BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan di sisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Kondisi demikian menuntut suatu system perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders di daerah.

1.2.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemeritahan daerah, peneltian, pengembangan, dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan TA 2013 Hal 1

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.

Lingkungan Strategis

Sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus mempunyai letak yang cukup strategis dengan potensi ekonomi cukup prospektif. Dalam pengelolaan sumber daya yang ada, dipengaruhi oleh sinergitas pelaku ekonomi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus adalah : 1. perumusan perencanaan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 2. Perencanaan mampu memberikan gambaran tahapan dan alur organisasi yang jelas. 3. Perencanaan mampu menerapkan alih teknologi tepat guna yang terkait dengan pembangunan secara menyeluruh, khususnya pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, sarana dan prasarana, termasuk pembangunan Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( PI – IPTEK ). 4. Perencanaan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM dan kualitas dokumen perencanaan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dengan rincian sebagai berikut :


1.3.1. Sumber daya manusia Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak. 40 orang, sedangkan yang efektif melaksanakan tugas adalah sejumlah 37 orang. Hal tersebut dikarenakan 2 orang sedang tugas belajar S2 dan 1 orang menjalani bebas tugas. Adapun perincian jabatan masing-masing sebagai berikut : a. Kepala

: 1 orang

b. Sekretaris

: 1 orang

c. Kabid

: 4 orang

d. Kasubag

: 3 orang

e. Kasie

: 8 orang

f. Staf

: 23 orang

Jumlah

: 40 orang

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan golongan sebagai berikut : a. Pembina Utama Muda

: 1 orang

b. Pembina TK. I (IV/b)

: 1 orang

c. Pembina (IV/a)

: 5 orang

d. Penata TK. I (III/d)

: 8 orang

e. Penata (III/c)

: 6 orang

f. Penata Muda TK. I (III/b)

: 15 orang

g. Penata Muda (III/a)

: - orang

h. Pengatur TK. I (II/d)

: 2 orang

i. Pengatur (II/c)

: 1 orang

j. Pengatur Muda Tk. I (II/b)

: - orang

k. Pengatur Muda (II/a)

: 1 orang

Jumlah

: 40 orang

Sementara itu, apabila memperhatikan tingkat produktivitas kerja pegawai dengan klasifikasi tingkat usia pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : •

Usia 51 – 55 tahun sebanyak 5 orang

•



•


•


Berdasarkan jejang pendidikan yang telah diselesaikan oleh masingmasing pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut: •

Pasca Sarjana

: 12 orang

•

Sarjana

: 22 orang

•

DIII/Sarmud

:

3 orang

•

SLTA

:

1 orang

•

SLTP

:

2 orang

•

SD

:

2 orang

1.3.2. Sarana dan prasarana Berdasarkan data inventaris, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdapat sarana prasarana Kantor sebagai berikut : a. Ruangan: -

1 Ruangan Kepala

-

1 Ruangan Sekretariat

-

4 Ruangan Bidang

-

1 Ruang rapat internal

-

1 Ruang pertemuan

b. Kendaraan Dinas -

Roda 4

: 3 unit

-

Roda 2

: 21 unit

c. Alat pendukung lainnya -

Komputer PC

: 8 Unit

-

Notebook

: 19 unit

-

Ipad

: 1 unit

-

Server Komputer

: 2 unit

:


-

Printer

: 17 unit

-

LCD Proyektor

: 5 Unit

-

Camera digital

: 2 Unit

-

Handycam

: 4 Unit

-

GPS

: 2 Unit


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1.

Perencanaan Strategis

Penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab perubahan lingkungan yang selalu dinamis, dan sekaligus adanya suatu keinginan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus mampu menjadi agen perubahan tersebut melalui upaya-upaya perencanaan pembangunan Daerah guna mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang tepat dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi dan kecenderungan arah perubahan masa depan pada tiga tataran, yaitu : tataran makro, tataran meso, dan tataran mikro. Dinamika perubahan politik Indonesia secara umum dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada tataran global terutama yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan lain-lain yang menyangkut

tata kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dinamika politik ini telah melahirkan gerakan reformasi yang menuntut perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu wujud konkrit dalam bidang regulasi, dengan telah diberlakukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan berazaskan : 1.

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan,

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan,

serta

kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 2.

Perencanaan pembangunan nasional disususun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

3.

Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka disusun Renstra yang

didalamnya memuat Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kudus untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Renstra Bappeda Kudus tahun 2008 – 2013 Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan TA 2013 Hal 6

tersebut berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di samping dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada sebelumnya, disusun dengan menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, dilanjutkan dengan penetapan kebijakan dan program dari masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan di segala bidang. Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Mengacu dari pengertian Visi diatas, maka rumusan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama lima tahun ( 2008 – 2013) adalah sebagai berikut : ” Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas”.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus adalah : 1.

Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten.

2.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

3.

Meningkatkan pemberdayaan personil perencana.

VISI

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 adalah : ”TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS’

MISI

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 adalah:


1)

Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten

2)

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

3)

Meningkatkan pemberdayaan personil perencana.

TUJUAN

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1)

Mewujudkan penyusunan rencana Tata Ruang yang lengkap dan berkepastian hukum

2)

Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perencana. STRATEGI

Untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang, serta guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditempuh dengan strategi, sebagai berikut: 1)

Analisis Lingkungan Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna mencapai sasaran dan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

Lingkungan Eksternal 1)

Peluang -

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

-

Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.


-

Kerjasama pembangunan antar daerah dengan 4 kabupaten (Jepara, Demak, Pati dan Grobogan)

-

Kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

-

Kebijakan yang kondusif dan pro-pasar; serta dukungan sistem fiskal dan pembiayaan yang responsif.

-

Transparansi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten.

-

Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD (APBD Propinsi, APBN dan Swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan.

-

Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD.

2)

Ancaman -

Sanksi pidana kepada Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD yang melakukan penyimpangan terhadap konsistensi perencanaan dan APBD.

-

Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (Adanya potensi konflik yang tinggi)

-

Wujud

kerjasama

antar

daerah

secara

lebih

konkret

diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. -

Tidak adanya investor yang masuk.

-

Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu.

-

Banyaknya kebijakan pemerintah kabupaten yang terkoreksi.

-

Inkonsistensi

antara

perencanaan

dan

pelaksanaan

penganggaran. -

Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.


b.

Lingkungan Internal 1)

Kekuatan -

Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;

-

Tersedianya prasarana-sarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan;

-

Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEDA;

-

Mempunyai pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan, dan statistik pembangunan.

-

Mempunyai pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

2)

Kelemahan -

SDM secara kuantitatif masih kurang memadai;

-

Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.

-

Kurang memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.

-

Sistem penatausahaan keuangan belum dilaksanakan secara optimal

-

Beberapa

produk

perencanaan

yang

dihasilkan

belum

dimanfaatkan secara optimal. -

Penyiapan rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan


SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum 2. Pengembangan Data dan Informasi. 3. Sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD (APBD Propinsi, DAK, dan Swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan. 4. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 5. Perencanaan Sosial Budaya 6. Perencanaan pembangunan ekonomi 7. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 8. Perencanaan pembangunan daerah 9. Penelitian dan pengembangan

2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014

Rencana Kinerja dapat didefinisikan sebagai analis dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penetapan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2013. Pengukuran kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja tahun 2013, selanjutnya pada akhir tahun 2013 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya sehingga diketahui tingkat pencapaian kinerjanya. Pencapaian kinerja tersebut dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Capaian Kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

3.2.

Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

di atas 100 %

Memuaskan

II

91 % sampai 100 %

Sangat baik

III

81 % sampai 90 %

Baik

IV

71 % sampai 80 %

Cukup

V

kurang dari 70 %

Kurang

Pengukuran Pencapaian Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus melaksanakan misi ke enam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (good Governance). Berikut adalah capaian indikator sasaran yang dilaksanakan Tahun 2013. Sebagai berikut : Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013


NO 1

SASARAN REALI INDIKATOR TARGET STRATEGIS SASI Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen rencana umum 7 7

% 100

tata ruang yang lengkap dan rencana rinci tata ruang dan menjamin kepastian Jumlah peraturan daerah dan hukum

peraturan

Bupati

1

1

100

54

54

100

41

25

60

10

10

100

2

2

100

37

37

100

86

86

100

tentang

Rencana Tata Ruang 2

Pengembangan Data dan Jumlah Informasi

SKPD

mengirimkan

laporan

yang data

kinerja program (APBD, DAK, Bangub dan APBN) Sumber Data yang mengirimkan data profil Daerah, rangkuman 8 kelompok

data

dan

sebaran

Kecamatan 3

Sumber-sumber pendanaan

lain

Jumlah

SKPD

yang

diluar mendapatkan dana bagi hasil

APBD (APBD Propinsi, cukai DAK, dan Swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan 4

Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan air

pengembangan kota-kota minum dan sanitasi menengah dan besar

5

Perencanaan Budaya

Sosial Jumlah program/kegiatan SKPD yang

terakomodasi

kegiatan

dalam

perencanaan

pembangunan

bidang

social

budaya, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Jumlah

Badan

Masyarakat

Keswadayaan (BKM)

yang


SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR

TARGET

REALI SASI

%

1

1

100

9

9

100

6

6

100

1

1

100

2

2

100

3

3

100

250

238

95

54

54

100*

300

285

95

54

54

100

7

5

71,43

dimonitoring dan evaluasi dalam rangka

pelaksanaan

PNPM

Mandiri Perkotaan 6

Perencanaan

Indikator Ekonomi Daerah yang

pembangunan ekonomi

disusun. Jumlah

SKPD

yang

dalam

perencanaan

pembangunan

dikoordinasikan

oleh

bidang

ekonomi Jumlah Kluster yang difasilitasi 7

Perencanaan

prasarana Jumlah

dokumen

rencana

wilayah dan sumber daya prasarana wilayah dan sumber alam

daya alam Jumlah SKPD bidang tata ruang dan prasarana yang kegiatannya masih tumpang tindih. Penguatan

Kelembagaan

Pengelola Irigasi (WISMP) Partisipasi

masyarakat

dalam

Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif. 8

Perencanaan

Jumlah SKPD yang mengajukan

pembangunan daerah

program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur Jumlah

tokoh

masyarakat/stakeholder

yang

dilibatkan dalam musrenbang Jumlah

SKPD

yang

telah

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Jumlah dokumen perencanaan


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR pembangunan

yang

TARGET

REALI SASI

%

1.797

1.555

86,53

3

3

100

2

1

50

telah

ditetapkan. Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RPJM 9

Penelitian

dan Temuan

pengembangan

masyarakat

yang

difasilitasi dalam KRENOVA System

informasi

yang

digunakan untuk Perencanaan pembangunan daerah

3.2.1.

Analisis capaian sasaran

Capaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, apabila dirata-rata dengan capaian kinerja sebesar 80,04 % dengan hasil baik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan capaian indikator yaitu rata-rata sebesar 9,63 %. Hal ini disebabkan antara lain pada indikator kinerja sasaran sumber Data yang mengirimkan data profil Daerah, rangkuman 8 kelompok data dan sebaran Kecamatan masih ada yang belum mengirimkan data yang dibutuhkan guna melengkapi data profil daerah. Jumlah tokoh masyarakat/stakeholder yang dilibatkan dalam musrenbang belum seluruhnya memenuhi undangan yang telah dikirimkan. Berkaitan dengan indikator Jumlah SKPD yang mengajukan program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, masih terdapat SKPD yang belum mamahami capaian indikatornya. Dilihat dari indikator output dapat diukur sedang jika dilihat dari indicator outcome sebagian besar masih kualitatif artinya bias dan tidak terukur. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan Evaluasi terhadap capaian Kinerja RPJM selama 2008 – 2013. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai RPJM , dengan capaian 95,8 %. Disamping itu pada indikator kinerja sasaran system Informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan


daerah yang semula ditarget 2 paket pada realisasinya hanya dilaksanakan 1 paket. Hal ini dikarenakan system monitoring yang yang akan dibangun dipandang overlapping dengan system yang akan dibangun oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 NO 1

2

3

4

5

INDIKATOR

TARGET

REALI SASI

Jumlah dokumen rencana umum dan rencana rinci tata ruang Jumlah peraturan daerah dan peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang

7

7

% CAPAIAN TH. TH. 2012 2013 100 100

1

1

100

100

Jumlah SKPD yang mengirimkan laporan data kinerja program (APBD, DAK, Bangub dan APBN) Sumber Data yang mengirimkan data profil Daerah, rangkuman 8 kelompok data dan sebaran Kecamatan Sumber-sumber Jumlah SKPD yang pendanaan lain mendapatkan dana bagi hasil diluar APBD cukai (APBD Propinsi, DAK, dan Swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan pengembangan air minum dan sanitasi kota-kota menengah dan besar Perencanaan Jumlah program/kegiatan SKPD Sosial Budaya yang terakomodasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan bidang social budaya, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Jumlah Badan Keswadayaan

53

53

100

100

41

25

97,56

60

10

10

100

100

2

2

100

100

37

37

100

100

86

86

100

100

SASARAN STRATEGIS Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum Pengembangan Data dan Informasi


NO

6

7

8

9

SASARAN STRATEGIS

Perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR Masyarakat (BKM) yang dimonitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Indikator Ekonomi Daerah yang disusun. Jumlah SKPD yang dalam perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh bidang ekonomi Jumlah Kluster yang difasilitasi Jumlah dokumen rencana prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah SKPD bidang tata ruang dan prasarana yang kegiatannya masih tumpang tindih. Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (WISMP) Partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif Jumlah SKPD yang mengajukan program dan kegiatan dengan indicator kinerja yang jelas dan terukur Jumlah tokoh masyarakat/ stakeholder yang dilibatkan dalam musrenbang Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RPJM Penelitian dan Temuan masyarakat yang pengembangan difasilitasi dalam KRENOVA System informasi yang digunakan dalam Perencanaan pembangunan daerah JUMLAH RATA-RATA KINERJA

REALI TARGET SASI

% CAPAIAN TH. TH. 2012 2013

1

1

100

100

9

9

100

100

6

6

100

100

1

1

100

100

2

2

100

100

3

3

100

100

250

238

114,29

95

54

54

96

100

300

285

40

95

54

54

100

100

7

5

100

71,43

1.797

1.555

91

86,53

3

3

100

100

2

2

50

100

1.988 90,4

2.107,96 95,8


3.3.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

2 293.907.000,00

3 269.889.871,00

4

33.000.000,00

20.391.907,00

61,79

10.500.000,00

10.500.000,00

100,00

28.450.000,00

28.439.164,00

99,96

54.740.000,00

54.734.000,00

99,99

20.000.000,00 20.017.000,00

20.000.000,00 20.017.000,00

100,00 100,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

2.600.000,00

2.600.000,00

100,00

3.600.000,00

3.600.000,00

100,00

30.000.000,00

27.897.500,00

92,99

90.000.000,00

80.710.300,00

89,68

249.660.000,00

236.872.527,00

94,88

1.400.000,00

1.400.000,00

100,00

75.620.000,00

66.975.000,00

88,57

8.000.000,00

7.500.000,00

93,75

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Data/Informasi

164.640.000,00

160.997.527,00

97,79

180.000.000,00

160.328.700,00

89,07

91,83


Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Profile Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Program Kerjasama Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

100.000.000,00

83.458.700,00

83,46

80.000.000,00

76.870.000,00

96,09

175.000.000,00

131.331.500,00

75,05

175.000.000,00

131.331.500,00

75,05

278.000.000,00

194.542.000,00

69,98

78.000.000,00

70.609.000,00

90,52

200.000.000,00

123.933.000,00

61,97

1.335.000.000,00 310.000.000,00

1.125.574.000,00 297.133.500,00

84,31 95,85

1.025.000.000,00

828.440.500,00

80,82

75.000.000,00 75.000.000,00

68.300.100,00 68.300.100,00

91,07 91,07

260.000.000,00

251.448.500,00

96,71

260.000.000,00

251.448.500,00

96,71

48.000.000,00

25.561.300,00

53,25

48.000.000,00

25.561.300,00

53,25

460.000.000,00

445.687.000,00

96,89

460.000.000,00

445.687.000,00

96,89

150.000.000,00

106.442.300,00

70,96

150.000.000,00

106.442.300,00

70,96


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA/PPAS dan Perubahan KUA/PPAS Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air WISMP Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam JUMLAH

1.163.650.000,00

648.722.700,00

55,75

556.650.000,00

228.673.100,00

41,08

182.000.000,00

162.481.800,00

89,28

300.000.000,00

196.492.500,00

65,50

125.000.000,00

61.075.300,00

48,86

55.000.000,00

54.175.000,00

98,50

55.000.000,00

54.175.000,00

260.000.000,00

245.386.000,00

94,38

70.000.000,00

68.600.000,00

98,00

150.000.000,00

137.986.000,00

91,99

40.000.000,00

38.800.000,00

97,00

115.000.000,00

100.565.600,00

87,45

115.000.000,00

100.565.600,00

87,45

398.000.000,00

346.751.900,00

87,12

313.000.000,00

270.145.900,00

86,31

85.000.000,00

76.606.000,00

90,12

4.421.401.498,00

80,04

5.523.717.000,00


BAB IV PENUTUP

4.1.

Tinjauan Umum Keberhasilan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemeritahan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, Sumber dana, Sarana dan Prasarana secara efektif dan efisien. Dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dibahas dalam Bab III, bahwa capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus pada Tahun 2013 telah tercapai dengan baik yaitu dengan prosentase sebesar 80,04.% meskipun ada penurunan dari tahun 2012 yakni sebesar 9,63 %.

4.2.

Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya : a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada masing-masing SKPD sebagai sumber data guna memenuhi permintaan

data yang dibutuhkan dalam

perencanaan pembangunan b. Masyarakat/stakeholder kurang memahami dan berpartisipasi maksud dan tujuan pelaksanaan musrenbang sebagai forum tertinggi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. c. Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain dalam penyusunan rencana kegiatan.


4.3.

Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1. Mengadakan pelatihan bagi SDM perencana pada masing-masing SKPD, dan melakukan verifikasi data yang dibutuhkan. 2. Mensosialisasikan hasil musrenbang kepada masyarakat luas 3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dalam penyusunan Rencana Kegiatan.


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents