1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan
untuk
menyusun
Rencana
Kerja
(Renja)
yang
berfungsi sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto perlu menyusun kembali atau mereviu Rencana Kerja Tahun 2017. Penyusunan Reviu Renja ini mengacu pada rancangan awal Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Reviu RKPD), Reviu Rencana Strategis OPD (Reviu Renstra OPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Rancangan awal Reviu RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Reviu RKPD. Reviu Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Reviu RKPD yang disusun ke dalam rancangan Reviu Renja OPD, dan selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Reviu Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Reviu Renja OPD tahun - tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Reviu Renja OPD yang dapat menjawab berbagai isuisu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
2
Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Reviu Renja OPD dengan mengakomodir usulan masyarakat dan selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal Reviu RKPD. Rancangan Reviu Renja OPD dibahas pada Forum OPD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Penyelarasan program
dan
kegiatan
antar
OPD
dalam
rangka
sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing
OPD.
Reviu
Renja
OPD
ditetapkan
melalui
Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda, kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1. 1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
3
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(Lembaran
Sistem Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
61,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4846); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
Propinsi
Pemerintah
dan
tentang
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
20,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
5
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Dalam
Negeri
Perubahan Kedua
atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Reviu RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 20162021; 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Reviu RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2017; 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Reviu Renja OPD adalah sebagai berikut : a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
6
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c.
Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; e.
Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan
Reviu
Rencana
Kerja
OPD
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD yang lalu lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan
Renja
OPD
tahun-tahun
sebelumnya. BAB III. Tujuan, Sasaran Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang
didasarkan
atas
rumusan
isu-isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. BAB IV. Program dan Kegiatan Memuat program dan kegiatan yang didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, visi, misi,
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
7
tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. BAB IV. Penutup Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan
perhatian,
pelaksanaannya
maupun
anggaran
sesuai
tidak
baik
dalam
seandainya dengan
Reviu Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Th. 2017
ketersediaan
kebutuhan,
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
rangka kaidah