BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2014. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman merupakan Program Nasional yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 8 Desember 2009 dalam rangka mencapai target pembangunan sanitasi secara bertahap hingga tahun 2014. PPSP menargetkan 330 kota/kabupaten yang mempunyai masalah sanitasi seperti limbah, persampahan dan drainase. Dalam rangka mewujudkan Universal Acses sesuai dengan Perpres 183 tentang Percepepatan pembangunan air minum dan sanitasi, diharapkan perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik/nonfisik terkait sanitasi di daerah masing-masing. Pada kondisi saat ini realitas yang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama ada balita semakin meningkat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara bertahap mulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak langsung kepada derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan sanitasi.Dari data yang ada terkait permasalahan sanitasi Kabupaten Buru Selatan diketahui masih kurangnya penanganan sanitasi perkotaan yang meliputi sektor Drainase, Persampahan dan Air Limbah. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Buru Selatan, akan dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, dimana setiap tahapan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kabupaten secara terstruktur sesuai jangka waktu perencanaan kabupaten. Program PPSP dilakukan melalui pendekatan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang memiliki prinsip: 1. Dari, oleh dan untuk kabupaten/kota, 2. Berdasarkan data empiris, 3. Menggunakan pendekatan top down meets bottom up, 4. Komprehensif dan berskala kabupaten/kota.

Pokja Sanitasi Kabupaten Buru Selatan

1


1.2 Landasan Gerak 1.2.1 Lingkup Materi Definisi dan ruang lingkup sanitasi (mengacu kepada Buku Referensi Opsi System dan Teknologi Sanitasi TTPS 2010). Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembagian tinja, endapan air limbah (sullage) limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hisup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut : 1. 2.

3.

4. 5.

Black Wateradalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga, yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi pembersih atau materi lainnya. Grey Wateradalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan. Penanganan air limbah rumah tangga (domestic) dengan system : a. Pengolahan On Site menggunakan system septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengolahan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transper depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.

1.2.2 Lingkup Wilayah Kajian Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan, dengan sasaran utama adalah Pusat Kawasan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana telah di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029 yang meliputi : Kecamatan Namrole (PKW), Kecamatan Kepala Madan (PKW), Kecamatan Leksula (PKL), Kecamatan Ambalau (PKL), Kecamatan Waesama (PKL) dan Kecamatan Fena fafan. Wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 81 (delapan puluh satu) desa

a. Kecamatan Namrole : 1. Desa Wamkana 2. Desa Waenalut 3. Desa Lektama 4. Desa Fatmite 5. Desa Elfule 6. Desa Leku 7. Desa Oki Baru


2


8. Desa Oki Lama 9. Desa Labuang 10. Desa Wally 11. Desa Tikbari 12. Desa Masnana 13. Desa Kamlanglale 14. Desa Waenono 15. Desa Namrinat 16. Desa Waefusi 17. Desa Batu Tulis b. Kecamatan Waesama 1. Desa Waetawa 2. Desa Waesili 3. Desa Lena 4. Desa Simi 5. Desa Waelikut 6. Desa Wamsisi 7. Desa Pohon Batu 8. Desa Waetaba 9. Desa Hotte 10. Desa Waemasing 11. Desa Batu Kasa c. Kecamatan Kepala Madang 1. Desa Balpetu 2. Desa Waekeka 3. Desa Biloro 4. Desa Nanali 5. Desa Pasir Putih 6. Desa Fogi 7. Desa Waepandan 8. Desa Walbele 9. Desa Air Ternate 10. Desa Sekat 11. Desa Waeeha 12. Desa Bala-Bala 13. Desa Batu Layar 14. Desa Siopot 15. Desa Emguhen 16. Desa Waehotong d. Kecamatan Leksula 1. Desa Waemulang 2. Desa Waeturen 3. Desa Waehaka 4. Desa Waemala 5. Desa Ewiri 6. Desa Tifu 7. Desa Mepa


3


8. Desa Leksula 9. Desa Nalbessy 10. Desa Kase 11. Desa Neath 12. Desa Liang 13. Desa Slealale 14. Desa Walunhelat 15. Desa Waehaolon 16. Desa Waewali 17. Desa Waenamaolon 18. Desa Grahwaen 19. Desa Terrkury e. Kecamatan Ambalau 1. Desa Lumoy 2. Desa Ulima 3. Desa Kampung Baru 4. Desa Siwar 5. Desa Selasi 6. Desa Elara 7. Desa Masawoy f. Kecamatan Fena Fafan 1. Desa Nusarua 2. Desa Mangeswaen 3. Desa Waekatin 4. Desa Fakal 5. Desa Uneth 6. Desa Waeraman 7. Desa Waelo 8. Desa Siwatlahin 9. Desa Trukat 10. Desa Waeken 11. Desa Batu Karang 2.

Visi dan Misi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011– 2016dan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan a. Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan

Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Buru SelatanTahun 2011-2016 merupakan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan yang terpilih melalui pemilukada yang bersifat SMART (specific, measurable, achievable, result oriented and time schedule), bukan sekedar slogan atau jargon politik, tetapi menjadi pandangan hidup (way of life). Dengan demikian, adapun konten Visi tersebut, ialah : “MEMBANGUN BURU SELATAN YANG RUKUN, BERKUALITAS,ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA” Makna Visi Kabupaten Buru Selatan adalah :


4


Rukun adalah terciptanya ketenangan dan ketenteraman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peningkatan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam keperbedaan. Konteks ini juga sejurus langsung dengan perspektif Kai Wait Ina Ama yang selama ini melembaga di dalam pola hidup masyarakat Kabupaten Buru Selatan, peningkatan hubungan danatau toleransi antarumat beragama, penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan budaya lokal (Lolik Lalen Fedak Fena). Adil adalah keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata. Adil juga ditandai dengan penegakan supremasi hukum dan HAM secara berkeadilan, transparan dan berkepastian hukum dalam rangka menumbuh-kembangkan situasi stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat di tengah-tengah masyarakat, penghargaan dan penghormatan terhadap tatanan kearifan budaya lokal (Kai Wait Ina Ama) secara proposional. Berkualitas adalah keadaan dimana taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk semakin membaik, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat semakin meningkat, serta meluasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mandiri adalah keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat Buru Selatan mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain di Maluku yang telah maju dengan mengandalkan pada potensi lokal dan kapasitas masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Untuk bisa mandiri, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan harus memiliki semangat kerja keras, kerja prioritas, dan kerja berkualitas. Kegigihan untuk menangani persoalan sendiri harus terus dikembangkan demi meraih kemandirian. Tekad untuk berbenah diri guna dapat lebih mandiri harus didengungkan ke seluruh hati masyarakat sehingga menjadi pemacu dalam pembangunan Buru Selatan ke depan. Sejahteraadalah meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, terpenuhinya kebutuhan dasar manusiaseperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pembangunan berwawasan lingkungan. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011-2016 Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Maluku Buru Selatan tahun 2011‐2016, yaitu : 1.

Mewujudkan semangat “Satu Hati Membangun Negeri” sebagai wujud (entitas) persaudaraan yang rukun dan adil Budaya Kai Wait Ina Ama dan Lolik Lalen Fedak Fena yang selama ini melembaga di dalam pola hidup masyarakat Kabupaten Buru Selatan merupakan falsafah hidup yang sangat menentukan bagi sikap dan karakter masyarakat Buru Selatan dalam mengambil peran sentral dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya akan terus digali dan dikembangkan nilai-nilai budaya Budaya Kai Wait Ina Ama dan Lolik Lalen Fedak Fena untuk memotivasi potensi masyarakat.

2.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


5


Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjagaagar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara nasional yang diawali di tingkat pusat dan diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buru Selatan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penguatan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan

Dalam rangka pembangunan berkeadilan (inklusif), pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perempuan dan anak, melalui upaya-upaya perlindungan sosial, termasuk mengupayakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan. 5. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Buru Selatan sangat terkait dengan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buru akan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, antara lain : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, infrastruktur dasar pada kawasan pemukiman masyarakat, dan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan lembaga keuangan. b. Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 20092029 Tujuan penataan ruang Kabupaten Buru Selatanadalah : 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ; 2. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kecamatan serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan; 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

1.1. Maksud dan Tujuan a.

Maksud


6


Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buru Selatan adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Buru Selatan saat ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akandating. b. Tujuan Tujuan dari penyusunan Buku Putih Kabupaten Buru Selatan adalah untuk: 1. menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi Kabupaten Buru Selatan termutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); 2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi 3. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi dan menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan; 4. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama; 5. Sebagai keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi khususnya di wilayah Kabupaten Buru Selatan. 1.2. Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.3.1 Sumber Data a. Data Primer Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain:    

Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Survey Pemberdayaan Masyarakat, Jender & Kemiskinan (PMJK), Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) Studi Komunikasi dan Pemetaan Media, dan

b. Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain : Data profil Umum antara lain:      

Geografis, Administratif & Geohidrologis Demografis Keuangan dan Perekonomian Daaerah Sosial& Budaya Tata Ruang Wilayah Kelembagaan Daerah

Data Profil Sanitasi meliputi antara lain :


7


 

Data Teknis : Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan) Data Non Teknis : Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan,)

1.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: 1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup, kuesioner tertutup dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. 2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. 3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang penting berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan visual langsung ke lingkungan yang menjadi obyek studi. Obyek yang diamati berupa kondisi drainase, sarana persampahan, saluran pembuangan limbah. Hasil dari pengamatan tersebut ditulis secara deskriptif dan direkam dengan kamera foto. 1.4.1 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Pengolahan data dalam pelaksanaan proses kajian data primer dan sekunder ini antara lain dengan menggunakan program Epi info, SPPS, Microsoft Excel dan ArcView GIS. Sedangkan untuk Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian. 1.4.2 Analisis Data Analisis data adalah merupakan tindak lanjut dari tahapan pengumpulan data untuk memperoleh output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis yang diguna dalam penelitian ini adalah : a.

Analisis ProfilWilayah Kabupaten Buru Selatan Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil analisis ini adalah kondisi existing wilayah Kabupaten Buru Selatan di tinjau dari aspek fisik, demografi, ekonomi, tata ruang wilayah, sosial budaya dan kelembagaan Kabupaten Buru Selatan pada saat ini.

b.

Profil Sanitasi Wilayah Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Buru Selatan saat ini secara obyektif berdasarkan data primer dan sekunder sistem dan layanan sanitasi, permasalahan yang di hadapi dan rencana pembangunan sanitasi yang ada saat ini. Hasil analisis ini adalah peta sistem sanitasi untuk masing-masing subsektor dan lokasinya yang spesifik, hasil analisis dari beberapa kajian data primer, dan teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung.Analisis ini menggunakan metode tabulasi, Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan analisis deskriptif.


8


c.

Penetapan Area Beresiko Sanitasi Analisis ini bertujuan untuk menetapkan area beresiko sanitasi dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan analisis data sekunder, data primer yang dihimpun dari studi EHRA dan penilaian SKPD tentang kualitas, kuantitas dan kontunuitas sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku PHBS. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, pembobotan (skoring) dan peta.

1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Perencanaan Lain 1.5.1 Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buru Selatan ini antara lain : 1.5.1.1. Dasar Hukum Skala Nasional 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; 21. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang


9


22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 23. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 1.5.1.2. Dasar Hukum Skala Provinsi 1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Maluku Tahun2005 - 2025 2. Peraturan Daerah Provinsi MalukuNo 16 Tahun 2013tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun2013 – 2018 3. Peraturan Daerah Provinsi MalukuNomor 16 Tahun 2013tentangRencana tata Ruang Wilayah Provinsi MalukuTahun 2007 – 2027. 1.5.1.3. Dasar Hukum Skala Kabupaten 1. Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan, tambahan lembaran daerah Tahun 2012 Nomor 30; 2. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan, tambahan lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 48; 3. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, tambahan lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 49; 4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tambahan lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 55; 5. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 153 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013. 1.5.2 Hubungan Buku Putih dengan Dokumen Perencanaan lain a.

Buku Putih dengan RPJP Dokumen RPJP Kabupaten Buru Selatan tahun 2009-2029 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan.

b.

Buku Putih dengan RPJMD Buku putih menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus di tangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan.

c.

Buku Putih dan RTRW Kabupaten Buru Selatan Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam


10


RTRW Kabupaten Buru Selatan, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Buru Selatan menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan buku putih. d.

Buku Putih dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.


11

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents