BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Majalengka

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Periode tahun 2014-2018 merupakan masa yang penuh tantangan bagi Kabupaten Majalengka sebab pada saat masa kepemimpinan Bupati yang baru di tengah tantangan situasi regional, nasional, serta global yang semakin kompetitif. Tantangan tersebut harus bisa diatasi bahkan jadi pemicu dan pemacu bagi keberhasilan aparatur pemerintah untuk memberikan tenaga, pikiran yang maksimal bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Majalengka periode lima tahun ke depan, sehingga visi dan misi yang dicanangkan Bupati bisa tercapai sesuai dengan harapan semua pihak. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam sistem ini untuk membuat suatu perencanaan dilakukan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : 1. Pendekatan Politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan jenjang pemerintahan berdasarkan kebijakan kepala daerah dan aspirasi masyarakat melalui DPRD. 2. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku. 3. Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. 4. Pendekatan atas-bawah (top-down) atau bawah-atas (Bottom-up), yaitu dilaksanakan secara berjenjang hasil proses atas bawah dan bawah atas melalui

Hal I- 1


musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majalengka sebagai institusi berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sarana dan Prasarana Wilayah serta Monitoring dan Evaluasi. Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka Bappeda Kabupaten Majalengka harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) bidang perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, program dan strategi yang jelas, terarah dan terukur terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka. Substansi Bappeda Kabupaten Majalengka harus mampu mengakomodir setiap isu-isu strategis, paradigma baru, inovatif sekaligus mampu mengimbangi keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap pembangunan di Kabupaten Majalengka sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka. Rencana strategis Bappeda Kabupaten Majalengka mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 diharapkan ada kesesuaian dengan arah, tujuan, fokus yang jelas tidak tumpang tindih (over laving) dengan visi dan misi RPJMD. Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka merupakan penjabaran visi, misi dan program Bappeda. Renstra disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majalengka yang selanjutnya setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Majalengka.

1.2. Landasan Hukum Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka 2014-2018 disusun dengan berlandaskan :

Hal I- 2


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Hal I- 3


diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Hal I- 4


14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3373); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

Hal I- 5


22. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Hal I- 6


28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Hal I- 7


36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Hal I- 8


42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22

Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Tahun 2013, Seri E Nomor 10); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) ; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ru(ang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

Hal I- 9


49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran untuk lima tahunan Bappeda Kabupaten Majalengka, termasuk strategis dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi serta sebagai pertejemahan dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Majalengka. Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 20142018 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, makud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KAB. MAJALENGKA

Hal I- 10


Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD. BAB III

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Rensta Renstar Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan IsuIsu Strategis

BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda serta Strategi dan Kebijakan Bappeda.

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Rencana Program dan

KINERJA,

Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

:

PENUTUP

Hal I- 11


BAB II GAMBARAN PELAYAN BAPPEDA KABUPATEN MAJALENGKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 2.1.1. Tugas Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, maka perlu kiranya memahami Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dan dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan

dan

melaksanakan

kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah.

2.1.2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perecanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b.

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan daerah;dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai saat ini dilaksanakan

oleh Bappeda Kabupaten Majalengka meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring dan evaluasi. Hal II- 1


2.1.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka didukung oleh unsur organisasi sebagai berikut : a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas : 1. Pimpinan adalah Kepala Badan; 2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Sekretaris dan Sub Bagian; 3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang; 4. Jabatan Fungsional;. b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Kepala Sub Bagian Umum b) Kepala Sub Bagian Keuangan c) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Bidang Ekonomi a) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan b) Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha 4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya a) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan b) Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah a) Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Pertambangan b) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 6. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Data a) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi b) Kepala Sub Bidang Data dan Statistik. 7. Jabatan Fungsional.

Hal II- 2


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN. FUNGSIONAL

BIDANG EKONOMI

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN DATA

SUB BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN

SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN PERTAMBANGAN

SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

SUB BIDANG KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN

SUB BIDANG DATA DAN STATISTIK

Hal II- 3


2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka Organisasi Bappeda dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada Bappeda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana perkantoran.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka Sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional umum dan untuk pegawai tidak tetap berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.1 Pegawai Bappeda berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5.

Jabatan Struktural dan Fungsional Esselon II Esselon IIIa Esselon IIIb Esselon Iva Fungsional/Arsiparis

Jumlah Pegawai 1 1 4 11 1

Tingkat Diklat Pim II Pim III Pim III Pim IV Perencana/ Arsiparis

Jml Pegawai yg mengikuti 1 1 2 11 1

% 100 100 50 100 100

6.

Fungsional Umum 29 Jumlah 47 Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2014

N0 1 2 3 4

Kelompok Kerja Sekretariat Ekonomi Sosial Budaya Sarpraswil

Lakilaki

Perempu an

Jumlah

PTT

13 5 6

5 3 2

18 8 8

-

Penjaga Malam /Cleaning Service 7 -

4

3

7

-

-

Total 25 8 8 7 Hal II- 4


N0

Kelompok Kerja

Lakilaki

Perempu an

Jumlah

5

Monev & 4 2 6 Data Jumlah 32 15 47 Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014

PTT -

Penjaga Malam /Cleaning Service -

Total 6

7

54

Tabel 2.3 Jumlah PNS, CPNS, TKK Bappeda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Status Kepegawaian PNS CPNS TKK 1 SD 2 SMP 3 SMA 12 4 D3 5 S1 27 6 S2 8 Jumlah 47 Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Tahun 2014 N0

Pendidikan

Total

%

12 27 8 47

25,53 57,45 17,02 100

2.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Majalengka Bappeda Kabupaten Majalengka memiliki gedung kantor berlantai 1 (satu) dengan luas lahan 2,575 m2 dan luas bangunan 726 m2 didalamnya terdiri dari ruang sekretariat, ruang-ruang bidang, terdapat 2 ruang rapat dan satu buah mushola. Untuk kelancaran aktifitas perkantoran pada Bappeda Kabupaten Majalengka telah difasilitasi 6 (enam) mobil, 18 motor, 31 komputer PC, 26 laptop, serta sarana perkantoran lainnya. Untuk mengakses informasi juga telah dilengkapi dengan jaringan internet yang dapat diakses oleh sekretariat dan bidang-bidang. Untuk lebih jelasnya Sarana dan Prasarana pada Bappeda dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4

Hal II- 5


Saranan dan Prasarana Bappeda Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Nama Barang Kendaraan roda 4 (empat) Kendaraan roda 2 (dua) Mesin Potong Rumput Gunting Potong Rumput Meja Tulis Kursi Tamu Kursi Putar Filing Kabinet Kipas Angin Kursi Kayu Kursi Besi Kulkas Kotak Kunci Bingkai Photo Kursi Lipat Dispenser Photo Mantan Kepala Buffet Pendek Buffet Panjang Brankas Board Standar Jam Dinding Karaoke Gambar Presiden dan Wakil Presiden Mesin Tik Rak Besi Sistem Arsip Elektronik Standar bingkai photo White Board Data Sruktur Pemda Rak Koran Rak Kayu Tangga Besi Podium Lemari Kayu Lemari Kabinet Lambang Garuda Pancasila Meja Panjang Meja Komputer Meja Kecil Meja Kabinet Meja Jaga

Jumlah 6 buah 18 buah 1 buah 1 buah 54 buah 9 buah 27 buah 47 buah 8 buah 14 buah 5 buah 1 buah 1 buah 5 buah 133 buah 5 buah 7 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 10 buah 1 buah 4 buah 7 buah 5 buah 1 buah 6 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 15 buah 10 buah 2 buah 5 buah 5 buah 2 buah 2 buah 1 buah

Keterangan Baik baik rusak baik 42 baik 12 rusak 7 baik 2 rusak 20 baik 7 rusak 13 baik 34 rusak 3 baik 5 rusak baik baik baik baik baik 99 baik 34 rusak baik baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 4 baik 3 rusak 2 baik 3 rusak Baik Baik baik baik baik baik baik baik 10 baik 5 rusak 6 baik 4 rusak Baik 5 rusak 2 baik 3 rusak rusak 1 baik 1 rusak baik

Hal II- 6


No. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 2.3.

Nama Barang Meja Gambar Lemari Kayu Penyekat Ruangan CPU Scaner Mic Layar Faximile Infocus Laptop/Note Book Warles Televisi Kamera Digital Kamera Komputer Handycame Printer Monitor AC Telepon UPS Sound System GPS/Alat Ukur Monitor Display LCD 17 in Tabung Pemadam Kebakaran Instalasi Listrik Jaringan Telepon

Jumlah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 4 buah 2 buah 1 buah 2 buah 13 buah 1 buah 1 buah 8 buah 1 buah 25 buah 6 buah 25 buah 1 buah 10 buah 8 buah 15 buah 3 unit 1 buah 1 buah 2 buah 1 unit 1 unit

Keterangan rusak baik rusak baik baik 1 baik 1 rusak baik 1 baik 1 rusak 10 baik 3 rusak baik baik 7 baik 1 rusak rusak 12 baik 13 rusak 2 baik 4 rusak 10 baik 15 rusak rusak 8 baik 2 rusak 7 baik 1 rusak 13 baik 2 rusak baik baik baik baik baik baik

Kinerja Pelayanan Bappeda Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8), maka jenis pelayanan yang dilakukan

Hal II- 7


oleh Bappeda Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : Untuk menjaga konsistensi dalam kualitas perencanaan

khususnya

perencanaan tahunan, Bappeda Kabupaten Majalengka telah bersertifikat ISO 9001:2008 ruang lingkup Penyusunan RKPD. Hal tersebut diantaranya dalam rangka perwujudan good governance dan clean goverment.

Hal II- 8


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Majalengka

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD

NO (1)

(2)

1

Program Pengembangan Data dan Informasi -

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra OPD Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tersusunnya evaluasi laporanpelaksanaan program/kegiatan

1

1

1

1

1

-

Tersusunnya dokumen perencanaan

1

1

1

1

1

-

Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan rawan bencana

1

-

-

-

-

Tersusunnya profil daerah

1

1

1

1

1

Terselenggaranya koordinasi yang dinamis dengan wilayah perbatasan

1

1

1

1

Musrenbang kabupaten, bakorwil III, Propinsi Jabar dan pusat

9

9

9

Masuknya investor ke Kabupaten Majalengka sebanyak 25 investor

5

5

Koordinasi dengan Bakorwil III, Propinsi Jawar dan pusat sebanyak 2 kali/tahun

6

6

-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

9

9

4

4

4

4

4

55,55% 55,55% 55,55% 55,55% 55,55%

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

100%

100%

100%

100%

100%

1 1

Program Kerjasama Pembangunan -

-

-

-

Hal II- 9



NO (1)

(2)

Target SPM

Target IKK


(3)

(4)

(5)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Stretegis dan cepat tumbuh -

Adanya sosialisasi kebijakan Pemerintah

0

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adanya koordinasi penetapan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

2

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menyusun perencanaan pembangunan iwlayah strategis dan cepat tumbuh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah -

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan, latihan atau kursus perencanaan (Pendidikan S1/S2/Diklat Kursus)

2/2/1 2/1/3 2/1/3 2/1/3 2/1/3

-

Perda RTRW, LKPJ, RPJPD, Perbup RKPD, RPJMD, Lakip

2

3

1

1

1

2

3

1

1

1

-

Jafung Perencanaan

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

-

-

1/1/3

-

-

-

0/50/ 100

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Program Perencanaan ekonomi -

Dokumen masterplan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Validasi data indicator ekonomi per kecamatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kerakyatan

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peta kemiskinan

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

100%

100%

100%

100%

-

Program Perencanaan Sosial Budaya

Hal II- 10



NO (1)

(2)

Target SPM

Target IKK


(3)

(4)

(5)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

Penyususnan Masterplan Pendidikan

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

-

-

-

Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pengembangan bidang kesehatan

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

-

-

Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan bidang soaial dan budaya

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

50%

50%

50%

50%

50%

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam -

Terlaksananya koordinasi sistem perhubungan

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersusunnya koordinasi sumberdaya alam

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Perencanaan Pengembangan Daerah Rawan Bencana -

Penyusunan profil daerah rawan bencana

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

Terlaksananya kegiatan koordinasi daerah rawan bencana

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adanya dasar hukum perencanaan pembangunan (RPJMD)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0%

Sebagai pedoman dan arah kebijakan pimpinan daerah (RPJMD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

Sebagai pedoman SKPD (RPJMD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah -

-

-

Hal II- 11



NO (1)

(2)

Target SPM

Target IKK


(3)

(4)

(5)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

Meningkatnya kinerja program/kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Meningkatnya efesiensi dan efektifitas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan (LKPJ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Perkembangan indikator makro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

Laporan realisasi dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN tugas pembantuan dan dana sektoral Meningkatnya koordinasi antar PEP SKPD

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya laporan evaluasinya (evaluasi midterm RPJMD)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

-

-

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perkembangan makro (LKPJAMJ)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

Adanya dasar hukum perencanaan satu tahun (RKPD) Pedoman SKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hal II- 12


Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Majalengka

Anggaran pada Tahun ke(Dalam Jutaan)

Uraian

1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggar an

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2,926

2,926

2,402

2,803

2,786

2,640

2,640

2,388

2,730

2,649

0.90

0.90

0.99

0.97

0.95

-1.62

-0.21

996

1,095

1,408

2,420

2,963

700

770

1,307

2,345

2,712

0.70

0.70

0.93

0.97

0.92

18.28

4.5

3,007

3,308

3,064

5,165

4,410

2,824

3,106

2,943

4,877

4,040

0.94

0.94

0.96

0.94

0.92

4.94

4.5

136

150

305

425

324

130

144

302

422

322

0.96

0.96

0.99

0.99

0.99

11.40

11.76

Belanja Belannja Tidak Langsung Belanja Pegawai

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal

Hal II- 13


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Bappeda sebagai salah satu OPD yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatakan pelayanan perlu menidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantang yang dihadapai terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi yang merupakan faktor kekuatan. Sebagaimana hal tersebut di atas dalam upaya peningkat kuantitas dan kualitas pelayanan yan akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Majalengka untuk lima tahun ke depan, teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai kebutuhan unit kerja. 2. Masih terdapatnya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Tingkat pekerjaan pada waktu-waktu tertentu cukup tinggi. 4. Belum adanya Fungsional Perencana yang diharapkan akan lebih fokus dan optimal terhadap perencanaan. 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 6. Dalam proses perencanaan kabupaten terkadang terhambat dalam proses penganggaran karena berada pada kewenangan OPD lain. 7. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya menjadi bahan kebijakan dan sebagai bahan tindaklanjut. 8. Dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi belum optimal. 9. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. 10. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang berbenturan. 11. Masih adanya multi tafsir terhadap perundang-undangan yang menimbulkan terjadi bias dalam proses perencanaan.

Hal II- 14


Sedangkan faktor potensi yang dimiliki Bappeda Kabupaten Majalengka pada saat ini yang merupakan sebagai kekuatan dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.

Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.

Pengelolaan keuangan organisasi secara otonomi diharapkan dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan waktu yang ditentukan.

4.

Sudah banyak produk perencanaan yang dihasilkan, diharapakan dapat menjadi referensi dalam perencanaan lainnya.

5.

Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6.

Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.

Selain itu dalam menghadapi pelayanan ke depan perlu diidentifikasi faktorfaktor peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Majalengka. Peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka diantaranya adalah sebagai berikut : 1.

Peran Bappeda sebagai unit perencana dan sebagaimana amanat perundangundangan dalam perencanaan pembangunan daerah akan semakin strategis. Dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan serta mempercepat dalam proses pencarian maupun transfer data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.

Hal II- 15


3.

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap keinginan pembangunan daerah yang optimal.

4.

Transfaransi dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan peluang dibangunnya sinergitas antara pelaku perencana baik secara politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

5.

Terbukanya kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun informal.

6.

Era otonomi daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan pembangunan dan perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi antara pusat, provinsi dan daerah. Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda

Kabupaten Majalengka maka perlu disusun strategi untuk menghadapi pelayanan Bappeda dalam perencanaan untuk lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan informasi;

2.

Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;

3.

Implentasi perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT);

4.

Peningkatan kesejahteraan aparatur;

5.

Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima yaitu yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (care) dan berwujud (tangible).

6.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM didukung dengan kemampunan 3 C, yaitu : kreatif (creatif), siap menghadapi tantangan (corage) dan siap menghadapai perubahan (leave change) ;

7.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;

8.

Penerapan sistem reword and punishment yang berkeadilan;

9.

Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme perencanaan dan penganggaran;

10. Mengoptimalkan pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top down dan Bottom up dalam proses perencanaan; 11. Menjaga kondusifitas dalam rangka kelancaran proses perencanaan.

Hal II- 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian

prioritas pembangunan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaiakan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana identifikasi permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa hal-hal tersebut apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada akan menjadi suatu ancaman dan peluang-peluang untuk lima tahun ke depan dalam upaya peningkatan peran dan pelayanan Bappeda akan terkendala. Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Majalengka

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Tersedianya Perencanaan Dokumen Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD,

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)

Permasalahan Pelayanan OPD

(4)

(5)

(6)

Permendagri Merumuskan, mengkoordinasikan, 54 Tahun membina, dan 2010 mengevaluasi

Analisis kebutuhan anggaran yang dipadukan

Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan Hal III- 1

Aspek Kajian

(1)

Penataan Ruang


(2) Renja OPD

Tersusunnya RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 20112031


(3)

UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN OPD) (4) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait perencanan pembangunan

Menyusun dan melakukan pengendalian ketataruangan wilayah secara makro



(5) dengan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja

(6) antar pusat dan daerah belum optimal

Melakukan koordinasi dengan wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dalam mensinergikan ketetataruangan

Belum adanya regulasi untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan

Belum disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan Hal III- 2

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN OPD)



(4)

(5)

(6) Belum sinergisnya perencanaan kawasan strategis terutama di wilayah rencana BIJB Kecamatan Kertajati

Statistik

Tersedianya buku data dan website

Permendagri Kebijakan anggaran nomor 54 dan personil yang Tahun 2010 kurang memadai

- Kebijakan anggaran - Pola kerja sama dengan BPS dan OPD lain

Belum tersedianya data informasi statistik secara optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Penelaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hasil identifikasi Bappeda terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Hal III- 3

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Majalengka Makmur Misi dan Program Permasalahan No Bupati dan Wakil Pelayanan OPD Bupati terpilih (1) (2) (3) 1 Misi 2: Membangun 1. Sinkronisasi tata kelola dokumen pemerintahan yang rencana baik (good governance) pembangun dengan berorientasi an antar pada peningkatan pusat dan kualitas pelayanan daerah publik dan peningkatan belum kesejahteraan aparatur optimal; a. Program 2. Kualitas dan Perencanaan kuantitas Pembangunan sumberdaya Daerah; perencanaan b. Program masih Perencanaan rendah. Pembangunan Ekonomi; c. Program Perencanaan Sosial Budaya; d. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah; e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; f. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

Faktor Penghambat 1.

2.

3.

4.

(4) Belum optimalnya keseragaman tingkat ketepatan dalam pelaporan dari OPD; Belum optimalnya pengelolaan data pembangunan; Penegmabanga n SDM bagi para perencana masih terbatas; Belum terealisasinya pengakuan jabatan fungsional perencana

Pendorong (5) 1. Dukungan anggaran yang cukup memadai; 2. Sarana dan kelengkap an pekerjaan yang cukup memeadai ; 3. Dukungan Pemerinta h dan Pemerinta h Provinsi bagi upaya peningkat an kualitas perencana an

Hal III- 4

dan Cepat Tumbuh; g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; h. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

3.3

Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Pada dasarnya sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah, antara Bappeda Kabupaten Majalengka dan Bappeda Provinsi Jawa Barat harus mampu merumuskan dan mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan serta dokumen yang bersifat kajian-kajian bidang pembangunan. Parameter yang dapat dianalisis secara nyata bahwa baik dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD maupun dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) telah mampu disusun, sebagai pendoman utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam merealiasikan renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten Majalengka berperan untuk mampu mensinergikan capaian indikator kinerjanya. Sehingga terjadi kolaborasi antar lembaga perencanaan yang akhirnya berdampak positif terhadap proses dan hasil yang diharapkan dari seluruh perencanaan pembangunan.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 2031. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Bappeda tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu Hal III- 5

memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Faktor-faktor yang dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani. Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

No

Rencana Struktur Ruang

(1) (2) 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Struktur Ruang Saat Ini (3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Indikasi Program Pengaruh Rencana Arahan Lokasi Pemanfaatan Ruang Struktur Ruang Pengembangan pada Periode terhadap Kebutuhan Pelayanan Perencanaan Pelayanan SKPD SKPD Berkenaan (4) (5) (6) a. Penyediaan a. Perencanaan bidang Bappeda/ rumah sakit tipe kesehatan untuk Dinas Bina B; penyediaan RSUD Marga Cipta b. Pengembangan Cideres menjadi Karya/ perdagangan dan RSUD tipe B Dinas jasa skala Pendidikan/ regional; b. Perencanaan bidang Dinas c. Pengembangan perindustrian dan Kesehatan pendidikan dasar perdagangan, bidang sampai dengan ekonomi, bidang Lokasi PKW tinggi; tata ruang untuk (Kecamatan d. Penyediaan pengembangan Kadipaten, kawasan olah perdagangan dan Dawuan) raga; jasa skala regional. e. Penyediaan mesjid wilayah; c. Perencanaan bidang dan pendidikan untuk f. Penyediaan penyediaan SD taman wilayah. sampai dengn perguruan tinggi d. Perencanaan bidang olahraga untuk penyediaan kawasan olahraga/SOR e. Perencanaan bidang keagamaan, cipta karya (bangunan) untuk penyediaan mesjid wilayah Hal III- 6

No


Struktur Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(5)

(6)

f. Perencanaan bidang lingkungan hidup untuk penyediaan taman kota 2

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

a. Pengembangan a. Perencanaan pusat perbelanjaan bidang dan jasa; perindustrian dan b. Pengembangan perdagangan, kantor-kantor bidang ekonomi, pemerintahan bidang tata ruang skala kabupaten; untuk c. Peningkatan rumah Pengembangan sakit tipe C menjadi pusat perbelanjaan rumah sakit tipe B; dan jasa. d. Penyediaan rumah sakit tipe C dan b. Perencanaan pengembangan bidang Sosial dan mesjid kabupaten; budaya e. Pengembangan Pengembangan pendidikan skala kantor-kantor kabupaten; pemerintahan skala f. Pengembangan kabupaten taman kabupaten; dan c. Perencanaan g. Pengembangan bidang kesehatan stadion olah raga untuk Peningkatan kabupaten. rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B

Kec. Majalengka,. Cigasong, Panyingkiran, Kertajati, Jatiwangi, Talaga, Cikijing, dan Argapura

Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan

d. Perencanaan bidang pendidikan untuk Pengembangan pendidikan skala kabupaten. e. Perencanaan bidang olahraga Hal III- 7

No



(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) untuk penyediaan stadion olahraga kabupaten

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

f. Perencanaan bidang keagamaan, cipta karya (bangunan) untuk penyediaan mesjid kabupaten g. Perencanaan bidang lingkungan hidup untuk penyediaan taman kabupaten. 3

4

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

a. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan b. Penyediaan puskesmas.

a. Penyediaan desa; dan b. Penyediaan puskesmas

a. Perencanaan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang ekonomi untuk penyediaan fasilitas pasar kecamatan. b. Perencanaan bidang kesehatan untuk penyediaan puskesmas.

Kec. Kasokandel, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Maja, Rajagaluh, Bantarujeg, Cikijing, Banjaran, Sukahaji, dan Lemahsugih

Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Kesehatan pasar a. Perencanaan bidang Kec. Sindang, perindustrian dan Cingambul, perdagangan, dan Malausma bidang ekonomi Hal III- 8

No



(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) pembantu.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD


(5) untuk penyediaan pasar desa. b. Perencanaan bidang kesehatan untuk penyediaan puskesmas pembantu.

(6) Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan

Sedangkan hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka, pengaruhnya terhadap kebutuhan layanan BAPPEDA, sebagai berikut: Tabel 3.4. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

No

(1) A 1.

Rencana Pola Ruang

(2) Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

(3)

(4)

a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan lindung sesuai RTRW


(6)

Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Bantarujeg; dan Kecamatan Banjaran. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak/BPLHD

Hal III- 9

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

2.

Kawasan yang memberi kan perlindun gan terhadap kawasan bawahan nya

3.

Kawasan perlindun gan setempat

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan. a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan. a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk,



(6)

Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan lindung sesuai RTRW

Seluruh Kecamatan (26 Kecamatan), SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak

Perencanaan dan pengendalian Kawasan

WS Cimanuk - Cisanggarung DAS di Sungai Cimanuk; Sungai Cilutung; Sungai Hal III- 10

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (4) (5) situ, dan mata perlindungan air; setempat b. Penetapan sesuai RTRW batas kawasan lindung; c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; f. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung; h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan i. Pemeliharaan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan


(6) Cideres; Sungai Cikeruh; Sungai Ciherang; Sungai Ciwaringin; Sungai Cilongkrang; Sungai Ciawi; Sungai Cihikeu; Sungai Cihieum; dan Sungai Cisampora Waduk Sindangpano; Situ Anggrahan; Situ Rancabeureum; SituTarisi Baru; Situ Belik; Situ Cicabe; Situ Cimaneuh; Situ Citamiang; Situ Jawura; dan Situ Sangiang

Mata air di Kecamatan Argapura; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Malausma; Kecamatan Leumahsugih; Kecamatan Leumahsugih; Kecamatan Majalengka; dan Kecamatan Talaga. Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas PSDAPE/BPLHD/Dinas Hutbunak

Hal III- 11

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

4.

5.

Kawasan suaka alam, pelestari an alam dan cagar budaya

Kawasan rawan bencana alam

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; j. Pengembangan RTH. a. Penetapan batas kawasan lindung; b. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan d. Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; a. Identifikasi dan inventarisasi kawasankawasan rawan bencana secara lebih akurat; b. Pemetaan kawasan bencana alam; c. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam;



(6)

Perencanaan dan pengendalian suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sesuai RTRW

Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, meliputi : Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindangwangi, Banjaran, Cikijing, Talaga dan Sindang.

Perencanaan dan pengendalian Kawasan rawan bencana alam sesuai RTRW

Kawasan rawan bencana longsor meliputi: KecamatanLeuwimunding;Ta laga;Maja;Sukahaji;Majaleng ka;Sindang;Banjaran; Sindangwangi; Argapura; Bantarujeg; Malausma; dan Lemahsugih.

SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Hutbunak

Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tanggul Desa Pakubeureum atau Sungai Cimanuk sampai Hal III- 12

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

6.

Kawasan



(4) d. Melakukan upaya untuk mengurangi/ mentiadakan resiko bencana alam; e. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; f. Peningkatan kapasitas masyarakat; g. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; h. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; i. Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan j. Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana. a. Identifikasi dan Perencanaan


(6) Bendung Rentang melalui Kecamatan Kertajati – Kecamatan Jatitujuh SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/BPBD

Kawasan gerakan tanah di Hal III- 13

No

(1)

Rencana Pola Ruang

(2) lindung geologi

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (4) (5) inventarisasi dan kawasanpengendalian kawasan rawan Kawasan bencana geologi lindung geologi dan kawasan sesuai RTRW kars; Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; Pengawasan kawasan lindung; Sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan Imitigasi kebencanaan.


Pola Ruang Saat Ini (3)

b.

c.

d.

e.

f.


(6) Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Malausma; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Cikijing;Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja dan Kecamatan Sukahaji Kawasan gunung berapi di Kecamatan Argapura; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Maja; Kecamatan Talaga; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindang dan Kecamatan Banjaran Kawasan gempa bumi di Kecamatan Argapura; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Talaga; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Sindangwangi Perlindungan air tanah berupa jaringan CAT di Kecamatan Majalengka Hal III- 14

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


(1)

(2)

(3)

(4)



(6) SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/BPBD/BPLHD

7.

B 1.

Kawasan lindung lainnya

Kawasan Budidaya Kawasan peruntuk an hutan produksi

Perlindungangan Perencanaan alam plasma dan nutfah pengendalian Kawasan lindung lainnya sesuai RTRW

a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; b. Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; c. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; e. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; f. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; g. Pengembanga n hasil hutan bukan kayu;

Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan hutan produksi sesuai RTRW

Desa Gunungsari, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak/BPLHD

Kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh dan Kecamatan Bantarujeg Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul dan Kecamatan Leumahsugih. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Hutbunak

Hal III- 15

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan h.

i.

2.

Kawasan peruntuk an pertanian

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

(4) Pengembangan tanaman hutan; dan Peningkatan pemasaran hasil produksi. Pengembangan sarana dan prasarana; Pengembangan agroindustri; Pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; Penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; Pengembangan pusat



(6)

Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di seluruh kecamatan

Kawasan peternakan di Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leumahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Hal III- 16

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)


h.

i.

j.

k.

l.

m.

3.

Kawasan peruntuk an perikan-

a.

b.

(4) pengumpul dan distribusi peternakan; Pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; Peningkatan pemasaran hasil produksi; Pengembangan kawasan tanaman tahunan; Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan Penyusunan masterplan pertanian. Pengembangan infrastruktur; Pengembang-



(6) Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg, dan Kecamatan Leumahsugih. SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Pertanian dan Perikanan/ Dinas Hutbunak

Perikanan tangkap Sungai di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten. Hal III- 17

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)


an

c.

d.

e. f.

g.

h.

(4) an balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); Pengembangan unit kolam air deras; Pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); Pengembangan pasar ikan; Pengembangan industri pengolahan perikanan; Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan Penyusunan masterplan perikanan.



(6) Perikanan tangkap situ dan rawa di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh. Perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan Kecamatan Jatitujuh Perikanan budidaya sungai di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten Perikanan budidaya situ dan rawa di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh Perikanan budidaya sawah di Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Sindangwangi Pengembangan pengolahan perikanan di Kecamatan Jatitujuh SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Pertanian dan Perikanan/Bappeda

4.

Kawasan peruntuk an pertamb angan

a. Penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan

Tersebar di beberapa kecamatan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas PSDAPE Hal III- 18

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. j.

(4) Pengembangan kawasan pertambangan Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan Pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi; Peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; Peningkatan peran serta masyarakat; Pendataan ulang izin pertambangan Reboisasi tanaman; Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan



(6)

Hal III- 19

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan k.

5.

Kawasan peruntuk an industri

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

(4) Reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain. Penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro; Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; Peningkatan sistem pemasaran; Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; Pengembangan klasterklaster Industri menengah; Membuka peluang sebesar-



(6)

Industri besar di Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah. Industri menengah di Kecamatan Jatitujuh; Perencanaan Kecamatan Kadipaten; dan Kecamatan Kertajati; pengendalian Kecamatan Ligung; Kawasan Kecamatan Dawuan; peruntukan Kecamatan Kasokandel; industri sesuai Kecamatan Jatiwangi; RTRW Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah. Industri kecil dan mikro di seluruh wilayah Industri terpadu di Kecamatan Kertajati SKPD penanggungjawab dan pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Bappeda Hal III- 20

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)


h.

i.

j.

6.

Kawasan peruntuk an pariwisata

a.

b.

c.

d.

e.

(4) besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; Pengembangan aneka produk olahan; dan Peningkatan kemampuan teknologi industripengel olaan IKM dan UMKM. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; Tata batas obyek- obyek wista; Pengembangan satuan kawasan wisata; Pengembangan obyek wisata utama;


Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan industri sesuai RTRW


(6)

Kawitwangi (di Kec. Sindangwangi/KSK Kawitwangi), yang lainnya tersebar di setiap kecamatan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Disporabudpar

Hal III- 21

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

7.

Kawasan peruntuk an permuki man

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) f. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan g. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur Kawasan Perkotaan: a. Pengembangan dan penataan kawasan; b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; d. Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru; e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; f. Peningkatan penyehatan


Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW


(6)

Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL SKPD penanggungjawab dan pelaksana Bappeda/Dinas Bina Marga Cipta Karya

Hal III- 22

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

8.

Kawasan peruntuk an lainnya

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) lingkungan permukiman; g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan h. Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA. Kawasan Perdesaan: a. Penyediaan sarana listrik; b. Program penyediaan air bersih secara sederhana; c. Pengembangan Jaringan jalan desa; d. Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan e. Penyediaan fasilitas kesehatan. a. Penyediaan dan pengembangan sarana perdagangan jasa; b. Penyediaan


Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan lainnya sesuai RTRW


(6)

Tersebar di kawasan perkotaan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Bappeda/ Dinas Bina Marga Cipta Karya/Dishubkominfo/ Dinas Perindustrian dan Hal III- 23

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) sarana dan prasarana kawasan bandara; dan c. Pengembangan pertahanan dan keamanan.



(6) Perdagangan

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keterbatasan kebutuhan aparatur yang ideal sesuai basic keilmuannya

Koordinasi yang baik dengan berbagai sektor

1

2

tugas pokok yaitu : Kompleksitas merumuskan, pekerjaan dalam mengkoordinasikan, Tata Ruang membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi. Fungsi: perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan

Hal III- 24

Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3

4

evaluasi pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, sarana dan prasarana wilayah, dan monitoring dan evaluasi

Dalam hal analisis terhadap KLHS, penyusunan dokumen renstra Bappeda ini diselaraskan dengan hasil analisis KLHS bagi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Tabel 3.6. Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

a.Kondisi Hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Cimanuk

Perlunya kajian ketersediaan air bersih terutama menysongsong pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka

1.

Ketersediaan Air Bersih

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD (5)

Hal III- 25

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian b. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Air Tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. c. Saat ini terdapat 7 sistem suplai air bersih perkotaan. Kota Majalengka dilayani oleh sistem dengan sumber air bersih dari air tanah dan mata air. Sistem suplai air bersih di wilayah Kadipaten berasal dari air sungai Cimanuk, Kecamatan Ligung sumber air bersihnya berasal dari air tanah dan Hal III- 26

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


permukaan, sedangkan sumber air bersih empat Kecamatan lainnya yaitu Maja, Talaga, Rajagaluh, dan Cikijing mengambil sumber air bersihnya dari mata air.Pada saat ini sumber mata air yang dipergunakan untuk keperluan air bersih masyarakat diantaranya:Mata air Situ Cipadung dengan dengan debit air  650 liter/detik yang digunakan oleh PDAM untuk melayani Kecamatan Sukahaji, Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran., mata air Situ Janawi, Situ Cipeundeuy, Cisadane, dan Talaga Herang, digunakan sebagai sumber air bersih yang melayani Kecamatan Rajagaluh dan Leuwimunding.

Hal III- 27

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)

2.

Pencemaran Air

a.Dilihat dari nilai BOD dari air limbah domestik pada tahun 2013, total mencapai 51.662 mg/l sedangkan nilai COD mencapai 61.809,38 mg/l b. Dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan skala kecil yang mempunyai sarana pengelolaan air limbah sendiri maupun terpusat, 1) untuk industri tahu, baru ada dua dari 231 pabrik tahu di tahun 2013; 2) usaha pencelupan jeans, Cuma dua dari 11 usaha yang ada di 2013; 3) 0 untuk pabrik tapioka ; 4) ada 3 unit dari 51 untuk pemotongan batu alam. c. Penyumbang terbesar nilai BOD dan COD adalah limbah industri pembuatan tahu. Industri pemotongan batu alam juga salah satu penyumbang terbesar nilai COD dan BOD.

Perlunya Kajian pencegahan dan pengendalian pencemaran air

3.

Sampah

a.Terjadi peningkatan volume sampah/hari dari tahun 2011 hingga saat ini, yaitu

Penyediaan dokumen masterplan pengelolaan


Hal III- 28

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


124,32 m3 (2011), sampah 126,32 m3 (2012), dan 250 m3 (2013). Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2013. b. Kabupaten Majalengka memiliki tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) seluas 2,9482 Ha berlokasi di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten. Luas TPA yang sudah terpakai 2,5 Ha. Akan tetapi tahun mulai beroperasionalnya TPA ini pada tahun 1994 dan umur TPA hanya 19 tahun, jadi TPA ini sudah hampir habis masa pakainya. Di dalam RUTR/RTRW direncanakan perluasan TPPAS di Desa Heuleut Kadipaten dan pembangunan TPPAS yang baru di Kecamatan Talaga dan/atau Cingambul (Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun Hal III- 29

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


2011-2031) dan master plan Persampahan Kabupaten Majalengka tahun 2007 c. Terdapat 3 kelompok bank sampah, yaitu 1) paguyuban TPA di Desa Heuleut dengan jumlah sampah yang dikelola 12 m3 / bln; 2) di SMPN 2 Majalengka, 6 m3/bln; 3) Green Economic Studio (GES) di Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka, 12 m3/bln.

4.

Alih Fungsi Lahan

a.Hingga saat ini, konversi lahan terbangun semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. b. Penggunaan Hal III- 30

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2012 terdiri atas lahan pertanian seluas 84.703 Ha dengan rincian lahan sawah seluas 51.428 Ha dan lahan bukan sawah seluas 33.275 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian seluas 35.721 Ha dengan sektor dominan pada hutan Negara seluas 17.203 Ha. Khusus untuk lahan sawah, terjadi penurunan luas lahan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang pada saat itu seluas 51.896, berarti ada penurunan luas sawah sebesar 468 Ha 5.

Kawasan Hutan a.Luas kawasan hutan Lindung dan Kawasan lindung pada tahun Berfungsi Lindung 2012, yaitu 5.813 Ha. Berarti luasannya hanya 4.82 % dari luas Kabupaten Majalengka yang berarti masih jauh dari harapan memenuhi amanat RTRW bahwa luas kawasan lindung harus 30 % dari luas kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan terhadap kawasan hutan lindung dan kawasan berfungsi lindung secara baik

Hal III- 31

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


b. Ada beberapa wilayah yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan dengan fungsi lindung akan tetapi belum menjadi kawasan hutan lindung karena menjadi daerah pemukiman, yaitu di Kecamatan Bantarujeg, Banjaran, Maja dan Majalengka. 6.

Lahan Kritis

Dari luas wilayah Kabupaten Majalengka sebesar 120.420 Ha, luas lahan kritis pada akhir tahun 2012 seluas 12.543 Ha atau 10,42 % dari luas Kabupaten Majalengka. Persentase ini telah berkurang sekitar 5 % dalam kurun waktu tiga tahun, karena pada akhir tahun 2009, luas lahan kritis adalah 18.795 Ha atau 15,61 % dari luas Kabupaten Majalengka. Lahan kritis tersebut berada tersebar di 25 kecamatan, yaitu seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka kecuali Kecamatan Leuwimunding. Sementara itu luasan Hal III- 32

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)


lahan yang terkategori potensial kritis sebanyak 3.218,35 Ha yang tersebar di 24 kecamatan yaitu di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka kecuali Kecamatan Argapura dan Leuwimunding. 7

Konflik Sosial

Kebutuhan lahan untuk khusus bandara adalah 1.800 Ha dan untuk aerocity 3.200 Ha. Saat ini lahan yang sudah dibebaskan sekitar 800 Ha. Target sampai awal 2014 ketersediaan lahan sudah mencapai 1.200 Ha. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembebasan lahan, konflik sering terjadi baik antara warga desa dengan tim pemerintah atau pun antar warga sendiri menyangkut nilai ganti rugi tanah. karena nilai ganti rugi yang dulu disepakati sudah tidak relevan lagi dengan nilai saat ini. Selain itu warga juga meminta kepastian atas lokasi pemindahan dari desa asalnya.

8

Pengangguran

Tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dalam kurun waktu

Perlunya kajian dalam upaya penurunan Hal III- 33

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS


(1)

(2)

(3)

(4)

lima tahun terakhir. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran adalah 7,98 % dan turun hingga 5,82 % pada tahun 2010, akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2011 mencapai 7,80 %. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran turun kembali menjadi 6,71 %.

angka pengangguran

9

3.5

Longsor


a.Terjadi penurunan frekuensi longsor sejak tahun 2010 (76x), 2011 (50x), 2012 (28 x). Bencana longsor yang terakhir terjadi, yaitu di Adanya Cigintung, Malausma masterplan pada 2013. bencana alam b. Secara nasional, Majalengka berada pada urutan ke-16 dalam frekuensi bencana longsor dan ke-7 di Provinsi Jawa Barat.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara

Hal III- 34

berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Majalengka antara lain : 1. Peningkatan kemampuan sumberdaya perencana yang berkualitas; 2. Sinergitas dan koordinasi antar OPD yang semakin baik dalam upaya perencanaan pembangunan daerah; 3. Ketersediaan data pembangunan yang valid; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan; 5. Peran Bappeda dalam mewujudkan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Majalengka selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah.

Hal III- 35

Rencana Strategis BAPPEDA

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka merujuk

kepada Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu ”Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa ” dan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018, yaitu

”Terwujudnya suatu

tatanan masyarakat, pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga mengedepankan prinsip directive planning ke participatory planing yang lebih menonjolkan peran pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan,

maka visi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut : ”MEWUJUDKAN

BAPPEDA

YANG

ANDAL

DALAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN MAJALENGKA“. Makna visi tersebut adalah : 1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional (kreatif, inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif, terpercaya) yang didukung dengan sistem yang baik, sarana prasarana yang lengkap dan terbaru (software, hardware, brainware) serta proporsional. 2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. 3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis.

Hal IV- 1


Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. 2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana. 3. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi. 5. Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : Misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. ”. Tujuan

: Mewujudkan SDM Perencanaan yang professional.

Sasaran

: Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana”. Tujuan

: Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman.

Sasaran

: Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan.

Misi 3 ” Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”. Tujuan

: Menciptakan

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

akuntabilitas dan responsibilitas. Sasaran

: Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi”. Tujuan

: Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi.

Sasaran

: Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini.

Misi 5 “Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang”. Tujuan

: Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yang akuntabel. Hal IV- 2


Sasaran

:

1. Tersedianya

dokumen

RTRW

dan

terlaksananya

pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah. 2. Koordinasi antar wilayah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda NO.

TUJUAN

SASARAN

(1) 1

(2)

(3)

2

Mewujudkan SDM Perencanaan yang profesional

Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman

Menciptakan

Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan

Sinergitas

INDIKATOR SASARAN (4) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 70 70 70 70 75

100%

100%

100%

Terpenuhinya 100% 100% 100% sarana dan prasarana yang representativ e Terlaksanany 100% 100% 100% a stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur Tersedianya 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. LKIP OPD Meningkatny 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. a kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Meningkatny 100% 100% 100% a kualitas perencanaan OPD Tingkat 100% 100% 100% capaian

100%

100%

100%

100%

Terpenuhiny a kebutuhan operasional OPD

100%

100%

1 Dok. 1 Dok.

1 Dok. 1 Dok.

100%

100%

100%

100%

Hal IV- 3


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan responsibel

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

INDIKATOR SASARAN (4) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembanguna n Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten Tersedianya Dokumen

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

-

-

1 Dok

-

1 Dok

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Hal IV- 4


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN (4) RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD


1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Hal IV- 5


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan SDM Yang Profesional

Penguatan kemampuan teknis para perencana secara kognitif, afektif dan psikomotorik Mewujudkan Tersedianya pelaksanaan dokumen ketataruangan yang RTRW dan akuntabel terlaksananya pengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah

Koordinasi antar wilayah

INDIKATOR SASARAN (4) dan RTRW Kabupaten Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembanguna n Ekonomi Terwujudnya Perencanaan Pembanguna n Ekonomi Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembanguna n Sosial Budaya Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal


8 kali

8 kali

3 Dok

3 Dok

8 kali

8 kali

2 kali

2 kali

8 kali

3 Dok

8 kali

2 kali

8 kali

3 Dok

8 kali

2 kali

8 kali

3 Dok

8 kali

2 kali

70 orang

70 orang

70 orang

70 orang

70 orang

Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

-

3 Dok

2Dok

2Dok

2Dok

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW Terwujudnya Perencanaan Pembanguna n Daerah Rawan Bencana Terwujudnya Koordinasi Kerjasama

99,1%

99,2%

99,3%

99,4%

99,5%

-

1 Dok

-

-

-

-

1 kali

1 kali

1 kali

-

Hal IV- 6


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

Optimalnya perencanaan daerah berbasis data dan informasi

Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang baik sebagaimana aturan dan terkini

INDIKATOR SASARAN (4) dan Sinkronisasi Antar Daerah Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembanguna n Sarana dan Prsarana Wilayah Terwujudnya Perencanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Wilayah Tersedianya Data/informa si/statistik daerah


12 kali 12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

4 Dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

4.3. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Dalam mengawal perencanaan lima tahunan BAPPEDA Kabupaten Majalengka, visi yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula memiliki ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilakukan. Keterkaitan elemen-elemen tersebut dapat kami sajikan dalam tabel berikut:

Hal IV- 7


Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Majalengka VISI

: Mewujudkan Bappeda Yang Andal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Kemakmuran Majalengka MISI I : Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan SDM Penguatan kemampuan Menyelenggarakan Pelaksanaan bimbingan Perencanaan yang profesional teknis para perencana pembinaan bagi teknis perencana secara kognitif, afektif peningkatan kapasitas dan psikomotorik sumber daya perencana MISI II : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan lingkungan Pengadaan dan Pemenuhan Dilakukannya pekerjaan yang nyaman pemeliharaan sarana kebutuhan sarana dan pemenuhan kebutuhan dan prasarana kantor prasarana kantor sarana dan prasarana kantor secara bertahap MISI III : Memantapkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Menciptakan perencanaan Sinergitas dalam Mengembangkan Dilakukannya proses pembangunan daerah yang pelaksanaan perencanaan tahapan perencanaan akuntable dan responsible perencanaan pembangunan yang pembangunan yang pembangunan aspiratif, akomodatif, tepat waktu dan koordinatif MISI IV : Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Yang Berbasis Teknologi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Optimalnya perencanaan Tersedianya Data dan Manipulasi data Penyusunan media data daerah berbasis data dan Informasi perencanaan perencanaan dan publikasi melalui informasi pembangunan daerah pembangunan dan buku dan website yang baik sebagaimana publikasi data aturan dan terkini MISI V : Meningkatkan Perecanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan pelaksanaan Tersedianya dokumen Penguatan Adanya pemantapan ketetaruangan yang akuntabel RTRW dan terlaksananya pengandalian dan eksistensi kelembagaan pengendalian serta pengawasan BKPRD pengawasan tata ruang pembangunan yang wilayah peruntukannya sesuai dengan RTRW Koordinasi antar wilayah Pelaksanaan Penguatan antar koordinasi antar wilayah secara internal wilayah baik secara dan koordinasi antar internal dan eksternal wilayah perbatasan

Hal IV- 8


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan maupun program Bappeda yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Program dan kegiatan Bappeda yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Majalengka yang berisi program prioritas terpilih dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif pada Bappeda Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Hal V- 1


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap unit kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan ukuran untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (ex ente), tahapan pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Sitem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

merupakan

suatu

instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Salah satu kendala pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan mennetukan indikator kinerja yang tepat. Hal tersebut diantaranya dikarenakan sektor pelayanan publik memiliki karakteristik terutama capaian output dan outcome yang sebagian besar berupa jasa pelayanan publik, sangat berbeda dengan sektor bisnis yang berorientasi kepada keuntungan sehingga lebih mudah diukur. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal IV- 1


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1)

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

100

100

100

100

100

100

1

Tingkat capaian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

2

Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi

1

-

1

1

1

1

1

3

Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten

1

1

1

1

1

1

1

4

Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten.

-

-

-

1

1

1

1

5

Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan

1

1

1

1

1

1

5

Hal IV- 2


NO

(1)

Indikator

(2)




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten 6

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

1

1

1

1

1

1

5

7

Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah

1

1

1

1

1

1

1

8

Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah

1

1

1

1

1

1

5

9

Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten

53

53

53

53

53

53

53

10

Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten

53

53

53

53

53

53

53

11

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

99

99.1

99.2

99.3

99.4

99.5

99.5

12

Tersedianya

60

70

70

70

70

75

75

Hal IV- 3


NO

(1)

Indikator

(2)




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal 13

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8

8

8

8

8

8

40

14

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3

3

3

4

4

4

18

15

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8

8

8

8

8

8

40

16

Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya

1

2

2

2

3

3

12

17

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan

0

0

1

1

1

0

3

18

Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0

0

3

2

2

2

9

19

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah

12

12

12

12

12

12

60

20

Terwujudnya Perencanaan

2

4

4

4

4

4

20

Hal IV- 4


NO

(1)

Indikator

(2)




Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah 21

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

0

0

1

0

0

0

1

22

Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah

5

5

5

5

5

5

25

Hal IV- 5


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 berguna sebagai pengatur arah, tujuan, pedoman yang jelas pada sebuah organisasi agar tujuan yang hendak dicapai pada kurun lima tahun ke depan bisa tercapai. Adanya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka ini maka diharapkan adanya partisipasi dan respon dari semua pelaku pembangunan (stakeholders). Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pada tantangan kondisi lingkungan yang semakin kompetitif,

baik internal maupun

eksternal yang berubah cepat sehingga memerlukan pengamatan dan analisis yang komprehensif. Pada akhirnya untuk mencapai selirih target indikator dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, harus didukung oleh semua pegawai Bappeda agar visi, misi, tujuan, sasaran dan program sehingga secara nyata akan terwujud

prestasi, dedikasi, loyalitas dan

tanggungjawab menuju profesinalisme kerja pegawai.

Hal VI- 1

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Majalengka

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(5)

(6)

Jumlah pegawai yang

Jiwa

47

Persen

100

Tahun

1

1

5.500.000

1

6.050.000

1

6.655.000

1

7.320.500

Tahun

1

1

91.000.000

1

100.100.000

1

110.110.000

1

121.121.000

Tahun

1

1

239.739.500

1

263.713.450

1

290.084.795

1

319.093.275

(4)

OPD Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun 5 (2018)

RPJMD

(outcome) dan Kegiatan (output) (1)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Awal

periode RPJMD Target Rp. (19)

Penanggung Jawab

(20)

(21)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

47

3.216.486.000

49

3.409.475.160

49

3.614.043.670

49

3.830.886.290

49

4.060.739.467

49

4.304.383.835

Bappeda

100

1.011.513.100

100

1.112.664.410

100

1.223.930.851

100

1.346.323.936

100

1.480.956.330

100

1.480.956.330

Bappeda

1

8.052.550

1

8.052.550

Bappeda

1

133.233.100

1

133.233.100

Bappeda

1

351.002.602

1

351.002.602

Bappeda

mendapat gaji dan tunjangan

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PADA SETIAP OPD

Mewujudkan

Pengadaan dan

lingkungan pekerjaan

pemeliharaan sarana dan

yang nyaman

prasarana lingkungan

x

x

1

pekerjaan

Program Pelayanan Administrasi

Terpenuhinya kebutuhan

Perkantoran

operasional OPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Dipenuhinya kebutuhan benda-benda pos dan pendistribusian surat. Sumber Dipenuhinya kebutuhan Komunikasi,

Daya Air dan Listrik

Air dan Listrik kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dipenuhinya kebutuhan Jasa Peralatan Kantor

dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dipeliharanya kebersihan kantor guna

Tahun

1

1

12.000.000

1

13.200.000

1

14.520.000

1

15.972.000

1

17.569.200

1

17.569.200

Bappeda

meningkatkan pelayanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dipertahankannya kondisi peralatan

Tahun

1

1

35.000.000

1

38.500.000

1

42.350.000

1

46.585.000

1

51.243.500

1

51.243.500

Bappeda

kerja yang memadai Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Tahun

1

1

88.000.000

1

96.800.000

1

106.480.000

1

117.128.000

1

128.840.800

1

128.840.800

Bappeda

dan Dipenuhinya sarana pelayanan

Tahun

1

1

60.780.000

1

66.858.000

1

73.543.800

1

80.898.180

1

88.987.998

1

88.987.998

Bappeda

perkantoran instalasi Dipenuhinya sarana dan prasarana

Tahun

1

1

24.700.000

1

27.170.000

1

29.887.000

1

32.875.700

1

36.163.270

1

36.163.270

Bappeda

listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dipenuhinya prasarana kantor

Tahun

1

1

30.000.000

1

33.000.000

1

36.300.000

1

39.930.000

1

43.923.000

1

43.923.000

Bappeda

Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Tahun

1

1

75.987.500

1

83.586.250

1

91.944.875

1

101.139.363

1

111.253.299

1

111.253.299

Bappeda

kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Meningkatnya sinergitas perencanaan

Tahun

1

1

220.486.100

1

242.534.710

1

266.788.181

1

293.466.999

1

322.813.699

1

322.813.699

Bappeda

Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran

daerah Lancarnya aktivitas pekerjaan kantor

Tahun

1

1

125.520.000

1

138.072.000

1

151.879.200

1

167.067.120

1

183.773.832

1

183.773.832

Bappeda

Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

Tahun

1

1

2.800.000

1

3.080.000

1

3.388.000

1

3.726.800

1

4.099.480

1

4.099.480

Bappeda

Persen

100

Penyediaan penggandaan Penyediaan

barang

cetakan

komponen

Penunjang kinerja dan pelayanan

kantor x

x

2

Program Peningkatan Sarana dan

Terpenuhinya sarana dan prasarana

Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

yang representatif Tersedianya kendaraan operasional R2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dipenuhinya perlengkapan gedung

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

100

777.055.500 160.000.000

100

948.686.000

100 -

980.028.600 -

100

474.831.460

-

-

-

-

100 -

1.221.614.606 -

100

3.472.170.106

Bappeda

12

320.000.000

Bappeda

4

294.867.750

Bappeda

5

599.867.750

Bappeda

Unit

-

6

6

160.000.000

Paket

-

1

119.867.750

1

125.000.000

1

25.000.000

Dipenuhinya peralatan gedung kantor

Paket

-

1

119.867.750

1

120.000.000

1

120.000.000

1

120.000.000

1

120.000.000

Dipenuhinya Mebeleur penunjang

Paket

-

1

20.000.000

1

22.000.000

1

24.200.000

1

26.620.000

1

29.282.000

5

122.102.000

Bappeda

Persen

-

1

12.000.000

1

12.000.000

1

12.000.000

1

12.000.000

1

12.000.000

5

60.000.000

Bappeda

1

25.000.000

kantor

kinerja aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dipertahankannya kondisi gedung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dipertahankannya kondisi kendaraan

Persen

-

100

12.000.000

100

13.200.000

100

14.520.000

100

15.972.000

100

17.569.200

100

17.569.200

Bappeda

Dinas/Operasional

operasional yang memadai Dipertahankannya kondisi

Paket

-

100

131.660.000

100

144.826.000

100

159.308.600

100

175.239.460

100

192.763.406

100

192.763.406

Bappeda

Paket

-

1

131.660.000

1

131.660.000

100

30.000.000

100

30.000.000

100

30.000.000

100

90.000.000

Bappeda

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

kantor yang memadai

perlengkapan gedung kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Dipertahankannya kondisi peralatan gedung kantor gedung kantor yang memadai

V-2

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)

(5)

(4)

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dipertahankannya kondisi mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penataan lingkungan tempat kerja Pemeliharaan rutin/berkala jaringan

yang memadai Terlaksananya perbaikan gedung kantor Diwujudkannya kenyamanan lingkungan tempat kerja Dipertahankannya kondisi layak pakai

media komunikasi media komunikasi DED Penataan Bangunan dan Lingkungan Tersedianya DED Kantor Bapopeda

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

RPJMD



Kinerja Awal

(6)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(20)

Penanggung Jawab (21)

Paket

-

1

20.000.000

1

20.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

5

115.000.000

Bappeda

Unit

-

-

-

-

-

1

500.000.000

-

-

1

500.000.000

2

1.000.000.000

Bappeda

Kegiatan

-

-

1

200.000.000

1

200.000.000

2

400.000.000

Bappeda

Paket

-

-

1

70.000.000

3

210.000.000

Bappeda

Dokumen

-

1

Persen

100

Persen

-

-

1

-

-

-

50.000.000

-

-

100

45.000.000

100

49.500.000

100

54.450.000

100

59.895.000

100

65.884.500

100

100

45.000.000

100

49.500.000

100

54.450.000

100

59.895.000

100

65.884.500

1

1

-

70.000.000

-

-

1 -

70.000.000 -

-

-

1

50.000.000

Bappeda

100

65.884.500

Bappeda

100

65.884.500

Bappeda

Kantor x

x

x

x

3

4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya stimulan bagi Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

peningkatan kinerja aparatur Tersedianya pakaian seragam olah

Tertentu

raga dan batik pegawai

Program Peningkatan Peng. Sistem

Tersedianya LAKIP OPD

Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dokumen Lakip Tahun n-1

Dokumen

13.250.000

1

-

1

-

1

-

1

-

5

13.250.000

Bappeda

Dokumen

1

1

13.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13.250.000

Bappeda

Dokumen

1

1

15.800.000

1

17.380.000

1

19.118.000

1

21.029.800

1

23.132.780

5

96.460.580

Bappeda

Dokumen

1

1

15.800.000

1

17.380.000

1

19.118.000

1

21.029.800

1

23.132.780

5

96.460.580

Bappeda

Dokumen

1

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

5

1.500.000.000

Bappeda

Tersedianya Laporan Keuangan akhir

Dokumen

1

1

5.000.000

1

5.000.000

1

5.000.000

1

5.000.000

1

5.000.000

5

25.000.000

Bappeda

tahun Dokumen Lakip Tahun n-1

Dokumen

13.250.000

1

13.250.000

1

13.250.000

1

13.250.000

1

13.250.000

SKPD x

x

6

Program peningkatan pengembangan

Meningkatnya kualitas pelaporan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

kinerja dan keuangan

keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Laporan capaian kinerja dan

x

x

12

Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

ikhtisar realisasi kinerja OPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Lakip OPD

Tersedianya Laporan Keuangan tiap

Program Sinergitas Perencanaan

Meningkatnya kualitas perencanaan

Persen

Daerah Penyusunan Renja OPD

OPD Dokumen Renja dan perubahan renja

Penyusunan RKA

OPD Dokumen RKA dan RKA Perubahan

Penyusunan DPA

OPD Dokumen DPA dan DPA Perubahan

semester

1

1

100

100

Dokumen

1

1

15.800.000

1

Dokumen

1

1

15.940.000

Dokumen

1

1

16.815.000

48.555.000

5

66.250.000

Bappeda

100

58.751.550

100

64.626.705

100

71.089.376

100

296.433.131

Bappeda

17.380.000

1

19.118.000

1

21.029.800

1

23.132.780

5

96.460.580

Bappeda

1

17.534.000

1

19.287.400

1

21.216.140

1

23.337.754

5

97.315.294

Bappeda

1

18.496.500

1

20.346.150

1

22.380.765

1

24.618.842

5

102.657.257

Bappeda

100 5.647.540.628

Bappeda

100

53.410.500

OPD 1

Menciptakan

Sinergitas dalam

perencanaan

pelaksanaan

pembangunan daerah

perencanaan

yang akuntabel dan

pembangunan

responsibel

URUSAN WAJIB

1

06

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(1)

Tingkat capaian pelaporan

Persen

100

100 1.859.980.000

100 1.344.788.000

100 2.219.266.800

100 1.501.193.480

100 1.791.312.828

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Koordinasi penyusunan Laporan

Tersampaikannya LKPJ pada

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

sidang Paripurna DPRD

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

Meningkatnya sinergitas

Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

antara perencanaan dan

Pembangunan Daerah Penyusunan AKIP / LAKIP

pelaksanaan Terkirimnya dokumen LAKIP

Bulan

Maret

Maret

248.600.000

Maret

273.460.000

Maret

300.806.000

Maret

330.886.600

Maret

363.975.260

Maret

363.975.260

Bappeda

OPD

53

53

93.280.000

53

102.608.000

53

112.868.800

53

124.155.680

53

136.571.248

53

136.571.248

Bappeda

Bulan

Maret

Maret

200.000.000

Maret

220.000.000

Maret

242.000.000

Maret

266.200.000

Maret

292.820.000

Maret

292.820.000

Bappeda

Persen

100

100

44.400.000

100

48.840.000

100

53.724.000

100

59.096.400

100

65.006.040

100

65.006.040

Bappeda

pada pemerintah Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Pusat Sinergisnya pembangunan di

Pembantuan

Kabupaten Majalengka

V-3

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(2)

(3)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(5)

(6)

Fasilitasi Pelaporan dan Pengendalian

Fasilitasi Pelaporan dan

Buku

40

Bantuan Keuangan Provinsi

Pengendalian Bantuan

Dokumen

1

Dokumen

-

-

-

Dokumen

1

1

Dokumen

-

Dokumen

(4)

Tahun 3 (2016)

RPJMD



Kinerja Awal

40

75.000.000

40

82.500.000

40

90.750.000

40

99.825.000

-

1

500.000.000

-

-

1

500.000.000

-

-

500.000.000

1

-

1

-

1

1

500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Dokumen

-

-

-

-

Dokumen

1

1

350.000.000

1

Dokumen

1

1

350.000.000

Dokumen

1

1

Dokumen

1

Dokumen

40


109.807.500

(20) 40

109.807.500

Penanggung Jawab (21) Bappeda

Keuangan Provinsi (2)

Tersedianya Evaluasi RPJPD

-

-

-

1

500.000.000

Bappeda

-

-

1

500.000.000

Bappeda

-

1

-

1

500.000.000

Bappeda

-

-

-

-

1

500.000.000

Bappeda

300.000.000

1

-

1

-

1

300.000.000

Bappeda

1

300.000.000

-

-

-

-

1

300.000.000

Bappeda

350.000.000

1

350.000.000

1

350.000.000

1

450.000.000

5

1.850.000.000

Bappeda

1

350.000.000

1

350.000.000

1

350.000.000

1

450.000.000

5

1.850.000.000

Bappeda

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

200.000.000

5

600.000.000

Bappeda

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

200.000.000

5

600.000.000

Bappeda

1

1

50.000.000

1

-

1

-

1

-

1

-

1

50.000.000

Bappeda

Dokumen

1

1

50.000.000

1

-

1

-

1

-

1

-

1

50.000.000

Bappeda

Dokumen

1

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

5

750.000.000

Bappeda

ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan evaluasi Provinsi RPJPD Dokumen

Evaluasi RPJPD Kabbupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka (3)

Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten

Penyusunan Rencana Pembangunan

Adanya Dokumen Rencana

Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (4)

Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan

Evaluasi Midterem Rencana

RTRW Kabupaten Dokumen Evaluasi Midterem

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJMD

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (5)

Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi

dan RTRW Kabupaten Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Efisien (6)

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD

Provinsi dan RTRW Kabupaten Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Perencanaan Pembangunan Daerah Majalengka

yang Efektif dan Efisien (7)

Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah Perpub tentang IKU

Penyusunan Indikator Kunci Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten (8)

Majalengka Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah

V-4

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)

(5)

(4) (10)

Tersedinya Dokumen Renstra

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

RPJMD



Kinerja Awal

(6)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(20)


Dokumen

1

1

32.900.000

1

-

1

-

1

-

1

-

1

32.900.000

Bappeda

Dokumen

1

1

32.900.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

32.900.000

Dokumen

1

1

15.800.000

1

17.380.000

1

19.118.000

1

21.029.800

1

23.132.780

5

96.460.580

Bappeda

Dokumen

1

1

15.800.000

1

17.380.000

1

19.118.000

1

21.029.800

1

23.132.780

5

96.460.580

Bappeda

kali

12

8

333.245.000

8

322.050.000

8

334.980.000

8

360.478.000

8

388.525.800

40 1.739.278.800

Bappeda

OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Penyusunan Renstra Bappeda

Kabupaten Strategi Perencanaan Lima Tahun sebagai acuan Penyusunan Renja OPD

(11)

Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD

Menciptakan

Sinergitas dalam

perencanaan

pelaksanaan

pembangunan daerah

perencanaan

1

06

22

Penyusunan Rencana Kerja OPD

dan RTRW Kabupaten Dokumen Renja OPD

Program Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya perencanaan

Ekonomi

pembangunan ekonomi

Fasilitasi Perencanaan Dana Bagi Hasil

Terwujudnya perencanaan

Kali

4

4

74.020.000

4

75.000.000

4

82.500.000

4

90.750.000

4

99.825.000

20

422.095.000

Bappeda

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Koordinasi Perencanaan Pembangunan

pembangunan ekonomi Terwujudnya perencanaan

Kali

4

4

159.750.000

4

156.800.000

4

172.480.000

4

189.728.000

4

208.700.800

20

887.458.800

Bappeda

Bidang Ekonomi Sinergitas Perencanaan Program

pembangunan ekonomi Terwujudnya perencanaan

Kali

4

99.475.000

3

90.250.000

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

13

429.725.000

Bappeda

Ketahanan Pangan Program Perencanaan Pembangunan

pembangunan ekonomi Terwujudnya Perencanaan

Dokumen

1

3

302.525.000

3

600.000.000

4

800.000.000

4

200.000.000

4

800.000.000

18 2.702.525.000

Bappeda

Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan

Pembangunan Ekonomi Dilaksanakannya Penyusunan

Dokumen

0

1

2.525.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2.525.000

Bappeda

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten

Masterplan Pembangunan Daerah

Majalengka Kajian Tematik Ekonomi Kewilayahan

Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Dilaksanakannya Penyusunan Kajian

yang akuntabilitas dan pembangunan

1

06

22

4

Dokumen

0

1

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Kabupaten Majalengka Tematik Ekonomi Kewilayahan Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Tahun Dilaksanakannya Penyusunan

Dokumen

0

1

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.000.000

Bappeda

2014 Kajian Peningkatan Ekonomi Koperasi

Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Dilaksanakannya Penyusunan Kajian

Dokumen

0

-

1

230.000.000

-

-

-

-

-

-

1

230.000.000

Bappeda

Pesantren (Pontren)

Peningkatan Ekonomi Koperasi

Pemetaan Kawasan Lindung Kabupaten

Pesantren Terpetakannya Kawasan Lindung

Peta

0

-

31

160.000.000

-

-

-

-

-

-

31

160.000.000

Bappeda

Dokumen

0

-

-

1

210.000.000

-

-

-

-

-

-

1

210.000.000

Bappeda

Dokumen

0

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Dokumen

0

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Dokumen

0

-

-

-

-

1

250.000.000

-

-

-

-

1

250.000.000

Bappeda

Dokumen

1

-

-

-

-

1

150.000.000

-

-

-

-

1

150.000.000

Bappeda

Majalengka Updating Data Masterplan Agro Ekologi

Kabupaten Majalengka Dilaksanakannya penyusunan

Zona

Updating Data Masterplan Agro

Grand Desain Pembangunan Daerah

Ekologi Zona Tersusunnya Grand Desain

Aliran Sungai di Kabupaten Majalengka

Pembangunan Daerah Aliran Sungai

Kajian Potensi Perdagangan Kabupaten

di Kabupaten Majalengka Dilaksanakannya Penyusunan Kajian

Majalengka

Potensi Perdagangan Kabupaten

Kajian Ekonomi Sekitar BIJB, Aero City,

Majalengka Dilaksanakannya penyusunan Kajian

dan PKW Kadipaten

Ekonomi Sekitar BIJB, Aero City, dan

PKW Kadipaten Revisi Masterplan Lahan Pertanian Pangan Dilaksanakannya Revisi Masterplan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan

-

-

-

Grand Desain Perekonomian PKW

Dilaksanakannya Grand Desain

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Kadipaten Grand Desain Penataan Pedagang Kaki

Perekonomian PKW Kadipaten Dilaksanakannya Grand Desain

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Lima Feasibility Study Pengembangan

Penataan Pedagang Kaki Lima Dilaksanakannya Kajian

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Perhotelan Kajian Peningkatan Status Kelembagaan

Pengembangan Perhotelan Dilaksanakannya Kajian Pengangkatan

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

1

200.000.000

Bappeda

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)

Status Kelembagaan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)

V-5

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)

(5)

(4) Kajian Pengembangan Agribisnis

Dilaksanakannya Kajian

Peternakan

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

RPJMD



Kinerja Awal

(6)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(20)


Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

300.000.000

Bappeda

Pemetaan Kawasan Tembakau Kabupaten Dilaksanakannya Pemetaan Kawasan

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.000.000

1

100.000.000

Bappeda

Majalengka Kajian Olahan Tanaman Perkebunan

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

1

200.000.000

Bappeda

Dokumen

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

1

200.000.000

Bappeda

kali

8

8

811.760.000

8

887.541.750

40 5.309.691.262

Bappeda

Kali

4

4

255.800.000

4

281.380.000

4

309.518.000

4

340.469.800

4

374.516.780

20

1.561.684.580

Bappeda

Kali

10

10

160.437.500

10

176.481.250

10

194.129.375

10

213.542.313

10

234.896.544

50

979.486.981

Bappeda

Kali

4

4

Desa

330

-

Desa/Kelurahan

-

343

Desa

-

Tembakau di Kabupaten Majalengka Dilaksanakannya Kajian Olahan

Tanaman Perkebunan Kajian Pengembangan Industri Perberasan Dilaksanakannya Kajian Pengembangan Industri Perberasan 1

06

23


Terwujudnya Koordinasi

Menciptakan

Sinergitas dalam

perencanaan

pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Sosial

pembangunan daerah

perencanaan

Budaya

8 1.111.295.925

8 1.192.425.518

8 1.306.668.069

yang akuntabilitas dan pembangunan responsibilitas

Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Tersedianya dokumen perencanaan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten

dan evaluasi pelaksanaan DAK

Majalengka Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial

Dilaksanakannya Koordinasi

Budaya

Perencanaan Pembangunan Bidang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Sosial Budaya Adanya Koordinasi dan Sinergitas

di Kabupaten Majalengka

serta Evaluasi Program

Fasilitasi Koordinasi Pengendalian dan

Penanggulangan Kemiskinan tersusunnya Dokumen RPJM Desa dan

Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa

RKP Desa sesuai ketentuan

Pembinaan Perencanaan Pembangunan

Dilaksanakannya Pembinaan

Desa/Kelurahan Berbasis Database

Perencanaan Pembangunan

254.255.000

4

279.680.500

4

307.648.550

4

338.413.405

4

372.254.746

20

1.552.252.201

Bappeda

330

150.000.000

330

150.000.000

330

150.000.000

330

175.000.000

330

175.000.000

Bappeda

141.267.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141.267.500

Bappeda

-

-

-

-

330

150.000.000

330

150.000.000

330

150.000.000

330

150.000.000

Bappeda

1

2

650.000.000

2

600.000.000

2

200.000.000

3

700.000.000

3

600.000.000

12 2.750.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

1

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

330

450.000.000

-

-

-

-

330

450.000.000

-

-

330

900.000.000

Bappeda

-

-

-

1

150.000.000

-

-

-

-

-

-

1

150.000.000

Bappeda

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

-

-

1

250.000.000

-

-

-

-

-

-

1

250.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

1

250.000.000

-

-

1

250.000.000

Bappeda

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

300.000.000

Bappeda

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

300.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

300.000.000

Bappeda

-

Desa/Kelurahan dan Updating Pembinaan Pembangunan Desa

Database Evaluasi Pembangunan Desa


1

06

23


Terwujudnya Perencanaan Sosial

Dokumen

Budaya Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan Adanya Kajian Perencanaan dan Pemetaan Ketenagakerjaan Kajian Formulasi Anggaran untuk

Tersusunnya Kajian Formulasi

Pembangunan Desa

Anggaran untuk Pembangunan Desa

Bimbingan Teknis Perencanaan

dan Kelurahan Dilaksanakannya Bimtek Perencanaan

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa

Kajian Program Kewilayahan Kabupaten

Tersedianya Program Pembangunan

Majalengka

Kawasan Kecamatan dan Perdesaan

Grand Design Desa Mandiri Kabupaten

Tersediannya Dokumen Design Desa

Majalengka

Mandiri

Perencanaan Pemetaan Ketenagakerjaan

Tersusunnya Kajian Perencanaan Pemetaan Ketenagakerjaan

Kajian Kelangsungan Hidup

Dokumen

Desa

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Tersusunnya Kajian Kelangsungan Hidup untuk Meningkatkan AKI dan

Masterplan Kesehatan

Dokumen

Dokumen

AKB Dokumen Masterplan Kesehatan Dokumen

Masterplan Pendidikan

Dokumen Masterplan Pendidikan Dokumen

Masterplan Kemiskinan

Dokumen Masterplan Kemiskinan Dokumen

V-6

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)

(5)

(4) Kajian Model Penanganan Masalah

Kajian Anggaran Berbasis Gender

Penguatan kemampuan

Yang Profesional

teknis para perencana

1

06

21


Tersedianya Sumber Daya Aparatur

Daerah

Perencanaan yang handal

Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

Kapasitas aparatur dalam

Daerah

penyususnan dokumen perencanaan

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(20)


-

-

-

-

-

-

-

1

250.000.000

-

-

1

250.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

1

150.000.000

-

-

-

-

1

150.000.000

Bappeda

pegawai

60

70

245.250.000

70

269.775.000

70

296.752.500

70

326.427.750

75

359.070.525

355 1.497.275.775

Bappeda

pegawai

60

70

245.250.000

70

269.775.000

70

296.752.500

70

326.427.750

75

359.070.525

355

1.497.275.775

Bappeda

-

1

75.000.000

3

600.000.000

2

800.000.000

2

350.000.000

2

400.000.000

10 2.225.000.000

Bappeda

-

40

75.000.000

50

100.000.000

50

100.000.000

50

100.000.000

50

100.000.000

240

475.000.000

Bappeda

-

-

-

1

100.000.000

-

-

-

-

-

-

1

100.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

1

300.000.000

-

-

-

-

1

300.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

1

250.000.000

-

-

1

250.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

Dokumen

Sosial Berbasisi Kewilayahan Tersediannya dokumen kajian fomulasi anggaran berbasis gender

Mewujudkan SDM

(6)

Tersedianya dokumen Kajian Model

Kesejahteraan Sosial Berbasis Kewilayahan Penanganan Masalah Kesejahteraan

Tahun 1 (2014)

RPJMD



Kinerja Awal

Dokumen

secara kognitif, afektif dan psikomotorik

program yang efektif dan akurat

Mewujudkan

Tersedianya dokumen

Program Penyusunan Perencanaan

Terwujudnya Penyusunan

pelaksanaan

RTRW dan terlaksananya

1

06

18

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Perencanaan Pengembangan

ketataruangan yang

pengendalian serta

Cepat Tumbuh

Wilayah Strategis dan Cepat

akuntabel

pengawasan tata ruang

Dokumen

Tumbuh

wilayah Fasilitasi Penyusunan Rencana Program

Terwujudnya Dokumen RPI2JM Dokumen/Buku

Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Tersedianya Dokumen Rencana

Pengembangan Perubahan dan Kawasan

Pembangunan dan Pengembangan

Pemukiman (RP3KP) Kab. Majalengka

Perubahan dan Kawasan Pemukiman

Penyusunan Masterplan Perencanaan

(RP3KP) Tersediannya Dokumen Masterplan

Transportasi Penyusunan Rencana Pengembangan

Perencanaan Transportasi Dokumen Perencanaan

Hinterland Kawasan industri dan BIJB

Pengembangan Hinterland Kawasan

Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

Cepat Tumbuh Dokumen Kawasan Perkotaan

Masterplan Penataan Koridor Jl. Abdul

Kabupaten Majalengka Masterplan penataan koridor jl. Abdul

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen Dokumen

Halim dan Jl. Siti Armilah Halim dan Jl. Siti Armilah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Penyusunan Perencanaan


1

06

23

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

-

-

1

200.000.000

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

1

300.000.000

Bappeda

Dokumen

Alih Fungsi Lahan sebagai Dampak

Pengembangan Alih Fungsi Lahan di

Pembangunan BIJB Kajian Penetapan Lokasi Pembangunan

wilayah Pembangunan BIJB Tersedianya Kajian Penetapan Lokasi

Wilayah Terpadu Rencana Induk Perkeretaapian di

Pembangunan Wilayah Terpadu Tersedianya Rencana Induk


Perkeretaapian

Program Perencanaan Sarana dan

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW

Persentase

99

99

525.000.000

99

400.000.000

99

400.000.000

99

550.000.000

100

400.000.000

100 2.275.000.000

Bappeda

Prasarana Wilayah Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan

Koordinasi Badan Koordinasi

Persentase

100

100

250.000.000

100

250.000.000

100

250.000.000

100

250.000.000

100

250.000.000

100

250.000.000

Bappeda

Ruang Daerah (BKPRD) Fasilitasi Pembangunan Wilayah Terpadu

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tersedianya Kajian Penetapan Lokasi

Dokumen

-

4

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4

200.000.000

Bappeda

Jangka Panjang (PWTJP)

Pembangunan Wilayah Terpadu

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Jangka Panjang (PWTJP) Kegiatan koordinasi perencanaan

Buku

-

10

75.000.000

10

150.000.000

10

150.000.000

10

150.000.000

10

150.000.000

50

675.000.000

Bappeda

Buku

-

-

-

-

-

-

-

40

150.000.000

-

-

40

150.000.000

Bappeda

-

-

-

1

300.000.000

-

300.000.000

-

-

-

-

1

600.000.000

Bappeda

Dokumen Dokumen

-

Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananya pengendalian serta

1

06

25

Up Dating Database Jaringan Jalan dan

Tersedianya Database Jaringan Jalan

Jembatan Berdasarkan SIG

dan Jembatan



Daerah Rawan Bencana

Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Dokumen

pengawasan tata ruang wilayah

V-7

Kondisi

Indikator Tujuan

Sasaran

Kode


Kinerja Program

Satuan

(3)

(2)


1

06

(5)

(4)

17

Pemetaan Kawasan-Kawasan Rawan

Buku/CD Pemetaan Kawasan-

Bencana dan Operasional Prosedur

Kawasan Rawan Bencana di

Penanganan Rawan Bencana di


Kabupaten Majalengka Pemetaan Wilayah/Kawasan Rawan

Tersedianya peta rawan bencana

Bencana Kabupaten Majalengka Program Pengembangan Wilayah

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama

Perbatasan Koordinasi Perencanaan dan

dan Sinkronisasi Antar Daerah Fasilitasi Kegiatan Antar Wilayah

Pengembangan Antar Wilayah Perbatasan Perbatasan


1

06

24

Penyusunan Rencana Pengembangan

Dokumen Pengembangan Wilayah

Wilayah Perbatasan

Perbatasan

Program Perencanaan Prasarana


Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wilayah Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Terumuskanya program Kertajati Penyusunan Masterplan Drainase di

pembangunan BIJB Kertajati Dokumen Masterplan Drainase di



Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan Nasional

Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan

Konservasi Penyelamatan Air (GN-KPA) di Nasional Konservasi Penyelamatan Air Kabupaten Majalengka

(GN-KPA) di Kabupaten Majalengka

Penyusunan Masterplan Irigasi di

Tersusunnya Masterplan irigasi di

(6)

Irigasi di Wilayah Selatan Kabupaten

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Majalengka Tersusunnya Dokumen KLHS di

Strategis (KLHS) Penyusunan Masterplan Prasarana

Kabupaten Majalengka Tersedianya Dokumen Masterplan

Perhubungan Daerah Penyusunan Masterplan Pertambangan

Prasarana Perhubungan Tersedianya Dokumen Masterplan

Tersedianya Data dan

perencanaan daerah

Informasi perencanaan

berbasis data dan

pembangunan daerah

informasi

yang baik sebagaimana aturan dan terkini

1

23

1

23

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)


Tahun 5 (2018)

(Tahun

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(20)


1

-

-

1

300.000.000

-

-

-

-

-

-

1

300.000.000

Bappeda

Dokumen

1

-

-

-

-

1

300.000.000

-

-

-

-

1

300.000.000

Bappeda

-

-

-

1

100.000.000

1

100.000.000

1

300.000.000

-

-

3

500.000.000

Bappeda

-

-

-

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

-

-

3

300.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

1

200.000.000

-

-

1

200.000.000

Bappeda

2

4 1.170.000.000

4

500.000.000

4

100.000.000

4

900.000.000

4

800.000.000

20 3.470.000.000

Bappeda

-

1

270.000.000

12

100.000.000

12

100.000.000

12

100.000.000

12

100.000.000

49

670.000.000

Bappeda

-

40

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

40

250.000.000

Bappeda

-

40

125.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

40

125.000.000

Bappeda

-

40

275.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

40

275.000.000

Bappeda

-

-

-

40

200.000.000

-

-

-

-

-

-

40

200.000.000

Bappeda

-

40

250.000.000

-

-

-

-

-

-

40

250.000.000

80

500.000.000

Bappeda

-

-

kali

kali Dokumen

Dokumen

Kali/Dokumen Buku

Buku

Buku

Buku

Buku

-

40

200.000.000

-

-

-

-

-

-

40

200.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

40

300.000.000

-

-

40

300.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

40

200.000.000

-

-

40

200.000.000

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

40

300.000.000

-

-

40

300.000.000

Bappeda

Dokumen

5

5

750.000.000

5

625.000.000

5

652.500.000

5

682.750.000

5

716.025.000

25 3.426.275.000

Bappeda

Pendataan dan Penyusunan Data Sektoral Tersusunnya data base perencanaan

OPD

53

53

250.000.000

53

250.000.000

53

250.000.000

53

250.000.000

53

250.000.000

53

250.000.000

Bappeda

Kab. Majalengka Penyusunan Profil OPD

pembangunan Tersusunnya Dokumen Data

OPD

53

53

-

53

100.000.000

53

100.000.000

53

100.000.000

53

100.000.000

53

100.000.000

Bappeda

Penyusunan Database Jaringan Irigasi

Perencanaan Pembangunan Tersusunannya Dokumen dan

-

1

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

250.000.000

Bappeda

Berdasarkan Sistem Informasi Geografis

Software (Aplikasi) Database Jaringan

(SIG) di Kabupaten Majalengka

Irigasi Berdasarkan Sistem Informasi

Galian C Prasarana Perhubungan Masterplan Kawasan Wisata Situ Sangiang Tersedianya Dokumen Masterplan Situ

Optimalnya

Tahun 2 (2015)

Dokumen

Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Penyusunan Masterplan Irigasi di Wilayah Tersusunnya Masterplan Jaringan Selatan Kabupaten Majalengka

Tahun 1 (2014)

RPJMD



Kinerja Awal

Masterplan Persampahan Kabupaten

Sangiang Tersedianya Dokumen Masterplan

Majalengka

Persampahan

Buku Buku Buku Buku

STATISTIK 15

Program pengembangan

Tersedianya

data/informasi

Data/informasi/statistik daerah

Updating data website Bappeda

Dokumen

Geografis (SIG)

Software/Paket

Terlaksananya update data dan

Software/Paket

1

1

100.000.000

1

110.000.000

1

121.000.000

1

133.100.000

1

146.410.000

5

610.510.000

Bappeda

1 paket

1

1

150.000.000

1

165.000.000

1

181.500.000

1

199.650.000

1

219.615.000

5

915.765.000

Bappeda

1

informasi perencanaan pada Website Penyusunan data dan informasi

Tersusunnya data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah

perencanaan pembangunan daerah

V-8

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents