BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan

kesehatan

diselenggarakan

perikemanusiaan,

pemberdayaan,

serta

berdasarkan

pengutamaan

pada

manfaat

dengan

perhatian khusus pada kelompok yang rentan antara lain ibu, bayi, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, usia lanjut dan keluarga miskin. Dalam

UU

Pembangunan

Nomor

25

Nasional

Tahun

2004

menghendaki

tentang arah

dan

Sistem

Perencanaan

tujuan

kebijakan

pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada di daerah. Untuk menghasilkan suatu rancangan pembangunan daerah yang baik diperlukan tatanan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintahan

Daerah

dalam

rangka

mengimplementasikan

Visi

Misi,

diwajibkan menyusun RPJMD dan Renstra paling lambat 4 bulan setelah pelantikan. Penyusunan RPJMD dan Renstra dilaksanakan secara simultan, walaupun kedudukan Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD. Agenda utama pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode Tahun 2008 – 2013 yang meliputi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, revitalisasi pembangunan

pemerintahan, kebudayaan

pembangunan daerah

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

dan

ekonomi,

pemantapan

mempercepat

pembangunan

-1-

infrastruktur kewilayahan. Kelima agenda ini akan dilanjutkan pada periode 2013-2018

dengan

penekanan

pada

upaya

peningkatan

nilai

tambah

sumberdaya alam untuk memperkokoh kemandirian dan daya saing daerah. Sedangkan

pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis ditujukan program nasional Masterplan Percepatan dan

untuk mendukung

Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam

upaya

kesinambungan

dan

keberlangsungan

agenda

pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, maka visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2013

–

2018

ditetapkan,

“Mewujudkan

Sulawesi

Tenggara

Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing”. Visi tersebut diarahkan untuk lebih

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

penyempurnaan

program BAHTERAMAS dan mendorong kemandirian dan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya alam yang difokuskan pada kawasan strategis provinsi dan Kabupaten/Kota. diemban

adalah

revitalisasi

(1)

peningkatan

pemerintahan

daerah,

kualitas (3)

Sedangkan misi yang

sumberdaya

pembangunan

manusia, (2) ekonomi,

(4)

memantapkan pembangunan kebudayaan, (5) percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, kewilayahan serta infrastruktur pada kawasan strategis. Pembangunan kesehatan merupakan penjabaran dari salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan yang bertumpu pada manusia, dengan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kebijakan meningkatkan kualitas iptek

dan

imtaq melalui peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Mencermati visi, misi, strategi dan kebijakan dalam RPJMD tahun 20132018, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan di Sulawesi Tenggara, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dapat menjabarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra ini akan berfungsi sebagai perencanaan taktis, yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang.

-2-


Penyusunan dokumen rencana strategis ini mengacu pada lampiran IV Permendagri Pemerintah

Nomor Nomor

54 8

Tahun

Tahun

2010

2008

tentang

tentang

Pelaksanaan

Tahapan

dan

Peraturan Tata

Cara

Penyusunan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam

proses

penyusunan

renstra

ini,

merujuk

kewenangan

pemerintah dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintahan. Penyusunan renstra juga berkaitan dengan renstra kementerian kesehatan, pencapaian standar pelayanan minimal, komitmen nasional dan internasional di bidang kesehatan. Pada bagian lain, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara juga

berfungsi

sebagai

kontrak

kerja

penilaian

kinerja

Kepala

Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu lima tahun, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai landasan pokok penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1.2. Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); b. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


-3-

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); i. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

-4-


l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4406); m. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; n. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; r. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019. v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

-5-

w. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20132018;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen perencanaan kesehatan yang dapat dijadikan pedoman Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

serta

seluruh

penyelenggara

pemerintahan

daerah

dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kesehatan. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut: a) Terjabarkannya lebih lanjut visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara; b) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 yang akan menjadi pedoman pembangunan kesehatan di

Provinsi Sulawesi

Tenggara; c) Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kesehatan; d) Tersusunnya berbagai Kebijakan di Bidang Kesehatan yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan di bidang kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun. 1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum,

-6-


maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan. Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pada bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian

Kesehatan,

telaahan

Rencana

Tata

Ruang

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pada Bab ini memuat tentang pernyataan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di samping itu, juga memuat sasaran, strategi dan kebijakan dalam program pembangunan kesehatan. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengatur pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.


-7-

Bab VII. Penutup Pada Bab ini memuat penegasan kembali tentang pentingnya Renstra, arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam Renstra serta evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui Renstra.

-8-


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah

Pemerintah Propinsi

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Propinsi di bidang pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenanganan wajib Pemerintahan di bidang kesehatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan PP nomor 7 Tahun 2007, melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas-tugas Dinas Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal

3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: - melaksanakan pembinaan gizi, kesehatan ibu dan anak - melaksanakan

pembinaan

pengendalian

penyakit

dan

kesehatan

lingkungan - melaksanakan pembinaan Upaya kesehatan dan kefarmasian - melaksanakan

pembinaan

sumberdaya

kesehatan

dan

promosi

kesehatan - melaksanakan kegiatan kesekretariatan bidang kesehatan - dan melaksanakan fungsi lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan. (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2012, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, maka struktur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar 2.1.


-9-

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dinas Kesehatan juga mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri atas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Balabkes) dan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Di samping itu, Dinas Kesehatan juga mempunyai staf fungsional yang bekerja sebagai tenaga fungsional kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan keahlian

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.

- 10 -


2.2 Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi

Tenggara

didukung

oleh

sumberdaya

manusia

yang

memadai. Jumlah SDM yang bekerja di Dinas Kesehatan Proivinsi Sulawesi Tenggara dan UPT Balai Pelatihan Kesehatan serta Balai Laboratorium Kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 363 yang terdiri dari 27 pejabat struktural, dan 325 orang staf. Tabel. 2.1. Jumlah Tenaga Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara No 1

Pendidikan Dokter Umum Gigi

Kantor Dinkes

Labkes

Bapelkes

Jumlah

2 1

0 0

0 0

3 1

30 6

3 0

7 1

40 7

77 37

6 4

9 8

92 49

39 3 8 60 8

17 0 2 16 0

1 1 0 16 0

57 4 10 92 8

Pascasarjana (S2): 2

3 4 5 6 7

- Kesehatan - Umum Sarjana S1/DIV: - Kesehatan - Umum Diploma III: - Kesehatan - Umum Diploma I SLTA SLTP

Sumber: Data Kepagawaian Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012

jumlah

pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan 203 orang (56,08%), hal ini berarti bahwa lebih dari setengah pegawai Dinas Kesehatan adalah tenaga teknis yang profesional di bidangnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjadi lebih terarah. 2.2.2. Sarana Prasarana Penunjang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menempati gedung eks Kantor KPU (Gedung Dinas Sosial) yang terletak di Jalan Balai Kota III No. 43 Kendari Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Gedung


- 11 -

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri di atas lahan seluas 4.400 m2 dan terdiri dari tiga Bangunan kantor, satu bangunan tempat ibadah (masjid), dua garasi kendaraan roda empat, satu kantin, dan satu gudang. Bila dilihat dari bentuk bangunan, terdapat dua bangunan kantor bertingkat dan satu tidak bertingkat. Perkantoran ini mempunyai jaringan listrik PLN dengan daya 15.400 Watt, Air bersih (PDAM) dengan kapasitas air/bulan mencapai rata-rata 30 m3, dan

mempunyai Enam line jaringan telepon

(telkom). Disamping itu, Dinas kesehatan juga mempunyai pergudangan yang terletak di Kantor eks. Dinas Kesehatan (Jalan Dr. Ratulangi No.147 Kendari). Pergudangan tersebut adalah gudang kesehatan dan perbekalan kesehatan, Gudang Vaksin, Gudang

Peralatan Kesehatan. Kendaraan roda 4 (empat)

tercatat 29 unit dan kenderaan roda 2 (dua) tercatat 24 unit. Berbagai peralatan lain yang dimiliki Dinas Kesehatan adalah peralatan meubiler (230 meja, 182 kursi, 44 lemari arsip), peralatan komputer (PC, Laptop, Printer, LCD/infokus, dan layar), mesin ketik, brankas, sound system, mesin fax, dan AC. Balai Laboratorium Kesehatan sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jalan

Dr. Ratulangi No. 149

Kendari Kelurahan Kemaraya, Kec. Kendari Barat,

Kota

Kendari.

Total

luas

tanah

Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

695 m2. Laboratorium Kesehatan

mempunyai jaringan listrik PLN dengan daya 41.500 Watt, Air bersih (PDAM) dengan kapasitas air/bulan mencapai ratarata 30 m3, dan

mempunyai dua line jaringan telepon (telkom). Bangunan

Kantor Laboratorium Kesehatan terdiri dari ruang kantor, ruang laboratorium serta ruang pelayanan Pasien. Disamping itu Balai Laboratorium Kesehatan juga mempunyai kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit dimana salah satu kendaraan merupakan Kendaraan laboratorium Operasional Mini bus beserta peralatan pendukungnya yang merupakan bantuan dari Dirjen pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI pada tahun 2009, Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit, peralatan meubiler (meja, kursi dan lemari), peralatan kebersihan kantor, AC.

- 12 -


Balai Laboratorium Kesehatan sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jalan Dr. Ratulangi No. 149 Kendari Kelurahan Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari. Total luas tanah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 695 m2. Berbagai jenis peralatan laboratorium dimana dari tahun 2008-2010 dari dana APBD

dialokasikan untuk pengadaan Peralatan laboratorium berupa

Peralatan Spektropotometer, Peralatan Meditron Junior II dan Peralatan Mycobakterium Tubercolosis. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) merupakan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.91 – Wua-Wua Kendari. Luas areal Bapelkes ± 10.000 m2 dan luas bangunan ± 1000 m2. Bapelkes mempunyai jaringan listrik PLN dengan daya 30.100 Watt, Air bersih (PDAM), dan mempunyai empat line jaringan telepon (telkom). Bapelkes mempunyai gedung perkantoran 1 unit, kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) masing-masing 1 unit, asrama 5 unit, rumah makan dan dapur, rumah dinas 1 unit, auditorium 1 unit, ruang belajar, ruang kelas 3 unit, tower air asrama 1 buah, ruang genset dan hidran, unit instalasi air 1 set, pompa air 1 buah, kereta dorong 2 buah, alat kantor 547 set, alat rumah tangga 4.904 buah, alat studio 22 buah, peralatan komputer (PC, Laptop, Printer, LCD/ infokus, dan layar), mesin ketik, brankas, sound system, mesin fax, dan AC dan alat komunikasi 19 buah. 2.3 Kinerja Pelayanan Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada prinsipnya merujuk pada indikator kinerja kunci seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Renstra. Adapun pencapaian Kinerja dapat dijelaskan seperti berikut.


- 13 -

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka kelangsungan Hidup Bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia di bawah 12 bulan. Angka kelansgungan hidup

merupakan

indikator

yang

memberikan

gambaran

tingkat

kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi

juga

memberikan

tersebut

mendapatkan

gambaran

akses

tentang

pelayanan

kemampuan

kesehatan

yang

keluarga

berkualitas

khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2007 dan laporan kematian bayi menunjukan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan peningkatan yakni dari 959 per 1000 KH menjadi 965 per 1000 KH. Secara rinci disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.2.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2012.

Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 KH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Target

967,6

969,6

971,6

974

976

978

Capaian

959*)

960,2

961,4

962,6

963,8

955*)

99

99

99

99

99

99

Ratio

Sumber Data : *) SDKI, 2007, 2012 dan Estimasi berdasarkan Laporan Kabupaten/Kota

Pada Tabel juga menjelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui indikator kelangsungan hidup bayi dikategorikan sangat baik dengan ratio di atas 99 atau indeks di atas 90 persen. 2.3.1.2. Angka Harapan Hidup Umur harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada umur harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada penurunan kematian bayi. Oleh karena itu umur harapan hidup sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan AKB. Meningkatnya umur harapan hidup secara

tidak

langsung

juga

memberi

gambaran

tentang

adanya

peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Proyeksi umur harapan hidup waktu lahir di Provinsi Sulawesi

- 14 -


Tenggara tahun 2001 – 2020 ditunjukkan pada gambar 2.2. Gambar 2.2 Proyeksi Umur Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 – 2011

Sumber : Sultra Dalam Angka Tahun 2011

Gambar 2.2. menunjukkan angka proyeksi umur harapan hidup penduduk

Provinsi

Sulawesi

Tenggara.

Tahun

2007

umur

harapan

diproyeksikan sebesar 69,29 tahun dan tahun 2011 sebesar 70,01 tahun dengan rata-rata peningkatan 0,17 tahun. Angka tersebut masih rendah dari proyeksi umur harapan hidup nasional tahun 2011 yaitu 70,6 tahun. 2.3.1.3. Kematian Ibu Kematian Ibu juga merupakan indikator yang meggambarkan aspek kesejahteraan. Hal ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, juga masalah sosial ekonomi. Jumlah kasus kematian ibu dalam 5 tahun terakhir menunjukan penurunan yakni dari 92 kasus tahun 2007 menjadi 68 kasus tahun 2012.

Adapun kecenderungan penurunan setiap tahun seperti pada

Gambar berikut.


- 15 -

Gambar 2.3 Kecenderungan Kasus Kematian Ibu Tahun 2007-2012

Penyebab kematian ibu meliputi perdarahan sebesar 27,4%, eklamsia sebesar 38,3% dan sisanya adalah infeksi, serta penyakit lainnya yang tidak terdiagnosa. Secara rinci digambarkan pda grafik berikut. Gambar 2.4 Sebaran Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota dan Penyebabnya pada Tahun 2012

Pada gambar diatas juga menjelaskan bahwa penyumbang jumlah kematian ibu di Proinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2012 yakni Kabupaten Kolaka sebanyak 15 kasus dan Kabupaten Buton sebanyak 12 kasus.

- 16 -


2.3.1.4. Kematian Anak Pada tahun 1991, angka kematian balita (AKABA) mencapai 97 kematian per 1.000 kelahiran hidup; pada tahun 2002/2003 angka kematian tersebut jauh menurun menjadi 46 kematian per 1.000 kelahiran hidup;

pada tahun 2007 turun menjadi 44 kematian per 1.000 kelahiran

hidup dan pada tahun 2012 menjadi 43 per 1000 KH (SDKI). Saat ini, Angka Kematian Balita di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 62 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), menurun menjadi 55 per 1000 KH pada Tahun 2012 (SDKI, 2012). Angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional, tetapi lebih rendah dibanding dengan Sulawesi Tengah sebesar 69 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007) dan 85 per 1000 KH Tahun 2012 (SDKI 2012). Angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 41 per 1000 KH (SDKI, 2007) dan 45 per 1000 KH Tahun 2012 (SDKI, 2012). Angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yakni 34 per 1000 KH dan 34 per 1000 KH. Kondisi ini merupakan salah satu akibat dari rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta keadaan gizi. Jumlah kasus kematian bayi cenderung menunjukan penurunan dari 518 kasus

tahun 2007 menjadi 209 kasus tahun 2012, begitu pula

kematian anak balita juga cenderung menurun yakni dari 151 kasus tahun 2007 menjadi 89 kasus tahun 2012. Secara rinci penurunan dari tahun ke tahun ditunjukan pada Gambar berikut. Gambar 2.4 Kecenderungan Kasus Kematian Anak Tahun 2007-2012

Kasus Kematian Bayi 518

151

422 141

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Sultra 2013-2018 Th Prov. 2007 Th 2008

Kasus Kematian anak Balita 518

212

487

429

250

- 2010 Th 2009- 17 Th

126 Th 2011

2

8

Th2012

Berbagai faktor penyebab kematian anak diantaranya penyakit ISPA, Pneumono, Diare, Campak, Kelainan saluran pencernaan dan lainnya. Sebab-Sebab Kematian Bayi

Sebab-Sebab Kematian Anak Balita

2.3.1.5. Persentase Balita Gizi Buruk Keadaan

gizi

berdasarkan

indikator

BB/U

menjelaskan

bahwa

persentase balita kekurangan gizi (gizi kurang + Gizi buruk) pada tahun 2010 mencapai 22,8 %, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebesar 17,9%. Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,5 % lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 4,9 %. Demikian juga prevalensi gizi kurang sebesar 16,3 % masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 15,0 %. Bila dilihat dari jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan oleh Petugas Gizi

di Puskesmas,

juga

menunjukan tren

penurunan

yang

sangat

bermakna, yakni dari 2662 kasus tahun 2007 menjadi 327 kasus tahun 2012. Adapun kecenderungan kasus dari tahun ke tahun disajikan pada gambar di bawah ini :

- 18 -


Gambar 2.5 Perkembangan Kasus Gizi Buruk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012

Sumber Data : Laporan Kasus Gizi Buruk Kabupaten/Kota 2007 – 2012

2.3.1.6. Angka Kesakitan 2.3.1.6.1. Penyakit Menular Penyakit menular yang menjadi perhatian serius di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu penyakit Malaria, TB paru, HIV/AIDS, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Kusta, penyakit menular yang dapat dicegah dengan

imunisasi

(PD3I),

penyakit

potensial

KLB

(wabah),

Rabies,

Filariasis, dan Frambusia. 2.3.1.6.1.1. Malaria Pada tahun 2007 jumlah kasus 37.417 (API 0.79‰), tahun 2008 jumlah kasus 29.734 (API 0,30‰), namun di tahun 2009-2010 jumlah kasus cenderung menurun dari tahun 2009 jumlah kasus 28.372 (API 0,71‰), tahun 2010 jumlah kasus 28.205 (API 1,04‰) dan pada Tahun 2011 jumlah kasus yakni sebesar 32.039 (API 1,45‰) serta tahun 2012


- 19 -

kasus malaria yakni sebesar 29.457 (API 0,88‰). Angka kesakitan karena malaria pada tahun 2010 mengalami peningkatan disebabkan karena adanya kegiatan penguatan intensifikasi pengendalian malaria secara terpadu yang dimulai pada tahun 2010. Angka kesakitan Malaria dikatakan tinggi apabila angka Annual Parasite Insidens (API) > 5 per 1.000 penduduk, sedang apabila API 1-4 per 1.000 penduduk dan rendah apabila API < 1 per 1.000 penduduk. Jika diperhatikan API selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa angka kesakitan Malaria tertinggi di Sulawesi Tenggara terjadi peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 1,04‰ dan 1,45‰. Dengan demikian wilayah endemisitas malaria di Sulawesi Tenggara dan di kategori sedang dengan API 1-4 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2012 angka kesakitan karena malaria mengalami penurunan dengan nilai API 0,88‰, dengan demikian wilayah endemisitas malaria di Sulawesi Tenggara di katagorikan rendah. Gambar 2.6 API Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007–2012

Sumber: Laporan Penemuan & Pengobatan Malaria Kab/Kota Tahun 2007-2012

Gambar 2.6. menunjukkan exponetial trendline API malaria tahun 2008 – 2011 cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2012 angka kesakitan karena malaria mengalami menurun. Oleh karena itu upaya program pengendalian penyakit malaria terus ditingkatkan dari semua level baik lintas program maupun lintas sektor sehingga program Eliminasi Malaria dapat tercapai di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 dengan nilai API > 1‰ dan Indonesia tahun 2030.

- 20 -


2.3.1.6.1.2. TB Paru Penemuan kasus TB Paru/Case Detection Rate (CDR)

dilakukan di

unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, dan RS). Berdasarkan profil kesehatan kabupaten/kota CDR TB

Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara

pada tahun 2011 penemuan kasus TB menunjukan peningkatan yakni dari 67,1% pada tahun 2010 menjadi 78,3% di tahun 2012. Dengan demikian CDR TB Paru sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu >70%. Gambaran CDR TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2012 ditunjukkan pada gambar 2.7. Gambar 2.7 CDR (Case Detection Rate) TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2012

Sumber Profil Dinkes Prov. Sultra Tahun 2007 – 2012

Gambar 2.6 menunjukkan exponential trendline CDR TB Paru di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007–2012 cenderung meningkat. Diharapkan efektivitas penjaringan kasus TB Paru dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak kasus yang dapat ditemukan, maka pemutusan rantai penyebarannya akan semakin cepat. 2.3.1.6.1.3. HIV/AIDS Kegiatan penemuan kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tenggara sampai tahun 2010 dilaksanakan melalui kegiatan zero survei terhadap kelompok berisiko, baik yang berisiko tinggi maupun rendah, tetapi tahun 2011 penemuan kasus telah menggunakan metode VCT dan PITC dengan berfungsinya

jejaring

rujukan

rumah


sakit

di

Sulawesi

- 21 -

Tenggara.

Berdasarkan laporan program, jumlah penderita HIV/AIDS

tahun 2011

berjumlah 53 kasus dan tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 102 kasus yang terdiri dari 39 kasus HIV dan 63 kasus AIDS. Perkembangan jumlah kasus dari tahun ke tahun cenderung mengalami

peningkatan.

Jumlah

kasus

HIV/AIDS

tahun

2007–2011

ditunjukkan pada gambar 2.7. Gambar 2.8 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 – 2012

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun 2007-2012

Gambar 2.6 menunjukkan, kasus HIV/AIDS tahun 2007 berjumlah 18 kasus, tahun 2008 berjumlah 10 kasus, tahun 2009 berjumlah 14 kasus, tahun 2010 berjumlah 14 kasus, tahun 2012 sebanyak 102 kasus.

tahun 2011 berjumlah 53 kasus dan Berdasarkan exponensial trendline

jumlah penemuan kasus AIDS cenderung meningkat dibandingkan dengan kasus HIV, dengan demikian dalam waktu jangka panjang peningkatan penemuan kasus HIV akan disertai dengan penurunan jumlah kasus AIDS, hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat populasi risiko tinggi untuk memeriksakan status HIV nya lebih baik karena sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan komprehensif HIV-AIDS di kalangan populasi risiko tinggi maupun risiko rendah. Deteksi kasus HIV secara dini yang dilakukan perawatan dukungan serta pengobatan secara langsung menekan terjadinya peningkatan kasus AIDS. Peningkatan serta lebih intensifnya kegiatan mobile VCT

pada

kalangan populasi risiko tinggi adalah cara yang terbaik dalam penemuan

- 22 -


kasus secara dini untuk mencegah penularan lebih luas pada populasi umum. 2.3.1.6.1.4.Kusta Angka Prevalensi Kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2011 dilaporkan sebesar 1,45 per 10.000 penduduk (lebih tinggi dari target nasional < 1 per 10.000 penduduk). Total kejadian kasus tahun 2011 berjumlah 331 penderita yang terdiri dari laki-laki 198 penderita, perempuan 133 penderita. Dari 331 penderita kusta

tahun 2011 terdiri

dari 36 penderita kusta type PB (Pausi Basiler) dan 295 penderita type MB (Multi Basiler). Dari 36 kasus type PB 33 kasus (93,94%) diantaranya dinyatakan telah selesai melakukan pengobatan tepat waktu (RFT=Release from Treatment) dan dari 295 penderita type MB, 189 penderita (87,50%) diantaranya juga dinyatakan (RFT). Berdasarkan data tersebut tahun 2011 RFT Kusta Provinsi Sulawesi Tenggara belum mencapai target yang telah ditetapkan (> 90%) khususnya pada type MB. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, prevalensi penderita Kusta tahun 2007–2011 cenderung berfluktuasi. Tahun 2007 (1,5), tahun 2008 (1,33), tahun 2009 (1.33), tahun 2010 (1,50) dan tahun 2011 (1,45). Gambaran Prevalensi penyakit Kusta ditunjukkan pada gambar 2.8. Gambar 2.9 Prevalensi Penderita Kusta per 10.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 – 2011 1,5

1,5

1,5

1,33

1,45

1,33

1

1

1

1

1

2007

2008

2009

2010

2011

1

0,5

0

KUSTA

Sumber : Profil Kesehatan Kab./Kota Tahun 2011


TARGET

- 23 -

Gambar 2.7 menunjukkan prevalensi Kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2007–2011 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu < 1/10.000 penduduk. Kurun waktu

2007–2011, angka prevalensi penyakit kusta secara

nasional juga belum menunjukkan penurunan, tahun 2007 sebesar menjadi 1,05 per 10.000 penduduk, tahun 2008-2009 menurun menjadi 1,33 per 10.000 penduduk, tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 1,5 per 10.000 penduduk dan tahun 2011 mengalami penurunan dengan angka prevalensi 1,45 per 10.000 penduduk. Dengan demikian prevalensi kusta di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 – 2011 masih di atas prevalensi kusta secara nasional. 2.3.2. Cakupan Pelayanan Kesehatan 2.3.2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 1). Sarana dan Prasarana Kesehatan Bila dilakukan pengelompokan bahwa jenis sarana pelayanan kesehatan dimaksud dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yakni fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dalam hal rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) dan fasilitas pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Keadaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Sulawesi Tenggara secara kuantitatif menunjukan peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada beberapa jenis sarana pelayanan kesehatan misalnya saja pada tahun 2012 jumlah sakit sebanyak 25 unit lebih banyak dibanding tahun 2007 sebanyak 21 Rumah Sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten/ Kota. Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rujukan tertinggi berkembang pesat dan pada saat ini sedang tahap pembangunan gedung baru (relokasi) yang direncanakan akan mulai dimanfaatkan pada tahun 2012. Jumlah tempat tidur yang tersedia juga menunjukan peningkatan yakni dari 1032 TT tahun 2007 menjadi 2987 TT tahun 2012.

- 24 -


Tabel 2.3. Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012 No

Sarana Kesehatan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

16

20

20

21

25

25

Perubahan Jumlah 9

Persen 56,25

4

Jumlah RS

2

Rumah Sakit Jiwa

1

1

1

1

1

1

0

0

3

Jumlah TT

1032

1163

141

1607

1811

2.987

1955

189,44

Jumlah TT Kls III

660

710

799

908

943

1.081

421

63,79

Indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan meliputi ratio posyandu persatuan balita, ratio Puskesmas, poliklinik dan Pustu persatuan penduduk dan ratio Rumah Sakit Persatuan Penduduk. Tabel 2.4 Perkembangan Ratio Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012 No

Sarana Kesehatan 1

2

3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah RS

16

20

20

21

25

25

Ratio per 150.000 pddk

1,2

1,5

1,5

1,54

1,7

1,7

1032

1163

141

1607

1811

2.987

Ratio terhadap 1500 pddk

0,8

0,9

1

1,1

1,2

2,04

Jumlah TT Kls III

660

710

799

908

943

1.081

Rasio terhdp 1500 pddk sasaran jamkesmas + Bahteramas

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,42

Jumlah TT

Hal yang menarik adalah pengembangan sistem rujukan antara regional. Bila akses rujukan yang dilakukan mengikuti alur transportasi secara regional, hal ini akan berdampak terhadap resiko yang sangat besar terhadap kematian. Sehubungan dengan pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan rujukan, telah dilakukan regionalisasi penataan sistem rujukan. Dalam penataan tersebut dijelaskan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis, dimana sebanyak 8 Kabupaten kota berada

berada di jazirah Sulawesi dan sebanyak 6 kabupaten kota

merupakan kepulauan, maka penguatan fasilitas kesehatan rujukan direncanakan sebagai berikut: a). Pelayanan kesehatan rujukan dari Pustu – Puskesmas – Puskesmas Rawat Inap di setiap kabupaten kota berada di RSUD Kabupaten Kota;


- 25 -

b). Berdasarkan pertimbangan kondisi geografis, dan ketersediaan transportasi, maka untuk mendukung pelayanan rujukan di wilayah kepulauan direncanakan akan dikembangkan RSU Raha Type C di Kabupaten Muna untuk menyangga rujukan dari wilayah Kabupaten Buton Utara. RSU Baubau Type C untuk menyangga rujukan pasien dari wilayah Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton. Demikian juga untuk menyangga rujukan pasien dari Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Bombana direncanakan pada BLUD RSU Benyamin Guluh Kab. Kolaka Type C. c). Rujukan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah BLUD RSU Provinsi type B Non Pendidikan, yang berada di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah sakit ini

dapat

diakses oleh seluruh Kabupaten/Kota. Adapun gambaran kondisi

sistem rujukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat Gambar berikut.

No

Nama RS Rujukan

1

RSU BLUD Prov. Sultra

1

RegeonaL BLUD RSUD Prov. Sultra dan RSUD Abunawas

- 26 -

Lokasi

RS Kab/Kota yang diampuh Rujukan Provinsi Kendari 1. Regeonal RSUD Abunawas Kota Kendari 2. Regeonal RSUD Kota BauBau 3. Regeonal RSUD Kab Muna 4. Regeonal BLUD RSU Benyamin Guluh Kab. Kolaka 5. Regeonal RSUD Unaaha Rujukan Regional Kendari 1. Sebagian Wilayah RSUD Unaaha


Jumlah Penduduk 2.307.618 Jiwa

757.386 Jiwa

No

Nama RS Rujukan

2

Regeonal RSUD Kota BauBau

3

Regeonal RSUD Kabupaten Muna Regeonal BLUD RSU Benyamin Guluh Kab. Kolaka

4

5

Lokasi

BauBau

Raha Kolaka

Regeonal BLUD RSU Unaaha

Unaaha

RS Kab/Kota yang diampuh 2. Sebagian wilayah SUD Bombana 3. Sebagian wilayah RSUD Kabupaten Konawe Utara 4. Sebagian wilaytah RSUD Konawe Selatan 5. RS Palang Merah 6. Sebagian Wilayah RSUD Buton Utara 7. RSUD Kab Konawe Kepulauan 8. RS Aliyah Kendari 9. RS Dewi Sartika 10. RS Permata Bunda 11. RS Hati Mulia 12. RS Griya Husada 13. RS Sarlina Saff 1. RSUD Kab Wakatobi 2. RSUD Kab Buton 3. RS Bhayangkara BauBau 4. Sebagian Wilayah RSUD Kab Buton Utara 5. Sebagian Wilayah RSUD Kab Bombana 6. RS Murhum 7. RS BHakti Medika 1. Sebagian wilayah RSUD Kab. Buton Utara 1. RSUD Kab. Kolaka Utara 2. RS Antam Pomalaa 3. Sebagian wilayah RSU Bombana 4. Sebagian Wilayah RSU Kab Koltim 5. RSIA Mekongga 1. Sebagian wilayah RSUD Kabupaten Kolaka Timur 2. Sebagian wilayah RSU Kab Konut 3. Sebagian wilayah RSU Kab. Konsel 4. RS Sakinah Idaman

Jumlah Penduduk

506.428 Jiwa

329.711 Jiwa 460.513 Jiwa

377.357 Jiwa

b. Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Sejalan

dengan

tuntutan

masyarakat

dalam

akses

pelayanan

kesehatan,

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar juga menunjukan perkembangan. Jumlah Puskesmas Perawatan tahun 2007 sejumlah 63 unit meningkat menjadi 75 unit pada tahun 2012. Puskesmas non perawatan juga mengalami peningkatan dari 144 Unit tahun 2007 menjadi 177 unit pada 2012. Begitu pula Puskesmas keliling juga mengalami peningkatan dari 89 unit tahun 2007 menjadi 207 unit tahun 2012. Tabel 2.5. Perkembangan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012 No

Sarana Kesehatan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Perubahan Jumlah

Persen

1

Jumlah Puskesmas

172

207

223

240

252

252

80

46,51

2

Jumlah Puskesmas Pembantu

471

589

586

491

499

499

28

5,94


- 27 -

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat Rasio Puskesmas per 30000 penduduk yang cenderung semakin baik yakni dari setiap 12.000 satu Puskesmas menjadi 7.500 orang setiap Puskesmas. Begitu pula bila dibandingkan dengan standar menurut Kementerian Kesehatan RI (1 : 30.000 penduduk) dapat dijelaskan bahwa ketersediaan Puskesmas bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Perkembangkan rasio Puskesmas persatuan penduduk menunjukan penikangkatan pesat yakni dari 2,5 persatuan penduduk tahun 2007 menjadi 3,34 persatuan penduduk tahun 2012. Tabel 2.6. Perkembangan Ratio Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012 No 1

2

Sarana Kesehatan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Puskesmas

172

207

223

240

248

252

Rasio Puskesmas per 30.000 pddk

2,5

2,99

3,16

3,2

3,34

3,34

Jumlah Puskesmas Pembantu

471

589

586

491

499

499

Rasio Pustu per 10.000 pddk

2,32

2,8

2,7

2,2

1,9

1,9

Adapun distribusi Puskesmas menurut Kabupaten/Kota dijelaskan seperti pada Tabel berikut. Tabel 2.7. distribusi Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 Jenis Puskesmas No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 28 -

KAB/KOTA BUTON MUNA KONAWE KOLAKA KONAWE SELATAN BOMBANA WAKATOBI KOLAKA UTARA KONAWE UTARA BUTON UTARA KOTA KENDARI KOTA BAU-BAU Jumlah

Perawatan

Non Perawatan

Jumlah

16 6 4 6 9 6 7 7 2 4 5 3 75

16 30 26 15 13 16 12 9 11 5 10 14 177

32 36 30 21 22 22 19 16 13 9 15 17 252


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana Prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, dapat dijelaskan bahwa dari 252 Puskesmas yang dikategorikan baik sebanyak 162 unit (64,3%). Di samping ratio sarana pelayanan kesehatan terhadap penduduk, ketersediaan sarana juga dapat diukur dari cakupan terhadap wilayah. Cakupan

puskesmas

memberikan

gambaran

ketersediaan

pelayanan

kesehatan dasar masyarakat di dalam 2-3 wilayah desa/kelurahan. Indikator yang digunakan adalah disetiap 2 -3 desa diharapkan terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu. Puskesmas

pembantu adalah jejaring Puskesmas

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi data

dalam

kurun

waktu tahun

2007-2012, diperoleh

gambaran bahwa cakupan Puskesmas Pembantu sebesar 28,1% tahun 2009 dan 21,2% tahun 2011. Hal ini seperti dijelaskan pada Gambar berikut. Gambar. 2.9 Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2009-2011 di Provinsi Sulawesi Tenggara

Ratio

desa/kelurahan

terhadap

Puskesmas

Pembantu

sebesar

3-5

desa/kelurahan, yang artinya bahwa setiap Puskesmas Pembantu memiliki wilayah Kerja 3-5 desa/kelurahan. c. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Disamping sarana pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan dasar, upaya pendekatan pelayanan kesehatan terus dilakukan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat. Keberhasilan pengembangan UKBM juga dapat dilihat dengan semakin tahun jumlah UKBM semakin bertambah. Pada tahun 2007 jumlah Polindes dan Poskesdes sebanyak 536 unit bertambah menjadi 896 unit pada tahun 2011. Begitu pula jumlah Posyandu aktif juga bertambah yakni dari 2241 unit pada tahun 2007 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 29 -

menjadi 2869 Unit tahun 2011. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat perkembangan UKBM di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2007 hingga 2011.

Perkembangan UKBM 3000

2701

2876

2822

2869

2241

2500 2000 1500 1000

536

500 0

2007

902

896

2009

2010

2011

Polindes+Poskesdes

Posyandu

755 414

2008

Jumlah UKBM pada Tahun 2012 (September 2012) sebanyak 3.715 unit, yang terdiri dari Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 757 unit, Pos Kesehatan Pesantren sebanyak 21 unit, Posyandu sebanyak 2891, Pos Obat Desa sebanyak 15 unit dan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) sebanyak 31 unit. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat. Posyandu merupakan entry point keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Di

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

ratio

Posyandu terhadap Desa adalah 1,36, yang artinya terdapat Desa yang memiliki sampai 2 (dua) Posyandu. Bila dibandingkan dengan jumlah Balita dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap Posyandu memiliki 86 – 89 balita atau dengan kata lain bahwa sampai dengan tahun 2012 ratio Posyandu per 1.000 balita 12. Pencapaian ini sudah cukup baik, karena dalam satu Posyandu idealnya 100 orang balita. Dengan demikian indeks ratio capaian kinerja sudah di atas >100.

- 30 -


Tabel 2.8. Ratio Posyandu Per 1.000 Balita dalam Kurun Waktu 2007-2012 Provinsi Sulawesi Tenggara Indikator

Ratio Posyandu terhadap balita (per 1000)

Adapun

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Posyandu

2.701

2.701

2.822

2.876

2.869

2.869

Jumlah Balita

231.987

232.286

237.048

247.346

249.603

255.341

Ratio

11,6

11,6

11,9

11,6

11,5

11,2

ketersediaan

sarana

pelayanan

kesehatan

kesehatan

di

Pelayanan

Kesehatan

Di

desa/Kelurahan disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.14.

Gambaran ketersediaan Sarana Desa/Kelurahan Tahun 2010

2.3.2.2. Tenaga Kesehatan 2.3.2.2.1. Ratio Medis persatuan penduduk Keberadaan tenaga medis merupakan faktor yang sangat utama penting dalam pelayanan kesehatan. Tenaga medis yang dimaksudkan adalah dokter, dokter spesialis dan dokter gigi. Jumlah tenaga yang bekerja di pelayanan kesehatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2007 jumlah tenaga kesehatan sebanyak 3.851 orang menjadi 7.941 tahun 2012, terjadi penambahan sebanyak 4090 orang (106,21%). Persentase Penambahan yang paling besar adalah tenaga bidang (239,12%) dan tenaga farmasi sebesar 203,82%, dokter gigi 125,86% dan dokter umum sebesar 112,38%. Perkembangan jumlah Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel berikut


- 31 -

Tabel.2.11.Perkembangan

Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2007-2012. N o

Tenaga Kesehatan

1

Jumlah Spesialis

Dokter

2

Jumlah Dokter Umum

3

Jumlah Dokter Gigi

4 5

Jumlah Perawat Jumlah Bidan

6

Pencapaian

Perubahan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

47

51

54

60

70

75

28

59,57

202

300

299

352

444

429

227

112,38

Jumlah

%

58

78

77

85

131

131

73

125,86

2.017 662

3.069 1.144

2.999 1.244

3.153 1.500

3.349 1.779

3.531 2.245

1514 1583

75,06 239,12

Jumlah Tenaga Farmasi dan Apoteker

157

124

155

199

477

477

320

203,82

7

Jumlah Ahli Gizi

385

443

507

576

581

583

198

51,43

8

Jumlah Tenaga Sanitasi

323

421

491

489

464

470

147

45,51

Sehubungan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dapat dijelaksan melalui indikator seperti berikut pada Tabel Berikut. Tabel.2.12.Ratio Tenaga Medis di Provinsi Sulawesi Tenggara per 100.000 penduduk tahun 2007-2012. No

Tenaga Kesehatan

1

2008

2009

2010

2011

2012

47

51

54

60

70

75

Rasio Dokter Spesialis (4 Per-100.000 Penduduk)

2,31

2,4

2,55

2,69

3,07

3,2

Jumlah Dokter Umum

202

300

299

352

444

429

Rasio Dokter (25 Per-100.000 Penduduk)

9,94

14,4

14,12

15,77

19,5

19,6

58

78

77

85

131

131

2,31

3,75

3,63

3,81

5,75

5,75

Jumlah Dokter Spesialis

2

3

Pencapaian 2007

Jumlah Dokter Gigi Rasio Dokter Gigi (6 Per100.000 Penduduk)

Pada tabel juga dijelaskan bahwa ratio tenaga medis di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan peningkatan yakni dokter spesialis dari 2,31 tahun 2007 menjadi 3,2 tahun 2012, dokter umum dari 9,94 tahun 2007 menjadi 19,6 per 100.000 pddk tahun 2012, dokter gigi meningkat dari 2,31 tahun 2007 menjadi 5,75 per 100.000 pddk tahun 2012. Capaian tersebut memberikan gambaran, bahwa

masih

kesehatan

- 32 -

yang


ada

fasilitas

belum

pelayanan

memiliki

tenaga

dokter. Kondisi ini tentunya akan menjadi hambatan di masa yang akan datang khususnya persiapan menyongsong SJSN tahun 2014. 2.3.2.2.2. Ratio Tenaga Kesehatan persatuan Penduduk Keberadaan tenaga kesehatan di luar tenaga medis juga sangat dibutuhkan, tenaga medis tanpa ditunjang tenaga para medis (tenaga kesehatan) tidak akan dapat bekerja secara optimal. Di bawah ini disajikan tentang ratio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada Tabel 2.12. Tabel 2.3 Ratio Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2007-2011. No

Tenaga Kesehatan

1

Jumlah Perawat Rasio Perawat (158 Per-100.000 Penduduk) Jumlah Bidan Rasio Bidan (75 Per100.000 Penduduk) Jumlah Tenaga Farmasi dan Apoteker Rasio Tenaga Kefarmasian (28 Per100.000 Penduduk) Jumlah Ahli Gizi Rasio Ahli Gizi (25 Per-100.000 Penduduk) Jumlah Tenaga Sanitasi Rasio Tenaga Sanitarian (30 Per100.000 Penduduk)

2 3

4

5

2007 2.017 99,3

2008 3.069 147

Pencapaian 2009 2010 2.999 3.153 141,6 141,2

2011 3.349 147

2012 3.531 161

662 32,6

1.144 55,4

1.244 58,7

1.500 67,2

1.779 78,1

2.245 102

157

124

155

199

477

477

2,7

2,6

4,1

6,1

20,9

20,9

385 19

443 21,3

507 23,9

576 25,8

581 25,5

433 19,8

323

421

491

489

464

370

15,9

29,3

23,2

21,9

20,4

16,9

Pada tabel dijelaskan bahwa beberapa jenis

tenaga

dibutuhkan

kesehatan yakni

masih

sangat

ratio

tenaga

keperawatan per 100.000 penduduk baru mencapai 147

standar 158 per 100.000

pddk, tenaga kefarmasian 20,9 standar 25

per

100.000

pddk.

Rasio

Tenaga

sanitarian per 100.000 penduduk baru mencapai 20,4 standar 30,0 per 100.000 pddk. Sedangkan tenaga kesehatan yang lainnya yakni Ahli Gizi,


- 33 -

dan Bidan dan Tenaga Kesehatan Masyarakat sudah melebih standar kebutuhan. 2.3.2.2.3. Cakupan Program Kesehatan Ibu Untuk

mengetahui

keberhasilan

pelayanan

kesehatan

ibu,

ada

beberapa indikator yang cakupan kunjungan ibu hamil (ANC), cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan penanganan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan ibu nifas dan cakupan peserta KB aktif (CPR). Berdasarkan hasil evaluasi dalam 5 terakhir (2007-2012) kinerja capaian program dapat dikategorikan baik yakni antara 80-100. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukan kecenderungan peningkatan cakupan. Pada tabel berikut disajikan target, capaian dan indeks ratio capaian program Kesehatan Ibu Tahun 2007-2012. Tabel 4.7. Cakupan Program Kesehatan Ibu Tahun 2007-2012 Provinsi Sulawesi Tenggara No

Tahun

Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

2012

82

84

86

88

90

92

Capaian

70,75

75,76

84,32

85,87

82,09

80,21

Ratio

86,28

90,19

98,05

97,58

91,21

87,2

Target

25

30

35

40

45

67

Capaian

21,49

29,14

11,91

25,43

46,83

49,59

Ratio

85,96

97,13

34,03

63,58

104,0 7

74

Target

84

85

86

87

88

88,5

Capaian

71,45

80,38

84,32

85,87

89,03

77,45

Ratio

85,06

94,56

98,05

98,70

101,1 7

87,5

Target

83

84

85

86

87

88,85

Capaian

74,89

58,32

64,07

84,38

83,77

77,45

Ratio

90,23

69,43

75,38

98,12

96,29

87,5

Target

17

26

35

44

54

68

Capaian

33,79

62,53

50,98

35,03

42,43

70,85

Ratio

198,76

240,50

145,66

79,61

78,57

104,2

Target 1

2

3

4

5

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

Cakupan peserta KB aktif

Cakupan pelayanan ibu hamil berkualitas (K4) meningkat dari 70,75% tahun 2007 menjadi 80,21% tahun 2012. Begitu pula cakupan pertolongan

- 34 -


persalinan

oleh

tenaga

kesehatan,

pelayanan

ibu

nifas,

penanganan

komplikasi dan peserta KB aktif juga menunjukan peningkatan. 2.3.2.2.4. Program Kesehatan Anak Program kesehatan anak pada prinsipnya meliputi kegiatan pelayanan neonatal, kegiatan pelayanan kesehatan bayi, kegiatan pelayanan kesehatan balita. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator untuk menilai keberhasilan program kesehatan anak meliputi cakupan kunjungan neonatal, cakupan penanganan neonatal komplikasi, cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan kesehatan anak balita dan cakupan penjaringan SD dan setingkat. Hasil evaluasi dalam kurun waktu 2007-2012, menunjukan peningkatan capaian setiap indikator. Hal ini seperti pada tabel berikut. Tabel 4.8.

No

Cakupan Program Kesehatan Anak Tahun 2007-2012 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Indikator

2007 Target

1

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

3

Cakupan pelayanan anak balita

88

90

Capaian

82,59

78,47

79,47

86,35

91,43

88,12

Ratio

98,32

92,32

92,41

99,25

15

18

21

24

38

21,02

5,00

14,76

6,21

10,12

34,21

67

33,33

82,00

29,57

42,17

90,03

31,4

83

84

85

86

87

90

Capaian

69,58

56,19

76

85,62

90,69

89,25

Ratio

83,83

66,89

89,41

99,56

58

62

66

70

74

83

Capaian

35,40

37,2

40,36

66,70

65,40

54,71

Ratio

61,03

60,00

61,15

95,29

88,38

65,9

24

28

32

36

51

80

Capaian

15,60

15,6

18,7

21,70

50,33

80,8

Ratio

65,00

55,71

58,44

60,28

98,69

101

Capaian

Target 6

Cakupan penjaringan SD dan setingkat

2012

87

Target 5

2011

86

Target Cakupan kunjungan bayi

2010

85

Ratio

4

2009

84

Target Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

2008


- 35 -

103,90

104,24

97,9

99,2

Kunjungan neonatal lengkap menunjukan peningkatan yakni

74,89%

tahun 2007 menjadi 87,71% tahun 2012. Begitu pula cakupan penanganan komplikasi walaupun belum mencapai target, tetapi capaiannya cenderung meningkat. 4). Cakupan Pelayanan Gizi Kegiatan program perbaikan gizi difokuskan dalam rangka pencapaian indikator utama program perbaikan gizi yang meliputi cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan. Kedua indikator tersebut merupakan indikator utama dalam kegiatan program gizi.

Hal ini seperti dijelaskan pada tabel

berikut. Tabel 2.13.

No 1

2

Cakupan indikator Pelayanan Gizi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007-2012 Tahun

Indikator Cakupan Pemantauan Pertumbuhan Balita

Target

Cakupan Balita Gizi Buruk yang di rawat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50

55

60

65

70

75

Capaian

51,6

48,4

45,9

66,7

70,3

67,4

103,20

88,00

76,50

102,62

100,43

89,87

Target

100

100

100

100

100

100

Capaian

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ratio

Ratio

Cakupan pemantauan pertumbuhan balita walaupun ratio capaian kinerja menunjukan penurunan dari 103,2% pada

tahun 2012

menjadi 89,87% pada tahun 2012, tetapi pencapaian

cakupan

indikator

ini

menunjukan peningkatan yakni dari 51,6% tahun 2007 menjadi 67,4% tahun 2012. Sedangkan cakupan balita gizi buruk yang dirawat, ratio capaian kinerjanya sangat baik yaitu 100. Hal ini menunjukan bahwa penderita gizi buruk yang ditemukan semuanya dirawat.

- 36 -


5). Program Pengendalian Penyakit a) Cakupan Pelayanan Imunisasi Kegiatan imunisasi rutin meliputi pemberian imunisasi untuk bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB), imunisasi untuk Wanita Usia Subur/Ibu Hamil (TT) dan imunisasi untuk anak SD (kelas 1: DPT dan kelas 2-3: TT). Imunisasi tambahan diberikan atas dasar ditemukannya masalah seperti desa non UCI, potensial KLB, dan lainnya sesuai kebijakan teknis program. Dalam hal ini desa/kelurahan dikatakan telah mencapai target UCI apabila > 80% bayi telah mendapat imunisasi lengkap. Gambaran desa/ kelurahan UCI di Sulawesi Tenggara tahun 2007 – 2011 ditunjukkan pada gambar 2.11 Gambar 2.11 Pencapaian UCI di tingkat Desa/Kelurahan di Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011

Gambar 2.11 menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 (72,98%), tahun 2008 (56,02%), 2009 (53,10%), tahun 2010 (51,92%) dan tahun 2011 (63,5%). Berdasarkan exponential trendline cakupan desa UCI di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung menurun, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan (>80%). b).

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakt TBC BTA+ Indikator untuk evaluasi pelaksanaan

program P2 TB ada 3 (tiga)

yaitu Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate, CDR); Angka Konversi


- 37 -

dan Angka Kesembuhan (Cure Rate, CR). Namun demikian, yang akan dievaluasi sebagai indikator kinerja kunci adalah penemuan kasus. Pada Gambar 2.12 dijelaskan bahwa cakupan penemuan kasus TB BTA+ berfluktuasi. Pada tahun 2009 terjadi penurunan dari 79% tahun 2007 menjadi 49%, kemudian menunjukan peningkatan menjadi 79% tahun 2012. Bila dianalisis dari aspek kinerja (rasio pencapaian) dapat dikatakan sudah cukup yakni 98,8%. Pada gambar berikut disajikan kecenderungan penemuan kasus TB BTA+ selama kurun waktu 2007-2012.

Gambar 2.12 Cakupan Penemuan Kasus TB BTA+ kurun waktu 2007-2012 Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas kesehatan semakin meningkat dengan menemukan

sebanyak-banyaknya penderita yang

kemudian harus diobati sampai sembuh, terutama pada tahun 2011 dimana target yang diharapkan dapat tercapai, bahkan untuk tingkat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menempati posisi 3 (tiga) besar. c). Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kasus DBD di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif cukup tinggi, ini ditunjukkan dengan IR yang masih di atas 20/100.000 penduduk, berturutturut sejak tahun 2007 ampai 2011 adalah 50,19; 50,4 ; 30,21, 45,27 dan 45,27 dengan angka CFR tertinggi pada tahun 2009 yaitu 1,73. 6). Program Kesehatan Lingkungan Keberhasilan pelaksanaan program penyehatan lingkungan diukur melalui kemampuan

- 38 -

masyarakat

mengakses

sanitasi

yang


baik.

Indikator

yang

digunakan diantaranya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas, persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat. Adapun pencapaian indikator program kesehatan lingkungan disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.9. No

1

2

Cakupan Program Kesehatan Lingkungan

Tahun

Indikator

Presentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat

Secara

nasional

ahun 2007 – 2012

2007 Target Capaian Ratio Target Capaian Ratio

kondisi

2008

2009

2010

75

75

44,77

65,56

0,60

87,41

83,47

80

80

39,9 50

proporsi

75

2012

75

75

62,62

54,62

83,47

83,47

72,8

85

90

95

95

25

25

25

25

45,45

31

29

28

28

47,84

62,6

rumah

75

2011

62,6

tangga

dengan

akses

berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan pada 2010 mencapai 68,8%, meningkat dari 47,71% pada tahun 2009 (Susenas, 2009). Sedangkan kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 67,3 %, dengan perincian di wilayah perkotaan sebesar 61.9% dan wilayah pedesan sebesar 72.7% (Riskesdas 2010). Capaian pelayanan air minum layak tersebut tergolong cukup baik di atas capaian pelayanan nasional. 7). Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan kesehatan Pelaksanaan program pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin. Hasil evaluasi terhadap capaian kegiatan ini menunjukan penurunan. Kondisi ideal terjadi pada tahun 2010, dimana hampir tidak ada obat yang dimusnahkan. Adapun kecendeungan capaian indikator ini disajikan pada gambar berikut.


- 39 -

Gambar 4.5 Cakupan pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2007-2012

8). Program Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Pelaksanaan menggunakan

program

indikator

pemberdayaan

cakupan

masyarakat

peningkatan

Rumah

diukur

Tangga

dengan

ber-PHBS,

Pengembangan UKBM Posyandu dan pengembangan Desa Siaga. Hasil evaluasi menunjukan beberapa indikator menunjukan peningkatan cakupan. Hal ini seperti pada tabel berikut. Tabel 2.15. Cakupan Program Promkes Tahun 2007 – 2012

No

Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010 2011 2012

1

Prosentase Rumah Tangga Ber-PHBS

19.73

21.9

26.4

38.54 38.72

47,1

2

Pembentukan Desa Siaga (Komulatif)

130

380

1041

1490 1666

1666

3

Prosentase Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan

0

37.77

37.95

38.56 40.56

4

Prosentase Posyandu Purnama dan Mandiri

33.3

35.5

39.2

36.1 49.48

40,56 49,8

Capaian program Rumah Tangga ber-PHBS pada tahun 2008 sebesar 21,9 % dan pada tahun 2011 sebesar menjadi 38,72%, dengan sasaran target 70% pada tahun 2014. Terjadinya peningkatan Rumah Tangga BerPHBS dikarenakan adanya berbagai kegiatan seperti peningkatan kapasitas tenaga promosi puskesmas sebanyak 24 orang, penyebarluasan informasi PHBS melalui media cetak, elektronik dan penyuluhan langsung, pembinaan yang terintegrasi dengan lintas sektor, lintas program dan organisasi kemasyarakatan sampai ke tingkat tatanan paling bawah dengan dukungan Biaya Operasional Kesehatan di puskesmas.

- 40 -


Capaian Posyandu Purnama dan Mandiri pada tahun 2008 sebesar 35,5% meningkat menjadi 49,48 pada tahun 2011, dengan sasaran target 60% pada tahun 2014. Peningkatan ini dapat dicapai melalui Pembinaan dan pelatihan kader Posyandu, pertemuan Pokjanal Posyandu dan Revitalisasi Posyandu. Capaian program desa siaga secara kuantitas pada tahun 2008 sudah terbentuk sebanyak 380 desa (20,72%) dan pada tahun 2012 meningkat menjadi

1.666 desa (83.3%). Sedangkan secara kualitatif baru mencapai

10,94% dari desa siaga yang terbentuk dengan sasaran target 35 % pada tahun 2014.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan

desa siaga antara lain TOT kalakarya bagi fasilitator provinsi 1 orang, TOT bagi fasilitator kabupaten/kota 20 orang, TOT bagi fasilitator puskesmas 430 orang, pelatihan kader dan tokoh masyarakat dalam pengembangan desa siaga di 1.286 desa masing-masing 2 orang kader dan 1 tokoh masyarakat, penguatan kelembagaan forum desa siaga di provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan puskesmas ke desa dan pertemuan koordinasi dalam rangka evaluasi pengembangan desa siaga. 6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar masih jauh dari target. Hal ini seperti pada gambar berikut. Gambar 2.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Dalam Kurun Waktu 2007 – 2012


- 41 -

Pada

gambar

dijelaskan

bahwa

walaupun

cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah target (100%), namun demikian cenderung menunjukan peningkatan yakni dari 5% tahun 2007 menjadi 53,38% tahun 2012. 13). Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) Bahteramas Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pembebasan biaya pengobatan pada tahun 2008 masih sangat terbatas yakni Rp. 428.449.085,-. Hal ini disebabkan pada tahun 2008, kegiatan pelayanan baru dilakukan mulai 1 September 2008 di RSUD Provinsi, sedangkan di kabupaten/kota belum diberlakukan. Pada tahun 2009, kegiatan pelayanan mulai diberlakukan di seluruh RS kabupaten/kota, dan jumlah anggaran yang

digunakan

sebanyak

Rp.

1,087.467.992,-.

Kegiatan

pelayanan

semakin meningkat pada tahun 2010 tidak hanya di RS tetapi juga di Puskesmas, jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 3.129.016.271,-. Untuk tahun 2011, anggaran yang sudah dibayarkan mencapai Rp 4,506,632,996. Dengan demikian jumlah anggaran yang telah digunakan untuk program pembebasan biaya pengobatan hingga tahun 2011 ini mencapai Rp 9,151,260,344. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Anggaran Jamkesmas dan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas

80.000.000.000 70.000.000.000

Anggaran (Rp)

60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 Jumlah (Rp) Bahtermas

2008 33.809.046 428.449.08

2009 46.188.598 1.087.467.

2010 58.828.579 3.129.016.

2011 71.240.330 4.506.326.

Jumlah sasaran program pembebasan biaya pengobatan meningkat dari 89.112 jiwa pada tahun 2008, menjadi 90.383 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 91.583 jiwa. Peningkatan ini merupakan penambahan quota sasaran yang juga mencakup anak-anak di Panti Asuhan, dan adanya quota kepesertaan di setiap rumah sakit. Pada

- 42 -


grafik di bawah ini dapat dilihat perkembangan kepesertaan jamkesmas dan pembebasan biaya pengobatan. Gambar 2.15 Kepesertaan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan Tahun 2008-2011

1.200.000

Jumlah Peserta

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Jamkesmas Bahteramas

2008 1.144.447 89.112

2009 1.144.447 89.112

2010 1.144.447 90.383

2011 1.144.447 91.583

Pada tahun 2008, pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas belum dilaksanakan, dan baru dimulai pada tahun 2009 dengan jumlah kunjungan sebanyak 794 kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Pada tahun 2010, terdapat 18,685 kunjungan rawat jalan tingkat lanjut dan 160 rawat inap tingkat lanjut. Sedangkan pada tahun 2011 menunjukkan kenaikan yang cukup pesat menjadi 43,354 RJTL dan 52 RITL. Sehingga total kunjungan

yang

memanfaatkan

pelayanan

kesehatan

melalui

program

pembebasan biaya pengobatan bahteramas di Puskesmas sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 sudah mencapai 63.045 pasien. Untuk kunjungan pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas pembebasan biaya pengobatan–bahteramas di seluruh RS di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2008 sampai September 2011 sebanyak 12.853 kunjungan. Jumlah kunjungan pada tahun 2008-2009 sebanyak 4.142 kunjungan, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 4.050 kunjungan. Kenaikan tersebut pada umumnya sebagai akibat dari semakin tersosialisasinya program ini di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas tahun 2008-2013.


- 43 -

Jumlah Kunjungan

Pemanfataan Jamkesmas dan Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 RI-Jamkesmas RI-Bahtermas RJ-Jamkesmas RJ-Bahteramas

2008 1.745 430 367.648 16.411

2009 16.636 430 899.487 2.435

2010 23.432 1.189 791.450 22.316

2011 15.922 1.142 630.440 46.314

Ket: RI = Rawat Inap; RJ= Rawat Jalan

2.3.3. Pengelolaan Keuangan 1). Gambaran Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan sebagai unsur teknis pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan berkontribusi bagi pendapatan daerah. Kontribusi ini berupa restribusi jasa pelayanan kesehatan melalui Balai Laboratorium Kesehatan, restribusi jasa pemakaian kekayaan negara melalui Balai Pelatihan Kesehatan, restribusi jasa ketatausahaan berupa leges untuk perizinan dan restribusi lainnya. Perkembangan penerimaan sejak tahun 2007 hingga 2011 dapat dilihat pada grafik berikut.

Penerimaan (Rp)

Penerimaan PAD Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2008-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Penerimaan 242946409 615441425 788221550 625675810 925168000

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 44 -


(APBD). Pembiayaan tersebut

digunakan untuk membiayai belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pelaksanan kegiatan kesehatan bersumber dari APBD

Provinsi Sulawesi

Tenggara menunjukan penurunan dari tahun 2008. Grafik 2.16 Perkembangan APBD Dinkes Sultra Tahun 2007-2012

Pada tahun 2008 jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 23.616.865.100,- mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp. 24.082.809.400,- menurun pada tahun 2010 sebesar Rp. 19.398.156.924,begitu pula pada tahun 2011 sebesar Rp. 19.088.290.800,-. Penurunan ini disebabkan oleh karena alokasi anggaran untuk klaim pembebasan biaya pengobatan dipindahkan dari DPA-SKPD Dinas Kesehatan ke DPA-Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pos bantuan. Kondisi ini menunjukan bahwa ketergantungan pada dana APBN dalam pembangunan kesehatan masih sangat tinggi. 2). Kerangka Pendanaan Pelaksaanaan Pembangunan Kesehatan Disamping mengelola dana APBD, Dinas Kesehatan juga menerima dana dari Kementrian Kesehatan berupa dana dekonsentrasi dan dana hibah bantuan luar negeri yang dimanfaatkan untuk membiayai program strategis kementrian kesehatan di Sulawesi Tenggara. Dana bantuan sosial berupa pembiayaan jaminan kesehatan (Jamkesmas) juga diperoleh untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Rumah Sakit. Dinas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 45 -

Kesehatan

Kabupaten/Kota,

dan

juga

pembayaran

klaim

pelayanan

Jamkesmas ke seluruh rumah sakit yang bekerjasama melaksanakan program Jamkesmas di Sulawesi Tenggara. Dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan melalui

dana

dekonsentrasi,

dana

bantuan

sosial/jaminan

kesehatan

masyarakat dan bantuan luar negeri serta dana tugas pembantuan secara keseluruhan menunjukan peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah dana tersebut sebesar Rp. 60.720.285.000,- meningkat menjadi Rp. 97.803.152.000,- pada tahun 2012. Bila dilakukan analisis menurut sumber anggaran

terlihat bahwa dana

untuk kegiatan jaminan kesehatan masyarakat menunjukan peningkatan yang signifikan

yakni

dari

Rp.

33.809.046.000,-

tahun

2008

menjadi

Rp.

71.240.417.000. Dana dekonsentrasi menurun yakni Rp. 42.878.240.000,tahun juta tahun 2007 menjadi Rp. 7.678.278.000,- selanjutnya mengalami peningkatan

menjadi

Rp.

20.871.685.000,-

tahun

2012.

Dana

dekonsentrasi yang dialokasikan digunakan untuk melakukan penguatan di kabupaten/kota, konsolidasi dan koordinasi serta hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesehatan. Adapun rincian anggaran APBN tahun 2008-2012 menurut sumber pembiayaan seperti pada grafik berikut. Grafik. 2.17 Rincian anggaran APBN Tahun 2007-2012 menurut Sumber Pembiayaan (dalam ribuan rupiah)

- 46 -


Dana dekonsentrasi yang dialokasikan digunakan untuk melakukan penguatan di kabupaten/kota, konsolidasi dan koordinasi serta hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesehatan. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

2.4.1.Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dalam

pengembangan

pelayanan

kesehatan

di Provinsi

Sulawesi

Tenggara, berbagai macam tantangan baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun

budaya

termasuk

kebijakan-kebjiakan

yang

terkait

dengan

pelaksanaan pembangunan dan anggaran. a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang b. Kurangnya pengetahuan masyaraklat terkait PHBS, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. c.

Pemberdayaan optimal

masyarakat

dalam

pembangunan

kesehatan

belum

d. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan e. Masih kurangnya pengetahuan kesehatan ibu dan anak f.

masyarakat

mengenai

pentingnya

Kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam penempatan pegawai yang tidak berdasarkan pada kompetensi dasar yang dimiliki.

g. Kesiapan fasilitas, tenaga dan sistem pelayanan dalam menyongsong SJSN. 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

a. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang SJSN memberikan jaminan kepesertaan semesta terhadap seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; b. Kebijakan pemerintah provinsi tentang pembebasan biaya pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu; c. kebijakan pemerintah pusat tentang bantuan operasional kesehatan; d. Keadaan infrastruktur penunjang berupa kemudahan akses antar wilayah.


- 47 -

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

3.1.1. Keadaan Gizi Masyarakat yang relatif masih rendah

Keadaan balita kekurangan gizi (gizi kurang + Gizi buruk) pada tahun 2010 mencapai 22,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebesar 17,9%. Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,5% lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 4,9%. Demikian juga prevalensi gizi kurang sebesar 16,3% masih lebih tinggi

dengan

angka

nasional

sebesar

15,0%.

Bila

dilakukan

pengkategorian, dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kategori tinggi (Prevalensi 20 – 29% dikategorikan tinggi). Dengan demikian, dilihat dari persentase balita kekurangan gizi, balita gizi buruk, dan balita gizi kurang di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif

masih

merupakan masalah kesehatan. Faktor utama terjadinya balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Hal ini sangat berkorelasi mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk. Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah serta akibat penyakit terutama infeksi. Oleh karenanya upaya penurunan terjadinya balita gizi buruk harus linier dengan upaya penurunan kemiskinan, dalam artian bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan akan berdampak pula terhadap penurunan terjadinya balita gizi buruk. Keadaan konsumsi rumah tangga diukur melalui konsumsi energi dan protein. Secara kuantitatif dijelaskan melalui tingkat konsumsi energi, sedangkan secara kualitatif melalui konsumsi protein. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Provinsi

- 48 -


Sulawesi Tenggara menunjukkan angka yang belum menggembirakan. Hasil Susenas Tahun 2007 menjelaskan bahwa kecukupan konsumsi kalori <1.400 kkal mencapai 16,55% dari angka kecukupan lebih tinggi dibanding dengan angka nasional sebesar 14,47%. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2010 dijelaskan bahwa Rerata tingkat konsumsi energi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 84,8% dari AKG (2.100 kkal) lebih tinggi dibanding rerata nasional sebesar 84,2%. Sedangkan rerata tingkat konsumsi protein sebesar

114,2% dari AKG,

lebih tinggi dibanding dengan rerata nasional sebesar 105,8%. Persentase rumah tangga dengan konsumsi energi di bawah angka minimal (<70%) dari AKG, sebesar 45,5% lebih tinggi dibanding dengan angka nasional sebesar 40,7%. Sedangkan rumah tangga konsumsi protein di bawah angka minimal <80% dari AKG sebesar 31,9% lebih rendah dibanding angka nasional sebesar 37,0%. 3.1.2. Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih tinggi 1). Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millennium, pad tujuan kelima yakni meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang adalah penurunan Angka Kematian Ibu yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Penyebab kematian ibu meliputi perdarahan sebanyak 33 kasus (43,2%), Hipertensi dalam kandungan (HDK) sebanyak 18 kasus (23,7%) dan sisanya adalah infeksi, serta penyakit lainnya yang tidak terdiagnosa. Angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 sebesar 312 per 100.000 KH.


- 49 -

Gambar 3.2 Pencapaian dan Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994-2015 (Dalam 100.000 Kelahiran Hidup) di Indonesia

2). Angka Kematian Anak Angka kematian pada anak diukur dengan menggunakan indikator Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Anak. Berdasarkan Hasil SDKI, 2012, AKN di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 25 per 1000 KH lebih tinggi dibanding dengan AKN Nasional sebesar 20 per 1000 KH atau peringkat 12 secara nasional dan peringkat 3 regeonal Sulawesi. Angka Kematian Postneonatal (AKP) sebesar 20 per 1000 KH lebih tinggi dibanding dengan AKP Nasional sebesar 14 per 1000 KH atau peringkat 12 secara nasional dan peringkat 3 regeonal Sulawesi. Angka Kematian Bayi sebesar 45 per 1000 KH (SDK 2007, 42 per 1000 KH) lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 34 per 1000 KH tau peringkat 14 secara nasional dan peringkat 3 regeonal Sulawesi. Angka Kematian anak sebesar 10 per 1000 KH sama dengan angka nasional 10 per 1000 KH tau peringkat 8 secara nasional dan peringkat 3 regeonal Sulawesi. Angka kematian balita 55 per 1000 KH (SDK 2007 62 per 1000 KH) lebih tinggi dibanding angka nasional yakni 43 per 1000 KH tau peringkat 12 secara nasional dan peringkat 3 regeonal Sulawesi.

- 50 -


Selanjutnya berdasarkan laporan program, secara umum penyebab kematian balita di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah ISPA, diare, malaria, demam berdarah dan lain-lain, namun demikian diharapkan pada tahun 2015 target AKABA Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai. 3.1.3. Angka Kematian Akibat Penyakit Masih Tinggi Menurut laporan WHO tahun 2010, 50% penyebab kematian pada balita adalah karena penyakit infeksi yakni ISPA 19%, Diare 19%, campak 7% dan Malaria 5%.

Hasil laporan WHO ini tidak berbeda dengan laporan puskesmas

yang menjelaskan bahwa penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama kematian pada balita. Namun demikian, jika dilihat kematian secara umum, maka peringkat pertama penyebab kematian adalah penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular atau penyakit-penyakit tidak infeksi.

Menurut laporan

WHO global tahun 2010 menyimpulkan bahwa 63% kematian disebabkan karena penyakit-penyakit tidak menular 3.1.4. Masih tingginya penyebaran penyakit menular seperti malaria, ISPA,TB Paru, HIV/Aids, dan semakin meningkatnya Penyakit Tidak Menular, seperti Diabetes Melitus, Hipertensi, dan sebagainya.

Prevalensi HIV dari total populasi yang berusia 15 – 45 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 0,2% sama dengan angka nasional, karena kasus yang dilaporkan secara rutin melalui Dinas Kesehatan belum dapat menggambarkan kondisi HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk memperoleh gambaran HIV/AIDS perlu dilakukan survey, namun demikian

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

tetap

menetapkan

target

yang

diuraikan setiap tahun dan diharapkan pada tahun 2015 prevalensinya < 0,5.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sampai dengan bulan

Juni 2010 menunjukkan bahwa angka kumulatif HIV dan AIDS dari 33 provinsi di Indonesia mencapai 21.770 kasus AIDS, dan 60.600 kasus HIV. Berdasarkan

data

Riskesdas

2010

yang

dikeluarkan

oleh

Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk yang berusia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS di Provinsi Sulawesi Tenggara jumlahnya masih rendah yaitu sekitar 14,1%. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 51 -

Hasil

SDKI

2012 menjelaskan

bahwa

persentase wanita

yang

mendengar informasi lengkap HIV-AIDS lebih besar dibanding pria. Sebesar 64,5% wanita usia 15-49 tahun yang menjadi responden pernah mendengar HIV-AIDS sedangan pria hanya 59,4%. Gambaran ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyusun program untuk melakukan penyuluhan secara gencar kepada kelompok-kelompok remaja sebagai salah satu tindakan preventif untuk menurunkan dan mencegah naiknya angka prevalensi HIV dan AIDS. Kerjasama antar dinas terkait termasuk ormas dan organisasi kepemudaan sangat diperlukan untuk melakukan penyuluhan tentang HIV dan AIDS baik melalui sekolah maupun masyarakat. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, menunjukkan bahwa penyakit malaria telah menurun secara signifikan dengan tingkat kematian 2 persen, dan kasus malaria terbanyak ditemukan di kabupaten Buton dengan penemuan penderita 6187 orang dan SD (+) 729 selanjutnya berturut-turut Kota Bau-bau sebanyak 634 penderita, Kabupaten Muna sebanyak 342 penderita dan Kabupaten Bombana sebanyak 238 penderita. Pada tahun 2010 total kasus malaria di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2385 kasus. Berdasarkan data tersebut maka fokus kegiatan untuk penanggulangan malaria sebaiknya diarahkan pada Kabupaten dengan endemisitas tinggi tanpa mengabaikan daerah-daerah lain yang mempunyai potensi untuk malaria, mengingat perubahan iklim yang terjadi pada saat ini memberikan kemungkinan tumbuh atau berkembangnya malaria. Angka kejadian, prevalensi dan kematian akibat tuberkolosis di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki data yang representatif. Oleh karena itu masih mengikuti hasil survey untuk angka nasional. Jika dilihat perkembangan pada penemuan

TBC di Provinsi

Sulawesi Tenggara,

terdapat peningkatan penemuan kasus dibandingkan tahun 2009 (49,2%), meskipun pencapaian masih rendah yaitu 70,2% jika dibandingkan dengan angka nasional

(77,3%) pada tahun 2010. Demikian pula dengan angka

kesembuhan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009

- 52 -


yang

sebesar 83,5% menjadi sebesar 94.3% pada tahun 2010 atau dengan kata lain lebih tinggi dari angka nasional yaitu sebesar 89.7% pada tahun yang sama. 3.1.5. Keadaan Sanitasi Lingkungan yang masih rendah

Secara nasional akses penduduk terhadap sanitasi yang layak di Indonesia pada saat ini (2010) sebesar 62,41% dengan proporsi lebih tinggi di perkotaan yaitu 76,82% dibandingkan dengan di pedesaan, yaitu 55,55%. Berdasarkan data Riskesdas (2010) pada saat ini, proporsi rumah tangga dengan

akses

berkelanjutan

terhadap

sanitasi

layak

perkotaan

dan

perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 45,2%, dengan perincian di wilayah perkotaan sebesar 58,8% dan di wilayah perdesaan adalah sebesar 31,6%. Secara nasional

kondisi

proporsi

rumah

tangga

dengan

akses

berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan pada 2010 mencapai 68,8%, meningkat dari 47,71% pada tahun 2009 (Susenas, 2009). Sedangkan kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 67,3 %, dengan rincian di wilayah perkotaan sebesar 61,9 % dan wilayah pedesan sebesar 72,7% (Riskesdas 2010). 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakili Gubernur Sulawesi Tenggara Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

2013-2018

merupakan kelanjutan dari RPJMD 2008-2013. Pada periode Pemerintahan 2013-2018,

visi

misi

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

masih

menitikberatkan pada peningkatan kesejahteran masyarakat, melalui program bahteramas, mendorong kemandirian dan daya saing. Sehubungan dengan kemandirian dan daya saing dimaksud, pembangunan SDM merupakan agenda utama. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam membangun SDM yang sehat, cerdas, produktif dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 53 -

panjang umur. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan program pembangunan

di

bidang kesehatan sesuai arah kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berbagai faktor yang akan menjadi pendorong dan

penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di antaranya.

a. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum optimal, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang sifatnya kompleks; b. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal; c.

Penyebaran tenaga medis dan paramedis di kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara belum merata yang mengakibatkan kesejangan pelayanan kesehatan;

d. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang rendah khususnya pada daerah terpencil, pesisir dan kepulauan; e. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas; f.

Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;

g. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif. Selain

itu

juga,

pelaksanaan

pembangunan

bidang

kesehatan

dipengharuhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat yang

kurang

mendukung

dalam

pelayanan

kesehatan

masih

belum

mendukung. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan; b. Kurangnya

pengetahuan

masyarakat

terkait PHBS, tingkat ekonomi

dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah; c.

- 54 -

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;


e. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan; f.

Masih

kurangnya

pengetahuan

masyarakat

mengenai

pentingnya

kesehatan ibu dan anak; Secara ringkas permasalahan pelaksanaan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta faktor pendukung dan penghambatnya disajikan pada Tabel berilkut. Tabel 3.1. Permasalahan Pelaksanaan Visi Misi Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 Visi: Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra

NO (1) 1 1.1

(2) Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

1.1.1

Masih ditemukan masyarakat dengan beban pembiayaan kesehatan yang masih tinggi

a

Masih kurangnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan kesehatan

a

1.1.2

Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

b

b

1.1.3

Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular

c

Masih rendahnya kualitas lingkungan

d

Terbatasnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan Ternbatasnya dukungan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan

1.1.4

3.3.

Faktor

Permasalahan Pelayanan Kesehatan

e

c

d e

f

Dukungan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas/Jampersal serta Pembebasan Biaya Pengobatan

Tersedia Regulasi dan Norma Sosial yang mendukung

Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dana block grant Jumlah tenaga yang btersedia untuk dioptimalkan Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadikan Kesehatan sebagai pilar utama dalam peningkatan SDM

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI, sasaran menengah yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan: 

Meningkatnya UHH dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun;


- 55 -



Menurunnya AKI melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 KH;



Menurunnya AKB dari 34 per 1000 KH tahun 2007 menjadi 24 per 1.000 KH;



Menurunnya AKN dari 19 per 1000 KH tahun 2007 menjadi 15 per 1.000 KH;



Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari 18,4% tahun 2010 menjadi kurang dari 15%



Menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 32%;

2). Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai dengan : 

Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235 penduduk;

menjadi 224 per 100.000



Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;



Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;

 Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk 3). Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender; 4). Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin; 5). Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat Rumah Tangga dari 50% menjadi 70%; 6). Terpenuhinya kebutuhan tenaga strategis di Daerah Terpensil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 7). Seluruh Provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular; 8). Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan SPM. Sehubungan dengan sasaran menengah Renstra Kementerian Kesehatan tersebut, maka beberapa indikator yang sesuai akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program sesuai dengan sasaran Renstra Kementerian Kesehatan diantaranya penyebaran SDM Kesehatan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah, manajemen pelayanan kesehatan yang belum baik serta faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya. Dalam upaya

- 56 -

mengantisipasi

permasalahan

tersebut,

kementerian


kesehatan

juga

megeluarkan kebijakan penempatan bidan di desa, penempatan khusus tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas melalui dana dekonsentrasi, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan melalui dana tugas pembantuan serta pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Sehubungan dengan hal

tersebut, secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.2.Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya NO

(1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat

(2) Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi dari 18,4% menjadi 15,0

Faktor

(3) 1.1.

Cakupan pelayanan gizi yang relatif masih rendah: - jumlah kasus gizi buruk yang masih banyak - Cakupan pemantauan anak di Posyandu masih rendah

(4)

Pendorong (5)

1.1.1

Pelaksanaan program perbaikan gizi masih bersifat sektoral

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

1.1.2

Paket kegiatan intervensi gizi sudah ditentukan,smentara kondisi masing-masing daerah berbeda

Tersedia Regulasi dan Norma Sosial yang mendukung

1.1.3

Jangkauan pelayanan gizi masyarakat belum maksimal

Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Gerakan Nasional Scalling Up Nutrition

1.1.4

Kemampuan petugas gizi yang relatif belum optimal

1.1.5

Peran Stake holder yang belum optimal

Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Gerakan Nasional Scalling Up Nutrition Dukungan Pembiayaan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Kesehatan

1.1.6

Sistem kelembagaan pangan dan gizi yang belum optimal

Semua Desa/Kelurahan tersedian Posyandu

1.1.7

Partisipasi masyarakat yang relatif rendah

Dukungan Kader PKK

1.1.8

Kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah

Pengembangan Rumah Pemulihan Gizi

1.1.9

Partisipasi masyarakat yang relatif rendah

Jumlah tenaga gizi yang sudah tersedia setiap Puskedsmas

1.1.10 Kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah 2

Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100000KH

2.1

Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas


2.1.1

Kemampuan masyarakat untuk mencapai akses yankes masih relatif rendah

- 57 -

Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dana block grant

NO

3


Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat

Pendorong

Menurunnya AKB dari 34 menjadi 24 per 1000 KH

2.1.2

Belum semua desa terdapat sarana pelayanajn kesehatan yang memadai

Kebijakan Pemerintah Pusat melalui dana DAK dan TP yang memberikan prioritas penyediaan sarana pelayanan kesehatan pada daerah - daerah sulit

Menurunnya Angka Kematian Neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 KH Meningkatnya Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%

2.1.3

Belum semua desa memiliki Bidan yang kompeten dan terlatih

2.1.4

Kemampuan petugas yang belum memadai

Kebijakan Pemerintah melakukan penempatan Bidan di Desa Jumlah Polindes dan Poskesdes

Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90%

2.1.5

Sistem rujukan yang belum berjalan secara optimal

Puskesmas Perawatan dan PONED

2.1.6

Belum semua sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas memiliki fasilitas penunjang pelayanan KIA sesuai standar

Pengembangan Kelas Ibu Hamil dan Balita

3.1.1

Belum semua daerah sulit memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas

Kebijakan Pemerintah Pusat melalui dana DAK dan TP yang memberikan prioritas penyediaan sarana pelayanan kesehatan pada daerah - daerah sulit

3.1.2

Sistem pelayanan kesehatan rujukan belum berjalan

Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dana block grant

3.1.3

Akses infrastruktur penunjang kurang mendudukung khususnya yang menghubungkan antara wilayah

Kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Program Pembebasan Biaya Pengfobatan

Program Bina Upaya Kesehatan : Semua Puskesma rawat inap mampu PONED 100%

3.1

Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah terpencil dan kepulauan

Semua RS Kabupaten/Kota yang melaksanakan mampu PONEK sebesar 100%

6

Faktor

Terpenuhinya kebutuhan tenaga strategis di Daerah Tertinggal, perbatasan dan kepulauan

6.1

Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi

6.1.1

6.1.2

- 58 -

Komitmen penenmpatan tenaga dokter spesialis yang masih rendah

Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dengan reqruitmen dan pengembangan kepegawaian


Kebijakan Pemerintah melalui Penerapan SJSN Pemberian bantuan beasiswa pendidikan melalui program Cerdas Sultraku

Peningkatan peran Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)

NO

7


Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

7.1

Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan pelayanan kesehatan

Pendorong

6.1.3

Reqruitmen tenaga tidak didasarkan pada analisis kebutuhan

Pemberlakuan sistem penerimaan tenaga kesehatan melalui uji kompetensi dan Surat Tanda Registrasi

7.1.1

Data Kepesertaan Jamkesda belum akurat

Adannya ketersediaan Pendanaan Pemerintah Provinsi untuk Program Bahteramas

7.1.2

Pengetahuan, pengguna Jamkesmas, Bahteramas menyakut Prosedur Pelayanan masih rendah sehingga mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi Pelayanan

Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Biaya Pengobatan

7.1.3

Masih ada sejumlah Pelayanan yang tidak dijamin dan terbatas terhadap Penguna Jamkesmas dan Bahteramas dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan

Tersedianya Tenaga Medis dan Para Medis untuk mendukung Program Jamkesmas dan Bahteramas

Kebijakan Pemerintah melalui Penerapan SJSN

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi juga ditentukan oleh kontribusi pemangku kepentingan lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, wawasan kesehatan perlu dijadikan salah satu asas pokok program pembangunan di daerah, yang dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau sub sistem dari sistem pembangunan berperan sebagai penggerak utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara berwawasn kesehatan

yang dituangkan dalam bentuk program-program dalam

RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran yang inovatif, kreatif serta pola pikir yang rasional mengenai kebijakan program pembangunan kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai faktor penyebab masalah kesehatan, terutama yang berada di luar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 59 -

kebijakan SDM Kesehatan, reformasi pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan pelayanan

kesehatan

dan

reformasi untuk

kebijakan

yang

terkait

dengan

terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukan. Akar

permasalahan

yang

ada,

perlu

mendapatkan

diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi

perhatian

serius

dimana masyarakat

tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap masalah gizi, penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

dan

mencapai target RPJMN, RPJMD, MDGs dan SPM. Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan serta kurang gizi secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial dan pelayanan publik. Dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan gizi, pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan agar masyarakat berdaya dan mandiri untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dan melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah. Kondisi geografis antar regional juga perlu menjadi pertimbangan dalam menata sistem pelayanan kesehatan rujukan. Sehubungan dengan pengembangan sistem pelayanan rujukan satelit (Cluster) wilayah dan pengembangan sistem pelayanan gugus pulau menjadi salah satu alternatif. Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, nasional maupun

baik

lokal yang akan mempengaruhi

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan kesehatan pada prinsipnya merupakan bagian itegral dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan sifatnya multidimensional yang tidak bisa terlepas dari dinamika internasional/global, nasional dan regional (lokal).

- 60 -


Berbagai isu strategis yang masih harus dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 3.5.1. Isu Internasional Isu

globalisasi

mempengaruhi

masih

dinamika

merupakan

pembangunan

hal

yang

sangat

internasional

mendasar

yang

dalam

sekaligus

akan

memberikan dampak terhadap pembangunan nasional dan regional. Implementasi WTO, APEC dan AFTA dengan segala resiko deregulasi dan perizinan perlu diantisipasi.

Di

samping

itu,

pemanasan

global,

biosecurity,

bioterrosim,

penggunaan teknologi high cost, global epidemic deseases, global stratgey on diet, physical activity, Millinium Development Goals (MDGs), krisis ekonomi global, krisis bahan pangan, komitmen ASEAN dan internasional lainnya, komitmen bilateral dengan negara perbatasan, terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta masuknya investasi dan tenaga kerja/kesehatan dari negara lain. Harmonisasi regulasi dan implementasi AFTA dan kesepakatan global, termasuk tenaga kesehatan. 3.5.2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain desentralisasi, penyakit new emerging desease, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana pemerintah,

pengurangan

anggaran

pusat,

peningkatan

anggaran

pusat,

peningkatan anggaran daerah, deregulasi di berbagai perizinan, pengurangan beban pemerintah, privatisasi pelayanan kesehatan, pembedayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM yang rendah, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, standar kompetensi tenaga, penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemilihan umum (Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden). 3.5.3. Isu Strategis Lokal Isu strategis yang bersifat lokal yang harus diantisipasi dalam 5 (lima) tahun diantaranya

disparitas

pelayanan

kesehatan,

pemilihan

kepala

daerah,

pembebasan biaya pengobatan bahteramas, dinamika politik daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini akan disajikan matriks isu-isu global, nasional dan lokal eksternal seperti berikut. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 61 -

Tabel 3.3. Isu-isu global, nasional dan lokal eksternal No

Isu Strategis Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

LainLain

(4)

(5)

(1)

(2)

1

Implementasi WTO, APEC dan AFTA

Desentralisasi

(3)

Disparitas pelayanan kesehatan

2

Pemanasan Global

Penyakit New Emerging Deseases

Dinamika Politik Daerah

3

Biosecurity

Reformasi danemokratisasi

Dinamika penganggaran daerah

4

Bioterorisme

Dinamika politik nasional

5

Penggunaan teknologi yang High Cost

Krisis ekonomi dan keterbatasan dana pemerintah

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pembebasan Biaya Pengobatan

6

Global Epidemic Deseases

Dinamika penganggaran

Mutasi dan Rekruitmen pegawai tidak berdasarkan pada kompetensi

7

Global strategy on diet

Deregulasi berbagai perizinan

Migrasi tenaga kerja akibat terbukanya lapangan kerja di Sulawesi Tenggara

8

Physical Activity

Pengurangan beban pemerintah

Daerrah sasaran wisatawan manca negara dan lokal

9

Millineum Development Goals

Privatisasi pelayanan kesehatan

Akses transportasi antar wilayah

10

Krisis ekonomi global

Pemberdayaan masyarakat

11

Krisis bahan pangan

IPM dan kualitas SDM rendah

12

Terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

13

Masuknya investasi dan tenaga kerja/kesehatan dari negara lain

Standar kompetensi tenaga

14

Komitmen ASEAN dan Internasional lainnya

Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Berdasarkan isu-isu dan dinamika tersebut di atas, maka dalam rangka mengantisipasi dinamika pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dijabarkan isu pokok sebagai berikut : a. Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah terpencil, kepulauan dan pesisir; b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; d. Masih tingginya kematian akibat kesakitan penyakit menular dan tidak menular; e. Belum

- 62 -

terlindunginya

masyarakat

secara

maksimal


terhadap

beban

pembiayaan; f. Belum terpenuhinya jumlah,

jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya

manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan; g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan ketersediaan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaran kefarmasian yang berkualitas; h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan; i. Belum optimalnya pelaksanaan manajerial dalam sinkroisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi.

Secara ringkas isu-isu pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti berikut.


- 63 -

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan isu-isu strategis dalam pembangunan kesehatan dan visi misi Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 yakni Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing dan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI 2010-2014 yakni Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara merumuskan visi yakni, ”Mewujudkan Masyarakat

Sulawesi

Tenggara Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat”. Sedangkan misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 1.2.1. Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mewujudkan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara seperti yang telah dituangkan dalam Visi Dinas Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pembangunan kesehatan adalah:

1. Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 3. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu; 4. Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 5. Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; 1.2. Sasaran Strategis

- 64 -


Sasaran strategis jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1). Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara efektif; 2). Menurunnya AKI melahirkan dari 312 menjadi 221 per 100.000 KH dan AKB dari 41 menjadi 21 per 1000 KH; 3). Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai dengan : 

Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235

menjadi 224 per

100.000 penduduk; 

Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk;



Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;



Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk;

4). Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi

kurang dari 15% tahun 2018 dan

menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% menjadi kurang dari 32%; 5). Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu. 6). Meningkatnya Desa Siaga Aktif dari 14,2% menjadi 65 % 7). Terpenuhinya

SDM Kesehatan

yang memiliki kompetensi di fasilitas

pelayanan kesehatan 1.3 Strategi Strategi yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan sebagai berikut:

(1) Melakukan penatakelolaan administrasi perkantoran secara efektif (2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak (3) Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) Meningkatkan mutu dan akses upaya pelayanan kesehatan Primer dan upaya kesehatan rujukan; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

- 65 -

(5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan; (6) Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat (7) Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara (8) Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk Hidup Sehat (9) Meningkatkan jumlah, mutu

dan distribusi sumberdaya manusia

kesehatan.

1.4 Arah Kebijakan Untuk

tercapainya

tujuan

tersebut,

kebijakan

pembangunan

kesehatan

diarahkan pada:

(1) Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur,

peningkatan

dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem

informasi,

pengembangan

kelembagaan

laboratorium

dan

Bapelkes, (2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak (3) Meningkatkan imunisasi,

upaya

pengendalian

pencegahan

dan

penyakit

melalui

penanggulangan

pemberian

penyakit

menular,

pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan; (4) Meningkatkan

akses

dan

mutu

pelayanan

kesehatan

melalui

pemantapan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan pelayanan kesehatan rujukan; (5) Meningkatkan penyediaan,

akses

dan

pendistribusian

mutu dan

pelayanan

kefarmasian

pengawasan

obat,

perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; - 66 -


melalui

vaksin

dan

(6) Meningkatkan mutu

dan akses

pelayanan gizi melalui

upaya

pencegahan dan penanggulanan kekurangan gizi (7) Pengembangan

jaminan

kesehatan

melalui

perluasan

program

pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya. (8) Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat

melalui

peningkatan

peran

serta

dan

pemberdayaan

masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga . (9) Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dani daerah sulit dan terpencil serta

difailitas pelayanan kesehatan

melalui Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.


- 67 -

Tabel 4.1 Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 Misi

Tujuan

Meningkatkan Manajemen dan Kelembagaan Pelayanan Kesehatan

Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif

Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara efektif

Melakukan penatakelolaan administrasi perkantoran secara efektif

Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem informasi, penyediaan gaji pegawai, pengembangan kelembagaan laboratorium dan Bapelkes, pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja





- 68 -

Menurunnya AKI Meningkatkan akses pelayanan melahirkan dari 312 kesehatan ibu dan anak menjadi 221 per 100.000 KH; Menurunnya AKB dari 41 menjadi 21 per 1000 KH;


Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang

Meningkatkan upaya pengendalian penyakit

Meningkatkan upaya pengendalian penyakit melalui pemberian imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan;

Meningkatkan mutu dan akses upaya pelayanan kesehatan Primer dan upaya kesehatan rujukan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemantapan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan pelayanan kesehatan rujukan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat

Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan dan

ditandai dengan : 

Menurunnya Tuberclosis

prevalensi dari

235

menjadi 224 per 100.000 penduduk; 

Menurunnya

kasus

Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk; 

Terkendalinya

prevalensi

HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15%


- 69 -

Arah Kebijakan

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

tahun 2018 dan menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% menjadi kurang dari 32%

Arah Kebijakan penanggulanan kekurangan gizi

Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu.

Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara

Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya.

Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Peningkatan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Meningkatnya Desa Siaga Aktif

Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk Hidup Sehat

Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga .

Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan

Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi di Daerah Sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan jumlah, mutu dan distribusi sumberdaya manusia kesehatan.

Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dani daerah sulit dan terpencil serta difailitas pelayanan kesehatan melalui Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

- 70 -


dari 14,2% menjadi 65 %

.BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Kebijakan dan Program

Kebijakan

pembangunan

peningkatan status kesehatan

kesehatan

diarahkan

pada

upaya

melalui upaya promotif dan preventif

tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, maka dikembangkan kebijakan yang sifatnya operasional. Dalam kurun waktu 2013 – 2018, kebijakan pembangunan kesehatan akan meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu; meningkatkan upaya promotif, preventif,kuratif dan rehabilitatif melalui pengembangan kesehatan, farmasi dan

promosi

dan

pemberdayaan

masyarakat

bidang

lingkungan, penyediaan obat dan vaksin serta perbekalan peningkatan akses pelayanan dasar (Puskesmas dan

jaruingannya) dan pelayanan kesehatan rujukkan (rumah sakit); upaya pencegahan

dan

penanggulangan

kekurangan

gizi;

Peningkatan

ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di daerah sulit dan terpencil serta difailitas pelayanan kesehatan melalui Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan; Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana peningkatan (Puskesmas

pelayanan sarana dan

kesehatan dan

bersumber

prasarana

Jaringannya),

pelayanan

peningkatan

daya

masyarakat,

kesehatan

sarana

dan

dasar

prasarana

pelayanan rujukan (Rumah Sakit); Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya; Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem informasi,

penyediaan gaji pegawai,

pengembangan kelembagaan laboratorium dan Bapelkes, pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Prov. Sultra 2013-2018

-71-

Tabel 5.1. Kebijakan Umum dan Program Bidang Kesehatan Tujuan

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Indikator kinerja (outcome) Persentase pelayanan administrasi perkantoran (persen)

Tujuan 1. Peningkatan manajemen kelembagaan pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Sasaran 1. Mewujudkan tata kelola manajemen yang good governance

Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui perencanaan dan evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan sistem informasi, pengembangan kelembagaan laboratorium dan Bapelkes, pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana


Capaian Kinerja Kondisi awal 100

Kondisi Akhir 100

Prog. Pemb. Daerah

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Program peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Wajib

Dinas Kesehatan

Persentase keterpenuhan sarana prasarana perkantoran (persen)

100%

100%

Cakupan sumber daya aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur (persen) Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu (persen)

100%

100%

100%

100%

Cakupan dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi (persen)

100%

100%

Peresentase ketersediaan dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan(persen)

100%

100%

Program Kajian dan Kebijakan Kesehatan

Wajib

Dinas Kesehatan

Persentase Kabupaten/Kota dan fasyankes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (persen)

100%

100%

Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

Wajib

Dinas Kesehatan

-72-

Tujuan

Sasaran

Sasaran 2  Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 312 menjadi 221 per 100.000 KH;  Menurunnya AKB dari 41 menjadi 21 per 1000 KH;

Tujuan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai dengan : 





Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;


Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak

Meningkatkan upaya pengendalian penyakit melalui pemberian imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemantapan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan pelayanan kesehatan rujukan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan


Indikator kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi awal

Kondisi Akhir

Persentase UPT Dinkes yang terkareditasi (persen)

0

35%

Persentase UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum (BLU) (persen)

0

35%

Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (Persen)

83,9%

85,1%

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil minimal 4kali selama kehamilan (K4) (Persen)

82,1%

84%

Prog. Pemb. Daerah Program Standarisasi dan Mutu Kesehatan Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Program Peningkatan Pelayanan Anak Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Wajib

Dinas Kesehatan

Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan (Persen)

71,50%

100%

Cakupan Rumah Tangga dengan air bersih yang layak (Persen)

54,4%

62,9%

85%

100%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Wajib

Dinas Kesehatan, Bappeda

25%

100%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Wajib


70%

86%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Wajib


Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Minilokakarya program (Persen) Persentase Fasyankes (Rumah Sakit & Puskesmas) yang terakreditasi (Persen) Persentase ketersediaan obat, Perbekalan Kesehatan dan vaksin (Persen)

-73-

Tujuan

Tujuan 3 Peningkatan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Tujuan 4 Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu Tujuuan 5 Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai kebutuhhan

Sasaran Sasaran 4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15% tahun 2018 dan menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% menjadi kurang dari 32% Sasaran 5. Meningkatnya Desa Siaga Aktif dari 14,2% menjadi 65 %


Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat

Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga .

Indikator kinerja (outcome)

Cakupan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu (Persen)

Persentase Desa/Kelurahan yang mengembangkan UKBM aktif (Persen)

Sasaran 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu.

Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya.

Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan

Sasaran. 7 Terpenuhinya tenaga yang memiliki kompetensi di Daerah Sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan

Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi difasilitas pelayanan kesehatan melalui Pengembangan SD Manusia/Sumber Daya Aparatur Kesehatan;

Cakupan SDM Aparatur yang lulus pendidikan kompetensi spesifik tupoksi/profesi (Persen)


Capaian Kinerja

Bidang Urusan

SKPD P.Jawab

Wajib


Urusan Wajib

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan, KPID dan BKKBN

100%

Program Pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya.

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan, RSUD, BPKAD, BPS, Bappeda

100%

Program Pengembangan SDM/SD Aparatur Kesehatan

Urusan Wajib

Dinas Kesehatan, BKD, Biro Ortala.

Kondisi awal

Kondisi Akhir

70,3%

73,3%

85%

100%

100%

100%

Prog. Pemb. Daerah

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

-74-

5.2. Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan

Program pembangunan bidang kesehatan pada prinispnya meliputi program yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi dan perkantoran dan program yang sifatnya teknis. Jumlah dana yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran dan target kinerja program dalam kurun waktu 2013-2018 sejumlah Rp.79.33.983.000 hal ini dijelaskan sebagai berikut : Tabel 5.2. Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan selama 5 Tahun (2013 – 2018) Kode Rekening 1

02

01

1

02

02

1

02

03

1

02

06

1

02

05

1

02

07

1

02

15

1

02

16

1

02

19

1

02

20

1

02

21

1

02

22

1

02

23

1

02

28

1

02

29

Program dan Kegiatan Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Jumlah Dana Indikatif (Rp.000)

Sumber Pembiayaan

10.828.928

APBD

35.089.289

APBD

1.036.835

APBD

51.535

APBD

2.070.000

APBD

79.585

APBD

4.707.796

APBD

2.873.073

APBD

4.744.924

APBD

1. 879.543

APBD

884.435

APBD

2.603.813

APBD

464.975

APBD

20.000

APBD

762.320

APBD -75-

Kode Rekening 1

02

32

1

02

33

1

02

34

1

02

35

1

02

48

1

02

49

Program dan Kegiatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS) Program Upaya Kesehatan Perorangan Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Jumlah

Jumlah Dana Indikatif (Rp.000)

Sumber Pembiayaan

1.631.599

APBD

1.433.679

APBD

3.275.206

APBD

303.282

APBD

3.902.059

APBD

525.580

APBD

79.433.983

Rencana kebutuhan dana pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara bertahap. Secara rinci pentahapan pendanaan berdasarkan

kegiatan indikatif dijelaskan pada Tabel berikut.


-76-

BAB VI INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis sehubungan sasaran dan tujuan RPJMD

Tahun

2013-2018

dikelompokkan

atas

indikator

kesehatan) atau biasa juga disebut indikator sasaran dan

dampak

(derajat

indikator kinerja

program (indikator outcome). 6.1. Indikator Kinerja Sasaran dan Target yang ingin dicapai Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang pencapaiannya tergantung oleh capaian program dan kegiatan. Jenis indikator meliputi : 1). Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) sebesar <15%; 2) Angka Kematian Ibu melahirkan 221 per 100.000 KH; 3). Angka Kematian Bayi 21 per 1.000 KH; 4). Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular:  Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235 penduduk;

menjadi 224 per 100.000

 Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;  Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%; 5). Usia Harapan Hidup 72 tahun. 6.2. Indikator Kinerja Program dan Target Pencapaiannya 6.2.1. Aspek Kesejahteraan Umum Indikator kesejahteraan pada prinsipnya adalah indikator dampak yang meliputi kematian ibu dan anak, keadaan gizi dan angka kesakitan. Adapun pentahapan pecapaian indikator kesejahteraan setiap tahunnya digambarkan seperti pada Tabel berikut.


- 131 -

Tabel . Pentahapan Rencana Pencapaian Indikator Aspek Kesejahteraan Bidan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Usia harapan Hidup

70,1

70,44

70,61

70,78

70,95

72

72,3

72

Presentase balita Kurang Gizi

23,8

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6

14,2

Tingkat kematian ibu (per 100.000)

312 (SDKI 2007)

249

228

221

221

Tingkat kematian anak (1 - 5 tahun)/1000

62 (SDKI 2007)

48

43

32

32

Tingkat kematian bayi (per 1.000)

41 (SDKI 2007)

34

32

21

21

235

233,2

231,4

229,6

227,8

224

221

224

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

<1

1

0,20%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

55

54,2

53,4

52,6

51,8

51

50,2

51

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Penurunan Angka Kesakitan • Menurunnya prevalensi Tuberclosis per 100.000 penduduk; • Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) per 1000 penduduk • Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (%); • Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk


- 131 -

- 132 -


6.2.2. Aspek Pelayanan Umum Indikator ini meliputi indikator cakupan pelayanan dan indikator sumberdaya pelayanan dalam pelayanan. Jenis indikator dan target pencapaiannya serta penjabarannya setiap tahunnya dijelaskan pada tabel berikut.


- 131 -

Tabel . Pentahapan Rencana Pencapaian Indikator Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 Indikator Kinerja Program (Outcome) Tertatanya layanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (Persen) Persentase ketersediaan sarana prasaranaaparatur sesuai kebutuhan Persentase pegawain yang mamiliki kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Tersedianya informasi capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (persen) Tersedianya Renstra, Renja dan RKA Dinas Kesehatan dan UPT (persen)

Target Kinerja Program

Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan

Tahun – 1

Tahun -2

Tahun -3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Tahun -4

- 131 -

Tahun -5

Tahun -6

Kondisi Akhir periode Renstra 100

Indikator Kinerja Program (Outcome) Persentase ketersediaan dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (dokumen) Terlaksananya penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan (persen) Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU (persen) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap

- 132 -



Tahun – 1

Tahun -2

Tahun -3

0

100

100

100

0

0

100

100

100

100

20

30

0

0

50

83,9

85,1

86,3

Tahun -4 100

100

100

Tahun -5 100

100


Tahun -6 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

35

50




Tahun – 1

Tahun -2

Tahun -3

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil minimal 4kali selama kehamilan

82,1

84

88

90

90

90

90


Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar anak usia 0-11 bukan Cakupan Rumah Tangga dengan air bersih yang layak Persentase ketersediaan Obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program Persentase RS dan Fasyankes yang terakreditasi Cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu (D/S) Cakupan Rumah Tangga PHBS

71,5

85

90

100

100

100

100

100

54,4

62,9

71,4

80

85

90

90

90

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja Program (Outcome)

78

Tahun -4

Tahun -5

Tahun -6

85

100

100

100

100

100

100

100

25

25

50

75

100

100

100

100

70,3

73,3

79,2

85

85

85

85

85

38,7

52,5

66,24

80

85

90

90

90


- 133 -

Indikator Kinerja Program (Outcome) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan penjaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rasio ketersediaan dokter spesialis per 100.000 pendudul

- 134 -



Tahun – 1

Tahun -2

Tahun -3

100

100

100

100

3,07

4

4,2

Tahun -4

Tahun -5

100

4,5


100

5


Tahun -6 100

6

6

6

REVISI/PERBAIKAN RUMUSAN INDIKATOR DAN DESKRIPSI META INDIKATOR SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Sasaran

Indikator

Meta Indikator (Rumusan pecapaian indikator)

Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ket.

Sasaran 1 Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Kesehatan yang Good Governance

Persentase terlaksananya Pengelolaan administrasi yang good governance

Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Kesehatan yang Good Governance

Persentase terlaksananya Pengelolaan administrasi yang good governance

-

Jumlah pelaksanaan kegiaitan pengelolaan administrasi yang terealisasi dalam satu tahun dibagi jumlah keseluruhan kegiatan pengelolaan administrasi dikali 100

Persen

100

100

100

100

100

100 Sebelum

100

100

100

100

100

100

sesudah perubahan

Sasaran 2 Angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI) dari 312 menjadi 221 per 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 41 menjadi 21 per 1.000 KH

Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Bayi

Sebelum

Jumlah kasus kematian ibu (hamil & melahirkan) dibagi jumlah seluruh kelahiran hidup (KH) dikali 100.000

100.000 KH

249

Jumlah kasus kematian bayi (0-11 bulan) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000

1.000 KH

34

238

228

224

221

207 sesudah perubahan

33

32

26

21

18

Sasaran

Indikator


Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ket.

Sasaran 3 Prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk;

Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular

Jumlah penderita TB dibagi jumlah penduduk dikali 100.000

100.000

Prevalensi Malaria (Anual Paracite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk;

Jumlah penderita positif malaria dibagi jumlah penduduk dikali 1.000 per mil

permil

Prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;

Jumlah kumulatif penderita HIV dan AIDS dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 dikali 100

Persen

Jumlah penderita TB dibagi jumlah penduduk dikali 100.000

100.000

Prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Prevalensi Malaria (Anual Paracite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk;

Jumlah penderita positif malaria dibagi jumlah penduduk dikali 1.000 per mil

permil


Jumlah kumulatif penderita HIV dan AIDS dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 dikali 100

Persen

233,2

231,4

229,6

227,8

1,80

1,60

1,40

1,20

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

233,2

231,4

229,6

227,8

1,80

1,60

1,40

1,20

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

224

224

Sebelum

1 <1

< 0,5%

< 0,5%

224

224

Sesudah Perubahan

1 <1

< 0,5%

< 0,5%

Sasaran 4 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15% tahun 2018

Menurunkan Prevalensi Kekurangan Gizi (Gizi Kurang & Gizi Buruk) menjadi kurang dari 15% dan prevalensi Anak Balita Pendek menjadi kurang dari 32% Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan Jumlah Balita kekurangan gizi dibagi jumlah gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi balita yang ditimbang di Posyandu dikali 100 kurang dari 15% tahun 2018

Persen

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6 Sebelum

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6

sesudah perubahan

Sasaran

Indikator


Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ket.

Sasaran 5

Meningkatnya Desa Siaga Aktif dari 14,2 % menjadi 65%

Persentase Desa Siaga Aktif

Jumlah Desa siaga Aktif dibagi jumlah seluruh desa dikali 100

Persen

52,5

66,2

80

85

90

90 Sebelum

52,5

66,2

80

85

90

90

100

100

100

100

100

100 Sebelum

100

100

100

100

100

100

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6 Sebelum

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6

sesudah perubahan

Sasaran 6 Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan pada Golongan Masyarakat Tertentu (Miskin)

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Jumlah masyarakat miskin yang sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasyankes dibagi jumlah masyarakat miskin yang sakit dan memiliki kartu Jaminan Kesehatan dikali 100

Persen

sesudah perubahan

Sasaran 7 Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rasio dokter per 100 ribu penduduk Rasio dokter per 100 ribu penduduk

Jumlah dokter dibagi jumlah penduduk dikali 100.000

100.000

Kendari, 27 November 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dr. H.Asrum Tombili, M.Kes Pembina Utama Madya, IV/c

NIP.19580130 198703 1 003

sesudah perubahan

Tabel 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Sulawei Tenggara Periode 2013 – 2018

Tujuan

Tujuan 1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan menjadi badan layanan umum

Sasaran

Indikator Sasaran

Sasaran 1: Persentase Mewujudkan Tata terlaksananya Kelola Manajemen Pengelolaan Kesehatan yang administrasi yang Good Governance good governance

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan (Rp.000)


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)

Kondisi Akhir periode RPJMD

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

Program pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)

100

100

1.210.775

100

1.257.450

100

2.728.423

100

1.669.557

12

1.841.329

12

2.121.394

100

10.828.928

Dinas Kesehatan

Kendari

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah benda pos dan jasa pengiriman paket yang tersedia (unit)

1.317

1.317

9.150

1.517

5.600

2.467

11.150

2.837

18.000

3.262

24.000

3.751

30.000

15151,71

97.900

Dinas Kesehatan

Kendari

3

3

237.100

3

234.450

3

327.351

4

412.351

4

497.351

4

582.351

21

2.290.954

Dinas Kesehatan

Kendari

Jumlah orang yang mendapatkan jasa administrasi keuangan (Orang)

27

27

111.000

27

96.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dinas Kesehatan

Kendari

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah UPT Dinkes yang mendapatkan jasa cleaning service (UPTD)

3

3

60.000

3

87.000

3

120.044

4

152.088

4

174.901

4

201.136

21

795.169

Dinas Kesehatan

Kendari

1 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat dan bahan ATK yang tersedia (Jenis)

100

100

64.325

100

90.000

100

87.882

100

95.633

100

103.633

100

110.625

600

552.098

Dinas Kesehatan

Kendari

1 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (lembar)

1.548

1.548

77.050

3.058

94.000

3.692

156.166

4.246

108.775

4.883

123.043

56.600

141.499

74025,2

700.533

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

7

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

1

2

1

8

1

2

1

2

Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa pendukung Komunikasi, Sumber adminstrasi perkantoran yang daya air dan Listrik tersedia (Jenis)

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran



Kode



Target

Rp. 000

Target

0

0

0

0

80

80

10.850

2

2

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014) Rp. 000

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

170.000

120

1.032.112

130

9.750

140

78.956

150

90.800

540

1.381.618

Dinas Kesehatan

Kendari

100

9.100

120

11.725

160

24.840

200

220

240

20.874

900

77.609

Dinas Kesehatan

Kendari

28.000

2

33.300

2

60.919

2

12.000

2

44.714

2

51.421

12

217.627

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

1 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

2

1 15

Jumlah Surat Kabar/Majalah Penyediaan bahan dan Buku Peraturan bacaan & peraturan Peruandang-Undangan yang perundang-undangan tersedia (Buah)

1

2

1 16

1

2

1 17

Jumlah penyelenggaraan Penyediaan makanan makan minum tamu dan rapat dan minuman yang tersedia (Kali)

130

130

33.000

144

52.500

182

111.724

209

52.500

241

60.227

277

69.261

1183,596

379.212

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

1 18

Jumlah Perjalanan dinas Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah dan konsultasi yang tersedia (Kali)

65

65

425.100

50

384.900

88

513.900

101

527.820

117

494.284

134

568.427

555

2.914.431

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 1 26 Pertanggungjawaban pertanggungjawaban bulanan Bulanan SKPD Dinas Kesehatan (Dokumen)

0

0

0

0

0

1

132.480

1

173.400

1

160.000

1

170.000

4

635.880

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

1 28

0

0

0

2

64.800

2

68.400

2

80.000

2

85.000

8

298.200

Dinas Kesehatan

Kendari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

155.200

Dinas Kesehatan

Kendari

2.100

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2.100

Dinas Kesehatan

Kendari

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15.000

Dinas Kesehatan

Kendari

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (Unit)



Jenis Bahan Logistik yang tersedia (Unit)

Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester SKPD

Jumlah dokumen laporan Aset yang tersedia (Dokumen)

0

0

Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Jumlah sasaran pemeriksaan kesehatan (Org)

0

48

Penyediaan jasa Jumlah kendaraan pemeliharaan dan dinas/operasional yang perizinan kendaraan dilakukan pemeliharaan (Unit) dinas/operasional

0

0

0

8

0

0

0

1

Penyediaan jasa publikasi/periklanan

Jumlah kegiatan layanan periklanan kesehatan (kegiatan)

155.200

15.000

Tujuan 1. Tujuan Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan Tujuan 1. kesehatan yang Peningkatan terakreditasi dan manajemen dan menjadi badan kelembagaan layanan umum pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan menjadi badan layanan umum

Tujuan 1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan

Sasaran 1: Persentase Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan Tata terlaksananya Kelola Manajemen Pengelolaan Kesehatan yang administrasi yang Good Governance good governance


Kode





Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah fasilitas listrik/penerangan yang tersedia (Unit)

0

0

0

0

0

0

0

3

14.000

3

15000

3

16000

9

45.000

Dinas Kesehatan

Kendari

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Unit)

0

0

0

0

0

0

98.170

0

0

0

0

0

0

0

98.170

Dinas Kesehatan

Kendari

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Perkantoran (%)

100

100

1.828.100

100

3.596.587

100

11.547.036

100

7.503.142

100

5.188.963

100

5.425.458

100

35.089.286

Dinas Kesehatan

Kendari

Jumlah pembangunan gedung kantor (Unit)

1

1

1.627.200

1

3.251.057

1

10.923.566

1

1.668.115

1

1.672.963

1

1.692.458

6

20.835.359

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

2

1

2

2

3

Pembangunan gedung kantor

1

2

2

5

Jumlah Kendaraan Dinas dan Pengadaan Kendaraan Operasional yang disediakan dinas/operasional (Unit)

0

0

0

0

0

0

0

1

950.000

1

450.000

1

450.000

3

1.850.000

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

2

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0

0

0

0

0

150

20.000

250

1.260.187

300

1.270.000

300

1.275.000

1000

3.825.187

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

2

9

Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Gedung Gedung Kantor Kantor yang disediakan (Unit)

1

1

19.000

0

0

0

0

3

2.256.515

3

1.125.000

3

1.225.000

10

4.625.515

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

2 22

Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor yang rutin/berkala gedung dilakukan pemeliharaan (Unit) kantor

3

3

41.000

3

100.000

3

165.689

4

150.000

4

115.000

4

120.000

21

691.689

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

Jumlah Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Operasional yang 2 24 rutin/berkala kendaraan mendapatkan pemeliharaan dinas/operasional (Unit)

3

3

102.400

7

171.500

7

193.080

7

236.700

7

120.000

7

125.000

38

948.680

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2

Pemeliharaan 2 28 rutin/berkala Peralatan gedung kantor

3

3

38.500

0

0

3

79.471

4

185.000

4

86.000

4

88.000

18

464.958

Dinas Kesehatan

Kendari

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan (Unit)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode

1


Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang 2 42 Sedang/Berat Gedung direhabilitasi (Unit) Kantor



Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

0

0

0

0

0

1

165.230

1

796.625

1

350.000

1

450.000

4

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)


Lokasi

1.761.855

Dinas Kesehatan

Kendari


Pengadaan Sarana Kesehatan

Jumlah pengadaan alat pemeriksaan kesehatan (Unit)

0

0

0

1

74.030

0

0

0

0

0

0

0

0

1

74.030

Dinas Kesehatan

Kendari

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur (%)

0

0

0

100

259.760

0

0

100

387.075

100

390.000

100

0

100

1.036.835

Dinkes

Kendari

0

0

397

188.575

400

190.000

0

0

1179

531.375

Dinkes

Kendari

0

0

397

198.500

400

200.000

0

0

797

505.460

Dinkes

Kendari

1

2

3

1

2

3

2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Set)

0

0

0

382

1

2

3

5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia (Set)

0

0

0

0

100

100

6.375

100

7.000

100

8.160

100

10.000

100

10.000

100

10.000

100

51.535

Dinas Kesehatan

Kendari

4

2

5.000

2

2.500

2

4.450

2

5.000

2

5.000

2

5.000

12

26.950

Dinas Kesehatan

Kendari

1


2



2

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Cakupan Laporan Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan yang terselesaikan Capaian Kinerja dan Tepat Waktu (%) Keuangan

1

2

6

Penyusunan laporan Jumlah Dokumen LAKIP yang capaian kinerja dan 1 disusun tepat waktu ikhtisar realisasi kinerja (Dokumen) SKPD

1

2

6

4

1

2

7

1

2

7

1

152.800

106.960

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)

1

1

1.375

1

4.500

1

3.710

1

5.000

1

5.000

1

5.000

6

24.585

Dinas Kesehatan

Kendari

Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

Cakupan Dokumen Perencanaan yang disusun dan dievaluasi (%)

100

100

19.350

100

14.000

100

5.000

100

5.000

100

26.235

100

10.000

100

79.585

Dinas Kesehatan

Dinkes

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Jumlah Dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra yang diselesaikan (Dokumen)

1

0

13.000

1

14.000

0

0

0

0

0

0

1

5.000

2

32.000

Dinas Kesehatan

Kedari

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode

1

2

7

1

2 48


2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD


Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang diselesaikan (Dokumen)

Program Kebijakan dan Persentase Ketersediaan Manajemen dokumen hasil kajian dan Pembangunan rumusan dokumen kebijakan Kesehatan

1

2 48 1

Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan Kesehatan Daerah

1

2 48 2

Pendampingan Musrembangda dan Rakerkesda Kabupaten

1

2 48 3

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

2

4

6.350

0

0

4

5.000

4

5.000

4

26.235

4

5.000

20

100

100

32.675

100

356.550

100

1.170.206

100

791.944

100

762.644

100

788.040


Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)


Lokasi

47.585

Dinas Kesehatan

Kendari

100

3.902.059

Dinas Kesehatan

Kendari


Jumlah dokumen kesepakatan konsolidasi pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Prov. Sultra (Dokumen)

0

0

0

1

240.050

1

230.773

1

577.780

1

580.000

1

585.000

5

2.213.603

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Jumlah dokumen Musrembagda dan Rakerkesda Kab/Kota

0

0

0

0

0

2

80.760

2

97.684

2

102.644

2

118.040

8

399.128

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

0

0

0

1

116.500

1

858.673

1

75.880

1

80.000

1

85.000

5

1.216.053

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

32.675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32.675

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

-

0

0

0

0

1

40.600

0

0

0

0

1

40.600

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Monitoring dan Jumlah dokumen hasil monev evaluasi pencapaian pencapaian MDGS dan SPM MDGs dan SPM Bidang Kesehatan (Dokumen) Penyusunan Rencana Kerja dan Jumlah dokumen rencana dan Penganggaran anggaran pembangunan Pembangunan kesehatan KesehatanTerpadu




Analisa Data dan Perencanaan Kegiatan Pencegahan dan Jumlah dokumen data Pengendalian perencanaan dan konsumsi rokok dan pengendalian konsumsi rokok produk tembakau lainnya

0

0

1

2 35

Program Persentase Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Fasyakes yang Informasi Kesehatan mengembangkan Sistem Terpadu dan Sistem Informasi Kesehatan (%) Kesehatan Provinsi

0

0

0

0

0

100

0

100

104.380

100

91.538

100

107.364

100

303.282

Dinas Kesehatan

Provinsi, 17 Kab/Kota

1

Pengembangan Jumlah Kab/Kota yang Pemetaan dan mengembangkan pemetaan 2 35 1 pendampingan sistem sistem informasi kesehatan informasi kesehatan di berbasis elektronik/website Kab/Kota (Kab/Kota)

14

0

0

0

0

0

0

17

90.880

17

75.000

17

90.000

51

255.880

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 35 2

1

0

0

0

0

0

1

13.500

1

16.538

1

17.364

3

47.402

Dinas Kesehatan

Kendari

Desiminasi informasi Website Informasi dan data kesehatan melalui kesehatan Dinkes Prov.Sultra media online/web. yang tersedia (Website)

0

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Tujuan 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Kode

Sasaran 2. Menurunnya angka kematian ibu dan anak

Angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan



Target

Rp. 000

Target

28.500

1

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014) Rp. 000

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

53.400

50

0

100

94.074

100

134.000

100

155.000

100

464.974

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

53.400

0

0

1

11.000

1

38.000

1

45.000

5

175.900

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

2 23

Program Standarisasi Persentase UPT Dinkes yang Pelayanan Kesehatan terakreditasi (%)

0

1

1

2 23 1

Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan di Penyusunan standar Kabupaten/Kota dan Fasilitas pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan (Dokumen)

0

1

1

2 23 10

Jumlah dokumen hasil kajian Penjaminan Mutu jaminan mutu pendidikan dan Pendidikan dan pelatihan kesehatan Pelatihan Kesehatan (Dokumen)

0

0

0

0

0

0

0

1

32.080

1

36.000

1

45.000

3

113.080

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 23 11

1




28.500

Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Jumlah Dokumen dokumen hasil kajian jaminan mutu pelayanan laboratorium kesehatan (Dokumen)

0

0

0

0

0

0

0

1

50.994

1

60.000

1

65.000

3

175.994

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 49

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Persentase Terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (%)

0

0

0

0

0

35

0

35

102.580

35

203.000

35

220.000

35

525.580

Dinas Kesehatan

Kendari

1

Pendampingan 2 49 1 manajemen pelayanan prima

Jumlah UPT Dinkes yang melaksanakan manajemen pelayanan prima (UPT)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

115.000

3

115.000

6

230.000

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 49 02

Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai Standar

Jumlah Instalasi farmasi kab/kota yang sesuai standar

0

0

0

0

0

0

0

17

77.880

17

50.000

17

60.000

17

187.880

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 49 02

Pengkajian Kebutuhan Diklat Kesehatan

Dokumen hasil kajian kebutuhan Diklat

0

0

0

0

0

0

0

0

24.700

1

38.000

1

45.000

3

107.700

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 29

Program Peningkatan Cakupan Kunjungan Neonatal Pelayanan Kesehatan Lengkap (%) Anak Balita

83,9

0

0

0

0

90

75.480

90

36.840

90

295.000

90

355.000

90

762.320

Dinkes

14 Kab/Kota

Tujuan


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode





Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

1

2 29 8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Dokumen Monev (Dokumen)

0

0

0

0

0

0

0

1

36.840

1

75.000

1

95.000

3

206.840

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 29 9

Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang Pelayanan Neonatal Esensial

Jumlah perawat, Bidan dan Dokter yang mengikuti orientasi pelayanan neonatal (Orang)

0

0

0

0

0

40

75.480

0

0

40

125.000

40

150.000

120

350.480

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

Peningkatan 2 29 10 pengembangan model posyandu, PAUD, BKB

Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan model Posyandu, PAUD dan BKB terintegrasi (Kab/Kota)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

95.000

0

110.000

17

205.000

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Tujuan

Tujuan 1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan Tujuan 2. menjadi badan Peningkatan layanan umum derajat kesehatan masyarakat


Sasaran

Sasaran 2. Menurunnya angka kematian ibu dan anak

Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular

Indikator Sasaran

Angka Kematian Anak dan Ibu Melahirkan

Prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Prevalensi Malaria (Anual Paracite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk;

Kode



Program Peningkatan Cakupan pelayanan Ibu Hamil Keselamatan Ibu minimal 4 kali selama Melahirkan kehamilan (K4)



Target

Rp. 000

Target

82,1

0

0

85

0

0

0

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Rp. 000

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

35.000

90

102.750

90

38.440

90

693.052

90

762.357

90

1.631.599

Dinas Kesehatan

14 Kab/Kota

17

35.000

0

0

17

38.440

17

45.000

17

60.000

68

178.440

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 32

1

Peningkatan P4K melalui 2 32 4 pengembangan kemitraan dengan TPPKK

1

2 32 5

Pendampingan Jumlah Kabupaten/Kota yang supervisi suportif bidan melakukan kegiatan Supervisi koordinator Kabupaten Suportif Bikor (Kab/Kota) dan Puskesmas

0

0

0

0

0

17

102.750

0

0

17

115.000

17

125.000

51

342.750

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 22

Program Pencegahan Cakupan Pelayanan dan Penanggulangan Imunisasi Dasar lengkap anak Penyakit Menular usia 0-11 bulan (%)

71,5

0

0

90

143.000

100

124.797

100

626.870

100

940.322

100

1.034.354

100

2.869.343

Dinas Kesehatan

14 Kab/Kota

1

2 22 2

1

150.000

1

175.000

4

657.500

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota


Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan P4K melalui Kemitraan dengan TP-PKK (Kab/Kota)

Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging

Jumlah alat dan bahan fogging yang disediakan (Unit)

0

0

0

1

143.000

0

0

1

189.500

Pengadaa Vaksin Penyakit Menular

Jumlah bahan vaksin yang tersedia

0

0

0

0

-

0

0

170

102.000

1

2 22 5

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Kegiatan)

0

0

0

0

0

0

0

0

76.270

1

127.081

1

139.789

2

343.140

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 22 7

Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menular

Jumlah kegiatan Pemusnahan/karantina sumber penyakit menular (Kegiatan)

0

0

0

0

0

0

0

1

67.400

1

88.500

1

95.000

5

250.900

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Tujuan

Tujuan 1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan Tujuan 2. pelayanan Peningkatan kesehatan yang derajat kesehatan terakreditasi dan masyarakat menjadi badan layanan umum

Sasaran

Indikator Sasaran

1 Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular

Prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk;

Prevalensi Malaria (Anual Paracite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk; Prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;


Kode

Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular

Prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk;


2 22 8 Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah



Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Jumlah kegiatan imunisasi (Kegiatan)

0

0

0

0

0

0

0

1

89.440

1

115.000

1

125.000

3

Jumlah Kab/Kota yang melasanakan surveilance apidemiologi dan penanggulangan wabah (Kab/Kota)

0

0

0

0

0

17

124.797

0

38.440

17

133.100

17

146.410

0

0

0

0

0

0

0

0

63.820

1

75.000

1


Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)


Lokasi

329.440

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

51

442.747

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

95.000

2

233.820

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Tahun -6 (2018)


1

2 22 9

1

Peningkatan Jumlah kegiatan Komunikasi, Komunikasi, Informasi Informasi dan edukasi (KIE) dan edukasi (KIE) 2 22 10 pencegahan & pencegahan & pemberantasan penyakit pemberantasan (Kegiatan) penyakit

1

2 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Tangga dengan air bersih yang layak (%)

54,4

0

0

0

0

80

28.150

85

157.510

90

332.750

90

366.025

90

884.435

Dinas Kesehatan

14 Kab/Kota

1

2 21 01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Desa)

117

0

0

0

0

300

28.150

400

86.250

500

65.000

75000

219.615

76.200

399.015

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 21 03

0

0

0

0

0

0

0

0

71.260

2

85.000

2

110.000

4

266.260

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 15

Persentase ketersediaan Program Obat dan Obat, perbekalan kesehatan Perbekalan Kesehatan dan Vaksin (%)

70

0

0

0

0

77

1.295.996

80

616.700

83

1.331.000

86

1.464.100

86

4.707.796

Dinkes

Provinsi

1

2 15 1

Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan

Jenis obat standar yang tersedia

0

0

0

0

0

1

1.295.996

119

500.000

119

500.000

119

1.464.100

358

3.760.096

Dinkes

Kendari

1

Peningkatan 2 15 02 Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Dokumen RKO Kab/Kota yang tersedia (Dokumen)

0

0

0

0

0

0

0

1

116.700

1

115.000

1

118.000

3

349.700

Dinkes

Kendari

1

2 16

85

1

100

443.400

100

0

100

651.090

100

350.000

100

1.039.583

100

2.873.073

Dinkes

Provinsi

Jumlah kabupaten/Kota yang Sosilasisasi kebijkan memiliki Peraturan atau lingkungan sehat Kebijakan tentang Lingkungan Sehat (Kab/Kota)

Persentase Puskesmas yang Program Upaya melaksanakan minilokakarya Kesehatan Masyarakat program

389.000

Tujuan

Sasaran



Indikator Sasaran

Prevalensi Malaria (Anual Paracite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1000 penduduk; Prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang dari 0,5%;

Sasaran 4. Menurunkan Prevalensi Kekurangan Gizi (Gizi Kurang & Gizi Buruk) menjadi kurang dari 15% dan prevalensi Anak Balita Pendek menjadi kurang dari 32%

Kode





Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

1

2 16 1

Persentase Puskesmas yang Peningkatan kesehatan mendapatkan pendampingan masyarakat Lokakarya Mini

0

0

0

0

0

0

0

75

38.440

100

75.000

100

95.000

275

208.440

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 16 2

Peningkatan pelayanan Jumlah kegiatan pelayanan dan penanggulangan dan penanggulangan masalah masalah kesdehatan kesehatan

0

0

0

2

411.400

0

0

2

612.650

2

275.000

2

285.000

8

1.584.050

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

389.000

Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan (Keg)

0

1

Pengadaan Saran Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan yang tersedia (Unit)

0

0

0

3

32.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3

32.000

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Fasyankes yang terkareditasi (RS & Puskesmas) - (%)

25

0

0

0

0

75

609.152

100

712.790

100

908.495

100

1.044.769

100

3.275.206

Dinas Kesehatan

Provinsi

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan

1

0

0

0

0

1

609.152

1

631.400

1

615.000

1

650.000

4

2.505.552

Dinkes

Labkes

Jumlah kegiatan penataan sistem rujukan

6

6

0

0

0

0

0

0

81.390

24

115.000

24

125.000

54

321.390

Dinkes

17 Kab/Kota

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Cakupan pemantauan pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)

70,3

0

0

0

0

85

30.525

85

189.880

85

771.692

85

887.446

85

1.879.543

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah Balita Gizi kurang/Buruk yang mendapatkan PMT (Balita)

0

0

0

0

0

0

0

0

151.440

270

155.000

280

175.000

280

481.440

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 34

1

2 34 1

1

Peningkatan 2 34 2 Pelayanan Kesehatan Rujukan

Prevalensi kekurangan gizi 1 (gizi kurang dan gizi buruk) dari 23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15% tahun 2018 1

2 20

2 20 2

389.000

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Tujuan 3. Sasaran 5. Peningkatan Meningkatnya kesadaran Desa Siaga Aktif kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Tujuan 3. Sasaran 5. Peningkatan Meningkatnya kesadaran Desa Siaga Aktif kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Kode

1

Penanggulangan Jumlah kegiatan Kurang Energi Protein Penanggulangan Kurang (KEP), Anemia Gizi Energi Protein (KEP), Anemia Besi, Gangguan Akibat Gizi Besi, Gnagguan Akibat 2 20 3 Kurang Yodium Kurang Yodium (GAKY), (GAKY), kurang kurang Vitamin A, & Vitamin A, & Kekurangan zat gizi mikro Kekurangan zat gizi lainnya mikro lainnya

1

2 20 4

1

2 19

1



Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

0

0

0

0

0

0

0

1

38.440

1

65.000

1

75.000

3

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)


Lokasi

178.440

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota


Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi)

Jumlah Puskesmasyang mengembangkan Rumah Pemulihan Gizi (Pusk.)

10

0

0

0

0

30

30.525

0

0

60

112.500

75

125.000

165

268.025

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Presentase Desa/Kelurahan yang mengembangkan UKBM aktif

38,7

0

0

66,2

100.000

80

2.001.753

85

1.163.410

90

784.313

90

695.448

90

4.744.924

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Pengembangan Media Jumlah paket media promosi 2 19 1 Promosi dan Informasi dan informasi Sadar Hidup Sadar Hidup Sehat Sehat yang tersedia (Paket)

3

0

0

0

0

3

395.592

159.140

3

65.000

3

85.000

12

704.732

Dinkes

17 Kab/Kota

1

Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan 2 19 3 masyarakat Pola Hidup masyarakat Pola Hidup Sehat Sehat

0

0

0

1

100.000

1

1.118.048

1

774.300

1

115.000

1

120.000

5

2.227.348

Dinkes

17 Kab/Kota

1

2 19 5

Monitoring, evaluasi Jumlah Dokumen hasil Monev dan pelaporan (Dokumen)

0

0

0

0

0

14

256.210

14

76.880

14

75.000

14

110.000

56

518.090

Dinkes

17 Kab/Kota

1

2 19 6

0

0

0

0

0

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

357

586.553

Dinas Kesehatan

Persentase Desa Siaga Aktif 65%

Persentase Desa Siaga Aktif 65%



1

2 28

3

Sosialisasi "Aku Bangga Aku Tau" (ABAT)

Jumlah kegiatan sosialisasi ABAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah tenakes yang dilatih sebagai penyuluh kesehatan

0

0

0

0

0

204

231.903

0

114.650

68

Pengembangan Jumlah Kab/Kota yang pemberdayaan bidang mengembangkan desa sehat kesehatan melalui cerdas desa sehat cerdas

12,75

0

0

0

0

0

0

17

38.440

0

0

0

0

17

38.440

Program Peningkatan Persentase kegiatan pameran Kapasitas Perempuan

0

100

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

20.000

115.000

85

125.000

Dinas Kesehatan

Kendari

Tujuan

Tujuan 1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang Tujuan 4. terakreditasi dan Meringankan menjadi badan beban layanan umum pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu

Tujuan 5. Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai kebutuhhan

Sasaran

Sasaran 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu

Indikator Sasaran

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan100%

Kode





Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Tahun – 1 (2013)

Tahun -2 (2014)

Tahun -3 (2015)

Tahun -4 (2016)

Tahun -5 (2017)

Tahun -6 (2018)



Lokasi

1

2 28 04

Pemeran Dalam Rangka HARGANAS

Frekwensi Pameran yang dilaksanakan

0

1

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20.000

Dinas Kesehatan

Kendari

1

2 33

Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS)

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan penjaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)

100

100

282.625

100

41.490

100

100.350

100

119.840

100

409.593

100

479.781

100

1.433.679

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan Jumlah penduduk tidak bagi masyarakat tidak mampu yang mendapatkan 2 33 1 mampu (Pembebasan program Pembebasan Biaya Biaya Pengobatan/ Pengobatan (Orang) Bahtermas)

159.518

159.518

282.625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159.518

282.625

Sekretariat Daerah

17 Kab/Kota

1

2 33 2

Koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan Kesehatan

0

0

0

0

0

0

0

0

80.400

1

75.000

1

95.000

2

250.400

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

1

2 33 3

Monitoring, evaluasi Jumlah Dokumen hasil Monev dan pelaporan PBP (Dokumen)

0

0

0

1

41.490

14

100.350

14

39.440

14

334.593

14

384.781

57

900.654

Dinas Kesehatan

17 Kab/Kota

Sasarn 7. Rasio dokter per Terpenuhinya 100 ribu penduduk tenaga yang 1 memiliki kompetensi di Daerah Sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan 1 kesehatan

2

5

2

5

1

Jumlah Dokumen koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan Kesehatan (Dokumen)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus pendidikan kompetensi spesifik tupoksi/profesi (%)

100

100

220.000

100

300.000

100

350.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

100

2.070.000

Dinas Kesehatan

Luar Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah tenaga kesehatan yang mengkuti program pendidikan dan pelatihan formal (Orang)

5

5

220.000

5

300.000

7

350.000

8

400.000

8

400.000

8

400.000

41

2.070.000

Dinas Kesehatan

Luar Daerah

58

36

4.037.400

52

6.607.637

76

20.177.778

84

15.381.122

81

15.863.926

81

17.366.119

85

79.433.982

Jumlah

Kendari, 20 Januari 2016 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tujuan


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan (Rp.000) Tahun – 1 (2013)

Target

Rp. 000

Tahun -2 (2014) Target

Rp. 000


Rp. 000


Rp. 000


Rp. 000


Rp. 000

Kondisi Akhir periode RPJMD Target

Rp. 000

dr. H.Asrum Tombili, M.Kes Pembina Utama Madya, IV/c NIP.19580130 198703 1 003


Lokasi

REVISI INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PADA RENSTRA DINAS KESEHATAN

No

1

2


Indikator Kinerja Program

Tertata layanan administrasi Program pelayanan perkantoran administrasi Persentase pelayanan perkantoran administrasi perkantoran (%) Tersedia sarana dan Program prasarana aparatur Peningkatan sarana Persentase dan prasarana Keterpenuhan Sarana aparatur Prasarana Perkantoran (%) Terlaksana peningkatan disiplin aparatur kesehatan

3

4

Program Peningkatan Disiplin Cakupan SDM Aparatur Aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin aparatur (%)


Meningkat kapasitas sumbrdaya Aparatur Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus pendidikan kompetensi spesifik tupoksi/profesi (%)

Kondisi Awal (RPJMD)

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan (Rp.000) Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Rp. 000

Target

100%

100%

1.575.000 100%

100

100

887.800

100%

100%

100

100

0

0

0

0

100%

100%

100

100

100

230.500 100%

1.821.100

100

178.200 100%

0

100

85.000

100%

270.000

100

Rp. 000

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Akhir periode Unit Kerja SKPD RPJMD Penanggung Jawab

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

1.184.555 100%

1.467.115

100%

1.687.183

100%

1.940.260

100%

2.231.299

100%

10.085.412 Dinas Kesehatan

839.600

1.302.701

100

1.497.185

12

1.685.078

12

1.937.462

100

2.408.405

100%

2.769.665

100%

3.185.115

100%

3.662.883

100%

2.994.405

100

3.435.166

100

3.945.440

100

4.517.257

100

165.000

100%

181.500

100%

199.650

100%

219.615

100%

0

100

199.650

100

0

100

0

100

326.700

100%

359.370

100%

395.307

100%

434.838

100%

373.750

100

373.750

100

373.750

100

373.750

100

100

3.611.973 100%

2.531.380

100

196.020 100%

267400

0

220.333 100%

200.000

100

8.149.826

Dinas Kesehatan dan UPTD


19.244.748

Dinkes


467.050

Dinkes


1.965.000

Dinkes

No

1



Program peningkatan dan Tersedia laporan Program pelayanan pengembangan capaian kinerja setiap administrasi Sistem Pelaporan tahun perkantoran Capaian Kinerja


100%

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan (Rp.000) Tahun 2013 Target

100%

Rp. 000

Tahun 2014 Target

10.000 100%

Rp. 000

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

7.935

100%

9.125

100%

10.494

100%

12.068

100%

7.935

100

9.125

100

10.494

100

12.068

100

19.838

100%

22.813

100%

26.235

100%

30170

100%

100

19.838

100

22.813

100

26.235

100

30.170

100

1

330.614

1

380.206

1

437.236

1

502822

5

100

410.364

100

458.919

100

511.506

100

574.106

100

52.500

100%

55.125

100%

57.881

100%

60775

100%

8.250 100%

Rp. 000

57.872 Dinas Kesehatan

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang terselesaikan Tepat Waktu (%)

Tersedia dokumen perencanaan tahunan SKPD

6

7

8

Program Peningkatan Sistem Cakupan Dokumen Perencanaan SKPD Perencanaan yang disusun dan dievaluasi (%)

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Peningkatan administrasi dan Hukum Kesehatan

100

100%

100

100%

100

100

Tersedia dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (dokumen)

0

0

Persentase Ketersediaan dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan

100

100

0

0

Terlaksana penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan

6.000

100

0 100%

15.000

100

0 100%

32.000

100

0 100%

5.000

100

11.000 100%

10.000

241.120

206.250

50.000 100%

Program ditiadakan karena tidak ada alokasi anggaran selama 4 tahun

50.622

Dinkes


124.056

Dinkes


2.193.145

Dinkes


No

1 9




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

0

0

0

100%

150.000

100%

157.500

100%

165.375

100%

173.644

100%

182.326

100%

828.845

Dinas Kesehatan

0

0

0

0

0

100

157.500

100

165.375

100

173.644

100

182.326

100

678.845

Dinkes

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi

0

0

10%

100.000

10%

105.000

10%

110.250

10%

115.763

10%

121.551

100%

Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi (%)

0

0

0

0

50

105.000

100

110.250

100

115.763

100

121.551

100

Tersedia Labkes, Bapelkes menjadi BLU (lembaga)

0

0

50%

250.000

50%

262.500

0

0

0

100%

0

0

0

0

35

87.500

35

175.000

175.000

35

Tersedia informasi dan data program kesehatan Program Program pelayanan yang efektif Pengembangan administrasi Sistem Informasi perkantoran Persentase Kesehatan Terpadu Kabupaten/Kota dan dan Sistem Fasyakes yang Kesehatan Provinsi mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (%)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Program Pengembangan Kelembagaan 11 Laboratorium Persentase Kesehatan, Bapelkes Terbentuknya UPT dan Instalasi Dinkes menjadi Badan Farmasi Layanan Umum Daerah (BLUD) (%)

0

0

0

0

0

35

175.000

35


452.564

Dinkes


612.500

Dinkes

No



Meningkat cakupan pelayanan Ibu Hamil Program pelayanan minimal 4 kali selama Program 1 administrasi kehamilan Peningkatan 12 perkantoran Keselamatan Ibu Melahirkan Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4)

Program Promosi Kesehatan dan 14 Pemberdayaan Masyarakat

Program Pencegahan dan 15 Penanggulangan Penyakit Menular


Tahun 2014

Rp. 000

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

87%

520.700

90%

572.770

90%

630.047

90%

693.052

90%

762.357

90%

0

0

90

572.770

90

630.047

90

693.052

90

762.357

90

0%

0

90%

1.012.575

90%

1.164.462

90%

1.339.130

90%

1.540.000

90%

0

0

90

1.012.575

90

1.164.461

90

1.339.130

90

1.540.000

90

600.120

80%

522.500

85%

574.750

90%

632.225

90%

695.448

90%

84%

82,1

0

83,9%

85,1%

83,9

0

Cakupan desa siaga aktif

38,7%

52,5%


38,7

52,5

20.000

66,2

100.000

80

637.501

85

707.000

90

784.313

90

695.448

90

71,50%

100%

9.721.855 100%

98.615

100%

777.125

100%

854.838

100%

940.322

100%

1.034.354

100%

71,5

85

159.525

44.550

100

777.126

100

854.838

100

940.322

100

1.034.354

100

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)

Cakupan pelayanan imunisasi dasar anak usia 0-11 bukan

Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap anak usia 0-11 bulan (%)

6.682.480

Tahun 2015

82,1%

Program Kesehatan Cakupan kunjungan Anak neonatal lengkap 13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


0

0

0

574.325 66,24%

90

Rp. 000

9.861.406

2.658.226

Dinkes


5.056.166

Dinkes


2.944.262

Dinkes


3.810.715

Dinkes

No



Cakupan rumah tangga dengan air bersih yang Program pelayanan layak 1 Program administrasi 16 Pengembangan perkantoran Lingkungan Sehat Persentase Rumah Tangga dengan air bersih yang layak (%)

Program Obat dan 17 Perbekalan Kesehatan

Program Upaya 18 Kesehatan Masyarakat

Program Upaya 19 Kesehatan Perorangan



54,4%

62,9%

54,4

0

Persentase ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin

78%

0

Persentase ketersediaan Obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin (%)

70

0

Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program

85%

100%


85

0

Terlaksna pelayanan kesehatan di Labkes Kendari (1 tahun)

1

1


25

25

Tahun 2014

Rp. 000

0

389.000

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

70%

250.000

80%

275.000

85%

302.500

90%

332.750

90%

366.025

90%

0

0

80

275.000

85

302.500

90

332.750

90

366.025

90

1.204.720

100%

1.100.000

100%

1.210.000

100%

1.331.000

100%

1.464.100

100%

0

77

1.100.000

80

1.210.000

83

1.331.000

86

1.464.100

86

665.250

100%

287.500

100%

330.625

100%

380.219

100%

437.252

100%

100

661.400

100

740.040

100

828.419

100

927.792

100

1.039.583

100

0%

0

1

686953

1

789.995

1

908.495

1

1.044.769

6

0

0

75

686.953

100

789.995

100

908.495

100

1.044.769

100

1.519.950 100%

0

Tahun 2017

Rp. 000

0

0

Tahun 2016

Target

2.057.030 100%

0

Tahun 2015

Rp. 000

1.526.275

1.276.275

Dinkes


5.105.100

Dinkes


4.197.234

Dinkes


3.819.212

Dinkes

No



Terlasana cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Program pelayanan Posyandu (D/S) Perbaikan 1 Program administrasi 20 Gizi Masyarakat perkantoran Persentase Cakupan pemantauan pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S) Program Peningkatan 21 Kapasitas Perempuan

22



70,3%

0

70,3

0

100% Persentase kegiatan pameran

0

100

Program Pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

100%

0

Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS)


100

100

Jumlah

Tahun 2014

Rp. 000

0

0

20.000 20.000

44

12.137.546

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

80%

507.400

85%

583510

85%

671.037

85%

771.692

85%

887.446

85%

0

0

85

583.510

85

671.037

85

771.692

85

887.446

85

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

13.834.356

100%

14.923.210

100%

17.161.692

100%

19.735.945

100%

22.696.337

100%

13.774.912

100

14.603.888

100

16.794.471

100

19.313.642

100

22.210.687

100

100

22.654.340 58

Tahun 2016

Target

0 100%

8.517.121

Tahun 2015

0

23.654.412 48

18.640.492

0

25.991.750 76

26.448.356

0

29.375.433 84

30.400.001

0

33.548.534 81

34.359.098

38.968.459

2.913.685

20.000

Dinkes

89

Kendari, 27 November 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara


Dinkes


95.214.721

173.550.129

Keterangan : Hasil Revisi Renstra Dinkes RPJMD Prov Sultra 2013 - 2018 Baru di Renstra



38.325.660 81

Rp. 000

160.953.952

Dinkes


No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

1

Program pelayanan Persentase pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran (%)

100

100

1.210.775

100

1.257.450

100

2.728.423

100

1.669.557

12

1.841.329

12

2.121.394

100

10.828.928

Dinas Kesehatan

2


100

100

1.828.100

100

3.596.587

100

11.547.036

100

7.503.142

100

5.188.963

100

5.425.458

100

35.089.286

Dinas Kesehatan

3

Cakupan SDM Aparatur Program yang memenuhi Peningkatan Disiplin standar/kaidah disiplin Aparatur aparatur (%)

0

0

0

100

259.760

0

0

100

387.075

100

390.000

100

0

100

1.036.835

Dinas Kesehatan

4



100

100

220.000

100

300.000

100

350.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

100

2.070.000

Dinas Kesehatan

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100

100

6.375

100

7.000

100

8.160

100

10.000

100

10.000

100

10.000

100

51.535

Dinas Kesehatan

6

Cakupan Dokumen Program Perencanaan yang Peningkatan Sistem disusun dan dievaluasi Perencanaan SKPD (%)

100

100

19.350

100

14.000

100

5.000

100

5.000

100

26.235

100

10.000

100

79.585

Dinas Kesehatan


No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

7



100

100

32.675

100

356.550

100

1.170.206

100

791.944

100

762.644

100

788.040

100

3.902.059

Dinas Kesehatan

8

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (%)

0

0

0

0

0

100

0

100

104.380

100

91.538

100

107.364

100

303.282

Dinas Kesehatan

9

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


0

1

28.500

1

53.400

50

0

100

94.075

100

134.000

100

155.000

100

464.975

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Kelembagaan 10 Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi


0

0

0

0

0

35

0

35

102.580

35

203.000

35

220.000

35

525.580

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan 11 Keselamatan Ibu Melahirkan

Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4)

82,1

0

0

85

35.000

90

102.750

90

38.440

90

693.052

90

762.357

90

1.631.599

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan 12 Pelayanan Kesehatan Anak Balita


83,9

0

0

0

0

90

75.480

90

36.840

90

295.000

90

355.000

90

762.320

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan 13 Pemberdayaan Masyarakat


38,7

0

0

66,2

100.000

80

2.001.753

85

1.163.410

90

784.313

90

695.448

90

4.744.924

Dinas Kesehatan

No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

0

90

143.000

100

124.797

100

626.870

100

940.322

100

1.034.354

100

2.869.343

Dinas Kesehatan

0

0

80

28.150

85

157.510

90

332.750

90

366.025

90

884.435

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan 14 Penanggulangan Penyakit Menular


71,5

0

Program 15 Pengembangan Lingkungan Sehat


54,4

0



70

0

0

0

0

77

1.295.996

80

616.700

83

1.331.000

86

1.464.100

86

4.707.796

Dinas Kesehatan



85

1

389.000

100

443.400

100

0

100

651.090

100

350.000

100

1.039.583

100

2.873.073

Dinas Kesehatan



25

0

0

0

0

75

609.152

100

712.790

100

908.495

100

1.044.769

100

3.275.206

Dinas Kesehatan

70,3

0

0

0

0

85

30.525

85

189.880

85

771.692

85

887.446

85

1.879.543

Dinas Kesehatan

0

100

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

20.000

Dinas Kesehatan

Persentase Cakupan Program Perbaikan pemantauan 19 Gizi Masyarakat pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)

20

Program Peningkatan Kapasitas Perempuan

Persentase kegiatan pameran

0

No


Program Peningkatan Yankes 21 Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS) Jumlah





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

100

100

282.625

100

41.490

100

100.350

100

119.840

100

409.593

100

479.781

100

1.433.679

61

38

4.037.400

54

6.607.637

79

20.177.778

88

15.381.123

85

15.863.926

85

17.366.119

89

79.433.983



Dinas Kesehatan


No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

1



100

100

32.675

100

356.550

100

1.170.206

100

791.944

100

762.644

100

788.040

100

3.902.059

Dinas Kesehatan

2

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes yang mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (%)

0

0

0

0

0

100

0

100

104.380

100

91.538

100

107.364

100

303.282

Dinas Kesehatan

3

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


0

1

28.500

1

53.400

50

0

100

94.075

100

134.000

100

155.000

100

464.975

Dinas Kesehatan

4

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi


0

0

0

0

0

35

0

35

102.580

35

203.000

35

220.000

35

525.580

Dinas Kesehatan

5

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4)

82,1

0

0

85

35.000

90

102.750

90

38.440

90

693.052

90

762.357

90

1.631.599

Dinas Kesehatan

6

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


83,9

0

0

0

0

90

75.480

90

36.840

90

295.000

90

355.000

90

762.320

Dinas Kesehatan

No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

7

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


38,7

0

0

66,2

100.000

80

2.001.753

85

1.163.410

90

784.313

90

695.448

90

4.744.924

Dinas Kesehatan

8

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


71,5

0

0

90

143.000

100

124.797

100

626.870

100

940.322

100

1.034.354

100

2.869.343

Dinas Kesehatan

9

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


54,4

0

0

0

80

28.150

85

157.510

90

332.750

90

366.025

90

884.435

Dinas Kesehatan

0



70

0

0

0

0

77

1.295.996

80

616.700

83

1.331.000

86

1.464.100

86

4.707.796

Dinas Kesehatan



85

1

389.000

100

443.400

100

0

100

651.090

100

350.000

100

1.039.583

100

2.873.073

Dinas Kesehatan



25

0

0

0

0

75

609.152

100

712.790

100

908.495

100

1.044.769

100

3.275.206

Dinas Kesehatan

70,3

0

0

0

0

85

30.525

85

189.880

85

771.692

85

887.446

85

1.879.543

Dinas Kesehatan

13

Persentase Cakupan Program Perbaikan pemantauan Gizi Masyarakat pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)

No



Program Peningkatan 14 Kapasitas Perempuan

Persentase kegiatan pameran

Program Peningkatan Yankes 15 Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS)


Jumlah



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

0

100

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

20.000

Dinas Kesehatan

100

100

282.625

100

41.490

100

100.350

100

119.840

100

409.593

100

479.781

100

1.433.679

Dinas Kesehatan

52

20

752.800

36

1.172.840

77

5.539.159

83

5.406.349

84

8.007.399

84

9.399.267

85

30.277.814



REVISI INDIKASI RENCANA PROGRAM LINTAS SKPD PADA RENSTRA DINAS KESEHATAN

No





Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

Target

Rp. 000

1

Program pelayanan Persentase pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran (%)

100

100

1.210.775

100

1.257.450

100

2.728.423

100

1.669.557

12

1.841.329

12

2.121.394

100

10.828.928

Dinas Kesehatan

2


100

100

1.828.100

100

3.596.587

100

11.547.036

100

7.503.142

100

5.188.963

100

5.425.458

100

35.089.286

Dinas Kesehatan

3

Cakupan SDM Aparatur Program yang memenuhi Peningkatan Disiplin standar/kaidah disiplin Aparatur aparatur (%)

0

0

0

100

259.760

0

0

100

387.075

100

390.000

100

0

100

1.036.835

Dinas Kesehatan

4



100

100

220.000

100

300.000

100

350.000

100

400.000

100

400.000

100

400.000

100

2.070.000

Dinas Kesehatan

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100

100

6.375

100

7.000

100

8.160

100

10.000

100

10.000

100

10.000

100

51.535

Dinas Kesehatan

6

Cakupan Dokumen Program Perencanaan yang Peningkatan Sistem disusun dan dievaluasi Perencanaan SKPD (%)

100

100

19.350

100

14.000

100

5.000

100

5.000

100

26.235

100

10.000

100

79.585

Dinas Kesehatan

83

83

3.284.600

100

5.434.797

83

14.638.619

100

9.974.774

85

7.856.527

85

7.966.852

100

49.156.169

Jumlah




BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents