BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Rencana Kerja 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

1

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Dalam perencanaan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD ) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2015. Rencana Kerja di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penjabaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Sanggau. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau berupaya menyusun Rencana Kerja SKPD yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019. Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran Visi : “Sanggau Maju dan Terdepan” dan Misi : “Mewujudkan Sanggau sebagai daerah tujuan wisata yang Aman dan Nyaman untuk dikunjungi”. Rencana Kerja SKPD 2015 kemudian dipedomani untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pedoman Peraturan Peraturan Pedoman

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 10 tahun 2006 tentang PokokPokok Keuangan Daerah 11. Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau.


3

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. b. Tujuan Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau Tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau; 2. Merumuskan Program dan Kegiatan yang hendak dilaksanakan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2015. 1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan susunan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut : a. Masalah-masalah yang dihadapi sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusuanan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 juga memperhatikan hal-hal sebagi berikut : a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan rencana Tahun 2015; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiaannya. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2013 dapat diuraikan pada tabel dibawahi ini : Tabel 1 No

URAIAN

1.

Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Prosentase Realisasi

: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT KANTOR 100% Rp. 3.000.000 Rp. 2.998.000 99,96%

2.

Program Kegiatan

: :

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Prosentase Realisasi

: : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, AIR, DAN LISTRIK 100% Rp. 27.000.000 Rp. 16.898.003 62,59%


KET

5

No 3.

URAIAN Program Kegiatan

: :


: : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAN DINAS OPERASIONAL 100% Rp. 634.000 Rp. 623.000 98,26%

4.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 100% Rp. 57.060.000 Rp. 54.610.000 95,71%

5.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 100% Rp. 4.414.260 Rp. 4.413.900 99,99%

6.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN 100% Rp. 13.000.000 Rp. 13.000.000 100%

7.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN ATK 100% Rp. 49.961.270 Rp. 49.961.270 100%

8.

Program Kegiatan

: :


: : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100% Rp. 28.000.000 Rp. 28.000.000 100%


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK 100% Rp. 2.965.200 Rp. 2.965.200 100%

9.


KET

6

10.

11.

Program Kegiatan

: :


: : : :

Program Kegiatan

: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 100% Rp. 6.480.000 Rp. 6.420.000 99,07%


PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 100% Rp. 158.550.000 Rp. 158.550.000 100%

12


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100% Rp. 33.000.000 Rp. 33.000.000 100%

13.

Program Kegiatan

: :


: : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 100% Rp. 166.575.000 Rp. 106.475.300 63,92%

14.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA TENAGA HONORER 100% Rp. 40.852.000 Rp. 40.852.000 100%

15.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEARSIPAN 100% Rp. 4.900.100 Rp. 4.900.100 100%

16.


: : : : : :

PELAYANAN ADMINI STRASI PERKANTORAN PENGADAAN MEUBELER 100% Rp. 3.500.000 Rp. 3.500.000 100%


7

17.

18.

19

Program

:

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Prosentase Realisasi

: : : : :

Program

:


: : : : :

Program

: : : : : :

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN PERALATAN KANTOR 100% Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 100%

Program Kegiatan

: :


: : : :

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 100% Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000 100%

Program

:


: : : : :

Program Kegiatan

: :


: : : :

Program Kegiatan

: :


: : : :

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Prosentase Realisasi 20.

21.

22.

23.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR 100% Rp. 15.200.000 Rp. 15.200.000 100% PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA MOBIL JABATAN 100% Rp. 44.125.000 Rp. 21.301.690 48,28%

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 100% Rp. 62.000.000 Rp. 36.717.300 59,22%

DAYA

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM & PENINGGALAN BAWAH AIR 100% Rp. 145.049.000 Rp. 132.484.000 91,34% PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA FASILISASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 100% Rp. 829.805.580 Rp. 766.542.500 92,38%


8

24.

Program Kegiatan

: :


: : : :

Program Kegiatan

: :


: : : :

Program Kegiatan

: :


: : : :

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 100% Rp. 286.296.600 Rp. 272.525.200 95,19%

27.


: : : : : :

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PELAKSANAAN PROMOSI SENI BUDAYA 100% Rp. 577.519.000 Rp. 564.221.300 97,70%

28.

Program Kegiatan

: :


: : : :

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA UNGGULAN 100% Rp. 503.159.200 Rp. 472.540.600 93,91%

29.


: : : : : :

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PEMBERIAN PAKAN DAN VAKSINASI HEWAN 100% Rp. 26.637.000 Rp. 24.798.000 93,10%

30.

Program Kegiatan

: :


: : : :

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PEMBINAAN DAN PENDATAAN USAHA PARIWISATA 100% Rp. 87.598.400 Rp. 49.278.000 56,25%

25.

26.

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN PEMASARAN OBYEK WISATA 100% Rp. 53.579.920 Rp. 51.668.800 96,43% PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 100% Rp. 108.494.400 Rp. 107.484.500 99,07%

JASA


9

31.


: : : : : :

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DANA SHARING PNPM PARIWISATA 100% Rp. 50.535.020 Rp. 37.693.800 74,59%

32.

Program Kegiatan

: :


: : : :

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PELATIHAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA DI KAB. SANGGAU 100% Rp. 60.809.950 Rp. 55.400.950 91,11%

Dari Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari Tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2013 terealisasi 100%. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat mengunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan dan Pariwisata digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut : 1. 2. 3.

4.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kreteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang Kebudayaan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.


10

5.

6.

7. 8.

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pembinaan kembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasioanl perfilman skala kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota. Penetapan kreteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten/kota. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/kota. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada Negara skala kabupaten/kota. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “ Cultural Diversity, Protection on Cultural landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” skala kabupaten/kota. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kabupaten/kota. Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota meliputi : a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti


11

bangsa b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa dan lembaga adat. 17. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi: a. Pelaksanaan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota. 18. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/kota. 19. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/kota. 20. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota. 21. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota. 22. Koordinasi dan fasilisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan situs/BCB skala kabupaten/kota. 23. Pengembangan dan pemanfaatan museum di kabupaten/kota. 24. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota : a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten/kota. b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan pedoman penegmbangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota. e. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/kota. f. Penerapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota. 25. Pemberian rekomendasi Usaha pariwisata skala kabupaten/kota. 26. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota 27. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota. 28. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota:


12

a. Peserta / penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/ provinsi. b. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/kota. c. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/kota. d. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten/kota. Berdasarkan uraian kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau diatas maka Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.3.

Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah Grup/Sanggar kesenian Jumlah Gedung Kesenian Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Jumlah Kunjungan Wisata

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Isu Internal 1) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Salah satu modal utama pengembangan kebudayaan dan pariwisata adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kebudayaan dan pariwisata yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Kebudayaan dan pariwisata, agar lebih terorientasi pada peningkatan kualitas SDM Dalam pengembangan ke depan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera diterapkan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha budaya dan pariwisata terus meningkat. Sumber Daya Manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi Rencana Kerja 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

13

(motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsurkandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pariwisata. 2) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) yang Belum Sinergis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah; swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pembangunann kebudayaan dan kepariwisataan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak terkait. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembina pembangunan bidang kebudayaan dan Pariwisata memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Sehingga kondisi keterpaduan antar pihak dalam pembangunan kepariwisataan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat daerah serta lembaga-lembaga kebudayaan dan pariwisata yang perlu lebih diberdayakan. 3) Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Upaya untuk membangun kepariwisataan daerah pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan sektor pariwisata daerah akan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang devisa terbesar di tingkat nasional. Namun di sisi lain pemerintah pusat dalam komitmennya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Di lain pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tidak memiliki kiat untuk menyusun Daftar Isian kegiatan / Daftar isian Program yang secara substansial dapat diterima pemerintah pusat. Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak hanya dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga kabupaten Sanggau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhannya. Sedangkan promosi pemasaran sektor pariwisata belum menjadi prioritas untuk


14

mendapat anggaran yang cukup. Sehingga perkembangan sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sanggau cenderung setengahsetengah dan tidak mampu bergerak cepat. 4) Terbatasnya Investasi di Bidang Pariwisata Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pariwisata daerah pada masa-masa mendatang adalah, terciptanya industri pariwisata yang handal baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu industri pariwisata Kabupaten Sanggau membutuhkan keterlibatan berbagai sektor usaha yang akan membentuk industri tersebut. Dalam hal ini peran swasta ( baik daerah, nasional maupun multinasional ) akan menjadi sangat besar dan menentukan kuat lemahnya industri pariwisata Kabupaten Sanggau. Salah satu indikasi ketertarikan swasta dalam suatu industri ditunjukkan pada tingkat investasi yang ditanamkan. Dalam hal ini kegiatan investasi bidang pariwisata di Kabupaten Sanggau sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. 5) Kurangnya Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Sanggau Kurang minat dan motivasi berkunjung wisatawan (baik mancanegara maupun nusantara) ke daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Sanggau salah satunya disebabkan karena kurangnya tawaran produk wisata baru. Produk-produk yang ada sekarang lebih merupakan polesan dari produk-produk lama dengan kemasan baru. Ditambah lagi dengan belum adanya Biro Perjalanan yang profesional di bidang Pariwisata di Kabupaten Sanggau. Indikator Kejenuhan tersebut diantaranya terlihat dari semakin turunnya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya motivasi wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang (revisit), pendeknya lama tinggal, dan rendah pembelanjaan wisatawan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada pudar industri pariwisata Kabupaten Sanggau secara keseluruhan. b. Isu Eksternal 1) Globalisasi Globalisasi telah menjadi isu yang sangat aktual bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia karena konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dihadapi baik dalam membangun kapasitas bangsa yang bersangkutan maupun dalam konteks hubungan antar bangsa yang tidak mungkin dihindari. Dalam era ini arus lalu lintas ekonomi, modal, teknologi, manajemen serta budaya mengalir deras dan leluasa tanpa mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Dampak dari hal tersebut disatu sisi menciptakan peluang, namun di sisi lain menciptakan berbagai kendala.


15

Salah satu konsekuensi logis dari globalisasi adalah liberalisasi dan aliansi perdagangan jasa-jasa tertuang dalam Persetujuan Umum Tarif Jasa (GATS) diimplementasikan dengan diberlakunya AFTA / AFAS untuk menghilangkan beberapa hambatan dalam hal perdagangan meliputi : transaksi perdagangan barang dan jasa, sumber daya modal/investasi, dan pergerakan manusia. Dengan diberlakukannya AFTA / AFAS, “batas-batas negara” yang selama ini menjadi hambatan pergerakan perdagangan baik barang maupun jasa termasuk didalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku dimasing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu “dunia tanpa batas“. Akibat konsekuensi logis tersebut maka persaingan/kompetisi antar bangsa adalah faktor kunci yang menuntut setiap negara untuk menyiapkan strategi-strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi era perdagangan bebas, misalnya di bidang pariwisata peningkatan kualitas dan pelayanan produk pariwisata, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2) Aspek Hak Asasi Manusia Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi isu sentral secara global, dan telah menyatu dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat apresiasi dan jaminan suatu bangsa terhadap HAM secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi eksistensi persahabatan dan kerjasama negara tersebut dengan dunia internasional. Aspek HAM sebagai kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan pembangunan yang berwawasan budaya, diupayakan untuk dijadikan sebagai faktor pendorong dengan ditempatkan dalam skala prioritas di setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia, maka kepedulian dan jaminan terhadap HAM tetap diutamakan. Di sisi lain, masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan masalah peperangan maupun ancaman dan aksi-aksi terorisme global yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman yang serius saat ini. Akibat peperangan serta aksi-aksi terorisme berupa pengeboman di tempat umum, maupun tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak telah mendudukkan harkat dan martabat manusia pada tataran yang paling rendah. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di destinasi maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya impresi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi destinasi yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan. Untuk itu perlu dicairkan pemecahan keamanan yang bersifat global, karena masalah keamanan telah menjadi bagian dari globalisasi.


16

Abad 21 yang identik dengan era globalisasi juga ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), telah menimbulkanperkembangan yang sanagat pesat di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar negara maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar peranannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak-kontak antarbudaya secara lebih intensif baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran dan majalah. 3) Sistem Informasi Kebudayaan dan Kepariwisataan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan data-data yang valid dan akurat. Keberadaan database kebudayaan dan pariwisata sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah, dengan tingkat pembaharuan data (up-date) yang lambat. Sehingga beberapa rencana dan program-program yang disusun baik oleh pemerintah maupun swasta kurang dapat mengantisipasi kondisi terkini, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang dicapai. 4) Peraturan Perundang-undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sanggau mengacu kepada misi kedua dan misi ke enam yaitu : Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis,


17

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang terdiri dari : 1. Reformasi birokrasi yang meliputi : a. Peningkatan tata kelola pendaftaran usaha jasa dan budaya aparatur. b. Peningkatan keterbukaan informasi publik. c. Optimalisasi perencanaan dalam perencanaan pembangunan. d. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. e. Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah 2. Fasilitasi Visit Kalimantan Barat 2015 yang meliputi: a. Penyelenggaraan event-event mendukung Visit Kalbar 2015 b. Promosi dan pemasaran wisata di Kabupaten Sanggau 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau memiliki visi “ Sanggau Aman dan Nyaman Untuk Dikunjungi “ yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan dan kepariwisataan di kabupaten Sanggau. Untuk mencapai visi serta menunjang pencapaian target kinerja urusan kebudayaan dan pariwisata yang tertuang dalam RPJMD, maka disusunlah Rencana Strategis 20142019 yang memberikan arahan bagi pencapaian target kinerja tersebut. Selain itu disusun pula program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau secara garis besar bertaggungjawab terhadap pengembangan urusan kebudayaan dan pariwisata. Kabupaten Sanggau yang kedepannya sebagai kota yang berfokus pada perdagangan dan jasa, menghadapi tantangan berat dalam pengembangan urusan kebudayaan dan pariwisata. Masyarakat Kabupaten Sanggau cenderung kurang berminat dalam berkesenian secara tradisional sebagai daya tarik wisata, maka dibutuhkan upaya untuk mengembangkan kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten Sanggau. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sibutuhkan sumber daya pelaku kebudayaan dan pariwisata yang handal dengan jumlah yang memadai dan didukung penyediaan anggaran yang mencukupi. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.535.442.190,00, dengan rincian untuk belanja setiap SKPD (rutin) sebesar Rp.1.198.257.370,00, dan belanja program kegiatan kebudayaan sebesar Rp. 1.170.289.850,00 , sedangkan untuk urusan pariwisata alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.497.724.340,00. Apabila dilihat dari alokasi anggaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 16.955.585.600,00 digunakan untuk 10 Program yang terdiri dari 44 kegiatan. 2.5.

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tidak terlepas dari program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung pelayanan kota, asosiasi amupun SKPD yang ditunjuk langsung, yang Rencana Kerja 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

18

sesuai dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi penelitian lapangan SKPD dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Gawai Dayak Kabupaten Festival Faraje’ Keraton Suryanegara Festival Budaya Kerajaan Tayan Sanggar Kesenian Kelompok Sadar Wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas juga memperhatikan berbagai masukan masyarakat khususnya melalui Musrenbang Kecamatan diantaranya Gawai Dayak, Festival Faraje’ dan Festival Kerajaan Tayan. Gawai Dayak merupakan kegiatan atraksi budaya yang dilakukan di kawasan Rumah Adat Dayak Dori’ Mpulor. Hal ini dimaksudkan selain untuk mengembangkan dan melestarikan atraksi budaya, diharapkan dengan adanya Gawai Dayak akan menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Kabupaten Sanggau. Kegiatan Gawai Dayak ini telah dilakukan sejak tahun 2008 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau bersama Dewan Adat Dayak kabupaten Sanggau. Terkait dengan pelaksanaan Festival Faraje’ dan Festival Budaya Kerajaan Tayan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau berfungsi memberikan fasiltasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan Promosi pariwisata yang antara lain penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang pelestarian sejarah, dan nilai sejarah, maka Festival Faraje’ dan Festival Budaya Kerajaan Tayan merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau mempunyai tugas dan fungsi antara lain melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi seni, pembinaan kesenian dan pagelaran seni. Dalam melaksanakan pembinaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau menginventarisasi dan membuat data sanggar/kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau mengadakan pembinaan terhadap sanggar/kelompok kesenian dengan memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatannya. Agar diakui keberadaannya sanggar/kelompok kesenian tersebut harus memilki Surat Keterangan Tanda Daftar dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dengan mengajukan syarat tertentu. Dalam rangka melaksanakan pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau juga memberikan bantuan berupa biaya pembelian sarana prasarana dan kegiatan melalui dana hibah yang dianggarkan di BPKAD Kabupaten Sanggau. Bantuan diberikan kepada sanggar/kelompok kesenian yang membutuhkan dengan mengajukan proposal yang dilengkapi persyaratan.


19

Kelompok sadar wisata merupakan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat merupakan salah satu stakeholder penting dalam pengembangan pariwisata disamping pemerintah dan swasta. Keberadaan Pokdarwis berperan sebagai salah satu penggerak untuk mendukung terciptanya lingkungan dan suasana kondusif di tingkat lokal di daerahnya, yang secara kolektif akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata dan terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelompok Sadar Wisata berkedudukan di desa/kelurahan di sekitar destinasi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata bertindak sebagai pembina langsung untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di daerah (Kabupaten/Kota), penyelenggaraan sarasehan/temu Pokdarwis di daerah (Kabupaten/Kota), penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (Kabupaten/Kota), pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di daerah (Kabupaten/Kota) dan monitoring dan evaluasi program.


20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarakn Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisaan Nasional tahun 20102025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Industri Pariwisata Kelembagaan Kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujud Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan : 1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. 2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. 3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. 4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efesien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Tujuan Pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. 2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efesien dan bertanggungjawab. 3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. 4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah pergerakan wisatawan nusantara Jumlah penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara. Produk Domistik Bruto di bidang Pariwisata.


21

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Pemerintah Provinsi menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RIPPARPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2025. Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi : 1. 2. 3. 4.

Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Industri Pariwisata Kelembagaan Kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi adalah terwujud Kalimantan Barat sebagai destinasi pariwisata utama. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi pengembangan : 1. Kepariwisatan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. 2. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 3. Meningkatkan kontribusi pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif. 4. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan Pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. 2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efesien dan bertanggungjawab. 3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. 4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional. Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Kunjungan wisatawan mancanegara Kunjungan wisatawan nusantara Penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara Pengeluaran wisatawan nusantara. Produk Domistik Bruto di bidang Pariwisata

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah Visit Kalbar 2015. Untuk mendukung Visit kalbar 2015 Pemerintah Kabupaten Sanggau meningkatkan kualitas dan atraksi wisata serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. Dalam rangka mendukung Visit Kalbar 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau melakukan upaya sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan


22

Barat untuk menyambut tahun kunjungan wisata tersebut. Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sanggau akan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sanggau Tahun 2015-2020. Adapun maksud penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut : 1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan dan pengelola pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau, investor swasta dan masyarakat dalam program jangka pendek dan jangka menengah. 2. Menyusun rencana pembangunan bidang kepariwisatan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua pelaku industri wisata dan elemen pendukungnya. 3. Merencanakan pengembangan atraksi dan kegiatan wisata berwawasan internasional yang dapat membangun citra Kabupaten Sanggau dengan arah menuju ke pariwisata budaya dan pariwisata alam. 4. Sebagai arah dan pedoman untuk mengimplementasikan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga potensi dasar yaitu upaya pelestarian lingkungan alam, upaya peningkatan ekonomi dan upaya pembangunan sosial kemasyarakatan. 5. Sebagai arah dan pedoman pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut : 1. Penetapan visi dan misi serta kebijakan pembangunan dalam kepariwisataan di kabupaten Sanggau. 2. Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Sanggau agar memiliki keunggulan kompetitif, komparatif secara regional, nasional dan internasional. 3. Agar Kabupaten Sanggau memiliki program akselarasi pembangunan pariwisata. 4. Menyusun rencana tindak (action plan) Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut : 1. Sasaran produk adalah dimilikinya materi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sanggau jangka lima tahun ( 2015-2020), secara terarah, terukur dan terprogram dan program pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2015. 2. Sasaran operasional adalah terciptanya kegiatan pariwisata berdasarkan pengembangan pariwisata saat ini, melalui pentahapan pembangunan pariwisata sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sanggau 2015-2020. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau mencanangkan program “ Ayo Wisata ke Sanggau “ dengan mengandalkan tiga potensi daerah yaitu wisata religi, budaya dan kuliner, sekaligus mendukung Visit Kalbar 2015. Melalui program “Ayo Wisata ke Sanggau”, destinasi pariwisata lebih dapat dipromosikan supaya wisatawan mancanegara dan nusantara berkunjung ke Kabupaten Sanggau dan meningkatkan kecintaan warga Kabupaten Sanggau terhadap berbagai destinasi Rencana Kerja 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

23

pariwisata yang ada. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau untuk mengoptimalisasikan program ‘Ayo Wisata ke Sanggau” dan untuk mendukung Visit Kalbar 2015 telah mempersiapkan event seni dan budaya. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau mempunyai visi sebagai berikut : “ Sanggau Aman dan Nyaman Untuk Dikunjungi “ Visi tersebut memliki dua kata kunci yaitu tujuan wisata yang aman dan nyaman. Kota yang aman dapat diartikan sebagai kota tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan kunjungan atau perjalanan ke daerah tersebut. Kota yang nyaman dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dan sikap masyarakat di destinasi pariwisata / tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi akan memberikan perasaan nyaman dan betah. Dengan visi tersebut diharapkan dalam lima tahun kedepan kabupaten Sanggau diharapkan menjadi Kota Tujuan Wisata yang Aman dan Nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau maka ditetapkan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau sebagai berikut : 1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, misi ini diarahkan pada terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional di bidang budaya dan pariwisata. 2. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional di kalangan masyarakat, benda cagar budaya dan bangunan besejarah, misi ini diarahkan pada perwujudan pelestarian nilai-nilai budaya, pelestarian kesenian tradisional di kalangan masyarakat, benda cagar budaya dan bangunan besejarah. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata, misi ini diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek daya tarik budaya dan wisata. 4. Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan seni dalam bentuk promosi pariwisata. Guna mewujudkan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme sumber daya manusia yang di bidang kebudayaan dan pariwisata. 2. Meningkatkan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata. 3. Meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan dan perlindungan serta


24

pelestarian seni dan budaya. 4. Meningkatkan kepedulian dan pelestarian bangunan bersejarah serta benda cagar budaya. 5. Meningkatkan eksplorasi berbagai kesenian dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. 6. Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai, kekayaan dan ragam budaya. 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik budaya dan wisata. 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung. 9. Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata. 10. Memfasilitasi dan meningkatkan fasilitasi kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. 11. Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan diluar daerah. Sasaran strategi yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek wisata dan kepariwisataan dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata yang memadai. b. Terselenggaranya administrasi perkantoran. c. Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek wisata dan pemandu wisata 2. Peningkatan dan pengembangan apresiasi dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Meningkatnya penyelenggaraan apresiasi seni dan budaya b. Meningkatnya penyelenggaraan atraksi budaya. 3. Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke kabupaten Sanggau dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan. b. Tersedianya bahan promosi pariwisata Kabupaten Sanggau c. Meningkatnya pelaku usaha pariwisata. d. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sanggau.

3.3.

Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategi yang akan dicapai, maka program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/opersional.

Kendaraan


25

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 8) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan. 9) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan. 12) Penyediaan Makanan dan Minuman. 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. 14) Penyediaan Jasa tenaga honorer. 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah. 16) Penyediaan Jasa Administrasi Kearsipan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Meubeleur 2) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor. 3) Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian Dinas lapangan (PDL) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis 5. Program Pengembangan Nilai Budaya 1) Pemberian penghargaan dan Kerjasama di bidang Budaya 6. Program Peneglolaan Kekayaan Budaya Daerah 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air 2) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 7. Program penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata 2) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata. 3) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. 4) Bimtek Penata Tari, Musik dan Teater se Kabupaten Sanggau 5) Pelaksanaan Promosi Seni dan Budaya


26

10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Penyusuanan Naskah Akademi Pemberian Pakan dan Vaksinasi pada Hewan Pembinaan dan Pendataan Usaha Jasa Pariwisata Pendataan Kelompok Sadar Wisata Dana Sharing PNPM Pariwisata Tahun 2015 Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis 2015 Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Kab. Sanggau 2015 Pembinaan Sadar Wisata di Kalangan Pramuka/Pelajar


27

BAB IV PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Sanggau yang harus menyusun Rencana Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau untuk periode satu tahun. Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 ini juga sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan kinerja SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD kabupaten Sanggau tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Untuk menghasilkan uapaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau tahun 2015, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.

Sanggau,

Oktober 2014

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

ANTONIUS, S.Sos Pembina TK.I NIP. 19651126 198603 1 013


28


29

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents