BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 260 menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional.

Rencana

Pembangunan

Daerah

dikoordinasikan,

disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Pada pasal 263 disebutkan bahwa Dokumen Perencanaan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 Sedangkan penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 merupakan

kelanjutan

atas

tahapan

perencanaan

pembangunan

tahun

sebelumnya. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 berakhir pada tahun 2015, sedangkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2016 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 bahwa “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2016 merupakan tahun pertama periodisasi RPJMD III (Tahun 2015-2020) dimana RPJMD III ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Musi Rawas terhadap pembangunan nasional. Selain mendasarkan pada RPJP Kabupaten Musi Rawas, penyusunan RKPD Tahun 2016 ini juga mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan mengutamakan penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya serta antisipasi terhadap masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 bernilai strategis dan penting, karena : 1.

Merupakan instrumen pelaksanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahun 2010-2015 dengan RPJMD 2015- 2020;

2.

Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 2

3.

Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD dan RPJPD;

4.

Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

5.

Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

6.

Sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dilakukan

dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu: 1.

Perencanaan dari bawah (bottom up) Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil

kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Musi Rawas secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2015, Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2015 dan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2015. 2.

Perencanaan dari atas (top down) Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan

sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional dan dokumen provinsi

terkait dengan perencanaan pembangunan

Tahun 2016. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan. 3.

Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak

yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya keikutsertaan dalam Forum Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga Donor. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 3

4.

Perencanaan Teknokratik Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2016, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2014; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. 5.

Perencanaan Politik Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk

pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan rapat-rapat komisi DPRD dengan SKPD mitra untuk membahas pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016. Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas, dilakukan melalui pentahapan yatu : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2)Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4)Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum SKPD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 4

rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/ provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik: 1.

Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.

2.

Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.

3.

Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun

rencana karena beberapa karakteristik: 1.

Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.

2.

Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat

dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2016, yang secara implisit

disebutkan

dalam

pernyataan

tentang

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 5

Selanjutnya memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas. 1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara RI Nomor 1814 );

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2014

TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ; RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

I. 6

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tambahan Lemb. Negara RI Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


I. 7

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015; 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 114/118/SJ/Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementerian Dalam Negeri; 24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ/ Tanggal 14 April 2015 Tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016. 1.3. Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 bernilai strategis dan penting, karena merupakan instrumen pelaksanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahun 2010-2015 dengan RPJMD 2015- 2020,

dimana tahun 2016

memasuki tahun transisi sebagai suatu kesatuan langkah akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, maupun dokumen perencanaan daerah (Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas), terutama keberlanjutan terhadap RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (sementara RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020 belum ditetapkan) dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. Selain itu juga mengacu RPJMN Tahun 2014-2019 dan RKP Tahun 2016 serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.


I. 8

1.4. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas merupakan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yang artinya setiap wilayah kecamatan didorong untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan potensinya secara kreatif namun tetap menjaga keseimbangan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai berikut : a.

Menyediakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan bagi pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam

menentukan

arah

kebijakan

dan

program

serta

kegiatan

pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun 2016 dengan mendasarkan pada potensi, kondisi riil dan proyeksi ke depan; b.

Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2016;

c.

RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Bupati Musi Rawas dengan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

2.

Tujuan Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan

kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya; ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat (welfare state). Percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 adalah untuk :


I. 9

a.

Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

b.

Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

c.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

d.

Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas;

e.

Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

f.

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1.5. Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 disusun berdasarkan Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang (1) Latar Belakang Penyusunan RKPD, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, (4) Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD dan (5) Sistematika Dokumen RKPD.

II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini memuat tentang (1) Kondisi Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.


I. 10

III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memaparkan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka keuangan yang mencakup kondisi ekonomi daerah Tahun 2014, asumsi capaian Tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016.

IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 Bab ini menguraikan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, (2) Isu-isu Strategis, (3) Sasaran dan Prioritas Pembangunan

V.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN Bab ini memuat (1) Gambaran kekuatan dan potensi wilayah; (2) Gambaran konsentrasi dan sasaran spasial sektor unggulan daerah; (3) Gambaran konektifitas antar kecamatan; dan (4) Arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan kecamatan.

VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok SKPD tahun rencana dengan indikator kinerja yaitu capaian program, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

VII. PENUTUP


I. 11

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents