BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang
baik
adalah
sejalan
dengan
meningkatnya
tingkat
pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 : 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka
Menegah
(RPJM)
Daerah,
dan
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Kabupaten Sijunjung dalam perencanaan pembangunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2011–2015 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Sijunjung periode 2011–2015 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011–2015 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Bappeda tahun 2011–2015 yang
IV - 1
memuat visi dan misi Bappeda dalam mendukung program pembangunan Bupati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi di bidang perencanaan. Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensipotensinya dengan optimal. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
IV - 2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Swl/Sijunjung No.6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No.4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Bupati Sijunjung No. 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Kepala Badan dan Eselon III serta Uraian Tugas Eselon IV Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Bupati
Sijunjung
No.
42 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015.
IV - 3
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Stratejik Bappeda Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung adalah : 1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 3. Untuk memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Disamping itu juga memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
IV - 4
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 2.2. Sumberdaya Bappeda 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD LAMPIRAN
IV - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sijunjung bahwa Bappeda merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Daerah yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Bappeda mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistika Daerah, 2. Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
di
bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistika Daerah, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistika Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibantu oleh unsur staf dengan struktur organisasi yang terdiri dari: 1. Sekretariat Bappeda. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan Perencanaan dan Pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan urusan umum meliputi tata usaha;
IV - 6
b. Penyelenggaraan Kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. c. Penyelenggaraan
urusan
keuangan
yang
meliputi
perencanaan
anggaran pembukuan dan fungsinya. d. Pengkoordinasian perencanaan dan program evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga badan, 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program, mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan skala prioritas dan arahan pimpinan. 2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasana. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik & Prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijakan, perencanaan, mengasistensi, monitoring dan evaluasi
peranan,
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
perencanaan
pembangunan fisik dan prasarana Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik & Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam
melaksanakan
tugas
dimaksud,
Bidang
Perencanaan
Pembangunan Fisik & Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengendalian, pembangunan di bidang fisik dan prasarana. b. Merumuskan
perencanaan
penetapan
pedoman
dan
standar
perencanaan pembangunan dibidang Fisik & Prasarana.
IV - 7
c. Merumuskan kebijakan untuk bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik & prasarana. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan di bidang fisik & prasarana. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik & Prasarana terdiri dari : 1) Sub Bidang Perhubungan dan prasarana wilayah mempunyai
tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah. 2) Sub Bidang Tarkim dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Sub Bidang Tarkim dan Sumber Daya Alam, sesuai urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Tarkim dan Sumber daya Alam. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, mengasistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengendalian, pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi. b. Merumuskan
perencanaan
penetapan
pedoman
dan
standar
perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi. c. Merumuskan kebijakan untuk bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi
IV - 8
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari : 1) Sub Bidang Perindagkop dan Tamben mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanaakan Kebijaksanaan teknis lingkup bidang Perindagkop dan Tamben yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub bidang Perindagkop dan Tamben, sesuai urusan yang menjadi kewenangan bidang Perindagkop dan Tamben. 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas manyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Pertanian,Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, mengasistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengendalian, pengembangan dibidang perencanaan pembangunan sosial budaya. b. Merumuskan perencanaan penetapan pedoman standar perencanaan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan sosial budaya. c. Merumuskan kebijakan untuk bimbingan,konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan dibidang perencanaan pembangunan sosial budaya. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri dari : 1) Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Seni Budaya,sesuai urusan yang
IV - 9
menjadi kewenangan Sub bidang Pendidikan, pariwisata dan seni budaya. 2) Sub Bidang Kesos, Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Bidang Kesos, Kependudukan dan Pemerintahan, sesuai urusan yang menjadi
kewenangan
Sub
Bidang
Kesos,
Kependudukan
dan
Pemerintahan. 5. Bidang Litbang & Evaluasi. Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan, mengasistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan di bidang Litbang dan Evaluasi.
Dalam
melaksanakan
tugas
dimaksud,
Bidang
Penelitian
Pengembangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di penelitian pengembangan dan evaluasi. b. Merumuskan
perencanaan,
penetapan
pedoman
dan
standar
perencanaan pembangunan di penelitian pengembangan dan evaluasi. c. Merumuskan kebijakan untuk bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di penelitian pengembangan dan evaluasi. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan di penelitian pengembangan dan evaluasi. e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. f.
Bimbingan konsultasi dan koordinasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.
g. Menganalisa dan penelitian pengembangan perencanaan. h. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan daerah bidang penelitian dan pengembangan evaluasi. Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari : 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Kebijasanaan teknis lingkup Sub
IV - 10
Bidang Penelitian dan Pengembangan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan Kebijaksanaan teknis lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sesuai urusan yang menjadi Kewenangan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 6. UPT Statistik Unit Pelaksana Teknis Statistik adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Unit Pelaksana teknis statistik dipimpin oleh seorang kepala UPT dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Tata Usaha UPT. 2.2. Sumberdaya Bappeda 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1. No 1
Pendidikan S2
Jumlah 10 orang
2
S1
19 orang
3
D3
3 orang
4
SLTA
5 orang
5
SLTP
2 orang
JUMLAH
39 orang
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Latihan Tabel 2.2. No 1
Pendidikan & Pelatihan Diklat PIM II
Jumlah -
2
Diklat PIM III
3
Diklat PIM IV/Adum
13 orang
4
LPJ
22 orang Jumlah
4 orang
39 orang
IV - 11
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tabel 2.3. No 1
Gol
Pangkat Pembina TK I
IV/b
Jumlah 2 orang
2
Pembina
IV/a
2 orang
3
Penata TK I
III/d
6 orang
4
Penata
III/c
5 orang
5
Penata Muda TK I
III/b
8 orang
6
Penata Muda
III/a
7 orang
7
Pengatur TK I
II/d
1 orang
8
Pengatur
II/c
2 orang
9
Pengatur Muda TK I
II/b
2 orang
10
Pengatur Muda
II/a
3 orang
11
Juru
I/c
1 orang
Jumlah
39 orang
4. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Sijunjung Tabel 2.4. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Barang Mobil Sepeda Motor Meja Kerja Kursi kerja Komputer Laptop Printer AC Brankas Mesin Ketik Filling Cabinet Kayu/besi Kipas Angin Dispenser Meja dan Kusri tamu GPS Kursi Rapat Meja Rapat UPS Infocus
Jumlah 2 unit 20 unit 48 unit 48 unit 14 unit 12 unit 16 unit 14 unit 3 unit 5 unit 22 unit 7 buah 6 buah 8 set 3 unit 40 unit 38 unit 13 buah 2 buah
IV - 12
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Terdapat beberapa tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksaan tugas pokok organisasi Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut ; 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang berdasarkan perencanaan yang berkualitas; 2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Bappeda lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; 3. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dan produk Bappeda dengan memanfaatkan potensi dan peluang pasar; 4. Tuntutan
reformasi
diberbagai
bidang
kehidupan
khususnya
dalam
menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Peluang yang sangat mendukung kelancaran Bappeda dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain : 1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undangundang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat
meningkatkan
peran
Bappeda
dalam
system
perencanaan
pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 2. Peranan Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis, dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk Bappeda menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang; 3. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Bappeda untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan di masa depan; 4. Dukungan stakeholders yang terkait dengan perencanan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh Bappeda;
IV - 13
5. Terbukanya
kesempatan
untuk
meningkatkan
kualitas
SDM
melalui
pendidikan formal, pelatihan, dalam dan luar negeri bagi pegawai; 6. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat dan mudah dalam meningkatkan profesionalisme. 7. Semakin berkembangnya ternologi yang bisa dimanfaatkan guna mendukung perencanaan
IV - 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Pada beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sijunjung terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Nagari/Kecamatan, organisasi profesi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas
sistem
perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD; 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan ini masih menemui adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan
peraturan
perundangan
dan
pedoman
yang
mengatur
mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan Legislatif daerah ; 4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
IV - 15
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, dengan kegiatan-kegiatan project error; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); 7. Internal Bappeda: belum meratanya kemampuan untuk menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; 8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala derah terpilih yang
berisikan
tentang
arah
kebijakan
keuangan
daerah,
strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan. RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 memiliki satu visi "Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata" yang akan diwujudkan melalui delapan misi. Salah satu misi dari RPJMD
Kabupaten
Sijunjung
tahun
2011-2015
adalah
pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa”
“Mewujudkan
dimana
orientasi
pembangunannya mengarah pada "Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih". Dari sebelas program prioritas pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Sijunjung, terdapat satu program prioritas yaitu “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola”. Program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola mempunyai
beberapa
program
strategis
diantaranya
yaitu
1)Program
peningkatan manajemen dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi; 2) Program peningkatan fungsi kelembagaan
dalam
rangka
meningkatkan
akuntabilitas aparatur daerah/nagari dan 3)
kinerja,
pengawasan
dan
Program peningkatan kualitas
IV - 16
pelayanan publik yang cepat, murah dan tepat. Ketiga program strategis tersebut mempunyai sasaran diantaranya 1) Berkembangnya
manaje-men
aparatur
daerah/nagari
yang
dinamis;
2)
Terwujudnya sumber daya aparatur daerah/nagari yang profesional; 3) Terwujudnya kinerja aparatur daerah/nagari yang optimal; 4) Mewujudkan kelembagaan atau struktur organisasi tata kerja yang rasional dan adaptif; 5) Terwujudnya kinerja
pemerintah yang baik; 6) Meningkatkan sumberdaya
aparatur pemerintahan yang profesional dan memiliki etos kerja yang baik dan 7) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bappeda ke depan, dalam memasuki tahun 2011 secara umum Bappeda Kabupaten Sijunjung masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, di antaranya sebagai berikut : 1. Perubahan
peraturan
perundangan
dan
pedoman
yang
mengatur
mekanisme perencanaan; 2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan; 3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 4. Belum
optimalnya
koordinasi
dan
sinkronisasi
proses
perencanaan
pembangunan daerah. 5. Masih adanya kekurangan pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Dalam
pelaksanaannya,
pada
beberapa
tahapan
perencanaan
pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
IV - 17
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program–program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
IV - 18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2015 yaitu “ Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Sijunjung diatas, visi Bappeda Kabupaten Sijunjung ditetapkan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL”.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas : Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : 1. Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan nagari madani yang berkualitas, sejahtera dan merata. 2. Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
IV - 19
3. Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini
dimaksudkan
bahwa
perencanaan
pembangunan
daerah
dapat
memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses
perencanaan
dilaksanakan
menganut
prinsip
keterbukaan
dan
menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu adanya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan sehingga mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan
pembangunan.
Sebaliknya
apabila
partisipasi
masyarakat
diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggunjawabkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan
IV - 20
pembangunan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top downbottom up. a. Perencanaan Teknokratis. Pendekatan
teknokratis
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
sebagaimana menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. b. Pendekatan partisipatif Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: 1) Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Kesetaraan
antara
para
pemangku
kepentingan
dari
unsur
pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; 3) Adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; 4) Keterwakilan
seluruh
segmen
masyarakat,
termasuk
kelompok
masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; 5) Terciptanya
rasa
memiliki
terhadap
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah; dan 6) Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
keputusan,
seperti
perumusan
prioritas
isu
dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. c. Pendekatan Politis Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD melalui : 1) Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
IV - 21
2) Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan 3) Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan d. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (Botton-up). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/nagari, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen perencanaan
di
bidang
sebagai
perencanaan wujud
dan
manifestasi
bertanggungjawab dan
pelaksanaan
atas
hasil
manajemen
pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung dirumuskan sebagai berikut :
IV - 22
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan. Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi
sangat
penting,
dan
menjadi
kunci
keberhasilan
proses
perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan
dan
keahlian
para
perencana
secara
teknis
maupun
kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. 2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan
pada
pendekatan
perencanaan
partisipatif
yang
berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku
kepentingan
(stakeholders)
dengan
menerapkan
prinsip
kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu
menghasilkan
perencanaan
pembangunan
yang
bersifat
komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan. Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.
IV - 23
4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh
karena
itu,
institusi
perencana
pembangunan
harus
dapat
meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. 4.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masingmasing misi. Tujuan dan sasaran terlihat pada Tabel 4.1. 4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan
merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara
mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu,
kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran
dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Strategi dan kebijakan terlihat pada Tabel 4.1.
IV - 24
Renstra Bappeda 2011-2015
Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No Misi 1 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan
Tujuan a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
2 Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah
a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal
Sasaran Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional
a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda b. Meningkatnya koordinasi internal
Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah
Strategi a. Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan
Kebijakan Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan
b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan
Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD
a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan b. Melaksanakan disiplin anggaran a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan
b. Meningkatkan kinerja perencana pembangunan
Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan
a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan nagari
IV - 25
Renstra Bappeda 2011-2015
No
Misi
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
Tujuan b. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Sasaran a. Terlaksananya sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan pendampingan Musrenbang kecamatan dan nagari b. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah c. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
a. Meningkatnya sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan b. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian c. Meningkatnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Strategi Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan topdownbottom up planning
Kebijakan Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan
a. Meningkatkan peran a. Melaksanakan sebagai fungsi manajemen pengendalian dalam bidang perencanaan pembangunan daerah b. Menyusun rekomendasi dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai atas hasil-hasil penelitian bagian dari manajemen dan kajian pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi
Mengembangkan jejaring (net working) antar pelaku pembangunan
IV - 26
Renstra Bappeda 2011-2015
No
Misi
4 Meningkatkan kualitas pelayanan
Tujuan
a. Mewujudkan pelayanan prima
Sasaran
Strategi c. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan
a. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi Perencanaan pembangunan dengan stakeholders b. Meningkatnya fasilitas pendukung data perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
Kebijakan Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan
Menyempurnakan perpustakaan institusi perencana
IV - 27
Renstra Bappeda
2011-2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sijunjung. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program dapat dilihat pada tabel 5.1.
I - 28
Renstra Bappeda
2011-2015
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015.. Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi, semangat, konsistensi dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Bappeda Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Muaro Sijunjung, 11 Juli 2011 Kepala Bappeda Kab. Sijunjung
J A H E R I, M.Si Pembina Tk. I Nip. 19730311 199303 1 004
I - 29