Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai d inamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan
hal
tersebut
maka
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan seluruh staf menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
1
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mencakup :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
1.3
Maksud Dan Tujuan Maksud
penyusunan
renstra
adalah
menjabarkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
3
2016 - 2020
Rancangan Rencana Strategis
1. Menggambarkan
kondisi
penyelenggaraan
pemerintahan
di bidang
kepegawaian. 2. Menggambarkan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama lima tahun. 3. Merumuskan indicator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan kepegawaian Daerah selama lima tahun. 4. Menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan selama lima tahun yang sesuai dengan visi dan misi dan menjamin keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra
Badan Kepegawaian Daerah Tahun
2016 -2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I
Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Pelayanan
SKPD,
Sumber
Tantangan
dan
Daya Peluang
SKPD,
Kinerja
Pengembangan
Pelayanan SKPD. Bab III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4
Rancangan Rencana Strategis
Bab V
2016 - 2020
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
Kaidah Pelaksanaan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
5
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Diagram 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Mutasi Pegawai
Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Sub Bidang Mutasi Umum
Bidang Pengembangan Pegawai
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
Sub Bidang Jabatan Fungsional
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian
Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai
Sub Bagian Evaluasi, Dokumentas dan Pelaporan
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan
Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis
Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian Daerah membawahi 1 (satu) sekretariat, yang dipimpin Sekretaris Badan yang merupakan Pejabat Eselon III/a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang merupakan eselon IV/a. Badan Kepegawaian Daerah juga membawahi 4 (empat) bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon IV/b dan masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang merupakan pejabat Eselon IV-a. Jadi Jumlah Jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II/b (Kepala Badan), 1 (satu) orang pejabat Eselon III/a (Sekretaris Badan), 4 (empat)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
6
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
orang pejabat Eselon III/b (Kepala Bidang) dan 11 (sebelas) orang pejabat Eselon IV/a (Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian). I.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UnsurUnsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : (1)
Badan
Kepegawaian
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah. (2)
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
bidang
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; c. penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; e. penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pengkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; g. penetapan gaji, pemberian cuti, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
7
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
h. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.
penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah;
j.
Penyiapan dan pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
k. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan; dan l.
(3)
pengelolaan urusan ketatausahaan.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; c. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; d. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan Stuktural/fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
8
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
f. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyiapan gaji tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; h. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.
mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan pelaksanaan
pengolahan
dan
penyajian
data
dan
informasi
kepegawaian daerah; j.
mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyusunan program pengangkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
k. mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
II.
Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : (1) Tugas pokok, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja badan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. (2)
Fungsi Sekretariat a.
pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan;
b.
pengelolaan urusan keuangan;
c.
pengelolaan urusan ketatausahaan;
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
9
Rancangan Rencana Strategis
(3)
2016 - 2020
d.
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.
pengelolaan urusan kepegawaian; dan
f.
pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut : a.
menyusun program kerja sekretariat;
b.
melaksanakan
fasilitasi
pengumpulan
data
dalam
rangka
penyusunan program badan; c.
menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat;
d.
melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dan lain-lain;
e.
melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f.
melaksanakan penyusunan program badan;
g.
melaksanakan pengelolaan keuangan;
h.
melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan;
i.
melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan badan;
j.
melaksanakan fasilitasi pelaporan badan;
k.
melakukan kerjasama
dengan
instansi terkait
dalam
rangka
pelaksanaan tugas sekretariat; l.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : II.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Melaksanakan
kegiatan
penggandaan,
rumah
pengelolaan tangga,
urusan
perlengkapan,
surat
menyurat,
pendistribusian,
keprotokolan, kehumasan, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
10
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(2) Uraian Tugas a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. melaksanakan
kegiatan
surat
menyurat,
pengetikan
dan
penggandaan; c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); d. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; f. menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit; g. melaksanakan
pelayanan
administrasi,
perjalanan
dinas,
akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bezetting, formasi, daftar urutan kepangkatan (duk), data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i.
menghimpun
bahan
usulan
mutasi
kepegawaian,
meliputi
pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; j.
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
II.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
11
2016 - 2020
Rancangan Rencana Strategis
(1) Tugas Pokok Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan. (2) Uraian Tugas a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c. menghimpun,
menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
strategis serta laporan akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai bahan Musyawarah Rencana
Pembangunan
(Musrenbang)
dan
penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Negara (APBD dan APBN); f. menghimpun,
menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
anggaran Badan; g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan
pengelolaan
pembayaran
gaji
pegawai
dan
keperluan/kebutuhan kantor; i.
menyiapkan
bahan
dan
membuat
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran; j.
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;
k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai
bidang tugasnya.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
12
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
II.3 Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan
kegiatan
evaluasi,
pendokumentasian
dan
pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; b. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; c.
menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan;
d. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e.
menghimpun
dan
menyiapkan
bahan
untuk
mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang; f.
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
13
Rancangan Rencana Strategis
III.
2016 - 2020
Bidang Mutasi Pegawai Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut : (1)
Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi pegawai, mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai.
(2)
Fungsi a. penyusunan program dan kegiatan di bidang mutasi pegawai; b. penyiapan mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai; c. penyiapan mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional; d. penyiapan mutasi umum kepegawaian; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Uraian Tugas a. menyusun program dan kegiatan di bidang mutasi pegawai; b. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional; c. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan promosi jabatan; d. menyelenggarakan fasilitasi ujian dinas pegawai; e. menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan mutasi umum; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Mutasi Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : III.1 Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
14
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(2) Uraian Tugas a. menghimpun dan mengolah data pengembangan karir dalam jabatan struktural; b. menghimpun dan mengolah data mutasi jabatan fungsional; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan karir berkenaan dengan pengelolaan jabatan struktural; d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemindahan jabatan dalam dan dari jabatan fungsional; e. memproses,
menyelesaikan
administrasi
pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan dari jabatan struktural; f. memproses, menyelesaikan administrasi pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan mutasi jabatan pemindahan serta penempatan jabatan; h. membuat laporan kegiatan; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
III.2 Sub Bidang Mutasi Umum. (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan untuk proses mutasi pegawai, mutasi kepangkatan dan penggajian pegawai. (2) Uraian Tugas a. menghimpun dan mengolah data dan bahan mutasi pegawai negeri sipil; b. menyiapkan bahan petunjuk teknis mutasi pegawai negeri sipil; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mutasi pegawai negeri sipil dari dan dalam daerah maupun dari dan luar daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
15
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mutasi PTT/Non PNS; e. memproses
dan
menyelesaikan
administrasi
surat
keputusan pegawai negeri sipil kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil; f. menghimpun, mengolah dan memproses administrasi ujian dinas Pegawai Negeri Sipil; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan mutasi kepangkatan, pemindahan dan penempatan pegawai; h. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan mutasi pegawai negeri sipil; i.
membuat laporan kegiatan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV.
Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut : (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan penyusunan formasi, melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil, pengelolaan administrasi kebutuhan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional. (2) Fungsi a. penyusunan program di bidang pengembangan pegawai; b. penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai; c. pelaksanaan seleksi dan pengadaan pegawai; d. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
16
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(3) Uraian Tugas a. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai; b. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan seleksi dan pengadaan pegawai; c. menyusun program, mengatur dan mengawasi pembinaan jabatan fungsional; d. menyelenggarakan fasilitasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; e. menyelenggarakan dan fasilitasi rekruitmen IPDN; f. menyelenggarakan dan fasilitasi sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil; g. mengevaluai pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Kepala Bidang Mutasi Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : IV.1 Sub Bidang Formasi dan Pengadaan (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai, pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan dan pengangkatan pegawai serta fasilitasi ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah. (2) Uraian Tugas a. menghimpun
dan
mengolah
data
kebutuhan
pegawai
instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten; b. melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan pegawai unit kerja/instansi di lingkungan pemerintah kabupaten; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan formasi dan rencana kebutuhan pegawai; d. menyiapkan bahan dan menyusun formasi dan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten;
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
17
Rancangan Rencana Strategis
e. menghimpun,
mengolah
dan
memproses
2016 - 2020
administrasi
pegawai tidak tetap; f. menghimpun dan mengolah data seleksi, pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. menyiapkan bahan seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. menyiapkan bahan petunjuk teknis seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; i.
melaksanakan seleksi administrasi bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah;
j.
menyiapkan bahan, menyusun, laporan penyusunan formasi dan kegiatan seleksi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah;
k. menghimpun, mengolah dan memproses administrasi ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil; l.
melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan serta menyusun
program
kebutuhan
aparatur
di
lingkungan
pemerintah kabupaten; m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rekruitmen IPDN; n. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sumpah janji PNS; o. membuat laporan kegiatan; p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. IV.2 Sub Bidang Jabatan Fungsional. (1) Tugas Pokok Menyiapkan
bahan
kebutuhan,
fasilitasi,
koordinasi
dan
pembinaan jabatan fungsional. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
18
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan
bahan
perencanaan
kebutuhan
jabatan
fungsional; b. menyusun dan mengelola data jabatan fungsional sekabupaten; c. melaksanakan fasilitasi koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; d. melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pembinaan jabatan fungsional; e. menyusun daftar usulan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional; f. menyiapkan bahan pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional ; g. memproses,
menyelesaikan
administrasi
pengangkatan,
kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional; h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait; i.
membuat laporan kegiatan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. V.
Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut: (1) Tugas Pokok Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi serta menyajikan data dan informasi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
19
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
kepegawaian, menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian untuk proses kedudukan hukum pegawai, pemberhentian dan
pensiun,
peningkatan
kesejahteraan
pegawai,
pemberian
penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai. (2) Fungsi a. penyiapan bahan pengolahan data kepegawaian; b. penyiapan, pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyajian informasi kepegawaian; c. pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian; d. penyiapan,
pengumpulan
dan
penghimpunan
bahan
peraturan
perundang-undangan kepegawaian; e. penyiapan dan pengumpulan bahan penyelesaian kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman disiplin pegawai; f. penyiapan bahan dan pemprosesan pemberhentian dan pensiun pegawai; g. penyiapan
bahan
peningkatan
kesejahteraan,
pemberian
penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. (3) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; b. menyiapkan
bahan
dalam
rangka
penyiapan
petunjuk
teknis
pengelolaan kegiatan bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; c. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
pembinaan
dalam
rangka
pemeliharaan data dan dokumentasi kepegawaian; d. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
pengumpulan
dan
menghimpun bahan peraturan perundang-undangan kepegawaian; e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyelesaian kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian hukuman disiplin pegawai;
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
20
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
f. menyiapkan bahan dan memproses pemberhentian dan pensiun pegawai; g. menyiapkan
bahan
peningkatan
kesejahteraan,
pemberian
penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; h. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan bidang informasi dan kedudukan hukum pegawai; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Kepala Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : V.1 Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian. (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi kepegawaian. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; c. menyiapkan
bahan
petunjuk
teknis
berkenaan
dengan
pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; d. menghimpun dan mengolah data kegiatan dokumentasi dan informasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian; f. menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan informasi kepegawaian; g. menyiapkan bahan dan mengatur distribusi penyebaran dokumentasi dan informasi kepegawaian;
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
21
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
h. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi kepegawaian; i.
menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan di bidang dokumentasi dan penyebaran informasi kepegawaian;
j.
membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris badan;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
V.2 Sub
Bidang
Kedudukan
Hukum,
Pemberhentian
dan
Kesejahteraan Pegawai. (1) Tugas Pokok Menyiapkan kepegawaian, pegawai
bahan
peraturan
pemprosesan
serta
perundang-undangan
pemberhentian
peningkatan
dan
kesejahteraan,
pensiun pemberian
penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang kedudukan
hukum,
pemberhentian
dan
kesejahteraan
pegawai; b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan
kegiatan
di
bidang
kedudukan
hukum,
pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; c. menyiapkan kedudukan
dan hukum
mengumpulkan pegawai,
bahan
pembinaan
penyelesaian disiplin
dan
penyelesaian hukuman disiplin pegawai; d. menyiapkan bahan dan memproses pemberhentian dan pensiun pegawai; e. menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, tanda jasa serta pemberian cuti pegawai; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
22
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
f. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan
peningkatan
di
bidang
kedudukan
hukum,
pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait di bidang kedudukan hukum, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai; h. membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris badan; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
VI.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan Tugas Pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai berikut: (1) Tugas Pokok Menyiapkan bahan perencanaan, kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan, memantau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni. (2) Fungsi a. penyusunan program kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan struktural dan prajabatan serta penugasan pegawai; c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis serta penugasan pegawai; d. pemantauan
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan
serta
pendayagunaan alumni; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
23
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(3) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang pelatihan dan pendidikan pegawai; b. menyiapkan pengelolaan
bahan
dalam
kegiatan
rangka
bidang
penyiapan
petunjuk
perencanaan
teknis
kebutuhan
dan
penyelenggaraan pendidikan bagi para pegawai; c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan
pendidikan
kepegawaian,
pelatihan
serta
pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.
membuat laporan kegiatan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Kepala Pendidikan dan Pelatihan Pegawai membawahi 2 (dua) Sub Bidang dengan tugas pokok dan uraian tugas sebagai berikut : VII.1 Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan (1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan mempunyai tugas menyiapkan
bahan
penyelenggaraan
perencanaan,
pendidikan
dan
kebutuhan
latihan
struktural
dan dan
prajabatan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
24
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang diklat prajabatan dan fungsional; b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan struktural dan prajabatan; c. melaksanakan
kegiatan
penyusunan
rencana
program
kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kepegawaian, pelatihan serta pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.
membuat laporan kegiatan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. VII.2 Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. (1) Tugas Pokok Menyiapkan
bahan
perencanaan,
kebutuhan
dan
penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis. (2) Uraian Tugas a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang diklat fungsional dan teknis; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
25
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
b. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan fungsional dan teknis; c. melaksanakan
kegiatan
penyusunan
rencana
program
kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penugasan pegawai; e. melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; f. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan alumni; g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kepegawaian, pelatihan serta pendayagunaan alumni; h. penyiapan bahan dan memproses tugas dan izin belajar pegawai; i.
membuat laporan kegiatan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
2.2. Sumber Daya BKD Keadaan Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dirinci dalam dua kategori, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2015 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri 44 orang PNS dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari 62 orang tersebut 43 orang pria dan 19 orang wanita. Komposisi dan distribusi pegawai BKD Tanah Bumbu sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
26
2016 - 2020
Rancangan Rencana Strategis
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No.
Unit Kerja
Tingkat Pendidikan
SLTA
D3
S1
S2
S3
Jumlah
1.
Kepala Badan
-
-
-
-
1
1
2.
Sekretariat
5
1
8
1
-
15
3.
Bidang Mutasi Pegawai
3
1
7
1
-
12
4.
Bidang Info dan KHP
3
-
8
-
-
11
5.
Bidang Pengembangan Pegawai
4
-
5
-
-
9
6.
Bidang Diklat Pegawai
4
1
4
1
-
10
7.
Tenaga Fungsional
-
-
4
-
-
4
19
3
37
2
1
62
Jumlah
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tingkat Golongan / Kepangkatan No. Unit Kerja IV III II PTT Jumlah 1.
Kepala Badan
1
-
-
-
1
2.
Sekretariat
1
9
3
2
15
3.
Bidang Mutasi Pegawai
-
6
2
4
12
4.
Bidang Info dan KHP
-
5
1
5
11
5.
Bidang Pengembangan Pegawai
-
4
1
4
9
6.
Bidang Diklat Pegawai
-
5
4
1
10
7.
Tenaga Fungsional
-
4
-
-
4
Jumlah
2
33
11
16
62
Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural No.
Unit Kerja
II.b 1
Tingkat Eselonering III.a III.b IV.a Staf Jumlah 1
1.
Kepala Badan
2.
Sekretariat
-
1
-
3
11
15
3.
Bidang Mutasi Pegawai
-
-
1
2
9
12
4.
Bidang Info dan KHP
-
-
1
2
8
11
5.
Bidang Pengembangan Pegawai
-.
-
1
2
6
9
6.
Bidang Diklat Pegawai
-
-
1
1
8
10
1
1
4
10
42
58
Jumlah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
27
Rancangan Rencana Strategis
Adapun
jumlah
Sarana
dan
Prasarana
yang
2016 - 2020
dimiliki
Badan
Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
No.
Nama/ Jenis Barang
Kondisi (B,RR,RB)
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(4)
(5)
(8)
1
AC Unit
B
17
1 PK
2
AC Unit
B
2
2 PK
3
Alat Penghancur Kertas
B
3
4
Alat Rumah Tangga Lainnya
B
1
5
Band Kas Bangunan Gedung Kantor Permanen
B
2
6
B
1
7
Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Umum
B
2
8
CAMERA CCTV
B
1
9
Camera Electonic
B
1
10
Compact Disc Player
B
1
11
Dispenser
B
4
12
Facsimile
B
1
13
Filling Besi/Metal
B
14
14
Filling Kayu
B
7
15
Gorden + Kelengkapannya
B
1
1 paket
16
Hard Disk
B
3
Bahan Plastik
17
Hub
B
2
18
Jam Listrik
B
1
19
Karpet
B
1
20
Kipas Angin
B
5
21
Kursi kayu/Rotan/Bambu
RB
6
22
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
RB
25
23
Kursi Kerja Pejabat Eselon II
B
1
24
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
B
6
25
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
B
14
26
Kursi Lipat
B
74
27
Kursi Putar
B
2
28
B
1
29
Kursi Tamu Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II
B
4
30
Lap Top
B
22
31
Lemari Besi/Metal
B
14
32
Lemari Es
B
2
33
Meja Kayu/Rotan
RB
3
34
Meja Kayu/Rotan
B
26
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Bahan Besi Gedung BKD
Bahan Besi dan kanvas warna hitam
28
Rancangan Rencana Strategis
35
Meja Kerja Pejabat Eselon II
B
1
36
Meja Kerja Pejabat Eselon III
B
7
37
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
B
10
38
Meja Komputer
B
75
39
Meja Partisi
B
20
40
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II
B
2
41
Mesin Absensi
B
2
42
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
B
6
43
Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
B
1
2016 - 2020
Bahan Partikel Board, Febric Alabama, Metal warna Grey & White Combination
Berupa anjungan/kiosk berbahan besi dengan LCD touch screen
44
P.C. Unit
B
1
45
P.C. Unit
B
70
46
Papan Nama Instansi
B
1
47
Papan Pengumuman
B
2
48
Papan Visual
B
1
49
Penampung Air Perangkat Lunak Sistem Operasi
B
4
B
1
51
Printer
B
30
Bahan Plastik
52
Printer
B
3
Bahan Plastik dengan bentuk portable
53
Proyektor +Attachment
B
1
54
Rak Besi/Metal
B
1
55
Scanner
B
3
56
Sepeda Motor
B
13
57
Server
B
2
Bahan Besi
58
Sofa
B
1
Ruang Kepala Badan
59
Sofa
B
1
Ruang Sekretaris
60
Sound System
B
1
61
Stabilisator
RB
3
62
Televisi
B
5
63
Teralis
B
1
64
Tiang Bendera
B
1
65
Uninterruptible Power Supply (UPS)
B
25
66
White Board
B
1
50
Jumlah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tandon
1 Paket
566
29
Rancangan Rencana Strategis
2.3
2016 - 2020
Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Kinerja pelayanan BKD selama ini dapat dilihat sejauh mana realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan atau rasio antara
realisasi dan target kinerja pada setiap tahunnya yang
dapat dilihat dalam bentuk persentasi (%) pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
30
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
TABEL 2.1
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
31
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Sedangkan untuk anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja pelayanan BKD selama ini dapat dilihat realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan atau rasio antara realisasi dan anggaran pada setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam bentuk persentasi (%) pada Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
32
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Tabel 2.2
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
33
2016 - 2020
Rancangan Rencana Strategis
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Tantangan Pelayanan BKD yang dapat diinventarisir mengacu kepada kondisi kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada ( existing system). Pada kenyataannya sistem kepegawaian yang ada belum mampu
mewujudkan
bertanggung
jawab,
Pegawai jujur,
Negeri
dan
adil
Sipil melalui
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja
yang
profesional,
pembinaan
yang
(Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2). Meskipun
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
kepegawaian telah mengamanatkan terwujudnya PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum
mampu
memenuhi
harapan
tersebut.
Kondisi
demikian
diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan sekaligus sebagai tantangan, seperti: 1) Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. 2) Kurang berdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan. 3) Belum tertatanya birokasi baik sumber daya aparaturnya maupun kelembagaannya.
2.4.2 Peluang Peluang pengembangan pelayanan BKD harus berfokus pada beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, sehingga apa yang menjadi tantangan bisa direkayasa untuk menjadi peluang untuk dikembangkan.
Beberapa
aspek
yang
dapat
dijadikan
peluang
pengembangan, yaitu:
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
34
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
a. Aspek Kesejarahan (Historical Aspect) Dari aspek kesejarahan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum lahirnya BKD telah ada Bagian Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan urusan
kepegawaian,
namun
setelah
terbentuknya
Badan
Kepegawaian Daerah, terus melanjutkan urusan bagian tersebut sampai
dengan
saat
sekarang
ini
guna
menghadirkan
produk/jasanya di bidang Kepegawaian. Oleh karena itu telah tertanam “brand image” di lingkup PNS dan masyarakat pada umumnya ‘bahwa urusan Pegawai Negeri Sipil adalah urusan BKD’. b. Aspek Legal (Legal Aspect) Peraturan perundang- undangan yang melandasi keberadaan Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan Lembaga Pemerintah secara luas merupakan penegasan keberadaan BKD secara institusional. Ditetapkannya Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. c. Aspek Sumber Daya (Resources) Organisasi. Aspek sumber daya sangat potensial untuk dikembangkan dalam menunjang pelayanan. Aspek ini bisa berupa sumber Daya Manusia dan bisa juga sumber daya sarana dan prasarana. Ke depan perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM aparatur BKD yang handal melalui kerjasama dengan badan diklat, serta harus didukung oleh sistem sarana dan prasarana yang canggih (Simpeg dan SAPK). d. Aspek Kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan melalui berbagai upaya dalam rangka memacu motivasi kerja, baik secara materiil maupun non materiil melalui pemberian penghargaan, serta pembinaan lainnya yang dilakukan secara adil dan rasional akan dapat memicu pelayanan BKD yang prima. Kemudian mengupayakan pembinaan kepada PTT (tenaga honor) agar lebih meningkat kualitas kinerjanya dan upaya peningkatan kesejahteraannya.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
35
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
e. Aspek Kerjasama Meningkatkan kerjasama lintas lembaga Pemerintah baik koordinasi maupun
kolaborasi
dalam
rangka
penyelenggaraan
kegiatan
program yang mengarah pada pengembangan sistem manajemen kepegawaian yang efektif. Kerjasama ini terutama dengan BKN dalam rangka sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang online, dan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
36
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (mardani). Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang
berkelanjutan,
berwawasan
Lingkungan
serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat
ekonomi
ASEAN
(MEA)
dengan
berbasis
pada
masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
37
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka
Badan Kepegawaian
Daerah akan mendukung pelaksanaan misi kelima yakni menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih, pada tujuan keempat yakni pengembangan aparatur dan lembaga pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
38
Rancangan Rencana Strategis
Visi :
No. (1)
1
2016 - 2020
Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (mardani). Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Misi 5 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
(3)
1
2
3
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian Kurangnya tenaga PNS/P3K sesuai kebutuhan formasi Penempatan pegawai belum seluruhnya sesuai dengan format yang ditetapkan
4
Pengembangan jabatan fungsional tertentu belum optimal
5
Masih banyak pegawai yang berstatus PTT
6
7
8
9
Masih belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian dari SKPD Aplikasi sistem informasi kepegawaian belum maksimal dimanfaatkan Masih banyak pegawai yang tingkat disiplinnya rendah Kebutuhan diklat pegawai belum dapat terpenuhi secara optimal
Kemampuan dan pengetahuan pengelola kepegawaian belum optimal
Tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi teknis bagi pengelola kepegawaian
Terbatasnya jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat/adanya kebijakan moratorium
Tersusunnya kebutuhan formasi jabatan dalam ABK/e-formasi sebagai dasar usulan penambahan formasi
Rendahnya komitmen pimpinan SKPD untuk menempatkan pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya terhadap jabatan fungsional) Tidak adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga honorer (PTT) Masih banyaknya pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian
Peraturan perundangundangan kepegawaian
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan kemudahan administrasi kepegawaian Tuntutan kebutuhan pegawai untuk pelaksanaan tugas fungsi SKPD Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian
Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian belum dapat diterapkan dengan baik
Dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan sistem berbasis informasi dan teknologi
Kurangnya pembinaan dari pimpinan SKPD terhadap bawahan
Pembinaan kepada seluruh pegawai tentang peraturan kepegawaian secara berkesinambungan
Belum memiliki fasilitas/sarana dan prasarana kediklatan
Minat aparatur untuk mengikuti diklat sangat tinggi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
39
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan BKD Provinsi
Dokumen Renstra BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB, BKN Pusat dan BKD Propinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Kementerian PAN-RB Visi: Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi Misi : 1) Mengembangkan
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintahan. 2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif. 3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi
2. BKN Pusat VISI: Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional yang bermartabat tahun 2025 MISI: 1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian 2) Mengembangkan
dan
mengoptimalkan
sistem
pengawasan
dan
pengendalian kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
40
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundangundangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai 4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN
3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan Visi : Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera Misi : 1) Mewujudkan
sumberdaya
aparatur
yang
bekualitas
melalui
pemantapan perencanaan dan pengembangan pegawai; 2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat jabatan serta memperhatikan pola karir; 3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian; 4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi; 5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian
Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran
Renstra
BKD Provinsi Kalimantan
Selatan
beserta
Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
41
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BKD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)
Permasalahan Pelayanan SKPD (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
1
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
Kemampuan dan pengetahuan pengelola kepegawaian belum optimal
Tersedianya dana untuk peningkatan kompetensi teknis bagi pengelola kepegawaian
2
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
Masih banyak pegawai yang tingkat disiplinnya rendah
Kurangnya pembinaan dari pimpinan SKPD terhadap bawahan
Pembinaan kepada seluruh pegawai tentang peraturan kepegawaian secara berkesinambungan
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada dasarnya bidang tugas BKD tidak terpengaruh dengan rencana tata ruang wilayah sehingga tidak terdapat permasalahan yang signifikan terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap
RTRW,
maka
berikut
adalah
permasalahan-permasalahan
pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
42
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Tabel 3.4
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
43
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: a.
Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan Pendistribusian dan penataan pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu hal yang perlu dikelola dengan lebih baik lagi karena masih terdapatnya ketidaksesuaian distribusi pegawai dengan kebutuhan SKPD. Terutama untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang merupakan SKPD yang memiliki jumlah pegawai terbesar perlu adanya ketegasan untuk penempatan pegawai sesuai dengan peta kebutuhan setiap kecamatan. Rendahnya minat terhadap jabatan fungsional tertentu (JFT) juga merupakan hal yang berakibat pada belum terisinya jabatan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), Kabupaten Tanah Bumbu masih kekurangan cukup banyak formasi yang belum terisi. Dalam hal pengisian CPNS ini tentunya juga tergantung dengan formasi yang disetujui pemerintah pusat dalam seleksi CPNS. Tenaga PTT yang juga merupakan pegawai yang masih cukup banyak dimiliki oleh pemerintah daerah harus dapat diatur dengan baik sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan baik dari segi jumlah pegawai per SKPD maupun kebutuhan pegawai sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Belum adanya regulasi untuk penyelesaian tenaga PTT merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keberadaan PTT yang cukup banyak dengan lebih baik lagi.
b.
Penegakan disiplin pegawai secara intensif
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
44
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Penegakan disiplin pegawai tidak hanya dilihat dari jumlah kehadiran ataupun ketepatan kehadiran setiap harinya, namun juga harus melihat berbagai pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pegawai. Selama ini BKD Tanah Bumbu terus melakukan penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dengan terus melakukan sosialisasi ataupun pembinaan langsung baik dengan cara sidak atau kunjungan secara berkala ke seluruh SKPD. Pelanggaran disiplin baik kategori ringan, sedang, maupun berat diharapkan akan terus menurun persentasenya terhadap jumlah pegawai.
c.
Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis karena perlu peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang
d.
Peningkatan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran: 1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi pelayanan kepada pegawai 2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK). 3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum dapat terpenuhi seluruhnya karena selain adanya ketentuan diklat tertentu yang harus memenuhi standar yang tidak dapat kita penuhi tanpa memiliki balai diklat dan tenaga pengajar, juga harus mempertimbangkan anggaran yang dimiliki.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
45
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Selama ini Badan kepegawaian daerah telah memiliki aplikasi sistem informasi kepegawaian (simpeg) sebagai salah satu instrumen bersifat online yang dapat digunakan untuk keperluan manajemen kepegawaian. Namun sistem ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berdasarkan evaluasi masih banyaknya keluhan dari SKPD terhadap akses masuk sistem. Untuk itu masih perlu adanya peningkatan aplikasi perangkat lunak (software) agar sistem dapat digunakan dengan baik dan benar-benar mempunyai manfaat maksimal terhadap kelancaran pengelolaan data kepegawaian.
e.
Penerapan regulasi Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran : 1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, 2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
46
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi.” Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Tanah Bumbu mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, serta mengacu pada konsep pembangunan berdasarkan pada visi Kabupaten Tanah Bumbu di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visinya sebagai berikut : ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional.” Penjelasan Visi: Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Badan Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
47
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
(SKPD) yang menangani kepegawaian ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien, yang tentunya akan dapat dicapai melalui aparatur yang profesional. Pengertian dari manajemen, efektif, efisien, dan profesional itu sendiri adalah : 1. Manajemen, suatu proses dalam berorganisasi dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. 2. Efektif, pencapaian tujuan/target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan 3. Efisien, usaha untuk membuat pengorbanan yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki 4. Profesional, orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang bertugas menangani urusan kepegawaian ingin mewujudkan aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilkinya sehingga dapat mencapai target yang dibebankan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah maka capaian kinerja akan lebih mudah direalisasikan sebagaimana target yang ditetapkan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 4.2.1 Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
48
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
4.2.2 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas
berkualias,
maka
sasaran
Jangka
Menengah
BKD
Kabupaten Tanah Bumbu dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur. 2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 s.d 2020
Target Kinerja pada Tahun keNo.
Tujuan
(1)
(2)
1
Mewujudkan SDM aparatur yang berkompeten dan profesional
Sasaran
(3) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
Indikator Kinerja
(4) Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
23.27
41.36
60.23
79.10
100
25.64
43.1
61.18
80.07
100
49
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI
:
MISI :
Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
Tujuan
Mewujudkan SDM Aparatur yang berkompeten dan profesional
Sasaran
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur
Strategi
Peningkatan komitmen para stakeholder (kelompok) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
(Penanggung Jawab : Seluruh Bidang) Kebijakan Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihakpihak terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengalokasian anggaran belanja diklat yang memadai sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan
Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan
Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisa jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun
Penyelenggaraan sistem manajemen pengembangan karir aparatur berbasis merit, dan kompetensi
Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
50
Rancangan Rencana Strategis
Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian Meningkatkan bantuan tugas belajar sesuai dengan kondisi peningkatan kebutuhan biaya pendidikan
Melaksanakan sidang pelanggaran disiplin pegawai, evaluasi kehadiran dan pembinaan
Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016 - 2020
Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta sistem rekruitmen berbasis CAT (Computer Assisted Test) Memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat terhadap tugas belajar untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan penegakan norma, sanksi, serta aturan kepegawaian yang berlaku Pengembangan model penyelesaian kasus kepegawaian sesuai aturan kepegawaian yang berlaku Membangun dan mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian
51
Rancangan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016 - 2020
52
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
52
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
Tabel 5.1
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
53
Rancangan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016 - 2020
54
Rancangan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016 - 2020
55
Rancangan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2016 - 2020
56
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1 Indikator Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020
No
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015
(1)
(2)
(3)
1
2
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
2016
2017
2018
2019
2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Target Capaian Setiap Tahun
90.13
%
23.27
%
41.36
%
60.23
%
79.10
%
100
%
100.00
%
88.25
%
25.64
%
43.10
%
61.18
%
80.07
%
100
%
100.00
%
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
57
Rancangan Rencana Strategis
2016-2020
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dalam perencanaan peningkatan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD. Renstra BKD merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BKD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BKD yang merupakan rencana tahunan BKD Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
58
Rancangan Rencana Strategis
2016-2020
Renstra BKD diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BKD, dan dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan
dengan
Badan
Kepegawaian
Daerah
merupakan
bagian
pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
59
Rancangan Rencana Strategis
2016-2020
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR......................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii DAFTAR DIAGRAM ....................................................................................... iii DAFTAR TABEL............................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan............................................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH....... 6 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD ......................................... 6 2.2 Sumber Daya BKD................................................................................ 26 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................................... 30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... 37 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................................................... 37 3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan BKD Provinsi ............................... 40 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .............................................. 42 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .................................................................................................... 42 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.................................................................. 44 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
ii
Rancangan Rencana Strategis
2016-2020
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 47 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.. 47 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ..................................................................... 48 4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 50
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .............. 52 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................................................. 57 BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN............................................................... 58
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
iii
Rancangan Rencana Strategis
2016-2020
DAFTAR DIAGRAM Tabel 2.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu................................................................................ 6
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
iv
2016-2020
Rancangan Rencana Strategis
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 ............................ 30
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 .................................................................................................... 33
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................................ 38
Tabel 3.2
Permasalahan
Pelayanan
BKD
Kabupaten
Tanah
Bumbu
Berdasarkan Sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Beserta
Faktor
Penghambat
dan
Pendorong
Keberhasilan
Penanganannya .......................................................................... 42 Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .................................................................................................... 43
Tabel 4.1
Tujuan,
Sasaran
Jangka
Menengah
Pelayanan
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020 ............................................................................................ 49 Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ................................... 50
Tabel 5.1
Rencana
Program,
Kegiatan,
Indikator
Kinerja,
Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 .............................. 53 Tabel 6.1
Indikator Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 ................................................................................... 57
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
v
Rancangan Rencana Strategis
2016 - 2020
KATA PENGANTAR Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 dapat disusun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif. Dengan disusunnya renstra Badan Kepegawaian Daerah 20162020
ini maka
BKD
mempunyai
acuan
umum
tentang arah
pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala oprioritas setiap kegiatan dan program BKD lebih kongkrit. Disadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak terdapat
kekurangannya. Harapan kami, renstra ini dapat dijadikan
sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
i