BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas. Berdasar pemikiran-pemikiran itulah modul ini dibuat
sebagai sumbangsih kami dalam mewujudkan Good Village Governance (Kepemerintahan Desa yang Baik). B.
Deskripsi Singkat Mata diklat Keuangan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalampengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar. Ruang lingkup pembahasan meliputi : prinsip penyusunan APBDesa dan mekanisme pengelolaan keuangan desa.
C.
Tujuan Pembelajaran 1. Kompetensi Dasar Peserta diharapkan mampu memahami pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar. 2. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti mata diklat Keuangan Desa, peserta diharapkandapat : a. Menjelaskan berbagai prinsip penyusunan APBDesa; b. Menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan benar.
D.
Materi/Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): a. Pengelolaan Sumber Pendapatan desa b. Teknik Penganggaran Desa c. Prinsip dasar Penyusunan APBDesa : 1) Anggaran Berbasis Kinerja 2) Keadilan Anggaran 3) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 4) Surplus dan defisit Anggaran
2
5) 6) 7) 8) 9)
Disiplin Anggaran Taat Asas Transparansi dan Akuntabilitas Partisipasi masyarakat Kemandirian
2. Mekanisme pengelolaan keuangan desa: a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa b. Struktur APBDesa c. Penyusunan RAPBDesa d. Pelaksanaan APBDesa e. Perubahan APBDesa f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa E.
Petunjuk Belajar 1. Bacalah peraturandan bahan bacaan yang terkait dengan masalah keuangan desa yang tersedia. 2. Pahami dari setiap rangkuman yang ada pada setiap bab. 3. Cobalah melakukan latihan sendiri dengan butir-butir kegiatan yang tertuang dalam modul/bahan ajar
3
BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) Setelah mengikuti mata diklat Keuangan Desa, peserta diharapkan dapat menjelaskan berbagai prinsip penyusunan APB Desa
A.
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat. 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh
4
pemerintah atau pemerintah daerah.Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.Sumber pendapatan desadari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bantuan keuangan kepada desa (dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Alokasi Dana Desa disalurkan melalui kas desa.Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMDesaditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk BUMDesa harus berbadan hukum. BUMDesa adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kepengurusan BUMDesa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Permodalan BUMDesa dapat berasal dari: 1. Pemerintah desa; 2. Tabungan masyarakat; 3. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota;
5
dan
4. Pinjaman; BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD; 5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kekayaan/aset desa merupakan bagian dari keuangan desa, karena pembentukan kekayaan desa dibiayai dari keuangan desa.Jenis-jenis kekayaan/aset desa, antara lain: 1. Tanah kas desa; 2. Pasar desa; 3. Pasar hewan; 4. Tambatan perahu; 5. Bangunan desa; 6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan 7. Lain-lain kekayaan milik desa, yang dapat berupa: a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau APBD kabupaten/kota; b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; c. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak sesuai peraturan perundangundangan; d. Barang yang dihibahkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota; e. Barang yang diperoleh dari hasil kerjasama desa. Pengelolaan kekayaan desa diarahkan untuk meningkatkan pendapatan desa dengan mendapat persetujuan BPD.Jenis pemanfaatan kekayaan desa, dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,atau bangun guna serah yang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan desa.Kepala Desa
6
menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu. B.
Teknik Penganggaran Desa Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut. 1.
Tahap Persiapan Anggaran Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
7
2.
Tahap Pelaksanaan Anggaran Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran.Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.
3.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran.Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.
APBDesa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Desa untuk suatu periode tertentu. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut : 1. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa. 2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. 3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangundangan. 4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
8
C.
Prinsip Dasar APBDesa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Fungsi APBDesa adalah: 1. Fungsi otorisasi: APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkansebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan: APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publiksebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan: APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi: APBDesa harus diarahkan utk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. 5. Fungsi distribusi: kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. 6. Fungsi akuntabilitas: APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; Hasil pelaksanaan
9
anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. Penyusunan APBDesa harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut : 1.
Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap unit yang terkait. Anggaran kinerja berorientasi pada efisiensi pengelolaan internal program. Anggaran inimengkaitkan belanja dan pendapatan dengan beban kerja. Kelebihan penganggaran kinerjamemperlihatkan kegiatan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Anggaran kinerja memberikaninformasi berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan produktivitas pelayanan yang diberikan olehpemerintah atau lembaga lainnya. Disisi lain, anggaran kinerja memberikan informasi untukpengambilan keputusan prioritas pelayanan. Anggaran berbasis kinerja memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi hasil kerja dengan tujuan memaksimumkan output yang dapat dihasilkan dari input tertentu.
10
Ciri-ciri anggaran berbasis kinerja: a. Klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. b. Penekanan pada pengukuran hasil kerja. c. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkanoutput d. Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Keunggulan anggaran berbasis kinerja: a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. b. Merangsang partisipasi motivasi aktif unit-unit operasional melaluiproses usul dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatankeputusan pada setiap tingkat eksekutif. d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatanselalu dipertimbangkan dari segi efisiensi. e. Dapat menghindarkan pemborosan. Kelemahan anggaran berbasis kinerja: a. Cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan kebijaksanaan dan penentuan anggaran. b. Tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung dampak dari setiap keputusan. c. Tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif.
11
2.
Keadilan Anggaran Merencanakan anggaran bukan saja menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan saja, tetapi menetapkan komposisi dan beban yang harus ditanggung langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.Retribusi Desa, dan pungutan desa lain yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan tingkat kemampuan masingmasing warga masyarakat untuk membayar. Sumber pendapatan melalui pungutan desa jumlahnya sangat terbatas.Ditinjau dari kemampuan relatif terbatas, maka anggaran harus ditetapkan untuk hal-hal yang bersifat prioritas menyangkut kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat.Komposisi harus menggambarkan keseimbangan dan keadilan.Pengeluaran tidak hanya untuk kepentingan individu, pemerintah atau kelompok tertentu saja, tetapi harus proporsonal agar dapat dinikmati masyarakat, terutama yang berkemampuan terbatas.Dengan demikian, anggaran harus mampu menggambarkan nilai rasionalitas dalam menetapkan prioritas dan tingkat pelayanan yang diterima masyarakat. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut, Pemerintah desa dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja desa juga harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.
12
3.
Efektivitas dan Efisiensi Prinsip ini meliputi tindakan pengendalian pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan, penghematan dan memperjelas kinerja program dalam mempercepat target serta sasaran pembangunan tahunan. Proses yang benar dalam perencanaan anggaran terlebih dahulu menetapkan pokok kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis desa, selanjutnya ditetapkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pada saat inilah, masyarakat harus mampu menghitung rincian biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa.Artinya dilakukan analisis tentang optimalisasi anggaran untuk mempertemukan tujuan dan kemampuan pembiayaan desa, sehingga terhindar dari pemborosan. Tidak seluruh kepentingan dan kebutuhan pembangunan harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan keterbatasan pengelolaan dan pembiayaan. Penganggaran yang baik akanmenetapkan jenis dan skala prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan perlu diperhatikan :
13
a.
b.
4.
Penetapan tujuan dan sasaran secara jelas,hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
Surplus Dan Defisit Anggaran Paling tidak terdapat dua sistem penganggaran desa yaitu sistem anggaran berimbang dan defisit.Keduanya diterapkan sesuai dengan kemampuan desa bersangkutan. Sistem anggaran berimbang artinya dalam menetapkan komponen pendapatan dan pengeluaran atau belanja harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pembangunan dengan penerimaan keuangan desa. Sistem anggaran defisit dalam penerapannya dilakukan dengan menetapkan pengeluaran atau belanja pembangunan dengan kemampuan penerimaan desa secara realistis baik yang bersumber dari pendapatan asli desa maupun dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Jika target anggaran tidak berhasil dicapai sesuai kebutuhan rencana pembangunan, maka perlu dilakukan perubahan yang bersifat taktis dan strategis agar sasaran anggaran berjalan dapat tercapai. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, sehingga antara penerimaan dan belanja terjadi surplus atau defisit. Apabila terjadi surplus, desa dapat membentuk
14
cadangan, sedangkan terjadi defisit anggaran, maka harus ditutup sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya melalui pinjaman desa atau sumber lain di mana pemerintah desa mampu mengembalikannya. 5. Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain : a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja yang diizinkan. Artinya tidak dibenarkan pemerintah desa atau pelaksanamenggunakan biaya untuk pelaksanaan proyek di luar batas pagu dan pos anggaran yang telah ditetapkan. b. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa; dan c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.
15
6.
Taat Asas Penyusunan APBDesa sebagai kebijakan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa harus mengikuti asas-asas : 1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan desa tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan/memicu ketidakberdayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan menganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan menganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa.
