Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Renstra adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare dan bersifat indikatif. Era desentralisasi menuntut adanya sistem perencanaan pembangunan yang mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, murah, berkualitas, berbasis partisipatif. Sifat yang harus diemban adalah menganut prinsip-prinsip good governance yang transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare sebagai salah satu dinas pada Pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas yang membidangi Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, dan Bidang Kehutanan.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Sumber Daya Mineral, tidak akan lepas dari visi, misi dan rencana strategis dinas yang dituangkan dalam bentuk program kerja dinas yang pada akhirnya mendukung pembangunan Kota Parepare secara keseluruhan.
Renstra Dinas PKPK
1.2.
2013-2018
Landasan Hukum Dasar
hukum
Penyusunan
Rencana
Strategis
Dinas
Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2013-2018 disusun berlandaskan pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor 58
tahun
2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 10. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 1 Tahun 2010
tentang
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat; 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah;
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 20. Peraturan
Daerah
Kota
Parepare
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster; 21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013 - 2018.
Renstra Dinas PKPK
1.3.
2013-2018
Maksud dan Tujuan. Perencanaan strategis berdasarkan surat keputusan kepala lembaga
administrasi negara nomor 5891/IX/6/99 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan masalah yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis. Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare periode 2013-2018 adalah : a. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare. b. Memberikan
arah
dan
pedoman
bagi
semua
personil
dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018) dapat tercapai. c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare
dalam upaya meningkatkan kualitas dibidang
Pertanian, Peternakan, Kehutanan serta Bidang Perikanan dan Kelautan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare adalah merumuskan kebijakan dan program strategis dalam mewujudkan visi dan misi bidang pertanian,
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
kehutanan, perikanan dan kelautan secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut : a. Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. b. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemberian data dan informasi
tentang
kelautan
perikanan
pertanian
kehutanan
dan
peternakan. c. Menata sistem informasi perencanaan atas dukungan pimpinan daerah, lembaga ilmiah dan konsultan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Renstra Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare ini secara khusus bertujuan sebagai dasar pembangunan Pertanian, kehutanan, Perikanan dan Kelautan, sebagai penjabaran RPJMD Kota Parepare tahun 2013 - 2018.
Renstra Dinas PKPK
1.4.
2013-2018
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perikanan dan Kelautan Kota Parepare adalah sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II – Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi serta struktur organisasi) Dinas Pertanian, kehutanan, Perikanan dan Kelautan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Dinas PKPK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana strategis Dinas PKPK periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas PKPK yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas PKPK beserta faktorfaktor yang mempengaruhi, tugas dan fungsi Dinas PKPK yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjelaskan tentang hasil telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga, telaahan terhadap Rencana tata Ruang dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan tentang hasil review visi dan misi daerah, rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan serta strategi dan kebijakan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dalam lima tahun mendatang.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB V - Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, menjelaskan tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare
dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi dengan indikator
kinerja dan pendanaan indikatifnya. BAB VI - Indikator Kinerja SKPD, pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII - Penutup, bab ini memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.1.1. Tugas pokok dan fungsi Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan
Kelautan Kota Parepare diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan kota Parepare. Dalam struktur organisasi, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota Parepare
melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan
tugas pokok dan fungsi : 1. Tugas Pokok Mengkoordinasikan
penyusunan
perencanaan,
mengarahkan
dan
mengevaluasi kegiatan dinas merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. 2. Fungsi Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut,
Dinas
Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; c. pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; d. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
3. Rincian Tugas Rincian Tugas Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare : a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan; c. menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas; d. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; e. menjalin kerjasama / mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasikan seluruh fungsi Dinas.
2.1.2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor
4
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dibantu oleh : 1. Sekretaris,
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, keaparaturan, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. Sekretaris mempunya fungsi
i) Perumusan kebijakan teknis administrasi
keaparaturan, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; ii) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, keaparaturan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi
dan
pelaporan; iii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; iv) penyelenggaraan evaluasi program dan
kegiatan
sub
bagian
pelaksanaan
urusan
keaparaturan
dinas;
v). melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; vi) menginventarisir permasalahanpermasalahan
dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai
bidang tugasnya; vii)
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan; viii) menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; ix) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; x) memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu
:
a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keaparaturan b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
2. Kepala Bidang Pertanian, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang tanaman pangan dan ketahanan pangan. Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tanaman pangan dan pengembangan agribisnis; b. pembinaan kelembagaan usaha tani; c. pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan dan pengembangan agribisnis; d. penerapan aturan dan standar pengelolaan dan perlindungan sumber daya tanaman pangan; e. menyusun rencana program dan kegiatan bidang; f. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; g. melaksanakan
pembangunan,
pemeliharaan
dan
pengawasan
pemanfaatan jaringan irigasi; h. melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; i.
melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman;
j. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumbersumber pembiayaan/kredit agribisnis.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pertanian dibantu oleh 2 (dua) orang kepala seksi, yaitu : a. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Pengembangan Agrobisnis b. Kepala Seksi Sarana dan Prasaranan Pertanian Tanaman Pangan. 3.
Kepala Bidang Peternakan, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang peternakan dan kesehatan ternak; b. Pembinaan
teknis
kelompok
usaha
peternakan
dalam
rangka
pengembangan peternakan dan peningkatan produksi ternak; c. Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan; d. Melaksanakan penerapan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; e. Melaksanakan
pengaturan
pemanfaatan
air
untuk
peternakan
dan
kesehatan hewan kesmavet; f. Melakukan pembinaan pengembangan usaha dan pengendalian peredaran sarana produksi peternakan; g. Melaksanakan penetapan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis; h. Melaksanakan penerapan kebijakan dan pedoman pemeliharaan kesehatan hewan; i.
Melaksanakan penyelidikan dan penanggulangan efidemiologi penyakit hewan, parasitis, bakteriani dan penyakit hewan lainnya;
j. Melaksanakan
pengaturan,
pengawasan
dan
pembinaan
pelayanan
kesehatan hewan; k. Menetapkan peta potensi peternakan; l.
Melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak untuk peternakan;
m. Melaksanakan fasilitas pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan; n. Menyelenggarakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ternak. o. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Peternakan dibantu oleh 2 (dua) orang kepala seksi, yaitu : a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; b. Kepala Seksi Usaha dan Pengembangan Ternak.
Renstra Dinas PKPK
1.
2013-2018
Kepala Bidang Kehutanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dinas
dalam
melaksanakan
kegiatan
dibidang
kehutanan
dan
perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang kehutanan; b. Pengolahan hutan raya, kebun raya dan hutan wisata berskala dan spesifik daerah; c. Pelaksanaan
pengawasan
dan
pemberian
izin
pemasukan
dan
pengeluaran hasil hutan; d. Menyelenggarakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS; e. Menyelenggarakan
penelitian
dan
pengembangan
kehutanan
dan
pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus; f. Mengusulkan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; g. Menyelenggarakan pengelolaan taman, hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan lingkungan serta rehabilitasi ditaman hutan raya skala kota; h. Menetapkan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah; i.
Menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota;
j. Menyusun peta pengembangan. Rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan; k. Menetapkan sentra komoditas perkebunan wilayah kota; l.
Mengembangkan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
m. Melaksanakan pengembangan agribisnis hasil hutan dan perkebunan; n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; o. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kehutanan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu : a. Kepala Seksi Kehutanan dan Konservasi Lahan b. Kepala Seksi Usaha dan Pengembangan Perkebunan 5. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan , mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan perikanan dan kelautan. Untuk
melaksanakan
tugas
pokoknya,
Bidang
Perikanan
dan
kelautan
menyelenggarakn fungsi: a. Pelayanan prosedur dan tatacara permohonan izin usaha dibidang Budidaya dan penangkapam Ikan; b. Melaksanakan penataan ruang laut dan sesuai dengan potensi peta laut; c. Melaksanakan koordinasi sumber daya laut; d. Melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut; e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal berdasarkan wilayah kewenangan; g. Melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam; h. Melaksanakan pencegahan dan pencemaran sumber daya laut; i.
Melaksanakan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan;
j. Melaksanakan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman; k. Melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);
Renstra Dinas PKPK
l.
Melaksanakan
2013-2018
koordinasi
penyelengaraan
program,
pengembangan
teknologi perikanan; m. Melaksanakan teknis standarisasi, mutu dan sertifikasi hasil perikanan; n. Melaksanakan sistem informasi perikanan; o. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyusunan zonasi lahan perikanan; p. Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan; q. Melaksanakan pengembangan wilayah pesisir pantai; r. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; s. Melaksanakan bimbingan untuk peningkatan produksi hasil perikanan dan laut; t. Melaksanakan kegiatan pembudidayaan perikanan; u. Meningkatkan usaha tani petani ikan; v. Mengelola pungutan perikanan sebagai kontribusi pendapatan asli daerah; w. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; x. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perikanan dan kelautan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi, yaitu : a. Kepala Seksi Budidaya dan Tangkap b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut :
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PKPK KOTA PAREPARE KEPALA DINAS SEKRETARIS
SUB BAGIAN Administrasi Umum dan Keaparaturan
SUB BAGIAN Evaluasi dan Pelaporan
SUB BAGIAN Perencanaan dan Keuangan
BIDANG Kehutanan
BIDANG Pertanian
BIDANG Peternakan
BIDANG Perikanan dan Kelautan
Seksi Kehutanan dan Konservasi Lahan
Seksi Tanaman pangan dan pengm. Agrobisnis.
Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
Seksi Budidaya dan Tangkap
Seksi Usaha dan Pengembangan Perkebunan
Seksi Sarana dan Prasarana Pertani Tanaman Pangan
Seksi Usaha dan Pengembangan Ternak
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
UPTD
UPTD
Rumah Potong Hewan
Pangkalan Pendaratan Ikan
Hewan
Pendaratan Ikan
Renstra Dinas PKPK
2.2.
2013-2018
Sumberdaya SKPD
2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare pada tahun 2013 didukung oleh Sumberdaya Aparatur (aparatur) yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur Dinas PKPK dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Tahun 2013. Jenjang
Jenjang
Pendidikan
Jumlah
S2
14 orang
S1
24 orang
D3 SMA/SMK SMP
orang 13 orang orang
Pangkat
Jenjang Gender Jumlah
Jumlah
Eselon
Jumlah
1 orang
II – b
1 orang
Lakilaki
2 orang
III – a
1 orang
Peremp uan
Pembina
3 orang
III – b
4 orang
Penata Tk 1
8 orang
IV – a
Penata
4 orang
IV – b
11 orang
Staf
Pembina Utama Muda Pembina Tk 1
Penata Muda Tk 1 Penata Muda Pengatur Tk 1 Pengatur
16 orang 1 orang 4 orang
13 orang 2 orang 30 orang
23 orang 30 orang
Renstra Dinas PKPK
Jenjang
2013-2018
Jenjang
Jenjang
Pendidikan Jumlah Pangkat Jumlah Eseolon Jumlah Pengatur Muda Tk 1 Pengatur Muda PTT
Gender
Jumlah
2 orang
Aparatur Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare pada tahun 2013 berjumlah 53 orang, yang terdiri dari 51 orang PNS dan 2 (dua) Aparatur Tidak Tetap dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan
Strata 2 (S2)
berjumlah 14 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang, dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare cukup tinggi, namun
penempatan
aparatur
belum
sesuai
dengan
latar
belakang
pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional perencana sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh tenaga struktural. Dari segi kepangkatan, aparatur Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari 6 (enam) orang aparatur golongan IV, 38 orang berpangkat Golongan III, dan 5 (lima) orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 4 (empat) orang eselon IIIb, 13 orang eselon IVa, dan 2 orang eselon IVb
Renstra Dinas PKPK
serta 30
2013-2018
orang merupakan staf.
Perincian jenis kelamin yaitu Laki-laki
sebanyak 23 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. 2.2.2. Sarana dan Prasarana Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, selain dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta pelayanan dibidang administrasi umum. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Sarana dan prasarana kantor Tahun 2013 Nama Barang Mobil Mobil Motor Motor GPS Komputer Komputer Laptop Laptop Kamera Kamera Pesawat Telepon
Jumlah
Tahun
1 unit 3 Unit 22 unit 9 unit 1 buah 7 buah 5 buah 5 laptop 16 laptop 1 buah 8 buah 2 buah
2005 2006-2013 1997-2007 2008-2013 2008-2013 1997-2007 2008-2013 1997-2007 2008-2013 1997-2007 2008-2013 1997-2007
Renstra Dinas PKPK
Nama Barang Pesawat Telepon LCD LCD
2013-2018
Jumlah
Tahun
2 buah 5 buah 3 buah
2008-2013 1997-2007 2008-2013
Lain-lain : kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, AC
Lahan dan gedung kantor yang digunakan berstatus pinjam pakai dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kondisi gedung kantor cukup baik karena seluruh ruangan dilengkapi dengan fasilitas AC dan ditambah dengan 1 (satu) buah ruang rapat, namun jika dibandingkan luas gedung kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan gedung kantor yang lebih representatif. Kondisi kantor Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan untuk sarana air bersih sangat memprihatinkan karena hanya mengandalkan air bersih PDAM yang sangat sering ngadat dan sangat jarang mengalir di Kompleks Kantor Dinas PKPK. Kendaraan dinas operasional yang dimiliki sebanyak 36 unit terdiri dari 5 (lima) unit Mobil Dinas, dengan rincian yaitu 1 Unit Mobil Dinas yang digunakan oleh Kepala Dinas, kondisinya masih layak pakai, dan 4 unit mobil dinas operasional yaitu 1 unit mobil operasional Bidang Kehutanan, 1 unit mobil operasional bidang pertanian, 1 unit mobil operasional UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan, dan 1 unit mobil operasional bidang perikanan dan kelautan, yang merupakan bantuan dari IFAD Perikanan dan 31 unit kendaraan roda dua (motor), mobil dinas yang digunakan oleh Kepala Dinas masa operasionalnya sudah hampir 9 (sembilan) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih intensif. Dari 31 unit motor yang ada, 27 unit diantaranya masih layak jalan dan 4 (empat) unit sudah
tidak
layak
jalan.
Demikian
pula
untuk
komputer
(CPU)
dan
Laptop/Notebook, dari 12 unit komputer yang ada hanya 6 (enam) unit yang
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
masih berfungsi dengan baik sedang sisanya mengalami kerusakan berat. Laptop yang dimiliki sebanyak 21 unit, 19 (sembilan belas) unit diantaranya masih baik sedangkan 2 (dua) unit rusak berat. Sedangkan GPS yang ada hanya 1 (satu) unit. Dari 26 unit printer yang pernah diadakan, hanya 18 unit yang masih berfungsi dengan baik sedangkan 8 unit sudah tidak berfungsi. Untuk kamera, dari 9 (sembilan) unit yang pernah diadakan semuanya masih berfungsi. LCD yang dimiliki sebanyak 3 (tiga) unit dan semuanya masih berfungsi. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, AC, dan peralatan kebersihan yang seluruhnya masih layak digunakan. Perlunya sarana air bersih berupa air Pompa untuk mengantisipasi masalah air. Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya Laptop/Notebook, printer serta thoa berupa alat pengeras suara yang belum ada sama sekali. Keberadaan Thoa ini sangat dibutuhkan karena Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan merupakan instansi teknis yang selalu melakukan rapat/pertemuan
dengan
masyarakat dilokasi kegiatan dan pelaksanaan vaksin untuk ternak, begitu pula dengan kegiatan IB (inseminasi buatan). Kegiatan Patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menjaga keamanan kawasan hutan Kota Parepare, dari gangguan baik yang dilakukan oleh manusia maupun ternak. Demikian pula dengan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan Kelautan dalam melakukan kegiatan dilokasi. sehingga kebutuhan terhadap thoa ini merupakan hal yang urgen.
Renstra Dinas PKPK
2.3.
2013-2018
Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare
merupakan salah satu Instansi yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat teknis, oleh karena itu lnstansi ini penting dalam menghasilkan acuan berupa perencanaan baik
jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel
dan akan dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan rutinitas. Sedangkan untuk
menjaga konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare melaksanakan tugas pokok
dan
fungsinya melalui: 1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan dinas dan mengkoordinasikan
penyusunan
perencanaan,
mengarahkan
dan
mengevaluasi kegiatan dinas serta merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 1, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; c. pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; d. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Kepala Dinas mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; b.
mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
c. menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas; d.
menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
e.
menjalin kerjasama / mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; g.
melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan seluruh fungsi Dinas.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2009 – 2013 NO
A
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi SKPD
Target Renstra SKPD Tahun Ke 2010 2011 2012 2013
Realisasi Capaian Tahun Ke2010 2011 2012
Target IKK
2009
ton
4,63
4,70
4,77
4,84
5,83
5,15
5,05
5,27
%
6,38
6,48
6,58
6,68
6,78
7,06
6,65
%
75,95
77,50
79,05
80,63
86,60
79,03
%
30,38
31,00
31,62
32,25
42,05
Ton
3.010
3.159
3.191
3.259
% %
90
90
89
5
5
80
2009
Rasio Capaian Tahun ke2010 2011 2012
2013
2009
2013
4,88
5,11
1,11
1,07
1,10
1,01
0,88
6,66
5,81
6,78
1,11
1,03
1,01
0,87
1,00
76,76
92,58
79,75
86,60
1,04
0,99
1,17
0,99
1,00
-
31,03
-
45,98
10,00
-
1,00
-
1,43
0,24
3.328
3.020
3.048
3.322
3.497
3.380
1,03
0,96
1,04
1,07
1,01
88
87
81
80
80
79
79
1,11
0,88
0,89
0,89
0,90
6
7
7
12
10
17
14
7
0,41
2
2,83
2
1
84
84
84
86
52
52
55
64
61
1,54
0,61
0,65
0,76
0,70
3
URUSAN PERTANIAN Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Kontribusi Produksi Kelompok petani terhadap PDRB
4
Cakupan Bina Kelompok Tani
5
8
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Persentasi Peternak yang difasilitasi pola kemitraan Peningkatan populasi ternak besar (% dari populasi) Rata-rata pengendalian dan penanganan penyakit menular ternak
B.
URUSAN KEHUTANAN
1
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
7,31
7,81
7,87
15,10
10,42
20,13
0,78
79,05
3,02
41,67
2,75
0,10
10,04
0,20
4,00
2
Kerusakan kawasan hutan
% Ha
3,70
3,20
2,80
2,40
2,00
1,03
2,60
0,16
4,00
2,00
0,3
0,81
0,05
1,67
1
3
Jumlah luas potensi hutan rakyat
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
1
1
1
1
1
4
Persentase luas kawasan hutan yang diram bah
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,1
0,10
0,11
0,12
0,14
5
Jumlah kasus perambah hutan
kasus
65
60
55
50
45
5
5
5
5
5
0,1
0,08
0,09
0,10
0,11
1. 2
6 7
%
%
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 1
Produksi Perikanan
%
100
103
99,5
99,9
102,5
100
98
97,6
98
100
1
0,95
0,98
0,98
0,97
2
Konsumsi Ikan
%
95
96,2
97,6
96,79
100
95
97,6
97,2
96,9
100
1
1
0,9
1
1
Renstra Dinas PKPK NO
2013-2018
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi SKPD
Target IKK
2009
Target Renstra SKPD Tahun Ke 2010 2011 2012 2013
2009
Realisasi Capaian Tahun Ke2010 2011 2012
2013
2009
Rasio Capaian Tahun ke2010 2011 2012
2013
% 3
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
4
Cakupan Pengawasan Produksi Ikan (PPI)
5
Cakupan kelompok nelayan sadar hukum
% %
-
100
100
7,7
55,4
-
-
100
-
49,3
-
1
-
0,9
1,21
-
99,5
98,1
96,1
99,5
-
99,4
100
99,6
95,9
-
1
1
0,9
0,73
-
77,8
88,9
90,1
90,2
-
88,9
88,9
95,1
95,9
-
1
1
1
0,17
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 N o
Uraian
A
Pendapatan Daerah
B
Belanja Daerah
1
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
2
a. Belanja Aparatur b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Anggaran (dalam juta rupiah) 2009 100
2010 163,5
2011 158,5
8,613. 111.9 24 23981 95174 62149 16750
70404 77275
89024 42825
24578 90500 45825 86775
30225 00000 58799 42825
2012 257,8 65 12564 90254 3 26280 40643 99368 61900
43480 0000 96756 3000 48125 53750
47976 0000 25667 93375 15360 33400
51394 1000 21406 51425 32253 50400
55797 5000 28157 98950 65630 87950
Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah) 2013 250 14650 44234 0 26726 90000 11977 75234 0 37855 0000 18042 08740 97949 93600
2009 65.23 8,200 82473 16469
2010 10310 44500 63497 21641
2011 75047 500 49174 75196
2012 16234 2000 65544 92835
2013 10643 5000 98080 38739
21914 96571 60558 19898
23581 39794 39915 81847
21589 61122 27585 14074
26286 37205 39258 55630
39419 5000 87802 9648 47835 95250
43553 0000 20873 11147 14687 40700
87250 000 10050 90097 16661 73977
24586 0000 11254 45430 25545 50200
Rasio Antara Realisasi dan Rencana Anggaran (%) 2009 2010 2011 2012 2013 65,23 63,06 47,35 62,96 42,57
Rata-rata Pertumbuhah (%) Aggaran
Realisasi
30
8,2
95,75
90,20
55,24
52,17
66,95
1207
31,2
25921 79202 72158 59537
91,38
98,32
71,43
100
96,99
54,90
8,01
97,44
87,10
46,91
39,51
60,24
1152
23,2
29525 0000 13797 00388 55409 09149
90,66
9078
16,98
44,10
78
(60,25)
(1,9)
90,75
81,32
46,95
39,97
76,47
167
10,03
99,40
95,62
51,66
38,92
56,57
996
15,14
Renstra Dinas PKPK
2.4.
2013-2018
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya,
Dinas
Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang dapat dipolarisasi dalam dua bagian, yaitu tantangan dan peluang. 2.4.1.1. Tantangan Tantangan merupakan segala kondisi yang diciptakan oleh lingkungan eksternal dan berpotensi menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PKPK. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola segala kemampuan sumberdaya yang dimiliki dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa tantangan tersebut, antara lain : a. Penyediaan sarana produksi (benih dan pupuk) belum memenuhi prinsip 5 T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). b. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian. c. Sebagian lahan merupakan sawah tadah hujan. d. Produksi palawija dalam lima tahun terakhir berkurang drastis menyebabkan berkurangnya pendapatan petani. e. Berkurangnya
kontribusi
sektor
pertanian
berbanding
lurus
dengan
berkurangnya pendapatan petani yang mengakibatkan berkurangnya daya beli petani. f. Terbatasnya
anggaran
bantuan
yang
dialokasikan
pemerintah
untuk
pembinaan kelompok tani. g. Kurangnya sumber daya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. h. Rendahnya pengawasan hutan. i.
Luas lahan yang ada di Parepare relatif kecil.
j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan hewan k. Pengendalian penyakit menular / zoonosis.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
l. Pengelolaan hasil perikanan tangkap masih tradisional. m. Pengembangan budidaya perikanan. n. Pengembangan SDM masyarakat pesisir. 2.4.2. Peluang Faktor eksternal lainnya adalah peluang, merupakan segala kondisi yang bernilai positif dan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang mendorong percepatan kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Peluang yag ada, yaitu : a. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk membangun daerahnya sesuai potensi yang ada; b. Hubungan kerja sama baik di pusat dan propinsi untuk mendapatkan bantuan hal ini karena Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan ada beberapa
kementerian
seperti
Kementerian
Pertanian,
Kemneterian
Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, begitu pula ditingkat Propinsi seperti Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD Untuk dapat menyusun rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang berkualitas dan responsif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi maka perlu mengidentifikasi permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PKPK serta mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsi , adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi
dengan beberapa instansi vertikal seperti Kementrian Pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, begitu pula dengan Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan seperti Instansi Kehutanan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dan Kelautan
dalam penyusunan Renstra SKPD
belum maksimal. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah
seharusnya
melakukan
koordinasi dalam penyusunan Renstra SKPD untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Namun, peran ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2008-2013. 2. Sinergitas antara Renstra SKPD dengan RPJMD belum maksimal Sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja antara Renstra Dinas dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena penetapan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dalam RPJMD
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
kurang jelas, dalam menjabarkan program prioritas dan menetapkan indikator kinerja dan targetnya sesuai arah dan kebijakan umum dalam RPJMD. 3. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari data base inilah, perencana mampu menyusun dokuemen perencanaan yang berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan, seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidentil yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat. Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi, masih mengikuti format lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak tersajikan. 4. Pelaksanaan Evaluasi belum optimal Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat menyajikan outcome (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana konstribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Diharapkan ke depannya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih baik dengan hasil laporan yang lebih berkualitas. 5. Kapasitas aparatur perencana masih rendah Kapasitas perencana di Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
6. permasalahan pembangunan untuk Bidang Pertanian adalah : Penyediaan sarana produksi (benih dan pupuk) belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian. Sebagian lahan merupakan sawah tadah hujan. Berkurangnya
kontribusi
sektor
pertanian
berbanding
lurus
dengan
berkurangnya pendapatan petani yang mengakibatkan berkurangnya daya beli petani. Produksi
palawija
dalam
lima
tahun
terakhir
berkurang
drastis
menyebabkan berkurangnya pendapatan petani. Produktifitas lahan yang dikelola kelompok tani sangat berkurang dalam 5 tahun terakhir. Terbatasnya anggaran bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk pembinaan kelompok tani. 7. Bidang Kehutanan Kurangnya sumber daya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Meningkatnya deforestri dan degradasi hutan. Rendahnya pengawasan hutan Luas lahan yang ada di Parepare relatif kecil sehingga secara ekonomi tidak dapat berkontribusi besar dan dikhawatirkan peningkatan PDRB dari sektor kehutanan justru menambah luas lahan kritis. 8. Bidang Peternakan Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan hewan. Belum semua kasus penyakit menular/zoonosis ternak, Brucellosis dapat ditangani sehingga dapat menular ke hewan lainnya. 9. Bidang Perikanan dan Kelautan Produksi perikanan masih didominasi oleh perikanan tangkap. Keterbatasan sarana dan prasarana armada kapal penangkapan.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Pengelolaan hasil perikanan tangkap masih tradisional. Penurunan ketersediaan ikan. Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dampak bantuan yang diberikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Produktifitas kelompok nelayan masih rendah. Produksi kelompok nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan. Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana perikanan tangkap.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetap memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare yang tercantum dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018. Visi Pembangunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013–2018 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE YANG MAJU, PEDULI, MANDIRI DAN BERMARTABAT” Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna : a. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. b. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan. c.
Mandiri,
mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan
permasalahan
berdasarkan
rujukan
dan
nilai-nilai
yang
berlaku
dimasyarakat. d. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya kesejahteraan
lokal,
mengembangkan
masyarakat
sesuai
investasi dengan
dan
prinsip
peningkatan pembangunan
berkelanjutan. c.
Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
d. Memantapkan
penegakan
supremasi
hukum,
menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. e. Mengaktualisasikan
nilai-nilai
agama
dan
budaya
lokal
dalam
mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2013 – 2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2013 – 2018, sehingga Dinas PKPK mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang terkait dengan renstra kementerian dan renstra SKPD Provinsi yang tetap mengacu kepada Visi, misi serta program yang telah direncanakan oleh kemnterian maupun rencana strategis yang diprogramkan oleh SKPD Provinsi,
Renstra Dinas PKPK
dalam
melaksanakan
2013-2018
kewenangan
otonomi
daerah
di
bidang
Pertanian,
Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Kontribusi pembangunan yang diberikan pusat kepada Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare adalah pada Bidang Kehutanan, Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kelautan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dalam perumusan kegiatan dalam rencana program startegis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PKPK Kota Parepare terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Rencana Strategis Dinas Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. 3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian Rencana Strategis Kementerian yang melibatkan tiga kementerian yaitu Kemeterian Pertanian, Kemeterian Kehutanan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan berikut :
periode 2010-2014 memuat arah kebijakan dan strategis sebagai
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Arah Kebijakan: 1)
Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2)
Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3)
Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan
pembangunan
dan
perumusan
kebijakan
penyelesaian
permasalahan pembangunan; 4)
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
5)
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan
internal, yaitu: a) Eksternal: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan; 2) Meningkatkan
kualitas
pemantauan
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan nasional; 3) Meningkatkan
kualitas
pembangunan nasional;
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
rencana
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan; 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. b) Internal: 1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/aparatur; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan aparatur; 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian
dan perencana di tingkat
pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian; 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan aparatur.
3.3.2. Review Rencana Strategis Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
dalam
penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 - 2018, Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang telah merumuskan visinya dalam Renstra masing-masing Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesional, terpercaya dan Kompetitif merupakan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2008-2013 dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional, terpercaya dan Kompetetif diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi, kapasitas yang berdaya saing, belajar individu yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan visi ini mengandung makna bahwa Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan perencanaan
pembangunan,
pembinaan
perencanaan
pembangunan
dimasing-masing
melaksanakan
tugas
dan
dan
fungsinya
pelaksanaan bidangnya
secara
tugas
dibidang
diharapkan
efektif
dan
dapat dapat
dipertanggungjawabkan. Kompetitif berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan
pembangunan
yang
paripurna
dan
terciptanya
sinergitas
pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis 3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Pengembangan wilayah Kota Parepare dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare guna strategi pengembangan kegiatan dalam RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031 dibatasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana pemanfaatan dan struktur ruang dalam pembahasan sebelumnya.
Pendekatan
yang digunakan adalah berdasarkan hasil rumusan potensi dan kendala serta peluang yang dimiliki Kota Parepare.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah di Kota Parepare dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang masih tertinggal, melalui pengembangan sistem perkotaan, serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial-ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah secara keseluruhan. Strategi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (carring capacity). Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal. Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kota Parepare terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
Pengembangan kawasan
budi daya di wilayah Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kota Parepare ditinjau dari fungsinya terdiri atas : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya c. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas : -
Kawasan sempadan pantai
-
Kawasan sempadan sungai
-
Kawasan hutan kota
d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam - Kawasan rawan banjir - Kawasan rawan longsor - Kawasan rawan kebakaran f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Dengan mengacu pada review rencana tata ruang wilayah yang bertujuan aga pembangunan dalam wilayah kota parepare dapat tertata dengan baik, tidak semraut. 3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomic oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis.
Renstra Dinas PKPK
Kajian
Lingkungan
2013-2018
Hidup
Strategis,
institusi
perencanaan
telah
menindaklanjuti Undang-Undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan. Terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Secara internal peran Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota
Parepare
terhadap
KLHS
adalah
bagaimana
memperhatikan
dan
mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Di Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan dikembangkan kepada instansi terkait. Tabel 3.6 Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Parepare N0 1.
Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi skpd Data dan Informasi
Permasalahan pelayanan SKPD Data dan informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik
Faktor Penghambat Keterbatasan Anggaran
Pendorong
Dukungan teknologi Kecenderungan pengembangan spasial
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis Identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah pada sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, adalah : a. Aspek Teknis Perencanaan dan penganggaran daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada aspek ini kita bagaimana meningkatkan peningkatan produksi dan produktifitas, pembanguan dan perbaikan
infrastruktur,
meningkatkan
mutu
dan
keamanan
pangan,
peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian dan perikanan. b. Aspek Ekonomis Perencanaan aspek ekonomis merupakan perencanaan yang dilakukan dengan meningkatkan peningkatan akses permodalan petani, peningkatan akses pemasaran hasil pertanian, dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. c. Aspek Sosial Perencanaan perikanan
dan
dan
meningkatkan
pembangunan
kelautan
sektor
dengan
peningkatan
dibidang
memperhatikan
kualitas
sumber
pertanian, aspek
daya
kehutanan, sosial
manusia
yaitu
pertanian,
peternakan, perikanan dan kehutanan. Mengembangkan sistem pola kemitraan dengan petani penangkar. d. Aspek ekologi Pembangunan dan perencanaan bidang perikanan, peternakan, kehutanan dan perikanan
tidak
lepas
dari
aspek
ekologi
dengan
mengembangkan
pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan, pengelolaan
air
dan
tanah
yang
berwawasan
lingkungan
berkesinambungan, serta pelestarian dan pemanfaatan pestisida nabati.
dan
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare pada dasarnya merupakan penjabaran sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare, sehingga perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Kota Parepare dalam lima tahun mendatang harus berpedoman
pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018. 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan cara pandang ke depan menyangkut kemana Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare harus dibawa dan diarahkan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk berkarya secara konsisten dan mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun
akuntabilitasnya.
Secara
sederhana
dapat
dikatakan
bahwa
visi
merupakan gambaran masa depan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang menginspirasi seluruh pemangku kepentingan yang berisikan cita dan citra dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018. Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Dinas Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan, maka dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah yang
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare menetapkan visi sebagai berikut : "Terdepan dalam pelayanan dan pengelolaan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan yang Peduli dan Mandiri" Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen yang ada di Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan perubahan demi kemajuan dan eksistensi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare. Makna dari visi tersebut di atas adalah : 1. Terdepan dalam pelayanan dan pengelolaan, mengandung arti : mempunyai kemampuan dan kualitas untuk memberikan pelayanan dan pengelolaan sehingga masyarakat Kota Parepare yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dapat meningkat kualitas hidupnya dan tercukupi kebutuhannya. 2. Peduli, mengandung arti
: mempunyai
keikhlasan
dan
empati
dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berkembang dan maju demi
masa
depan
bersama,
sehingga
pelaksanaan pembangunan daerah,
partisipasi
masyarakat
dalam
Peduli terhadap kelestarian lingkungan,
dan berkomitmen lingkungan. 3. Mandiri, mengandung arti, : mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan
dibidang
pertanian,
kehutanan,
perikanan
berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
dan
kelautan
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare. Perwujudan visi sebagai cita-cita bersama harus didukung penjabarannya dituangkan dalam misi sebagai rangkaian strategis perwujudan cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Kota Parepare merumuskan 5 (lima) misi yang
didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan misi tersebut, adalah : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Sebagai Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi yang apabila dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan akan mampu melahirkan aparatur yang profesional dalam bidang perencanaan perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan serta kehutanan. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan
dengan
mengupayakan
untuk
senantiasa
meningkatkan
kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak, dibidangnya masingmasing. 2. Mengembangkan Sistem Ketahanan pangan dan keragaman sumber pangan. Ketersediaan SDM yang profesional perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan
prasarana yang
memadai
untuk
menghasilkan
perencanaan
yang
berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana sehingga ketersediaan pangan yang cukup, aman, sehat, utuh, halal, bergizi dan terjangkau ditingkat individu,
tetapi juga mencakup
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
pengembangan teknologi informasi.
Teknologi informasi menjadi media
komunikasi antara Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare dengan lembaga instansi lainnya. 3. Mengoptimalkan penerapan Teknologi Tepat Guna Hal ini ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah serta
masyarakat
dalam menghadapi arus globalisasi. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonomi kerakyatan. Program peningkatan sarana dan prasarana merupakan salah satu sinergitas dalam menunjang ekonomi kerakyatan. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha. Sebagai salah satu aspek perencanaan pembangunan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang
perlu
dilakukan
untuk
mencapai
visi,
melaksanakan
misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis SKPD yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Misi Pertama: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan. Tujuan: 1. Meningkatkan
pemanfaatan
potensi
pertanian,
kehutanan,
peternakan,
perikanan. Sasaran: -
Meningkatnya produksi pertanian, perikanan / kelautan, peternakan dan kehutanan
Sasaran: -
Berkembangnya kawasan Kompleks Hutan Alitta Kota Parepare sebagai objek ekowisata.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Misi Kedua: Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan keragaman sumber pangan. Tujuan: 1. Meningkatkan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, sehat, halal, bergizi dan terjangkau. Sasaran: -
Meningkatnya produksi dan mutu hasil budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan.
-
Meningkatnya potensi hasil olahan , pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
-
Meningkatnya kesehatan hewan.
Misi Ketiga: Mengoptimalkan penerapan teknologi tepat guna Tujuan: 1. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Sasaran: -
Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian, perikanan, peternakan baik produk pangan maupun non pangan.
Misi Keempat: Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan Tujuan: 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonomi kerakyatan dibidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Sasaran: -
Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan kehutanan.
dibidang
pertanian,
peternakan, perikanan/kelautan
dan
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan aparatur pelaku usaha. Tujuan: 1. Peningkatan kualitas aparatur dan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Sasaran: -
Meningkatnya pelayanan aparatur dan kemampuan pelaku usaha. Adapun misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan
dan Kelautan Kota Parepare untuk 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:
Renstra Dinas PKPK
4.3.
2013-2018
Strategi Dan Kebijakan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Tahun 2013-2018, maka Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare akan melaksanakan 5 (lima) misi yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi kebijakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang dirinci menurut misi pembangunan jangka menengah daerah, dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan
yang dilaksanakan
oleh
suatu organisasi
sebagai
upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang akan dilaksanakan oleh Dinas PKPK Kota Parepare selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan
RPJMD Kota Parepare Tahun
2013-2018 adalah sebagai berikut: I. Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat-Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyedian Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
- Penyediaan operasional Administrasi Kesekretariatan /Perkantoran - Penunjang Kegiatan Rapat-rapat Kesekretariatan - Penyediaan spanduk dan bendera 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. - Pendidikan Dan Pelatihan Formal - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Anggaran SKPD - Penyusunan Renstra SKPD - Penyusunan Renja SKPD - Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD II.
PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebun - Pengembangan pembenihan/pembibitan. - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan statistik pertanian - Pemberdayaan kelembagaan masyarakat - Penignkatan kewaspadaan pangan dan gizi - Pengembangan Agribisnis komoditi, padi, palawija dan holtikultura.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
- Penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. 2. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan. - Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 3. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Pemanfaatan dan pengembangan pupuk organik untuk sayuran non pestisida 4. Program
Peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebunan. -
Pengadaan peralatan perbengkelan ALSINTAN.
-
Peningkatan kapasitas masyarakat teknologi tepat guna
5. Program Peningkatan Sumber daya manusia. - Pelatihan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan petani 6. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak -
Pendataan masalah peternakan.
-
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
-
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak pada masyarakat.
-
Peningkatan deteksi dini dan pelaporan penyakit ternak.
7.
Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan
-
Pengadaan alat teknologi peternakan tepat guna
-
Pengadaan penyuluhan peternakan
-
Pengembangan Inseminasi Buatan Mandiri
8. 9.
Program Peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan bibit hewan ternak. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
-
Pengembangan jaringan informasi pemasaran
-
Pendataan/ survey ternak rumah tangga.
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan -
Pemeliharaan kawasan Hutan Jompie.
-
Pengembangan HPT dan agrowisata kompleks hutan alitta
-
Pengembangan hutan sebagai media pendidikan
11. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan -
Pembinaan kelompok tani hutan rakyat.
-
Pengadaan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan
-
Perlindungan dan pengamanan hutan reboisasi
-
Perlindungan kebakaran hutan.
-
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12. Program Perencanaan dan pengembangan Hutan 13. -
Pengembangan Hutan Kota Jompie Program Pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan.
14. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir -
Pengembangan usaha dan kelembagaan
-
Pendampingan Masyarakat Pesisir.
15. Program Pengembangan budidaya perikanan -
Pemuktahiran data perikanan dan kelautan
-
Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB)
-
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
-
Pengembangan budidaya rumput laut
-
Pembangunan tempat pelelangan ikan
16. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan -
Pembinaan dan pengawasan Mutu Hasil Perikanan
-
Pengembangan teknologi hasil perikanan
17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap -
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Renstra Dinas PKPK
-
2013-2018
Peningkatan sarana penangkapan ikan diatas kapal.
18. Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. -
Pengawasan perdagangan hasil perikanan.
-
Pembangunan Pos Pengawas.
5.2. Indikator kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan Kota Parepare selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Indikator kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 seperti tampilan pada Tabel 6.1 berikut. Table 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Parepare
No.
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Tahun 2013
(1)
(2)
(3)
1
Persentase kelompok tani nelayan yang dibina (100 klp)
0%
2
Jumlah produksi hasil peternakan
3
Cakupan bina kelompok nelayan
4
Jumlah ketersediaan tanaman pangan
1143,17 ton
49,32 %
6620 ton
Target Capaian Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
8%
17 %
26 %
34 %
40 %
40 %
1166,93 ton
1190,69 ton
1214,45 ton
1238,21 ton
1262 ton
1262 ton
54,28 %
59,24 %
64,10 %
69,06 %
74,12 %
74,12 %
Renstra Dinas PKPK
No.
(1)
Indikator Kinerja (2)
Kondisi Kinerja Tahun 2013 (3)
pertanian / perkebunan 5
6
7
produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
5,83
2013-2018 Target Capaian Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
6820 ton
7020 ton
7220 ton
7420 ton
7620 ton
7620 ton
5,88 ton/ha
5,93 ton/ha
5,98 ton/ha
6,03 ton/ha
6,11 ton/ha
6,11ton/ha
97,16 ton
97,62 ton
98,08 ton
98,54 ton
99 ton
99 ton
65,6 %
74,2 %
82,8
91,4 %
100 %
100 %
ton/ha
Jumlah hasil produksi budidaya perikanan
96,70 ton
Cakupan pengawaan produksi ikan (PPI)
57 %
Renstra Dinas PKPK
2013-2018
B A B VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, memperhitungkan potensi
(kekuatan,
kelemahan,
Dinas dengan
peluang dan tantangan).
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.
Renstra
merupakan awal
dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Parepare tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kota Parepare tahun 2005 – 2025. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD yang mengacu pada RKPD. Parepare, Oktober 2014 Kepala Dinas PKPK
Ir. Hj. DAMILAH HUSAIN Nip. 19571006 198511 2 001
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 NO
MISI
1
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, perikan, pertanian, peternakan dan kehutanan
TUJUAN 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan
SASARAN 1. meningkatnya produksi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan
2.
2
3
4
Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan keragaman sumber pangan
Mengoptimalkan penerapan teknologi Tepat Guna
1. meningkatkan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, sehat, halal, bergizi dan terjangkau
1 peningkatan Penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan
pengembangan kawasan kompleks hutan Alitta kota Parepare sebagai objek ekowisata.
1 meningkatnya produksi dan mutu hasil budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan 2. meningkatnya hasil olahan pertanian, perikanan dan peternakan. Meningkatnya
1. meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian, perikanan, peternakan baik produk pangan maupun non pangan.
Meningkatkan sarana 1. meningkatnya sarana 1. bertambahnya sarana dan dan prasarana dan prasarana prasarana pendukung penunjang penunjang pengembangan ekonomi pengembangan pengembangan ekonomi kerakyatan dibidang ekonomi kerakyatan kerakyatan dibidang pertanian, peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kehutanan. peternakan, perikanan dan kelautan
INDIKATOR SASARAN
2014
TARGET KINERJA SASARAN 2015 2016 2017
2018
1. Persentase peningkatan produksi tanaman holtikultura
15%
20%
30%
40%
50%
2. Persentase pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan meningkat
40%
45%
50%
55%
60%
3. persentase kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan pangan meningkat
40%
45%
50%
55%
60%
1. Persentase terciptanya kawasan hutan kota sebagai objek ekowisata.
-
20%
25%
30%
35%
1. Persentase produksi yang memenuhi standar
25%
30%
35%
40%
45%
2. Persentase produksi induk unggul, dan jumlah unit pembenihan. 1. Persentase produksi dan populasi hewan ternak
30%
35%
40%
45%
50%
10%
15%
20%
25%
30%
2. Meningkatnya pengetahuan pengolah pangan
10%
20%
30%
35%
40%
1. Penambahan jenis produk olahan Pertanian dan Perikanan
9
13
15
17
4
2. nilai tambah limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan energi mandiri.
60%
65%
70%
75%
80%
1. Penambahan Sarana dan prasarana Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
141
140
148
136
138
NO 4
MISI
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan sarana 1. meningkatnya sarana 1. bertambahnya sarana dan dan prasarana dan prasarana prasarana pendukung penunjang penunjang pengembangan ekonomi pengembangan pengembangan ekonomi kerakyatan dibidang ekonomi kerakyatan kerakyatan dibidang pertanian, peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kehutanan. peternakan, perikanan dan kelautan
INDIKATOR SASARAN
1. Penambahan Sarana dan prasarana Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
2. pengembangan dan rehabilitasi RPH, RPU dan puskeswan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha.
1 peningkatan kualitas aparatur dan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan
1. meningkatnya pelayanan aparatur dan kemampuan pelaku usaha.
TARGET KINERJA SASARAN 2015 2016 2017 140 148 136
2018 138
1
1
-
'-
30%
30%
30%
30%
30%
1. jumlah peserta pelatihan dan pelaku usaha ekonomi kerakyatan
66
27
30
35
40
2. Jumlah Aparat yang bersertifikat keahlian
6
6
6
6
6
3. pelestarian kawasan hutan
5
2014 141
Tabel 4.2. Strategi dan kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 NO 1
MISI
TUJUAN
Mengoptimalkan 1 meningkatkan pemanfaatan potensi pemanfaatan potensi kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan peternakan, dan kehutanan
SASARAN 1. meningkatnya produksi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan
2.
2
3
4
Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan keragaman sumber pangan
Mrngoptimalkan penerapan Teknologi tepat guna
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonomi kerakyatan
berkembangnya kawasan kompleks Hutan Alitta Kota Parepare sebagai objek ekowisata.
1. Meningkatnya sistem 1. meningkatnya produksi dan ketahanan pangan dan mutu hasil budidaya keragaman sumber pertanian, perikanan dan pangan untuk menjamin peternakan. ketersediaan pangan yang cukup, aman, sehat, halal, bergizi dan 2. meningkatnya hasil olahan pertanian, perikanan dan terjangkau ditingkat peternakan. individu Meningkatnya kesehatan hewan ternak.
meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
1. Meningkatnya nilai tambah produk hasi pertanian, perikanan, peternakan baik produk pangan maupun non pangan.
Meningkatnya sarana 1 Bertambahnya sarana dan dan prasarana prasarana pendukung penunjang pengembangan ekonomi pengembangan kerakyatan dibidang ekonomi kerakyatan pertanian, peternakan, dibidang pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan, peternakan kehutanan. perikanan dan kelautan.
INDIKATOR SASARAN
STRATEGI
Optimalisasi pemanfaatan potensi 1. Persentase peningkatan produksi tanaman holtikultura kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan dan peternakan.
KEBIJAKAN Menumbuhkan usaha tani yang memberi kebebasan dalam berusaha bagi petani, peternak dan nelayan
2014
TARGET KINERJA SASARAN 2015 2016 2017
2018
15%
20%
30%
40%
50%
1. Persentase pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan meningkat
40%
45%
50%
55%
60%
2. presentase kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan pangan meningkat.
40%
45%
50%
55%
60%
3. Persentase kawasan hutan kota sebagai objek ekowisata.
-
20%
25%
30%
35%
25%
30%
35%
40%
45%
3 Persentase produksi dan populasi hewan ternak.
10%
15%
20%
25%
30%
4 meningkatnya pengetahuan pengolah pangan
10%
20%
30%
35%
40%
1 Persentase produksi yang memenuhi standar 2 Persentase produksi induk unggul, dan jumlah unit pembenihan.
1 penambahan jenis produk olahan Pertanian dan Perikanan. 2 nilai tambah limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan energi mandiri 1 Penambahan Sarana dan prasarana Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 2 pengembangan dan rehabilitasi RPH, RPU dan puskeswan
penerapan teknologi tepat guna dibidang potensi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan
meningkatkan penerapan teknolgi tepat guna secara optimal.
meningkatkan potensi dan pemberdayaan usaha kerakyatan skala kecil dan menengah dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan
meningkatkan usaha pemberdayaan pengolahan sumber daya alam dalam mendukung potensi ekonomi berbasis agrobisnis, agroindustri dan agrowisata
Ada
peningkatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan.
membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
60%
65%
70%
75%
80%
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang NO pengembangan MISI ekonomi kerakyatan 4
Meningkatnya sarana 1 Bertambahnya sarana dan dan prasarana prasarana pendukung penunjang pengembangan ekonomi pengembangan kerakyatan dibidang ekonomi kerakyatan pertanian, peternakan, TUJUAN SASARAN dibidang pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan, peternakan kehutanan. perikanan dan kelautan.
peningkatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan. pengembanganSASARAN dan 2 INDIKATOR rehabilitasi RPH, RPU dan puskeswan
STRATEGI
membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan KEBIJAKAN kehutanan.
3 peletarian kawasan hutan
5
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha.
meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
1 meningkatnya pelayanan aparatur dan kemampuan pelaku usaha.
jumlah peserta pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi pelaku usaha pengolahan sumber kerakyatan daya alam yang berkualitas dibidang pertanian, perikanan, Jumlah Aparat yang peternakan dan kehutanan yang bersertifikat keahlian berwawasan lingkungan.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
60%
2014
TARGET 65% KINERJA 70% SASARAN 75% 2015 2016 2017
80%
2018
30%
35%
40%
45%
50%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DINAS PKPK Kota Parepare Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran 3
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan 5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Tahun 2013
6
7
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
TOTAL
7,458,565,550.00
RUTIN Meningkatkan pelayanan Kinerja SDM Aparatur
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
Persentase Program Pelayanan kepuasan Administrasi Perkantoran pegawai dalam pelayanan administrasi 1 Penyediaan Jasa Suratumum dan menyurat kepegawaian (melalui 2 Penyediaan Jasa angket/kuision Komunikasi, Sumber er) Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan
5 Penyedia Jasa Kebersihan kantor
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
Tersedianya ruang kerja yang representatif
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
100%
100 %
372,859,000
9,436,739,499.00
1,222,552,150.00 100 %
662,579,500
662,579,500
728,837,450
4,944,380,964.00 100 %
125,000,000
108 Tagihan
125,000,000
108 Tagihan
150,000,000
108 Tagihan
150,000,000
108 Tagihan
160,000,000
540 tagihan
710,000,000
42 STNK
51 STNK
11,000,000
51 STNK
11,000,000
51 STNK
20,000,000
51 STNK
20,000,000
51 STNK
22,000,000
255 STNK
84,000,000
240 jasa
243 jasa
-
-
102,000,000
243 jasa
110,000,000
243 jasa
130,000,000
243 jasa
130,000,000
243 jasa
141,217,450
1215 jasa
613,217,450
2,600,000
24 jasa
10,000,000
24 jasa
16,500,000
24 jasa
16,500,000
24 jasa
18,150,000
96 jasa
63,750,000
10,350,000
25 unit
12,000,000
27 unit
13,200,000
29 unit
13,200,000
30 unit
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
14,520,000
34 unit
63,270,000
Jumlah komponen/bahanbahan listrik
13 bahan
13 bahan
3,500,000
80 bahan
3,500,000
80 bahan
4,000,000
80 bahan
4,000,000
80 bahan
4,400,000
333 bahan
19,400,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah
6935 Eksamplar
6935 Eksampl ar
31,840,000
6935 Eksamp lar
30,000,000
6935 Eksampl ar
41,778,000
6935 Eksamp lar
41,778,000
6935 Eksamp lar
45,000,000
9 Penyediaan Bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat kesekretariatan
13 Penyediaan spanduk dan bendera
jumlah spanduk,umbulumbul dan bendera
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
34675 eks
1020 bahan
9,400,000
1020 bahan
10,000,000
1020 bahan
11,000,000
1020 bahan
11,000,000
1020 bahan
25,000,000
34 Kali
14 Kali
42,500,000
44 Kali
64,290,000
50 Kali
220,601,500
50 Kali
220,601,500
50 Kali
237,850,000
208 kali
785,843,000
153878 bahan
107,269,000
30000 Bahan
30000 bahan
19,069,000
30878 bahan
20,000,000
31000 bahan
22,000,000
31000 bahan
22,000,000
31000 bahan
24,200,000
0
15 kali
9,800,000
15 kali
10,000,000
15 kali
15,000,000
15 kali
15,000,000
15 kali
16,500,000
0
100%
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
8 unit
2 Pengadaan mebeleur
Jumlah pengadaan mebeleur
19 unit
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah gedung yang 1 gedung terpelihara
4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara
5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor
42 unit
2 unit
0 lbr
100 %
-
242,116,000
20 lbr
100 %
43,000,000
1 gedung
42
unit
24,116,000
175,000,000
-
-
227,775,000
-
1 gedung
25,000,000
51
unit
149,500,000
20
unit
3,275,000
4 unit
20,000,000
5100 bahan
190,396,000
1020 Bahan
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
19 unit
52,300,000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
19 unit
-
13,500,000
5000 surat keluar
2,839,645,450
108 Tagihan
13,000,000
1000 surat keluar
19
46,215,162,033.00
1,273,631,194.00 100 %
75 kali
66,400,000
66,300,000
25 lbr
5,500,000
25 lbr
5,500,000
25 lbr
6,500,000
95 lbr
17,500,000
100 %
504,472,650
100 %
403,578,120
100 %
484,293,744
100 %
1,862,235,514
12 Unit
1 gedung
60
Unit
7 Unit
100,000,000
27,500,000
285,972,650
91,000,000
-
1 gedung
30,250,000
65
unit
306,228,120
20
unit
10,000,000
1 unit
57,100,000
20 unit
1 gedung
70
unit
2 unit
50,000,000
33,275,000
327,708,744
73,310,000
39 unit
1 gedung
Lokasi
Rp. (juta)
108 Tagihan
13,000,000
1000 surat keluar
Target 18
9,983,979,737.00
1,121,657,620.00 100 %
Rp. (juta) 17
Jumlah tagihan rekening yang terbayar Jumlah STNK
7,000,000
1000 surat keluar
2018 Target 16
Rp. (juta) 15
715 surat keluar
5,800,000
1000 surat keluar
Target 14
Jumlah surat keluar
Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan)
1000 surat keluar
412,790,000
2017 Rp. (juta) 13
9,450,654,659.00
671,065,000.00 100 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2016 Target 12
Rp. (juta) 11
5,790,730,500.00
655,475,000.00 Persentase pelayanan administrasi perkantoran
11 Penyediaan operasional Jumlah bahan administrasi operasional kesekretariatan/perkant perkantoran oran
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana kantor
2015 Target 10
Rp. (juta) 9
193,000,000
140,141,000
288 unit
1,244,409,514
40 unit
13,275,000
14 unit
241,410,000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran 3
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan 5 gedung kantor
Pengadaan Instalasi Listrik dan Penerangan RPH
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Jumlah(Output) pengadaan
Data Capaian Tahun 2013
peralatan dan 6 perlengkapan Kantor
7
Jumlah Sambungan Listrik yang terpasang
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
2015 Rp. (juta) 9
Target 10 (Komputer,Print er,Kamera Digital)
1
Instalasi
2016 Rp. (juta) 11
30,000,000
Target 12 Unit (Komputer PC, Laptop, Printer, LCD/Infokus, Mesin Fax, Mesin Pemotong Rumput)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13
Target 14
2018 Rp. (juta) 15
Target 16
Rp. (juta) 17
Target 18
1 Instalasi
Lokasi
Rp. (juta) 19
30,000,000
20
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
5 1 2 3 Mengembangk Meningkatnya Persentase Program Peningkatan an kualitas kualitas dan Pegawai yang Kapasitas Sumber Daya SDM Aparatur profesionalism telah memiliki aparatur Perencana e SDM sertifikat Perencana Perencana 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah aparat yang menerima bantuan
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun 2013 7 47%
5 orang
2014 Target 8 55 %
6 orang
2015 Rp. (juta) 9 15,000,000
15,000,000
Target 10 70 %
6 orang
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2016 Rp. (juta) 11 15,000,000
15,000,000
Target 12 85 %
6 orang
2017 Rp. (juta) 13 40,000,000
40,000,000
Target 14 94 %
6 orang
2018 Rp. (juta) 15 40,000,000
40,000,000
Target 16 90 %
6 orang
Rp. (juta) 17 45,000,000
45,000,000
Target 18 90 %
30 orang
19
155,000,000
155,000,000
Jumlah aparat yang 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan mengikuti Bimbingan perundang-undangan teknis
Meningkatkan pelayanan Kinerja SDM Aparatur
Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanaian, kehutanan, peternakan, perikanan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian (melalui angket/kuision er)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/TAPKI N SKPD
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan lakip
1 dok
1 dok
3,500,000
1 dok
3,500,000
1 dok
3,500,000
1 dok
3,500,000
1 dok
3,500,000
5 dok
17,500,000
2 Penyusunan anggaran SKPD
Penyusunan dokumen anggaran Dinas (RKA,DPA,DPPA)
3 dok
3 dok
6,000,000
3 dok
6,000,000
3 dok
6,000,000
3 dok
6,000,000
3 dok
6,000,000
15 dok
30,000,000
3 Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD thn 2013-2018
1 dok
1 dok
10,000,000
1 dok
10,000,000
4 Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan rencana kerja Dinas PKPK kota parepare
1 dok
1 dok
6,000,000
5 dok
30,000,000
100 %
25,500,000
88
%
15,500,000
88
%
-
1 dok
6,000,000
15,500,000
88
%
-
1 dok
6,000,000
15,500,000
88
%
-
1 dok
6,000,000
15,500,000
-
1 dok
6,000,000
URUSAN PILIHAN
6,803,090,550.00
5,119,665,500.00
8,228,102,509.00
8,315,081,879.00
8,710,348,543.00
PERTANIAN
3,416,965,500.00
5,119,665,500.00
4,435,165,500.00
4,553,415,500.00
4,954,665,500.00
88
%
87,500,000
41,270,781,069.00 22,479,877,500.00
meningkatnya produksi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan
ratio peningkatan produksi tanaman holtikultura.
pengembanga n kawasan Kompleks Hutan Alitta Kota Parepare sebagai objek ekowisata.
ratio pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan meningkat
Jumlah Saranan dan 1 pengembangan pembenihan/pembibitan prasarana pertanian (DAK)
persentase kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan pangan meningkat
2 peningkatan Kapasitas pengelolaan statistik pertanian.
Jumlah Data Statistik Pangan, Hortukultura, ANPU, Harga Pasar dan Curah Hujan
4 Dokume n
25,000,000
4 Dokume n
39,000,000
4 Dokume n
40,000,000
4 Dokume n
45,000,000
4 Dokume n
50,000,000
20 Dokume n
199,000,000
3 penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi 4 Pengadaan dan penangkaran bibit
Jumlah Data BOP KP3 dan RDKK
2 Dokume n
50,000,000
2 Dokume n
57,000,000
2 Dokume n
60,000,000
2 Dokume n
65,000,000
2 Dokume n
70,000,000
10 Dokume n
302,000,000
Jumlah bibit tanaman pertanian yang tersedia.
-
5 Pengadaan alat - alat pertanian
Jumlah alat-alat pertanian
-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
Jumlah Ketersediaan Tanaman Pangan pertanian/ perkebunan
6.620 ton
6.620 ton
2,774,465,500
7.020 ton
3,144,465,500
7.220 ton
3,159,465,500
7.420 ton
3,184,465,500
7.620 ton
3,209,465,500
7.620 ton
15,472,327,500
17 Unit
108 Unit
2,699,465,500
17 Unit
2,803,465,500
25 Unit
2,804,465,500
13 Unit
2,804,465,500
15 Unit
2,809,465,500
178 Unit
13,921,327,500
2,759 Kg
9 Unit
95,000,000
150,000,000
3,250 Kg
10 Unit
100,000,000
155,000,000
3,500 Kg
11 Unit
110,000,000
160,000,000
3,525 Kg
12 Unit
115,000,000
165,000,000
13034 Kg
42 Unit
Lokasi
Rp. (juta)
420,000,000
630,000,000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran 3
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
5 6 Program Peningkatan Prosentase Pemasaran hasil Produksi Kelompok tani Pertanian / perkebunan Nelayan yang di bina (100 Klp)
1
Bimbingan teknis pengolahan hasil pertanian dan holtikultura.
2 Pelaksanaan Pameran oleh pelaku agribisnis dalam acara PEDA dan PENAS
peningkatan teknologi tepat guna dibidang pertanian, peternakan, kehutanan perikanan dan kelautan.
meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian, peternakan baik produk pangan maupun non pangan
Peningkatan Penyakit populasi ternak hewan menular ternak (PHM) dan zoonosis
nilai tambah limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan energi mandiri.
Jumlah Sarana Pengelolaan Produksi tanaman pangan yang tersedia
Pelayanan Program pencegahan dan umum penanggulangan penyakit kesehatan menular ternak hewan, pencegahan dan pengendalian 1 pendataan masalah penyakit peternakan menular ternak (PHM) strategis dan zoonosis
7 0%
5,83 ton/ha
Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan
Meningkatnya pelayanan aparatus dan kemampuan pelaku usaha peternakan
Peternak Program peningkatan sebagai pelaku pemasaran hasil produksi usaha peternakan ekonomi kerakyatan 1 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
Peningkatan produktivitas ternak
Pemanfaatan teknologi peternakan
Kelahiran pedet sapi hasil inseminasi buatan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan (inseminasi Buatan)
1 Pengembangan inseminasi buatan mandiri
Jumlah Sapi yang di Inseminasi Buatan
Target 18 40 %
19
885,000,000
40 Orang
50,000,000
160 Orang
160,000,000
35 Orang
375,000,000
65 Orang
725,000,000
6.11 ton/ha
414,000,000
6.11 ton/ha
1,656,000,000
-
30 Unit
414,000,000
30 Unit
414,000,000
30 Unit
414,000,000
30 Unit
414,000,000
120 Unit
1,656,000,000
83 %
766,200,000
88 %
436,700,000
93 %
450,950,000
95 %
421,200,000
95 %
2,292,550,000
2 Laporan
217,500,000
17,500,000
200,000,000
-
-
-
-
-
-
0%
-
2 Laporan
3900 Ekor
1,189 ton
50 Ekor
-
25,000,000
741,200,000
-
2 Laporan
4000 Ekor
1,213 ton
225,000,000
-
-
-
-
-
-
0
-
225,000,000
-
-
-
-
25,000,000
411,700,000
155,000,000
-
15 Kelomp ok 30
-
Ekor
10 %
5 Klp
30,000,000
125,000,000
25,000,000
25,000,000
-
2 Laporan
4000 Ekor
1,237 ton
-
420,950,000
204,000,000
-
15 Kelomp ok 40
30,000,000
Ekor
20 %
5 Klp
34,000,000
170,000,000
30,000,000
30,000,000
2 Laporan
4000 Ekor
1,262 ton
-
15 Kelomp ok 35
Ekor
30 %
5 Klp
30,000,000
10 Laporan
391,200,000
19,600 Ekor
195,000,000
1,262 ton
-
50
40,000,000
45
Ekor
127,500,000
2,165,050,000
779,000,000
225,000,000
104,000,000 Kelomp ok
155,000,000
105
Ekor
450,000,000
40,000,000
30 %
95,000,000
40,000,000
15 %
95,000,000
1,300,000,000
25 %
75,000,000
35 %
550,000,000
40 %
200,000,000
45 %
225,000,000
50 %
250,000,000
50 %
250 Ekor
75,000,000
300 Ekor
100,000,000
350 Ekor
125,000,000
350 Ekor
125,000,000
400 Ekor
150,000,000
1,650 Ekor
Lokasi
Rp. (juta)
414,000,000
1166 ton
10%
Rp. (juta) 17 425,000,000
6.06 ton/ha
1143,17 ton
persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi)
45,000,000
Target 16 40 %
414,000,000
3700 Ekor
Jumlah Kelompok yang diberi penyuluhan
40 Orang
2018 Rp. (juta) 15 45,000,000
6.01 ton/ha
61%
persentase peternak yang di fasilitasi pola kemitraan (51 peternak)
45,000,000
Target 14 30 %
414,000,000
Jumlah Ternak yang akan di vaksin, diberi obat/vitamin
Jumlah ternak yang diberikan kompensasi
40 Orang
2017 Rp. (juta) 13 45,000,000
5.95 ton/ha
75 %
-
20,000,000
Target 12 30 %
-
61%
-
40 Orang
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2016 Rp. (juta) 11 20,000,000
5.83 ton/ha
jumlah data permasalahan Peternak dalam beternak hubungannya dengan kesehatan hewan
jumlah bibit ternak 1 Pendistribusian bibit ternak pada masyarakat
Target 10 30 %
350,000,000
61%
2 Penyuluhan kualitas gizi Jumlah Kelompok dan pakan ternak yang diberi penyuluhan
2015 Rp. (juta) 9 350,000,000
30 Orang
rata-rata persentase penanganan penyakit menular ternak
Pertambahan Produksi hasil Program peningkatan jumlah produksi populasi ternak peternakan produksi hasil peternakan hasil peternakan dan peningkatan mutu pakan
3 Pengendalian pemotongan betina produktif
2014 Target 8 30 %
-
Jumlah Petani/pelaku agribisnis yang mengikuti PEDA dan PENAS
produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
1 Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun 2013
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan ketrampilan.
penambahan Program peningkatan jenis dan produksi pertanian/ jumlah produk perkebunan olehan peternakan
2 pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Peningkatan produktivitas ternak
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
575,000,000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran 3
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
5 6 2 Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana Prasarana Inseminasi Inseminasi Buatan Buatan
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun 2013 7
2014 Target 8
2015 Rp. (juta) 9
Target 10 15 Unit
2016 Rp. (juta) 11 450,000,000
Target 12 2 Unit
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13 75,000,000
Target 14 2 Unit
2018 Rp. (juta) 15 100,000,000
Target 16 2 Unit
Rp. (juta) 17 100,000,000
Target 18 21 Unit
Lokasi
Rp. (juta) 19
725,000,000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran 3
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan 5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Tahun 2013
6
7
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
Target 10
545 Ha
50,000,000
13.5 Ha
50,000,000
KEHUTANAN terlaksananya pembangunan Hutan Jompie terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
terlaksananya pemeliharaan tanaman dan fasilitas yang ada jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
terpeliharanya fasilitas dan sarana hutan jompie meningkatnya sarana dan prasarana kehutanan
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
peremajaan tanaman jambu mente
meningkatnya peroduksi tanaman jambu mente
Mengkoordinasi penyelenggaraa n reboisasi dan penghijauan hutan
dokumen rencana pengelolaan RHL
tersusunnya rencana masterplan kehutanan
1 rehabilitasi tanaman perkebunan
Penyusunan RP-PHL Kota Parepare Tahun 2015-2020
meningkatnya pembimbingan pengetahuan terhadap masyarakat masyarakat tentang konservasi SDH
meningkatnya Program Perlindungan partisipasi dan konservasi sumber masyarakat daya hutan dalam menjaga kelestarian hutan
terlaksananya pembangunan Kebun Raya Jompie
dokumen perencanaan kebun raya jompie
tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kebun raya jompie
terlaksananya patroli rutin dan operasi gabungan pengamanan kawasan hutan
meningkatnya pengamanan kawasan hutan
persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
persentase luas kawasan hutan yang dirambah
2 Penyusunan DED Revitalisasi Kebun Raya JompiE
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kebun Raya Jompie
Program perencanaan dan pengembangan Hutan
1 Pengembangan Hutan Kota Jompie
41.67%
211,423,250
8450 Batang
211,423,250
jumlah kasus perambah hutan
4,02 %
50 Orang
45 kasus
40 kasus
8 Kali
100%
-
Promosi Masterplan Hutan Kota Jompie
Masyarakat pesisir
Peningkatan pendapatan masy. Pesiir dan nilai jual produk
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir 1 pendampingan masyarakat pesisir (IFAD)
cakupan bina kelompok nelayan
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Peserta (Kelompok Nelayan) yang Mengikuti Sosialisasi Perundangundangan
110,000,000
555 Ha
120,000,000
13.5 Ha
30,000,000
13.5 Ha
30,000,000
21,74
30,000,000
30,000,000
-
3,52 %
50 Orang
6 Dokume n
35
49.41 %
66 Kelomp ok
96%
97 %
121,898,000
121,898,000
-
-
40,000,000
40,000,000
%
kasus
8 Kali
50 %
1 Dokume n
3,049,701,800 49.32%
Jumlah Kelompok yang didampingi
Program peningkatan cakupan kelompok kesadaran dan penegakan nelayan sadar hukum dalam hukum (73 klp) pendayagunaan sumber daya laut
45,000,000
-
KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan masyarakat pesisir
45,000,000
-
Jumlah Patroli dan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
persentase ketersediaan dokumen perencanaan hutan dan lahan
550 Ha
-
4,52%
2017
Target 12
15 %
17,86 %
dokumen rencana pengelolaan RHL
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi
1 Pengamanan kawasan hutan dan penertiban industri hasil hutan
-
-
Rp. (juta) 13 215,000,000
2 Unit
20 %
27,78
96 Kelomp ok
40,000,000
50,000,000
%
-
Target 14
Target 16
560 Ha
120,000,000
13.5 Ha
30,000,000
2 Unit
25 %
41,87
40,000,000
50,000,000
%
-
Rp. (juta) 17 220,000,000
Target 18
565 Ha
120,000,000
565 Ha
520,000,000
13.5 Ha
30,000,000
13.5 Ha
170,000,000
2 Unit
30 %
71,43
40,000,000
50,000,000
%
-
Rp. (juta) 19
20
1,546,423,250
8 Unit
30 %
565
160,000,000
190,000,000
Ha
211,423,250
-
-
-
211,423,250
-
-
-
-
-
295,000,000
45,000,000
3,01 %
50 Orang
250,000,000
40,000,000
30
kasus
8 Kali
50,000,000
-
50,000,000
400,000,000
50,000,000
2,51 %
50 Orang
-
40,000,000
400,000,000
50,000,000
45,000,000
45,000,000
-
25
kasus
8 Kali
100 %
1 Dokume n
3,577,937,009
96 Kelomp ok
50,000,000
2,01 %
50 Orang
-
-
74.12 %
50,000,000
400,000,000
400,000,000
50,000,000
20
kasus
50,000,000
8 Kali
60,000,000
-
60,000,000
96 Kelomp ok
2,01 %
490,000,000
50,000,000
250 Orang
240,000,000
6 Dokume n
400,000,000
400,000,000
50,000,000
98 %
50,000,000
98 %
-
50 Orang
50,000,000
50 Orang
50,000,000
50 Orang
-
kasus
20
50,000,000
40 Kali
215,000,000
100 %
110,000,000
-
2 Dokume n
3,535,683,043 74.12 %
96 Kelomp ok
98 %
-
250,000,000
50,000,000
-
3,481,866,379 74.12 %
50,000,000
-
%
97
Lokasi
2018 Rp. (juta) 15 280,000,000
-
3,599,492,088 74.12 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2016 Rp. (juta) 11 495,000,000
2 Unit
jumlah tanaman yang digunakan
1 sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
540 Ha
1 Pemeliharaan Kawasan Jumlah Luas Hutan Jompie Kawasan Hutan Jompie yang dipelihara 2 Pengadaan sarana dan jumlah sarana dan prasarana kehutanan prasarana kehutanan (DAK) 3 Peningkatan sarana dan persentase kegiatan prasarana kehutanan pemeliharaan hutan (DAK).
Program rehabilitasi Hutan dan Lahan
terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
jumlah luas potensi hutan rakyat
2015 Rp. (juta) 9 336,423,250
400,000,000
400,000,000
-
-
215,000,000
110,000,000
17,244,480,319 74.12
%
450 Kelomp ok
98 %
150 Orang
1,721,898,000
1,721,898,000
100,000,000
100,000,000
Tujuan
1
Meningkatkan produksi perikanan tangkap
Sasaran
2
Nelayan Tangkap
Indikator Sasaran 3
Jumlah Alat Tangkap
Bidang Urusan Pemerintan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
5 Program pengembangan budidaya perikanan
6 jumlah hasil produksi budidaya perikanan
1 pelatihan penerapan Budidaya Ikan (CBIB)
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan CBIB
2. Pelatihan Budidaya Rumput Laut
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Budidaya Rumput Laut
Program pengembangan perikanan tangkap (DAK)
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2 Peningkatanan sarana dan prasarana perikanan tangkap
jumlah hasil produksi ikan tangkap
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Tahun 2013 7 96,70 ton
2014 Target 8 96,71 ton
20 Orang
2,450ton
'3470 ton
2015 Rp. (juta) 9 44,900,000
89 Unit
3 pembangunan dermaga Jumlah Dermaga perikanan. yang dibangun
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
cakupan pengawasan produksi ikan (PPI)
1 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
Jumlah Jasa Petugas Pengawas yang bertugas di PPI
84,15 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13 75,000,000
Target 14 98,5 ton
Lokasi
2018 Rp. (juta) 15 100,000,000
Target 16 99 ton
Rp. (juta) 17 125,000,000
Target 18 99 ton
Rp. (juta) 19
20
519,900,000
30,000,000
20 Orang
35,000,000
20 Orang
35,000,000
20 Orang
40,000,000
110 Orang
154,950,000
29,950,000
60 Orang
145,000,000
40 Orang
40,000,000
40 Orang
65,000,000
40 Orang
85,000,000
180 Orang
364,950,000
2,816,328,800
2,816,328,800
3580 ton
2,844,492,088
3670 ton
2,872,937,009
3700 ton
2,901,866,379
3830 ton
2,930,683,043
3830 ton
14,366,107,319
16 Unit
2,264,816,088
20 Unit
2,272,937,009
20 Unit
2,280,683,043
20 Unit
2,295,683,043
76 Unit
9,114,119,183
65 Unit
579,676,000
70 Unit
600,000,000
70 Unit
621,183,336
70 Unit
634,800,000
364 Unit
5,251,988,136
-
83,39%
Target 12 98,0 ton
30 Orang
66,575,000
66,575,000
2 Sosialisasi Pengolahan Jumlah Peserta dan Penganganan Ikan Sosialisasi mengenai Yang Baik Penanganan Ikan yang baik
3 Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Prasarana PPI Pengawasan PPI
2016 Rp. (juta) 11 175,000,000
14,950,000
Jumlah Sarana dan Prasana Perikanan Jumlah Bantuan yang diberikan kepada Masyarakat (Kelompok Nelayan)
Target 10 97,5 ton
-
85,20 %
264 Jasa
30 Orang
-
130,000,000
85,000,000
-
86,38 %
264 Jasa
45,000,000
-
180,000,000
100,000,000
-
15 Unit
80,000,000
-
87,84 %
264 Jasa
80,000,000
80,000,000
-
88,77 %
264 Jasa
80,000,000
80,000,000
-
88,77 %
1,056 Jasa
536,575,000
411,575,000
-
-
30 Orang
45,000,000
-
-
15 Unit
80,000,000
