BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika

perkembangan

daerah

dan

nasional.

Dalam

hierarkinya,

rencana

pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek

(1 tahun). Perencanaan pembangunan

jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan

pembangunan

daerah.

Dokumen

RKPD

sekurang–kurangnya

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,

rencana

kerja

dan

pendanaannya

serta

prakiraan

maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2013

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten Bandung, khususnya memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2011–2015. Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2013. Rancangan ahir RKPD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunanm

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang


2

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Renja SKPD tahun 2013 merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2013. Penjabaran sasaran,

yang

program

dimaksud, dan

menitikberatkan

kegiatan

prioritas

pada

lingkup

penyelarasan SKPD

yang

prioritas,

menunjang

pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra SKPD dan

RPJMD, begitupun dengan prioritas

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2013 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun kedua yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2010 – 2015. Sehubungan dengan RKPD tahun 2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor … Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS tahun 2013, dilanjutkan penyusunan RKA-SKPD, Pra APBD, DPA-SKPD dan akhirnya ditetapkan APBD tahun 2013. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dapat dijelaskan melalui alur hubungan antar dokumen sebagai berikut:


3

Alur Kinerja Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (25 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (25 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Memperhatikan

Penjabaran

RPJP-Daerah Kab/Kota (25 Tahun) Pedoman

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)

RKPD Kab/Kota (1 Tahun)

Pedoman

Acuan

Pedoman

Pedoman

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD (5 Tahun)

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)


4

1.2. Landasan Hukum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di

bidang

perumahan,

penataan

ruang

dan

kebersihan

yang

meliputi

pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan dan

pengendalian

bangunan,

permukiman,

pelayanan

kebersihan,

dan

pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas

Dinas Perumahan, Penatan

Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : (a). perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; (b). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; (c). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; (d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. Adapun kewenangan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan meliputi : 1.

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari :  bidang Air Minum  bidang Air Limbah  bidang Persampahan  bidang Permukiman  bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan  bidang Pembinaan Perumahan Formal  bidang Pembinaan Perumahan Swadaya


5

 bidang Pengembangan Kawasan  bidang Pembinaan Teknologi dan Industri  bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya 2.

Urusan Penataan Ruang terdiri dari :  bidang Pengaturan  bidang Pembinaan  bidang Pembangunan  bidang Pengawasan

3.

Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari :  bidang Persampahan

4.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :  bidang PNPM

5.

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari :  bidang Musrembang Pembangunan

1.3.

Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maka Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan maksud untuk menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak pada tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD tahun 2013.


6

1.4.

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi : 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capain tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan, meliputi : 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

2.3

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertasih

2.4

Review Rancangan Awal Renja 2013

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ni berisi Program dan Kegiatan Tahun 2012 serta Permasalahan dan Upaya Penanganan, meliputi : 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

3.3

Program dan Kegiatan Tahun 2013

Bab IV Penutup


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Penyusunan Rencana Kerja

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan tahun 2013 berpedoman hasil pencapaian kinerja dinas di tahun 2012, RKPD tahun 2013 dan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan periode 2011-2015. Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats), baik terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. Kekuatan (Strength): 

Memiliki legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dan diantaranya membentuk Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.



Memiliki alokasi anggaran belanja yang cukup besar, dimana untuk tahun 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 terdiri dari Belanja Program dan kegiatan SKPD sebesar Rp. 2.670.702.500,00 serta Belanja Program dan Kegiatan Urusan sebesar Rp. 45.579.091.040,00.



Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan adalah merupakan struktur organisasi yang sangat besar dimana seorang Kepala Dinas harus mengelola seorang Sekretaris dan 6 (enam) Kepala Bidang 8 (delapan) UPTD dengan total sebanyak 44 (empat puluh empat) jabatan struktural,


8



Jumlah karyawannya hingga bulan Januari 2012 adalah sebanyak 555 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 339 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 orang, Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 16 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 200 orang. Dimana 8 orang dengan Golongan IV, 96 orang dengan Golongan III, 122 orang dengan Golongan II, dan 117 orang dengan Golongan I,



Memiliki latar belakang pendidikan SDM yang bervariasi, terdiri dari 17 orang dengan jenjang pendidikan S2, 54 orang dengan jenjang pendidikan S1, 8 orang dengan jenjang pendidikan D3, 137 orang dengan jenjang pendidikan SMU/SMK, 41 orang dengan jenjang pendidikan SLTP/SMP dan 87 orang dengan jenjang pendidikan SD/MI.



Memiliki kantor tempat bekerja tersebar di beberapa lokasi, selain Kantor pusat ada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, juga tersebar di luar Komplek untuk Bidang Kebersihan, UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II, dan III, juga UPTD Pemakaman dan Pertamanan, UPTD Pengankutan Sampah Wilayah Soreang, Wilayah Baleendah, Wilayah Ciparay, dan Wilayah Rancaekek,



Memiliki kendaraan operasional dinas roda 4 sejumlah 18 unit dan roda 2 sejumlah 21 unit yang digunakan para pejabat struktural Eselon II dan Eselon III, serta para Kepala UPTD jumlahnya tidak memadai dengan kondisi kendaraan yang tidak terlalu baik karena umur kendaraan yang sudah terlalu tua. Demikian pula untuk keperluan pengangkutan sampah dan pemadaman kebakaran, dimana saat ini kami hanya memiliki 25 unit Arm Roll, 2 unit Buldozer, 1 unit Loader, 1 unit Excavator, 44 unit Dump Truck, 7 unit mobil pemadam kebakaran, 4 unit mobil tangki tinja, 30 unit kendaraan roda 2, 10 unit kendaraan PICK UP, 10 unit mobil jeep dan mini bus, 1 unit mobil mini bus PICK UP, 1 unit mobil ANHANK (mobil tangki siram), 1 unit sepeda motor trail, 8 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga (Cator/Beca-Motor)


9



Pada saat ini mengelola 1 buah TPA sampah yang berlokasi di Kecamatan Ciparay

serta

beberapa

tempat

yang

berpotensi

untuk

menjadi

pengembangan TPA sampah yang dapat melayani regional. 

Bersama masyarakat yang telah dibina mengelola beberapa sumberdaya air baik air permukaan, mata air ataupun air tanah dalam dengan kualitas dan kuantitas yang relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum masyarakat.



Sampai dengan tahun 2010 memiliki 9 buah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis) sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten Bandung.



Memiliki dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah sebagai pedoman sinergitas program pendanaan lima tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri maupun dari DHBCT/CSR dan Masyarakat,



Memiliki dokumen Identifikasi Potensi Air Baku untuk Air Minum yang disusun dalam kurun tahun 2000-2004,

Kelemahan (Weaknessess): 

Tidak optimalnya kinerja yang dilakukan karena terjadinya ketimpangan, tumpang tindih, dan tidak jelasnya Tupoksi,



Kecenderungan

menurunnya

kualitas

sumber

daya

manusia

dengan

kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan tidak segera tergantikan, 

Ruang kerja para karyawan relatif sempit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,



Kondisi kendaraan operasional relatif dalam kondisi yang tidak prima lagi terlebih medan tempat pelaksanaan kegiatan tersebar pada seluruh wilayah dengan kondisi alam yang bervariasi,


10

Peluang (Opportunities) 

Dengan

luas

wilayah

176.239

Ha,

Kabupaten

Bandung

merupakan

Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas di Jawa Barat. Hal ini menyebabkan pengembangan

Kabupaten wilayah

Bandung

mempunyai

potensi

fleksibilitas

yang dibarengi dengan perlunya ketersedian

penataan ruang dan infrastruktur terkait perumahan dan permukiman. 

Letak Kabupaten Bandung berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti jarak ke pasar dan pusat pertumbuhan propinsi cukup dekat.



Capaian-capaian yang dilaksanakan tahun 2011 oleh dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan melalui bidang terkait menghasilkan : Indikator Kinerja (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal)

Capaian tahun 2012

Cakupan layanan dan akses terhadap air bersih yang layak

18,84 %

Permukiman

masyarakat yang memiliki akses terhadap penyediaan sarana sanitasi yang layak

52,46 %

Permukiman

Pelayanan persampahan

8,96 %

Kebersihan + UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV

85,52 %

Perumahan

Cakupan ketersediaan layak huni

rumah

Jumlah bangunan ber-IMB Cakupan pelayanan kebakaran

bencana

Luas Ruang Terbuka Hijau

4.754 unit 30 % 28,827 Ha

Bidang

P2B UPTD Damkar UPTD Pemakaman Pertamanan

dan

Ancaman (Threats) 

Dengan “gemuknya” struktur organisasi Dispertasih, maka terjadi potensi tidak dapat dijalankannya tupoksi secara maksimal, hal ini khususnya terjadi pada pelayanan pengangkutan sampah, dan pemadam kebakaran,


11



Terlambatnya rekruitmen tenaga akhli teknis lapangan dapat berpotensi pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan,



Minimnya diklat teknis dapat memperparah kesenjangan alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas karyawan,



Kesalahan tupoksi dengan tercantumnya beberapa tupoksi Dispertasih pada Dinas

SDAPE

menyebabkan

tidak

ada

institusi

yang

menangani

permasalahan drainase permukiman dan sanitasi komunal, 

Migrasi-masuk secara terus menerus, khususnya pada sektor jasa dan industri, menyebabkan tingginya laju LPP. Dengan nilai Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,89 persen di tahun menyebabkan tekanan terhadap perubahan pola ruang dan tata guna lahan serta tatanan pola infrastruktur,



Kondisi wilayah yang berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan berapi (vulkanik aktif) dan merupakan daerah dengan lokasi terendah pada Cekungan Bandung yang merupakan bekas danau purba, Kabupaten Bandung sangat rentan terhadap bencana alam, baik bencana letusan gunung berapi, longsor, banjir, angin puting beliung serta akibat pergerakan tanah yang akan memporak porandakan infrastruktur yang telah dibangun,



Sumber air bersih yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan kesehatan juga terancam dengan tercemarnya sumber air oleh kegiatan industri dan non industri yang tidak mematuhi baku mutu lingkungan hidup.



Semakin sulitnya mendapatkan persetujuan pengambilan sumber air serta pemanfaatan lahan yang akan digunakan untuk sarana dan prasarana kegiatan

air

bersih

perdesaan,

terlebih

dengan

terbitnya

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.


12

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan tahun 2013 dimana kegiatan tahun 2012 masih berjalan (memasuki triwulan II) sehingga untuk mengukur kinerja tahun 2013 belum dapat dilakukan secara akurat, tetapi untuk sementara sebagai bahan mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat dilihat dari hasil capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sedangkan untuk mengukur target kinerja RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai tahun target kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pusat masing-masing urusan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2011 - 2015.


13

Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 (Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Sumber data

Target tahun 2013

Kualitas Ke-Tata Ruang-an

Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)

Jumlah bangunan berIMB Jumlah bangunan

∑ Bangunan ber-IMB

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung

∑ Bangunan di Kab. Bandung

4.000 1.881.145 0,21

Kualitas Ke-Tata Ruang-an Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

Luas wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah

∑ Wil ber HPL/HGB ∑ Luas Wilayah

46.187,94

176.793,46

Persentase RTH per Satuan luas wilayah Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)

Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Luas Wilayah Kualitas Permukiman dan Perumahan

Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih

∑ penduduk yang mendapat akses air bersih

Jumlah penduduk sasaran Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih

∑ rumah tangga ∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga

Kualitas Permukiman dan Perumahan Jumlah rumah tinggal ∑ rumah tinggal berakses sanitasi berakses sanitasi Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga Persentase rumah tinggal bersanitasi

∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga


990.873

1.040.977 96,389

1.060.713 1.040.977 103,162

14

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)

Kualitas Lingkungan Hidup ∑ Volume sampah Terangkut

Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr) Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr) Persentase penanganan sampah

∑ Penduduk x 2,5 l/o/h

4.282

∑ Volume sampah Terangkut ∑ Volume sampah yg dihasilkan

18,47

Kualitas Lingkungan Hidup ∑ TPSS yg ada ∑ Penduduk x 2,5 l/o/h

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Jumlah TPSS (unit) Jumlah Daya Tampung TPS (m3) Jumlah Penduduk ∑ Penduduk (jiwa) Rasio Daya ∑ Daya Tampung TPSS Tampung TPS ∑ Penduduk terhadap Jumlah penduduk (%) Cakupan pelayanan bencana kebakaran Jumlah mobil ∑ mobil pemadam kebakaran pemadam kebakaran (Unit) Jumlah penduduk (Jiwa) Luas wilayah (KM2 ) Jumlah kejadian kebakaran (kali) Rasio mobil damkar thd luas kab bandung (km2) Persentase tingkat cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung (%) Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (%)

Meningkatnya

791

44 246 3.476.781 *

0 ,0 0 4 5

12

∑ penduduk

3.476.781 *

∑ Luas wilayah ∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun

1762.39 km 155 1 : 19,582

Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung

50,11%

50%

Kualitas Permukiman dan Perumahan


15

kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)

Luas area permukiman tertata (Ha) Total luas area permukiman (Ha) Persentase luas permukiman yang tertata (%) Luas kawasan kumuh (Ha)

∑ Luas permukiman

Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan kumuh (%) Luas permukiman layak huni (Ha)

∑ Wilayah ∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah ∑ Luas permukiman layak huni

Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan permukiman layak huni (%) Jumlah rumah layak huni (unit)

∑ Wilayah ∑ Luas permukiman layak huni ∑ Wilayah

1.4297,35 1 : 0,50

∑ Rumah layak huni

707.351,03

Jumlah penduduk (jiwa) Rasio rumah layak huni

∑ penduduk Kabupaten Bandung

3.476.781 *

∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga

1 : 20,3450

∑ total luas permukiman ∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman

12.813,96 14.297,3 89,63

∑ Luas kawasan kumuh

70,718

Rasio Tempat Pemakaman Umum Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah) Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)

∑ Tempat Pemakaman Umum

Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (m2) Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (buah) luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (m2)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum

54.447

∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

9

148

∑ Luas Tempat Pemakaman Umum 311.309

∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)


328.627

16

Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (m2)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

Jumlah Tempat Pemakaman Jumlah luas Tempat Pemakaman (m2)

∑ Tempat Pemakaman ∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

817.477

Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman (buah)

∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Penduduk

143.058,50

Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk Sumber :

∑ Daya tampung Tempat Pemakaman ∑ Penduduk

57.509,73

317

3.476.781 * 25.87

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015


17

Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)) Tahun Sasaran

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang

Indikator Kinerja

- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang - - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan - Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang - Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

2010

2011

2012

2013

2014

27,87 %

31,27 %

35,25 %

40,07 %

45,63 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0,1 %

0,1 %

0,11 %

0,117 %

0,117 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

25 %

30 %

32 %

35 %

37 %

Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya

- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran - Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

30 %

30 %

30 %

35 %

40 %

31 %

40 %

40 %

50 %

70 %


18

Tercapainya pemenuhan pelayanan bersih

air

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%

Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat -

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

11 %

19,30 %

20,70 %

24,52 %

28,80 %

51 %

52 %

54 %

56 %

60 %

0,8 %

1%

1,5 %

1,6 %

1,7 %

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya pengurangan perkotan

fasilitas sampah di

0.6 %

0,6 %

0,6 %

7,9 %

11,6 %

- Tersedianya penanganan pekotaan

sistem sampah di

10,46 %

11,36 %

13,26 %

15,16 %

19,06 %

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

4,66 %

0,37 %

0,74 %

1,11 %

1,48 %

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni

…… %

89,17 %

89,99 %

90,81 %

91,63 %

…… %

2,08* %

5,22* %

10,45* %

15,67* %

…… %

10,87* %

20,29* %

31,16* %

49,28* %

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang disukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Catatan : * dalam proses evaluasi bidang terkait


19

Sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah dicapai dari tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut : Tahun Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Kinerja

Penataan Ruang

2009

2010

2011

8,01 %

16,38 %

24,76 %

100 %

100 %

100 %

0,1 %

0,113 %

0,119 %

100 %

100 %

25 %

30 %

32 %

100 %

100 %

100 %

- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran - Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

-%

30 %

30 %

-%

23 %

25 %

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%

12,41 %

18,60 %

18,84 %

- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang - - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan - Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang - Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

Meningkatnya pemerintahan

prasarana daerah

dan

- Tersedianya pedoman standar bangunan lingkungan

harga dan

100 %

pengelolaan bangunan gedung lainnya Meningkatnya kebutuhan

pemenuhan

pencegahan

penanggulangan

dan

bahaya

kebakaran Tercapainya

pemenuhan

pelayanan air bersih


20

Meningkatkan

ketersediaan

sistem air limbah setempat

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai - Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

51 %

52,89 %

52,46 %

0,039 %

0,038 %

0,037 %

-%

0,6 %

1,9 %

- Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan

8,47 %

8,59 %

8,96 %

- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan - Cakupan ketersediaan rumah layak huni

-%

1,5 %

0%

79,80 %

85 %

85,52 %

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

…… %

2,08* %

5,22* %

- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang disukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

…… %

10,87* %

20,29* %

- Tersedianya pengurangan perkotaan

fasilitas sampah di

Sumber : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bandung yang tugas dan fungsinya dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berdasarkan urusan meliputi Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Lingkungan Hidup.

Urusan Perumahan Rakyat Urusan Perumahan Rakyat salah satunya dapat dilihat dari indicator kinerja sebagai berikut : 

Persentase luas permukiman yang tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan


21

permukiman adalah penataan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Uraian permukiman

2008

2009

2010

2011

-

8.044,39

11.649,05

12.469,50

1.

Luas area tertata (Ha)

2.

Total luas permukiman (Ha)

area

-

14.297,30

14.297,30

14.297,30

3.

Persentase luas permukiman yang tertata

-

56,27

81,84

87,22

2012

Sumber : Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Rasio permukiman layak huni dan rasio rumah layak huni



Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesame warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Luas permukiman huni (Ha)

layak

5.111,99

5.117,46

12.449,96

12.469,50

2.

Luas wilayah permukiman (Ha)

14.200,20

14.297,30

14.297,30

14.297,30

3.

Persentase kawasan permukiman layak huni

35,99 %

35,79 %

35,84 %

87,22 %

4.

Jumlah rumah layak huni

575,446

706.851

707.600

711.486

5.

Jumlah rumah tangga

-

885.674

831.988

831.988

6.

Persentase huni

-

79,80 %

85 %

85,52 %

rumah layak

2012

Sumber : Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


22



Persentase rumah tangga berakses air bersih Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat. PDAM

melayani

penyediaan

air

bersih

perkotaan

sedangkan

Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebit, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan system yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdaesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kab. Bandung. Oleh karenanya pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah data tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun tahun 2008 – 2012. No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses air bersih

669.368

832.806

763.184

615.705

2.

Jumlah rumah tangga

816.832

885.674

831.988

859.101

3.

Persentase rumah tangga berakses air bersih

81,95

94,03

91,73

71,67

2012

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


23



Persentase rumah tinggal bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar/tinja) Pada saat ini Kab. Bandung telah memiliki 2 buah instalasi pengolahan air limbah (IPAL Soreang dan IPLT Cibeet) serta IPLT Bojongsoang. Kesadaran masyarakat

akan

pentingnya

rumah

tinggal berakses

sanitasi dasar

(mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai memdapat respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kab. Bandung selama kurun waktu 2010 – 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja Jumlah rumah tangga Persentase

802.872

872.082

440.000*

450.651*

816.832 98,29

885.674 98,47

831.988 52,89

859.101 52,46 %

2. 3.

Sumber :



2012

BPS Kab. Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan (*) Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Persentase Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran

dan

capaian

respon

time

rate

daerah

layanan

Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: No

Uraian

2010

2011

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit) Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (Ha) Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) Rasio cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) Rasio Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)

7 3.215.548 176.238,67 168 30 % 23 %

7 3.299.988 176.238,67 192 30 % 25 %

Sumber :

2012

UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


24

Cakupan

pelayanan

bencana

kebakaran

yaitu setiap peristiwa yang

disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa, cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang dapat terlayani dalam penanggulangan kebakaran. Sedangkan Capaian Respon Time Rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu kurang dari/ sama dengan 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Sedangkan tahun 2011 untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran target sebesar 30 % dan realisasi 30 % sedangkan untuk capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) target sebesar 40 % dan realisasi sebesar 25 % daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III yang membawahi indikator dan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dimana masih terdapat kesenjangan antara sarana dan peralatan Unit Pemadam

Kebakaran

dan

meningkatnya

kesenjangan

dalam

system

penanggulangan oleh Unit Pemadam Kebakaran Kab. Bandung (Respon time yang tinggi, tumpulnya efektifitas pemadaman dsb) serta kurangnya kesadaran

masyarakat

tentang

pencegahan

kebakaran

dan

proteksi

kebakaran serta faktor penyebabnya. Jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi dimana kondisi saat ini bahwa Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan 31 kecamatan dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran wilayah I Soreang Wilayah II Ciparay dan wilayah III Cicalengka dan 7 mobil pemadam kebakaran dimana jumlah kejadian kebakaran tahun 2010 sebanyak 168 kali kejadian dan tahun 2011 sebanyak 192 kejadian. Aspek penilaian Penanggulangan Bencana Kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).


25

Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan dinas. 

Rasio Tempat Pemakaman Umum Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomer 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini

dapat digambarkan sebagai berikut: No

Uraian

2010

2011

1.

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)

133

138

2.

Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)

289.529

291.170

3.

Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH)

60.077

60.418

4.

Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

9

9

5.

Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

328.627

328.627

6.

Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

68.190

68.190

7.

Jumlah Tempat Pemakaman

142

147

8.

Jumlah luas Tempat Pemakaman

618.156

619.797

9.

Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Jumlah Penduduk

128.267

128.608

3.215.548

3.299.988

1:

1 : 18,31

10. 11.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan penduduk

Sumber :

2012

UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan


26

Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Tahun 2012 jumlah lokasi TPU sebanyak 156 lokasi, tahun 2011 jumlah lokasi TPU sebanyak 138 lokasi, tahun 2010 jumlah lokasi TPU sebanyak 133 lokasi. Sedangkan sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi yang dikelola oleh yayasan-yayasan.

Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (Open Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social, ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan

kehidupan

perkotaan

tetapi

juga

dapat

menjadi

nilai

kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 % diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi, seperti rumah atau pabrik) dan 20 % adalah RTH publik. Luas RTH di Kab. Bandung tahun 2008 – 2012 mencapai 7,36 Ha (yang dikelola oleh Dinas


27

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas Ruang Terbuka Hijau

6,28

6,92

27,327

28,827

2.

Luas Wilayah Perkotaan

24.150,49

24.150,49

24.150,49

24.150,49

3.

Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah perkotaan

0,026

0,029

0,113

0,119

24.150,49

Sumber : UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan



Rasio Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan mendirikan

bangunan,

mengubah

fungsi

banguanan

dan

mengubah

bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui

standar-standar

yang

ditetapkan

dalam

IMB

sehingga

terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian data rekomendasi penertiban IMB sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan.


28

Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan

di wilayah

Kabupaten

Bandung

yang

meliputi

penegakan ketertiban serta pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : tahun 2011 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4754 unit dan tahun 2010 sebanyak 3514 unit. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B yang

membawahi

indikator

dan

program/kegiatan

yang

menunjang

pencapaian target kinerja dan target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah bangunan ber IMB (> 250 m)

2.483

3.028

3.514

4.754

2.

Jumlah Bangunan

1.144.537

1.144.923

1.148.437

819.319

3.

Persentase Bangunan ber-IMB

0,22 %

0,26 %

0,30 %

0,58 %

2012

Sumber : BPS Kab. Bandung (Suseda Tahun 2008 – 2011) dan Bidang P2B Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase Penanganan Sampah Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kab. Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang

cukup

rumit

dalam

penyelesaiannya

adalah

pengadaan

dan

pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPAS) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat menampung

timbulan

sampah

yang

dihasilkan

juga

harus

dapat

meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang


29

terletak di Desa Babakan Kecamatan Ciparay. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut : No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah volume tertangani (m3)

sampah

yang

552

552

572

612

2.

Jumlah volume dihasilkan (m3)

sampah

yang

6.616

6.616

6.656

6.828

3.

Persentase

8,47

8,47

8,59

8,96

Sumber :

2012

Bidang Kebersihan + UPTD Pengangkutan Sampah wil. I, II, III dan IV Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan



Penduduk Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPAS, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kab. Bandung pada tahun 2008 sebanyak 38 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 114 m 3. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1000 orang jumlah penduduk Kab. Bandung hanya tertampung 0,0036 m3. Demikian pula pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya rasio daya tamping TPSS terhadap jumlah penduduk mencapai 0,0037 m 3 pada tahun 2009, 0,0076 m3 pada tahun 2010, dan …………. m 3 pada tahun 2011. Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah TPSS (unit)

38

39

23

42

2.

Jumlah daya tampung TPS (m3 )

114

117

138

252

3.

Jumlah (jiwa)

3.127.008

3.172.860

3.215.548

4.

Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk

0,0036

0,0037

0,0076

2012

No

Sumber :

Penduduk

3.299.988



30



Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk Pengangkutan

sampah

pengangkutan

sampah.

dari

TPS

Berikut

menuju data

TPA

menggunakan

truk

mengenai

perbandingan

truk

pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk Kab. Bandung. No

Uraian

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah truk pengangkut sampah (unit)

55

55

57

60

2.

Jumlah daya tamping truk (m3)

350

350

362

376

3.

Jumlah (jiwa)

3.127.008

3.172.860

3.215.548

3.299.988

4.

Rasio jumlah truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah penduduk

1 : 56 : 555

1:57:253

1:58:464

Sumber :

Penduduk


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diantaranya : 1)

Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah;

2)

Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah;

3)

Rendahnya

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan kebakaran; 4)

Belum optimalnya capaian respon time penanggulangan kebakaran;

5)

Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang perumahan dan pemukiman;

6)

Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;

7)

Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah;


31

8) 9)

Belum optimalnya ketersediaan permukiman dan perumahan yang layak; Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukungnya;

10) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP; 11)

Koordinasi,

integrasi,

pemerintahan,

dan

simplikasi, belum

sinkronisasi

optimalnya

aplikasi

dalam

penyelenggaraan

konsep

pembangunan

partisipatif; 12) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai; 13) Menurunnya

daya

dukung

dan

kualitas

lingkungan

ditandai

dengan

meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian; 14) Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat; 15) Pola penggunaan lahan berkembang pesat; 16) Tingginya tingkat alih fungsi lahan; 17) Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2013 disusun berdasarkan rancangan awal Renja SKPD dimana rancangan awal Renja SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD pada tahun 2012 sebelum berjalannya kegiatan pembangunan tahun 2013.


32

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pelaksanaan

musrenbang

Kabupaten

Bandung

tahun

2012

untuk

menyusun program dan kegiatan tahun 2013 telah dilaksanakan yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Bandung, sehingga hasil tersebut merupakan dasar penyusunan Renja SKPD tahun 2013 yang berbasis kewilayahan. Yang selanjutnya dari program dan kegiatan tersebut dipilah oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya agar menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2013. Besaran alokasi kebutuhan anggarannya tentu saja oleh masing-masing SKPD disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing.


33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi Jawa Barat dilihat dari

tahun 2012 sebagai eksisting tahun sebelumnya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat dilihat dari hubungan antara isu strategis Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD Kabupaten Bandung dan tupoksi Dinas Perumahan, Penataan ruang dan Kebersihan. Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten member gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di tahun 2012. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing-masing tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam pencapaian Visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, ditetapkan tujuan dan sasaran yang relevan untuk setiap misi. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan kepada skala prioritas, yang akan dihasilkan dalam jangka waktu triwulanan dan tahunan dari kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Rincian tujuan dan sasaran dalam pencapaian misi dinas, yaitu : 1.

Mewujudkan kualitas pelayanan Publik di bidang permukiman.

2.

Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan gedung negara dan rumah negara

3.

Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

4.

Meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan

5.

Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman.


34

6.

Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

7.

Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas yang tertuang dalam Rencana strategis

Dinas

Perumahan,

Penataan

Ruang

dan

Kebersihan,

ditetapkan

kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013. Ada 6 (enam) kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas untuk tahun 2011 sampai dengan 2015. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: 1)

Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Pertasih guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah;

2)

Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara, kesehatan, sosial, kesenian dan olah raga;

3)

Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;

4)

Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan;

5)

Kebijakan

peningkatan

pembinaan

dan

pengendalian

pembangunan

permukiman; 6)

Kebijakan

peningkatan

kinerja

operasional

manajemen

pengelolaan

persampahan lingkungan permukiman.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :


35

Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra SKPD Visi : Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 1 : Mengoptimalkan penataan Meningkatnya kinerja penataan ruang Meningkatkan kinerja ruang sehingga terwujud penataan ruang yang ruang wilayah yang aman, implementatif nyaman, produktif dan berkelanjutan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan

Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya

Meningkatnya pemerintahan pengelolaan lainnya

Misi 3 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya (yaitu : gempa, banjir, longsor, putting beliung, kebakaran, social) di kawasan perumahan dan permukiman



Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan


Meningkatnya pemerintahan pengelolaan lainnya

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

1. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air limbah 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih 2. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat 3. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah


daerah bangunan

daerah bangunan

prasarana dan gedung

prasarana dan gedung

36

Visi : Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 6 : Mewujudkan perumahan dan Meningkatnya kualitas perumahan Meningkatkan permukiman yang layak dan permukiman. perbaikan kualitas dalam lingkungan yang perumahan dan sehat, aman, serasi dan permukiman melalui teratur kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

3.3.

Mewujudkan profesionalisme aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Program dan Kegiatan Implementasi dari program yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari

beberapa dasar hukum yang melandasinya serta beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten

Bandung. Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2013, diantaranya : 1.

Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Bandung.

2.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.

3.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor …. Tahun ….. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


37

5.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tanggal ...... tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ......;

6.

Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor .... Tahun ...... tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun .......;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor .... Tahun ...... tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ......;

9.

Peraturan Bupati Bandung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Bandung

Tahun

Anggaran 2011; 10.

Peraturan Bupati Bandung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

11.

Keputusan Bupati Bandung Nomor ................, tanggal ................... tentang Standar Biaya Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

12.

Keputusan Bupati Bandung Nomor ..................... tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

13.

Keputusan Bupati Bandung Nomor ....................... tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati

Bandung

Nomor

................

tentang

Penunjukan

Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 14.

Keputusan Bupati Bandung Nomor .............. tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ............... tentang Penunjukan Pengelola


38

Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 15.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Bandung

tanggal ............ tentang Pengesahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012; 16.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tanggal ................ tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : ... Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran jawab Dinas Perumahan, 2012

2012,

bahwa

Penataan

kegiatan yang menjadi

Ruang

dan

tanggung

Kebersihan

tahun

sebesar

Rp. 53.560.738.540,- yang meliputi program / kegiatan yaitu : Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (Sewa Repeater)

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman

11.

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


39

12.

Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran

13.

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14.

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan : 1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2.

Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan Urusan : Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1.

Penetapan kebijakan, strategi, program perumahan Pendataan Perumahan Terorganisir dalam bentuk peta digital (Cikancung, Cicalengka, Rancaekek)

2.

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

3.

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi Fasos Fasum)

4.

Fasilitasi dan Stimulasi Pemb. Masyarakat Kurang Mampu Rehab RTLH


40

5.

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

6.

Penyusunan Data Bangunan Pemerintah

Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

2.

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP dan RPKPP)

3.

Pengendalian dan pengawasan bangunan

4.

Penataan sarana sanitasi (Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin/Pendamping DAK dan BOP)

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 2.

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (Pembinaan dan Evaluasi KPPABD)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya

Kebakaran,

terdiri atas kegiatan : 1.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

2.

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

3.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Damkar Slang dan HT

4.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

6.

Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

7.

Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)

8.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat Damkar (Pendamping RPIJM Pemerintah Pusat)

Program pengelolaan areal pemakaman, terdiri atas kegiatan : 1.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Penetapan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang

2.

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

3.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

4.

Penyusunan Rencana Tekinis Ruang Kawasan

5.

Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang


41

Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

2.

Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang

3.

Survey dan Pemetaan

4.

Penyusunan Kajian

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan

dan

pengumpulan

data

informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

3.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

4.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan dan Analisis Data /Informasi RTH

2.

Penyusunan program pengembangan RTH

3.

Penataan RTH

4.

Pemeliharaan RTH

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiri atas kegiatan : 1.

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Rumah

Sehat

Sederhana

(Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

Sedangkan berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 sebesar Rp. 55.248.246.814,24 bahwa kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2013 meliputi program / kegiatan yaitu :


42

Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS



Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penyediaan Alat Tulis Kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Penyediaan Makanan dan Minuman



Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran



Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah



Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan : 

Pengadaan mobil jabatan



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional



Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor



Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


43

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas kegiatan : 5.

Kajian Data Potensi Pendapatan

6.

Evaluasi dan Kajian Tupoksi

7.

Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan Urusan : Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. 

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

(Verifikasi

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan) 

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu



Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat



Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)

Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin



Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang



Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin



Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)



Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)



Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)


44

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1.

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya

Kebakaran,

terdiri atas kegiatan : 1.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

2.

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

3.

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

4.

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan : 1.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan



Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Program Pengembangan Data/Informasi 1.

Penyusunan

Kajian

keterpaduan

Program

Kawasan

Perumahan

dan

Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2.

Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung

3.

Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung

4.

Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB di Kabupaten Bandung

5.

Penataan dan Pengendalian Bangunan

6.

Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti


45

7.

Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung

8.

Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Survey dan Pemetaan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang

2.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

3.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunana Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

2.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan

3.

Peningkatan

Operasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana

dan

Sarana

Persampahan. 4.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, terdiri atas kegiatan : 1.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri atas kegiatan : 1.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan : 1.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),terdiri atas kegiatan :


46

1.

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH

2.

Penataan RTH

3.

Pemeliharaan RTH

Secara lebih rinci program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran tersendiri. Sedangkan target kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Target Kinerja Program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2013 (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal) INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Meningkatnya kinerja penataan ruang

URAIAN

TARGET

- Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang

40,07 %

- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang

100 %

- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan - Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB - Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya 3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan

- Meningkatnya kebakaran

cakupan

pelayanan

bencana


40,07 %

0,117 %

35 % 100 % 100 %

35 %

47

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

- Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

50 %

4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60% (perkotaan+perdesaan)

49 %

5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat

- Tersedianya memadai

6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

- Tersedianya perkotaan

fasilitas

pengurangan

sampah

di

7,9 %

- Tersedianya pekotaan

sistem

penanganan

sampah

di

15,16 %

kumuh

di

1,11 %

7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

Sumber :

sistem

air

- Tersediannya sistem komunitas/kawasan/kota

- Berkurangnya luasan kawasan perkotaan

limbah air

setempat

yang

51,22 %

limbah

skala

1,6 %

permukiman

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni

0,81 %

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

1,68 %

- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

31,16 %

Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015 dan Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan


48

BAB IV PENUTUP

Kegiatan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan dikarenakan bersifat pendampingan, penataan/pembangunan dan pelayanan yang mesti berkesinambungan, oleh karenanya seluruh rencana kerja tahun 2013 tersebut secara umum dapat dikatakan prioritas. Beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat/Propinsi turut serta memberikan andil besar bagi upaya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan pendanaan pemerintah Daerah semakin terbatas, dengan demikian kesiapan pendampingan program tersebutpun perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung memiliki posisi yang strategis didalam menyediakan, melaksanakan dan mengelola seluruh sarana dan prasaran perekotaan dan perdesaan terkait dengan bidang Permukiman, Perumahan dan Penataan Ruang. Agar kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan berbagai langkah peremajaan organisasi dan perubahan tupoksi serta rekruitmen tenaga teknis sesuai dengan fungsinya. Memaksimalkan potensi kontribusi berbagai kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat/Propinsi untuk turut serta memberikan andil besar bagi upaya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat


49

kemampuan

pendanaan

pemerintah

Daerah

semakin

terbatas,Mengusulkan

tersedianya alokasi dana pendampingan serta lahan dan DED program tersebut sebagai konsekwensi dari “readyness criteria” .

Soreang,

Mei 2012

An. Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Sekretaris,

BUDIHARJO, ST.,MM Pembina NIP. 19610725 198701 1 010


50

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents