Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan
konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukurn Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
1
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2016 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2016.
1.2.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa
Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan
pertanggungjawaban
kinerja
kepada
seluruh
pemangku
kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat; 2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; 3. Menjadikan
masukan
dan
umpan
balik
dari
pihak-pihak
yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik; 4. Terpeliharanya
kepercayaan
masyarakat
di
Jawa
Barat
terhadap
penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
2
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.
2.1.1. Visi dan Misi Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang terdapat dalam masyarakat Jawa Barat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
3
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2025, yaitu:
“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”
Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat mampu menjadi daerah terunggul di Indonesia dalam berbagai aspek terutama terutama aspek sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut: Maju
:
adalah
sikap
dan
kondisi
masyarakat yang
produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial. Sejahtera
:
adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Untuk Semua :
adalah
kondisi
dimana
hasil
pembangunan
dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
4
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Misi 1.
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2.
Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
3.
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
4.
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
5.
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.
dan
Pembangunan
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
5
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 20132018 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut: MISI - 1 :
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing TUJUAN
1.
Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya. SASARAN
1.
Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Yang Unggul, Terjangkau Dan Merata Indikator sasaran: IPM Indeks Pendidikan
2.
Meningkatnya
Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua Serta
Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan Merata Indikator sasaran: Indek Kesehatan AHH (Angka Harapan Hidup) 4.
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga Indikator sasaran:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
MISI - 2 : Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan TUJUAN Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disparitas ekonomi antar wilayah.
yang
berkualitas
dan
mengurangi
SASARAN 1.
Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
6
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Indikator sasaran: 2.
Skor Pola Pangan Harapan
Meningkatnya Daya Saing Petani Indikator sasaran:
3.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. Indikator sasaran:
4.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PDRB Per Kapita (ADHB)
Laju Pertumbuhan Ekspor
Nilai Investasi PMA – PMDN
Nilai Investasi/PMTB adhb
Inflasi
Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. Indikator sasaran:
5.
Indeks Daya beli
Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional Indikator sasaran:
MISI - 3 :
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Gini
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif. 2. Terwujudnya Pemerintahan yang modern. 3. Terwujudnya profesionalisme Pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten. 4. Meningkatkan stabilitas di daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
7
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
SASARAN 1.
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Indikator sasaran: Indikator Daya Saing Provinsi Pendapatan Asli Daerah
2.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK Indikator sasaran: Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum Indikator sasaran: Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
4,
MISI - 4 :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan TUJUAN
1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar. SASARAN 1. 2.
3.
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Indikator sasaran: Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Elektrifikasi Rumah Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
8
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Indikator sasaran: Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) MISI - 5 :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal TUJUAN
1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga; 3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia. SASARAN 1.
Pencegahan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Indikator sasaran: Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka
2.
Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga serta penanganan komunitas tertentu. Indikator sasaran: Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya Dan Pariwisata. Indikator sasaran: Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
3.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
9
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.1.3. Isu Strategis Tahun 2016 Isu
strategis
merupakan
permasalahan
yang
berkaitan
dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penetapan isu startegis didasarkan pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2015 dan 2016, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun 2013-2014. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta hasil evaluasi pembagunan Provinsi Jawa Barat, maka isiu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yaitu: Bidang Pemerintahan: 1)Kualitas demokrasi; 2)Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif; 3)Keamanan dan ketertiban daerah; 4)Kualitas kesejahteraan aparatur berbasis kinerja; 5)Beberapa kebijakan pascapenetapan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6)Penataan Daerah Otonom Baru; 7)Harmonisasi produk peraturan perundangundangan daerah; 8)Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek; 9)Sinergitas pembangunan desa-kota; serta 10)Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial. Bidang Perekonomian: 1)Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; 2)Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan;
3)Pengembangan
4)Pengembangan
Industri
Perekonomian
Wisata
Jawa
Barat;
6)Peningkatan Investasi; 7)Peningkatan Peran
Wilayah
Perbatasan;
5)Ketahanan
Pangan;
dan daya saing BUMD; serta
8)Peningkatan Kerjasama Business to Business. Bidang
Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup:
1)Kualitas,
Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan); 2)Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara); 3)Penurunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
10
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kualitas Lingkungan Hidup; 4)Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang; serta 5)Alih Fungsi Lahan. Bidang persebarannya;
Sosial 2)Kualitas
Budaya: dan
1)Pertumbuhan
aksesibilitas
pendidikan
penduduk dan
dan
kesehatan;
3)Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; 4)Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana;
5)Pelestarian
nilai–nilai
dan warisan budaya
lokal;
6)Penanggulangan penduduk miskin; 7)Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); serta 8)Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olah raga di kabupaten/kota.
2.2.
Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat menetapkan IKU dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Dan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018 No 1
MISI 2 MISI PERTAMA : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET AKHIR THN 2016
3
4
5
RPJMD 6
poin
76,00-77,00
77,00-78,00
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
11
Pemerintah Provinsi Jawa Barat No
MISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
1
2
3 2. Indek Pendidikan 1. Indek kesehatan 2. AHH (Angka Harapan Hidup) Indek Pemberdayaan Gender (IPG) 1. Skor pola pangan harapan
4
5
RPJMD 6
Poin
88,00
89
Poin
78
81,91-83,51
Tahun
70,75 - 71,5
71 - 72
Poin
73,5
75
Poin
80
82
Poin
112 - 113
114 - 116
%
66,00 67,00
82
Juta Rupiah Juta Rupiah
24,00 26,00
28,00-30,00
11,00 13,00
15,00-17,00
4. Laju pertumbuhan ekspor 5. Nilai investasi PMA-PMDN
% Trilyun Rupiah
7,0 - 7,5 107,79 121,80
8 – 8,5 138,85154,00
6. Nilai investasi/ PMTB adhb 7. Inflasi Indek daya beli 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Indeks Gini
Trilyun Rupiah
226,40 – 246,40
315,3 – 335,3
%
4,5 – 5,5
4,0 -5,0
Poin
65,5
66
%/Thn
6,3 - 6,9
6,4-7,0
2.
MISI KEDUA : Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
2. Nilai Tukar Petani (NTP) 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja 2. PDRB Perkapita (ADHB) 3. PDRB Perkapita (ADHK)
3.
MISI KETIGA : Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik
1.
2.
Indikator provinsi
daya
MISI KEEMPAT :
Pendapatan Asli Daerah
Capaian
fungsi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
0,35 - 0,34
0,34-0,33
saing
1. Skala komunikasi organisasi pemerintahan 2. Indeks keterbukaan informasi publik 3. Indeks persepsi korupsi 1. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 2. Indeks Demokrasi 1.
Poin
TARGET AKHIR THN 2016
kawasan
Rangking
2
2-1
Trilyun Rupiah
15
17,70
Skala 1-7
5
6
Poin
80
85
Poin
8
8
%
68
70
Poin
67,50 – 68,00
68,50-69,00
Persen
41 – 43
100,54
12
Pemerintah Provinsi Jawa Barat No
MISI
1
2 Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
5.
MISI KELIMA : Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 lindung terhadap luas wilayah
1. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi 2. Tingkat Kondisi baik jaringan irigasi di Daerah irigasi kewenangan provinsi 3. Rasio elektrifikasi rumah tangga 4. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan 1. Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 2. Tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik dan sedang) 1. Angka kemiskinan
2. Tingkat pengangguran terbuka 1. Jumlah pemuda berprestasi skala internasional 2. Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
SATUAN
TARGET AKHIR THN 2016
4
5
RPJMD 6
Persen
21
67,51-80,00
Persen
81 - 86
86-90
Persen
84 – 86
88-90
Persen
67 – 69
70-71
Persen
11,2 - 11,7
12,3-13
Persen
98,15 98,25
97,5-98
Persen
5,00 - 4,10
5,00-4,1
Persen
7,00 - 6,50
6,50-6,00
Orang
4
5
Buah
9
11
13
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat
penting
yang
perlu
dilakukan
oleh
pimpinan
instansi
dilingkungan
Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspketif mengenai apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan Tahun 2016, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2016. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 dengan uraian sbb : Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
1.
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
2.
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat, Serta Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan Merata
3.
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
3
SATUAN
TARGET
4
5
1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
poin
76,00-77,00
2. 1
Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan
Poin Poin
88,00 78
2
AHH (Angka Harapan Hidup)
Tahun
70,75 - 71,5
-
Indeks Pembangunan Gender
Poin
73,5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
14
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4.
Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
-
Skor pola pangan harapan
Poin
80
5.
Meningkatnya Daya Saing Petani
1.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Poin
112 - 113
6.
Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi
1.
%
66,00 - 67,00
2.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PDRB Per Kapita (ADHB)
Juta Rupiah
24,00 - 26,00
3.
PDRB Per Kapita (ADHK)
Juta Rupiah
11,00 - 13,00
4.
Laju Pertumbuhan Ekspor
%
7,0 - 7,5
5.
Nilai Investasi PMA – PMDN
107,79 - 121,80
6.
Nilai Investasi/PMTB adhb
Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah %
226,40 – 246,40
Poin
65,5
%/Thn
6,3 - 6,9
Poin
0,35 - 0,34
Rangking
2
7.
Inflasi
7.
Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Wirausahawan
-
Indeks Daya beli
8.
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan Dan Regional
1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.
Indeks Gini
1.
Indikator Daya Saing Provinsi
2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
2.
9.
10.
11.
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK
Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik Dan Hukum
Trilyun Rupiah
4,5 – 5,5
15
Skala 1-7
5
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Poin
80
3.
Indeks Persepsi Korupsi
Poin
8
1.
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
%
68
2.
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
Poin
67,50 – 68,00
12.
Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kualitas Penanganan Bencana
-
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
41 – 43
13.
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
1.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi
Persen
21
2.
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
81 - 86
Persen
84 – 86
Persen
67 – 69
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen
11,2 - 11,7
Persen
98,15 -98,25
3. 4. 14.
Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis
1.
2.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
15
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 15.
Pencegahan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
16.
Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Dan Prestasi Olah Raga Serta Penanganan Komunitas Tertentu Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olah Raga, Seni, Budaya Dan Pariwisata
17.
1.
Angka Kemiskinan
Persen
5,00 - 4,10
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
7,00 - 6,50
-
Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
Orang
4
-
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah
9
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Buku Data LKPJ Tahun 2016
2.4
Rencana Anggaran Tahun 2016 Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 6,68 Trilyun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.47 Trilyun Anggaran belanja langsung merupakan bagian dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, komposisi belanja sebagai berikut : Tabel 2.3 Rencana Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 NO 1 2
URAIAN Belanja Tidak Langsung
RENCANA (RP) 22.807.901.948.556
% 77,33
Belanja Langsung
6.685.308.859.327
22,67
Jumlah
29.493.210.807.883
100
Sumber : Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
16
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas
Kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provini Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, RKT Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dan PK Tahun 2016. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja terebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (Performance improvement).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
17
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 No.
Nilai Angka
Interpretasi
Warna
1
> 80
Sangat Baik
2
60 - 79,9
Baik
3
50 - 59,9
Sedang
4
0 - 49,9
Kurang
5
0
Data Tidak Lengkap
Sumber : Aplikasi eSakip Jabar
3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam
rangka
mengukur
dan
meningkatkan
kinerja
serta
lebih
meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
yang
merupakan
ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan IKU untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 061/Kep.1409org/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Dan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
18
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Misi 1 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Poin
76,00-77,00
70,19 (Metode Baru)
100,91
2.
Indeks Pendidikan
Poin
89,00/ 61,39
101,86 (Metode Baru)
102,03
3.
Indeks Kesehatan
Poin
79/ 81,91-83,51
4.
AHH (Angka Harapan Hidup)
Tahun
71 - 72
5.
Indeks Pembangunan Gender
Poin
75
81,05 (Metode Baru) 72,68 (Metode Baru)
99,85 102,37
68,87
91,83
99,40
Rata-Rata Capaian Misi MISI 2 : Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan 1.
Skor pola pangan harapan
Poin
82
78,3
95,49
2.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Poin
114 - 116
104,84
91,96
3.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
%
82
60,65
73,96
4.
PDRB Per Kapita (ADHB)
Juta Rupiah
28,00-30,00
34,88
124,57
5.
PDRB Per Kapita (ADHK)
Juta Rupiah
15,00-17,00
26,92
179,47
6.
Laju Pertumbuhan Ekspor
%
8 – 8,5
3,34
41,75
7.
Nilai Investasi PMA – PMDN
Trilyun Rupiah
138,85-154,00
143,04
103,02
8.
Nilai Investasi/PMTB adhb
Trilyun Rupiah
315,3 – 335,3
412,30
130,54
9.
Inflasi
%
4,0 -5,0
2,75
145,45
Poin
66
69,51
105,32
%/Thn
6,4-7,0
5,67
88,59
Poin
0,34-0,33
0,41
82,93
10.
Indeks Daya beli
11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
12.
Indeks Gini
105,25
Rata-Rata Capaian Misi
MISI 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi public 1.
Indikator Daya Saing Provinsi
2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
Rangking
2-1
3
66,67
Trilyun Rupiah
17,70
17,04
113,6
Skala 1-7
3,4/ 6
2,74
80,59
4.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Poin
85
76,5
90
5.
Indeks Persepsi Korupsi
Poin
8
n/a
---
6.
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
%
70
0
0
7.
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
Poin
68,50-69,00
73,04
106,63
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
19
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 76,24
Rata-Rata Capaian Misi MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan 1.
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
2.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi
Persen
3.
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
4.
37,2
90,73
21
20,03
95,38
Persen
86-90
72,06
83,79
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
Persen
88-90
97,87
111,22
5.
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
70-71
66,26
98,89
6.
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang
Persen
12,3-13
56,12
456,26
7.
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen
97,5-98
97,8
100,31
41 – 43
148,08
Rata-Rata Capaian Misi
MISI 5 : Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal 1.
Angka Kemiskinan
Persen
5,00-4,1
8,77
7
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
6,50-6,00
8,89
73
3.
Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
Orang
5
7
175
4.
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah
11
8
73
82
Rata-Rata Capaian Misi
Gambar 3.1. Capaian Misi Pada Indikator Kinerja Utama
Capaian Misi pada Indikator Kinerja Utama Baik 20%
Sangat Baik 80%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
20
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3.2
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2013 – 2018 maupun RKPD tahun 2016.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam
mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan IKU telah ditetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 SASARAN
URAIAN
JML
INDIKATOR
Sasaran 1
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
2
1. Indeks Pembangunan (IPM) 2. Indeks Pendidikan
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat, Serta Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan Merata
2
1. Indeks Kesehatan 2. AHH (Angka Harapan Hidup)
Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur Meningkatnya Daya Saing Petani Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi
1
Indeks Pembangunan Gender
1
Skor pola pangan harapan
1 7
Nilai Tukar Petani (NTP) 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2. PDRB Per Kapita (ADHB) 3. PDRB Per Kapita (ADHK) 4. Laju Pertumbuhan Ekspor 5. Nilai Investasi PMA – PMDN 6. Nilai Investasi/PMTB adhb 7. Inflasi
Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Manusia
21
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sasaran 7
Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Wirausahawan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan Dan Regional
1
Indeks Daya beli
2
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK
2
1. Indikator Daya Saing Provinsi 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
Sasaran 11
Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik Dan Hukum
2
1. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Persepsi Korupsi 1. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 2. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
Sasaran 12
Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kualitas Penanganan Bencana Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
1
Capaian Fungsi Kawasan terhadap Luas Wilayah
4
Sasaran 14
Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis
2
1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 2. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 3. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 4. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 2. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Sasaran 15
Pencegahan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Dan Prestasi Olah Raga Serta Penanganan Komunitas Tertentu Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olah Raga, Seni, Budaya Dan Pariwisata
Sasaran 8 Sasaran 9
Sasaran 10
Sasaran 13
Sasaran 16
Sasaran 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Lindung
2
1. Angka Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka
1
Jumlah Pemuda Internasional
1
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Berprestasi
Skala
22
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3.3. Capaian Kinerja Tahun 2016 3.3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Secara
umum
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
telah
mendapatkan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 dan PK perubahan Tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 3.4 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 SATUAN NO
INDIKATOR KINERJA
1
2
TAHUN 2016 TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
4
5
6
3
INTERPRETASI
7
MISI PERTAMA : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau Dan Merata 1 2
IPM (Metode Lama)
Poin
76,00-77,00
-
-
-
IPM (Metode Baru)
Poin
69,56-70,91
70,19
100,90
SANGAT BAIK
Indeks Pendidikan
Poin
88
-
-
-
Indeks Pendidikan (Metode Poin 60,17-62,04 61,39 101,86 SANGAT BAIK Baru) Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua serta Perluasan Akses Pelayanan yang Terjangkau dan Merata Indek Kesehatan (Metode 1. Poin 78 Lama) Indek Kesehatan (Metode Poin 81,17-82,74 81,05 99,85 SANGAT BAIK Baru) AHH (Angka Harapan Hidup), 2. Tahun 70,75-71,5 Metode Lama AHH (Angka Harapan Hidup), Tahun 72,76-73,78 72,68 99,89 SANGAT BAIK Metode Baru Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga 1.
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Poin
73
69,02
94,54
SANGAT BAIK
MISI KEDUA : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN Sasaran 1: Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1.
Skor Pola Pangan Harapan
Poin
80
78,3
97,87
SANGAT BAIK
Poin
112-113
104,84
93,61
SANGAT BAIK
Persen
66,00-67,00
60,65
91,89
SANGAT BAIK
Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Petani 1.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi 1.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2.
PDRB Per Kapita (ADHB)
Juta Rupiah
24,00-26,00
34.88
145.33
SANGAT BAIK
3.
PDRB Per Kapita (ADHK)
Juta Rupiah
11,00-13,00
26.92
244.73
SANGAT BAIK
4.
Laju Pertumbuhan Ekspor
Persen
7,0-7,5
3.34
47.71
KURANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
23
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5.
Nilai Investasi PMA – PMDN
6.
Nilai Investasi/PMTB adhb
7.
Inflasi
Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Persen
107,79-121,80
143,04
132,7
SANGAT BAIK
226,40-246,40
412.30
182.11
SANGAT BAIK
4,5-5,5
2,75
163,64
69,51
106,12
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan 1.
Indeks Daya Beli
Poin
65,5
Sasaran 5: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.
Indeks Gini
%/Thn
6,3-6,9
5.67
90.00
SANGAT BAIK
Poin
0,35-0,34
0,41
86,37
SANGAT BAIK
MISI KETIGA : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan serta Mewujudkan Perluan Partisipasi Publik 1. 2.
Indikator Daya Saing Provinsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rangking Rangking
2
3
66,67
BAIK
15
17,04
113,6
SANGAT BAIK
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek 1
2 3
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi
(Skala 1-7)
5
4.80
-
-
(Skala 1-4)
2,85
2,74
96,14
SANGAT BAIK
Poin
75
76,5
102
SANGAT BAIK
Poin
8
n/a
n/a
------
0
0
KURANG
-
100
73,04
108,20
Sasaran 4: Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum 1
2
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
Persen
Poin
68
67,50-68,00
SANGAT BAIK
MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN Sasaran 1: Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana 1.
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
41-43
37,2
90,73
SANGAT BAIK
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat 1. 2.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen
21
20,03
95,38
SANGAT BAIK
Persen
72-74
72,06
88,96
SANGAT BAIK
97,87
115
SANGAT BAIK
98,89
SANGAT BAIK
3.
Rasio Elektrifikasi Rumah
Persen
85-87
4.
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
67-69
66.26
Sasaran 3: Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1.
2.
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen
11,2-11,7
56,12
501
SANGAT BAIK
Persen
98,15-98,25
97,8
98,01
SANGAT BAIK
MISI KELIMA : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.
Angka Kemiskinan
Persen
5,00-4,10
8,77
51,01
SEDANG
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
7,00-6,50
8,89
78,74
BAIK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
24
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olahraga serta Penanganan Komunitas Tertentu Jumlah Pemuda Berprestasi 1. Orang 4 7 175 SANGAT BAIK Skala Internasional Sasaran 3: Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata 1.
Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah
9
8
RATA-RATA
88,89
SANGAT BAIK
118,20
SANGAT BAIK
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Buku Data LKPJ Tahun 2016, diolah Keterangan : N/A : Not Available Data (Data tidak tersedia)
Berdasarkan tabel 3,5 dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah
Provinsi
Jawa
Capaian Kinerja Tahun 2016
Barat pada tahun 2016 adalah
111,56
dengan
2,86 2,86 5,71
kategori sangat baik. Hal ini oleh
terutama 12
didukung
(dua
5,71
belas)
indikator yang mendapat capaian kinerja yang jauh 82,86
melebihi dari target yang telah
ditetapkan
yaitu;
SANGAT BAIK
BAIK
SEDANG
KURANG
Data Tdk Lengkap
IPM, Indeks Pendidikan, PDRB Per Kapita (ADHB), PDRB Per Kapita (ADHK), Nilai Investasi/PMTB adhb, Inflasi, Indeks Daya Beli, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat, Rasio Elektrifikasi Rumah, Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang, dan Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional. Sedangkan untuk indikator kinerja yang mendapat kategori baik sebanyak 19 (sembilan belas) indikator, dan untuk yang berkategori sedang, kurang, sangat kurang masing-masing 1 (satu) indikator.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
25
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 NO
PREDIKAT
RATA –RATA % CAPAIAN
JUMLAH INDIKATOR
1 2 3 4 5
Sangat Baik Baik Sedang Kurang Data Tidak Lengkap
121,04 78,74 58,84 47,71 -
29 2 1 2 1
3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja
Tabel 3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2013 - 2016 DAN CAPAIAN TERHADAP RPJMD TAHUN 2018 REALISASI NO
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2
3
1
2013
2014
2015
2016
TARGET RPJMD TH 2018
4
5
6
7
8
CAPAIAN 2016 THD RPJMD 9
MISI PERTAMA : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau Dan Merata 1
IPM (Metode Lama) IPM (Metode Baru)
Poin Poin
73,4 68,25
74,28 68,80
74,42 69,50
2
Indeks Pendidikan (Metode Lama)
Poin
82,31
83,36
83,79
-
89
-
Indeks Pendidikan (Metode Baru)
Poin
58.08
59.26
59.95
61,39
61,61-63,91
102,03
1. 2.
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua Serta Merata Indek Kesehatan (Metode Lama) Poin 72,99 Indek Kesehatan (Metode Baru) Poin 80.14 AHH (Angka Harapan Hidup), Metode Tahun 68,8 Lama AHH (Angka Harapan Hidup), Metode Tahun 72.09 Baru
70,19
77,00-78,00 70,52-73,00
100,91
Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan 74,01 80.35
73,66 80.63
81,05 81,05
81,91-83,51 81,91-83,51
99,85
68,83
-
72,68
71 – 72
-
72.23
72.41
72,68
73,24-74,28
102,37
69,02
75
91,83
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga 1.
68,62 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Poin 70,68 68,87 MISI KEDUA : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN Sasaran 1: Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
1
Skor Pola Pangan Harapan
Poin
74,9
74
78,3
78,3
82
95,49
Poin
109
105,16
105,06
104,84
114 - 116
91,96
63,01
62,77
60,34
60,65
82
Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Petani 1.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persen
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
73,96
26
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2. 3. 4.
PDRB Per Kapita (ADHB) PDRB Per Kapita (ADHK) Laju Pertumbuhan Ekspor
5.
Nilai Investasi PMA – PMDN
6
Nilai Investasi/PMTB adhb
7
Inflasi
Juta Rupiah Juta Rupiah Persen Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Persen
23,6 8,53 5,5
30,14 24,94 14,83
32,65 25,84 15,05
34.88 26.92 -
67,5
62,83
121,5
143.04
194,33
305,99
396,36
412.30
8,18
7,41
2,73
2,75
28,00-30,00 15,00-17,00 8 – 8,5 138,85154,00 315,3 – 335,3 4,0 -5,0
65,08
65,47
66,16
69,51
66
124,57 179,47 41,75 103,02 130,54 145,45
Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Wirausahawan 1
Indeks Daya beli
Poin
105,32
Sasaran 5: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan Dan Regional 1. 2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi %/Thn 6,06 5,07 5,03 5.67 6,4-7,0 88,59 Indeks Gini Poin 0,41 0,4 0,41 0,41 0,34-0,33 82,93 MISI KETIGA : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik
1.
Indikator Daya Saing Provinsi
2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rangking Trilyun Rupiah
6
5
n/a
3
2-1
66,67
12,36
15,038
16,263
17,04
17,70
96,27
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek 1.
2. 3.
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi
(Skala 1-7)
N/A
N/A
-
-
6
-
(Skala 1-4)
N/A
N/A
2,74
2,74
3,4
80,59
Poin Poin
50 5,5
63 3,7
73 n/a
76,5 n/a
85 8
90 -
Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik Dan Hukum 1. 2.
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 57 71,3 62,58 0 70 0 Indeks Demokrasi Poin 65,18 65,18 73,04 73,04 68,50-69,00 106,63 MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN Sasaran 1: Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kualitas Penanganan Bencana
1.
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
0
37,2
37,2
37,2
45
90,73
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat 1. 2. 3. 4.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Elektrifikasi Rumah Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
15,83
17,02
19,06
20,03
25
95,38
Persen
65,98
67,37
69,65
72,06
86-90
83,79
Persen
80,05
83,77
85-87
97,87
88-90
111,22
Persen
64,7
64,88
65,65
66,26
70-71
94,66
Sasaran 3:Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1. 2.
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar Persen 0 13,4 23,45 56,12 12,3-13 sedang Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Persen 97,56 97,68 97,8 98,01 97,5-98 (kondisi baik & sedang) MISI KELIMA : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI
456,26 98,98
Sasaran 1 : Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. 2.
1.
Angka Kemiskinan Persen 9,61 9,44 9,57 8,77 5,00-4,1 57,01 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,22 8,45 8,72 8,89 6,50-6,00 73,12 Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Dan Prestasi Olahraga Serta Penanganan Komunitas Tertentu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Orang N/A N/A 0 7 5 175 Internasional Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya Dan Pariwisata
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
27
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
2.
N/A Buah
3
8
8
11
72,73
RATA-RATA
103,11
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Buku Data LKPJ Tahun 2016, diolah Keterangan : N/A : Not Available Data (Data tidak tersedia)
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja indikator terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018, rata-rata capaian kinerja Tahun 2016 sudah mencapai 90,99% dari target akhir RPJMD Tahun 2018 dengan kategori Sangat Baik. Terdapat capaian kinerja yang sudah jauh melampaui target akhir RPJMD yang mencapai 190,65% diatas target, yaitu untuk indikator Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang.
Tabel 3.7 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014, 2015 DAN TAHUN 2016 NO
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA (%) SATUAN 2014
1
2
3
2015
2016
PERCEPATAN (PERLAMBATAN)
4
5
6
MISI PERTAMA : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau Dan Merata 1. 2.
IPM (Metode Lama)
Poin
IPM (Metode Baru)
Poin
Indeks Pendidikan (Metode Lama)
Poin
Indeks Pendidikan (Metode Baru)
Poin
100,04
98,48
99,56
-
-
99,56
100,44
0,88
98,00
-
-
98,00
100,31
3,86
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua Serta Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan Merata 1.
2.
Indek Kesehatan (Metode Lama)
Poin
Indek Kesehatan (Metode Baru)
Poin
AHH (Angka Harapan Hidup), Metode Lama AHH (Angka Harapan Hidup), Metode Baru
Tahun
97,4 99,75
Tahun
96,25
103,91
-
96,25
98,89
2,64
103,60
102,91
-
103,60
99,25
-4,35
95,63
94,54
-0,09
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga 1
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Poin
100,97
MISI KEDUA : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN Sasaran 1 : Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1
Skor Pola Pangan Harapan
Poin
100
103,03
97,87
-5,16
Poin
95,6
94,65
104,31
-1,04
Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Petani 1.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
28
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2.
PDRB Per Kapita (ADHB)
3.
PDRB Per Kapita (ADHK)
4.
Laju Pertumbuhan Ekspor
5.
Nilai Investasi PMA – PMDN
6
Nilai Investasi/PMTB adhb
7
Inflasi
Persen Juta Rupiah Juta Rupiah Persen Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Persen
98,08
92,83
91,89
-0,94
139,63
148,41
145,33
-3,08
277,11
272,00
244,73
-27,27
247,17
231,54
47.71
-183,83
73,44
126,81
95,77
-31,04
175,65
199,58
182,11
-17,47
123,5
267,40
163,64
-103,76
102,65
106,12
3,47
Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Wirausahawan 1
Indeks Daya Beli
Poin
102,3
Sasaran 5: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan Dan Regional 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.
Indeks Gini
%/Thn
85,93
81,13
90,00
8,87
Poin
110,53
90,24
86,37
-4,87
MISI KETIGA : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik 1. 2.
Indikator Daya Saing Provinsi
Rangking
100
n/a
67
67
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Trilyun Rupiah
105,17
122,28
113,6
-8,68
78,29
-
-
78,29
96,14
17,85
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek 1.
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
(Skala 1-7)
n/a
(Skala 1-4)
2.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Poin
105
104,29
102
-2,09
3.
Indeks Persepsi Korupsi
Poin
61,67
n/a
n/a
---
Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik Dan Hukum 1.
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
2.
Indeks Demokrasi
Persen
118,83
99,33
0,00
-99,33
Poin
98,02
109,01
108,21
-0,80
MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN Sasaran 1: Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kualitas Penanganan Bencana 1.
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen
100,54
97,89
90,73
-7,16
75,97
95,38
19,41
103,96
88,96
-15,00
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat 1.
2.
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen Persen
100,12 102,08
3.
Rasio Elektrifikasi Rumah
Persen
100,93
114,28
115
0,72
4.
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen
101,38
101,00
98,89
-2,11
Sasaran 3: Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1. 2.
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen
128,85
217,13
501
283,87
Persen
100,6
100,62
99,64
-0,98
MISI KELIMA : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI Sasaran 1 : Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.
Angka Kemiskinan
Persen
84,97
71,06
57,01
-14,05
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
99,41
91,74
78,74
-13,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
29
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Dan Prestasi Olahraga Serta Penanganan Komunitas Tertentu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
1.
Orang
n/a
0,00
175
175
Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya Dan Pariwisata Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
1.
100
Buah RATA - RATA
113,10
160,00
88,89
-71,11
110,80
105,95
1,77
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Buku Data LKPJ Tahun 2016, diolah Keterangan : N/A : Not Available Data (Data tidak tersedia)
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 terhadap 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terjadi Perlambatan pencapaian kinerja sebesar rata-rata 2,07%. Hasil ini berdasarkan pengukuran kinerja, yang menunjukan 11 (sebelas) indikator menunjukan percepatan, 23 (dua puluh enam) indikator kinerja mengalami perlambatan, dan 1 (satu) indikator datanya tidak tersedia (n/a). Tabel. 3.8. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN NASIONAL DAN PROVINSI DI PULAU JAWA Konstelasi Nasional No
1 1
Indikator Kinerja
2 Indeks Pembangunan Manusia
Jawa Barat
3
4
5
6
7
DI Yogya karta 8
9
10
11
Poin
69,50
69,55
78,99
69,49
77,59
68,95
70,27
BPS, metode Baru tahun 2015 BPS, metode Baru tahun 2015 BPS, metode Baru tahun 2015 BPS, metode Baru tahun 2015
Satuan
Indonesia
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Banten
Keterangan
2
Indeks Pendidikan
Poin
59,95
61,00
70,66
57,82
71,75
58,98
61,86
3
Indeks Kesehatan
Poin
80,63
78,12
80,66
83,01
84,12
77,97
76,05
4
AHH (Angka Harapan Hidup)
Tahun
72,41
70,78
72,43
73,96
74,68
70,68
69,43
7
Nilai Tukar Petani (NTP)
Poin
104,84
101,65
-
100,10
104,69
104,63
102,36
8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persen
60,65
66,34
66,91
67,15
71,96
66,14
63,66
BPS, BRS bulan November 2016
9
PDRB Per Kapita (ADHB)
34,88
47,96
207,99
32,10
29,59
47,47
42,31
BPS, BRS bulan Februari 2017
10
PDRB Per Kapita (ADHK)
26,92
36,46
147,06
24,96
23,56
35,96
11
Laju Pertumbuhan Ekspor
Persen
3.34
-1.74
-0.42
4.87
-0.35
1.30
3,83
12
Nilai Investasi PMA PMDN
103,23
602,03
57,48
37,80
1,21
72,19
51,22
BKPM 2016
13
Nilai Investasi/PMTB adhb
Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah
412,30
4040,5
854.18
333,51
33,43
518,53
29,45
14
Inflasi
15
Indeks Daya Beli
16
Laju Pertumbuhan Ekonomi
juta rupiah juta rupiah
BPS
BPS, BRS bulan Februari 2017 BPS, BRS bulan Februari 2016
Persen
2,75
3,02
2,37
2,36
2,29
2,74
2,94
Poin
69,45
70,59
86,49
69,92
77,40
71,29
73,77
BPS, BRS bulan Februari 2016 BPS, BRS bulan Januari 2017 BPS, metode Baru tahun 2015
Persen per Tahun
5,67
5,02
5,85
5,28
5,05
5,55
5,26
BPS, BRS bulan Februari 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
30
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Poin
0,41
0,40
0,41
0,37
0,42
0,40
0,39
BPS Pusat, Februari 2017
Angka Kemiskinan
Persen
8,77
10,70
3,75
13,19
13,10
11,85
5,36
BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
8,89
5,61
6,12
4,63
2,72
4,21
8,92
BPS
17
Indeks Gini
18 19
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Buku Data LKPJ Tahun 2016 dan media elektronik, diolah Keterangan : N/A : Not Available Data (Data tidak tersedia)
Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, dari beberapa indikator yang dapat diperbandingkan, rata-rata capaian kinerja Provinsi Jawa Barat berada pada posisi pertengahan
3.3.
ANALISIS/PENJELASAN CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap indikator kinerja sasaran dilakukan analisis/penjelasan capaian kinerja disesuaikan dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018. MISI I : Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 5 (lima) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 96,51%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang
Unggul, Terjangkau Dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 101,38%. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kategori baik. Kedua indikator tersebut adalah : (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Permasalahan
yang
seringkali
pembangunan
adanya
muncul
kesenjangan
dari
yang
hasil
cukup
pelaksanaan besar
antara
pembangunan fisik dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana pembangunan fisik lebih besar hasilnya dibandingkan dengan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
31
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pembangunan SDM. Padahal keberhasilan pembangunan SDM akan menguatkan sendi-sendi perekonomian secara menyeluruh, karena memberikan dampak positif ke berbagai bidang. Untuk dapat melihat perkembangan SDM di suatu daerah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup dimensi umur panjang, dimensi sehat; pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya
untuk
mengukur
dimensi
pengetahuan
digunakan
gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
32
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Menurut hasil perhitungan BPPAPD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 70,19 poin (data sementara dengan perhitungan metode lama) dari target 76,00-77,00 poin dengan capaian kinerja 92,36% atau kategori Baik dan mengalami perlambatan sebesar dari
7,20% capaian
kinerja
tahun
2015,
yang
sebesar 99,56%. Namun
dengan
menggunakan metode
baru;
capaian
kinerja
untuk IPM tahun 2016
sebesar
100,90% dan mengalami percepatan sebesar 0,88 point. Bila dibandingan dengan provinsi lain, IPM Provinsi Jawa Barat masih dibawah IPM DKI Jakarta (78,99), DI Yogyakarta (77,59), Banten (70,27) dan sama dengan IPM Nasional (69).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
33
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(2) Indeks Pendidikan Indeks
pendidikan
merupakan
perwujudan
dimensi
pengetahuan
(knowledge). capaian
Percepatan
kinerja
bidang
pada
pendidikan mencerminkan
keberhasilan
Pemerintah
Daerah atas layanan dasar di bidang pendidikan yang akan
berpengaruh
peningkatan
pada
pendapatan
masyarakat. Menurut hasil perhitungan BPPAPD Bappeda Provinsi Jawa Barat indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 61,39 poin (data sementara dengan perhitungan metode baru) dari target 88,00 poin (metode lama) dengan capaian kinerja 69,76% atau kategori Cukup dan mengalami perlambatan sebesar 28,24 poin dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 98,00%. Sedangkan berdasarkan target metode baru, capaian kinerja
tahun
sebesar
101,86
2016 dan
mengalami
percepatan
3,86
Komponen
point.
pendidikan direpresentasikan Harapan
Lama
oleh Sekolah
(HLS), yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu dimasa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
34
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mendatang dan dihitung pada usia tujuh tahun ke atas serta mengakomodir siswa yang bersekolah di pesantren. Kemudian dipresentasikan juga dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Bila dibandingkan
dengan
provinsi-provinsi
di
Pulau
Jawa,
Indeks
Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 masih dibawah DI Yogyakarta (71,75) dan DKI Jakarta (70,66) dan juga masih di dibawah Nasional (61). 2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua
serta Perluasan Akses Pelayanan yang Terjangkau dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 99,87%, dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kedua indikator kategori baik. Kedua Indikator tersebut adalah: (1) Indeks Kesehatan Indeks kesehatan merupakan tolok ukur dalam
yang
menunjukan
dimensi
diarahkan kesadaran,
capaian
kesehatan
untuk
dan
meningkatkan
kemauan,
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar
kesehatan
peningkatan
derajat
masyarakat
yang
setinggi-tingginya dapat terwujud. Menurut hasil perhitungan BPPAPD Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 81,05 poin (data sementara dengan perhitungan motode baru) dari target 78 poin (metode lama). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih dibawah D.I Yogyakarta (84,12), Jawa Tengah (83,66), DKI Jakarta (80,66), dan diatas rata-rata Nasional (78,12), Jawa Timur (77,97) dan Banten (76,05).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
35
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(2) Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan hidup diinterpretasikan sebagai dimensi umur
panjang
dan
sehat,
dihitung
dari
anak yang lahir hidup dan anak yang masih hidup wanita
dari yang
seorang telah
nikah. Berdasarkan hasil perhitungan BPPAPD Bappeda Provinsi Jawa Barat (data sementara dengan perhitungan metode baru) tahun 2016, AHH Provinsi Jawa Barat sebesar 72,68 tahun dari target 72,76 tahun dengan capaian kinerja 99,25% (Sangat Baik) dan mengalami perlambatan sebesar 4,357% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 103,60%. AHH Provinsi Jawa Barat tersebut berada diatas rata-rata nasional
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
36
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(70,78) dan lebih baik dari Jawa Timur (70,68) dan Banten (69,43), meskipun masih dibawah D.I Yogyakarta (73,62), Jawa Tengah (73,96) dan DKI Jakarta (72,43).
3) Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 88,29%. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG diarahkan dalam rangka kesetaraan dan keadilan gender, yang dapat dimaknai sebagai porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Indeks Pemberdayaan Gender IPG Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016, berdasarkan data dari BP3AKB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 69,02 poin dengan capaian kinerja 93,90 yaitu dalam kategori Sangat Baik. Bila dibanding dengan realisasi tahun 2015 yang sebesar 68,87 poin, kinerja tahun 2016 mengalami pelambatan 1,73 %.
IPG Provinsi Jawa Barat lebih baik dari Jawa Timur (68,17), D.I Yogyakarta (66,90) dan Banten (66,91), namun masih dibawah DKI Jakarta (71,19), Jawa Tengah (74,46), dan rata-rata Nasional (70,68). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
37
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
MISI II : Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan Misi ini terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, dan diukur melalui 12 (dua belas) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 127,04%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran 1 : Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian 97,87%. Nilai ini berasal dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator Skor Pola Pangan Harapan dengan capaian di atas target. Indikator tersebut menggambarkan keanekaragaman konsumsi pangan, dalam upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Indikator
tersebut
guna
mengukur
tingkat
keanekaragaman
dan
keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), Menurut hasil perhitungan BPPAPD Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, Skor Pola Pangan Harapan sebesar 78,3 poin dari target 80 poin dengan capaian kinerja 97,87% (kategori Baik). 2) Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Petani, mendapat kategori Sangat Baik
dengan
capaian
kinerja pada tahun 2016 sebesar 93,61%. Hal ini ditunjukan
dari
pengukuran terhadap
hasil kinerja
1
(satu)
indikator yaitu Nilai Tukar Petani
(NTP)
dengan
realisasi sebesar 104,84 pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami pelambatan sebesar 1,04%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tiga Subsektor pertanian mengalami penurunan NTP yaitu NTP Subsektor Peternakan turun 0,44 persen dari 113,73 menjadi 113,23, NTP Subsektor Hortikultura turun
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
38
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0,39 persen dari 111,02 menjadi 110,58, dan NTP Subsektor Perikanan turun 0,19 persen dari 99,24 menjadi 99,05.
3) Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 127,76%. Hal ini ditunjukan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator, dengan rincian 4 (empat) indikator diatas target, 2 (dua) indikator sesuai target dan 1 (satu) indikator dibawah target. Indikator tersebut adalah: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
kondisi
permasalahan
ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang terlihat dari investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan
berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya,
menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap
bidang
ketenagakerjaan.
Keterbatasan
perkembangan
ekonomi dalam negeri mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri, sebagai salah satu upaya yang cukup strategis, guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri merupakan salah satu kendala dalam upaya menangani masalah pengangguran. Disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan
kompetensinya,
disisi
lain
para
pengguna
juga
sulit
mendapatkan pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
39
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unemployment) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting, yaitu disamping
sebagai
penggerak, juga ikut
serta
menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Keberhasilan indikator
capaian ini
terlihat
dapat
dari
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
(TPAK).
Berdasarkan tahun Provinsi sebesar target
data
2016,
TPAK
Jawa
Barat
60,65% 66%
BPS
dari
dengan
capaian kinerja 91,89% (Sangat Baik). TPAK Jawa Barat mengalami perlambatan sebesar 0,94% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 92,83%. TPAK Provinsi Jawa Barat
masih dibawah D.I
Yogyakarta (71,96), Jawa Tengah (67,15), DKI Jakarta (66,91), Jawa Timur (66,14), Banten (63,66) dan rata-rata TPAK Nasional (66,34). Untuk itu perlu adanya percepatan pencapaian kinerja TPAK di Provinsi Jawa Barat untuk tahun selanjutnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
40
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(2) PDRB Per Kapita (ADHB) Kinerja
perekonomian
Jawa Barat diukur dengan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (adhb). PDRB per kapita
dapat
digunakan
sebagai pendekatan untuk menghitung per
kapita
pendapatan (per
capita
income) dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer-out) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (transfer-in). PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat (berdasarkan data BPS tahun 2016) sebesar Rp. 34,88 juta dari target Rp. 24 juta dengan capaian kinerja 145,33%, atau kategori Sangat Baik. Dengan capaian tersebut, PDRB Jawa Barat mengalami pelambatan 3,08% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 148,41%. Dalam konstelasi nasional, PDRB per kapita (ADHB) Provinsi Jawa Barat masih dibawah DKI Jakarta (Rp. 207,99 juta), Nasional sebesar (47,96), Banten (42,31), namun berada diatas D.I Yogyakarta (29,59), Jawa Tengah (32,1). (3) PDRB Per Kapita (ADHK) PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK)-2010 Provinsi Jawa Barat ditargetkan sebesar Rp. 11 Juta, dengan realisasi mencapai Rp.26,92 juta, sehingga capaian kinerja mencapai 244,73% (Sangat Baik).
Capaian
kinerja
tersebut
melambat
sebesar
27,27%
dibandingkan capaian tahun 2015, yang sebesar 272%. Nilai PDRB per kapita ADHK Jawa Barat masih berada dibawah DKI Jakarta (Rp. 147,06 juta) serta di atas Nasional (36,46). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
41
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
PDRB Per Kapita (ADHK) Jawa Barat dalam konstelasi Nasional 2016 160 140 120 100 80 60 40 20 0
(4) Laju Pertumbuhan Ekspor Pada umumnya negara-negara sedang berkembang mengandalkan kelancaran arus pendapatan devisa dan kegiatan ekonominya yang berasal dari ekspor. Keberhasilan dalam meningkatkan ekspor dapat menjadi cerminan peningkatan daya saing dan sekaligus merupakan jalan
satu
indikasi
dari
tumbuhnya
dinamika
positif
dalam
kewirausahaan suatu negara. Beradarkan hal ini, peningkatan ekspor bulan lagi sekedar pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Nilai ekspor Jawa Barat periode Januari-Desember 2016 tercatat sebesar USD 25,73 milyar, naik tipis 0,13 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mencapai USD 25,69 milyar. Secara year-on-year (rentang Desember 2016 terhadap Desember 2015), nilai ekspor nonmigas mencapai titik terendah pada Juli 2016 senilai USD 1,52 milyar, sedangkan ekspor tertinggi tercatat pada April 2016 dengan nilai USD 2,60 milyar. Sementara itu nilai ekspor migas terendah sebesar USD 10,53 juta terjadi pada November 2016 dan tertinggi senilai USD 72,37 juta terjadi pada Maret 2016. Keberhasilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan ekspor juga mencerminkan peningkatan satu
indikasi
dari
daya
tumbuhnya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
saing dan sekaligus merupakan kewirausahaan.
Terkait
hal
itu 42
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
peningkatan ekspor bukan lagi sekedar pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Memasarkan produk di luar negeri berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri, di pasar luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang mempunyai daya saing yang
tinggi
akan
berhasil
dalam
persaingan
serta
berhasil
mendapatkan pangsa pasar. Dalam usaha untuk menciptakan daya saing maka
perbaikan
mutu
produk ekspor perlu ditingkatkan,
sehingga dapat menghindari adaya penolakan dari negara tujuan ekspor. Walaupun nilai ekspor Jawa Barat meningkat dibandingkan dengan tahun lalu namun untuk laju pertumbuhan ekspor mengalami penurunan yang cukup tinggi.
Berdasarkan data dari BPS Laju Pertumbuhan Ekspor pada tahun 2016 sebesar 3,34% dari target 7% dengan capaian kinerja 47,71%, atau kategori Kurang. Laju Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat mengalami perlambatan sebesar 183,83 % dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 231,54%. Walaupun mengalami perlambatan tetapi kinerja Jawa Barat masih jauh diatas Laju Pertumbuhan Ekspor provinsiprovinsi di Pulau Jawa yang beberapa diantaranya mendapat nilai minus, yaitu baik DKI Jakarta (-0,42), D.I Yogyakarta (-0,35), Jawa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
43
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tengah (11,10), bahkan dengan nasional (-1,74).
(5) Nilai Investasi PMA – PMDN : Berdasarkan data dari BPMPT Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Januari 2016 nilai investasi PMA-PMDN sebesar Rp. 143,40 trilyun dari target Rp. 107,79 trilyun dengan capaian kinerja 133,04% (kategori Sangat Baik), dan mengalami percepatan 53,37% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 73,44%. Porsi
Penanaman
Modal Asing (PMA) yang
mendominasi
berdampak signifikan terhadap
peringkat
Jawa Barat sebagai tujuan
utama
investasi
di
Indonesia. Kontribusi PMA di Jawa Barat mencapai Rp 22,52 triliun,
sedangkan
sisanya Rp 6,08 triliun merupakan kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan total 960 proyek di bawah DKI Jakarta dengan total proyek 1.239 proyek. Jakarta memiliki jumlah proyek investasi terbesar diikuti oleh Jawa Barat dan Banten. Jumlah proyek ini penting untuk menunjukkan secara kuantitatif proyek investasi yang direalisasikan di suatu daerah. Indikator kinerja jumlah nilai investasi di Jawa Barat dari target sebesar Rp. 107,79 Trilyun dapat terealisasi sebesar Rp. 143,04 Trilyun sehingga realisasi pencapaian targetnya sebesar 133,04 %. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
44
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Barat Tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 6,64 % yaitu dari realisasi sebesar Rp. 121,52 Trilyun pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 143,04 Trilyun pada Tahun 2016. Tabel 3.9 Realisasi Investasi berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2016
2015
2016
Jumlah Total Proyek (buah)
37.213
38.057
LAJU PERTUMBUHAN (%) 2,27
a. PMA (buah)
5.108
5.923
15,96
b. PMDN (buah)
32.105
32.134
0,09
Jumlah Total Investasi PMA dan PMDN (Rp) a. PMA (Rp)
121,516 Trilyun 71,73 Trilyun
143,04 Trilyun 74,99 Trilyun
b. PMDN (Rp)
49,78 Trilyun
68,05 Trilyun
26,85
Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) a. PMA (orang)
349.377
479.751
37,32
240.048
295.039
22,91
b. PMDN (orang)
109.329
184.712
68,95
NO
1.
2.
3.
JENIS INFORMASI
TAHUN
17,71 4,54
Sumber : BPMPT Bidang Pengendalian Tahun 2016 (berdasarkan data SPIPISE s/d 31Desember 2016)
Jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2016 sebanyak 38.057 proyek/usaha. Terjadi peningkatan jumlah proyek baik PMA maupun PMDN sebesar 2,27 % dibandingkan dengan jumlah proyek pada tahun 2015 sebanyak 37.213 proyek/usaha. Untuk serapan tenaga kerja tahun 2016 sebanyak 479.751 orang, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 37,32 % dibanding tahun 2015 sebanyak 349.377 orang. Berdasarkan rumpun sektor lapangan usaha yang berkontribusi terhadap realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2016 PMA dan PMDN meliputi 24 sektor usaha, dengan 5 sektor yang merupakan peringkat 5 (lima) besar diantaranya : sektor perdagangan & reparasi dengan nilai LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
45
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
investasi Rp. 39,1 Trilyun ; sektor Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain dengan nilai investasi Rp. 30,7 Trilyun ; sektor Industri Logam, Mesin & Elektronika dengan nilai investasi Rp. 12,4 Trilyun ; sektor Industri makanan dengan nilai investasi Rp. 11,7 Trilyun dan kelima terbesar adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai investasi Rp. 11,01 Trilyun Secara rinci dapat terlihat pada gambar berikut. Gambar 3.1 Investasi Berdasarkan Rumpun Sektor Usaha
Jika dilihat realisasi investasi berdasarkan lokasi, realisasi investasi terbesar terdapat di Kabupaten Bekasi sebesar 39,57 % dari total nilai realisasi investasi di Jawa Barat disusul dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Sebaran investasi berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.10 Realisasi investasi berdasarkan lokasi No.
KAB./KOTA
Jumlah LKPM
Tenaga Kerja (orang)
1
Kab Bekasi
6.838
183.407
2
Kab Karawang
3.081
45.056
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Jumlah Investasi (Rp.)
56.605.906.554.429 27.348.913.426.217
Rasio (%) 39,57 19,12
46
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3
Kab Bogor
4.292
51.634
4
Kota Bekasi
4.263
23.315
5
Kota Bandung
653
8.148
6
Kab Purwakarta
813
19.146
7
Kab Subang
1.525
21.874
8
Kab Cirebon
1.486
19.725
9
Kota Depok
1.635
4.451
10
Kota Cimahi
369
4.559
11
Kab Cianjur
626
9.440
12
Kab Bandung Barat
1.023
8.613
13
Kota Bogor
1.222
2.963
14
Kab Sukabumi
933
9.261
15
Kab Bandung
1.591
19.712
16
Kab Sumedang
740
9.324
17
Kota Cirebon
687
1.593
18
Kab Garut
214
7.007
19
Kab Majalengka
673
8.523
20
Kab Kuningan
1.343
2.875
21
Kab. Pangandaran
458
1.630
22
Kab Ciamis
900
2.687
23
Kab Indramayu
764
4.196
24
Kota Banjar
342
2.323
25
Kota Tasikmalaya
401
1.577
26
Kab Tasikmalaya
670
3.620
27
Kota Sukabumi
515
3.092
38.057
479.751
Total..
16.334.331.273.573 8.663.566.310.596 7.240.702.070.518 4.812.728.058.305 3.115.785.096.105 2.649.051.846.361 2.418.660.816.570 2.251.401.399.147 1.659.937.744.169 1.550.249.498.509 1.217.693.543.649 1.177.703.957.944 1.099.726.221.212 1.045.905.706.416 923.581.149.298 793.705.255.728 571.332.208.990 412.591.099.557 244.094.293.391 221.013.246.311 159.876.329.288 147.864.870.327 133.595.384.907 129.768.088.217 114.996.708.122 143.044.682.157.855
11,42 6,06 5,06 3,36 2,18 1,85 1,69 1,57 1,16 1,08 0,85 0,82 0,77 0,73 0,65 0,55 0,40 0,29 0,17 0,15 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 100
Berdasarkan data BKPM RI, nilai realisasi investasi PMA di Jawa Barat mencapai 5.470,6 juta US $ lebih tinggi dari realisasi investasi PMA di DKI Jakarta sebesar 3.398,2 juta US $, Banten sebesar 2.912,1 juta US $, Sumatera Selatan sebesar 2.793,5 juta US $ serta Jawa Timur sebesar 1.941,0 juta US $. Dari total realisasi investasi PMA Tahun 2016 di Indonesia sebesar 28.964,1 juta LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
US $, Jawa Barat berkontribusi 47
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebesar 18,9 %. Realisasi investasi PMA Tahun 2016 berdasarkan lokasi di Indonesia dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Gambar 3.3 Realisasi Investasi PMA Tahun 2016 berdasarkan Lokasi
Sumber : BKPM RI Tahun 2016
Berdasarkan data BKPM RI, realisasi investasi PMDN di Jawa Barat sebesar Rp. 30.360,2 milyar, berada di bawah realisasi investasi PMDN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 46.331,6 milyar, namun masih berada di atas realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 24.070,4 milyar, Provinsi Banten sebesar Rp. 12.426,3 milyar serta Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 12.216,9 milyar. Realisasi investasi PMA Tahun 2016 berdasarkan lokasi di Indonesia dapat dilihat pada diagram di bawah ini :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
48
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Gambar 3.4 Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016 berdasarkan Lokasi
Sumber : BKPM RI Tahun 2016
(6) Nilai Investasi/PMTB (ADHB) Perkembangan investasi swasta di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu indikasi pertumbuhan dunia usaha, sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Pertumbuhan investasi swasta di daerah dapat dilihat dari
nilai
pembentukan modal tetap
domestik
bruto
(PMTB)
maupun
realisasi investasi
penanaman di
daerah.
Berdasarkan BPS
modal
bulan
data tahun
2016 nilai nominal PMTB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 412,30 triliun dari target sebesar Rp.226,40 trilyun. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 182,11% (kategori Sangat Baik). Dibandingkan dengan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
49
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 199,58%, terdapat perlambatan sebesar 27,27%. Dalam konstelasi nasional, nilai Investasi di Jawa Barat cukup dengan posisi di bawah nasional (4040,5), DKI Jakarta (854,18), Jawa Timur dan (518,53) dan lebih tinggi bila dibandingkann dengan Jawa Tengah (333,51), D.I.Yogyakarta (33,43) dan Banten (29,45).
(7) Inflasi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, inflasi dari Januari hingga Desember 2016 sebesar 2,75% dari target 4,5%. Dengan realisasi tersebut, capaian kinerja adalah sebesar 163,64% (kategori Sangat Baik). Capaian kinerja tersebut mengalami pelambatan sebesar 103,76% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 267,40%. Sedangkan capaian tahun 2016 terhadap target RPJMD Tahun 2018 adalah 146,45%. Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat telah dapat menjaga nilai inflasi dengan sangat baik dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2016 dimana nilai inflasi dibawah 3%. Terkendalinya inflasi pada level tersebut tidak lepas dari peran kelompok administered price dan terjaganya core inflation di tengah peningkatan tekanan inflasi volatile food. Hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam tatanan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi dapat menahan laju harga. Hal itu dapat dilakukan melalui beberapa program dalam upaya meningkatkan produksi komoditas pangan strategis dan menjaga ekspektasi masyarakat melalui kegiatan operasi pasar murah. Komponen inti inflasi di Jawa Barat cenderung menetap atau di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu: 1. Interaksi permintaan-penawaran 2. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
50
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
inflasi mitra dagang 3. Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen
Inflasi Jawa Barat lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Banten (2,94%) dan rata-rata Nasional (3,02), namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Jawa Timur (2,74), DKI (2,37%), Jawa Tengah (2,36) dan DI.Yogyakarta (2,29%).
4) Sasaran 4 : Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 106,12% yang didapatkan dari pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Daya Beli. Indeks Daya Beli Daya beli
masyarakat merupakan
hal
yang krusial
dalam proses
pembangunan ekonomi, karena menyangkut kemampuan masyarakat secara
keseluruhan
untuk
mendapatkan
barang
dan
jasa
yang
dibutuhkannya. Gambaran daya beli masyarakat merupakan indikasi pembangunan ekonomi. Faktor penentu daya beli adalah pendapatan dan inflasi. Faktor pertama terkait dengan kemampuan mendapatkan sejumlah uang, sedangkan faktor kedua menyangkut kinerja makro ekonomi aspek
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
51
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
stabilitas harga. Ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan atau terjadi inflasi, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan menurun jika besarnya pendapatan tetap. Agar daya beli tetap maka harus terjadi kenaikan pendapatan yang melebihi besarnya tingkat inflasi. Kondisi yang lebih baik adalah pendapatan terus meningkat, dan disisi lain terdapat stabilitas harga. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat Indeks Daya Beli (IDB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 69,51 poin dari target 65,5 poin. Dengan hasil tersebut, capaian kinerja adalah sebesar 106,12% (kategori Sangat Baik). Capaian IDB tersebut mengalami percepatan
sebesar 3,47% dari capaian tahun 2015, yang sebesar 102,65%. Namun dengan hasil tersebut, IDB Jabar paling rendah diantara provinsi di pulau Jawa dan rata-rata nasional;
DKI (86,49 poin), D.I Yogyakarta
(77,4), Banten (73,77), Jatim (67,92), dan rata-rata Nasional (70,59). 5) Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 86,37%. Hasil ini diperoleh dari pengukuran kinerja melalui 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Gini.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
52
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(1)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, LPE Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebesar 5,67% pertahun dari target 6,3% pertahun, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 90% (kategori Tinggi). Kinerja LPE mengalami percepatan sebesar 8,87% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 81,13%. Angka LPE Jawa Barat hampir sebanding dengan provinsi lain dan tumbuh diatas LPE Nasional yang hanya 5,02%. Sementara itu, dari sisi
produksi, pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh lapangan
usaha
informasi
dan
komunikasi, sebesar 13,66%, sedangkan dari sisi pengeluaran dicapai
oleh
komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 13,08%. Sumber laju pertumbuhan, atau Source of growth (SOG) secara year-on-year (yoy) dari sisi lapangan usaha, yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan, yaitu sebesar 1,96%, sedangkan dari sisi pengeluaran, andil positif terhadap pertumbuhan adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar 4,65%. (2)
Indeks Gini Salah satu indikator yang menjadi indikasi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini (Gini-Ratio). Besaran Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai indeks mendekati 1 artinya distribusi pendapatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
53
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
semakin tidak merata. Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah sebesar 0,41 poin dibawah target yang sebesar 0,35 poin. Dengan nilai tersebut, capaian kinerja adalah sebesar 89,37% (kategori Sangat Baik).
Dalam konstelasi nasional, posisi Jawa Barat sama dengan rata-rata nasional, tetapi lebih baik dari DKI (0,43 poin), D.I Yogyakarta (0,43) dan Jatim (0,42), namun masih dibawah Jateng (0,38) dan Banten (0,40).
MISI III: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
Profesionalisme
Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 81,15%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran
1:
Meningkatnya
Kualitas
dan
Akuntabilitas
Layanan Pemerintahan serta Mewujudkan Perluan Partisipasi Publik, mendapat kategori Sangat Baik dengan skor capaian sebesar 108,4%, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada 2 (dua) indikator, yaitu: Indikator Daya Saing Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
54
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(1)
Indikator Daya Saing Provinsi Daya saing telah digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu entitas tertentu termasuk negara, terutama untuk mengukur tingkat kesiapan inovasi, terlebih setelah komunitas bangsabangsa semakin terbuka dalam persaingan global yang ketat dan tajam. Demikian pula, Globalisasi telah menjadi keniscayaan bagi suatu negara karena batas-batas bangsa semakin terbuka, akan menggilas negara yang tidak siap menghadapi fenomena ini.
Indikator Daya Saing menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah guna mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam mengukur daya saing regional Indonesia, ACI menggunakan 4 variable penting, 12 sub variable dan 103 indikator. Keempat variable itu adalah: (1) Kestabilan Makroekonomi (Macroeconomy Stability), (2) Pemerintah dan pengaturan Kelembagaan (Government and Institutional
Setting), (3) Kondisi Tenaga Kerja, Keuangan dan Usaha (Financial, Business and Manpower Conditions), dan (4) Pengembangan Infrastruktur dan Kualitas Hidup (Quality of Life and Infrastructure Development). Laporan peringkat daya saing regional Indonesia yang dipublikasikan
Asean Competitiveness Institute (ACI) tahun 2016 menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil survey ACI pada tahun 2016, Daya Saing Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berada pada posisi ke-3 (tiga) dari target ranking ke-2, sehingga capaian kinerja adalah 67%. (2)
Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan data BPKAD Provinsi Jawa Barat, Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 mencapai Rp. 17,04 trilyun lebih. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 15 trilyun. Dengan realisasi tersebut maka capaian kinerja mencapai 113,6%,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
55
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
atau kategori Sangat Baik. Dibandingkan tahun lalu, capaian kinerja tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 8,68%. Sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD, nilai realisasi tersebut sudah mencapai 96,27%. 2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 93,70%. Capaiannya ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian 2 (dua) indikator hampir mencapai target dan 1 (satu) indikator tidak dapat diukur (data n/a). (1)
Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Komunikasi organisasi di pemerintahan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan yang meliputi iklim komunikasi organisasi, aliran informasi organisasi dan teknologi informasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh terhadap komunikasi. Sedangkan aliran komunikasi yang lancar jelas dan sampai sesuai dengan kebutuhan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Kelancaran aliran informasi organisasi menyebabkan karyawan bisa dengan mudah memahami perintah dan tanggung jawab kerja, tanpa
harus
bersusah-susah
menemui
untuk
sekedar
minta
penjelasan mengenai perintah yang diberikan. Selanjutnya Teknologi Informasi Organisasi seperti komunikasi computer, surat elektronik
(e-mail), video conferencing, voice massaging, faksimil, dan papan buletin komputer (computer bulletin board) mengubah cara kita bekerja. Komunikasi bermedia komputer memegang peranan sentral dalam transformasi organisasi. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 tercapai 2,74 point (dengan skala 1-4) dari target 2,85 (skala 1-4) dengan capaian kinerja sebesar 96,14%, atau kategori Sangat Baik. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
56
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(1)
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, berdasarkan data dari KPID Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 76,5 poin. Nilai ini telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,5 poin, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 102%, atau kategori Sangat Baik. Terdapat perlambatan kinerja, yaitu sebesar 2,29% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 104,29%.
(2)
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IPK adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi yang bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan arah dalam menyusun skala prioritas pencegahan maupun penindakan korupsi. Korupsi ternyata masih menjadi masalah paling utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di Indonesia. Hal ini terlihat paling utama dalam menjalankan usaha, mengalahkan infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang tidak efisien, dan ketidakstabilan politik. Survei IPK Indonesia menunjukkan bahwa bagi kalangan usaha, lembaga kepolisian, pajak, dan Pengadilan serta Kejaksanaan merupakan lembaga-lembaga publik yang menjadai prioritas dalam pemberantasan korupsi. IPK Provinsi Jawa Barat tahun 2016 tidak tersedia datanya, dengan target 8 poin. Dengan demikian capaian kinerja IPK tahun 2016 tidak dapat dihitung.
2) Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum, mendapat kategori Sedang dengan rata-rata capaian sebesar 54,1%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 1 (satu) indikator di atas target dan 1 (satu) indikator di jauh dibawah target yang masingmasing indikator, yaitu:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
57
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1)
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Berdasarkan data KPU Jawa Barat tahun 2016 Tingkat partisipasi pemilihan umum di Jawa Barat sebesar 0% dari target 68% dengan capaian kinerja 0% mengalami keterlambatan 99,33% dari capaian kinerja tahun 2015 sebesar 99,33%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan kepala daerah akan mulai dilaksanakan lagi pada tahun selanjutnya.
2)
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat atau biasa disebut dengan IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi indonesia. IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi dan dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di Jawa Barat. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah saja namun juga melihat perkembangan demokrasi peranan masyarakat, lembaga legislatif, Partai Politik, Lembaga
Peradilan dan Penegak Hukum. Indek
demokrasi di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 73,04 poin dari target 67,5 poin, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 108,20% (kategori Sangat Baik). Dibandingkan tahun lalu terdapat pelambatan capaian kinerja sebesar 0,8% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 109,01%. Indeks ini diukur dari komponen kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokratis.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
58
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Dari diagram batang diatas dapat terlihat nilai IDI Jawa Barat masih di bawah DKI (84,7), D.I Yogyakarta (82,71), Jateng (77,44), dan Banten (75,5), tetapi lebih baik dari rata-rata nasional (71,52).
MISI IV : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 163,48%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana, mendapat kategori Sedang dengan capaian sebesar 90,73%. Angka ini diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya dibawah target, yaitu : Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah di Jawa Barat Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jawa Barat luas kawasan lindung Tahun 2015 adalah sebesar 37,20%, dengan target 41% dari luas wilayah, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 90,73% (kategori Sangat Baik).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
59
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016, luas kawasan lindung pada posisi yang sama yaitu 37,20%. Dibandingkan tahun lalu, terjadi perlambatan kinerja sebesar 7,16% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 97,89%. Hal ini disebabkan : a)
Terdapat lahan kritis di kawasan lindung yang meliputi kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan;
b)
Penanganan lahan kritis di kawasan hutan merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat (Perhutani dan BKSDA), sehingga tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi;
c)
Budidaya
pertanian
memperhatikan
di
kaidah
luar
kawasan
konservasi
hutan,
sehingga
masih
kurang
mengurangi
fungsi
kawasan lindung di area kawasan tersebut. 3) Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat, mendapat kategori Sangat Baikn dengan rata-rata capaian hampir mendekati 100% yaitu sebesar 99,4%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator, dengan 1 (satu) indikator capaiannya diatas target dan 3 (tiga) indikator dibawah target, yaitu: (1)
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Pembangunan prasarana keselamatan jalan dari
pembangunan
Infrastruktur
merupakan sebagian
tranportasi
dengan,
tingkat
kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas keselamatan jalan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi pada tahun 2016 adalah sebesar 20,03% dari target 21%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 95,38% (kategori Sangat Baik). Terjadi percepatan sebesar 19,41% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 75,97%. (2)
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi yang menjadi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
60
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 72,06% dari target sebesar 81%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 88,96% (kategori Sangat Baik). Dibandingkan tahun lalu, terdapat pelambatan kinerja sebesar 15% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 103,96%. Pemerintah provinsi mengelola sebanyak 103 daerah irigasi dengan total panjang saluran primer/induk 518,95 km dan sekunder 1.025,16 km.
(3)
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Rasio Elektrifikasi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013-2016 menunjukkan peningkatan
yang sangat signifikan. Tahun 2013,
rasio elektrifikasi Jawa Barat 80,05%, sedangkan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 97,87% dari target sebesar 84%, atau capaian kinerja sebesar 115% (predikat Sangat Baik). Terdapat percepatan kinerja sebesar 0,07% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 114,28%. Peningkatan rasio elektrifikasi Jawa Barat tersebut adalah hasil dari kinerja
program
listrik
perdesaan
yang
dilaksanakan
selama
bertahun-tahun sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan sarana listrik sampai ke rumha-rumah. Program listrik perdesaan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditujukan untuk meningkatkan akses listrik LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
61
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
masyarakat di perdesaan, khususnya masyarakat tidak mampu, melalui perluasan jaringan PLN.
Dari 27 (dua puluh tujuh) kabupatem/kota di Provinsi Jawa Barat, sembilan daerah yang sudah mencatatkan rasio hingga 100 persen yaitu Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, serta Kota Banjar. (4)
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Berdasarkan data Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan adalah sebesar 66,26% dari target 67%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 98,89% (kategori Sangat Baik). Dibandingkan tahun lalu terdapat sedikit perlambatan kinerja sebesar 2,11% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 101%. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan
persampahan.
Infrastruktur
dimaksud
meliputi
infrastruktur yang pengumpulan dan pengangkutan sampah harus senantiasa
dilakukan
oleh
masing-masing
lembaga
pengelola
persampahan di Kabupaten/ Kota. Terkait dengan infrastruktur LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
62
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pembuangan akhir sampah, Kota Bandung yang memiliki persoalan keterbatasan lahan untuk TPA bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dalam hal pengadaan TPA. Demikian pula halnya dengan Kota Cimahi
dan
Kabupaten
Bandung
Barat.
Ketiga
Pemerintah
Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola sampah melalui TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung. TPA Sarimukti dikelola oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) - Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. 4) Sasaran 3
: Meningkatnya
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur,
mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 300,32%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator jauh lebih tinggi diatas target dan 1 (satu) indikator hampir mencapai target, yaitu: (1)
Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang Berdasarkan data BPLHD Provinsi Jawa Barat, nilai Capaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat Cemar Sedang pada tahun 2016 adalah sebesar 56,12% dari target sebesar 11,2%. Dengan hasil tersebut, capaian kinerja adalah sebesar 501% (kategori Sangat Baik). Dibandingkan tahun lalu, Status Mutu Sungai mengalami percepatan kinerja sebesar 283,87% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 217,13%. Data status mutu didapatkan dari hasil pemantauan 2016 yang dilakukan terhadap 11 DAS yaitu Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cibuni, Cipunagara, Cilaki, Ciwaringin, Cileungsi, Cilamaya dan Cimanuk. Analisis kualitas air sungai yaitu capaian status mutu sungai utama dan waduk besar, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kelas II. Air kelas II adalah air yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
63
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Peraturan tersebut ditindaklanjuti
dengan
Peraturan Gubernur Nomor 69
tahun
2005
tentang
Pedoman Penentuan Status Mutu air, dimana status mutu
air
dikelompokkan
menjadi 4 (empat) yaitu memenuhi
baku
mutu,
cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat. Perhitungan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP), dengan klasifikasi sebagai berikut: a) Memenuhi baku mutu adalah status mutu air: Skor 0 ≤ IP ≤ 1.0, b) Cemar ringan adalah status mutu air: Skor 1.0 < IP ≤ 5.0, c) Cemar sedang adalah status mutu air: 5.0 <
IP ≤ 10,
d) Cemar berat adalah status mutu air: skor IP > 10.
(5)
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) Berdasarkan data Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) tahun 2016 mencapai 97,8% dari target 98,15%. Dibandingkan dengan kinerja tahun 2015 mengalami pelambatan sebesar 0,98% dengan capaian kinerja di tahun 2015 sebesar 100,62. Angka kemantapan jalan provinsi pada 2015 lalu sudah menyentuh 98%. Namun, tahun ini pemerintah pusat mengambil alih ruas provinsi sepanjang 200 kilometer beralih status menjadi jalan nasional. Bila dibandingkan dengan target RPJMD 2013-2018 yang sebesar 97,5, tingkat kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat telah melebihi target yaitu
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
64
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mencapai 100,31%. Jalan yang dikategorikan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan jalan dengan kondisi tidak mantap adalah ruas jalan yang masih berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. MISI V :Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni Dan Budaya, Peran Pemuda Dan Olah Raga Serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi ini adalah 121,43% dengan rincian capaian; 1 (satu) indikator mencapai kinerja dengan kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator berkategori baik, 1 (satu) indikator berkategori sedang dan 1 (satu) indikator lagi berkategori kurang. 1. Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mendapat kategori Sedang dengan rata-rata capaian sebesar 64,88%. Penilaian ini didapatkan dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator, yaitu: (1)
Angka Kemiskinan Berdasarkan data BPS tahun 2016, angka kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebesar 8,77% dari target 5%. Dengan angka tersebut,
maka
capaian
kinerja
adalah
sebesar
67,87%
(kategori
Baik). Dibandingkan tahun
lalu
mengalami perlambatan kinerja
Angka Kemiskinan di Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional Tahun 2016 14 12 10 8 6 4 2 0
sebesar 14,05% dari capaian
kinerja
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
65
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2015, yang sebesar 57,01%. Meskipun melambat, dalam konstelasi regional kinerja pengentasan kemiskinan di Jawa Barat masih lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional (10,7%), Jateng (13,19%), D.I Yogyakarta (13,1%), Jatim (121,85%), tetapi masih dibawah DKI (3,75%) dan Banten (5,36%).
(2)
Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat pada Agustus 2016 diperkirakan sebanyak 34,75 juta orang, bertambah 630 ribu orang dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Dari Jumlah tersebut, 21,08 juta diantaranya termasuk angkatan kerja, mengakibatkan Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja pada tahun 2016 menjadi 60,65, meningkat dari periode tahun sebelumnya yang sebesar 60,34 persen. Penduduk yang bekerja diperkirakan mencapai 19,20 juta orang, meningkat 410 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini mencerminkan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang tercipta sebagai akibat dari ekspansi perekonomian selama kurun waktu Agustus 2015 ke Agustus 2016. Walaupun terjadi peningkatan penduduk yang bekerja pada Agustus 2016, perekonomian Jawa Barat masih menyisakan penduduk tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 1,87 juta orang, meningkat 78,99 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sebesar 8,89% dari target 7,00%. Dengan angka tersebut, capaian kinerja adalah 78,74% atau kategori Baik. Dibandingkan tahun lalu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami perlambatan kinerja sebesar 13,00% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 91,74%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
66
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional Tahun 2016 Banten Jawa Timur DI Yogyakarta Jawa tengah DKI Jakarta Indonesia Jawa Barat
0
2
4
6
8
10
Dalam konstelasi regional, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat lebih rendah sedikit dibandingkan Banten (8,92%), tetapi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (5,61%) maupun provinsi lainnya di Pulau Jawa.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olahraga serta Penanganan Komunitas Tertentu, pada tahun 2016 capaian kinerja indikator ini 175% dengan kategori Sangat Baik. Capaian kinerja sasaran ini merupakan hasil pengukuran 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan target sebanyak 4 orang. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang tidak ada realisasi, capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 mengalami percepatan 175% dan bila dibandingkan dengan target RPJMD telah mencapai 140%. Rincian pemuda berprestasi skala internasional tahun 2016 sebagai berikut: 1. 6 pemuda lolos seleksi untuk mengikuti pertukaran pemuda ke luar negeri. 2. 1 orang pemudi meraih medali di Olimpiade Rio de Jenairo Brazil sebagai atlet angkat berat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
67
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata, memperoleh capaian sebesar 88,89% atau kategori Sangat Baik. Hasil ini berdasarkan pengukuran terhadap 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional. Dari target sebanyak 9 (lima) buah karya pada tahun 2016, berhasil terealisasi sebanyak 8 (delapan) buah Dibandingkan tahun lalu, terdapat pelambatan kinerja sebesar 71,11% dari capaian kinerja tahun 2015, yang sebesar 160%.
3.4.
Keberhasilan/Percepatan
dan
Permasalahan/Perlambatan
Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan A. KEBERHASILAN/PERCEPATAN Faktor penyebab keberhasilan/percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sasaran Misi sebagai berikut : Misi Pertama: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata, penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi diarahkan pada menurunnya angka putus sekolah jenjang dasar. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
68
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program: 1. Wajib
Belajar
Pendidian
Dasar; 2. Pendidikan
Menengah
dan
Tinggi; 3. Pendidikan
dan
Tenaga
Kependidikan; 4. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; 5. Manajemen
Pelayanan
Pendidikan; 6. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Kemudian untuk meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata, diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program: 1.
Pelayanan Kesehatan;
2.
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3.
Sumber Daya Kesehatan;
4.
Manajemen Kesehatan.
Selanjutnya dalam upaya meningkatnya kualitas ketahanan keluarga, diarahkan
melalui
keterampilan
dan
upaya
peningkatan
kemandirian
perempuan
pemberdayaan, dalam
pengetahuan,
rangka
mewujudkan
peningkatan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Didukung oleh program: 1.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Peningkatan
peran
serta
dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
69
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Misi Kedua: Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur, diarahkan untuk
mencetak
lahan
sawah
baru
guna
mencapai
lahan
pertanian
berkelanjutan. Dilaksanakan melalui Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian. Selanjutnya dalam rangka Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, diarahkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif; meningkatkan peran, dan daya saing BUMD dalam pengelolaan ekonomi Jawa Barat. Didukung oleh program: 1.
Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan. Capaian
keberhasilan
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Barat
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditunjukkan dengan capaian realisasi investasi di Jawa Barat pada Tahun 2016 dengan nilai Penanaman Modal Asing dan nilai Penanaman Modal Dalam
Negeri
(PMA-PMDN)
sebesar
Rp.
143,04
triliun
berdasarkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Nilai Investasi (PMTB) atas
dasar
harga berlaku sebesar Rp. 412,30 triliun. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk, pembiayaan bagi koperasi dan UMKM; meningkatkan unit usaha industri kecil dan menengah serta industri; produksi
kemitraan
antar
meningkatkan dan
kualitas
industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil, industri komponen otomotif
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
70
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
serta industri alas kaki. Didukung oleh program: 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Kopersi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Penataan Struktur dan Peningkatan teknologi Industri Kemudian guna meningkatkan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur, dukungan sarana irigasi di sentra lahan sawah, meningkatkan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri, peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien, penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional, pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi Jawa-Bali; pengembangan metropolitan BODEBEKKARPUR, Metropolitan Bandung Raya dan
Metropolitan
Cirebon
Raya;
pengembangan
pusat
pertumbuhan
Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Rancabuaya. Didukung oleh program: 1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 5. Peningkatan dan Pengembangan Ekpor; 6. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; 7. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 8. Pengembangan Destinasi Wisata; Penataan Ruang; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
71
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Misi Ketiga: Meningkatkan Profesionalisme Publik
Kinerja Aparatur
Pemerintahan Melalui dan Perluasan Partisipasi
Keberhasilan dalam mewujudkan Misi dicapai melalui sasaran: 1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan
perluasan
partisipasi publik, diarahkan dalam
rangka
penataan
organisasi yang profesional; penuntasan kejelasan batas administrasi percepatan
daerah, penanganan
pelayanan
kepada
masyarakat. Didukung oleh program:
Pemantapan
Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK, diarahkan untuk pengembangan teknologi
informasi
dalam
manajemen
pemerintahan;
peningkatan
penggunaan teknologi informasi, komunikasi pelayanan publik menuju
cyber province. Didukung oleh program: Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi; 3) Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum, diarahkan untuk menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan;
peningkatan
penyelarasan
PERDA,
peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya; peningkatan pemanfaatan masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM;
penigkatan
pembinaan
TIBUMTRANMAS,
satuan
perlindungan
masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya; meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik; peningkatan peran serta masyarakat dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
72
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pembangunan politik; peningkatan peran serta masyarakat dalam PEMILLU; peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara PEMDA dan DPRD. Didukung oleh program: 1.
Penataan Peraturan Perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM;
2.
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
3.
Pendidikan Politik Masyarakat;
4.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Misi Keempat: Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman Pembangunan Infrastruktur Strategis Berkelanjutan
dengan Yang
Keberhasilan dalam mewujudkan Misi dicapai melalui sasaran: 1) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana, diarahkan untuk meningkatkan kinerja penataan ruang; peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah, serta penerapan teknologi bersih untuk industri; peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan; peningkatan upaya
rehabilitasi
hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; peningatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut; peningkatan pengembangan energi baru dan terbarukan; peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; peningkatan upaya pengembangan
sumberdaya mineral, geologi, dan air tanah.
Didukung oleh program: (1) Penataan Ruang; (2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (3) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; (4) Pengelolaan Kawasan Lindung; (5) Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (6) Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
73
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Energi; (7) Pengembangan Panas Bumi dan Migas; (8) Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Geologi dan Air Tanah; 2) Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis, diarahkan untuk pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jembatan
untuk
menunjang
aktivitas
jaringan
perekonomian
jalan dan masyarakat;
pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; peningkatan akses
masyarakat
minum
regional;
terhadap
air
peningkatan
pengolahan sampah skala regional; pengembangan sistem transportasi udara;
pengembangan
sistem
transportasi laut, sungai, danau, dan serta
angkutan
perairan
pengembangan
lainnya; sistem
transportasi darat dan perkerataapian serta sistem transportasi masal. Didukung oleh program: (1) Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan; (4) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (5) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Misi Kelima: Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal Keberhasilan dalam mewujudkan Misi dicapai melalui sasaran: 1) Pencegahan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
74
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(PMKS), diarahkan untuk meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para perintis kemerdekaan RI; pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahtaraan sosial; penanggulangan bencana. Didukung oleh program: (1) Pelayanan
dan
rehabilitasi
Sosial; (2) Pemberdayaan Sosial; (3) Perlindungan Sosial; (4) Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; (5) Pendayagunaan
dan
Pemberdayaan PSKS; (6) Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat. 2) Meningkatnya peran pemuda, organisasi olah
raga
kemasyarakatan dan
prestasi
serta penanganan komunitas tertentu, diarahkan pada
pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di Kota/Kabupaten; peningkatan pembinaan olahraga; peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Didukung oleh program: Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga dan Peningkatan Pembinaan Peran Serta Pemuda; 3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata, diarahkan untuk peningkatan pelestarian budaya lokal; terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya; peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya; peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat; peningkatan penghargaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata. Didukung oleh program: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
75
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(1) Peningkatan dan Pembinaan peran serta Pemuda; (2) Pengembangan Nilai Budaya; (3) Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
3.6.
PERMASALAHAN/PERLAMBATAN DAN SOLUSI Dari 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja yang diukur, terdapat 3 (tiga)
indikator yang capaiannya paling rendah. Ketiga indikator tersebut adalah: a) Tingkat partisipasi pemilihan umum memiliki capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Penentuan target tahun 2016 kurang memperhitungkan pelaksanaan pemilihan umum di daerah Provinsi Jawa Barat. b) Laju pertumbuhan ekspor di Provinsi Jawa Barat memiliki capaian kinerja hanya 47,71%, jauh dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 231,54%. Penurunan pertumbuhan ekspor di Provinsi Jawa Barat dialami juga oleh provinsi lainnya di jawa. Walaupun laju pertumbuhan ekspor di Provinsi Jawa Barat menurun namun secara kumulatif nilai ekspor Jawa Barat periode Januari-Desember tahun 2016 tercatat sebesar USD 25,73 milyar, naik tipis sebesar 0,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 yang mencapai USD 25,69 milyar. Peranan ekspor non migas tetap dominan dengan kontribusi sebesar 98,26 persen terhadap total nilai ekspor dan ekspor migas hanya berperan sebesar 1,74 persen. c) Angka Kemiskinan (capaian 51,01%). Penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat rencananya dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan. Anggaran yang dialokasikan dengan sumber dana dari APBD dan Pusat (APBN) seperti halnya di salah satu dinas yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan kemiskinan melalui penanganan Fakir Miskin adalah sebesar 12,53 milyar. Program dan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
tersebut
tidak
seluruhnya
dapat
direalisasikan
karena
perubahan regulasi dari pemerintah pusat, Belanja Tidak Langsung dari
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
76
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pusat tahun 2015-2015 tidak dapat diturunkan sehingga program dan anggaran yang telah disusun pemerintah provinsi untuk melaksanakan terobosan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota tidak seluruhnya dapat diimplementasikan. Demikian juga untuk dinas-dinas lainnya di Provinsi Jawa Barat melalui berbagai
kegiatan
untuk
penanggulangan
kemiskinan
tidak
dapat
diimplementasikan karena pusat menarik alokasi anggarannya untuk tahun 2016. Sebagai solusi untuk hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan
koordinasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota
untuk
mensinergikan program/kegiatan di kabupaten/kota yang dapat didukung oleh program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di OPD provinsi. Sementara faktor penyebab permasalahan/perlambatan serta solusi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan sasaran strategis lainnya adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
77
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tabel. 3.5. SOLUSI PERMASALAHAN/PERLAMBATAN Misi 1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan
Solusi Yang Telah Dilakukan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau Dan Merata
Masih tingginya angka rawan drop out (DO) siswa SD, SMP dan SMA
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Jawa Barat melalui pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan sebesar 20% dari total APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang digunakan berbagai peruntukan penting dan mendasar, yaitu : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi sekolah negeri maupun swasta. (2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK negeri maupun swasta. (3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri maupun swasta.
Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua Serta Perluasan Akses Pelayanan Yang Terjangkau Dan Merata
(1) Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Jawa Barat melalui
masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (2) Kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Jawa Barat yang penempatannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan,
(3) Belum maksimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (4) Terbatasnya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kesehatan, menyebabkan analisis masalah kesehatan maupun
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
(1) Pembangunan sarana di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, mencakup pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran; Gedung Radio terapi; serta alat-alat kesehatan yang menunjuang pelayanan kesehatan, baik di Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, ICCU, ICU, HCU, Stoke Unit, Bedah Central, Kebidanan dan Perinatologi, dan penunjang medis, serta pengadaan obat, bahan penunjang medis. RSUD Al Ihsan menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang tidak dijamin oleh
78
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan analisis potensi sumberdaya dan perencanaan pembangunan kesehatan kurang optimal.
Solusi Yang Telah Dilakukan program BPJS.
(2) Penempatan 1.004 tenaga kesehatan PTT Provinsi yang terdiri dari 98 orang dokter umum/dokter gigi, 756 orang bidan, 6 orang dokter spesialis, dan 144 orang tenaga kesehatan lainnya
(1) Menarik modal luar negeri, swasta dan modal publik, melalui komunikasi dengan investor dan lembaga keuangan, (2) Mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja dengan program penyediaan 2.000.000 lapangan kerja,
2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan
Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi
(1) Belum efisien dan efektifnya birokrasi, (2) Belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan (3) Masih rendahnya infrastruktur pendukung.
(4) Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN ditandai dengan munculnya aspirasi buruh dengan menggelar aksi/demo buruh, (5) Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur jawa barat,
(6) Infrastruktur dasar yang belum memadai berdasarkan survey word economi forum (WEF) 2011 - 2012 salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia adalah infrastruktur darat (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan energi untuk
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
79
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan
Solusi Yang Telah Dilakukan
mengatasi hal tersebut perlunya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar tersebut
Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Wirausahawan
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, Dan
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi
(1) Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, (2) Perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal (1) Kinerja, budaya dan system kepegawaian yang belum mampu mendorong profesionalisme dan kompetensi aparatur, (2) Belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi; dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
(1) Meningkatkan jumlah wirausahaan baru, (2) pemberian program pelatihan kerja, (3) perluasan kesempatan kerja melalui program padat kerja.
(1) Untuk perizinan (IPP) LPPL dan radio komunitas KPID Jawa Barat berupaya terus mendorong dan memberikan bantuan pelayanan dalam proses penyelesaian perizinan penyiaran dan terus mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian
80
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi Perluasan Partisipasi Publik
Sasaran Strategis Publik
Faktor Permasalahan/Perlambatan (3) Sistem dan prosedur kerja belum efisien, efektif dan berperilaku hemat
Solusi Yang Telah Dilakukan Kominfo.
(2) Peningkatan pengawasan isi siaran oleh KPID Jawa Barat terutama terhadap media televisi, dengan lebih melibatkan masyarakat dan seluruh stake holder yang ada di Jawa Barat.
(3) Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pembinaan SDM Penyiaran Daerah agar setiap SDM penyiaran baik TV dan radio memahami dengan baik Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
(4) Melakukan reformasi perijinan dengan menerapkan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek
(1) Kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum terakomodasikan dengan baik dalam perencanaan pembangunan;
(2) Kapasitas perencanaan belum memadai di semua
perijinan online dan melakukan upaya pencegahan korupsi berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menghubungkan perijinan dengan pajak. (1) menarik aktivitas inovasi dan ilmu pengetahuan melalui pendirian Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEk serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi
tingkatan;
(3) Rendahnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman Dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan
Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kualitas Penanganan Bencana
(1) Tingginya alih fungsi lahan produktif. Capaian
(1) Menetapkan luas lahan kritis melalui Keputusan
kawasan lindung sampai dengan akhir Tahun 2013 belum mencapai 45%, seperti yang ditargetkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. (2) Implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat belum optimal terutama yang terkait dengan skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya.
Gubernur Jawa Barat Nomor 591.5/Kep.002yansos/2014 sebagai upaya memfokuskan lokasi penanganan lahan kritis, (2) melakukan gerakan rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan oleh dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, (3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi, terutama pada lahan kritis di luar kawasan hutan,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
81
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan (3) Secara umum sistem kota hampir seluruhya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana dan prasarana. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
Solusi Yang Telah Dilakukan (4) Melaksanakan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota semua stakeholder dalam melaksanakan Pilar Kedua : Jalan Yang Berkeselamatan adalah dengan program Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan dan Panerangan Jalan Umum (PJU) serta mendorong Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk memenuhi Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jalan Lokal, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berupa pemenuhan fasilitas lalu lintas jalan
(1) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 38,28%. (4) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas, demikian pula pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan (5) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (6) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
82
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan
Solusi Yang Telah Dilakukan
infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (7) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 38,28%. (8) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas, demikian pula pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan (9) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, (10) Masih rendahnya komitmen kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, (11) Masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola sistem penyediaan air minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. (12) Masih kurangnya kinerja pengelolaan air limbah domestik karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik (13) Anggaran untuk operasional dan maintenance pengelolaan air limbah di masing-masing kabupaten/kota sangat kurang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
83
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Misi 5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni Dan Budaya, Peran Pemuda Dan Olah Raga Serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal
Sasaran Strategis
Faktor Permasalahan/Perlambatan
Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Dan Prestasi Olahraga Serta Penanganan Komunitas Tertentu Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya Dan Pariwisata
Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda serta peningkatan prestasi olah raga
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
Solusi Yang Telah Dilakukan Koordinasi dengan Kemenpora RI untuk program prioritas tingkat internasional yang dapat diikuti oleh pemuda Jawa Barat ke depan
84
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3.7. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 101,08% dari rencana pendapatan yang telah ditetapkan dengan rincian capaian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan: 1. PAD dapat direalisasikan sebesar 103,33% dari rencana yang ditetapkan dengan rincian penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar 104,76%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 97,63%, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 95,45% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 81,67%. 2. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 22,38% dari rencana yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 102,54%, Dana Alokasi Umum sebesar 86,15% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,6%. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 19.596% dari rencana yang ditetapkan dengan rincian: penerimaan hibah dapat direalisasikan sebesar 63,79%, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 112.056%. Tabel 3.6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 URAIAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
PENDAPATAN DAERAH
26.394.362.654.565
PENDAPATAN ASLI DAERAH
16.266.920.586.570
Pajak Daerah
15.013.481.105.821
24.686.453.924.99 2 16.808.438.648.31 4 15.727.483.589.79 1
1. PKB
5.928.266.000.000
6.185.202.921.550
104,33
2. BBNKB
4.606.799.000.000
4.984.049.418.600
108,19
3. PBBKB
2.203.754.854.637
2.185.561.758.512
99,17
56.182.000.000
64.842.726.501
115,42
2.218.479.251.184
2.307.826.764.628
104,03
Retribusi Daerah
69.914.437.950
68.259.002.096
97,63
1. Retribusi Jasa Umum
38.900.415.800
30.295.369.662
77,88
2. Retribusi Jasa Usaha
23.849.022.150
24.481.231.954
102,65
7.165.000.000
13.482.400.480
188,17
4. Pajak Air 5. Pajak Rokok
3. Retribusi Perizinan Tertentu
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
93,53 103,33 104,76
85
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan Milik Swasta
334.653.250.208
319.441.297.341
95,45
333.994.093.208
319.441.297.341
95,64
659.157.000
0
0,00
848.871.792.591
693.254.759.086
81,67
3.062.160.000
201.063.490.770
6.566,07
25.049.000.000
6.951.574.080
27,75
345.000.000.000
39.824.935.438
11,54
0
32.210.000
0
78.763.804
185.993.144.000
190.953.138.350
7. Pendapatan dari Pengembalian
0
3.955.653.420
8. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
0
416.834.000
19.688.864.031
19.327.638.781
98,17 82,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 2. Jasa Giro 3. Pendapatan Bunga 4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 5. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6. Pendapatan Denda Pajak
9. Pendapatan dari Sewa 10. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
102,67
270.078.624.560
222.957.743.008
11. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
0
90.931.084
12. Pendapatan Penerimaan Lain-lain
0
7.601.846.351
10.098.773.548.995
2.260.092.029.478
22,38
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.298.893.493.219
1.331.883.225.924
102,54
1. Bagi Hasil Pajak
1.021.332.492.788
1.123.879.133.620
110,04
277.561.000.431
208.004.092.304
74,94
Dana Alokasi Umum
1.021.250.365.776
879.901.849.554
86,16
Dana Alokasi Umum
1.021.250.365.776
879.901.849.554
86,16
Dana Alokasi Khusus
7.778.629.690.000
48.306.954.000
0,62
Dana Alokasi Khusus
7.778.629.690.000
48.306.954.000
0,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
28.668.519.000
5.617.923.247.200
19.596,14
Pendapatan Hibah
23.668.519.000
15.099.807.200
63,80
3.677.719.000
8.436.207.200
229,39
19.990.800.000
6.663.600.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5.000.000.000
5.602.823.440.000
33,33 112.056,4 7
Dana Penyesuaian
5.000.000.000
5.602.823.440.000
112056,47
DANA PERIMBANGAN
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (sebelum Audit BPK RI) (*)
Catatan: Capaian yang tercantum dalam Tabel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini lebih kecil dari hasil pengukuran kinerja karena target penerimaan PAD yang ditetapkan Biro Keuangan jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan dalam PK maupun dokumen perencanaan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
86
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Belanja Daerah Belanja Daerah pada Tahun Anggaran Rp.
29,49
Trilyun.
Dari
jumlah
tersebut
2016
dapat
dianggarkan
sebesar
direalisasikan
sebesar
Rp. 27,169 trilyun, atau capaian sebesar 92,12%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 22,807 Trilyun dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6,68 Trilyun. Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 21,74 Trilyun (95,33%). Sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,42 Tilyun (81,18%). Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Daerah disajikan dalam Tabel 3.7. berikut ini. Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 URAIAN BELANJA DAERAH
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
BELANJA DAERAH
29.493.210.807.883
27.169.383.259.048
92,12
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.807.901.948.556
21.741.964.520.992
95,33
1.964.995.266.290
1.828.498.371.744
15.000.000.000
14.999.772.000
100,00
10.180.627.452.113
9.854.923.609.133
96,80
18.380.000.000
9.940.000.000
54,08
e. Belanja Bagi Hasil
6.572.457.593.224
6.393.271.239.759
97,27
f.
4.027.435.706.096
3.640.311.644.356
90,39
29.005.930.833
19.884.000
0,07
6.685.308.859.327
5.427.418.738.056
81,18
260.145.578.711
232.083.435.839
89,21
b. Belanja Barang dan Jasa
3.097.185.938.161
2.743.854.642.015
88,59
c.
3.327.977.342.455
2.451.480.660.202
73,66
a. Belanja Pegawai b. Belanja Subsidi c.
Belanja Hibah
d. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
g. Belanja Tidak Terduga 2. BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai Belanja Modal
93,054
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (sebelum audit BPK RI)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
87
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BAB IV PENUTUP
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Jawa Barat, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator, Sasaran Strategis dan capaian Misi. Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 29 (dua puluh sembilan) atau 82,86% indikator capaiannya Sangat Baik, sedangkan 2 (dua) atau 5,71% indikator capaiannya Baik, 1 (satu) atau 2,86% indikator capaiannya Sedang, 2 (dua) atau 5,71% indikator capaiannya Kurang sedangkan 1 (satu) atau 2,77% indikator tidak dapat diukur capaiannya karena datanya tidak tersedia (n/a). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2016 adalah sebesar 111,32%, atau kategori Sangat Baik. Dibandingkan tahun lalu, kinerja tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 2,22 poin. Sedangkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018, rata-rata capaian kinerja Tahun 2016 sudah mencapai 91% dari target akhir RPJMD. Dari pengukuran terhadap 17 (tujuh belas) Sasaran strategis, 15 (lima belas) sasaran atau 88,24% capaiannya Sangat Baik, 1 (satu) sasaran atau 5,88% capaiannya Baik, dan 1 (satu) sasaran atau 5,88% capaiannya Sedang.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
88
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kesimpulan ringkas atas kinerja 16 (enam belas) Sasaran Strategis, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya
Aksesibilitas
dan
Kualitas
Pendidikan
yang
Unggul,
Terjangkau Dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik; 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua serta Perluasan Akses Pelayanan yang Terjangkau dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik; 3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga, mendapat kategori Sangat Baik; 4. Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur, mendapat kategori Sangat Baik. 5. Meningkatnya Daya Saing Petani, mendapat kategori Sangat Baik; 6. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi, mendapat kategori Sangat Baik; 7. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan, mendapat Sangat Baik; 8. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional, mendapat kategori Sangat Baik; 9. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan serta Mewujudkan Perluan Partisipasi Publik, mendapat kategori Sangat Baik; 10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek, mendapat kategori Sangat Baik; 11. Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum, mendapat kategori Sedang; 12. Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana, mendapat kategori Sangat Baik; 13. Meningkatnya
Kualitas
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Masyarakat,
mendapat kategori Sangat Baik; 14. Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur, mendapat kategori Sangat Baik; 15. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
89
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mendapat kategori Baik; 16. Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olahraga serta Penanganan Komunitas Tertentu, mendapat kategori Sangat Baik; 17. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata, mendapat kategori Sangat Baik. Apabila dilihat dari pencapaian 5 (lima) Misi, seluruh misi memiliki capaian Sangat Baik. Secara terperinci, hasil pengukuran keberhasilan dan permasalahan dalam capaian setiap Sasaran pembangunan dari masingmasing Misi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut: Misi 1 : Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Misi ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 5 (lima) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 96,51%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1)
Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Unggul, Terjangkau Dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 101,38%. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian diatas target.
2)
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Semua serta
Perluasan Akses Pelayanan yang Terjangkau dan Merata, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 99,87%, dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 indikator kinerja dengan capaian kedua indikator dibawah target, namun berkategori Sangat Baik. 3)
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 88,29%. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
90
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 12 (dua belas) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 102,35%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1)
Sasaran 1: Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian 97,87%. Hasil ini terlihat dari hasil pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator dengan capaian di bawah target.
2)
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 127,77%. Hal ini ditunjukan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator, dengan rincian 4 (empat) indikator diatas target dan 3 (tiga) indikator dibawah target.
3)
Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 102,65% yang didapatkan dari pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator yang capaiannya diatas target.
4)
Sasaran 5: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 86,37%. Hasil ini diperoleh dari pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator, yang capaiannya dibawah target.
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
Profesionalisme
Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 85,40%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1)
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan serta Mewujudkan Perluan Partisipasi Publik, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 87,7%. Nilai tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada 2 (dua) indikator, yang capaian 1 (satu) indikator
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
91
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target. 2)
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 93,70%. Capaiannya ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian seluruh indikator dibawah target.
3)
Sasaran 4: Meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum, mendapat kategori Sedang dengan rata-rata capaian sebesar 54,1%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.
Misi 4: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 163,48%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran 1: Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana, mendapat kategori Sangat Baik dengan capaian sebesar 90,73%. Angka ini diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya dibawah target. 2) Sasaran
2:
Meningkatnya
Kualitas
Pemenuhan
Infrastruktur
Dasar
Masyarakat, mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 98,80%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator, dengan 1 (satu) indikator capaiannya diatas target dan 3 (tiga) indikator dibawah target. 3) Sasaran 3
:
Meningkatnya Percepatan Pembangunan
Infrastruktur,
mendapat kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian sebesar 300,32%. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator, dengan capaian 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
92
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Misi 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator. Rata-rata capaian kinerja misi adalah sebesar 121,44%, atau termasuk kategori Sangat Baik. 1) Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mendapat kategori Baik dengan rata-rata capaian sebesar 67,87%. Nilai ini didapatkan dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator, yang capaiannya dibawah target. 2) Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Prestasi Olahraga serta Penanganan Komunitas Tertentu, pada tahun 2015 tidak terdapat realisasi sehingga capaian kinerja juga 175% atau termasuk kategori Sangat Baik. Capaian kinerja sasaran ini merupakan hasil pengukuran 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional, yang capaiannya lebih dari target. 3) Sasaran 3: Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata, memperoleh capaian sebesar 88,89% atau kategori Sangat Baik. Hasil ini berdasarkan pengukuran terhadap 1 (satu) indikator yang capaiannya dibawah target.
RENCANA TINDAK LANJUT Selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dimasa akan datang antara lain : 1.
Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direflikasi ke berbagai daerah;
2.
Menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah mulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3.
Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
93
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pendidikan/riset serta dunia usaha; 4.
Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan;
5.
Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama Bupati dan Walikota dengan dukungan dari Pemerintah Pusat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
94