BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dokumen Renstra tahun 2016-2021 menyajikan agenda utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengantisipasi masalah yang belum tertangani seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015) dan masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnyan baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Renstra
disusun
untuk
menjamin
kesinambungan
dan
konsistensi
bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indicator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi program dan kegiatan tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan visi dan misi yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada masa mendatang. Proyeksi angkatan kerja Kalimantan Selatan menurut golongan umur tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Golongan Umur
2015
2016
2017
2018
2019
15 - 19
112.082
113.045
114.034
115.056
116.106
20 - 24
224.541
225.954
227.435
228.999
230.636
25 - 29
241.392
241.066
240.854
240.722
240.659
30 - 34
382.341
343.307
358.473
373.844
389.416
35 - 39
258.989
262.386
265.902
269.531
273.263
40 - 44
256.159
265.663
275.328
285.130
295.064
45 - 49
188.010
190.801
193.692
196.660
199.697
50 - 54
147.579
149.507
151.559
153.672
155.841
55 - 59
92.130
93.770
95.489
97.249
99.046
60 +
98.988
99.247
99.585
99.959
100.364
Jumlah
1.948.211
1.984.747
2.022.351
2.060.822
2.100.092
Sumber : BPS Kal Sel
1
Proyeksi angkatan kerja Kalimantan Selatan menurut tingkat pendidikan tahun 20152019 adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan
2015
2016
2017
2018
2019
SD
961.378
954.938
947.325
939.087
929.967
SLTP
366.568
379.930
394.042
408.983
424.261
SLTA Umum
302.661
314.278
326.594
339.317
352.863
SLTA Kejuruan
122.227
126.918
131.892
137.030
142.501
46.084
47.234
48.445
49.676
50.936
149.293
161.448
174.053
186.729
199.564
1.948.211
1984.747
2.022.351
2.060.822
2.100.092
Diploma Universitas Jumlah Sumber : BPS Kal Sel
Proyeksi angkatan kerja Kalimantan Selatan menurut jenis kelamin tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Jenis Kelamin
2015
2016
Laki-laki
1.212.192
1.236.752
736.019 1.948.211
Perempuan Jumlah
2017
2018
2019
1.262.045
1.287.946
1.314.417
747.995
760.306
772.875
785.675
1.984.747
2.022.351
2.060.822
2.100.092
Sumber : BPS Kal Sel Proyeksi kesempatan kerja Kalimantan Selatan berdasarkan lapangan usaha tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Lapangan Usaha 1. Pertanian
2015
2016
2017
2018
2019
723.391
721.402
719.342
717.262
714.760
89.349
93.653
97.501
102.026
106.902
3. Industri Pengolahan
142.633
147.588
152.826
158.365
164.344
4. Listrik, Gas dan Air
4.191
4.406
4.645
4.860
5.138
5. Bangunan
113.149
120.668
128.792
134.863
139.441
6. Perdagangan
397.344
402.604
408.056
413.706
419.655
7. Angkutan
65.136
62.877
60.681
58.546
56.428
8. Keuangan
44.063
48.217
53.138
58.737
65.056
298.869
313.960
330.577
348.475
367.555
1.878.124
1.915.375
1.955.558
1.996.840
2.039.277
2. Pertambangan
9. Jasa Kemasyarakatan Jumlah Sumber : BPS Kal Sel
2
Perkiraan Pengangguran Terbuka menurut tingkat pendidikan tahun 2015-2019 sebagai berikut : Tingkat Pendidikan
2015
2016
2017
2018
2019
SD
2,01
2,01
1,98
1,91
1,80
SLTP
4,96
4,76
4,42
4,18
3,86
SLTA Umum
6,87
6,59
6,18
5,77
5,42
SLTA Kejuruan
6,42
6,03
5,52
5,00
4,35
Diploma
1,96
1,69
1,28
1,07
0,82
Universitas
2,03
1,81
1,44
1,08
0,97
3,60
3,50
3,30
3,10
2,90
Jumlah Sumber : BPS Kal Sel Memperhatikan
perencanaan
sebagai
fungsi
manajerial
untuk
memelihara
keberlangsungan dan perbaikan kinerja lembaga, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016-2020 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra 2011-2015. Pencapaian hasil bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembinaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, pendanaan, penyempurnaan manajemen dalam kurun waktu 2011-2015 menjadi modal bagi perencanaan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2016-2021. Dalam
kurun
waktu
2011-2015
terdapat
berbagai
permasalahan
dibidang
Ketenagakerjaan yang harus diantisipasi dan diselesaikan di periode 2016-2021. Permasalahan seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, belum kondusifnya hubungan industrial dan masih banyaknya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan. Sedangkan permasalahan dibidang Ketransmigrasian berupa tidak tercapainya target penempatan transmigrasi. 1.2. Landasan Hukum Ada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra yaitu : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3
e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah i. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah k. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit-unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan
dengan
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Selatan
Nomor
:
188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012 m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Memudahkan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta masyarakat pada umumnya untuk memahami Visi, Misi, Strategis dan arah kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama lima tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra 2016-2021 adalah : 1. Memperoleh
dokumen
rencana
pembangunan
urusan
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian lima tahun yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
4
2. Memeberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi 3. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan progam dan kegiatan bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjabarkan Visi, Misi dan arah pembangunan oleh RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, dan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.
1.2..
Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
Undang-undang,
peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD
1.4.
Sistematika Penyusunan Renstra Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menguras secara ringkas
sumber
daya
yang
dimiliki
SKPD
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 2.2.
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya manusia, aset/modal. 5
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPMuntuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
3.2.
Isu-isu strategis Bagian ini apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait dengan visi, misi serta program kepala SKPD. permasalahan
pelayanan
SKPD,
Berdasarkan identifikasi dipaparkan
faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala SKPD yang menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2.
Tujuan dan Sasaran Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran SKPD beserta indikator kinerja
4.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V
PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan sebagai berikut : a.
Tugas Pokok Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja dan pencari kerja. 4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. 5) Perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi. 6) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi. 7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis. 8) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan kesekretariatan
7
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, maka satuan organisasi terdiri dari : 1.
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk melaksnakan tugas tersebut, secretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Penyusunan program pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban; c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan d. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi efektivitas dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.
2.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta, penyaluran dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. 8
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah dan swasta; b. Penyelenggaraan pelatihan, peningkatan manajemen dan keterampilan lembaga pelatihan pemerintah maupun swasata; c. Penyiapan bahan sertifikasi dan perizinan lembaga pelatihan swasta; d. Koordinasi pelaksanaan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; e. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan jabatan dan motivasi kepada pencari kerja; f. Fasilitasi pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKS) pada lembaga-lembaga pendidikan; Unsur-unsur organisasi Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan adalah : a. Seksi pelatihan kerja dan Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan dan sertifikasi pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan serta pemagangan bagi peserta pelatihan; b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyaluran penempatan tenaga kerja dan pencari kerja serta penggunaan Tenaga Kerja Asing; c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. 3.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi hubungan industrial; b. Pelaksanaan pendaftarankelembagaan hubungan industrial yang meliputi organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit tingkat Provinsi; c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas kabupaten/kota; d. Pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); e. Pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan
9
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja, jamsostek, kesehatan kerja dan lingkungan kerja dan keselamatan kerja. Unsusr-unsur organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah : a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. b. Seksi Pengaturan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pengupahan. c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keselamatan Tenaga Kerja dan Lingkungan serta Keselamatan Kerja. 4.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi, fasilitasi pembangunan permukiman dan kemitraan serta fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi; b. Pelaksanaan pembinan dan koordinasi fasilitasi pembangunan permukiman dan kemitraan; dan c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi adalah : a. Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan vahan kerjasama dan pembinaan pengurusan pencadangan areal, sertifikasi, penyusunan teknis tata ruang satuan permukiman transmigrasi dan pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya kawasan; b. Seksi fasilitasi Pembangunan Permukiman dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan vahan fasilitasi dan pembinaan serta petunjuk teknis pembangunan permukiman dan kemitraan;
10
c. Seksi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan vahan pembinaan dan petunjuk teknis fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. 5.
Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia, pemberdayaan usaha transmigrasi dan pembinaan sarana dan prasarana serta penyelerasian lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia transmigrasi; b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan usaha transmigrasi; dan c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan. Unsur- unsur organisasi Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi adalah : a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Sumberdaya manusia transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan transmigrasi b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pemberdayaan usaha masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan sarana dan prasarana lingkugan transmigrasi.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional tersebut adalah sebagai berikut :
7.
1.
Instruktur Balai Latihan Kerja
2.
Pengantar Kerja
3.
Pengawas Ketenagakerjaan
4.
Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
Unit Pelaksana Teknis a. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja 11
Balai
Hiperkes
dan
Keselamatan
Kerja
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program pengembangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja; 2. Pengujian hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta ergonomi; 3. Fasilitasi asistensi pelatihan, petunjuk dan bantuan tehnis serta penyuluhan hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja; dan 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Unsur-unsur organisasi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangn, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan. 2. Seksi Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan, pengujian dan pemeriksaan, fasilitasi, petunjuk dan bantuan teknis serta penyuluhan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. 3. Seksi Ergonomi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan, pengujian dan pemeriksaan, fasilitasi, petunjuk dan bantuan teknis serta penyuluhn ergonomik dan keselamatan kerja. 4. Kelompok Jabatan Fungional. b. Balai Latihan Kerja Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dan pencari kerja. Untuk melaksanaka tugas tersebut Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja; 2. Kerjasama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja; 3. Kerjasama dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja; 4. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja; 5. Pengkajian, pelatihan, penerapan dan bimbingan teknis; 6. Pemasaran, sosialisasi dan penyaluran; dan 7. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Unsur-unsur organisasi Balai Latihan Kerja terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan progam, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan. 12
2. Seksi Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan pemagangan bagi calon pencari kerja serta pengkajian dan pengembangan program pelatihan. 3. Seksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja, memasaran program, sosialisasi dan penyaluran calon tenaga kerja dan pencari kerja 4. Kelompok Jabatan Funsional c. Balai Produktivitas Ketenagakerjaan Balai Produktivitas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengukuran dan pelatihan produktivitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Produktivitas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program pengembangan produktivitas; 2. Pelatihan dan pengukuran serta penyuluhan produktivitas; 3. Penelitian dan pengembangan program pelatihan produktivitas; 4. Kerjasama
dan
pelatihan
pengukuran,
penyuluhan
dan
pengembangan
kelembagaan produktivitas; 5. Pengembangan budaya dan etos kerja; dan 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Unsur-unsur organisasi Balai Produktivitas Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan. 2. Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan dan konsultasi manajemen produktivitas. 3. Seksi Pengukuran dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran produktivitas dan pembinaan kelembagaan produktivitas. 4. Kelompok Jabatan Fungsional Unsur organisasi secara lengkap disajikan pada gambar Struktur Organisasi sebagai berikut:
13
STRUKTUR ORGANISASI DISNAKERTRANS PROV KAL-SEL PERDA NO.6 TAHUN 2008 TANGGAL 15 APRIL 2008
KADIS
SEKRETARIS JABATAN FUNGSIONAL
UPTP BP3TKI
KA. PROGRAM
KA.KEUANGAN
KA.UMKAP
BALATRANS
BID.P4T
BID. P2MKT
BID. PKP
BID. HIPK
SEKSI PKS
SEKSI KHI
SEKSI PKT
SEKSI PMSDM
SEKSI PPTK
SEKSI SYAKER
SEKSI PEMB PEMUKIMAN I
SEKSI PUT
SEKSI PPK
SEKSI PENGAWASAN
SEKSI PENEM TRANS
SEKSI BSPL
BLK
HIPERKES
PRODUKTIVITAS
2.2. Sumber Daya SKPD Keberadaan Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan posisi bulan Juni 2016 berjumlah 196 orang. Berdasarkan struktur Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dari jumlah pegawai tersebut diatas, sebagaimana disusun dalam tabel berikut ini : NO. 1 2 3 4 5
Jabatan
Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang/Kepala UPTD Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Fungsional - Instruktur - Pengantar Kerja - Mediator - Pengawas - PSM - Arsiparis - Analisis Kepegawaian - Pranata Komputer 6 Pelaksana Dinas BLK BPTK Hyperkes Jumlah Pegawai Tabel Daftar Pegawai
Esselon II III III IV
Jumlah 1 1 7 22 33 3 3 4 2 1 1 1
Non Esselon 63 21 14 19 196 14
Jumlah pegawai disusun berdasarkan tingkat pendidikan, disajikan pada tabel berikut ini : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pendidikan S3 S2 S1 D4 DIII DII SLTA SLTP SD Jumlah Pegawai
Jumlah 0 18 69 1 23 5 72 4 4 196
Sarana dan Prasarana berupa gedung bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibangun di Jl. A. Yani Km. 6 No. 23 Banjarmasin, terpisah dengan UPTD yang berada di Jl. Kayu Tangi (UPTD Balai Hyperkes dan KK), Jl. Sungai Besar Banjarbaru (UPTD BPTK dan UPTD BLK). 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 1. Jenis Pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan a.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja • Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi. • Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi. • Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri • Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja. • Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja • Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan • Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan. • Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi. • Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan • Penerbitan SPP AKAD skala provinsi. 15
• Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi • Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela • Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi • Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. • Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna • Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri b.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketanagakerjaan • Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. • Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. • Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. • Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. • Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. • Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. • Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. § Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. • Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi. • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi. • Pemeriksaan/pengujian
terhadap
perusahaan
dan
obyek
pengawasan
ketenagakerjaan. • Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan. 16
• Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan . • Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi. • Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis. • Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. c.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi • Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota • Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi • Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.
d.
Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi • Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi • Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan SDM dan masyarakat transmigrasi • Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan
usaha produktif
masyarakat transmigrasi • Fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang harus diatasi guna pencapaian kinerja diatas sebagai berikut : 1.
Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran.
2.
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah, tenaga fungsional ketenagakerjaan (instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan) telah beralih tugas dan fungsinya.
3.
Semakin terbatasnya tanah Negara untuk program transmigrasi akibat semakin besarnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pengembangan usaha.
4.
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan program pembangunan wilayah berjangka panjang yang memerlukan biaya besar dan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan. Model pembangunan yang demikian memerlukan keterlibatan semua pihak baik kalangan birokrat, dunia usaha, maupun masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, 17
namun demikian minat dunia usaha untuk mengembangkan investasi terintegrasi dengan pembangunan transmigrasi relative rendah. Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada berbagai tantangan, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat peluang bagi upaya pencapaian tugas Pokok dan Fungsi. Peluang tersebut diantaranya adalah : 1. Sumberdaya manusia/pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan) serta staf merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3. Berbagai teknologi juga tersedia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti teknologi pelatihan, teknologi informasi pasar kerja, dan berbagai teknologi lainnya, berguna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 4. Demikian halnya dengan anggaran/pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Negara dari Pajak maupun PNBP yang terakomodir dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 5. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perkonomiannya ternyata tidak memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri 6. Pemerintah
melakukan
reformasi
dan
revitalisasi
berbagai
infrastruktur
ketenagakerjaan seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha 7. Dalam rangka pelayanan dan perlindungan TKI di luar Negeri telah dibentuk dan ditempatkan 10 (sepuluh) atas ketenagakerjaan di 9 negara penempatan, yaitu Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jedah),Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Singapura, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Keberadaan atase 18
ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi penempatan dan perlindungan 8. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, semakin besarnya peran Pemerintah Daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU tersebut,maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2010-2014 semakin jelas dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Gambaran ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan pada Februari 2014 mengalami sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya kenaikan jumlah Angkatan Kerja sebesar 2,85 persen yaitu mencapai 2,0 juta orang atau terjadi penambahan sebesar 55,8 ribu orang dibanding Februari 2013 Penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding Februari 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan bulan Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar 3,84 persen. 2.4. Kelompok Sasaran Yang menjadi kelompok sasaran dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat pencari kerja, tenaga kerja dalam hubungan kerja, calon transmigran, transmigran yang masih dibina. 2.5. Capaian Tahun 2011-2015 Pembangunan ketenagakerjaan memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas. (2011-2015)
dapat
diketahui
Berdasarkan reviu selama lima tahun terakhir
bahwa
terjadi
dinamika
dalam
pembangunan
ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi hulu, maka kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.
19
MASALAH KETENAGAKERJAAN
TINGKAT PENGANGGUR AN TERBUKA 4,92 %
ANGKATAN KERJA 2.987.250
PARUH WAKTU BEKERJA TIDAK PENUH ( < 34 jam/mg)
SETENGAH PENGANGGUR
PENDUDUK YANG BEKERJA 1.889.502 BEKERJA PENUH (> 34 jam/mg)
Berdasarkan data yang telah terhimpun dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan dan di croscek dengan data dari SAKERNAS, maka data dan informasi ketenagakerjaan Kalimantan Selatan selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 2.5.1. Angkatan Kerja (AK) Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Atau dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah sekelompok penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja. Pengertian potensial adalah kesiapan setiap orang untuk masuk di pasar kerja baik saat itu sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. 2.5.1.1. Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Daerah dan Jenis Kelamin DAERAH
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Perkotaan
750,997
749,465
747,082
774,351
861,769
Perdesaan
1,174,687
1,172,686
1,153,268
1,166,878
1,125,481
JUMLAH
1,925,684
1,922,151
1,900,350
1,941,229
1,987,250
1,161,001
1,172,438
1,178,580
1,203,278
1,226,812
JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan
764,683
749,713
721,770
737,951
760,438
JUMLAH
1,925,684
1,922,151
1,900,350
1,941,229
1,987,250
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
20
2.5.1.2. Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Golongan Umur TAHUN
GOLONGAN UMUR
2011
2012
2013
2014
2015
15-19
155,841
164,399
115,584
116,902
108,660
20-24
218,087
214,649
215,481
206,172
230,759
25-29
263,472
245,977
220,898
217,030
260,339
30-34
278,375
296,919
288,676
297,723
256,177
35-39
257,318
257,671
251,545
265,389
267,207
40-44
228,510
232,186
242,700
246,698
252,406
45-49
186,999
187,979
190,562
191,324
210,662
50-54
141,399
144,552
161,492
174,393
168,778
55-59
88,109
79,500
103,984
105,877
114,201
60-64
49,525
50,597
58,945
63,303
62,960
65+
58,049
47,722
50,483
56,418
55,101
1,925,684
1,922,151
1,900,350
1,941,229
1,987,250
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.1.3. Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Tingkat Pendidikan TAHUN
PENDIDIKAN
2014
2015
1,010,966
1,011,003
1,003,760
996,419
956,327
SMTP
379,521
365,834
339,579
342,618
333,155
SMTA Umum
288,840
281,088
277,978
314,660
351,700
SMTA Kejuruan
105,611
115,764
111,257
113,871
122,946
50,483
40,558
43,082
41,840
57,695
≤SD
2011
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI UNIVERSITAS JUMLAH
2012
2013
90,263
107,904
124,694
131,821
165,427
1,925,684
1,922,151
1,900,350
1,941,229
1,987,250
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.1.4. Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Kabupaten/Kota KAB./KOTA
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Kabupaten Tanah Laut
163,388
160,807
153,404
163,093
157,649
Kota Baru
154,439
139,121
133,297
141,568
146,621
Kabupaten Banjar
273,605
287,572
293,115
303,438
280,643
Kabupaten Barito Kuala
151,803
164,631
155,476
155,603
159,337
Kabupaten Tapin
94,873
84,975
88,991
92,425
94,619
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
115,778
108,312
109,727
105,682
114,473
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
133,669
136,497
129,502
128,481
139,214
Kabupaten Hulu Sungai Utara
110,896
119,619
113,062
117,585
113,125
Kabupaten Tabalong
118,709
117,600
123,044
121,965
126,403
Kabupaten Tanah Bumbu
139,163
132,697
139,113
134,199
152,022
59,873
68,355
64,007
66,110
64,993
311,180
311,031
299,799
311,951
327,864
98,308
90,934
97,813
99,129
110,287
1,925,684
1,922,151
1,900,350
1,941,229
1,987,250
Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
21
2.5.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK merupakan rasio antara Angkatan kerja dengan Penduduk Usia Kerja (PUK) dikalikan seratus persen. TPAK merupakan gambaran penduduk yang melakukan ekonomi aktif, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. 2.5.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Daerah dan Jenis Kelamin DAERAH
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Perkotaan
67.98
66.69
64.09
65.14
66.90
Perdesaan
77.18
75.73
73.18
72.67
72.06
JUMLAH
73.31
71.93
69.31
69.46
69.73
Laki-Laki
87.94
87.31
85.35
85.41
85.29
Perempuan
58.53
56.39
53.04
53.25
53.87
JUMLAH
73.31
71.93
69.31
69.46
69.73
JENIS KELAMIN
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Golongan Umur TAHUN
GOLONGAN UMUR
2011
2012
2013
2014
2015
15-19
44.31
44.54
31.82
31.68
32.32
20-24
69.26
69.40
70.82
68.69
69.06
25-29
77.39
76.63
75.82
74.67
77.22
30-34
82.09
80.18
76.54
78.35
76.62
35-39
82.93
82.14
80.26
82.64
81.57
40-44
86.18
85.42
82.44
82.79
83.50
45-49
86.95
86.58
84.91
81.98
81.96
50-54
85.28
84.94
80.25
83.03
82.06
55-59
79.56
73.40
77.90
73.74
74.19
60-64
61.89
59.05
62.96
64.78
60.76
65+
43.46
35.15
34.78
37.38
34.88
JUMLAH
73.31
71.93
69.31
69.46
69.73
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Tingkat Pendidikan PENDIDIKAN
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
≤SD
74.11
73.30
71.71
71.52
70.66
SMTP
65.67
63.15
56.14
56.30
56.59
SMTA Umum
73.72
70.73
68.61
69.91
70.92
SMTA Kejuruan
77.83
76.81
77.61
76.98
74.56
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI
87.51
82.98
80.73
83.53
86.02
UNIVERSITAS
90.70
92.49
92.21
91.12
91.88
73.31
71.93
69.31
69.46
69.73
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
22
2.5.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Kabupaten/Kota TAHUN
KAB./KOTA
2011
2012
2013
2014
2015
Kabupaten Tanah Laut
76.35
74.06
69.41
72.42
68.72
Kota Baru
76.34
67.41
63.18
65.79
66.78
Kabupaten Banjar
74.26
76.44
76.45
77.71
70.53
Kabupaten Barito Kuala
76.28
80.66
75.36
74.29
74.80
Kabupaten Tapin
75.63
67.33
69.89
71.29
71.75
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 73.24
68.33
68.82
65.27
69.65
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 75.02
75.34
71.12
69.51
74.16
Kabupaten Hulu Sungai Utara
74.43
78.25
73.29
75.05
70.98
Kabupaten Tabalong
75.18
73.07
74.99
72.93
74.18
Kabupaten Tanah Bumbu
73.91
68.91
65.42
61.15
67.08
Kabupaten Balangan
77.55
83.82
77.24
78.26
75.38
Kota Banjarmasin
67.30
66.60
62.77
64.28
66.44
Kota Banjar Baru
67.06
61.57
61.27
60.18
64.86
73.31
71.92
69.31
69.46
79.73
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.3. Penduduk Yang Bekerja (PYB) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk usia kerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Termasuk pula di sini kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. 2.5.3.1. Penduduk Yang Bekerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Daerah dan Jenis Kelamin DAERAH
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Perkotaan
697,453
694,435
709,726
733,050
804,438
Perdesaan
1,127,476
1,126,892
1,121,087
1,134,412
1,085,064
JUMLAH
1,824,929
1,821,327
1,830,813
1,867,462
1,889,502
1,110,613
1,119,749
1,134,010
1,155,817
1,166,316
JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan JUMLAH
714,316
701,578
696,803
711,645
723,186
1,824,929
1,821,327
1,830,813
1,867,462
1,889,502
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
23
2.5.3.2. Penduduk Yang Bekerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Golongan Umur TAHUN
GOLONGAN UMUR
2011
2012
2013
2014
2015
15-19
118,424
133,547
92,351
94,626
84,273
20-24
193,576
192,491
193,711
180,816
198,514
25-29
250,493
232,756
211,595
207,552
245,223
30-34
272,592
286,321
283,386
291,673
248,144
35-39
252,951
249,728
246,790
261,590
258,497
40-44
226,077
227,543
240,652
244,138
248,902
45-49
183,065
182,882
189,719
190,706
208,792
50-54
139,919
139,308
160,575
172,836
167,958
55-59
87,021
78,576
103,172
104,469
112,535
60-64
48,317
50,453
58,379
62,638
61,563
65+
52,494
47,722
50,483
56,418
55,101
1,824,929
1,821,327
1,830,813
1,867,462
1,889,502
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.3.3. Penduduk Yang Bekerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Tingkat Pedidikan TAHUN
PENDIDIKAN
2011
2012
2013
2014
2015
≤SD
977,235
971,368
984,378
979,246
928,828
SMTP
352,698
342,320
321,811
325,715
318,373
SMTA Umum
266,127
258,346
257,774
288,500
323,773
SMTA Kejuruan
96,846
105,962
103,387
107,472
110,714
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI
47,838
39,324
41,995
40,005
52,760
UNIVERSITAS
84,185
104,007
121,468
126,524
155,054
1,824,929
1,821,327
1,830,813
1,867,462
1,889,502
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.3.4. Penduduk Yang Bekerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 menurut Kabupaten/Kota KAB./KOTA
TAHUN 2011
2012
2013
2014
Kabupaten Tanah Laut
153,936
154,060
148,815
158,318
150,510
Kota Baru
147,484
133,021
127,360
135,989
137,684
Kabupaten Banjar
260,815
280,051
285,584
293,454
270,992
Kabupaten Barito Kuala
144,398
157,259
150,446
152,171
156,172
90,089
79,035
84,326
90,766
89,760
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
110,779
102,037
105,102
102,888
111,218
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
127,511
129,642
127,339
123,276
135,082
Kabupaten Hulu Sungai Utara
105,037
115,207
109,991
113,619
109,574
Kabupaten Tabalong
113,131
112,028
120,446
116,937
122,418
Kabupaten Tanah Bumbu
132,558
121,185
129,174
127,816
139,195
58,481
65,653
62,267
65,227
62,192
288,975
288,995
284,685
293,171
300,667
91,735
83,154
95,278
93,830
104,038
Kabupaten Tapin
Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru JUMLAH
1,824,929
1,821,327
1,830,813
1,867,462
2015
1,889,502
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
24
2.5.4. Pengangguran Terbuka (PT) Pengangguran Terbuka ( Open Unemployment) adalah: (a) Mereka yang tidak bekerja dan
mencari pekerjaan; (b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha;(c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan; (d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 2.5.4.1. Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Daerah dan Jenis Kelamin DAERAH
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Perkotaan
53,544
55,030
37,356
41,301
57,331
Perdesaan
47,211
45,794
32,181
32,466
40,417
JUMLAH
100,755
100,824
69,537
73,767
97,748
Laki-Laki
50,388
52,689
44,570
47,461
60,496
Perempuan
50,367
48,135
24,967
26,306
37,252
100,755
100,824
69,537
73,767
97,748
JENIS KELAMIN
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.4.2. Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Golongan Umur GOLONGAN UMUR
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
15-19
37,417
30,852
23,233
22,276
24,387
20-24
24,511
22,158
21,770
25,356
32,245
25-29
12,979
13,221
9,303
9,478
15,116
30-34
5,783
10,598
5,290
6,050
8,033
35-39
4,367
7,943
4,755
3,799
8,710
40-44
2,433
4,643
2,048
2,560
3,504
45-49
3,934
5,097
843
618
1,870
50-54
1,480
5,244
917
1,557
820
55-59
1,088
924
812
1,408
1,666
60-64
144
566
665
1,397
65+ JUMLAH
5,555 99,547
0
100,824
69,537
73,767
97,748
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.4.3. Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Tingkat Pendidikan PENDIDIKAN
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
≤SD
33,731
39,635
19,382
17,173
27,499
SMTP
26,823
23,514
17,768
16,903
14,782
SMTA Umum
22,713
22,742
20,204
26,160
27,927
SMTA Kejuruan
8,765
9,802
7,870
6,399
12,232
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI
2,645
1,234
1,087
1,835
4,935
UNIVERSITAS
6,078
3,897
3,226
5,297
10,373
100,755
100,824
69,537
73,767
97,748
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
25
2.5.4.4. Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Kabupaten/Kota TAHUN
KAB./KOTA
2011
2012
2013
2014
2015
Kabupaten Tanah Laut
9,452
6,747
4,589
4,775
7,139
Kota Baru
6,955
6,100
5,937
5,579
8,937
12,790
7,521
7,531
9,984
9,651
Kabupaten Barito Kuala
7,405
7,372
5,030
3,432
3,165
Kabupaten Tapin
4,784
5,940
4,665
1,659
4,859
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4,999
6,275
4,625
2,794
3,255
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6,158
6,855
2,163
5,205
4,132
Kabupaten Hulu Sungai Utara
5,859
4,412
3,071
3,966
3,551
Kabupaten Tabalong
5,578
5,572
2,598
5,028
3,985
Kabupaten Tanah Bumbu
6,605
11,512
9,939
6,383
12,827
Kabupaten Balangan
1,392
2,702
1,740
883
2,801
22,205
22,036
15,114
18,780
27,197
6,573
7,780
2,535
5,299
6,249
Kabupaten Banjar
Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru JUMLAH
100,755
100,824
69,537
73,767
97,748
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio antara pencari kerja dengan Angkatan Kerja (AK) dikalikan seratus persen Pengangguran Terbuka TPT = Angkatan Kerja 2.5.5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Daerah dan Jenis Kelamin DAERAH
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Perkotaan
7.13
7.34
5.00
5.33
6.65
Perdesaan
4.02
3.91
2.79
2.78
3.59
JUMLAH
5.23
5.25
3.66
3.80
4.92
Laki-Laki
4.34
4.49
3.78
3.94
4.93
Perempuan
6.59
6.42
3.46
3.56
4.90
JUMLAH
5.23
5.25
3.66
3.80
4.92
JENIS KELAMIN
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
26
2.5.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Golongan Umur TAHUN
GOLONGAN UMUR
2011
2012
2013
2014
2015
15-19
24.01
18.77
20.10
19.06
22.44
20-24
11.24
10.32
10.10
12.30
13.97
25-29
4.93
5.37
4.21
4.37
5.81
30-34
2.08
3.57
1.83
2.03
3.14
35-39
1.70
3.08
1.89
1.43
3.26
40-44
1.06
2.00
0.84
1.04
1.39
45-49
2.10
2.71
0.44
0.32
0.89
50-54
1.05
3.63
0.57
0.89
0.49
55-59
1.23
1.16
0.78
1.33
1.46
0.28
0.96
1.05
2.22
60-64 65+
9.57
JUMLAH
5.17
5.25
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Tingkat Pendidikan TAHUN
PENDIDIKAN
2011
2012
2013
2014
2015
≤SD
3.34
3.92
1.93
1.72
2.88
SMTP
7.07
6.43
5.23
4.93
4.44
SMTA Umum
7.86
8.09
7.27
8.31
7.94
SMTA Kejuruan
8.30
8.47
7.07
5.62
9.95
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI
5.24
3.04
2.52
4.39
8.55
UNIVERSITAS
6.73
3.61
2.59
4.02
6.27
5.23
5.25
3.66
3.80
4.92
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
2.5.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Menurut Kabupaten/Kota KAB./KOTA
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Kabupaten Tanah Laut
5.79
4.20
2.99
2.93
4.53
Kota Baru
4.50
4.38
4.45
3.94
6.10
Kabupaten Banjar
4.67
2.62
2.57
3.29
3.44
Kabupaten Barito Kuala
4.88
4.48
3.24
2.21
1.99
Kabupaten Tapin
5.04
6.99
5.24
1.79
5.14
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4.32
5.79
4.22
2.64
2.84
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 4.61
5.02
1.67
4.05
2.97
Kabupaten Hulu Sungai Utara
5.28
3.69
2.72
3.37
3.14
Kabupaten Tabalong
4.70
4.74
2.11
4.12
3.15
Kabupaten Tanah Bumbu
4.75
8.68
7.14
4.76
8.44
Kabupaten Balangan
2.32
3.95
2.72
1.34
4.31
Kota Banjarmasin
7.14
7.08
5.04
6.02
8.30
Kota Banjar Baru
6.69
8.56
2.59
5.35
5.67
5.23
5.25
3.66
3.80
4.92
JUMLAH
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015
27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Kalimantan Selatan dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung. Tenaga kerja merupakan aset berharga dalam peningkatan capaian pembangunan baik dari segi social maupun ekonomi. Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja yang berdaya saing sangatlah penting karena tenaga kerja merupakan bagian dari subyek pembangunan yang tidak bisa dianggap remeh. Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran. Pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan memang harus diupayakan secara sadar, sungguh - sungguh dan terencana. Karenanya, harusnya tidak lagi mengandalkan ketersediaan tenaga kerja yang banyak dengan upah murahnya dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan seperti penganggur terbuka dan setengah penganggur. Penyelesaian hanya dari satu sisi saja akan berpotensi menciptakan permasalahan baru yang lebih kompleks seperti permasalahan perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan dan dampaknya belum menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang mampu mensejahterakan pekerja dan keluarganya pada khususnya serta kondisi masyarakat yang adil dan sekaligus makmur tanpa kesenjangan yang terlalu besar. Untuk itu, terkait dengan perkembangan perekonomian terkini, sudah selayaknya jika upaya penyelesaian yang ada justru dengan ‘memahami’ kebutuhan pasar kerja sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja yang seluasnya berikut bagaimana menyediakan tenaga kerja yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan tersebut.
Dan karena
pembangunan ketenagakerjaan tidak mungkin lepas dari kondisi perekonomian yang ada, terutama kondisi perekonomian sektor lapangan usaha, maka perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha juga harus dicermati, kemudian dengan koordinasi bersama instansi pembina sektor lapangan usaha tersebut ditindaklanjuti dengan target serta program yang 28
mendukung penciptaan kesempatan kerja pada sektor tersebut bersamaan dengan karakteristik dasar tenaga kerjanya. Masalah pokok ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah (1) tersedianya ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja tersebut sehingga jumlah penganggur relatif besar, (2) rendahnya kualitas angkatan kerja, dan (3) rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Masalah pokok lainnya adalah kualitas angkatan kerja yang relatif sangat rendah ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah. Selain itu, masalah pokok berikutnya adalah berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai. Penganggur merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lainnya yang juga sangat penting adalah setengah penganggur yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu. Setengah penganggur ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena penganggur adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah penganggur menggunakan pendekatan jam kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan secara umum cenderung meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya angkatan kerja serta tingkat kebutuhan hidup masyarakat di Kalimantan Selatan. Tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebagian besar adalah bekerja pada sektor jasa (44,28%) dimana sebagian besar berstatus buruh atau karyawan pada sektor tersebut. Sedangkan pada sektor kemiskinan yang mencapai 40,22 persen tenaga kerja, sebagian besar berstatus pekerja tak dibayar dan berusaha namun dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengingat masih tingginya tenaga kerja yang bekerja namun tak dibayar maupun tenaga lepas. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2011-2015 No
Status Pekerjaan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
1
Berusaha Sendiri
360.879
346.289
393.334
419.933
377.805
2
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
359.116
333.079
315.114
319.756
299.712
3
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
58.722
65.295
61.947
54.701
64.414 29
4
Buruh/Karyawan
565.549
595.070
601.870
635.595
719.321
5
Pekerja bebas di Pertanian
45.905
50.798
56.659
42.865
48.898
6
Pekerja bebas di Non Pertanian
68.561
67.425
76.682
75.173
88.961
7
Pekerja tak di bayar
366.197
363.371
325.207
319.439
290.391
1.824.929
1.821.327
1.830.813
1.867.462
1.889.502
Total
Sumber: BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015 Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, penduduk bekerja hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar mencapai 33,42 persen dan bahkan sebanyak 19,01 persen tidak pernah sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar. Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Lintas sector terkait agar peningkatan kualitas tenaga kerja dioptimalkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal sehingga kualitas dan daya saing tenaga kerja dapat meningkat. Status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk kategori informal memiliki prosentase yang lebih besar dibandingkan dengan kategori formal. Hal ini karena walaupun untuk proporsi terbesar adalah pada status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai yang tergolong formal, namun karena proporsi para pengusahanya (berusaha dengan buruh tetap/dibayar) tergolong kecil. Dengan demikian guna meningkatkan status kerja formal yang lebih terjamin dari sisi jaminan kerja dan remunerasinya perlu ditingkatkan jumlah pengusaha maupun pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah yang besar dari pengusaha akan memberi dampak luas bagi penciptaan kesempatan kerja sektor formal. Sehingga diharapkan kesejahteraan dan jaminan pekerjaan dari pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangungan ketransmigrasian adalah : 1. Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi 2. Masih rendahnya partisipasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan transmigrasi 3. Banyaknya lokasi transmigrasi yang belum berkembang dan areal yang dicadangkan atau dicadangkan untuk transmigrasi yang masih belum clear and clean 4. Rendahnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi dan ex. UPT pasca alih status 5. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi 6. Rendahnya pendapatan Transmigrans
30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2021 : VISI : “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” MISI : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil; 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yg Berbasiskan Kearifan Lokal 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yg Mendukung Percepatan Pengemb. Ekonomi & Sosial Budaya 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yg Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. KAL SEL CERDAS 2. KAL SEL SEHAT 3. KAL SEL TERAMPIL 4. KAL SEL BERIMAN 5. KAL SELSENTRA PANGAN 6. KAL SEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL 7. KAL SEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA 8. KAL SEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS 9. KAL SEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 10. KAL SEL BERBUDAYA 11. KAL SEL AMAN 12. KAL SEL MENUJU TUAN RUMAH PON 13. KAL SEL PEMDA BERKINERJA BAIK
31
4.1. Visi dan Misi SKPD Rumusan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dijabarkan dalam : -
Misi ke 1 RPJMD, yaitu : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat dan terampil dengan prioritas : Kal Sel Cerdas, Kal Sel Sehat, Kal Sel Termpil dan Kal Sel Agamis Program yang tertera dalam RPJMD adalah : a. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Indikator Kinerja Program (Outcome) adalah Jumlah Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan capaian kinerja 100 perusahaan. b. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Indikator Kinerja Program (Outcome) adalah : -
Persentase Pencari Kerja memperoleh sertifikat kompetensi dengan capaian kinerja 55 %.
-
Persentase kenaikan jumlah SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dengan capaian kinerja 12 %.
c. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Indikator Kinerja Program (outcome) adalah Persentase penduduk yang bekerja dengan capaian kinerja 100 %. d. Program Padat Karya Produktif, Indikator Kinerja Program (outcome) adalah : Persentase masyarakat miskin yang bekerja dengan capaian kinerja 50 %. -
Misi 3 RPJMD yaitu : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal dengan prioritas : Kal Sel berbudaya, Kal Sel menuju PON dan Kal Sel aman. Program yang tertera dalam RPJMD adalah : a. Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi, Indikator Kinerja Program (Outcome) adalah Jumlah Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi dengan capaian kinerja 8 eks UPT. b. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Indikator Kinerja Program (Outcome) adalah Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan capaian kinerja 6 UPT. c. Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi, Indikator Kinerja Program (Outcome) adalah Persentase Sumber Daya Transmigrasi dengan capaian kinerja 6 UPT.
32
4.1.1. V i s i Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
“Pro Bersama Sejahtera” “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ”.
Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: -
Produktif mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi
-
Berdaya Saing mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi wirausaha
-
Mandiri mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah
-
Sejahtera mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material maupun spiritual.
4.1.2. M i s i Dalam rangka pencapaian Visi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan menetapkan misi yaitu : a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi b. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif untuk memenangkan persaingan global c. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja d. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja e. Meningkatkan perlindungan Ketenagakerjaan dan K3 f. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.2. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : -
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
-
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 33
-
Persentase Kasus yang diselesaikan
-
Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4.3. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan, maka ditetapkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut: MISI
TUJUAN
Misi 1
1.1
Misi 2 Misi 3
2.1 3.1
Misi 4
4.1
Misi 5
5.1
Misi 6
6.1
Untuk merealisasikan
Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan efektivitas sistem manajemen penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengembangan HI untuk kesejahteraan pekerja Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan Terciptanya pembangunan dan pengembangan kawasan serta pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran organisasi yang dipetakan kedalam masing-masing tujuan sebagai berikut: TUJUAN Tujuan 1.1 Tujuan 1.1 Tujuan
SASARAN 1.1.1
Peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan Kal Sel
1.1.1
Meningkatnya Lulusan BLK yang Kompeten
1.1.2 2.1.1
Meningkatnya kualitas pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 34
2.1 2.1.2 2.1.3 Tujuan 3.1 Tujuan 4.1 Tujuan 5.1
Tujuan 6.1
3.1.1 4.1.1 5.1.1
Menurunnya jumlah pengangguran Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam dan luar negeri Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Peningkaatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan Kal Sel
6.1.1
Membangun dan mengembangkan SP Baru, SP Pugar dan SP Tempatan di Kawasan Transmigrasi
6.1.2
Terwujudnya permukiman ex. UPT menjadi desa persiapan menuju desa berkembang Meningkatnya kondisi fisik sarana dan prasarana di desa ex. UPT pasca alih status Meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrans
6.1.3 6.1.4
Visi : “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ” Kondi si Target Tujuan Sasaran Indikator Capaian Tahun keAwal Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi 1 : Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan Peningkatan Jumlah penyediaan kualitas Kab/Kota yang Doku tenaga kerja pembangunan 8 9 10 11 membuat men sesuai dengan ketenagakerjaan dokumen PTK kebutuhan Kal Sel pembangunan daerah
12
13
Misi 2 : Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif untuk memenangkan persaingan global Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya lulusan BLK yang kompeten
Meningkatnya kualitas pelatihan produktivitas tenaga kerja
Persentase kelulusan BLK yang mempunyai sertifikat uji kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mampu berwirausaha
160 org
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
80 org
160 org
240 org
320 org
400 org
480 org
500 org
63
64
65
66
Misi 3 : Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Meningkatkan Penempatan dan Persentase 60,20 61 62 efektivitas perluasan pencari kerja
35
sistem manajemen penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri
kesempatan kerja
Menurunnya jumlah pengangguran
yang mampu terserap di pasar kerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persentase penduduk yang bekerja Persentase peserta padat karya yang mampu mandiri
4,83
4,7
4,5
4,3
4,0
3,8
3,6
69,73
70,00
71,0 0
72,0 0
73,0 0
74,00
75,00
95,17
95,30
96,0 0
96,5 0
96,7 0
96,80
97,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
35
40
189 Prsh
194 Prsh
573 Prsh
578 Prsh
142 Prsh
147 Prsh
12,6
12,8
3854 Prsh
3864 Prsh
110 Prsh
120 Prsh
0
Meningkatkan Jumlah Tenaga perlindungan Kerja yang terhadap tenaga 12 15 20 25 30 bekerja di luar kerja dalam dan negeri luar negeri Misi 4 : Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan sosial tenaga kerja Meningkatkan Pengembangan efektifitas hubungan Jumlah pembinaan dan industrial dan perusahaan yang 164 169 174 179 184 pengembangan peningkatan membentuk Prsh Prsh Prsh Prsh Prsh HI untuk jaminan sosial LKS Bipartit kesejahteraan tenaga kerja pekerja Jumlah perusahaan yang 548 553 558 563 568 membentuk Prsh Prsh Prsh Prsh Prsh Peraturan Perusahaan Jumlah perusahaan yang 117 122 127 132 137 membentuk Prsh Prsh Prsh Prsh Prsh Perjanjian Kerja Bersama Persentase Penetapan Upah 11 11,5 12 12,2 12,4 Minimum Misi 5 : Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan K3 Peningkatan kualitas teknis Peningkatan pemeriksaan perlindungn Jumlah dan tenaga kerja dan perusahaan yang 3794 3814 3824 3834 3844 penyidikan pengembangan menerapkan Prsh Prsh Prsh Prsh Prsh norma sistem norma ketenagakerjaa pengawasan ketenagakerjaan N ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan
60 Prsh
70 Prsh
80 Prsh
90 Prsh
100 Prsh
36
SMK3 dan P2K3 Jumlah perusahaan yang di uji sesuai standar lingkungan Kerja yang Sehat Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma perlindugan tenaga kerja perempuan Jumlah pekerja anak di sektor informal
10 Prsh
12 Prsh
14 Prsh
16 Prsh
18 Prsh
20 Prsh
22 Prsh
60 Prsh
90 Prsh
100 Prsh
110 Prsh
120 Prsh
130 Prsh
140 Prsh
500 org
480 org
440 org
400 org
360 org
320 org
300 org
6
7
8
9
10
Misi 6 : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terciptanya Pembangunan dan Pengembanga Membangun dan n Kawasan mengembangka Jumlah UPT dan Transmigrasi n SP Baru, SP ex. UPT yang Serta Pugar dan SP 0 5 dapat Pengembanga Tempatan di dikembangkan n Usaha Kawasan Ekonomi di Transmigrasi Lokasi Transmigrasi Jumlah usulan delinasi kawasan transmigrasi Jumlah UPT yang dapat dibangun Jumlah keluarga yang dapat difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi (KK) Persentase peningkatan sosial ekonomi masyarakat transmigrans dan ex. Transmigrasi Terwujudnya permukiman ex. UPT menjadi desa persiapan menuju desa berkembang Meningkatnya
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
75
80
85
90
95
100
0
60
66,6 7
71,4 3
75
87,5
100
Persentase ex. UPT yang dapat dikembangkan
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
Persentase
10
12,50
14,1
15,8
18,3
20,83
25,00
ex.
37
kondisi fisik sarana dan prasarana di desa ex. UPT pasca alih status Meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrans
UPT yang dapat ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah wira usaha yang berkembang di lokasi transmigrasi Jumlah poktan yang berkembang di lokasi transmigrasi
7
3
3
2 WUB
3 WUB
5 WU B
7 WU B
10 WU B
12 WUB
15 WUB
5 Poktan
6 Pokta n
7 Pokt an
8 Pokt an
9 Pokt an
10 Pokta n
12 Poktan
38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program kegiatan.
Strategi dan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan efektif dan efisien.Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Adapun program-program untuk melaksanakan strategi tersebut adalah : NO
PROGRAM
1. 2. 3. 4. 5.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
SUMBER DANA APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBN APBD APBD APBN APBD APBN
Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Pada hakekatnya Kebijakan Ketenagakerjaan ini merupakan inti rumusan solusi terhadap masalah ketenagakerjaan yang dihadapi. Solusi tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut dirumuskan secara komprehensif sehingga diharapkan mampu menyentuh semua masalah ketenagakerjaan. Namun sesuai dengan masalah ketenagakerjaan yang ditempatkan sebagai prioritas dalam pemecahan masalah, maka penciptaan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran mendapat porsi yang lebih dominan. Mengingat masalah ketenagakerjaan adalah suatu bidang pembangunan yang sifatnya sangat inklusif dan terkait erat dengan banyak pihak, maka kebijakan yang disajikan disini pada dasarnya bersumber dari instansi pemerintah pembina sebagai pemangku kepentingan utama sesuai dengan lingkungan tugas dan kewenangannya masing - masing. Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan terhadap masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar - benar kuat 39
dari semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat paling penting untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif. Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Disnakertrans adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan. Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran serta aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan. Perspektif ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dan luas, sehingga bersifat multidimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya sehingga pembinaannya pun membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan multidimensi pula. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada anggapan bahwa pembinaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengandalkan suatu kebijakan tunggal semata. Demikian juga halnya dengan aspek kelembagaan fungsional yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan, adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila tanggungjawabnya hanya diletakkan pada satu atau beberapa instansi saja. Sesuai dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditetapkan tiga tahapan pembangunan, yaitu : 1) RPJP Tahun 2005 - 2025, 2) RPJMD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020, dan 3) RKPD Prov. Kalimantan Selatan. Adapun beberapa kebijakan yang direncanakan untuk lima tahun mendatang diantaranya : a. Kebijakan meningkatkan kualitas angkatan kerja yang dapat bersaing di pasar kerja dalam negeri dan luar negeri, serta dapat termotivasi dalam berwirausaha/menjadi interpreneur, sehingga dapat mengolah dan mengembangkan berbagai peluang dan sumber daya alam yang ada. Peningkatan kualitas angkatan kerja khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam merubah struktur penduduk kelompok berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Pengembangan tingkat pendidikan selain meningkatkan kualitas juga produktivitas. b. Kebijakan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Upaya 40
penyediaan tenaga kerja melalui pembinaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada. c. Kebijakan yang mengarah pada upaya penyediaan lapangan kerja di semua sektor terutama terkait penyediaan lapangan kerja alternatif bagi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Dalam hal ini sektor informal juga dapat diandalkan untuk menjadi pengaman dan diharapkan mampu berperan dominan dalam menyerap banyak tenaga kerja serta menekan jumlah penganggur (kewirausahaan menjadi salah satu prioritas dalam penciptakan lapangan kerja dan peluang usaha). d. Kebijakan Penempatan tenaga kerja dan pembinaan tenaga kerja diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk asing maupun tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia khususnya ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan harus dibatasi jumlahnya, karena akan mengurangi kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, mengurangi migrasi masuk berupa masuknya tenaga kerja dari luar Kalimantan Selatan. e. Kebijakan perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian kebijakan perlindungan tenaga kerja ini berguna baik pada tenaga kerja itu sendiri maupun bagi para pelaku usaha dan lainnya sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menimbulkan ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Dengan upaya ini pada akhirnya juga berpotensi membuka berbagai peluang berusaha dan berinvestasi untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baru. f. Kebijakan Pengawasan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari system perlindungan ketenagakerjaan yang diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Program pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja,norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Untuk itu, kebijakan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja diarahkan pada : -
Meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja formal maupun di luar hubungan kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
-
Menyiapkan aparat Pengawas Ketengakerjaan secara kualitas maupun kuantitas agar sebanding dengan jumlah obyek pengawasan/jumlah perusahaan.
-
Mengembangkan
pembentukan
kader
norma
ketenagakerjaan
diperusahaan,
menggalakkan informasi, konsultasi dan sosialisasi sebagai sarana pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan. -
Meningkatkan pengawasan dan penegakan hokum ketenagakerjaan guna menjamin pemenuhan hak – hak normatif tenaga kerja. 41
-
Meningkatkan efektivitas dan fungsi P2K3 dan Ahli K3 di tempat kerja guna pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
-
Melakukan pencegahan terhadap potensi bahaya besar yang ditimbulkan oleh bahan kimia berbahaya melalui pembuatan dokumentasi pengendalian potensi bahaya pada perusahaan – perusahaan yang beresiko sedang dan tinggi.
-
Mengembangkan penerapan SMK3 di tempat kerja pada perusahaan – perusahaan yang berkategori besar (tenaga kerja di atas 100 orang) atau beresiko tinggi.
-
Meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan kerja (poliklinik perusahaan) di tempat kerja guna deteksi dini timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.
-
Menjaga hubungan industrial yang kondusif dan penegakan aturan normatif ketenagakerjaan ( law enforcement).
g. Kebijakan Hubungan Industrial dan Peningkatan kesejahteraan kerja yang menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu minimal adaya Peraturan Pemerintan (PP), atau lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk serikat pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi ‘jembatan’ utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kebijakan Bidang Ketransmigrasian a). Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi beserta ex. Lokasi transmigrasi Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut : •
Pembinaan Potensi Kawasan, Perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk serta perencanaan pengembangan masyarakatnya
•
Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman usaha, serta sarana dan prasarana
•
Partisipasi masyarakat
dalam pembentukan lembaga pemerintah dalam
pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan b). Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi baik di lokasi transmigrasi, lokasi ex. Transmigrasi maupun daerah sekitas kawasan transmigrasi Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: •
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi melalu peningkatan wira usaha baru dan peningkatan jumlah kelompok tani
42
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20162020 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum
dalam Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua aparatur dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakekatnya menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah (grass root), karena berbicara tentang tenaga kerja dan transmigrasi tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks. Dengan komitmen yang kuat dari semua aparatur Dinas serta dukungan dari Pemerintah Provinsi, lintas sektoral, LSM dan masyarakat, maka secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen ini dirancang untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Rancangan Renstra ini dapat direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan program yang ada serta perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian daerah. Akhirnya, keberhasilan Rencana Strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholders (pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yaitu untuk pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja dan transmigrasi serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual dapat terwujud.
43
LAMPIRAN
44