16
3. Tidak bertentangan dengan peraturan desa lainnya mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sebagai konsekuensinya, rancangan peraturan desa tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan desa. 7.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka, jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. APBDesa yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yanglengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat.Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dikontrol melalui mekanisme pelaporan yangtelah ditetapkan.Masyarakat juga berhak untuk menuntut
17
pertanggungjawaban atas rencana pelaksanaan anggaran tersebut.
ataupun
Transparansi dan pengetahuan masyarakat yang memadai tentang prosespenyusunan dan penetapan pos-pos anggaran akan mendorong kinerja dan kontrol publikterhadap pelaksanaan pembangunan.Anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui harus dilaksanakan melalui mekanisme danprosedur yang jelas.Akuntabilitas perencanaan danpelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. 8.
Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes.Penyusunan dan penetapan APBDesa bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD saja,melainkan melalui keterlibatan masyarakat.Rencana pembangunan dan kebutuhan biayapelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga dalammenentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka.Masyarakatharus mampu membaca dan memahami fungsi anggaran dalam konteks rencana jangkapanjang desa.
18
9.
D.
Kemandirian Pada dasarnya rencana pembangunan desa merupakan prakarsa masyarakat secara swadaya untuk mencapai tujuan dan harapan yang dicitacitakan.Demikian halnya dalam menyusun anggaran, prinsip kemandirian menjadi pilar utama agar desa mampu mewujudkan visi, misi dan tujuannya.Pemerintah desa harus mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara rasional dan tidak membebani perekonomian masyarakat.Menggali sumber pendapatan desa secara optimal dan penerapan efisiensi pengeluaran pembangunan, melaluistrategi pembiayaan yang tepat, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Rangkuman Sumber pendapatan desaterdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Siklus APBDesa meliputi tiga tahapyaitu tahap persiapan anggaran, tahappelaksanaan anggarandan tahap pelaporan dan evaluasianggaran. Terdapat empat teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa. Prinsip dasar penyusunan APBDesa terdiri dari anggaran berbasis kinerja, keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi,surplus dan defisit anggaran, disiplin anggaran,taat asas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, partisipasi masyarakat dan kemandirian.
19
E. Latihan – 1 Petunjuk: jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat, tepat dan jelas: 1. Jelaskan sumber-sumber pendapatan desa. 2. Jelaskan siklus APBDesa 3. Jelaskan empat teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa.. 4. Jelaskan prinsip dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
20
BAB III MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Setelah mengikuti mata diklat Keuangan Desa, peserta diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan benar A. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.Kepala desa mempunyai kewenangan: 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
21
3. Menetapkan bendahara desadengan Keputusan Kepala Desa; 4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan 5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari : 1) Sekretaris Desa; dan 2) Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas : 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa. 3. Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. B. Struktur APBDesa APBDesa diatur secara rinci dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Dalam Pemendagri tersebut dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan danBelanja Desa,
22
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangantahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkandengan peraturan desa. APBDesa merupakan rencanapembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional PemerintahanDesa, yang disetujui oleh masyarakat desa.Lebih lanjut, Permendagri 37 tahun 2007 juga mengatur struktur APBDesa,sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota; c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa (ADD); e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; f. Hibah; g. Sumbangan Pihak Ketiga. 2. Belanja Desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
23
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari: a. Belanja langsung, terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Modal; b. Belanja tidak langsung terdiri dari : 1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; 2) Belanja Subsidi; 3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); 4) Belanja Bantuan Sosial; 5) Belanja Bantuan Keuangan; 6) Belanja Tak Terduga; 3. Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup : 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya. 2) Pencairan Dana Cadangan. 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 4) Penerimaan Pinjaman b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: 1) Pembentukan Dana Cadangan.
24
2) Penyertaan Modal Desa. 3) Pembayaran Utang. Struktur APBDesasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 37 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilihat dalam Lampiran I modul ini. C. Penyusunan RAPBDesa Penyusunan RAPBDesa harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).Proses penyusunan RAPBDesa dapat digambarkan sebagai berikut :
25
26
BAGAN 1. ALUR PENYUSUNAN APBDesa Penjelasan tentang RPJMDesa RKPDesasebagai berikut:
dan
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. 2. Penetapan Rancangan APBDesa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Pembahasannya menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
27
telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh KepalaDesa paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan. 3. Evaluasi Rancangan APBDesa Bupati/Walikota setelah menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa
28
dimaksud. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. D. Pelaksanaan APBDesa Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembaliannya harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
29
peraturan desa. Namun demikian, dikecualikan bagi belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam APBDesa terjadi Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, maka merupakan penerimaan pembiayaan yang boleh digunakan untuk: 1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung; 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pengaturan tentang dana cadangan dalam APBDesa sebagai berikut : 1. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. 2. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadanganapabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
30
E.
Perubahan APBDesa Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. Dalam kondisi ini maka perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa. 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Dalam hal ini maka penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 3. Keadaan darurat yaitu pendanaan keadaan darurat, dengan ketentuan : a. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 3) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
31
b. Dalam Keadaan Darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa. c. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : 1) Menggunakan dana dan hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau 2) Memanfaatkan uang kas yang tersedia. d. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 4. Keadaan luar biasa yaitu pendanaan keadaan luar biasa,dengan ketentuan : a. Keadaan Luar Biasa merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dan 50%; b. Persentase
50% di atas merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa;
c. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dan 50%, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
32
d. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dan 50%, maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
33
F.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa 1. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan dan keuangan desameliputi :
pertanggungjawaban
a. Penatausahaan Penerimaan; Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan penerimaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 37 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan: 1) Buku kas umum; (dapat dilihat di Lampiran II modul ini). 2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;(dapat dilihat di Lampiran III modul ini). 3) Buku kas harian pembantu;(dapat dilihat di Lampiran V modul ini). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
34
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan: 1) Buku kas umum; 2) Buku kas penerimaan;
pembantu
perincian
obyek
3) Bukti penerimaan lainnya yang sah. b. Penatausahaan Pengeluaran Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).Selanjutnya Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: 1) Buku kas umum; 2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;(dapat dilihat di Lampiran IV modul ini). 3) Buku kas harian pembantu.
35
c. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pertanggungjawaban penggunaan dana berupalaporan pertanggungjawaban pengeluaran yang harus dilampiri dengan: 1) Buku kas umum 2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah 3) Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa a. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.Jangka waktu penyampaiannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. b. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Jangka
36
waktu penyampaiannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. G.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa 1. Sumber, Tujuan, danPola Pembagian ADD. Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Tujuan ADD adalah: a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
37
Kebijakan mengenai ADDdiatur dalam dua pola sebagai kesatuan alokasi dengan berlandaskan dua azas yakni: a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) atau Pola Minimal, yakni sebesar 60% dari total ADD dibagikan secara merata untuk seluruh Desa; dan b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) atau Pola Proporsional, yakni sebesar 40% dari total Alokasi Dana Desa dibagikan secara proporsional kepada desa-desa tertentu atau seluruh desa sesuai tingkat kemampuan keuangan desa yang bersangkutan (fiscal capacity) yang berkenaan dengan variabel potensi ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan asli desa, serta constrain variabel yang dapat menghambat perkembangan pembangunan desa (seperti tingkat pendidikan dan kesehatan, ketersediaan infrastruktur, dan keterjangkauan wilayah desa). Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah besarnya ADDM yaitu 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.
38
2. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lainyang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupatidalam hal ini Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan laindi Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanAset Daerah (D/BPKKAD) atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut yang selanjutnya akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan KegiatanBersumber dari ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% untuk belanja
39
pemberdayaan masyarakat.Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk: a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. e. Teknologi Tepat Guna. f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. g. Pengembangan sosial budaya. h. Dan sebagainya yang dianggap penting. 4. Pertanggungjawaban dan PelaporanADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa,sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; b. Laporan akhir penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.Tim Pendamping
40
Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekap dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati dalam hal ini Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.Pembiayaan Tim Pendamping dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota diluar dana ADD. H.
Rangkuman Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Penyusunan APBDesa meliputi tiga tahap yaitu: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Penetapan Rancangan APBDesa, dan Evaluasi Rancangan APBDesa. Ruang lingkup pelaksanaan APBDesa meliputi pengelolaan pendapatan desa dan belanja (pengeluaran) desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan pengelolaan dana cadangan.
41
Perubahan APBDesa dapat dilakukan jika terjadi beberapa kondisi antara lain: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa terdiri dari Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Penatausahaan Penerimaan, Penatausahaan Pengeluaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa meliputi pola pembagian ADD, mekanisme penyaluran dan pencairan ADD, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari ADD,serta pertanggungjawaban dan pelaporan ADD.
42
I.
Latihan – 2 Petunjuk: jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat, tepat dan jelas: 1. Jelaskan tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 2. JelaskanstrukturAPBDesa. 3. Jelaskan ruang lingkup pelaksanaan APBDesa. 4. Jelaskankondisi yang membolehkan terjadinya perubahan APBDesa. 5. Jelaskantentang kegiatan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa. 6. Jelaskan tentang pelaksanaan kegiatan desa dengan pembiayaan bersumber dari ADD.
43
KUNCI JAWABAN LATIHAN – 1
1. Sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari
pemerintah,
kabupaten/kota
pemerintah dalam
provinsi,
rangka
dan
pemerintah
pelaksanaan
urusan
pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 2. Siklus APBDesa meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan anggaran, dan
tahap pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan
evaluasi
anggaran.
Terdapat
empat
teknik
dasar
penganggaran dalam penyusunan APBDesa. 3. Prinsip dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari anggaran berbasis kinerja, keadilan anggaran,
efektivitas
dan
efisiensi,
surplus
dan
defisit
anggaran, disiplin anggaran, taat asas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, partisipasi masyarakat dan kemandirian.
44
LATIHAN – 2
1.
Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang pemegang dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
3.
Ruang lingkup pelaksanaan APBDesa meliputi pengelolaan pendapatan
desa
dan
belanja
(pengeluaran)
desa
yang
dilaksanakan melalui rekening kas desa, pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan pengelolaan dana cadangan. 4.
Perubahan APBDesa dapat dilakukan jika terjadi beberapa kondisi antara lain: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
45
5.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDesa terdiri dari Penatausahaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Desa
(Penatausahaan Penerimaan, Penatausahaan Pengeluaran, dan Pertanggungjawaban
Penggunaan
Dana)
dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. 6.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa meliputi pola pembagian ADD, mekanisme penyaluran dan pencairan ADD, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari ADD, serta pertanggungjawaban dan pelaporan ADD
46
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; ------------. Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; ------------. Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----------. Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; -----------. Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa; -----------. Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa. Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, PenerbitAndi, Yogyakarta.
47
Lampiran I StrukturAnggaranPendapatan Dan BelanjaDesa ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN
KODE REKENI NG 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1
1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8
1.1.3 1.1.3.1
TAHUN TAHUN KE SEBELUMN BERJALA T. YA N
URAIAN PENDAPATAN PendapatanAsliDesa Hasil Usaha Desa Dst ………………………… HasilPengelolaanKekaya anDesa Tanah KasDesa : (*) Tanah Desa Dst ……………………….. PasarDesa PasarHewan TambatanPerahu BangunanDesa PelelanganIkan yang dikelolaDesa Lain-lain KekayaanMilikDesa Dst ………………………… HasilSwadayadanPartisip asi Dst …………………………….
48
1.1.4 1.1.4.1
HasilGotongRoyong Dst ………………………….
1.1.5
Lain-lain PendapatanAsliDesa yang sah Dst …………………………..
1.1.5.1
1.2
BagiHasilPajak: Bagihasilpajakkabupaten/ kota Bagihasil PBB Dst ……………………
1.3
BagiHasilRetribusi Dst ……………………
1.4
Bagian Dana PerimbanganKeuanganP usatdan Daerah ADD Dst …………………….
1.5
BantuanKeuanganPemeri ntahProvinsi, Kabupaten/Kota, dandesalainnya BantuanKeuanganPemeri ntah: Dst …………………………
1.2.1 1.2.2 1.2.3
1.3.1
1.4.1 1.4.2
1.5.1 1.5.1.1
1.5.2
BantuanKeuanganPemeri ntahProvinsi
49
1.5.2.1
Dst ……………………………
1.5.3
BantuanKeuanganPemeri ntahKabupaten/Kota. Dana Tambahanpenghasilantet apKepalaDesadanPerang katDesa Dst ……………..
1.5.3.1
1.5.3.2 1.5.4 1.5.4.1 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.7 1.7.1 1.7.2
2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2
BantuanKeuanganDesala innya : Dst ……………… Hibah Hibahdaripemerintah Hibahdaripemerintahprovi nsi Hibahdaripemerintahkabu paten/kota Hibahdaribadan/lembaga/ organisasiswasta Hibahdarikelompokmasya rakat/ perorangan Dst ……………………….. SumbanganPihakKetiga Sumbangandari ……….. Dst ………………………. JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BelanjaLangsung BelanjaPegawai/Honorari um : Honor tim/panitia Dst …………………..
50
2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3
BelanjaBarang/Jasa : Belanjaperjalanandinas Belanjabahan/material Dst …………………………
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal jaringan Dst …………………………
2.2 2.2.1 2.2.1.1
BelanjaTidakLangsung BelanjaPegawai/Penghas ilanTetap Dst …………………………
2.2.3 2.2.3.1
BelanjaHibah Dst …………………………
2.2.4 2.2.4.1
BelanjaBantuanSosial : PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) Dst ……………………
2.2.4.2 2.2.5 2.2.5.1
BelanjaBantuanKeuanga n Dst ………………………
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3
Belanjatakterduga Keadaandarurat Bencanaalam Dst…………………
51
JUMLAH BELANJA 3 3.1 3.1.1
3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
PEMBIAYAAN PenerimaanPembiayaan SisaLebihPerhitunganAn ggaran (SILPA) tahunsebelumnya. Hasilpenjualankekayaan Desa yang dipisahkan. PenerimaanPinjaman PengeluaranPembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaranutang JUMLAH PEMBIAYAAN
…………………….,tanggal………………… KEPALA DESA ………………………………. Catatan : * Tanah KasDesaatauistilahlainnyaseperti : Tanah Titi Sara, SuguhDayoh, Bengkok, BondoDeso, kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah PembelianDesa, dsb.
52
Lampiran II BukuKasUmumDesa BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No.
Tgl.
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
PENERIMAAN (Rp.) 5
PENGELUARAN (Rp.) 6
JUMLAH Jumlahbulan/tanggal Rp. Jumlahsampaibulanlalu/tanggal Rp. Jumlahsemua s/d bulan /tanggal Rp. Sisakas Rp. Padahariinitanggal ……………, 200.. Oleh kami didapatdalamkasRp. ………………. ( ……………………………………………………………….. denganhuruf) Terdiridari : Tunai Rp. ………. Saldo Bank Rp. ………. SuratBerharga Rp. ………. ……………., ………………… MENGETAHUI KEPALA DESA,
tanggal
BENDAHARA DESA,
…………………………………..
………………………….
Cara Pengisian : Kolom1diisidengannomorurutpenerimakasataupengeluarankas Kolom2 diisidengantanggalpenerimaankasataupengeluarankas Kolom3 diisidengankoderekeningpenerimaankasataupengeluarankas Kolom4 diisidenganuraianpenerimaankasataupengeluarankas Kolom5 diisidenganjumlah rupiah penerimaankas Kolom 6 diisidenganjumlah rupiah pengeluarankas
53
Lampiran III BukuKasPembantuPerincianObyekPenerimaan
BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No. URUT 1
NOMOR BKU PENERIMAAN 2
TANGGAL SETOR 3
Jumlahbulanini Jumlah s/d bulanlalu Jumlah s/d bulanini
NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA 4
JUMLAH (Rp.) 5
Rp. Rp. Rp.
…………….,tanggal………….... MENGETAHUI KEPALA DESA
BENDAHARA DESA,
…………………………………..
………………………….
Cara Pengisian : Kolom1diisidengannomorurut Kolom2 diisidenganNomor BKU penerimaan Kolom3 diisidenganTanggalPenyetoran STS/BuktiPenerimaanlainnya Kolom4 diisidenganNomor STS/Buktipenerimaanlainnya. Kolom5 diisidenganjumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.
54
Lampiran IV BukuKasPembantuPerincianObyekPengeluaran BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No. URUT 1
NOMOR BKU PENGELUARAN 2
TANGGAL PENGELUARAN 3
NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA 4
JUMLAH Jumlahbulanini Jumlah s/d bulanlalu Jumlah s/d bulanini
JUMLAH (Rp.) 5
Rp. Rp. Rp.
…………….,tanggal…………… MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
…………………………………..
………………………….
Cara Pengisian : Kolom1diisidengannomorurut Kolom2 diisidenganNomor BKU pengeluaran Kolom3 diisidenganTanggalPengeluaran SPP/BuktiPengeluaranlainnya Kolom4 diisidenganNomor SPP/Buktipengeluaranlainnya. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.
55
Lampiran V BukuKasHarianPembantu BUKU KAS HARIAN PEMBANTU DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No. URU T 1
TANGGAL
URAIAN
PENERIMAAN (Rp.)
2
3
4
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.) 5
JUMLAH
…………….,tanggal …………………
MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
…………………………………..
………………………….
Cara Pengisian : Kolom1diisidengannomorurutpenerimaanataupengeluarankaspengeluaran Kolom2 diisidengantanggalpenerimaanataupengeluarankaspengeluaran Kolom3 diisidenganuraianpenerimaankasataupengeluarankas Kolom4 diisidenganjumlah rupiah penerimaankas. Kolom5 diisidenganjumlah rupiah pengeluarankas. Kolom 6 diisidengansaldobukukasbendahara.
56
