BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sumber perekonomian utama Provinsi Jambi. Sektor ini memberikan kontribusi tertinggi dari sembilan sektor pembentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jambi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 4.658.838 juta atau 30,45 persen (berdasarkan harga konstan). Selain itu sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 58,22 persen dari total angkatan kerja berumur 15 tahun keatas (Anonim, 2009). Oleh karena itu keberhasilan pembangunan pertanian sangat menentukan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pelaku utama dan pelaku usaha pertanian memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis yang handal sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan

lingkungan

hidup

sejalan

dengan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan. Untuk itulah dibutuhkan dukungan dari sistem penyuluhan yang handal sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat berarti

terhadap keberhasilan berbagai

program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada waktu itu yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat antar instansi terkait dengan menggunakan pendekatan dari atas (top-down) yang dimodifikasi. Sistem Bimas dilaksanakan hanya pada beberapa komoditi tertentu saja, terutama padi, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengendali Bimas di pusat dan di daerah oleh Satuan Pembina Bimas Provinsi serta Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Sekretariat Badan Pengendali Bimas di pusat juga

Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

1


berfungsi sebagai satuan administrasi pangkal para penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Penyuluh pertanian, yang pada waktu itu dikenal dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dilatih untuk mengajar petani dan menyampaikan rekomendasi yang telah disusun dalam paket-paket teknologi, melalui sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Sistem ini merupakan sistem kerja yang bertujuan untuk mengalihkan teknologi, dimana petani hanya dianggap sebagai pengguna teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian (Anonim, 2005). Pasca diberlakukannya otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar terhadap pembinaan penyuluh pertanian, yang semula dilaksanakan oleh pusat bergeser ke daerah. Beban biaya operasional pembinaan penyuluh yang semula ditanggung oleh pusat kemudian dialihkan ke kabupaten/kota. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh daerah, baik dari aspek pembiayaan dan sumberdaya aparatur,

terdapat kecenderungan pembinaan terhadap penyuluh

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyuluhan pertanian cenderung berubah sangat cepat, yang menuntut peningkatan kemampuan penyuluh lebih baik.

Kesenjangan antara pembinaan

terhadap penyuluh dengan tuntutan masyarakat terhadap aktivitas penyuluhan pertanian dewasa ini disinyalir memberikan kesan bahwa penyuluh dianggap tidak lagi bekerja dengan baik. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Pertanian RI bahwa kinerja penyuluh pertanian di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini masih rendah (Sinar Harapan, 2008). Jika pernyataan Menteri Pertanian tersebut juga terjadi di Provinsi Jambi maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan yang ada di Provinsi Jambi saat ini. Dengan mengetahui efektivitas kerja penyuluh pertanian ini diharapkan akan dapat disusun langkah pembinaan yang lebih terarah terhadap penyuluh pertanian sehingga kegiatan penyuluhan pertanian ke depan dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna dan berhasilguna.


2


1.2. Tujuan Tujuan dari penelitian tentang efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi ini adalah: a. Diketahuinya

efektivitas

kerja

penyuluh

pertanian

lapangan

dalam

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Provinsi Jambi. b. Diketahuinya sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi. 1.3. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan bagi: a. Instansi teknis pusat dan daerah yang menangani pembinaan penyuluhan pertanian dalam menyusun kebijakan guna perbaikan sistem penyuluhan pertanian selanjutnya, khususnya di Provinsi Jambi. b. Instansi pendidikan dan latihan penyuluh guna menyusun kurikulum pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang ada saat ini. c. Peneliti guna merancang penelitian yang lebih mendalam untuk menggali berbagai informasi terkait dengan upaya mendukung peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian.


3


BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

penyuluhan didefinisikan

sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka

mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk

meningkatkan

produktivitas,

efisiensi

usaha,

pendapatan,

dan

kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Anonim, 2006). Kata “penyuluhan” diyakini mengacu dari istilah bahasa Belanda voorlichting menemukan jalan.

yaitu memberikan penerangan kepada orang agar dapat Atas dasar pengertian tersebut

maka penyuluhan dapat

diartikan sebagai keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi

secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. seorang

penyuluh

pertanian adalah

Oleh sebab itu tugas utama

membantu

keputusan (van den Ban dan Hawkin, 1999).

petani dalam

mengambil

Dari pengertian diatas terlihat

bahwa fungsi penyuluhan yang sesungguhnya relatif berbeda dengan pemahaman yang selama ini ada di masyarakat, dimana penyuluhan hanya dianggap sebagai proses mengajarkan teknologi kepada petani. Penyuluhan pertanian diyakini sangat terkait erat dengan keberhasilan pembangunan pertanian

(Anonim, 2005). Namun, penyuluhan pertanian tidak

bisa bekerja sendiri. Keberhasilan penyuluhan tidak bisa dilepaskan dari dukungan teknologi tepat guna yang disertai dengan kebijakan harga, ketersediaan saprodi dan modal yang kondusif bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (Pickering, 1983). Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan hanya akan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani apabila disertai dengan dukungan sistem agribisnis yang menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.


4


Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) bahwa prinsip utama penyuluhan adalah “bekerja dengan masyarakat, bukan untuk masyarakat”. Oleh karena itu prinsip utama penyuluhan modern diharapkan mencakup empat aspek yaitu: a. Saran dan informasi. Saran teknis dan informasi mengenai berbagai aktivitas mendukung usahatani seperti harga pasar dan sumber permodalan sangat bermanfaat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. b. Keterampilan dan ilmu.

Petani membutuhkan ilmu dan keterampilan dalam

mengelola usahataninya agar dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan. c. Organisasi petani. Efektivitas dan produktivitas petani akan dapat ditingkatkan apabila mereka memiliki saluran aspirasi dan wadah kerjasama melalui organisasi yang baik.

Penyuluh diharapkan mampu mendorong untuk

memperkuat organisasi petani. d. Membangun kepercayaan diri. Berbagai ketertinggal dan keterkucilan sosial mengakibatkan petani sering tidak memiliki rasa percaya diri. Tugas pokok penyuluh adalah meyakinkan petani bahwa mereka mampu melakukan perbaikan terhadap dirinya (Gabriel, 1991). Keberhasilan penyuluhan pertanian di masa orde baru

cenderung

menggunakan pendekatan dipaksa, terpaksa dan biasa. Petani dipaksa untuk menerima teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya, dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya, yang pada akhirnya petani akan meningkat

kemampuannya

sehingga

dapat

meningkatkan

produktivitas

usahataninya. Dalam era reformasi dan otonomi sekarang ini, pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi karena yang diinginkan adalah petani dan keluarganya mengelola usahataninya dengan penuh kesadaran, bukan terpaksa, serta mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh pertanian dan pihak-pihak lain. Dengan pilihannya itu maka petani menjadi yakin bahwa dia akan dapat mengelola usahataninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan serta berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pilihan inilah, petani mendapatkan bantuan dari penyuluh pertanian Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

5


dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk hubungan kemitrasejajaran sehingga tidak terjadi pemaksaan (Anonim, 2005). Ada beberapa masalah yang dapat mengurangi keefektifan sistem penyuluhan pertanian yaitu: (a) Teknologi tepat guna tidak tersedia bagi petani; (b) Tidak ada keterkaitan yang efektif antara organisasi penyuluhan dengan lembaga penelitian; (c) Kurangnya tenaga lapangan yang terlatih dalam teknologi pertanian; (d) Petugas penyuluhan kurang memperoleh latihan dalam metode penyuluhan dan keterampilan berkomunikasi; (e) Tenaga lapangan kurang memiliki fasilitas transportasi (mobilitas) untuk mencapai petani dengan efektif; (f) Petugas lapangan kekurangan alat untuk mengajar dan berkomunikasi; dan (g) Penyuluh dibebani tugas ganda disamping tugas penyuluhan (van den Ban dan Hawkin, 1999). 2.2.

Peran Penyuluh Pertanian Penyuluhan pertanian sebagai suatu proses pembelajaran (Anonim,2006)

seharusnya menjadi jembatan bagi pelaku utama dan usaha pertanian dari tidak tahu menjadi tahu terhadap suatu inovasi.

Rogers dan Shoemaker (1985)

mendefinisikan inovasi sebagai gagasan, tindakan atau barang yang dianggap

baru oleh seseorang.

Dikatakannya ada empat unsur penting dalam proses

penyebaran (diffusi) suatu inovasi yaitu: (1) inovasi; (2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu; (3) dalam jangka waktu tertentu; kepada (4) anggota suatu sistem sosial.

Di dalam mengkomunikasikan suatu inovasi ke dalam suatu

sistem sosial itulah dibutuhkan agen pembaharu. Fungsi utama agen pembaru adalah menjadi mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh pertanian sebagai salah satu komponen agen pembaru merupakan penghubung mata rantai antara petani dengan lembaga lain yang terkait dengan aktivitas usahatani.

Agen pembaru berperan sebagai tangan-tangan lembaga

pembaru, yakni instansi pemerintah atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di masyarakat ke arah kemajuan. Oleh Mardikanto (1992) dikatakan bahwa semula peran utama penyuluh adalah menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran penyuluhan melalui Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

6


teknik dan metode tertentu sehingga mereka sadar dan mampu mengadopsi inovasi yang disampaikan. Namun sesuai dengan perubahan kondisi maka peran penyuluh

pertanian

mengalami

pergeseran

meliputi:

penyampai

inovasi,

mempengaruhi keputusan sasaran, menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan lembaga penyuluhan dengan petani, serta menggerakkan masyarakat agar mau berubah. Anonim (2001) mempertegas bahwa peran penyuluhan hendaknya memberikan penekanan pada aspek pendidikan, bukan pelayanan, dalam program pembangunan masyarakat.

Pendidikan membantu

masyarakat masyarakat bagaimana mengerjakan sesuatu bagi mereka sendiri, sedangkan pelayanan adalah mengerjakan sesuatu untuk masyarakat. Pendidikan menjadikan

masyarakat

percaya

diri,

pelayanan

menjadikan

masyarakat

tergantung pada orang lain. Rogers dan Shoemaker (1985) menyatakan ada tujuh peran agen pembaru dalam memperkenalkan inovasi kepada kliennya: a. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Ini berarti agen pembaru berperan sebagai katalisator bagi kebutuhan kliennya.

Dalam memulai proses

perubahan agen pembaru dapat mengemukan alternatif baru dalam mengatasi permasalahan yang ada. Bila perlu ia dapat juga mendramatisir permasalahan sehingga kliennya merasa yakin bahwa inovasi yang disodorkan memang betule-betul mampu memecahkan masalah mereka. b. Mengadakan hubungan untuk perubahan. Begitu kebutuhan untuk berubah telah tumbuh maka agen pembaru harus membuka hubungan secara fisik dan sosial dengan kliennya, sebelum mereka diminta menerima inovasi yang dipromosikan. c. Mendiagnosa masalah. Agen pembaru harus mampu menganalisis kebutuhan kliennya untuk menyatakan bahwa cara-cara yang sekarang digunakan kliennya sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah yang ada.

Untuk itu

secara psikologis ia harus terjun ke dalam situasi klien agar dapat melihat dunia klien menurut pandangan klien itu sendiri. d. Mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien. Agen pembaru harus membangkitkan motivasi untuk mengadakan perubahan serta Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

7


menimbulkan dorongan untuk menerima, atau setidak-tidaknya menaruh minat, terhadap inovasi yang ditawarkan. e. Merencanakan tindakan pembaruan.

Agen pembaruan hendaknya berusaha

mempromosikan pelaksanaan yang ia sarankan. Klien diharapkan tidak hanya menyetujui

atau

menaruh

minat

terhadap

inovasi

tetapi

termasuk

merencanakan tindakan dalam pelaksanaan pembaruan. f. Memelihara progran pembaruan dan mencegahnya dari kemacetan.

Agen

pembaru diharapkan dapat memberikan berbagai informasi penunjang agar klien tetap merasa aman dan terasa segar melaksanakan pembaruan. g. Mencapai hubungan terminal. Tujuan akhir dari tugas agen pembaru adalah berkembangnya perilaku “memperbarui diri sendiri” pada kliennya. Untuk itu agen pembaru harus berusaha agar kliennya dapat mengembangkan diri sehingga dapat berperan sebagai agen pembaru, paling tdiak untuk dirinya sendiri. Seorang penyuluh sesungguhnya adalah sebagai agen perubahan (change

agent). Menurut Lippit et al (1958) ada lima peran agen perubahan di dalam proses perubahan pada suatu masyarakat yaitu: a. Melakukan mediasi dan mendorong hubungan baru di dalam sistem klien. Agen perubahan hendaklah mampu mendorong terciptanya hubungan baru antar bagian yang ada di dalam sistem dan mereorganisasi hubungan lama. Hubungan baru yang lebih kondusif

ini diperlukan untuk memungkinkan

adanya perubahan di dalam masyarakat. b. Menunjukkan pengetahuan keahlian dalam prosedur. Agen perubahan harus mampu meyakinkan kliennya bahwa prosedur perubahan yang ia tawarkan betul-betul dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Agen

perubahan dapat melakukan hal ini dengan memperkenalkan pengalamannya sehingga memungkinkan kliennya dapat menggali sendiri pengetahuan dan pengalaman yang ada di lingkungan mereka. c. Mendorong kekuatan dari dalam.

Perubahan di dalam masyarakat sering

menimbulkan konflik yang dapat menggagalkan proses perubahan itu. Oleh


8


karenanya harus didorong munculnya kekuatan dari dalam sistem yang ada agar dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk perubahan. d. Menyediakan lingkungan khusus. Ada kalanya klien tidak bisa mengembangkan dirinya dalam lingkungan yang ada.

Oleh karena itu harus diciptakan

lingkungan khusus yang memungkinkan mereka dapat belajar misalnya membentuk kelompok diskusi atau mengunjungi tempat tertentu. e. Memberikan dukungan selama proses perubahan.

Proses membutuhkan

sering membutuhkan waktu yang panjang dan kompleks.

Oleh karena itu

agen perubahan harus memberikan dukung agar kliennya merasa yakin bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu hal yang dapat terlaksana. Pengalaman Indonesia pada tahun 1980-an menunjukkan peran penyuluh pertanian yang sangat besar dalam peningkatan produksi pertanian.

Hasil

penelitian Universitas Padjadjaran tahun 1981 yang dilaporkan oleh Sukaryo (1983) menunjukkan bahwa 50 persen dari informasi dan rekomendasi yang diterima oleh petani diberikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Penyuluh dalam hal ini berperan mendampingi petani dalam menganalisis kebutuhan manajemen usahatani mereka agar memperoleh produksi yang optimal.

Selain itu ditemui

juga bahwa perkembangan kelompoktani sangat dipengaruhi oleh keberadaan penyuluh. Interaksi sosial antara anggota kelompok serta antar kelompoktani dan lembaga eksternal sangat ditentukan oleh keaktifan penyuluh.

Dalam hal ini

penyuluh berperan dalam melakukan identifikasi terhadap kendala utama dalam pengembangan interaksi kelompok . 2.3. Tugas Penyuluh Pertanian Di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tugas seorang penyuluh. Pada undang-undang tersebut hanya disebutkan mengenai tugas lembaga-lembaga yang secara langsung menangani sistem penyuluhan dari tingkat pusat sampai ke desa. Tugas seorang penyuluh pertanian tercermin dari kegiatan penyuluh yang digariskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Per/02 /Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya (Anonim, 2008).


9


Berdasarkan

keputusan

tersebut

kegiatan

penyuluh

pertanian

dibedakan

berdasarkan kelompok penyuluh yaitu penyuluh terampil dan ahli. Secara garis besar kegiatan penyuluh adalah: a. Pendidikan: a) Pendidikan sekolah b) Pendidikan dan pelatihan fungsional c) Pendidikan dan pelatihan prajabatan b. Persiapan penyuluhan pertanian: a) Identifikasi potensi wilayah b) Memandu penyusunan rencana usaha petani c) Penyusunan program penyuluhan pertanian d) Penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian c. Pelaksanaan penyuluhan pertanian: a) Penyusunan materi b) Perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian c) Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani d. Evaluasi dan pelaporan: a) Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian b) Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian e. Pengembangan penyuluhan pertanian a) Penyusunan pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian b) Kajian kebijakan pengembanganpenyuluhan pertanian c) Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian f. Pengembangan profesi: a) Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian b) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pertanian c) Pemberian konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan/atau perorangan g. Penunjang tugas penyuluh pertanian: a) Peranserta dalam seminar/lokakarya/konferensi b) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

10


c) Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian d) Perolehan penghargaan/tanda jasa e) Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan f) Keanggotaan dalam organisasi profesi g) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Dari sejumlah sumber pustaka, Suhanda (2008) merangkum sejumlah tugas yang menjadi bidang kinerja penyuluh pertanian yaitu: a. Pelibatan masyarakat dan petani. b. Analisis potensi wilayah, agroekosistem dan kebutuhan. c. Penyusunan programa penyuluhan. d. Penyusunan rencana kerja penyuluh. e. Penyusunan materi penyuluhan. f. Penerapan metode penyuluhan. g. Penumbuhan dan pengembangan kelompok. h. Pengembangan keswadayaan dan keswakarsaan petani. i. Penumbuhan kelembagaan ekonomi. j. Evaluasi. k. Pengembangan profesionalisme. l. Promosi program. m. Tatalaksana perkantoran. 2.4. Efektivitas Kerja Secara sederhana Siagian (1995) mendefinisikan efektivitas kerja sebagai

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Definisi ini

memberikan gambaran bahwa suatu pekerjaan dikatakan memiliki efektivitas yang baik apabila dari aspek waktu dapat terselesaikan.

Ini sekaligus menunjukkan

bahwa aspek bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan serta berapa biaya yang diperlukan

untuk

menyelesaikannya

menjadi

kurang

penting.

Selain

itu

pemahaman penyelesaian pekerjaan mengandung pengertian bahwa harus ada indikator yang menunjukkan pekerjaan dimaksud dikatakan selesai. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi kinerja (performance) yang dibuat oleh Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

11


Bernadin dan Russel dalam Ruky (2001:15) sebagai catatan tentang hasil-hasil

yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Perbedaannya terletak pada efektivitas kerja yang lebih

menekankan pada penyelesaian

suatu pekerjaan, sedangkan kinerja hanya

merupakan catatan dari pekerjaan tersebut.

Sehingga tingkat efektivitas suatu

pekerjaan ditentukan oleh selisih antara kinerja suatu pekerjaan dibandingkan dengan indikator terselesaikannya pekerjaan tersebut. Semakin kecil selisih tersebut maka dikatakan bahwa pekerjaan tersebut semakin efektif.

Dengan

demikian maka pengukuran efektivitas kerja sesungguhnya identik dengan mengukur kinerja. Berkenaan

dengan

penyuluhan

sebagai

suatu

kegiatan

penyediaan

pelayanan maka Barata (2006) memandang perlunya perhatian seorang penyedia layanan (penyuluh) untuk memberikan layanan kepada dua kelompok pelanggan yaitu kepada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah unsur yang ada di dalam organisasi dimana pemberi pelayanan berada.

Pelanggan

internal penyuluh adalah organisasi penyuluhan yang menaunginya.

Untuk itu

seorang penyuluh harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan internalnya sesuai dengan aturan main dan tujuan organisasi tersebut. Sedangkan pelanggan eksternal adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melalui pelayanan yang baik kepada

pelanggannya diharapkan akan timbul loyalitas dari mereka sehingga organisasi bersangkutan mampu menarik manfaat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan misinya. 2.5. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Penyuluh Sukaryo (1983) menyatakan bahwa kinerja optimal Penyuluh Pertanian Lapangan

sangat

ditentukan

oleh

dedikasi,

pemahaman terhadap tugas dan karier.

kebiasaan,

pendidikan,

dan

Barata (2006) berpendapat bahwa

peningkatan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kemauan (willingness) yang mencakup lima kum (kemauan untuk


12


“m”) atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan wts (willingness to “s”) yang terdiri dari: a. Kemauan untuk melihat (willingness to see) yaitu melihat dan mendengar segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pihak lain dalam memuaskan pelanggan.

Dengan memperhatikan bagaimana pihak lain melakukan

pelayanan maka kita dapat belajar melakukan pelayanan yang lebih baik. b. Kemauan untuk mengatakan (willingness to say) yaitu adanya komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima pelayanan. Melalui komunikasi yang baik ini maka pemberi pelayanan akan mengetahui secara pasti apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh pelanggannya. c. Kemauan untuk menyimpan (willingness to save) yaitu menyimpan, mengambil dan memelihara sesuatu yang baik dari hasil melihat, mencari dan berkomunikasi. d. Kemauan

untuk

memecahkan

masalah

(willingness

to

solve)

yaitu

memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi dalam berinteraksi dengan pelanggan secara cermat, cepat dan bijaksana. Disamping itu juga harus mampu mengantisipasi berbagai maslah dan kendala yang kemungkinan dapat timbul di kemudian hari bercermin kepada hasil pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan. e. Kemauan untuk melayani (willingness to serve)

yaitu adanya kerelaan diri

untuk melayani secara optimal. Keberhasilan dalam melayani tidak saja membutuhkan kemauan tetapi harus disertai dengan: a. Kekuatan (power) yaitu kewenangan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. b. Kemampuan (ability) yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk membrikan pelayanan secara baik. c. Moral (morality) yaitu moral yang baik sehingga pelayanan secara sosial dapat diterima. d. Integritas (integrity) yaitu rasa pengabdian yang tinggi terhadap organisasi dan pekerjaan yang diberikan. Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

13


e. Tanggung jawab menyeluruh (total accountability) yaitu kesungguhan serta bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dikerjakan. Kelima aspek ini disingkat menjadi PAMIT (power, ability, morality, integrity, total

accountability). Dari sejumlah penelitian ditemukan adanya faktor yang berpengaruh terhadap yang erat

kinerja penyuluh pertanian. Suhanda (2008) mendapatkan hubungan (=0,01) antara karakteristik penyuluh (usia, masa kerja, jenis

kelamin, jabatan, pendidikan formal, pelatihan) dan faktor motivator (motivasi berprestasi, kesempatan, pengembangan diri dan promosi, tingkat kewenangan dan tanggung jawab, makna pekerjaan) serta hygien (gaji dan honor, administrasi dan kebijakan organisasi, supervisi dan pembinaan, kondisi kerja dan tipe kelembagaan) terhadap kinerja penyuluh pertanian. Sedangkan Muliady (2009) memperoleh hubungan yang kuat (= 0,05) antara karakteristik penyuluh ( umur dan pengalaman kerja); kompetensi penyuluh (kemampuan membangun relasi interpersonal, kemampuan menerapkan falsafah, prinsip, dan etika penyuluhan, dan kemampuan di bidang keahlian); dan motivasi penyuluh (pengembangan potensi diri, pengakuan dari petani binaan dan penghasilan) terhadap kinerja penyuluh pertanian. Sementara itu Ancok (1997) menjelaskan adanya hubungan yang erat antara pengetahuan, sikap, niat dan perilaku. Oleh Zahid (1997) dibuktikan

bahwa

pengetahuan

mempunyai

korelasi

tertinggi

(0,758)

dibandingkan peubah lainnya dengan sikap. Ia juga mendapatkan bahwa korelasi antara sikap dengan perilaku akan semakin meningkat apabila adanya tekanan sosial dari kelompok. Bansir (2008) menemukan bahwa variabel gaji/upah, status kerja dan usia ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyuluh. Hal ini diduga bahwa faktor – faktor tersebut dapat meningkatkan kinerja bilamana penyuluh mendapatkan imbalan yang wajar yang sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya serta adanya jaminan di hari tua membuat penyuluh dapat lebih fokus membina petani, disisi lain seiring bertambahnya usia pegawai, diduga akan semakin baik tingkat emosinya dalam membina petani di lapangan. Sedangkan nilai signifikansi Uji – t terhadap faktor kebijakan, kondisi kerja, masa kerja dan Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

14


tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, hal ini diduga faktor - -faktor tersebut tidak dapat meningkatkan kinerja penyuluh, walaupun kebijakan dan kondisi kerja diperbaiki, secara keseluruhan organisasi tidak dapat mengelola dan memberdayakan penyuluh (Bansir, 2008). Cokroaminoto (2007) menyatakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variable psikologis.

Dikatakannya bahwa

kelompok variabel

individu terdiri dari variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang pribadi dan demografis seperti umur, pendidikan, masa kerja, jabatan fungsional dan jarak tempat tinggal. Variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Kelompok variabel organisasi

terdiri dari

variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Hasil penelitian Purba (2004) menunjukkan bahwa variabel psikologis yaitu motivasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja, diikuti dengan kepemimpinan (variabel organisasi) dan diklat (variabel individu). Mangkunegara (2008:18) menyusun proses motivasi individu dalam suatu siklus yang terdiri dari: (1) kebutuhan yang tidak terpenuhi; (2) mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan; (3) perilaku yang berorientasi pada tujuan; (4) hasil karya (evaluasi dari tujuan yang dicapai); (5) imbalan dan hukuman; (6) kebutuhan yang tidak dipenuhi dinilai kembali oleh karyawan.

Dari rangkaian proses ini

terlihat bahwa penetapan tujuan melalui perencanaan yang baik serta evaluasi terhadap hasil karya merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong motivasi seseorang untuk berprestasi.


15


BAB III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pikir Terdapat dua aspek utama yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu gambaran tentang efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi dan faktor yang mempengaruhinya. Menyangkut aspek pertama maka pendekatan yang digunakan dapat dikategorikan ke dalam penelitian evaluasi. Yang menjadi pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah: sampai sejauhmana tujuan yang digariskan telah tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai?. Evaluasi yang akan dilaksanakan pada penelitian ini termasuk kategori evaluasi formatif, yaitu meneliti implementasi suatu program dan mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program selanjutnya (Singarimbun 1989).

Hal ini

sejalan dengan pendekatan discrepancy evaluation yang dicetuskan oleh Malcom Provus di dalam Tayibnapis (2000) yaitu mencari ketidakcocokan (discrepancy) atau selisih antara kinerja program dengan baku sasaran yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan aspek kedua yaitu mencari faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan memberikan indikasi bahwa penelitian ini mengacu pada pendekatan penelitian penjelasan (explanatory), yaitu mencari

penjelasan

mengenai

hubungan

antara

variabel

yang

diteliti

(Singarimbun, 1989). Berdasarkan acuan teoritis yang dijelaskan di atas maka penelitian ini akan diarahkan untuk memperoleh jawaban tentang: a. Gambaran mengenai tingkat efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi dalam menyelesaikan tugasnya. b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi. Faktor yang diduga berpengaruh adalah: umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pangkat,

lama bertugas, pelatihan teknis, insentif

tambahan, jumlah petani di wilayah kerja, pekerjaan tambahan, jarak tempat tinggal dan pengetahuan penyuluh.


16


Efektivitas kerja yang dimaksud pada penelitian ini sesuai dengan definisi yang disusun oleh Siagian (1995) yaitu “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan”. Dengan demikian efektivitas kerja seorang penyuluh merupakan pembandingan kinerja seorang penyuluh dengan jumlah pekerjaan yang seharusnya ia selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Pekerjaan yang harus diselesaikan

oleh

seorang

penyuluh

mengacu

pada

kegiatan

penyuluh

sebagaimana yang digariskan di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara nomor: Per/02/Menpan/2/2008 yang mencakup tujuh aspek kegiatan (Anonim, 2008). Mengingat penelitian ini lebih difokuskan pada kegiatan penyuluhan di lapangan maka penilaian efektivitas kerja penyuluh hanya ditujukan pada tiga aspek yang terkait langsung dengan pelaksanaan penyuluhan saja yaitu: (a) persiapan penyuluhan pertanian; (b) pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan (c) evaluasi dan pelaporan. Sedangkan empat aspek kegiatan lainnya yaitu (a) pendidikan; (b) pengembangan penyuluhan pertanian; (c) pengembangan profesi; dan (d) penunjang tugas penyuluh pertanian tidak dijadikan sebagai aspek penilaian karena dikegiatan ini dianggap kurang berpengaruh langsung dengan efektivitas penyuluhan di lapangan. 3.2. Definisi Operasional Untuk memudahkna pengukuran variabel penelitian maka disusun definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut: a. Penyuluh pertanian lapangan yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi hanya pada penyuluh pertanian yang berstatus sebagai PNS dan memiliki wilayah kerja penyuluhan tertentu; b. Efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan adalah nilai perbandingan antara kinerja seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya selama tahun 2009 dibandingkan dengan beban tugas yang seharusnya ia kerjakan dalam setahun. Penentuan tingkat efektivitas kerja seorang penyuluh mengacu pada data aktivitas kerja penyuluh bersangkutan yang mencakup tiga aspek yaitu persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. c. Umur adalah umur penyuluh pada saat penelitian yang dihitung dalam tahun. Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

17


d. Pendidikan formal adalah pendidikan formal terakhir yang telah dilalui oleh penyuluh. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal dengan skor SLTA = 1; D3 atau sarjana muda = 2; dan sarjana = 3. e. Pangkat

adalah

pangkat

terakhir

penyuluh.

Pengukuran

variabel

ini

menggunakan skala ordinal dengan pemberian skor 1 lebih tinggi untuk setiap kenaikan satu jenjang pangkat. f. Lama

bertugas

yaitu

lamanya

penyuluh

bertugas

di

wilayah

kerja

bersangkutan. g. Pelatihan teknis adalah lamanya pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas penyuluhan pertanian selama tiga tahun terakhir, yang dihitung dalam jumlah hari lamanya kegiatan pelatihan yang diikuti. h. Insentif tambahan adalah insentif berbentuk uang yang diterima oleh penyuluh dari pemerintah kabupaten/kota, diluar gaji dan tunjangan penyuluh, dalam menunjang kegiatan penyuluhan pertanian selama tahun 2009. i. Pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan yang secara rutin dilakukan oleh penyuluh di luar profesinya sebagai penyuluh pertanian guna menambah penghasilannya. j. Jumlah petani di wilayah kerja adalah jumlah keluarga petani yang berada di wilayah kerja penyuluh. k. Jarak tempat tinggal yaitu jarak antara tempat tinggal penyuluh dengan wilayah kerjanya.

Apabila penyuluh bertempat tinggal di wilayah kerjanya

maka nilai variabel ini adalah 0. l. Pengetahuan adalah tingkat pemahaman penyuluh tentang prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian.

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan

memberikan sejumlah butir pernyataan secara tertulis kepada penyuluh responden yang dijawab dengan mengggunakan model skala Likers. 3.3. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah penyuluh PNS yang melakukan kegiatan penyuluhan pada bidang pertanian secara langsung di lapangan. Artinya penyuluh yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan dan kehutanan serta tidak Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

18


memiliki wilayah binaan, seperti penyuluh yang berada di kantor pelaksana penyuluhan kabupaten/kota, tidak termasuk sebagai populasi penelitian ini. Besar sampel yang digunakan mengacu pada Simamora (2008) dengan rumus berikut ini: n = N/(1 + Ne2) Keterangan: n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi e = Kesalahan sampel Berdasarkan data awal tahun 2010 di seluruh wilayah Provinsi Jambi terdapat penyuluh pertanian PNS yang berada di lapangan sebanyak 831 orang. Dengan menggunakan tingkat kesalahan sampel sebesar 13% maka besar sampel penelitian ini adalah 56 orang.

Wilayah survey ditentukan secara sengaja

mewakili agroekosistem dan sosial budaya masyarakat yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah ini dibagi ke dalam wilayah penelitian secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi, tingkat pendidikan dan jenis kelamin penyuluh di wilayah penelitian.

Rincian jumlah sampel untuk setiap wilayah

penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Penyuluh Sampel Berdasarkan Wilayah Penelitian Wilayah

Jumlah Penyuluh Lapangan

Jumlah Sampel

a. Kab. Batanghari

68

12

b. Kab. Muaro Jambi

69

12

c. Kab. Tanjab Barat

52

10

d. Kab. Kerinci

93

16

e. Kota Sungai Penuh

30

6

Jumlah


56

19


3.4. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan oleh tiga tim yang masing-masing terdiri dari dua orang yaitu seorang anggota tim peneliti dan seorang anggota tim fasilitasi. Sampel ditentukan secara acak dengan mempertimbangan persyaratan yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dan bukti administratif yang dimiliki oleh penyuluh serta verifikasi lapangan. Pengumpulan data terhadap penyuluh dilakukan di kediaman penyuluh atau tempat lain yang disepakati dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan.

Sedangkan

verifikasi terhadap kegiatan penyuluhan di lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap petani, terutama ketua kelompoktani, dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan serta pengamatan lapangan terhadap kegiatan yang penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh penyuluh responden. 3.5. Analisis Data Penentuan tingkat efektivitas kerja penyuluh sampel dilakukan oleh peneliti dengan pemberian skor efektivitas kerja untuk setiap butir penilaian. Total skor efektivitas kerja penyuluh dihitung dengan mempertimbangkan bobot setiap butir kegiatan penyuluhan sebagaimana berikut ini: a. Persiapan penyuluhan (15): a) Identifikasi potensi wilayah (3,75). b) Memandu penyusunan rencana usaha petani (3,75). c) Penyusunan programa penyuluhan (3,75). d) Penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian tahunan (3,75). h. Pelaksanaan penyuluhan pertanian (70): a) Penyusunan materi penyuluhan (3,75) b) Perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian (55) (a) Kunjungan tatapmuka/anjangsana perorangan (5) (b) Kunjungan tatapmuka/anjangsana kelompok (20). (c) Kunjungan tatapmuka/anjangsana massal (5). (d) Uji coba dan demonstrasi (10). (e) Temu, pameran dan lomba (3,75). Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

20


(f) Karya wisata, mimbar sarasehan dan magang (3,75). (g) Kursus tani (3,75). (h) Penumbuhan penyuluh swadaya (3,75) c) Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani (11,25) (a) Menumbuhkan kelompoktani baru (3,75). (b) Meningkatkan kelas kelompoktani (3,75). (c) Memfasilitasi kerjasama kelompoktani (3,75). b. Evaluasi dan pelaporan (15): a) Evaluasi pelaksanaan penyuluhan (7,5). b) Pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan (7,5). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16. Model analisis yang digunakan terdiri dari: a. Analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan suatu variabel dengan menggunakan ukuran seperti rataan, proporsi dan kesalahan baku. b. Korelasi bivariat guna mengetahui kekuatan korelasi antara dua variabel. Untuk data yang diukur dengan menggunakan skala interval dan rasio, model analisis yang digunakan adalah korelasi Pearson. Sedangkan untuk data yang menggunakan skala pengukuran ordinal akan dianalisis dengan menggunakan model korelasi Spearman.

Keberartian koefisien korelasi dinyatakan sangat

nyata apabila diperoleh nilai-p < 0,05 atau nyata dengan nilai-p < 0,1. Tingkat keeratan korelasi dua variabel ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r) yang dihasilkan dengan mengacu pada Muhidin dan Abdurahman (2007) berikut: a) < 0,20

: sangat lemah

b) 0,20 s/d < 0,40

: lemah

c) 0,40 s/d < 0,70

: sedang

d) 0,70 s/d < 0,90

: kuat

e) >0,90

: sangat kuat

c. Uji beda nyata guna mengetahui perbedaan rataan dua variabel atau rataan dua kategori suatu variabel.

Kedua variabel atau kategori yang diuji

dinyatakan berbeda sangat nyata apabila dari hasil analisis diperoleh nilai-p < 0,05 atau nyata apabila nilai-p <0,1. Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

21


Data tentang pengetahuan penyuluh, yang merupakan data berskala ordinal karena pengukurannya dilakukan dengan menggunakan model skala Likert, terlebih dahulu distandarisasi dengan metode MSI (Methods of Successive

Interval). Melalui cara ini maka data dimaksud dapat dianalisis dengan menggunakan model korelasi Pearson (Waryanto dan Millafati, 2006). Penentuan tingkat keeratan korelasi berpedoman pada Muhidin dan Abdurahman (2007:127). Penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis mengacu pada Triola (1998). 3.6. Pelaksana dan Jadual Kegiatan Pelaksana penelitian ini ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi nomor: 09 tanggal 4 Februari 2010 dengan personal sebagai berikut: a. Tim Fasilitasi Penanggung Jawab

: Kepala Balitbangda Provinsi Jabi

Kordinator

: Kepala Bidang Ekonomi Balitbangda Prov. Jambi

Anggota

: a) Kasubbid Pertanian Balitbangda Prov. Jambi b) Kasubbid Industri, Perdagangan dan Keuangan Balitbangda Prov. Jambi c) R. Erna Lissa, SP d) Sugianto

b. Tim Peneliti Ketua

: Ir. Husni Jamal, MAgrSt.

Anggota

: Ir. Yurselly

Anggota

: Ir. Hj. Yenhartati Musa

Penelitian dilaksanakan dengan jadual kegiatan sebagai berikut: a. Persiapan

: minggu I Februari s/d minggu III Maret 2010

b. Pengumpulan data

: minggu IV Maret s/d minggu III April 2010

c. Pengolahan data

: minggu IV April s/d minggu II Mei 2010

d. Penyusunan lap. awal : minggu III Mei s/d minggu I Juni 2010 e. Penyusunan lap. akhir : minggu II Juni s/d minggu III Juni 2010


22


BAB IV. HASIL PENELITIAN 4.1. Efektivitas Kerja Penyuluh Hasil analisis data terhadap 56 penyuluh yang menjadi responden penelitian ini diperoleh capaian skor untuk setiap aspek penilaian sebagaimana disajikan pada tabel 2. Didapat rataan skor total efektivitas kerja penyuluh responden sebesar 29,15 berarti secara keseluruhan efektivitas kerja penyuluh responden berada pada kategori rendah.

Dengan nilai SE (standard error of

mean) sebesar 1,42 maka diperoleh nilai galat marjin (margin of error) pada = 0,05 sebesar 1,96 x 1,42 = 2,78. Secara statistik angka ini memberikan indikasi bahwa nilai rataan efektivitas kerja penyuluh lapangan di Provinsi Jambi pada tingkat kepercayaan 95% berada pada kisaran 29,15 + 2,78. Tabel 2. Capaian Skor Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

Aspek Penilaian

Skor Maksimal

Capaian Efektivitas Terendah

Tertinggi

Rataan

SE

a. Persiapan

15

1,88

11,25

7,23

0,26

b. Pelaksanaan

70

0,00

39,38

18,17

1,14

c. Evaluasi dan pelaporan

15

0,00

9,38

3,75

0,23

Total

100

4,69

56,25

29,15

1,42

Berdasarkan skor total efektivitas kerja seluruh penyuluh responden maka didapat sebaran sebagai berikut: a. Sangat rendah (skor < 20) : 12 orang (21,4%) b. Rendah (skor 20 s/d < 40) : 38 orang (67,9%) c. Sedang (skor 40 s/d < 60) : 6 orang (10,7%) d. Tinggi (skor 60 s/d < 80) : 0 orang (0%) e. Sangat tinggi (skor > 80) : 0 orang (0%) Guna melihat sejauhmana efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di wilayah kerja sampel maka berikut ini diuraikan gambaran mengenai aktivitas Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

23


penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh penyuluh responden selama tahun 2009. 4.1.1. Persiapan Penyuluhan Sebagian besar penyuluh responden (93%) telah menyusun RKTP (Rencana Kerja Tahunan Penyuluh) untuk kegiatan tahun 2009. Hanya saja penyusunan RKTP ini lebih menonjol hanya digunakan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) ketimbang sebagai acuan bagi penyuluh dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya. Penyuluh responden menyusun RKTP dengan format yang sangat beragam. Dilihat dari aspek isi, RKTP yang disusun secara umum belum memenuhi kaidah penyusunan RKTP yang baik sebagaimana digariskan di dalam Anonim (2009a) yaitu terukur, realistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh di wilayah kerjanya. Beberapa hal penting yang ditemui berkenaan dengan penyusunan RKTP oleh penyuluh responden adalah sebagai berikut: a. Penetapan indikator kinerja kegiatan penyuluhan yang disusun oleh penyuluh responden sebagian besar bersifat kualitatif.

Hal ini memberikan indikasi

bahwa penyuluh tidak memiliki data yang baik tentang pelaku utama dan usaha

yang

ada

di

wilayah

kerjanya

sehingga

perumusan

masalah

pengembangan usahatani yang memerlukan sentuhan penyuluhan belum dapat dilakukan secara baik pula. b. Tidak ditemui adanya mekanisme baku yang memungkinkan adanya verifikasi terhadap RKTP yang disusun oleh penyuluh. Umumnya kepala BP3K (Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) atau kordinator penyuluh kecamatan hanya menandatangani saja RKTP yang disusun oleh penyuluh. Sejauhmana RKTP tersebut telah memenuhi kaidah perencanaan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan usaha pertanian di wilayah kerjanya, belum mendapat perhatian pihak terkait. Peran penyuluh dalam membantu petani pada penyusunan rencana usaha kelompok hanya ditemui dalam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

24


Kelompok).

Sebanyak 96% penyuluh sampel menyatakan ikut aktif membantu

kelompoktani dalam penyusunan RDKK.

Penyusunan dokumen ini umumnya

hanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan bantuan pemerintah atau pengajuan pembelian pupuk bersubsidi. Sementara itu penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) yang merupakan rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani yang mencakup pola tanam, sasaran areal tanam, sasaran produksi, sarana produksi dan permodalan, teknologi usahatani, jadual kegiatan dan pembagian tugas di dalam kelompoktani, sebagaimana yang digariskan di dalam Anonim (2007), tidak ditemui. 4.1.2. Pelaksanaan Penyuluhan a. Penyusunan Materi Terdapat 64% penyuluh responden yang menyediakan materi penyuluhan berupa buku, brosur dan poster dalam menunjang kegiatan penyuluhannya. Materi penyuluhan ini umumnya diperoleh dari instansi terkait setempat. Secara keseluruhan ditemukan bahwa inisiatif penyuluh untuk menyediakan materi penyuluhan ini sangat rendah.

Hasil wawancara dengan sejumlah petani dan

pengurus kelompoktani menunjukkan bahwa petani sangat membutuhkan materi penyuluhan berupa petunjuk praktis budidaya pertanian.

Hal ini dibuktikan

dengan masih banyaknya ditemui petani, bahkan pengurus kelompoktani, yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai teknologi sederhana seperti jarak tanam serta jenis dan dosis pupuk yang dibutuhkan dalam budidaya padi. Sementara itu bahan rujukan yang dapat digunakan oleh petani tidak tersedia. Permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi apabila penyuluh mau membuat materi penyuluhan sederhana seperti brosur yang berkenaan dengan kegiatan usahatani di wilayah kerjanya dan diberikan kepada pengurus kelompoktani atau ditempel di rumah ketua kelopoktani. b. Perencanaan dan Penerapan Metode Penyuluhan Dalam rangka penerapan metode penyuluhan, kunjungan tatapmuka/ anjangsana merupakan kegiatan utama sebagai sarana bagi penyuluh untuk Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

25


melakukan komunikasi timbal balik dengan pelaku utama dan usaha di wilayah binaannya. Secara umum efektivitas kegiatan kunjungan tatapmuka/ anjangsana yang dilaksanakan oleh penyuluh responden masih sangat rendah. Rataan skor efektivitas kegiatan ini adalah 11,56 dari skor maksimal 30. terhadap

kegiatan

kunjungan

(perorangan,

kelompok

Dari pengamatan

dan

massal)

yang

dilaksanakan oleh penyuluh responden dapat dirangkum temuan sebagai berikut: a) Efektivitas kegiatan kunjungan kelompok yang dilakukan oleh penyuluh masih relatif rendah. Salah satu penyebab rendahnya efektivitas kegiatan ini karena sebagian besar kelompoktani yang ada tidak memiliki jadual pertemuan rutin. Selain itu kelompoktani yang dibina oleh setiap penyuluh belum mencapai jumlah ideal.

Ditemui sebagian besar penyuluh

(55,4%) hanya membina

kelompoktani dengan jumlah kurang dari 8 kelompok. Kunjungan kelompok umumnya

dilaksanakan

apabila

ada

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

diterapkan

oleh

penyuluh

adalah

pemberian bantuan pemerintah. b) Model

kunjungan

yang

tatapmuka/anjangsana

dominan perorangan

kelompoktani dan petani maju.

dengan

mengunjungi

pengurus

Dengan cara ini maka petani maju cenderung

lebih banyak mendapat perhatian sehingga semakin memperlebar kesenjangan kemampuan antara petani tertinggal dengan petani maju. c) Ditemui adanya kebijakan di sejumlah wilayah yang mewajibkan penyuluh untuk mengisi daftar hadir di kantor BP3K setiap hari. Kebijakan seperti ini tentunya akan memberikan beban ganda kepada penyuluh terutama dalam melaksanakan kegiatan kunjungan tatapmuka, yang umumnya dilaksanakan di luar jam kerja yaitu sore atau malam hari. d) Terdapat 15 penyuluh (27%) yang terlibat atau melaksanakan kegiatan bimbingan massal selama tahun 2009. Bimbingan massal ini dilakukan berkaitan dengan kegiatan bersama yang melibatkan petani dalam jumlah besar

seperti

gotong

royong,

penetapan

awal

musim

tanam

dan

pemberantasan hama. Ditemui sebanyak 33 penyuluh responden (59%) yang terlibat atau melaksanakan kegiatan uji coba dan demonstrasi. Dari jumlah tersebut sebanyak Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

26


14 penyuluh responden berinisiatif melaksanakan demonstrasi secara swadaya dengan memanfaatkan areal milik petani atau penyuluh itu sendiri. Sedangkan sisanya hanya bertindak sebagai pendamping pada kegiatan instansi terkait seperti sekolah lapangan. Sebagian besar penyuluh (80,4%) tidak pernah terlibat dalam kegiatan temu, pameran dan lomba selama tahun 2009. Terdapat 11 orang penyuluh yang pernah terlibat dalam kegiatan temu lapang baik sebagai pemandu maupun nara sumber.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang difasilitasi oleh

instansi terkait seperti sekolah lapang. Terdapat delapan orang penyuluh (14,2%) yang terlibat dalam kegiatan karya wisata, mimbar sarasehan dan magang petani pada tahun 2009. Keterlibatan penyuluh pada kegiatan tersebut adalah sebagai pendamping dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Hanya ditemui satu orang

penyuluh yang berinisiatif melakukan kegiatan magang bagi petani dengan memanfaatkan sumber dana masyarakat setempat.

Sedangkan penyuluh yang

terlibat dalam kegiatan kursus tani ditemui sebanyak 11,4% responden. Keterlibatan penyuluh di dalam kegiatan ini adalah sebagai pendamping atau pengajar pada kursus yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Hanya ditemui 13 penyuluh (23%) yang berhasil menumbuhkan penyuluh swadaya di wilayah kerjanya.

Penyuluh swadaya ini ada yang ditunjuk secara

resmi seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Tanjab Barat tetapi sebagian besar bersifat informal.

Di sejumlah wilayah ditemui penyuluh swadaya yang

memiliki peran sangat besar dalam membantu terselenggaranya kegiatan penyuluhan di wilayah tersebut.

Hanya saja belum ditemui adanya kebijakan

yang terarah dalam pendayagunaan penyuluh swadaya ini sehingga potensinya belum dimanfaatkan secara optimal. c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Pembinaan

kelompoktani

menjadi

sangat

penting

dalam

konteks

penyuluhan pertanian karena salah satu tujuan penyuluhan pertanian adalah peningkatan kemampuan pelaku utama dan usaha dalam mengorganisasikan


27


dirinya.

Namun, dari penelitian ini belum ditemui adanya pola pembinaan

kelompoktani

yang

memadai

sehingga

penumbuhan

dan

kelompoktani secara umum belum berjalan secara efektif.

pengembangan Terdapat 45,7%

penyuluh yang di wilayah kerjanya ditemukan adanya penumbuhan kelompoktani baru dengan jumlah yang sangat beragam yaitu antara 1 sampai dengan 22 kelompoktani per-wilayah kerja.

Proses penumbuhan kelompoktani ini ada yang

difasilitasi oleh penyuluh tetapi ada juga yang sepenuhnya atas kehendak petani sendiri. Dari sejumlah pengurus kelompok baru yang ditemui didapat informasi bahwa penumbuhan kelompoktani baru pada umumnya didasari atas harapan petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Hanya sebagian kecil penyuluh responden (16%) yang memfasilitasi peningkatan kelas kelompoktani yang ada di wilayah kerjanya selama tahun 2009. Sejumlah penyuluh menyatakan bahwa terdapat kelompoktani di wilayah kerjanya yang sesungguhnya telah layak dinaikkan kelasnya tetapi belum dilakukan pengukuhan.

Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya blanko sertifikat

pengukuhan kelompok. Selain itu terlihat kecenderungan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan manajemen kelompoktani ini kurang mendapat perhatian dari penyuluh maupun instansi lebih tinggi sehingga keberadaan kelompoktani sejauh ini belum diperankan secara optimal. Ditemui 31 penyuluh (55%) yang memfasilitasi kerjasama kelompoktani yang berada di wilayah kerjanya.

Kerjasama ini dapat antar kelompoktani

maupun antara kelompoktani dengan lembaga lain seperti koperasi. Kelompoktani yang terlibat di dalam kerjasama ini dapat hanya terdiri dari beberapa kelompoktani saja tetapi ada juga yang mencakup semua kelompoktani yang ada di wilayah kerja penyuluh

tersebut

dalam bentuk

Gapoktan (gabungan

kelompoktani). Hampir semua wilayah kerja yang diamati terdapat Gapoktan, baik yang dibentuk pada tahun 2009 maupun pada tahun sebelumnya. Keberadaan Gapoktan ini sangat erat kaitannya dengan penyaluran dana pinjaman lunak untuk PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) karena salah satu persyaratan penerima dana PUAP adalah sudah terbentuknya Gapoktan.


28


4.1.3. Evaluasi dan Pelaporan Laporan yang disusun oleh penyuluh hanyalah laporan bulanan yang berisi kegiatan anjangsana yang dilaksanakan oleh penyuluh.

Laporan ini dibuat

merupakan salah satu bahan untuk pengusulan BOP. Sedangkan laporan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penyuluhan secara keseluruhan tidak ditemukan. Penyampaian laporan bulanan kegiatan penyuluh kepada Kepala BP3K atau kordinator penyuluh disertai dengan beberapa jenis laporan lainnya seperti laporan intensifikasi, harga komoditas pertanian serta laporan kegiatan tertentu yang dilaksanakan di wilayah kerja penyuluh. Tidak ditemui adanya penyuluh yang menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan maupun dampak kegiatan penyuluhan. Ketiadaan evaluasi ini erat kaitannya dengan tidak adanya kebijakan yang mengharuskan penyuluh untuk menyusun evaluasi.

Disamping itu dasar pelaksanaan evaluasi adalah sasaran

yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja. Pada penelitian ini ditemui bahwa sebagian besar penyuluh responden belum menyusun RKTP secara baik sehingga akan menjadi kendala dilaksanakannya evaluasi secara baik. dilaksanakan evaluasi

Dengan tidak

ini maka penilaian terhadap efektivitas kerja penyuluh

menjadi relatif sulit, yang seterusnya berdampak negatif terhadap proses penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan selanjutnya. 4.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Penyuluh Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai keadaan dan hasil pengujian terhadap sejumlah faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan. a. Umur Didapat bahwa sebagian besar (53,5%) responden berumur relatif tua yaitu lebih dari 45 tahun dan antara 40 - 49 tahun sebanyak 33,9%. Hasil analisis korelasi antara umur dengan efektivitas kerja penyuluh

menghasilkan korelasi

linier yang tidak nyata (p = 0,814) pada koefisien korelasi Pearson kedua variabel.


29


b. Jenis Kelamin Responden penelitian ini terdiri dari penyuluh dengan jenis kelamin pria sebanyak 29 orang dan wanita sebanyak 27 orang. Hasil uji beda nyata terhadap efektivitas

kerja

antara

kedua

kelompok

penyuluh

responden

ini

tidak

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p=0,827). Ini memberikan indikasi bahwa efektivitas kerja penyuluh lapangan pria maupun wanita secara relatif sama.

Hal ini dipertegas juga dari enam penyuluh responden yang memiliki

tingkat efektivitas kerja penyuluhan pada kategori sedang ternyata tiga orang adalah penyuluh pria dan tiga orang adalah wanita. c. Pendidikan Formal Sebaran jumlah penyuluh responden penelitian ini berdasarkan jenis pendidikannya adalah SLTA = 15 orang, D3 = 29 orang, dan sarjana = 12 orang. Hasil analisis korelasi peringkat Spearman antara tingkat pendidikan dengan efektivitas kerja penyuluh tidak menunjukkan keberartian yang nyata dengan p = 0,696. Artinya peningkatan pendidikan formal penyuluh tidak menunjukkan adanya

keterkaitan

yang

berarti

terhadap

efektivitas

kerjanya

dalam

melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan. d. Pangkat Sebagian besar responden penelitian ini memiliki pangkat golongan III yaitu sebanyak 46 orang (82%) dan sisanya (18%) berada pada golongan II. Analisis korelasi peringkat Spearman antara pangkat dengan efektivitas kerja responden dalam kegiatan penyuluhan tidak menunjukkan keberartian yang nyata (p = 0,220). Dengan demikian senioritas penyuluh dalam hal kepangkatan, dan tentunya juga dalam hal pengalaman kerja, tidak menunjukkan adanya hubungan yang berarti terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan. e. Pelatihan Teknis Ditemui sebanyak 41 orang (73%) penyuluh responden selama tiga tahun terakhir

pernah

mengikuti

pelatihan

teknis,

baik

yang

secara


langsung 30


berhubungan dengan tugas penyuluh seperti pelatihan dasar penyuluh maupun pelatihan teknis pertanian lainnya seperti penerapan teknologi dan budidaya pertanian. Lama diklat yang diikuti oleh responden antara 3 sampai dengan 84 hari. Hasil analisis lamanya waktu pelatihan teknis yang diikuti responden dengan efektivitas kerja penyuluh tidak menunjukkan keberartian yang nyata.

Hal ini

diperlihatkan dari nilai p = 0,229 pada koefisien korelasi Pearson kedua variabel dimaksud.

f. Jarak Tempat Tinggal Sebagian besar penyuluh penyuluh responden (80%) bertempat tinggal di luar wilayah kerjanya. Jarak tempat tinggal dengan wilayah kerja terjauh adalah 50 km dengan rataan 9,25 km. Hasil analisis korelasi linier Pearson antara jarak tempat tinggal dengan efektivitas kerja penyuluh tidak menunjukkan keberartian yang nyata (p = 0,214).

Dengan demikian tidak diperoleh jaminan bahwa

seorang penyuluh yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya diikuti dengan peningkatan efektivitas kerja penyuluhan yang dilaksanakannya.

g. Lama Bertugas Lama responden bertugas di wilayah kerja yang sama pada tahun 2009 adalah 1 sampai dengan 25 tahun, dengan rataan 4,7 tahun. Mayoritas penyuluh responden (64%) baru bertugas di wilayah kerjanya tersebut selama kurang atau sama dengan tiga tahun.

Hasil analisis korelasi antara lama bertugas dengan

efektivitas kerja penyuluh menunjukkan hubungan yang nyata (p = 0,025). Hanya saja tingkat hubungan tersebut berada pada kategori lemah, yang diperlihatkan oleh koefisien korelasi linier Pearson (r) sebesar 0,291.

Hasil ini

memberikan indikasi bahwa semakin lama seorang penyuluh bertugas di suatu wilayah maka terdapat kecenderungan efektivitas kerja penyuluhan yang dilaksanakannya relatif lebih tinggi.


31


h. Jumlah Petani Wilayah binaan setiap penyuluh sampel terdiri dari 1 sampai dengan 4 desa, dengan jumlah petani berkisar antara 90 KK sampai dengan 1.775 KK, dengan rataan 445 KK. Hasil analisis korelasi linier antara jumlah petani binaan dengan efektivitas kerja penyuluh menghasilkan koefisien korelasi dengan keberartian yang sangat nyata (p=0,007).

Sungguhpun demikian tingkat

kekuatan korelasi ini masih relatif lemah yaitu dengan koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,358. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah petani yang lebih banyak di suatu wilayah kerja cenderung akan meningkatkan efektivitas kerja seorang penyuluh. i. Kegiatan Tambahan Ditemukan sebanyak 33 orang (59%) responden yang melakukan kegiatan lain di luar tugas pokoknya sebagai penyuluh guna menambah penghasilannya. Kegiatan ini sangat beraneka ragam seperti dagang, pertanian dan inseminator IB. Hasil analisis uji beda nyata terhadap skor efektivitas kerja antara penyuluh yang melakukan dengan tidak melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (p= 0,104). j. Insentif Tambahan Selain gaji dan BOP (biaya operasional penyuluh) sebagian penyuluh responden

juga

menerima

insentif

tambahan

yang

dibiayai

oleh

APBD

kabupaten/kota, dalam bentuk biaya operasional kendaraan, uang jalan tetap dan tunjangan kesejahteraan. tambahan

Hasil analisis korelasi linier antara nilai insentif

dengan efektivitas kerja penyuluh

menunjukkan keberartian yang

nyata pada p = 0,093 dengan koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,229 atau pada kategori lemah. Hal ini memberikan indikasi bahwa penambahan insentif kepada penyuluh cenderung

akan diiringi dengan peningkatan efektivitas

kerjanya dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan.


32


k. Pengetahuan Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap tingkat pengetahuan penyuluh responden terhadap prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian. Pengujian ini dilakukan melalui penyajian 15 butir pernyataan yang dijawab oleh responden dalam bentuk skala Likert. Rangkuman tanggapan responden terhadap pernyataan dimaksud disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Prinsip-prinsip Dasar Penyuluhan Tanggapan Responden Pernyataan 1)

STS

Penyuluhan akan sulit dilakukan secara efektif

TS

TT

S

ST

4

0

0

28

24

16

30

2

7

1

1

10

5

26

14

12

26

2

14

2

1

1

0

22

32

1

15

2

26

12

3

0

1

20

32

tanpa didasari oleh hasil identifikasi potensi wilayah 2)

Rencana kerja tahunan tidak terlalu banyak pengaruhnya

terhadap

efektivitas

kerja

seorang penyuluh 3)

Petani

lebih

membutuhkan

pendampingan

dalam memecahkan masalah mereka daripada teknologi baru 4)

Terlaksananya

program

pemerintah

bukan

merupakan tujuan utama dari penyuluhan 5)

Agar penyuluhan dapat berjalan lancar maka pemerintah harus menyediakan alat peraga penyuluhan yang lengkap

6)

Pemerintah perlu memberikan paket bantuan cuma-cuma

kepada

petani

agar

suatu

teknologi baru dapat diterapkan dengan cepat 7)

Petani lebih mudah menerima apa yang mereka lihat

daripada apa yang mereka

dengar


33


Tanggapan Responden Pernyataan 8)

STS

tentang

teknologi

TT

S

ST

3

0

0

22

31

5

32

3

12

4

1

5

2

40

8

2

12

2

28

12

10

33

3

7

3

3

18

1

24

10

dari

0

0

0

28

28

melakukan

2

11

2

32

9

Seorang penyuluh harus menguasai secara baik

TS

pengengelolaan

komoditas pertanian yang dikembangkan di wilayah binaannya 9)

Suatu inovasi akan lebih cepat diterima petani apabila disertai dengan sedikit paksaan

10) Merubah

persepsi

petani

terhadap

suatu

inovasi merupakan aspek yang paling sulit dalam kegiatan penyuluhan 11) Inisiatif

kegiatan

berasal

dari

penyuluhan

petani

bukan

sebaiknya

dari

petugas

penyuluh 12) Kelompoktani

cenderung

memperlambat

proses penyampaian suatu inovasi baru 13) Ketua kelompok adalah orang yang paling menentukan keberhasilan suatu kelompoktani 14) Koperasi

sebaiknya

ditumbuhkan

kelompoktani atau gabungan kelompoktani 15) Seorang

penyuluh

seharusnya

sendiri evaluasi terhadap suatu inovasi yang telah diterapkan petani

Keterangan: STS = sangat tidak setuju, TS = tidak setuju, TT = tidak tahu, S = setuju, dan SS = sangat setuju Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan diperoleh bahwa sebagian besar responden (78,6%) memiliki pengetahuan pada kategori sedang, sementara itu sisanya pada kategori rendah (1,8%) dan tinggi (19,6%).

Hasil analisis korelasi linier antara skor pengetahuan dengan efektivitas

kerja penyuluh didapat keberartian yang nyata (p=0,052), dengan koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,261 atau berada pada kategori lemah.

Ini


34


menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan seorang penyuluh tentang prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian maka penyuluh tersebut cenderung memiliki efektivitas kerja yang relatif lebih baik pula. Dari 15 butir pernyataan yang diberikan kepada penyuluh responden diperoleh lima butir jawaban dengan nilai terendah yaitu butir nomor (5); (8); (6);(15) dan (4), secara berurutan dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi. Dari jawaban ini diperoleh gambaran bahwa: a) Penyuluh cenderung masih sangat menggantungkan aktivitas kerjanya terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti alat peraga dan program yang bersifat bantuan kepada petani. Begitu fasilitas ini tidak tersedia maka aktivitas penyuluhan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini sangat sedikit ditemukan adanya penyuluh yang berkreasi memanfaatkan

potensi

yang

ada

di

masyarakat

guna

mendukung

penyelenggaraan penyuluhan di lapangan. b) Penyuluhan pertanian masih dianggap oleh penyuluh hanya sebagai proses alih teknologi sehingga seorang penyuluh harus memiliki keterampilan yang prima mengenai teknologi yang dikembangkan di wilayah kerjanya. Hal ini tidak sejalan

dengan

pembelajaran

prinsip

bagi

penyuluhan

petani

agar

pertanian

mau

dan

yang mampu

sebagai

proses

menolong

dan

mengorganisasikan dirinya untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan usahataninya (Anonim, 2006).

Informasi tersebut tidak selalu

berasal dari

penyuluh tetapi dapat juga dari sumber lain, sehingga peran penyuluh hendaknya lebih dominan sebagai fasilitator. c) Pendekatan penyuluhan yang masih dominan dipahami oleh penyuluh adalah model top-down, dimana pemerintah membuat program disertai dengan pemberian bantuan kepada petani untuk diterapkan. Dengan keadaan seperti ini penyuluh lebih berperan sebagai pemberi pelayanan daripada sebagai pendidik.

Oleh Anonim (2001) dikatakan bahwa pendidikan menjadikan

masyarakat percaya diri, sedangkan pelayanan menjadikan masyarakat tergantung pada orang lain.


35


BAB V. PEMBAHASAN 5.1. Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan Dari penelitian ini didapat bahwa efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan yang menjadi sampel penelitian ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan capaian skor efektivitas kerja yang dicapai oleh mayoritas penyuluh responden (89,3%) berada pada kategori rendah dan sangat rendah, yaitu dengan skor <40 dari skor maksimal 100. Dari tiga aspek kegiatan penyuluhan pertanian lapangan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan, ternyata capaian skor terendah berada pada aspek evaluasi dan pelaporan yaitu dengan rataan 3,75 atau hanya 25% dari skor maksimal 15. Hal ini memberikan gambaran bahwa aktivitas mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan dampak penyuluhan pertanian belum menjadi bagian integral dari rangkaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah sampel. Menurut van den Ban dan Hawkin (1999) evaluasi merupakan alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Hasil evaluasi sangat dibutuhkan dalam memperbaiki kegiatan sekarang dan akan datang seperti dalam perencanaan, program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk merancang kebijakan penyuluhan yang lebih efektif.

Berdasarkan objeknya,

evaluasi bisa dibedakan menjadi evaluasi rencana kerja, evaluasi hasil kegiatan

(effect), dan evaluasi dampak kegiatan (impact) (Anonim, 2001). Malcom Provus mengajukan konsep discrepancy evaluation yaitu mencari ketidakcocokan (discrepancy) atau selisih antara kinerja program dengan baku sasaran yang telah ditetapkan (Tayibnapis, 2000). Oleh karena evaluasi sangat erat

kaitannya

dengan

pencapaian

sasaran

sehingga

kualitas

evaluasi

penyelenggaraan penyuluhan akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran yang

ditetapkan

di

dalam

RKTP

(Rencana

Kerja

Tahunan

Penyuluh).

Sebagaimana yang ditemui pada penelitian ini ternyata sebagian besar penyuluh responden belum menyusun rencana kerja secara baik, dimana kegiatan penyuluhan yang direncanakan tidak disertai dengan penetapan sasaran yang


36


terukur dan realistis.

Dengan kondisi seperti itu

maka evaluasi pelaksanaan

penyuluhan akan sulit dilakukan dengan baik. Dari

pengamatan

di

lapangan

didapat

bahwa

lemahnya

kegiatan

perencanaan serta evaluasi dan pelaporan penyuluhan tidak disebabkan oleh faktor penyuluh semata tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya pembinaan dan supervisi terhadap kedua kegiatan tersebut. Sejauh ini penyusunan RKTP dan pelaksanaan evaluasi oleh seorang penyuluh tidak disertai dengan pembinaan dan supervisi yang memadai dari pejabat pembina atasannya. Dengan demikian maka tidak ada mekanisme kontrol untuk memastikan apakah rencana kerja yang disusun oleh penyuluh telah disusun secara benar serta sesuai dengan kebutuhan petani dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah ini maka seorang kepala BP3K atau kordinator penyuluh kecamatan, selaku pejabat pembina penyuluh di lapangan, perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara penyusunan RKTP dan evaluasi penyuluhan. Disamping itu perlu dicari model penyusunan RKTP yang lebih akuntabel seperti melalui pembahasan rancangan RKTP pada forum pertemuan penyuluh tingkat kecamatan. Melalui pembahasan seperti ini diharapkan seorang penyuluh merasa lebih dikontrol untuk menyusun rencana kerjanya dengan lebih terarah. Secara umum penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan di wilayah sampel terlalu berorientasi pada pengembangan komoditas, terutama pangan, dengan menggunakan model top-down sebagaimana yang diterapkan pada program Bimas (Bimbingan Massal) dahulu.

Materi penyuluhan yang

disampaikan kepada pelaku utama dan usaha sejauh ini sangat dominan berkenaan dengan teknologi. Sementara itu materi yang berkaitan dengan peningkatan

kapasitas

mengorganisasikan

petani

dirinya

agar

belum

mau

banyak

dan

mampu

menjadi

menolong

perhatian

dan

penyuluh.

Penyelenggaraan penyuluhan sejauh ini sangat mengandalkan sarana yang disediakan oleh pemerintah, disertai dengan pemberian bantuan kepada petani. Hal ini tercermin dari tanggapan responden petani serta jawaban penyuluh terhadap pertanyaan prinsip-prinsip dasar penyuluhan. Dalam era reformasi dan otonomi sekarang ini, pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi, Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

37


karena yang diinginkan adalah petani mengelola usahataninya dengan penuh kesadaran serta mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh dan pihak-pihak lain. Dalam melakukan pilihan inilah, petani perlu mendapatkan bantuan dari penyuluh dalam bentuk hubungan kemitrasejajaran sehingga penyuluh lebih berperan sebagai pendamping daripada pengajar petani (Anonim, 2005). Oleh karena itu peningkatan pemahaman penyuluh terhadap model penyelenggaraan penyuluhan yang lebih menekankan pada

pengembangan

swadaya

masyarakat

perlu

menjadi

salah

agenda

berkaitan

dengan

peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian ke selanjutnya. Aspek

lain

yang

perlu

mendapat

perhatian

penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah pembinaan kelompoktani.

Pada

Undang-undang nomor 16 tahun 2006 penyuluhan didefinisikan sebagai proses

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya (Anonim, 2006). karena

itu

kemampuan

petani

mengorganisasikan

dirinya

dalam

Oleh wadah

kelompoktani merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan penyuluhan. Kelompoktani yang efektif akan sangat menentukan efektivitas kerja penyuluh pertanian di lapangan, terutama sebagai wadah untuk pelaksanaan model penyuluhan kelompok. diharapkan dapat menjadi

Selain itu kelompoktani yang efektif juga

wadah penyaluran aspirasi dan pengembangan

kepercayaan diri petani, yang merupakan dua dari empat aspek yang menjadi prinsip utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian (Gabriel, 1991). Mengingat

pentingnya

peran

kelompoktani

dalam

penyelenggaraan

penyuluhan maka Menteri Pertanian telah menerbitkan peraturan tentang Pedoman

Penumbuhan

dan

Kelompoktani (Anonim, 2007). kelompoktani

di

wilayah

sebagaimana mestinya.

Pengembangan

Kelompoktani

dan

Gabungan

Dari penelitian ini ditemui bahwa pembinaan

kerja

sampel

belum

sepenuhnya

dilaksanakan

Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah karena

masih lemahnya pemahaman penyuluh tentang prinsip-prinsip dasar penumbuhan dan pengembangan kelompoktani, sebagaimana yang digariskan di dalam Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

38


Permentan diatas. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya ditemui kelompoktani yang tidak berperan sebagaimana mestinya. Kelompoktani yang ada lebih banyak berperan sebagai wadah untuk menerima bantuan pemerintah. Sementara itu peran kelompoktani sebagai wadah kerjasama petani dalam memecahkan masalah mereka secara bersama belum banyak terlihat. 5.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Penyuluh Hasil analisis terhadap sebelas faktor yang diduga mempunyai berpengaruh terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan ternyata hanya dua faktor yang secara statistik mempunyai korelasi dengan keberartian yang sangat nyata (p<0,05) yaitu lama bertugas dan jumlah petani di wilayah kerja penyuluh. Disamping itu diperoleh dua faktor yang menghasilkan korelasi dengan keberartian yang nyata (p<0,1) yaitu insentif tambahan dan pengetahuan tentang prinsip dasar penyuluhan pertanian. Namun, keeratan hubungan antara keempat faktor ini dengan efektivitas kerja penyuluh pertanian hanya berada pada kategori lemah (r<0,4). Dengan demikian dari sebelas variabel yang diuji ternyata tidak satupun variabel yang meyakinkan dapat dikatakan berpengaruh kuat terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan.

Sungguhpun demikian keempat

faktor tersebut layak dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian lapangan. Tidak diperolehnya faktor yang memiliki hubungan yang kuat terhadap efektivitas kerja dapat disebabkan karena variabel yang diuji hanya sebagian kecil saja dari tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu yang dikatakan oleh Cokroaminoto (2007), yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Dari sebelas variabel yang diuji pada penelitian ini sepuluh diantaranya termasuk ke dalam kelompok variabel invidu, hanya satu yang termasuk kelompok variabel organisasi yaitu insentif tambahan. Sedangkan yang termasuk ke dalam variabel psikologis tidak satupun yang diuji. Sementara itu hasil penelitian Purba (2004) menunjukkan bahwa variabel psikologis yaitu motivasi mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja, diikuti dengan kepemimpinan (variabel organisasi) dan diklat (variabel individu).


39


Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2008) bahwa proses motivasi individu sangat ditentukan oleh aspek perencanaan yaitu penetapan tujuan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa kegiatan persiapan serta pelaporan dan evaluasi penyuluhan berada pada capaian sangat rendah sehingga diduga sangat berpengaruh terhadap motovasi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Rendahnya capaian kinerja kedua kegiatan ini tidak semata disebabkan oleh rendahnya kinerja penyuluh tetapi sangat erat kaitannya dengan kelompok variabel organisasi.

Mengacu pada

Undang-undang SP3K bahwa unit organisasi penyuluhan struktural terendah adalah Balai Penyuluhan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu peningkatan efektivitas pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian lapangan, terutama oleh instansi pembina tingkat kecamatan menjadi sangat penting. Berkenaan dengan dua faktor yang memiliki keberartian yang sangat berkorelasi linier dengan efektivitas kerja penyuluh, yaitu jumlah petani dan lama bertugas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Jumlah petani binaan setiap penyuluh sangat erat kaitannya dengan jumlah kelompoktani yang dapat di bentuk di wilayh binaan tersebut. Berdasarkan Anonim (2007) jumlah ideal kelompoktani yang dibina oleh setiap penyuluh adalah 8 – 16 kelompoktani. Dengan empat hari kerja setiap minggunya maka seorang penyuluh diharapkan dapat melaksanakan bimbingan terhadap minimal satu kelompoktani setiap dua minggu. Sementara itu pada penelitian ini ditemui sebagian besar penyuluh responden (55,4%) hanya membina kelompoktani dengan jumlah kurang dari 8 kelompok. Untuk itu upaya peningkatan efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan hendaknya disertai dengan rasionalisasi jumlah kelompoktani binaan untuk setiap penyuluh, diantaranya melalui

menetapkan wilayah

kelompoktani yang optimal.

kerja penyuluh

dengan

jumlah

Oleh karena itu penempatan penyuluh di suatu

wilayah hendaknya tidak ditentukan oleh jumlah desa binaannya tetapi mempertimbangkan jumlah kelompoktani binaan, yang tentunya sangat terkait juga dengan jumlah petani yang ada di wilayah kerja penyuluh tersebut.


40


BAB VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1. Simpulan Dari hasil penelitian ini dapat dibuat simpulan sebagai berikut: a. Efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan di Provinsi Jambi masih relatif rendah. Diperoleh rataan skor tingkat efektivitas kerja penyuluh responden sebesar

29,15 dari skor tertinggi 100. Mayoritas penyuluh (89,3%)

memperoleh tingkat efektivitas kerja pada kategori rendah dan sangat rendah. Sisanya (10,7%) berada pada kategori sedang, tidak ada yang memperoleh kategori tinggi dan sangat tinggi.

Dari hasil penilaian terhadap tiga aspek

penyelenggaraan penyuluhan, yaitu persiapan; pelaksanaan; serta evaluasi dan pelaporan penyuluhan, capaian tingkat efektivitas terendah berada pada aspek evaluasi dan pelaporan, diikuti oleh pelaksanaan dan persiapan. b. Dari sebelas variabel yang diuji untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan, yaitu umur; jenis kelamin; pendidikan formal; pelatihan teknis; pangkat; jarak tempat tinggal; lama bertugas; jumlah petani di wilayah kerja; kegiatan tambahan; insentif tambahan; pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian, diperoleh dua variabel yang memiliki korelasi dengan keberartian yang sangat nyata (p<0,05) yaitu lama bertugas dan jumlah petani di wilayah kerja dengan koefisien korelasi masing-masing 0,291 dan 0,358.

Sedangkan yang memiliki korelasi dengan keberartian yang nyata

(p<0,1) terhadap efektivitas kerja penyuluh ada dua variabel yaitu insentif tambahan dan tingkat pengetahuan, dengan koefisien korelasi masing-masing 0,229 dan 0,261. Karena keeratan korelasi keempat variabel diatas dengan efektivitas kerja penyuluh berada pada kategori lemah berarti pada penelitian ini tidak ditemui adanya faktor yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian lapangan.


41


6.2. Rekomendasi Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian ini maka tim telah menyusun

sejumlah

rekomendasi

kepada

pihak

terkait

guna

perbaikan

peningkatan efektivitas kerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi Jambi ke depan, yaitu: a. Program Revitaliasi BP3K guna menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran BP3K dalam pembinaan penyuluh lapangan. Program ini mencakup tiga kegiatan utama yaitu pemantapan mekanisme kerja BP3K; peningkatan kapasitas pengelola BP3K;

dan

penyediaan

mengimplementasi

ketiga

sarana

penunjang

program

operasional

tersebut

maka

BP3K.

Guna

secara

khusus

direkomendasikan kepada: a) Badan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan

tentang

penyusunan

programa

serta

pelaksananaan

pemantauan dan evaluasi penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. b) Badan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan BP3K.

Petunjuk ini diharapkan dapat menjadi

acuan bagi pihak terkait dalam mengoptimalkan peran BP3K dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Hal-hal yang perlu dijelaskan di dalam

petunjuk pelaksanaan ini antara lain adalah struktur organisasi dan uraian tugas pengelola BP3K, mekanisme penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi penyuluhan di wilayah kerja BP3K, sarana dan prasarana penunjang operasional BP3K, peran BP3K dalam menunjang peningkatan kapasitas dan karier penyuluh, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengolaan BP3K. c) Badan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pengola BP3K.

Materi pelatihan ini mencakup pengelolaan BP3K dan materi lain

yang berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas kegiatan penyuluhan. d) Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang terkait dengan operasional BP3K serta Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

42


perbanyakan materi penyuluhan yang dibutuhkan dalam menunjang penyelenggaraan penyuluhan. b. Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh.

Program ini bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, terutama dalam penerapan model penyuluhan partisipatif dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Hal ini dilakukan melalui

kegiatan pelatihan, pembinaan dan supervisi serta penyediaan sarana penunjang

aktivitas

penyuluhan

lapangan.

Untuk

tujuan

ini

maka

direkomendasikan kepada: a) Badan Kordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan guna peningkatan kapasitas penyuluh di Provinsi Jambi terutama dalam hal pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan petani. b) Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota untuk melakukan supervisi dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3K. c) Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota untuk melakukan rasionalisasi terhadap aturan yang berkenaan dengan pembinaan penyuluh lapangan. Sebagai pejabat fungsional, seorang penyuluh hendaknya dituntut bekerja dengan berorientasi pada kinerja. kontraproduktif

terhadap

Oleh karena itu aturan yang

prinsip-prinsip

peningkatan

kinerja

seperti

mengharuskan penyuluh untuk mengisi daftar hadir di BP3K setiap hari hendaknya dihapuskan. d) Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota untuk menyediakan dana yang bersifat kompetitif untuk mendukung kegiatan pengkajian dan demonstrasi

bagi

penyuluh

lapangan.

Dana

ini

diharapkan

dapat

merangsang penyuluh untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan demonstrasi

guna mendukung penyelenggaraan penyuluhan di wilayah

kerjanya.


43


DAFTAR PUSTAKA Ancok, D. 1997. Teknik Penyusunan Skala Pengukuran. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.Anonim. 2001. Penyuluhan Pertanian. Jakarta.-

Yayasan Pengembangan Sinar Tani.

Anonim. 2005. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Penyuluhan. Departemen Pertanian. Diakses dari http://www.deptan. go.id/bpsdm/ruu_pp/naskah_akademik_bab2.htm.Anonim. 2006. Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Tambahan Lembaran Negara RI 4660.Anonim. 2007. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.Anonim. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.Anonim. 2009. Jambi Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statitistik Provinsi Jambi.Anonim. 2009a. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 25/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Bansir, M. 2008. Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluhan pertanian di kabupaten bulungan kalimantan timur/. Thesis. Program Manajemen dan Bisnis IPB. Bogor.Barata,A.A. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Alex Media Komputindo. Jakarta.Cokroaminoto. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu. Diakses dari http://cokroaminoto.wordpress.com/.Gabriel, T. 1991. The Human Factor in Rural Development. London.-

Belhaven Press.

Lippit, R., J. Watson dan B. Wesley. 1958. The Dynamics of Planned Change. Harcourt, Brace and World Inc. New York.Mangkunegara, A. P. 2008. Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung.

Refika Aditama.

Mardikanto. T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. University Pres. Surakarta.-

Sebelas Maret

Muhidin, S.A. dan M. Abdurahman. 2007.Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Pustaka Setia. Bandung.


44


Muliady, T. R. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Jawa Barat. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.Pickering, C. 1983. Agricultural Extension: A Tool for Rural Development. Di dalam Agricultural Extension by Training and Visit. The Asian Axperience. Hal. 3 – 13. The World Bank. Washington DC.Purba, J. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Jurnal Manjemen dan Bisnis. Vol. 4 no. 2. Hal. 97-106. Rogers, E. M. dan F.F. Shoemaker. 1985. Memasyarakatkan Ide-ide Baru (Disarikan oleh Abdillah Hanafi). Usaha Nasional. Surabaya.Ruky, A.S. 2001. Sistem Manjemen Kinerja. Pt. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Siagian, S. 1995. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Cetakan XIII. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.Simamora, B. 2008. Panduan Riset Perilaku Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Sinar Harapan. 2008. Kinerja Penyuluh Pertanian Belum Optimal. Senin, 1 Desember 2008. http://www.sinarharapan.co.id/.Singarimbun, M dan S. Effendi (Eds.). 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.Suhanda, N.S. 2008. Hubungan Karakteristik dengan Kinerja Penyuluh Pertanian di Provinsi Jawa Barat. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.Sukaryo, D. G. Farmer Participation in the Training and Visit System and the Role of the Village Extension Worker: Experience in Indonesia. Di dalam Agricultural Extension by Training and Visit. The Asian Axperience. Hal. 17 – 31. The World Bank. Washington DC.Tayibnafis, F.Y. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.Triola, M. F. 1998. Elementary Statistics. Longman Inc. New York.-

Seventh Edition. Addison – Wesley

Van den Ban, A.W. dan Hawkins, H.S. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Jakarta.-

Penerbit

Waryanto, B. dan Millafati, Y.A. 2006. Transformasi Data Skala Ordinal ke Interval dengan Menggunakan Minitab. Informatika Pertanian. Vol. 15. Hal. 881895.Zahid, A. 1997. Hubungan Karakteristik Peternak Sapi Perah dengan Sikap dan Perilaku Aktual dalam Pengelolaan Limbah Peternakan. Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.-


45


Lampiran 1.

KUISIONER PENELITIAN EFEKTIVITAS KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENYULUH A. Data dasar 1. Nama:

2. Umur:

3. Jenis kelamin: pria/wanita

4. Pendidikan:

5. Pangkat:

6. Jabatan:

7. Pelatihan teknis yang diikuti selama 3 tahun terakhir: hari)

kali (

8. Besar gaji dan tunjangan per-bulan: Rp 9. Besar tambahan insentif rutin (tahun 2009) per-bulan: Rp 10. Jabatan / kegiatan selain penyuluh: 11. Besar penghasilan dari luar tugas pokok selama tahun 2009: Rp 12. Wilayah kerja: 13. Tempat tinggal: di wilayah kerja / di luar wilayah kerja ( . . . . . km dari wilayah kerja) Alasan, apabila di luar wilayah kerja: 14. Sudah bertugas di wilayah ini sejak: 15. Ketersediaan sarana transpor: tidak ada/milik sendiri/milik pemerintah 16. Jumlah petani di wilayah kerja:

KK

17. Komoditas pertanian utama di wilayah kerja: a) b) c) 18. Jumlah kelompoktani di wilayah kerja: Kelas Kelompok 

Utama



Madya



Lanjut



Pemula

Jumlah KT

Jumlah Anggota


Jumlah KT yang Aktif

46




Belum dikukuhkan

19. Kelembagaan dan Supervisi: a)Bentuk lembaga: b)Pertemuan rutin di BPP: c) Supervisi BPP ke lapangan: d)Pengontrolan laporan oleh BPP: e) Dukungan kelembagaan dan supervisi oleh kabupaten:

B. Aktivitas penyuluhan pertanian tahun 2009 Kegiatan

Hasil

Catatan

Persiapan Penyuluhan (15%) 1. Data potensi wilayah dan agroekosistem: a) Data kelompoktani b) Data potensi komoditas pertanian c) Peta wilayah d) Data penduduk e) Data kelembagaan masyarakat 2. Memandu penyusunan RUK RKK: a) Jumlah KT yang dipandu

dan

b) Mekanisme penyusunan RUK dan RKK c) Keselarasan RUK dan RKK dengan potensi d) Tindak lanjut RUK dan RKK 3. Programa penyuluhan: a) Ketersediaan programa b) Peran di dalam penyusunan 4. Rencana kerja tahun 2009: a) Acuan penyusunan b) Keselarasan dengan kebutuhan c) Penjabaran ke dalam rencana


47


bulanan d) Pengesahan rencana Pelaksanaan Penyuluhan (70 %) 1. Materi penyuluhan: a) Jenis dan bentuk materi b) Inisiatif pembuatan c) Relevansi materi d) Penempatan materi e) Jumlah petani yang terlibat 2. Melaksanakan perorangan:

bimbingan

a) Jadual pelaksanaan b) Jumlah petani yang terlibat c) Inisiatif pelaksanaan d) Metode e) Bukti pelaksanaan 3. Melaksanakan kelompok: a) Jadual pelaksanaan b) Jumlah KT c) Inisiatif pelaksanaan d) Bukti pelaksanaan

bimbingan

4. Melaksanakan bimbingan massal: a) Jadual pelaksanaan b) Jumlah petani yang terlibat c) Inisiatif pelaksanaan d) Metode e) Bukti pelaksanaan 5. Uji coba/demonstrasi teknologi anjuran:

paket

a) Jumlah kegiatan b) Jumlah petani yang terlibat c) Kesesuaian materi d) Inisiatif pelaksanaan e) Proses pelaksanaan 6. Temu lapang, temu tugas, temu usaha, dan pameran: a) Jumlah kegiatan b) Jenis c) Jumlah petani yang terlibat


48


d) Inisiatif pelaksanaan e) Peran 7. Memfasilitasi karya wisata, mimbar sarasehan dan magang: a) Jumlah kegiatan b) Jenis c) Jumlah petani yang terlibat d) Inisiatif pelaksanaan e) Proses pelaksanaan 8. Memfasilitasi kursus tani: a) Jumlah kegiatan b) Jenis c) Jumlah petani yang terlibat d) Inisiatif pelaksanaan e) Peran 9. Menumbuhkan kelompok baru: a) Jumlah KT b) Jumlah petani yang terlibat c) Proses d) Peran 10. Meningkatkan kelas kelompoktani: a) Jumlah KT b) Proses c) Peran d) Jumlah petani yang terlibat 11. Kerjasama kelompoktani: a) Jumlah KT b) Jenis c) Dasar pelaksanaan d) Proses e) Jumlah petani yang terlibat 12. Menumbuhkan penyuluh swadaya: a) Dasar penumbuhan b) Jumlah c) Proses Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penyuluhan (15%) 1. Penyusunan laporan pelaksanaan: a) Jenis laporan b) Materi laporan


49


c) Tindak lanjut 2. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan: a) Metode penyusunan b) Materi evaluasi c) Tindak lanjut

C. Kepuasan petani /pengurus kelompoktani tentang kinerja penyuluh: Nama

/ petugas lapangan terkait

Komentar

D. Pengetahuan penyuluh tentang prinsip-prinsip dasar penyuluhan pertanian

Lingkari satu jawaban yang Saudara anggap paling cocok. Mohon dijawab secara jujur sesuai dengan keadaan yang Saudara alami seharihari 1. Penyuluhan akan sulit dilakukan secara efektiv tanpa di dasari oleh hasil identifikasi potensi wilayah a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

2. Rencana kerja tahunan tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap efektivitas kerja seorang penyuluh a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

3. Petani lebih membutuhkan pendampingan dalam memecahkan masalah mereka daripada teknologi baru a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju


50


4. Terlaksananya program pemerintah bukan merupakan tujuan utama dari penyuluhan a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

5. Agar penyuluhan dapat berjalan lancar maka pemerintah harus menyediakan alat peraga penyuluhan yang lengkap a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

6. Pemerintah perlu memberikan paket bantuan cuma-cuma kepada petani agar suatu teknologi baru dapat diterapkan dengan cepat a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

7. Petani lebih mudah menerima apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

8. Seorang penyuluh harus menguasai secara baik tentang teknologi pengengelolaan komoditas pertanian yang dikembangkan di wilayah binaannya a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

9. Suatu inovasi akan lebih cepat diterima petani apabila disertai dengan sedikit paksaan a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

10. Merubah persepsi petani terhadap suatu inovasi merupakan aspek yang paling sulit dalam kegiatan penyuluhan a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

11. Inisiatif kegiatan penyuluhan sebaiknya berasal dari petani bukan dari petugas penyuluh a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju


51


12. Kelompoktani cenderung memperlambat proses penyampaian suatu inovasi baru a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

13. Ketua kelompok adalah orang yang paling menentukan keberhasilan suatu kelompoktani a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

14. Koperasi sebaiknya ditumbuhkan dari kelompoktani atau gabungan kelompoktani a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

15. Seorang penyuluh seharusnya melakukan sendiri evaluasi terhadap suatu inovasi yang telah diterapkan petani a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

16. Saya banyak belajar dari pengalaman petani a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

17. Menurut pengamatan saya petani di wilayah binaan saya kurang antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

18. Keberhasilan dalam membina petani merupakan salah satu kebanggaan bagi diri saya

a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

19. Saya merasa bahwa teman-teman penyuluh lain kurang memberikan contoh agar saya bekerja lebih baik a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

20. Saya selalu berusaha mencari tambahan penghasilan di luar tugas saya sebagai penyuluh Laporan Penelitian Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

52


a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

21. Saya merasa kurang mampu membantu petani dalam memecahkan masalah mereka a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

22. Efektivitas kerja seorang penyuluh sangat ditentukan oleh supervisi dan pengawasan dari pejabat atasannya a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

23. Saya membutuhkan tambahan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja saya a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

24. Evaluasi terhadap hasil penyuluhan merupakan bahan yang berharga untuk perencanaan penyuluhan selanjutnya a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju

25. Laporan yang saya buat tidak akan banyak manfaatnya terhadap kegiatan penyuluhan yang saya laksanakan a) Sangat tidak setuju e) Sangat setuju

b) Tidak setuju

c) Tidak tahu

d) Setuju


53

Lampiran 2.


KUISIONER PENELITIAN EFEKTIVITAS KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DI PROVINSI JAMBI UNTUK PETANI 1. Nama:

2. Umur:

3. Pekerjaan utama:

4. Pendidikan:

5. Alamat:

6. Sudah bermukim sejak:

7. Kondisi ekonomi petani

rendah / sedang / tinggi

8. Kegiatan usahatani utama 9. Apakah hasil pertanian yang diusahakan sudah dirasakan baik 10. Apa permasalahan utama yang dihadapi dalam berusahatani 11. Apa upaya yang telah dilakukan tahun lalu untuk meningkatkan hasil pertanian 12. Darimana informasi mengenai upaya tersebut diperoleh 13. Apakah dirasakan terjadi peningkatan penghasilan dari usahatani pada tahun lalu 14. Jika ya, peningkatannya 15.

berapa

besar

Jika tidak mengapa

16. Darimana pengetahuan mengenai pertanian umumnya diperoleh 17. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut 18. Apakah aktif ikut kegiatan kelom-poktani

dalam

19. Manfaat apa yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kelompoktani 20. Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian


54


21. Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani 22. Apa saran agar petani dapat meningkatkan pendapatannya


55

BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents