannya

untuk

lebih

maju

dengan

mengandalkan kekuatan sendiri”

Masyarakat bergotong royong “Masyarakat yang ikut serta secara ikhlas dan

tidak

ada

paksaan

dalam

proses

bernegara,

bermasyarakat,

melaksanakan hak dan kewajiban selaku warga negara dan warga desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan”.

Pemberdayaan Masyarakat adalah “ Upaya – upaya agar masyarakat lebih berdaya melalui pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam proses pembangunan dan untuk mendorong serta memotivasi kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan”. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan

Misi Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Subang telah ditetapkan dalam 6 (enam) Misi yaitu : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa. 2. Mewujudkan

pemberdayaan

usaha

ekonomi

masyarakat

melalui

pemanfaatan potensi unggulan pedesaan. 3. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konten pemberdayaan perempuan. 4. Meningkatkan pelayanan program KB dan pengendalian kependudukan 5. Meningkatkan kapabilitas manajemen kelembagaan masyarakat, dan ketahanan keluarga melalui kelompok bina keluarga. 6. Mewujudkan ketersediaan data keluarga, profil desa, dan data terpilah sebagai

bahan

penetapan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

desa/kelurahan. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

53

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Badan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang menganut dan

menjungjung tinggi nilai-nilai dasar : A. Iman dan Takwa : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang akan selalu mendasarinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menganggap pekerjaan sebagai ibadah, amanah dan rahmat. B. Profesionalisme : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga

Berencana

bersikap

dan

bertindak

Profesional,

senantiasa

melaksanakan perubahan untuk mencapai keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. C. Integritas yang Tinggi : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dengan dasar ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan moral yang tinggi. D. Kerjasama Tim : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana akan membina kerjasama Tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. E. Transparan dan Akuntabel : Dalam

menyelenggarakan

Masayarakat

kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan

Dan Keluarga Berencana akan melaksanakan secara transparan,

dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada masyarakat. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

54

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMKB Kabupaten Subang. Tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana sesuai dengan RPJMD kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018 adalah : 1) Membangun sumber daya manusia Kabupaten Subang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia. 3) Memantapkan

penguatan

kelembagaan dan

pengembangan

partisipasi

masyarakat 4) Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5) Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbais pedesaan dengan prioritas produk unggulan. 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi keluarga yang kecil, sehat dan sejahtera. Sasaran pembangunan : 1) Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan Masyarakat yang terjangkau dan merata 2) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar manusia. 3) Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat. 4) Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5) Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. 6) Meningkatkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera.


55

4.3. Strategi dan Kebijakan BPMKB Kabupaten Subang. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018). Adapun strategi BPMKB kabupaten Subang terdiri dari : 1. Kebijakan Strategi 1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, Pengelolaaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa. 2) Memantapkan

peran

lembaga kemasyarakat serta pengembangan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, inovatif dan integratif. 3) Memantapkan sistem pendataan profil desa/ kelurahan, pendataan keluarga berbasis web, data terpilah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. 4) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. 5) Mengembangkan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

kinerja

serta

memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa. 6) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

56

7) Mendorong

meningkatnya

peran

perempuan

dalam

menciptakan

keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera serta berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan sumber daya manusia. 2. Program Strategi 1)

Program Keserasian dan Peningkatan Kebujakan Kualitas Anak dan Perempuan;

2)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

3)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

4)

Program

Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaran

Gender

Dalam

Pembangunan; 5)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

6)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;

7)

Progran Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan;

8)

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;

9)

Program pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;

10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 11) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD; 12) Program Keluarga Berencana; 13) Program Pelayanan Kontrasepsi; 14) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 15) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; 16) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; 17) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 18) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 19) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 20) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

57

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. RENCANA PROGRAM Rencana

Program

merupakan

kumpulan

kegiatan

–kegiatan

nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan pasrtisipasi masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 adalah berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan; 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 5. Progran Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan; 6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 7. Program pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD; 10. Program Keluarga Berencana; 11. Program Pelayanan Kontrasepsi; 12. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

yang

Mandiri; 13. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; 14. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; 15. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

58

16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 5.2. KEGIATAN INDIKATIF DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN Kegiatan adalah merupakan tindakan nyata dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dengan memanfaatkan sumber daya manusia lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sebagai respon terhadap kebijaksanaan dan program yang di kembangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang akan di laksanakan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1)

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);

2)

Advokasi dan Fasilitasi FUG bagi Perempuan;

3)

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);

4)

Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

5)

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);

6)

Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

7)

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan;

8)

Evaluasi Pelaksanaan FUG;

9)

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak;

10) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah; 11) Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

59

12) Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan; 13) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP); 14) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan; 15) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT; 16) Pelatihan Kader Bina Lingkungan (BLK); 17) Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat; 18) Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan; 19) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan; 20) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender; 21) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera; 22) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha; 23) Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan (Harganas, Pameran Pembangunan dan Gelar Dagang); 24) Peningkatan Peran Wanita di Lokasi P2WKSS; 25) Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan ; 26) Pemberdayaan Kelembagaan Pos Yandu; 27) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan dan Desa; 28) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja di Kecamatan dan Desa; 29) Fasilitasi Permodalan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera; 30) Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-PosYandu-PAUD; 31) Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (BKB HOLISTIK); 32) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 33) Pendataan Keluarga Berbasis Website; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

60

34) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin; 35) Pelayanan KIE; 36) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu; 37) Promosi Pelayanan Khiba; 38) Pembinaan Keluarga Berencana; 39) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling; 40) Revitalisasi Program KB Nasional (DAK); 41) Pelayanan MOW bagi Keluarga Miskin; 42) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 43) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 44) Memperkuat Dukungan Partisipasi Masyarakat; 45) Pelayanan Konseling KB; 46) Pelayanan Pemasangan alat Kontrasepsi KB; 47) Pengadaan Alat Kontrasepsi; 48) Pelayanan KB Medis Operasi; 49) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB; 50) Penguatan Jaringan Kerjasama IMP; 51) Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; 52) Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; 53) Fasilitas Forum Pelayananan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah; 54) Pelatihan Manajemen Kelompok dan Sektor Informal; 55) Pelatihan/Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa/BUMDES; 56) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; 57) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat; 58) Penyelenggaraan Disemininasi Informasi Bagi Masyarakat Desa; 59) Pendamping PNPM; 60) Penunjang Penanggulangan Kemiskinan, TKPKD dan UPM; 61) Pendamping Program Pembangunan Desa Terpadu; Renstra BPMKB Kabupaten Subang 2014 – 2018

61

62) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa; 63) Fasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa dalam RJPMD; 64) Pelaksanaan TMMD dan BSMSS; 65) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong; 66) Penunjang Pelaksanaan BKUD/K; 67) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 68) Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/Kelurahan dan Perlombaan Desa; 69) Monitoring , Evaluasi Pelaporan dan Sinergitas Program. Selanjutnya Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (Terlampir).


62

BAB VI INDIKATOR KINERJA RENSTRA BPMKB KABUPATEN SUBANG Indikator kinerja Renstra BPMKB Tahun 2014-2019 berdasarkan isu-isu strategis serta kondisi yang ada adalah : -

Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif

-

Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat

-

Jumlah ketersediaan dan kemampuan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

-

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa.

-

Jumlah cakupan air bersih berbasis masyarakat

-

Kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan pembangunan desa

-

Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur

-

Prosentase Peserta KB Mandiri

-

Prosentase Peserta KB Pria

-

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

-

Jumlah Kelompok Generasi Berencana

-

Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang punya usaha

-

Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) yang Tidak memiliki Rumah Layak Huni (lantai Rumah dari tanah dan Ukuran kurang 8M2 per penghuni rumah.

-

Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita

-

Jumlah sektor yang melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan

-

Indeks Pembangunan Gender

-

Jumlah sektor yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)


63

-

Data terpilah Gender dan Anak

-

Jumlah Kelembagaan Pokja PUG

-

Produk Hukum PUG : Keputusan dan Peraturan Bupati

-

Dukungan Jejaring/ Kelembagaan Perempuan

-

Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang berusaha

-

Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS

-

Prosentase anggota parlemen perempuan

-

Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan

-

Jumlah kasus trafiking (perempuan) yang tertangani

-

Jumlah P2TP2A

-

Jumlah Kota Layak Anak

-

Jumlah Forum Anak Daerah

-

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak

-

Jumlah Sekolah Ramah Anak

-

Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak

-

Jumlah Tempat Penitipan Anak (TPA)

Rincian rencana capaian indicator sasaran seperti terlampir

Sedangkan Indikator kinerja Renstra BPMKB yang mengacu kepada Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018 adalah :


64

BAB VII PENUTUP Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis 2014-2018 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang telah dapat disusun. Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional. Rencana Strategi BPMKB Kabupaten Subang ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kiranya rencana strategis ini dapat pula menjadi acuan bagi Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang 2014-2018. Semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Amin. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG TTD Drs. H. SYAWAL, M.Si. NIP. 19611218 198503 1 007


65

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents