BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan dokumen RPJMD 2014 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 1
diintegrasikan dengan Pemerintah Pusat.
prioritas
pembangunan
Provinsi
maupun
Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merangin adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2008-2028, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Pembangunan Daerah; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Merangin 2016 ini merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. persiapan penyusunan RKPD; 2. penyusunan rancangan awal RKPD; 3. penyusunan rancangan RKPD; 4. pelaksanaan musrenbang RKPD; 5. perumusan rancangan akhir RKPD; dan 6. penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 2
tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik: 1. amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu; 2. kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut; dan 3. kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik: 1. kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah; dan 2. kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2016, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiaptiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. Tersusunnya RKPD Kabupaten Merangin ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016 melalui pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan melakukan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 3
evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Proses perumusan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana Gambar bagan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 4
Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kab/Kota
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
Persiapan Penyusunan RKPD Kab/ Kota
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif
Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
sesuai
Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD
· · ·
dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif
Perumusan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota
Konsultasi KonsultasiRancangan Rancangan akhir akhirRKPD RKPDKab/Kota Kab/Kotake ke PemProv. PemProv. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota
Verifikasi
· ·
Evaluasi dokumen RKPD kab/ kota tahun lalu
Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota
Integrasi Renja SKPD
Evaluasi kinerja RKPD Tahun lalu
RPJMD Kab/ Kota
Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
Evaluasi Musrenbangnas RKP & RKPD Kab/ Kota
Persiapan Musrenbang RKPD Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD
Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/ kota
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
PENETAPAN RKPD PROVINSI
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Awal RKP & RKPD Provinsi
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/ KOTA
Hasil Musrenbangnas RKP/RKP
Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi
Pengolahan data dan informasi
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD, · agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota
tidak Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota
Rancangan RKPD Kabupaten/Kota · pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; · rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; · prioritas dan sasaran pembangunan daerah; · rencana program dan kegiatan prioritas.
Rancangan Akhir RKPD
· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ; · Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; · Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; · Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
PerKDH tentang RKPD Kabupaten/ Kota Rancangan Akhir RKPD · · · ·
· ·
pendahuluan; analisis dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan Daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Penyusunan KUA dan PPAS
Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 5
Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan perundang undangan baik yang Nasional, Provinsi maupun daerah diantarnya : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 6
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811) ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10); 1.3. Hubungan antar Dokumen Penyusunan RKPD 2016 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD; kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin; serta pendekatan politis yaitu penerjemahan yang tepat dan sistematis serta dapat terukur terhadap vivi misi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 7
(top-down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Merangin. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan diatas, dilaksanakan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Merangin, dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Merangin. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota serta dengan kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 disusun selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Merangin sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. RKPD Tahun 2016 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 serta menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menetapkan Renja SKPD. Secara sistematis hubungan antar dokumen dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 8
Tabel 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika penulisan dan penyusunan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016 mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang diuraikan dalam : 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 9
perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian inimenjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten Merangin. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Bagian ini menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Selain itu juga di bagian ini dikemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 2.3. Permasalahan Pembangunan Pada bagian permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.1. s/d 2.2. yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 10
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Dibagian ini mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Merangin berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Di bagian ini dijelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Merangin. 4.2 Prioritas Pembangunan Bagian ini menjelaskan tentang gambaran prioritas pembangunan tahun 2016 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI PENUTUP BAB ini menjelaskan mengenai tindakan lanjutan yang harus di tempuh oleh adanya RKPD tahun 2016 .
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 11
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 adalah: 1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Merangin; 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah; 3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunikasi; serta 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB I - 12