BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dalam rangka menjamin terselenggaranya good goverment merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita - cita bangsa dan Negara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertangggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan kolusi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada instansinya.Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Jaya disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
1
Untuk melaksanakan ketentuan di atas dan dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. B.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten
Aceh
Jaya
ini
dimaksudkan
adalah
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi
menjadi
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah
perbaikan
yang
melalui perbaikan
pelayanan publik. Ada pun tujuannya adalah : a.
memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun Anggaran 2014;
b.
sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2014, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di masa yang akan datang;
c.
untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
2
C.
Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya 1.
Kondisi Georafis
Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak pada lokasi 040 22° - 050 16’ Lintang Utara dan 950 10’ - 960 03’ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.814 Km². Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai ± 160 kilometer. Batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah : a.
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
b.
sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat.
c.
sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Besar.
d.
sebelah timur berbatasan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2012 Kabupaten Aceh Jaya mempunyai wilayah administrasi
Kecamatan sebanyak 9 Kecamatan, 21 mukim dan 172 desa. Nama Kecamatan dan jumlah sebagai berikut : 1.
Kecamatan Teunom
: 5 Mukim
: 20 Desa
2.
Kecamatan Panga
: 2 Mukim
: 20 Desa
3.
Kecamatan Krueng Sabee
: 2 Mukim
: 17 Desa
4.
Kecamatan Setia Bakti
: 2 Mukim
: 13 Desa
5.
Kecamatan Sampoiniet
: 2 Mukim
: 19 Desa
6.
Kecamatan Jaya
: 2 Mukim
: 34 Desa
7.
Kecamatan Pasie Raya
: 2 Mukim
: 16 Desa
8.
Kecamatan Darul Hikmah
: 2 Mukim
: 19 Desa
9.
Kecamatan Indra Jaya
: 3 Mukim
: 14 Desa
Luas wilayah masing-masing Kecamatan tidak terlalu jauh berbeda. Kecamatan Setia Bakti
merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah
sekitar 629 km2, Sementara itu Kecamatan Teunom
mempunyai luas wilayah
terkecil yaitu 141 Km ².
3
Distribusi Luas Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kecamatan
Sumber: BPS. Aceh Jaya Dalam Angka 2013 Secara Samudera
geografis
Indonesia.
semua Jalur
Kecamatan
sepanjang
berbatasan
pantai
juga
langsung
dengan
merupakan
tempat
permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh
dari
pantai.
Jaringan
jalan
yang
menyusuri
pinggir
pantai
yang
menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota dibagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman disepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kotakota Kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini. Sampai saat ini, ada 36 pulau yang terdata dan mempunyai nama. Pulau-pulau tersebut tersebar di enam kecamatan, serta terdapat dua danau kecil yang terletak di kecamatan Teunom dan Panga. Sebagaimana wilayah Indonesia atau wilayah tropis lainnya, Kabupaten Aceh Jaya juga beriklim tropis yang hangat dan lembab, kelembaban antar 8490,7 dan dikenal dua musim iklim yaitu musim hujan dengan gejolak gelombang laut yang biasanya terjadi bulan September sampai Desember dengan jumlah hari hujan rata-rata perbulan 16 hari, dengan rata-rata curah hujan perbulan 328,1 mm atau jumlah hujan pertahun berkisar 192 hari dengan jumlah curah hujan tahunan berkisar 3600 mm. Suhu rata-rata yang terjadi sepanjang tahun 2012 berkisar diantara angka 26,1
0C
sampai dengan 27,0
0C
dengan
kelembaban sekitar 85 – 91 persen. Kecepatan angin maksimal berkisar antara 6 4
– 10,6 knot dan rata-rata kecepatan angin hanya sebesar 2,9 – 6,2 knot. Hari hujan pada tahun 2012 rata-rata perbulan 14 hari dengan rata-rata curah hujan perbulan 270,4 mm. dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi menjadi daerah yang cocok untuk budidaya tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Komoditi hasil pertanian yang terkenal selama ini adalah kelapa dan tanaman buah-buahan seperti durian dan jeruk besar (jeruk bali). Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Aceh Jaya : Calang (Km)
2.
Gambaran Umum Demografis Penduduk merupakan modal bagi pembangunan daerah yang dapat
diberdayakan secara tepat guna. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi beban bagi pembangunan jika pemberdayaannya tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2013 berjumlah 85.908 jiwa yang terdiri dari 44.564 jiwa (51,87 persen) laki-laki dan 41.344 jiwa (48,13 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Jaya dengan proporsi terbesar yaitu 15.619 jiwa (18,18 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Pasie Raya yaitu 6.412 jiwa (7,46 persen). Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Jaya menurut jenis kelamin berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun 2013 adalah 51,87 persen laki-laki dan 48,13 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak pada rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 107.79. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya 5
penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya Komposisi
penduduk
Kabupaten
Aceh
Jaya
tahun
2013
menurut
kelompok umur didominasi oleh kelompok usia anak-anak sampai usia remaja (0 - 24 tahun) sebesar 40.845 jiwa (47,55 persen). Kelompok umur 25- 59 tahun tercatat 39.962 jiwa (46,52 persen) dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 5,101 jiwa (5,94 persen).Kecilnya proporsi usia lanjut menunjukkan relatif masih rendahnya angka harapan hidup. Persentase penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terkonsentrasi di Kecamatan Krueng Sabee yang dihuni masing-masing 14.944 jiwa dan 14.934 jiwa sedangkan Kecamatan Darul Hikmah paling sedikit penduduknya, yakni 6.131 jiwa. Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kacamatan Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya
6
3.
Inovasi Daerah Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memangkas birokrasi
dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ekonomi rakyat melakukan beberapa terobosan program yang inovatif yaitu: 1. Di bidang perkebunan karena sebagian besar wilayah kabupaten aceh jaya terdiri dari lahan tidur atau tidak produktif, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberi kontribusi dalam memperkuat dan menjadikan usulan perkebunan rakyat dengan melaksanakan kegiatan dengan cara mengembangkan kelompok-kelompok penangkar bibit melalui pembibitan tanaman perkebunan komoditi unggulan disetiap desa atau gampong sesuai dengan
potensi
yang
tersedia
secara
bertahap. 2. Di bidang pertanian kabupaten Aceh Jaya dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 382,834 Ha
dan
untuk lahan
pertanian
sebagai lahan sawah 13,824 Ha, lahan bukan sawah
103,528
Ha
dan
lahan
bukan
pertanian 266.232 Ha.memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Faktor yang mendukung pertanian sangat dipengaruhi oleh kedua iklim tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengembangkan sektor pertanian kearah yangt lebih baik membuat terobosan dengan
kegiatan
Peningkatan
Mutu
intensifikasi
padi
yaitu
dengan
membentuk posko-posko dari tingkat kabupaten sampai kepelosok desa dengan tujuan melakukan pertemuan rutin dengan para kelompok tani dalam rangka memberi penyuluhan yang intensif kepada para petani. 3. Di bidang koperasi pemerintah kabupaten Aceh Jaya membuat terobosan program Koperasi Syariah Baitul qiradh gerbang raja aceh
jaya,dengan
simpan
pinjam
qiradh
gerbang
kegiatan
koperasi raja
pelayanan
syariah
aceh
jaya
baitul yang 7
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pengembangan usaha kecil, diantaranya adalah usaha dagang dan industri rumah tangga. 4. Di
bidang
kesehatan,
Kabupaten
Aceh
pelayanan
kesehatan
dimana
pada
kepelayanan
Jaya
Dinas membuat
rujukan
saat
lanjutan
program
masyarakat
pasien
tingkat
Kesehatan
mau
rujuk
pasien
harus
mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu untuk memdapatkan ambulance,
dan
pelayanan
sering
transportasi
terkendala
keluarga
pasien tidak bersedia di rujuk karena tidak mampu
membiayai
kebutuhan
pasien
dan
pendamping di tempat rujukan lanjutan, melihat permasahan tersebut maka pemerintah kabupaten
aceh
jaya
memberikan
bantuan
dalam bentuk bantuan tunjangan kesehatan kepada masyarakat yang digunakan oleh Pasien dan keluarga yang mendampingi dalam jumlah yang
telah
ditetapkan,
bantuan
tunjangan
kesehatan diberikan sesuai dengan indikasi rujukan yang dapat dikeluarkan oleh pejabat penyelenggara daerah yaitu dalam bentuk uang.Bantuan rujukan yang
diberikan
yaitu
biaya
pendamping
untuk
keluarga
sejumlah
Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) dan ambulance serta biaya perawatan gratis kepada pasien yg akan dirujuk.Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan
kesehatan
yang
berstruktur
untuk
mempermudah
akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efesien.
8
5. Di bidang pendidikan , Program beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014 merupakan implementasi komitmen
Bupati
Aceh
terhadap
Jaya
peningkatan
pelayanan
pendidikan
di
Kabupaten Aceh Jaya, langkah kebijakan pelaksanaan program ini
didasari
rendahnya
pada
angka
kondisi partisipasi
penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK dan MA di Kabupaten Aceh Jaya, disamping juga masih sangat rendahnya jumlah lulusan SMA/SMK dan MA di Kabupaten Aceh Jaya yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Sebagai suatu bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat di bidang pendidikan, Program ini memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan bagi setiap keluarga khususnya bagi sasaran keluarga miskin di Kabupaten Aceh Jaya untuk mendapat pendidikan yang layak. Disamping sebagai upaya untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kabupaten Aceh Jaya.Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas
merupakan
perwujudan
komitmen
Pemerintah
Daerah
dalam
memberikan pelayanan maksimal terhadap pemerataan dan pendidikan yang berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Program ini pula dijalankan secara sistematis, terpadu, langsung kepada penerima manfaat dan dalam proses birokrasi efektif. 6. Di bidang sosial, Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta
semakin
baiknya
masyarakat
selama
tiga
terakhir
berdampak
gizi dekade pada
meningkatnya usia harapan hidup masyarakat konsekuensi
yang
membawa
meningkatnya
jumlah
lanjut usia dari tahun ke tahun. Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf H, menetapkan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara 9
utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menetapkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat melanjutkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Kriteria penerima program ASLUT diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain atau hanya bisa berbaring di tempat tidur. Strategi pelaksanaan dimulai dari verifikasi calon penerima ASLUT, Penetapan ASLUT melalui SK Bupati, Penyaluran dana, Monitoring dan Evaluasi. Pemangku kepentingan
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
yaitu
Bupati,
Bappeda,
Inspetorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keluaran (Output) yang paling berhasil dalam Program ASLUT adalah Permakanan, Peningkatan gizi, Pemeliharaan kesehatan, Transportasi dan dana
kematian/pemakaman.
pelaksanaan
kebijakan
dan
Program amanat
ASLUT undang
merupakan –
undang
perwujudan
dalam rangka
mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan sosial Lanjut Usia terutama mereka yang tidak potensial. 7. Bidang Syariat Islam, Pemberian Bea Siswa Santri Malem Dagang untuk seluruh Jaya
santri
yang
Kabupaten
menuntut
Dayah/Pesantren
Aceh
ilmu
baik
di
dalam
Kabupaten Aceh Jaya ataupun luar Kabupaten inovatif
Aceh
Jaya
adalah
original
yang
belum
diterapkan di daerah manapun di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh Aparatur Gampong (Desa) dan juga Aparatur Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Disamping itu juga terlibat langsung stake holder yang membantu untuk terlaksananya kegiatan pembagian bea siswa santri Malem Dagang yaitu pimpinan Dayah/Pesantren dan Balee Seumeubeut serta orang tua/wali santri yang ikut proaktif dan menanyakan langsung pada Dinas
Syariat
Islam
Kabupaten
Aceh
Jaya
ataupun
melalui
telepon
10
seluler/email yang dikirimkan kepada pihak pelayanan bea siswa santri Malem Dagang. 8. Bidang keuangan, dikenal dengan pelayanan bankable dimana Pendirian satu unit kerja khusus yang menangani penerbitan
SP2D
adalah
suatu
terobosan
yang
inovatif
yang
mungkin belum ada daerah lain yang menerapkan hal tesebut. Pelayanan Penerbitan SP2D dalam satu unit kerja dirasa lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya, dimana sebelumnya pengajuan SPM oleh SKPK untuk diterbitkan SP2D harus melewati sedikitnya 6 (enam) tingkat birokrasi yang dianggap sangat berbelit-belit dan dirasa tidak perlu, namun sekarang petugas pengantar SPM yang ditunjuk khusus oleh SKPK hanya akan menghadapi 2 (dua) loket, yaitu loket penyerahan berkas SPM untuk diproses dan kemudian SP2D nya dapat diambil langsung pada loket kedua yaitu loket penyerahan SP2D.
11
4. Struktur Organisasi Struktur Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
Bupati Wakil Bupati
DPRK Sekretariat Daerah
Staf Ahli Bupati
Dinas Daerah : 1. Dinas Syariat Islam 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 6. Dinas Pertanian dan Peternakan 7. Dinas kelautan dan Perikanan 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Inspektorat
Kecamatan : 1. Kecamatan Teunom 2. Kecamatan Panga 3. Kecamatan Krueng Sabee 4. Kecamatan Setia Bakti 5. Kecamatan Sampoiniet 6. Kecamatan Jaya 7. Kecamatan Pasie Raya 8. Kecamatan Darul Hikmah 9. Kecamatan Indra Jaya
Bappeda
Lembaga Teknis Daerah : 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Sejahtera 3. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 4. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 7. Kantir Perizinan dan Investasi Modal 8. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset 9. Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar 10. Sekretariat MPU 11. Sekretariat MPD 12. Sekretariat MAA 13. Sekretariat Baitul Mal 14. Sekretariat Korpri
Sekretariat DPRK DPRK
: garis mitra kerja : garis komando : garis pembinaa 12
5.
Aparatur Sumberdaya aparatur penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
tahun 2014 sebanyak 3.118 orang, dan jumlah jabatan struktural menurut eselon berdasarkan data pejabat eselon pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :
Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 No.
Eselon
Jumlah
1.
II a
1
2.
II b
22
3.
III a
54
4.
III b
66
5.
IV a
268
6.
IV b
17
Jumlah D.
453
ISU STRATEGIS ANALISA SWOT 1. KEKUATAN (STRONG) a. Undang-undang
Nomor
4
Tahun
2002
Tentang
Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh; d. Bupati terpilih oleh rakyat langsung; e. Letak geografis yang berada di lintas pantai barat selatan; f.
Potensi sumberdaya alam yang cukup tersedia, terutama pertaniaan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
g. Memiliki keanekaragaaman sumber daya hayati; h. Memiliki keanekaragaman sosial dan budaya; i.
Objek wisata yang potensial; 13
j.
Tersediaannya sarana dan prasarana dasara Kabupaten Aceh Jaya yang memadai;
k. Jumlah dan SDM aparatur pemerintah yang memadai. 2. KELEMAHAN (WEAKNESS) a. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 belum sepenuhnya terpenuhi; b. Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tetang
Pemerintah Daerah berbenturan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi kusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; c. Belum sepenuhnya turunan regulasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh; d. janji politik Bupati terpilih dalam pilkada tidak sepenuhnya dapat diakomodir dalam rencana pembagunan jangka menengah; e. merupakan daerah berpotensi atau rawan bencana f.
belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kelautan;
g. rendahnya produksi, produktifitas dan nilai tambah
komoditas
pertanian, kehutanan, dan pertaniaan; h. belum optimalnya pelestariaan dan pengembangan keanekaragaman sosial budaya di masyarakat; i.
rendahnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata;
j.
sarana dan prasaran dasar Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya dikelola dengan baik;
k. belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang clean dan clear (good govermance) l.
masih
tingginya
persentase penduduk
miskindan
pengangguran
terbuka. 3. PELUANG (OPPORTUNITY) a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Presiden Nomor 32 TAHUN 2011 tentang MP3EI; 14
c. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tetang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tetang tatacara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan pembagian dana otonomi khusus; d. Adanya alokasi dana otonomi khusus dari DAU Nasional; e. Perdagangan dan investasin langsung dengan pihak luar negeri; f.
Tingginya permintah terhadap komoditas unggulan ;
g. Kerjasama regional strstegis (IMT-GT); h. Kompensasi perdagangan produksi karbon; i.
Tingginya distribusi barang dan jasa strategis;
j.
Masih
tingginya
minat
investor
untuk
berinvestasi
dibidang
agroindustri; k. Pencapaian
MDGS
2015
dan
berkelanjutan
kerjasama
dengan
masyarakat internasional; l.
Pengembangan ekonomi berbasis syariah (membentuk Bank BPRS)
4. ANCAMAN (THREAT) a. Perubahan iklim global (climate change); b. Sumberdaya alam yang semakin terbegradasi; c. Infiltrasi budaya asing yang negative; d. Pelanggaran kelautan (pencurian ikan/ilegal fishing); e. Instabilitas perekonomiaan global (membangun entrepreneur muda UKM); f.
Perubahan fungsi lahan sawah potensial;
g. Lemahnya attitude sumberdaya manusia disebabkan kultur dan fiskologis; h. Ancaman bencana alama terutama banjir di kawasan sempadan sungai. 5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH JAYA Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 5 (lima) tahun kedepan (20122017) adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya ketersediaan sandang pangan yang kuat 2. Mewujudkan kabupaten aceh jaya yang damai 3. Mewujudkan kabupaten aceh jaya yang maju dan sejahtera 15
4. Terlaksananya pembangunan daerah secara partisipatif 5. Tercapainya sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa. C.
Sistematika Penyajian Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum kabupaten aceh jaya (kondisi geografis, gambaran umum demografi dan potensi sosial ekonomi daerah). Bab I juga berisi inovasi daerah, struktur organisasi perangkat daerah, aparatur Kabupaten Aceh Jaya,isu strategis serta sistematika penyajian.
Bab II :
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat Rencana Strategis Daerah, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2013
Bab III :
Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian kinerja tahun 2014, juga Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja 2014 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah
Bab IV :
Penutup Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya
untuk
umpan
balik
dalam
perencanaan
pembangunan daerah.
16
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut: IKTISAR EKSEKUTIF BAB
I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Inovasi Daerah 4. Struktur Organisasi 5. Aparatur D. Isu Strategis E. Sistematika Penyajian
BAB
II :
PERENCANAAN KINERJA A. Instrukmen untuk mendukung pengelolaan kinerja B. Rencana Kinerja 1. Visi 2. Misi C. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Arah Kebijakan dan Program Tahun 2014 D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 E. Indikator Kinerja Utama
BAB III
:
AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja Tahun 2014 C. Akuntabilitas Keuangan 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014 2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya 5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran
BAB IV
:
PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
17
18
