BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Perencanaan merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada RPJM Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) yang di
ditetapkan tahun 2009 dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 tahun 2009, dengan Tugas Pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perijinan. Kondisi pelayanan perijinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur
yang
penyelesaian,
berbelit-belit,
tingginya
biaya
tidak
ada
yang
harus
kepastian
jangka
dikeluarkan,
waktu
banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif,
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 1
sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan
perijinan
masyarakat
secara
pembenahan
untuk
memberikan
berkesinambungan,
sistem
pelayanan
pelayanan yang
perijinan
prima
kepada
dilaksanakan
melalui
secara
menyeluruh,
dan
terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan penyelenggaraan
design KPPTSP
kebijakan
Provinsi
Nusa
pengembangan Tenggara
Timur,
dan maka
konsepsi PPTSP di Nusa Tenggara Timur difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu : 1. Kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; 3. Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Sarana dan Prasarana. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
KPPTSP Tahun 2014 - 2018 didasarkan
kepada : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 2
(KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Penyusunan
Standar
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelayanan
Minimal
(Lembaran
Pedoman Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 4
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 22. Peraturan
Gubernur
NTT
Nomor
6
tahun
2013
tentang
pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk menandatangani perizinan dan non perizinan dilingkungan pemerintah prov NTT; 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara operasional visi-misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018 kedalam bentuk program kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT. Tujuan 1. Menggambarkan dan merumuskan kondidi umum pelayanan SKPD 2009-2013 dan merumuskan gambaran umum pelayanan tahun 2013-2018 oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT; 2. Merumuskan dibelanjakan
gambaran dalam
ketersediaan
rangka
anggaran
pelaksanaan
yang
dapat
program/kegiatan
disertai target, sasaran dan lokus program/kegiatan tahun 20131018;
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 5
3. Menterjemahkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT; 4. Menetapkan berbagai program/kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018; 5. Menjadi acuan bagi stakeholders. 1.4. Sistimatika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN
UMUM
PELAYANAN
KANTOR
PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi uraian tentang Identifikasi Permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU
SATU
PINTU
PROVINSI NTT Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 6
BAB V
RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
KANTOR
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu
Pintu
Provinsi
NTT
yang
secara
langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPMJD. BAB VII PENUTUP Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tahun 2013-2018.
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 7
