BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Pembangunan
harus
dipandang
sebagai
suatu
proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional,
disamping
tetap
mengejar
akselerasi
pertumbuhan
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.
Jadi
pada
hakekatnya
pembangunan
itu
harus
mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau
penyesuaian
system
social
secara
keseluruhan,
tanpa
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik
dalam
aspek
pendapatan,
kesempatan
kerja,
lapangan
berusaha,akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indek pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan darah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pemangku
kegiatan
kepentingan
yang
melibatkan
didalamnya,
guna
berbagai
unsure
pemanfaatan
dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
1
kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. untuk
mewujudkan
administrasi
mendukung keterpaduan
negara
yang
mampu
kelancaran pelaksanaan
tugas
dan
dan
fungsi
penyelenggaraan
pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyedia kan public goods and service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Agar
Good
Governance
dibutuhkan
komitmen
masyarakat.
Good
menjadi
dari
governance
semua yang
kenyataan pihak, efektif
dan
sukses,
pemerintah menuntut
dan
adanya
“alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita
bangsa
dan
Negara.
Dalam
rangka
itu,
diperlukan
pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Dimana setiap individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap tugas yang dibebankan pada dirinya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh lembaga-lembaga pemerintahan akan senantiasa terkendali karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan benar-benar direncanakan.
2
Tuntutan kondisi seperti tersebut di atas memberikan isyarat untuk memposisikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek yang harus dilayani oleh aparat Pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian maka aparat pemerintah adalah merupakan komponen utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam menikmati berbagai jenis pelayanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu unit organisasi public. Tingkat kualitas pelayanan itu sendiri sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah dirumuskan visi tentang perwujudan aparatur Negara yang berfungsi melayani masyarakat
adalah
professional,
berdaya
guna,
produktif,
transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Arah penyelenggaraan Negara diantaranya adalah meningkatkan kualitas
aparatur,
memberlakukan
system
karier
berdasarkan
profesi dengan prinsip dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur pemerintah masyarakat
diharapkan secara
dapat
memberikan
professional,
adil
pelayanan
dan
merata
kepada dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat maka suatu unit organisasi pelayanan public harus memiliki arah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Arah dimaksud adalah sebuah pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan baik dalam
bidang
Pemerintahan
maupun
Pembangunan
yang
dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja. Sehingga pelaksanaan
3
kegiatan
roda
pemerintahan
tidak
akan
pernah
mengalami
kekosongan, yang pada gilirannya akan menciptakan keharmonisan hubungan antara masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan aparat pemerintah. 1.2. Landasan Hukum Yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong adalah : 1.
Undang-undang
nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.
Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4.
Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 5.
Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
9.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Organisasi
Kecamatan
dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Serta
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 545 Tahun 2008 tentang RPJM Transisi Kota Bandung Tahun 2009 16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2009. 17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan
dan
Kelurahan
dilingkungan
Pemerintah
Kota
Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2014 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Lengkong dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2014 – 2018 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan, serta merumuskan program pembangunan yang akan
5
dilaksanakan selama 5 tahun, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal SKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat
telaahan
terhadap
kebijakan
nacional,
tujuan dan sasaran renja SKPD, program dan kegiatan BAB IV : PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LENGKONG TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lengkong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pengukuran Kinerja Program yang telah dilaksanakan berdasarkan format Pengukuran Kinerja, ternyata dari rencana tingkat capaian kinerja program masing-masing tingkat capaian kinerja dari tiap program adalah : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 03. Program Peningkatan Aparatur 04. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 05. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Pengukuran Kinerja Program direalisasikan melalui Kinerja Kegiatan selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, dari 5 (Lima) Program dengan unsur Indikator Kinerja yang digunakan adalah Indikator Input, Output, dan Outcome, sedangkan Indikator manfaat (benefit) dan dampak (Impact) belum digunakan karena perlu dilakukan penghkajian lebih lanjut serta menentukan media pengukurannya. Hasil pengukuran Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan format Pengukuran Kinerja Kegiatan, ternyata dari rencana tingkat capaian kinerja kegiatan masing-masing, realisasi tingkat capaian kinerja kegiatan dari tiap-tiap kegiatan tersebut adalah :
7
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa surat menyurat 97,62 % 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, sebesar 74,06 % 3) Kegiatan
Penyediaan
Jasa
pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan Dinas, sebesar 100 % 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, sebesar 98,64 % 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 95,76 % 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, sebesar 97,61 % 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sebesar 98,28 % 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 83,03% 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar 99,81 % 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sebesar 99,98 % 11) Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan 96,22% 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, sebesar 97,19 % 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 94,11 % b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan Dinas operasional 96,84% 2) Pengadaan perlengkapan Gedung kantor 97,80% 3) Pengadaan peralatan Gedung Kantor 98,51% 4) Pengadaan mebeulair 74,86%
8
5) Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 93,58% 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 96,06% 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 99,30% 8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 96,03% 9) Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor 90,16% c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 99,47 % 2) Pengadaan pakaian Korpri 94,19% 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 98,79 % d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pembina tingkatan kinerja aparatur 94,80 e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 82,41% 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 05.
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan, sebesar 98 % 01) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, sebesar 96,55 %; 02) Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Kehidupan
Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan , sebesar 95,07 % 03) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sebesar 98 %
9
04) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sebesar 100 %. 05) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan, sebesar 99,79 % 06) Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat, sebesar 99,19 % 07) Pembuatan pojok informasi pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2013) 0% Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 sebagaimana (lampiran).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong Kecamatan Lengkong merupakan salah satu dari 30 kecamatan yang ada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kota Bandung memiliki luas wilayah kurang lebih 574 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamtan Bandung Kidul. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Regol. d. Sebelah
Timur
berbatasan
dengan
Kecamatan
Batununggal Letak wilayahnya berada pada permukaan geografis yang datar dengan curah hujan kurang lebih 2.460 mm/th dan dilalui oleh 2 buah sungai yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Cikapundung Kolot.
10
Kecamatan Lengkong membawahi 7 Kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Malabar 2. Kelurahan Burangrang 3. Kelurahan Lingkar Selatan 4. Kelurahan Cikawao 5. Kelurahan Paledang 6. Kelurahan Turangga dan 7. Kelurahan Cijagra 2.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
Kecamatan Lengkong Kecamatan
Lengkong
merupakan
salah
satu
SKPD
di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mempunyai tugas pokok membantu
Walikota
dalam
melaksanakan
kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian tugas urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya. Untuk mewujudkan dan merealisasikan Program Kerja, Pemerintah
Kecamatan
Lengkong
Kota
Bandung,
senantiasa
dihadapkan kepada permassalahan-permasalahan/kendala, adapun permasalahan
yang
dirasakan
oleh
Pemerintah
Kecamatan
Lengkong saat ini adalah sebagai berikut: 1. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga untuk meningkatkan SDM aparatur tersebut perlu diikutsertakan dalam berbagai diklat terutama yang ada korelasinya dengan bidang tugasnya masing-masing. 2. Masih adanya Kantor Kelurahan yang belum memiliki bangunan kantor representatif dalam upaya menunjang pelayanan kepada masyarakat karena sampai saat ini masih harus adanya perbaikan/rehab secara maksimal.
11
3. Peran serta masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah yang
berorientasi
kepada
pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan masih belum optimal, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang: Membuang sampah tidak pada tempatnya (di sungai/kali, dll). Menebang dahan/ranting pohon-pohon pelindung. 4. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap upaya untuk menunjang kondisi lingkungan yang kondusif, terbukti dengan masih adanya: Para Pedagang Kaki Lima yang masih melaksanakan kegiatan usahanya di atas trotoar dan badan jalan di lokasi-lokasi yang dilarang./tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga mengganggu terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun pejalan kaki. Para PKL tidak pernah mengindahkan dan memperhatikan kebersihan lingkungan. 5. Masih banyaknya fasilitas-fasilitas sosial/umum di wilayah Kecamatan Lengkong yang kondisinya sudah rusak dan perlu segera mendapat perhatian serta bantuan penanganannya, seperti jalan-jalan/gang yang sudah rusak, saluran air yang dangkal dan menyempit, dll. Tantangan Dan Peluang Tantangan a. Masih adanya citra birokrasi Pemerintah Kota Bandung yang kurang baik di masyarakat b. Koordinasi pelaksanaan tugas denga
unit kerja lain kurang
berjalan lancer c. Kualitas pelayanan Pemerintah kecamatan terhadap masyarakat kurang optimal
12
d. Ketidak seimbangan formasi jabatan dengan aparat pelaksana Pemerintah Kecamatan Peluang a. Memiliki wilayah kerja yang cukup luas serta terletak di pusat Kota Bandung b. Memiliki
jumlah
penduduk
yang
cukup
banyak
dengan
karakteristik yang cukup potensial c. Adanya
penguatan
kinerja
Pemerintah
Kecamatan
dan
Pemerintah Kelurahan d. Meningkatnya daya kritis serta dukungan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan e. Memiliki jalur perdagangan dan jasa yang strategis f.
Adanya
kebijakan
Pemerintah
Kota
Bandung
untuk
meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan g. Segmen pasar peningkatan PSD masih terbuka luas 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan Review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu stratigis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Review terhadap rancangan
awal
RKPD
tahun
2012
Kecamatan
Lengkong
sebagaimana terlampir. 2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Musrenbang
adalah
forum
musyawarah
tahunan
yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan 13
untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya, dimana tujuan Musrenbang adalah menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan
masyarakat
perencanaan
yang
yang
sesuai
diperoleh
dengan
dari
musyawarah
tingkatan
dibawahnya,
menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Musrenbang
juga
memiliki
kesepakatan-kesepakatan rancangan
rencana
antar
kerja
fungsi
pelaku
pemerintah
untuk
menghasilkan
pembangunan dan
tentang
rancangan
kerja
pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja. Musrenbang
merupakan
wadah
penyusunan
rencana
pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Amanat
tersebut
dengan
menyelesaikan
penyusunan
rencana
pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandung tahun 20052025, menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung. Musrenbang menyusun
rencana
sebagai
forum
pembangunan
antar
pelaku
nasional
dan
pembangunan daerah
akan
berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja SKPD
dengan
masyarakat
yang
mengusulkan
prioritas
hasil
musrenbang kecamatan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2014 Kecamatan Lengkong sebagaimana terlampir.
14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pebangunan pembangunan
nasional
yang
merupakan
berkesinambungan
rangkaian
yang
upaya
meliputi
seluruh
kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan
tujuan
nasional
yang
termaktub
dalam
pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
dan
seluruh
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai
dasar,
tujuan
dan
pedoman
pembangunan
nasional.
Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan
tidak
hanya
untuk
satu
golongan
atau
sebagian
dari
masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benarbenar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan social, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya
kebebasan
mengeluarkan
pendapat
yang
bertanggungjawab bagi seluruh rakyat.
Aspek
kelembagaan
dan
pengorganisasian
Pemerintah
Kecamatan Lengkong didasari oleh Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi
15
Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kota Bandung. Adapun tugas para Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Bandung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Lengkong Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Lengkong merumuskan tujuan sebagai berikut : 1.
Terwujudnya kinerja pemerintahan Kecamatan Lengkong yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2.
Terwujudnya Lengkong yang bersih, tertib, tertata, dan kondusif berlandaskan
kesadaran
dan
partisipasi
seluruh
warga
masyarakat; 3.
Terbentuknya perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi;
4.
Terbentuknya sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
Sasaran a.
Terselenggaranya pelayanan umum kepada masyarakat yang mudah, cepat dan akurat
b.
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
c.
Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan
d.
Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan dan kerukunan hidup antar umat beragama
e.
Terciptanya kenyamanan berusaha sehingga tercipta iklim perdagangan dan jasa yang sehat
16
f.
Terdorongnya kreatifitas seni dan budaya serta olah raga sehingga tercipta masyarakat yang sehat
g.
Penataan lingkungan yang tertata dengan baik.
h.
Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat.
3.3
Program dan Kegiatan
Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Misi, yaitu : 1.
Mengembangkan sumber daya manusia yang handal
2.
Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
3.
Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi dan berhati nurani
4.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
5.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transfaran
6.
Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung, Kecamatan
Lengkong telah menetapkan Visi
Kecamatan Lengkong, sebagai
berikut : “Memantapkan Lengkong BERSEMANGAT (Bersih, Sehat, Makmur, Aman, Nyaman, Giat, Agamis dan Tertib) Dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang bermartabat pada Tahun 2014”.
17
Definisi operasional dari visi tersebut adalah : 1. Bersih, diharapkan Kecamatan Lengkong bersih secara lahir dan batin,
mulai
masyarakatnya,
dari
penyelenggara
bersih
fisik
pemerintahan
lingkungan
da
(lingkungan
permukiman, jalan, sarana/fasilitas umum dll.) dan bersih batin adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dilandasi hati nurani yang bersih dan penuh keikhlasan; 2. Sejahtera, diharapkan terciptanya kondisi damai lahir maupun bathin, yakni terpenuhinya kebutuhan baik secara ekonomi, sosial budaya maupun kehidupan beragama; 3. Maju, diharapkan mampu dalam suasana saling mendukung dan bersinergi,
mantap,
dan
dinamis
serta
iklim
berusaha,
pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan bekerja di wilayah kerja Kecamatan Lengkong sebagai salah satu yang dapat memberikan akses bagi kemakmuran masyarakat; 4. Aman, diharapkan dapat terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan bagi aparat maupun masyarakat; 5. Nyaman, diharapkan terciptanya kondisi lingkungan yang asri, indah, tenang dan memberikan kenyamanan sehingga dapat menimbulkan daya tarik ; 6. Giat, diharapkan dengan suasana saling mendukung dan bersinergi, mantap, dan dinamis sehingga makin kreatif, inovatif dan produktif serta serta dapat berpengaruh terhadap iklim berusaha, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan bekerja di wilayah
kerja
Kecamatan
Lengkong
salah
satunya
dapat
memberikan akses bagi kemakmuran masyarakat,
18
7. Agamis, diharapkan terciptanya situasi yang religius dalam setiap pola prilaku dan kehidupan aparat maupun masyarakat; 8. Tertib, bidang,
diharapkan mulai
kelurahan,
dari
terciptanya lingkungan
tertib/ketertiban aparatur
di
segala
kecamatan
dan
tertib administrasi, tertib di jalan raya, tertib di
sarana atau fasilitas umum, tertib membuang sampah, tertib lingkungan, dan tertib pelayanan kepada masyarakat; Aparatur
kecamatan
dan
kelurahan
sebagai
fasilitator,
motivator, dan dinamisator akan bekerja sama dengan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, pemuda dan stakeholders secara bersama-sama untuk menjadikan Kecamatan Lengkong sebagai mitra Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat Bandung dalam pengembangan kawasan Burangrang dan Buahbatu sebagai sentra kuliner dan Wisata Belanja serta pengembangan Pusat Sekunder Permukiman, Perdagangan, Perkantoran, dan Industri Jasa Perdagangan. 1. MISI KECAMATAN LENGKONG Sedangkan untuk mewujudakan Visi Kecamatan Lengkong tersebut, telah ditetapkan Misi Kecamatan Lengkong, yiatu : a. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dan
inovasi
mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.
b. Mewujudkan Lengkong akuntabel,
kinerja
yang
lebih
terutama
Aparatur efektif,
pemerintahan efisien,
pemberdayaan
Kecamatan
transparan,
aparatur
dan
pemerintah
kecamatan/kelurahan. Makna yang terkandung adalah kinerja
19
pemerintahan Kecamatan Lengkong saat ini sudah cukup baik, tetapi untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di segala bidang kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Umum APBD (KUA) yang diimplementasikan dan Rencana Kerja Anggaran memuat target pencapaian kinerja yang terukur
dari
Pemerintah
program-program
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Daerah dalam satu tahun anggaran khususnya di
Kecamatan Lengkong. Berdasarkan
kebijakan
tersebut,
Pemerintah
Kecamatan
Lengkong pada tahun 2013 menyusun agenda utama sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan 3. Meningkatkan penerapan disiplin aparatur 4. Memfasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat 5. Memfasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 6. Memfasilitasi peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup 7. Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 8. Memfasilitasi Peningkatan Administrasi Pemerintahan 9. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Lengkong Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, sebagai berikut :
20
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD : KECAMATAN LENGKONG Rencana Tahun 2014 KODE
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Sumber Dana (7)
Catatan Penting
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja (9)
(10)
Urusan Wajib 1
20
Urusan Pemerintahan
1.20
1.20.26
01
1.20
1.20.26
01
1.20
1.20.26
1.20
7.512.820.000
6.826.200.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Lengkong
01
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya jasa surat menyurat
Kecamatan Lengkong
12 bulan
34.900.000
12 bulan
38.390.000
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja Administrasi Perkantoran yang Prima
Kecamatan Lengkong
12 bulan
88.440.000
12 bulan
97.284.000
1.20.26
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Lengkong
12 bulan
7.600.000
12 bulan
8.360.000
1.20
1.20.26
01
08
79.800.000
12 bulan
87.780.000
1.20.26
01
09
12 bulan
44.615.400
12 bulan
49..076.940
1.20
1.20.26
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Lengkong Kecamatan Lengkong Kecamatan Lengkong
12 bulan
1.20
Kualitas Kebersihan Kantor perbaikan peralatan kerja Ketersediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan
87.695.000
12 bulan
96.464.500
1.20
1.20.26
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Lengkong
12 bulan
90.100.000
12 bulan
99.110.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
983.455.400
APBD Kota Bandung
1.081.800.940
21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
Kecamatan Lengkong
12 bulan
(7)
(8)
(9)
(10)
22.850.000
12 bulan
25.135.000
12 bulan
81.135.000
12 bulan
89.248.500
1.20
1.20.26
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
1.20
1.20.26
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
1.20
1.20.26
01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Lengkong
12 bulan
40.150.000
12 bulan
44.165.000
1.20
1.20.26
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Lengkong
12 bulan
33.000.000
12 bulan
36.300.000
1.20
1.20.26
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kecamatan Lengkong
12 bulan
152.620.000
12 bulan
167.882.000
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Lengkong
12 bulan
220.550.000
12 bulan
242.605.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan
Kecamatan Lengkong
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
01
1.20
1.20.26
02
1.20
1.20.26
02
05
1.792.190.000
1 paket
71.600.000
1.971.409.000
12 bulan
78.760.000
22
1.20
1.20.26
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
09
Pengadaan peralatan gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
10
Pengadaan mebeler
Terpenuhinya pengadaan mebeler
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
12
Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
22
Pemeliharaan rutin gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin gedung kantor
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
02
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terahabilitasinya Gedung Kantor
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Penerapan disiplin Aparatur
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.26
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Lengkong
75 Stel
42.250.000
12 bulan
46.475.000
1.20
1.20.26
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Lengkong
75 Stel
68.500.000
12 bulan
75.350.000
1.20
1.20.26
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Lengkong
5.395.000
12 bulan
6.528.500
31.000.000
12 bulan
34.100.000
49.450.000
12 bulan
54.395.000
379.435.000
12 bulan
417.378.500
175.370.000
12 bulan
192.907.000
12 bulan
473.200.000
12 bulan
520.520.000
1 Paket
606.200.000
1 Paket
666.820.000
1 Paket
1 Paket
110.750.000
121.825.000
238.300.000
262.130.000
23
1.20
1.20.26
05
02
sosialisasi peraturan perundang undangan
meningkatnya wawasan tentang perundang undangan
Kecamatan Lengkong
1.20
1.20.27
05
04
Pembinaan Kinerja Aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Kecamatan Lengkong
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya pengembangan sistem pelaporan cpaian kinerja dan keuangan
1.20
1.20.26
2.500.000
12 bulan
2.750.000
75 Orang
235.800.000
12 bulan
259.380.000
Kecamatan Lengkong
1 paket
43.340.000
Tersusunnya capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan Lengkong
1 paket
15.950.000
12 bulan
17.545.000
47.674.000
1.20
1.20.26
06
01
Penyusunan capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20
1.20.26
06
02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
Kecamatan Lengkong
1 paket
12.000.000
12 bulan
13.200.000
1.20
1.20.26
06
03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kecamatan Lengkong
1 paket
0.00
12 bulan
0.00
1.20
1.20.26
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Lengkong
1 Paket
15.390.000
12 bulan
16.929.000
1.20
1.20.26
23
1.21
1.20.26
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 01
Penyusunan informasi terhadap layanan publik
142.100.000 Tersusunnya informasi terhadap layanan publik
Kecamatan Lengkong
12 bulan
142.100.000
156.310.000 12 bulan
156.310.000
24
1.22
1.20.26
28
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
Meningkatnya pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
1.22
1.20.26
28
1.20
1.20.26
30
1.20
1.20.26
30
01
1.20
1.20.26
30
02
1.20
1.20.26
30
03
Fasilitasi peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup
Terehabilitasinya Gedung Kantor dan sarana Kantor
04
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban
1.20
1.20.26
30
1
10.000.000
Kecamatan Lengkong
12 bulan
Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20
1.20.26
30
05
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan
1.20
1.20.26
30
07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masysrakat
10.000.000
15.000.000
12 bulan
15.000.000
3.506.064.600
3.856.671.060
Terbinanya : pelaku UKM, Kopersi, BKM
Kecamatan Lengkong
12 bulan
65.050.000
12 bulan
71.555.000
Terbinanya Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan
Kecamatan Lengkong
12 bulan
895.250.000
12 bulan
984.775.000
Kecamatan Lengkong
12 bulan
630.025.000
12 bulan
693.027.500
Terciptanya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Kecamatan Lengkong
12 bulan
374.500.000
12 bulan
411.950.000
Tersedianya Data-data kewilayahan dan terselenggaranya pembinaan terhadap RW
Kecamatan Lengkong
12 bulan
1.420.009.600
12 bulan
1.562.010.560
Terselenggaranya pelayanan prima
Kecamatan Lengkong
12 bulan
102.675.000
12 bulan
112.942.500
25
1.20
1.20.26
30
08
Pembuatan pojok informasi pembangunan jawa barat di kantor kelurahan (Bangprov)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan Lengkong
12 bulan
18.555.000
12 bulan
20.410.500
CAMAT LENGKONG
Dra. LUSI SUSILAYANI. M.Si PEMBINA TK.I NIP. 19641210 198503 2 009
26
BAB IV PENUTUP Dari uraian di atas penjabaran akan kondisi Kecamatan Lengkong sudah sangat jelas meskipun masih secara umum akan tetapi diharapkan dari para pejabat struktural memiliki gambaran yang jelas apa yang harus dilaksanakan dan harus dikerjakan dalam menangani permasalah-permasalah yang timbul di masyarakat. Rencana Kerja ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung, sekalipun masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisannya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, Amiiin.
Bandung,
Juli 2013
CAMAT LENGKONG,
Dra. LUSI SUSILAYANI, MSi. Pembina Tk.I NIP. 19641210 198503 2 00
27
28