BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 DP KORPRI Kota Bogor Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah

sekaligus

acuan

bagi

seluruh

komponen

pelaku

pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sekretariat

Dewan

Pengurus

Korps

Pegawai

Republik

Indonesia (DP KORPRI) Kota Bogor sebagai salah satu komponen pelaku pembangunan daerah dibidang urusan kesekretariatan DP KORPRI, wajib mendorong mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025. ”Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RenstraSKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) Tahun”. Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor telah merumuskan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ini adalah untuk merancang sasaran strategi 5 (lima) tahunan yang tepat yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan anggaran

yang

memadai.

Rencana

Strategis

yang

telah

dirumuskan ini kemudian dikomunikasikan kepada seluruh karyawan-karyawati pada Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor.

KORPRI KOTA BOGOR | 1


1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Republik

Sekretariat

Indonesia

Kota

Dewan

Pengurus

Bogor,

Korps

struktur

Pegawai

organisasi

Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor adalah sebagai berikut : Sekretaris membawahi :  Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;  Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental, dan Rohani;  Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial. Berdasarkan struktur organisasi di atas, Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.1. Tugas Pokok Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis

operasional dan administrasi kepada

Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor. 1.3.2. Fungsi Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor mempunyai fungsi yaitu :  Perumusan kebijakan teknis di bidang KORPRI;  Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; KORPRI KOTA BOGOR | 2


 Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni budaya, mental, dan rohani;  Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;  Pengkoordinasian

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

Sekretariat DP. KORPRI;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.4. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor sebagai berikut : 1) Pancasila sebagai landasan idiil; 2) Undang-Undang

Dasar

1945

sebagai

landasan

konstitusional; 3) Undang-Undang

Nomor

16

Tahun

1950,

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4) Undang-Undang

Nomor

28

Penyelenggaraan

Negara

yang

Tahun Bersih

1999 dan

tentang

Bebas

dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6) Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8) Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008

Nomor

59,

Tambahan

Lembaran

Negara

2004

tentang

Republik Indonesia Nomor 4844); 9) Undang-Undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33 antara

Tahun

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Peran

Negara

Serta

Masyarakat

(Lembaran

Negara

Dalam Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); KORPRI KOTA BOGOR | 4


11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 14) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008

Nomor 2 Seri E);

15) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 17) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);



1.5. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Tantangan yang dihadapi oleh KORPRI ke depan semakin berat dalam rangka membangun kesadaran anggota KORPRI agar memiliki rasa solidaritas yang kuat, menjalin persatuan dan kesatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. KORPRI juga harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dewasa ini pemerintah sedang menggalakan evisiensi anggaran dimana

pokus

pembangunan

pembangunan fisik,

disamping

lebih itu

mengarah pula

kepada

MENPAN

juga

mengeluarkan instruksi melalui surat edaran Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Hidup Sederhana Bagi Para Aparatur Negara, sehingga KORPRI dituntut untuk berpartisifasi memecahkan masalah kesejahteraan pegawai melalui usaha-usaha yang tidak membebani anggaran Negara. Di sisi lain, organisasi KORPRI harus mampu membangun profesionalisme

anggotanya

sebagai

perangkat

birokrasi,



mengembangkan kesejahteraan, serta memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI yang memiliki masalah hukum.

1.6. Kerangka Perumusan Rencana Strategis Kerangka perumusan Rencana Strategis Sekretariat

DP

KORPRI Kota Bogor Tahun 2015-2019 mengikuti alur pikir sebagai berikut : VISI

PROGRAM

TUJUAN STRATEGIS

MISI

KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Gambar 1 : Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Sebagaimana alur pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa Visi yang dicapai dijabarkan dalam Misi, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan strategis yang ingin dicapai, dijabarkan dalam sasaran strategis dengan menetapkan indikator kinerja sasaran yang didukung oleh kebijakan yang tepat untuk pelaksanaan program.



1.7. Sistematika Penulisan Sistematika

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat uraian latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum, kerangka perumusan

rencana

strategis,

dan

sistematika

penulisan. BAB II

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Nilai-Nilai Organisasi.

BAB III Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan. BAB IV PENUTUP Menguraikan keterkaitan kewenangan Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor untuk merealisasikan pencapaian sasaran strategis.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN, NILAI-NILAI ORGANISASI 2.1.

Visi Sekretariat DP KORPRI Visi DP KORPRI Kota Bogor dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, yaitu : “ Membentuk birokrasi yang profesional, berwibawa, amanah dan berdaya saing secara

global

guna

membawa

masyarakat

dalam

mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.“ Pernyataan Visi tersebut diatas menggambarkan tekad pimpinan dan staf Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor untuk dapat

menyelenggarakan

administrasi

Pemerintah

yang

Prima dalam arti cepat, tepat dan akurat Dalam rangka menunjang terwujudnya Visi Kota Bogor : “Menjadikan Bogor

sebagai

Kota

yang

nyaman,

beriman

dan

transparan”. Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu nyaman, beriman dan transparan. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: Nyaman Makna

Nyaman

merupakan

kondisi

yang

dirasakan

masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas, seperti dalam bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitasaktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait dengan

kualitas

lingkungan,

dimana

kota

dapat

mencerminkan kondisi yang sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara) dapat KORPRI KOTA BOGOR | 9


dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman baik secara klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Selain Kondisi fisik lingkungan yang baik, faktor lain adalah dari sisi ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai untuk seluruh warga, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Dan faktor terkhir adalah berkaitan dengan kultur masayarakat yang baik. Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub. Beriman Makna Beriman, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktifitas kehidupan beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan yang dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktifitas. Sehingga harmonisasi tidak hanya terjadi diantara masyarakat saja namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya keberlangsungan

nilai

dan

norma

ditengah

gencarnya

dampak negatif dari arus globalisasi.



Transparan Makna

Transparan,

lebih

menekankan

pada

proses

berlangsungnya pemerintahan kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi serta mengawal arah pembangunan kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan

berbagai

pihak

dalam

melaksanakan

programprogram pembangunan sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah bersama elemen masyarakat lain. Makna

transparan

pemerintahan menyerap

kemudian

demokratis aspirasi

pembangunan

bias

diartikan

dimana warganya,

diakses

juga

sebuah

pemerintah

mampu

program-program

masyarakat

sehingga

hak

masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi. Selain itu transparan

mencerminkan

penyelenggara

pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan e-government secara adil, tepat, efektif, terintegrasi. 2.2.

Misi Sekretariat DP KORPRI Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

visi

yang

telah

organisasi dapat terlaksana

ditetapkan

agar

tujuan

dan berhasil dengan baik,

adapun misi DP KORPRI Kota Bogor Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :



1. Memperbaiki citra KORPRI melalui peningkatan Sumber Daya

Manusia

yang

Profesional

dalam

melayani

masyarakat; 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI beserta keluarganya; 3. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI yang mendapat masalah kasus hukum. 2.3.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DP KORPRI * Tujuannya adalah sebagai berikut : a. Menjadikan anggota KORPRI sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan berbagai program Pemerintah kepada anggota KORPRI; b. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh anggota KORPRI beserta keluarganya; c. Meningkatkan peran lembaga / organisasi keagamaan, sosial dalam menunjang kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat; d. Terjaringnya

atlit-atlit

anggota

KORPRI

untuk

PORPEMDA. e. Terjalinnya silaturahmi bagi para anggota KORPRI f. Terwujudnya birokrasi yang professional, berwibawa, amanah dan berdaya saing; o Sasaran adalah sebagai berikut : a. Pembinaan Hukum bagi anggota KORPRI b. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur/ anggota KORPRI c. Meningkatnya Prestasi atlet PNS Kota Bogor dalam PORPEMDA KORPRI KOTA BOGOR | 12


d. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur. e. Semakin meningkat tingkat kesejahteraan anggota; f. Peningkatan Peranan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI; g. Terpeliharanya rasa kesetiakawanan dan solidaritas anggota KORPRI; h. Meningkatkan Kesejahteraan melalui pengembangan wira usaha; i. Melaksanakan HUT KORPRI.

2.4 Strategi dan Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan yang dipedomani dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Hal-hal penting yang harus disiapkan dalam membuat kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok

dan

ditetapkan

dapat sebagai

dilaksanakan. petunjuk

bagi

Serangkaian seluruh

kebijakan

jajaran

staf

Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan.

Kebijakan-kebijakan

yang

telah

ditetapkan tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :



Program dan Kegiatan No. 1.

Program

Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Perkantoran 2.

Peningkatan

Sarana

dan

Pengadaan Inventararis Kantor

Prasarana Aparatur Pemeliharaan

Rutin

/Berkala

Inventaris Kantor 3.

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pelaporan OPD

Capaian Kinerja dan Keuangan 4

Program

Pembinaan

Pengembangan Aparatur

dan

Pembinaan Atlit Anggota KORPRI Kota Bogor POR PEMDA Bantuan

Hukum

Dan

Sosial

Bagi

Anggota KORPRI Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor



2.5 Nilai-nilai Organisasi Nilai-nilai yang terkandung dalam mewujudkan visi yang harus terus dipertahankan dan dijadikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari meliputi : 

Cepat, tepat dan akurat;



Profesional;



Transparan;



Akuntabel;



Tanggung Jawab;



Integritas;



Kebersamaan;



Kredibilitas. Nilai-nilai dominan diatas merupakan salah satu prasyarat

yang harus dimiliki oleh setiap jajaran Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Kredibilitas

Sekretariat

DP

KORPRI

Kota

Bogor

sebagai

penyelenggara administrasi pemerintah banyak tergantung dari sejauh

mana

unsur

sumber

daya

manusia

dilingkungan

Sekretariat DP KORRPRI Kota Bogor maupun menunjukkan kredibilitasnya. Integritas pribadi didorong rasa tanggung jawab dan kebersamaan sebagai bagian dari integral dari Sekretariat DP KORPRI

Kota

Bogor

dalam

menyenggarakan

administrasi

pemerintahan yang akan memberikan kontribusi terhadap penciptaan suasana yang yang kondusip terhadap lingkungan internal yang gilirannya akan memberikan dampak positif tehadap lingkungan eksternal, sehingga potensi yang dimiliki Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor dapat befungsi secara optimal.



BAB III FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 3.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) 3.1.1. Kekuatan (Strength) Berdasarkan identivikasi ditemukan beberapa kekuatan sebagai faktor strategi internal sebagai berikut : 1) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 2) Jumlah personil yang memadai; 3) Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pada Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Bogor pada umumnya dan Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor pada khususnya memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

Dinas

Daerah

dan

lembaga

teknis

daerah sebagaimana telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



3.1.2. Kelemahan (Weakness) Berdasarkan identifikasi ditemukan beberapa kelemahan sebagai faktor strategis internal sebagai berikut : 1. Masih terdapatnya peraturan pusat yang tumpang tindih, tidak dapat diaplikasikan oleh daerah. 2. Kualitas sumberdaya manusia masih relatif rendah. Dibalik

kualitas

aparat

dilingkungan

Sekretariat

DP

KORPRI Kota Bogor yang memadai, namun secara kualitas dirasakan relatif masih rendah. Hal ini menyebabkan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang terkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai penylenggara administrasi pemerintah. 3. Prasarana dan sarana yang kurang optimal. Sarana prasarana di Sekretariat DP KORPRI belum memenuhi mengganggu

standar baik

kerja dalam

yang segi

baik

sehingga

waktu/efisiensi

akan waktu

maupun kualitas hasil pekerjaannya. 3.2. Analisis Lingkungan eksternal (ALE) 3.2.1 Peluang (Opportunity) Berdasarkan identifikasi dan prediksi, beberapa peluang sebagai faktor strategis eksternal yaitu : 1. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; KORPRI KOTA BOGOR | 17


2. Dukungan Pimpinan Daerah yang kuat; 3. Dukungan

kerjasama

dengan

para

pemangku

kepentingan (Stakeholders). 3.2.2. Ancaman (Threat) Berdasarkan identifikasi dan predeksi, terdapat ancaman sebagai faktor strategis eksternal yaitu kurang konsistennya peraturan

tingkat

ketidakpastiaan

pusat, dalam

yang

dapat

pengambilan

menyebabkan keputusan

penyelenggaraan administrasi pemerintah pada Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor.



BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor Tahun 2015-2019 ini dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan kewenangan Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor dan mempedomani Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bogor 2015-2019 sehingga diharapkan berjalan terarah sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja dalam Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran berakhir. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Tahun 20152019 ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor menjadi lebih profesional dan bertanggungjawab untuk merealisasikan rencana/target yang telah ditetapkan dalam menunjang Kota Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Pelayanan Prima. Demikian Rencana Strategis Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor Tahun

2015-2019

direncanakan

dapat

ini

kami

kita

sampaikan,

laksanakan

semoga

dengan

segala

yang

dan

selalu

baik

mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Bogor,

Sekretaris,

DIAN PERMATA SARI, S.STP,MSi NIP. 19800801 199810 2 001




BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents