BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM Nasional, memuat: 

Arah kebijakan keuangan daerah;



Strategi pembangunan daerah;



Kebijakan umum;



Program Satuan Kerja Perangkat Daerah;



Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;



Program

Kewilayahan

disertai

dengan

rencana - rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM Daerah maka dibuatlah RPJM Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) atau Rencana Strategis (Renstra) – SKPD untuk 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja atau (Renja) – SKPD yang merupakan Rencana Kerja tahunan disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2.

Dasar Hukum

Penyusunan Rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu Tahun 2014 adalah berdasarkan: 1.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

1

2.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu

6.

Peraturan Bupati indramayu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu.

1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu tahun 2014 adalah sebagai kerangka acuan kerja yang akan menjaga jalannya program dan kegiatan selama 1 tahun (tahun 2014), agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu yang akan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Adapun Tujuan dibuatnya Rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu tahun 2014 adalah : 1.

Menetapkan Program Kerja selama 1 tahun (tahun 2014)

2.

Menetapkan kondisi yang diinginkan selama 1 tahun.

3.

Menetapkan prioritas pelaksanaan pekerjaan tahun berikutnya.

4.

Mengestimasikan kebutuhan biaya selama 1 tahun.

5.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.


2

BAB II ISU STRATEGIS 2.1.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Keputusan Bupati Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu bahwa tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan;

3.

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan pertamanan;

4.

Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatatusahaan;

5.

Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:


3

a. Perumusan kebijakan teknis, administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang kebersihan dan pertamanan; b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang kebersihan dan pertamanan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan; e. Penyelenggaraan

pembinaan

teknis

administrasi

terhadap

pengelolaan UPTD; f. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama dibidang kebersihan dan permanan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2.

Sekertaris Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas

kesekretariatan

yang

dibidang

meliputi

pengelolaan

penggkoordinasian

pelayanan perencanaan

program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan peleyanan kesekretariatan; b. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; c. Penyelenggaraan

dan

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan serta perlengkapan; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatatusahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; e. Pelaksanaan pembinaan bendaharwan dan PPTK di lingkungan Dinas;


4

f. Perumusan

kebijakan

dan

pengkoordinasian

administrasi

pengelolaan keuangan; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; i.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesektretariatan;

j.

Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD dinas;

k. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD dinas; l.

Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan LPOD;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2.1.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkap[an serta penngelolaan administrasi kepegawaian Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; c. Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas d. Pelaksanaan

pengelolaan

dan

penyiapan

bahan

pembinaan,

dokumentasi dan kearsipan dilingkungan dinas; Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

5

e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; g. Pelaksanaan

pengurusan

keruamahtanggaan,

pemeliharaan

kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan asset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor; h. Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas; i.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;

j.

Pelaksanaan

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi

perlengkapan dinas hasil pengadaan; k. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; l.

Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas;

m. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASPEK, Cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan DP3; n. Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian; o. Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai dan pengembangan karier pegawai; p. Penyiapan

bahan

pelaksanaan

pembinaan

kepegawaian

di

lingkungan dinas; q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2.2.

Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

6

a. Penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dinas; b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas dengan para Kepala Bidang; c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan para Kepala Bidang; d. Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

Dinas

yang

meliputi

penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; e. Pelaksanaan penyiapan SPM dan penyiapan laporan keuangan SKPD Dinas; f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para Bendahara dan PPTK dilingkungan Dinas; g. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang; h. Pengevaluasian

kecocokan

atau

kesesuaian

surat

pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan i.

Penyelenggaraan akutansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana pada Dinas

j.

Penyampaian laporan keuangan SKPD Dinas yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati rana Penyusunan rencana dan program kerja

operasional

kegiatan

pelayanan

administrasi

umum,

kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2.3.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi


7

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan; c. Pelaksanaan

kegiatan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

perencanaan dan program kerja dinas; d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan limatahunan dinas; e. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; f. Pengkoordinasian dan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, KUA, PPAS dan PPA; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3.

Bidang Penanggulangan Kebersihan Kepala Bidang Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang kebersihan lingkungan, pemusnahan sampah, air kotor dan PLT. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Penanggulangan kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja dibidang kebersihan lingkungan, pemusnahan sampah, air kotor dan PLT; b. Pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, pemusnahan sampah, air kotor dan PLT;


8

c. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ke Desa-desa; d. Pelaksanaan

kegiatan

kebersihan

lingkungan,

pemusnahan/

pemanfaatan sampah, pengurasan saluran/ drainase serta pelayanan pemanfaatan air kotor dan limbah tinja; e. Pelaksanaan kebersihan dan pemusnahan sampah; f. Pelaksanaan kegiatan air kotor dan PLT; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 3.1.

Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemusnahan Sampah Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan pemusnahan sampah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan pemusnahan sampah; b. penyusunan rencana induk pengembangan pemusnahan sampah persampahan; c. pelaksanaan operasional pengolahan dan penganalisaan data kebersihan lingkungan dan pemusnahan sampah; d. pelaksanaan operasional penyapuan jalan; e. pelaksanaan operasional pengangkutan sampah; f. pelaksanaan operasional pemanfaatan sampah dan pengelolaan TPA; g. pemberian bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di Kabupaten; h. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


9

3.2.

Kepala Seksi Air Kotor dan Pemanfaatan Limbah Tinja Kepala Seksi Air Kotor dan Pemanfaatan Limbah Tinja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengurasan dan pengolahan limbah tinja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Air Kotor dan Pemanfaatan Limbah Tinja mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan air kotor dan PLT; b. pelaksanaan operasional pengolahan dan penganalisaan data pengurasan saluran/ drainase dan pengolahan limbah tinja; c. pelaksanaan operasional pengurasan saluran/ drainase; d. pelaksanaan operasional pelayanan pengolahan lumpur/ limbah tinja; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.

Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pertamanan dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja di bidang pertamanan dan pemakaman; b. pelaksanaan kegiatan pertamanan dan pemakaman; c. pelaksanaan kegiatan pertamanan; d. pelaksanaan kegiatan pemakaman; e. pelaksanaan kegiatan pertamanan, penanaman, pemeliharaan, assesoris kota, pemeliharaan pemakaman dan pendataan; f. pelaksanaan kegiatan pelayanan pertamanan dan pemakaman;


10

g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pertamanan dan pemakaman; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4.1.

Kepala Seksi Pertamanan Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pertamanan; b. pelaksanaan operasional pemeliharaan dan penataan taman; c. pelaksanaan operasional pemeliharaan assesoris kota; d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.

Kepala Seksi Pemakaman Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pemakaman; b. pelaksanaan operasional pemeliharaan Pemakaman; c. pelaksanaan operasional pendataan lahan/ lokasi Pemakaman; d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.

Bidang Penerangan Jalan Umum Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pemeliharaan, pengembangan, penataan, dan penertiban penerangan jalan umum.


11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja di bidang penerangan jalan umum; b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengembangan, penataan, dan penertiban penerangan jalan umum; c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum; d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, penataan, dan penertiban serta pengembangan jaringan penerangan jalan umum; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan jalan umum; f. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penerangan jalan umum; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5.1.

Kepala Seksi Pemeliharaan PJU Kepala

Seksi

Pemeliharaan

PJU

mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Pemeliharaan PJU mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan PJU; b. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan PJU; c. pelaksanaan pengecekan/ pemeriksaan assesoris penerangan jalan umum dan lampu hias; d. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan lampu hias; e. pelaksanaan operasional penggantian assesoris penerangan jalan umum; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


12

5.2.

Kepala Seksi Pengembangan, Penataan, dan Penertiban PJU Kepala Seksi Pengembangan, Penataan, dan Penertiban PJU mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, penataan, dan penertiban PJU. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Seksi Pengembangan, Penataan, dan Penertiban PJU mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan, penataan, dan penertiban PJU; b. pelaksanaan operasional pengembangan, penataan, dan penertiban PJU; c. pelaksanaan operasional pelayanan pengembangan jaringan PJU; d. pelaksanaan operasional penelitian dan penganalisaan data tagihan rekening PJU bulanan dari PLN; e. pelaksanaan operasional penyusunan laporan perhitungan beban tagihan PJU oleh PLN; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

7.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.


13

2.2.

Isu Strategis dan Permasalahan

Isu strategis dalam pengelolaan persampahan dan pertamanan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) adalah : 1.

Timbulan sampah semakin besar, seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

2.

Keterbatasan dana

3.

Sistem Manajemen yang belum menunjang

4.

Keterbatasan ruang/lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah

5.

Lemahnya pengaturan kebersihan

6.

Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan

7.

Adanya perilaku NIMB (Not in My Back Yard) syndrome yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu suatu sikap bahwa kebersihan hanya untuk lingkungan sendiri dan tidak peduli dengan lingkungan orang lain.

8.

TPA antar wilayah

9.

Semakin tingginya pertumbuhan angkutan bermotor dan industri menyebabkan semakin tingginya Polusi.

10. Terdapat PJU swadaya masyarakat / tidak berijin pada lokasi desa yang telah ter APP (Alat Pengukur dan pembatas) ± 20 % dari 206 desa dan sudah tertagih oleh PLN, sehingga terdapat duplikasi beban tagihan abodemen pada pelaksanaan meterisasi yang mempengaruhi nilai beban tagihan oleh PLN. 11. Terdapat PJU swadaya dengan lampu Mercury 150W – 250W yang belum termeterisasi di luar desa yang telah ter APP sehingga menyebabkan tagihan abodemen yang mengakibatkan tingginya pemakaian beban daya dan tagihan PJU. 12. Masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau PJU. 13. Adanya Rumah Tangga yang belum terkena Retribusi Kebersihan akibat belum berlangganan PDAM atau belum dijangkau oleh jaringan PDAM. 14. Belum maksimalnya pelayanan kebersihan yang baru menjangkau wilayah Kecamatan Indramayu, Sindang, Balongan dan Jatibarang, sehingga menyebabkan masih rendahnya potensi penerimaan Retribusi yang tergali Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

14

15. Belum adanya tenaga ahli yang profesional dalam penanganan Retribusi dan penyuluhan. Arah Kebijakan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu diarahkan untuk menjawab berbagai Isu Sentral tersebut di atas, yang ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan sanitasi, penataan taman dan pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau, fasilitas dan pelayanan PJU dan peningkatan penerimaan PAD sebagaimana tercantum dalam misi Dinas Kebersihan dan pertamanan. Arah kebijakan yang ditempuh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu adalah : 1.

Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan.

2.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sampah secara terpadu.

3.

Penataan dan pengembangan taman sampai mencapai rasio kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di satu wilayah.

4.

Penataan dan pengembangan taman menggunakan tanaman pelindung yang tetap memiliki nilai estetika.

5.

Meningkatkan ketersediaan pemakaman perkotaan.

6.

Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU), dengan tetap memegang prinsip penghematan energi dan tanpa mengurangi efisiensi pembayaran tagihan PJU.

7.

Penataan dan penertiban jaringan PJU yang telah ada.

8.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

9.

Melakukan sosialisasi K3 dan Retribusi dalam rangka menyadarkan masyarakat.

10.

Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, nyaman, tertib dan aman.

Penanggulangan Kebersihan :


15

Penciptaan Indramayu yang bersih dan sehat dapat diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, melalui langkah - langkah sbb: 1.

Menyediakan

sarana

dan

prasarana

kebersihan

dalam

rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2.

Menerapkan pola 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) mulai dari sumber penghasil sampah, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA, antara lain adalah penggunaan Komposter skala Rumah Tangga

3.

Membangun kesadaran masyarakat untuk secara bersama secara aktif ikut serta dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat meringankan beban kerja pemerintah daerah.

Penerangan Jalan Umum (PJU) : 1.

Pemerataan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai ke desa dengan mengembangkan jaringan PJU

2.

Pengembangan jaringan PJU dilakukan dengan tetap mengendalikan penggunaan beban daya dengan tujuan penghematan energi (efisiensi PJU) dan menekan beban tagihan PJU

3.

Efisiensi PJU dicapai melalui Program KWHnisasi/Meterisasi PJU dan penggunaan lampu hemat energi, sehingga dihasilkan efisiensi ± 60%

4.

Pengembangan jaringan PJU dilakukan melalui pola investasi, dengan tujuan meringankan beban anggaran pemerintah daerah,

5.

Investasi PJU telah dilakukan pada tahun 2004 yang meliputi 206 desa dengan efisiensi yang dicapai ± 60%

2.3. Kewenangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1.

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

16

2.

menyelenggarakan pengelolaan sampah Skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3.

melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

4.

menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

5.

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

6.

menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;

7.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


17

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan dalam suatu program sesuai dengan masing – masing bidang kewenangan. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja yang meliputi ; RS, RKT, PKK dan PPS. Dengan demikian RKT, PKK dan PPS masih masuk dalam kategori pengukuran kinerja, dimana

hasil

pengukurannya

adalah

tingkat

kehematan

danefisiensi.

Sedangkan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan targettarget sasaran dengan realisasinya, sehingga kesimpulannya adalah tingkat efektivitas. Kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja tersaji dalam gambar berikut ini : Internal

Visi Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

Evaluasi External

Pengukuran Kinerja Evaluasi Kinerja

Pengukuran suatu kinerja, meliputi pengukuran cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu Strategi Program dan kegiatan. Proses pengukuran diawali dengan pengukuran capaian masing – masing indikator kegiatan yang terdiri dari Input (Masukan), Output (Keluaran) serta Outcome (Hasil). Hasil komponen indikator Input (Masukan) bisa meliputi, dana, SDM, dan komponen Input (Masukan) lainnya. Indikator Output (Keluaran) yang akan diukur meliputi Output (Keluaran) hasil secara kuantitatif, sedangkan Outcome (Hasil),


18

benefits (keuntungan) dan impacts (dampak) apabila hasilnya tidak secara langsung bisa diukur maka disajikan secara naratif. Masing-masing komponen dalam setiap kegiatan dikuantifisir perencanaannya yang dituangkan dalan RKA-OPD, dengan mentargetkan indikator yang direncanakan, kemudian target-target dibandingkan dengan relisasinya (indikator realisasi). Langkah terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah membuat simpulan yang memberikan gambaran kepada para penerima informasi mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu, kinerja tersebut dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 86 s/d 100 71 s/d < 85 55 s/d 70 < 55

= Berhasil = Cukup Berhasil = Kurang Berhasil = Tidak Berhasil

atau Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 Menurut Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu dalam Tahun 2013 memiliki 25 realisasi kegiatan dalam 8 Program, berdasarkan hasil perhitungan pada formulir RKT, PKK dan PPS dan PPS tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% atau masuk kategori Baik rincian perhitungan capaian kinerja terlampir dalam lampiran. 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2012 Menurut Tujuan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu, pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Indramayu melaksanakan 20 buah kegiatan. Kegiatan tersebut telah mengacu pada kebijakan dan Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2011 -2015 dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Capaian kinerja (input, output dan outcome) atas kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2012 sebanyak 20 kegiatan dan 8 kegiatan capaian kinerja input, output dan outcome antara 86% sampai dengan 100% yang termasuk dalam kategori “Baik”.


19

Seluruh kegiatan Kebersihan dan Pertamanan yang dilaksanakan pada Tahun 2012, merupakan penjabaran 8 kebijakan dari 10 kebijakan yang tercantum dalam Renstra 2011 - 2015, yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah / air kotor 5. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6. Meningkatkan pengelolaan pemakaman 7. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum 8. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan data/informasi Capaian Nilai Kinerja Program, merupakan penjabaran dari Capaian Kinerja Kebijakan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut ; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memperoleh Nilai 96,0 % atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan yang berada dalam program dimaksud yaitu sebanyak 6 kegiatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memperoleh nilai 100 % atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 3 Kegiatan. 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah memperoleh nilai 100% atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. 4. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kebersihan dan Pertamanan memperoleh Nilai 100 % atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan memperoleh Nilai 100% atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 3 Kegiatan. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memperoleh Nilai 100% atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan.


20

7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman memperoleh Nilai 100% atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. 8. Program Pengembangan Data Informasi memperoleh Nilai 100% atau “Baik” Capaian Nilai tersebut diperoleh dari Capaian Nilai Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan. A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Analisis Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja mengukur sampai sejauh mana Tingkat Capaian Kinerja kegiatan dan program memiliki kontribusi terhadap tingkat Capaian Sasaran. Gambaran Tingkat Capaian masing-masing sasaran. Dari hasil atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih terdapat sebanyak 20 Kegiatan yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori cukup atau baik,dengan rincian sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100%. 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Nilai Capaian 95,70 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome(Hasil) 95,70 %. 5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Nilai Capaian 86,80 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 86,80 %. 6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dengan Nilai Capaian 93,50 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome(Hasil) 93,50 %. Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

21

7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome(Hasil) 100 %. 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100%. 10. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah dengan Nilai Capaian 100 %. Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 11. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 12. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan PJU dan Lampu Hias dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 13. Kegiatan Pengembangan dan Penataan Jaringan PJU dan Lampu Hias dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 14. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100%. 15. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 16. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %.


22

17. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Nilai Capaian 100 %. Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 18. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan Nilai Capaian 100 % Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100%. 19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 20. Kegiatan Pengumpulan Up Dating Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dengan Nilai Capaian 100% Nilai tersebut didapat dari dari Input (masukan) sebesar 100%, Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil) 100 %. 1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Menurut Sasaran Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Penyediaan ATK, Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Alat tulis kantor untuk keperluan administrasi Dinas

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

 Surat Kabar Regional Provinsi  Surat Kabar Regional  Surat kabar lainnya/Buku peraturan perundangundangan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 100 %

Realisasi

Persentase Pencapaian

96 %

96

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

5.124 Exp

5.124 Exp

732 Exp 1 Pkt

732 Exp 1 Pkt


100

23

 Penyediaan Makanan dan Minuman

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Ke dalam Daerah

2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

 Gula Pasir  Kopi  Teh  Isi ulang air mineral  Jamuan ringan Briefing  Jamuan ringan Rapat  Jamuan ringan Tamu Terlaksananya kunjungan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah:  Wilayah Cirebon  Wilayah Prov. Jabar di luar Cirebon  Wilayah Dlm. P. Jawa (Di luar Prov. Jabar) Terlaksananya kunjungan konsultansi dan koordinasi ke dalam daerah :  Zona I  Zona II  Zona III Terpeliharanya dan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur  AC Split 1 PK  Komputer PC  Komputer Note Book  Komputer Tablet  Printer  Kursi kerja  Kursi Rapat  Kamera Terpeliharaanya gedung/kantor sebagai sarana tempat kerja

84 48 1 120 546

Kg Kg Pkt Gln Org

84 48 1 120 546

Kg Kg Pkt Gln Org

60 Org

60 Org

60 Org

0 Org

54 OH 48 OH

19 OH 61 OH

24 OH

37 OH

52 OH 98 OH 120 OH

49 OH 91 OH 112 OH

100 %

100 %

1 Unit 3 Bh 2 Bh 1 6 9 10 1

Bh Unit Bh Bh Unit

1 Unit

1 Unit 3 Bh 2 Bh 1 6 9 10 1

95,7

86,8

93,5

100

100

Bh Unit Bh Bh Unit

1 Unit


100

24

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional :  Alat Berat  Truck sampah, saluran, taman dan PJU  Motor roda 3 (sampah)  Mesin potong rumput

3. Volume timbulan sampah yang dapat dikelola di Kabupaten Indramayu sesuai dengan NSPM yang berlaku  Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

Tingkat pelayanan persampahan

 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan :  Peralatan kebersihan  Bin Container  Komposter kecil (Portable)  Tong sampah Fiber dan PKL  Tanah penimbun TPA  Perbaikan Container dan Gerobak sampah  Gerobak sampah  Container  Sepeda untuk petugas kebersihan  Mesin Compayor Kompos  Mesin potong rumput  Landasan Container

Tersusunnya dokumen Master Plan persampahan Kabupaten Indramayu

2 Unit 20 Unit

2 Unit 20 Unit

13 Unit

13 Unit

40 Unit

40 Unit

10 %

10 %

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

15 Set 50 Set

15 Set 50 Set

415 Set

415 Set

2.343,1 M3

2.34 M3

5 Unit 39 30 6 387 1 9 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

100

100

100

100

3,15 Unit 39 30 6 387 1 9 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit


25

 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan

Terlayaninya Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

11 Kec (2 kec. &9 kota kec.)

11 Kec (2 kec. &9 kota kec.)

100

 Rehabilitasi/Peme liharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Terpeliharanya saluran tersier sebagai pembuangan air limbah dan air hujan

15.000 m’

15.0 m’ 00

100

 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 4. Terwujudnya lingkungan taman dan makam yang indah, asri dan nyaman  Pemeliharaan RTH

Tersusunnya dokumen SSK dan Buku Putih PPSP Kabupaten Indramayu

2 Set

2 Set

100

Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

66.623 m2

66.6 m2 23

100

Terpeliharanya taman kota, kanstin dan tanaman

17.813 m2

17.8 m2 13

100

Pemagaran Tempat  Pengembangan Sarana dan Pemakaman Umum (TPU) Prasarana Pemakaman

8 Unit

8 Unit

100

Terpeliharanya  Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemakaman

4 Unit

4 Unit

100

5. Terwujudnya lingkungan yang terang benderang  Pemeliharaan Jaringan PJU

Tingkat Pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)

38 %

38 %

100

Terpeliharanya jaringan PJU dan lampu hias Pembangunan dan  Pengembangan, Penataan dan penataan jaringan PJU dan lampu hias Penertiban Jaringan PJU

983 Ttk

983 Ttk

100

442 Ttk

442 Ttk

100

6. Terwujudnya

100 %

100 %

100

Terpenuhinya


26

tertib pendataan dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan  Pengumpulan Up Dating Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

laporan kinerja pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya Laporan Kinerja, Keuangan dan Penganggaran

21 Lap.

21 Lap.

100

RATA-RATA

99,33

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Menurut Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu dalam Tahun 2012 mempunyai 6 sasaran yang didukung oleh 6 indikator. Nilai sasaran menunjukkan bahwa dari 9sasaran tersebut seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan dan yang memiliki kinerja yang efektif dan efesien, adapun sasarannya sebagai berikut: Sasaran Kesatu

: Terwujudnya

tertib

administrasi

pelayanan

administrasi

didukung

oleh

dan

perkantoran,

Indikator

Sasaran

kelancaran sasaran

ini

terpenuhinya

pelayanan administrasi perkantoran dengan nilai 96,0% (Baik). Sasaran Kedua

: Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sasaran ini didukung oleh Indikator Sasaran Terpelihara dan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dengan nilai 100 % (Baik).

Sasaran Ketiga

: Volume timbulan sampah yang dapat dikelola di Kabupaten Indramayu sesuai dengan NSPM yang berlaku, sasaran ini didukung oleh Indikator Sasaran Tingkat pelayanan persampahan dengan nilai 100 % (Baik).

Sasaran Keempat

: Terwujudnya lingkungan taman dan makam yang indah, asri dan nyaman, sasaran ini didukung oleh Indikator Sasaran Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan nilai 100 % (Baik).


27

Sasaran Kelima

: Terwujudnya lingkungan yang terang benderang, sasaran ini didukung oleh Indikator Sasaran Tingkat Pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan nilai 100 % (Baik).

Sasaran Keenam

: Terwujudnya tertib pendataan dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan, sasaran ini didukung oleh Indikator Sasaran Terpenuhinya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dengan nilai 100 % (Baik).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tingkat efektifitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu adalah termasuk dalam kategori “Baik“. 3. Akuntabilitas Keuangan a. Laporan Keuangan Akuntabilitas Keuangan meliputi Rencana Tingkat Capaian (Target) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Per 31 Desember 2012, yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut : a.

Pendapatan Target

: Rp 757.440.000

Realisasi : Rp 663.567.409 b.

Belanja Tidak Langsung Target

: Rp 6.753.069.000

Realisasi : Rp 6.586.488.921 c.

Belanja Langsung Target

: Rp 10.976.110.000

Realisasi : Rp 10.845.119.751 Adapun Realisasi Anggaran pada Tahun 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu adalah sebesar Rp. 17.431.608.672,- dan Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) adalah 98.3 %.


28

b. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 ditutup dengan jumlah aliran kas masuk belanja tidak langsung sebesar Rp 6.753.069.000 dana aliran Kas keluar sebesar Rp 6.586.488.921. Jumlah aliran kas masuk untuk Belanja Langsung sebesar Rp 10.976.110.000 dana aliran Kas keluar sebesar Rp 10.845.119.751. c. Penjelasan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami 1 satu kali perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. APBD Kabupaten Indramayu setelah Perubahan ditetapkan belanja tidak langsung sebesar 6.753.069.000 dan realisasinya sebesar Rp 6.586.488.921, dengan rincian sebagai berikut : 

Realisasi pada Triwulan I,

sebesar Rp 1.180.755.982 atau 17,8 %



Realisasi pada Triwulan II,

sebesar Rp 2.200.749.395 atau 33,4 %



Realisasi pada Triwulan III,

sebesar Rp 1.609.017.237 atau 24,4%



Realisasi pada Triwulan IV,

sebesar Rp 1.595.966.307 atau 24,2%.

d. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Target

Realisasi

(%)

1 I.

2

3

4

5

Pendapatan - Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan - Retribusi Pelayanan Pemakaman danPengabuan Mayat - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus - Penerimaan Lain-lain Jumlah

720.000.000

629.151.409

87,4

7.200.000

4.176.000

58,0

30.240.000

30.240.000

100,0

-

-

757.440.000

663.567.409


87,6 29

II. Belanja 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS - Insentif Pemungutan Retribusi Jumlah 2. Belanja Langsung - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. - Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Program Pengembangan Data / Informatika Jumlah

5.736.147.000 979.050.000 37.872.000

5.692.559.780 888.150.000 5.779.141

99,2 90,7 15,0

6.753.069.000

6.586.488.921

97,5

177.438.500

160.028.851

90,2

2.059.760.000

2.031.345.700

98,6

173.350.000

173.034.500

99,8

2.900.000.000

2.866.452.000

98,8

4.905.561.500

4.862.700.700

99,1

150.000.000

149.020.000

99,3

600.000.000

592.538.000

98,8

10.000.000

10.000.000

100

10.976.110.000 10.845.119.751

98,8


30

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2013 4.1.

Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Rencana

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan, berdasarkan visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten. Secara khusus program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan diarahkan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu di bidang Kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, berdasarkan Teory Henry Bloom, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor lingkungan termasuk didalamnya lingkungan fisik, biologi, sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik, mempunyai pengaruh 45 % terhadap derajat kesehatan, sementara faktor perilaku berpengaruh sebesar 30 %, sedangkan faktor pelayanan kesehatan hanya berpengaruh sebesar 20 % dan faktor keturunan berpengaruh sebesar 5 %. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa faktor lingkungan dan perilaku sangat besar dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga disinilah peran dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam peningkatan IPM bidang kesehatan, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, asri dan indah, yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya promotif dan preventif. Untuk mendukung upaya tersebut, secara garis besar program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana di bidang kebersihan, Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

31

Pertamanan dan Pemakaman serta PJU, disamping itu dilakukan pula upaya pemberdayaan masyarakat melalui bidang Retribusi dan Penyuluhan. Pada akhirnya dapatlah ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan bidang yang ada, yang masing – masing memiliki peran yang berbeda dalam pencapaian tujuan, namun masing – masing saling mendukung dan terkait yang menuju pada satu hasil akhir yang sama yaitu meningkatkan IPM Indramayu. Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , Rencana Kerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah untuk menunjang misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Indramayu Bersih dan Sehat

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dititikberatkan kepada Pengelolaan Air Limbah / Air Kotor adalah untuk menunjang misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Indramayu Bersih dan Sehat

3.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk menunjang misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Indramayu Asri dan Indah

4.

Program Pengelolaan Areal Permakaman Program Pengelolaan Areal Permakaman untuk menunjang misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Indramayu Asri dan Indah

5.

Program Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Program Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah untuk menunjang misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Indramayu Terang benderang, tertib dan aman


32

4.2.

Rencana Kegiatan 2013

Rencana Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana tabel pada lampiran :


33

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Indramayu Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –SKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya optimalisasi penyusunan Program dan Kegiatan yang akan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013. Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu Tahun 2013 adalah : 1.

Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

2.

Renja SKPD penyusunannya melalui proses pembahasan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD).

3.

Renja SKPD disusun sebagai tindak lanjut hasil MUSRENBANG RKPD Tahun 2012.

4.

Penyusunan Renja SKPD mempertimbangkan keadilan, sinergitas dan kemampuan keuangan daerah.

Didalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD menyusun evaluasi hasil kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya yang akan menjadi bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan untuk periode berikutnya. Demikianlah penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu untuk jangka waktu 1 tahun, dengan maksud sebagai pedoman Program dan Kegiatan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu pada tahun 2012. yang dibuat berdasarkan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015.


34

Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 diarahkan pada penambahan cakupan pelayanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana ke sejumlah wilayah, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan cara lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Sebagai langkah inovatif dan kreatif dalam rangka mengurangi beban pemerintah akibat keterbatasan dana, maka dilakukan pula kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar dapat secara aktif turut andil dalam menyukseskan pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mendukung Visi dan Misi Kabupaten secara keseluruhan. Diharapkan melalui Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga secara bertahap kondisi ideal yang diharapkan sebagai standar pelayanan minimum dapat tercapai. Keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan dari Renja ini, dapat tergambar antara lain dari sisi teknis, yaitu berfungsinya keseluruhan sistem yang menggerakan pelayanan secara umum dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang pada akhirnya akan memberi manfaat dan dampak sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, terutama menuju pada satu isu yaitu meningkatkan IPM Indramayu. Dari sisi non teknis, khususnya pada masyarakat akan menampakan perubahan sikap dan perilaku dalam keikutsertaan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, nyaman, tertib dan aman.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN INDRAMAYU

EKANTO NUGROHO, BAE, S. Sos Pembina NIP. 19560319 198503 1 007


35

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents