Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
telah
mengamanatkan
bahwa
agar
perencanaan
pembangunan daerah konsisten, selaras, dan sejalan dengan kebijakan perencanaan
pembangunan
nasional
dan
provinsi,
maka
perencanaan
pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan
nasional.
Penyusunan
dilakukan Pemerintah Daerah
perencanaan
pembangunan
daerah
bersama dengan para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencan pembangunan daerah. Perencanaan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD Kota Bengkulu dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD
mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu
menjembatani Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang
memenuhi tiga prinsip sebagai
berikut:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
1.
Prinsip Partisipatif (participative) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
2.
Prinsip Kesinambungan (sustainable) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan
koreksi dan perbaikan
selama perencanaan dijalankan. 3.
Prinsip Keseluruhan (holistic) Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
Dalam
konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis. 1.2.
Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
tentang
Tata
Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Penyusunan,
08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01); 22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 08); 23. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu 1.3.
Hubungan Antar dokumen Dokumen RKPD Kota Bengkulu Tahun 2014 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), 2) Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(5
tahun).
Secara
substansi,
keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027, dan RPJM Kota Bengkulu 2013-2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan
daerah,
nasional
dan
global.
Hubungan
antar
dokumen
perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka
pencapaian
tujuan
pembangunan
nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
yang
mencakup 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. RPJPD adalah roadmap (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun kedepan, merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai acuan penyusunan visi dan
misi
calon
kepala
daerah,
sebagai
instrumen
untuk
mewujudkan
pembangunan berkelanjutan, dan sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (core competency). RPJPmemuat Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang di bagi ke dalam 4 (empat) tahapan untuk 5 tahunan yang dituangkan ke dalam Dokumen RPJMD. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerahyang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun. Selain itu RPJMD menjadi alat untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. RKPD merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD. RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD dan memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
RKPD Kota Bengkulu Tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan
antara
Pembangunan
Nasional
dengan
Pembangunan
Daerah.
Penyusunan RKPD juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun
2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005 -2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tahun 2007 – 2027. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati KepalaDaerahbersama DPRD. KUA dan PPAS ini merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKA SKPD yang pada akhirnya menjadi bahan untuk penjabaran APBD. Dengan demikian adanya konsistensi antara RKPD dengan APBD terwujud sinergitas antara perencanaan dengan penganggaran untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.
Dalam
konteks
pembangunan
yang
berdimensi
kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan
pembangunan
yang
berorientasi
pada
kewilayahan
akan
memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Untuk melihat hubungan antar dokumen tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkat Pemerintahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
KOTA
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
1.4.
Sistematika RKPD RKPD Kota Bengkulu Tahun 2015 disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
1.2. Landasan Hukum Menjelaskan
tentang
dasar
hukum
yang
digunakan
dalam
penyusunan RKPD. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta
penjelasannya
dan
keterhubungan
dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD, RPJMD. 1.4. Sistematika RKPD Mengemukakan sistematika penulisan RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan uraian substansi secara terstruktur. 1.5. Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD, tahun rencana dan keterkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah.
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menjelaskan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan
Daerah
menurut
RPJMD,
kendala
dan
tingkat
pemanfaatan potensi serta menentukan langkah-langkah kebijakan yang diperlukandalam RKPD Tahun 2015. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat kondisi daerah secara umum dari aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 2.2. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan 2.3. Permasalahan Pembangunan Meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumbersumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Subbab ini memuat Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan
tahun
2014
serta
tantangan
dan
prospek
perekonomian daerah pada tahun 2015 dan tahun 2016. 3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Titik fokus pada bagian ini adalah proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2013, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2014. Bab ini memuat 2 (dua) subbab meliputi : 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2014.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan perencanaan program dan kegiatan, indikator, kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD, penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan. BAB VI PENUTUP Penguraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD sebagai penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
1.5.
Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bengkulu Tahun 2016 dan merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD untuk tahun yang sama. 1.5.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2016 adalah: 1.
Terwujudnya pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu;
2.
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat Pemerintahan;
3.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
4.
Tercapainya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
5.
Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
6.
Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
7.
Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) dan RKA SKPD;
8.
Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
9.
Instrumen
bagi
pemerintah
daerah
untuk
mengukur
kinerja
penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan kepada masyarakat; 10. Menyediakan
informasi
bagi
pemenuhan
Laporan
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Tahun 2015
12
