BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

LAKIP BAPPEDA KOTA TERNATE

2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan

Daerah

merupakan

salah

satu

sub

sistem

dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa

depan

yang

lebih

baik.

Berkaitan

dengan

hal

itu,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azasazas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

Page | 1


2015

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggara

Negara

harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masingmasing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Untuk hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29tahun2010TentangPedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan untuk dapat membuat laporan akuntabilitas kinerja yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2008, Bappeda Kota Ternate adalah unsur perencana penyelenggaraan daerah yang dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Badan,

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Page | 2


2015

Bappeda Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kota Ternate dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;

2.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

4.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta dokumen perencanaan lainnya;

5.

Penyusunan program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;

6.

Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan-perencanaan

dengan

seluruh

perangkat daerah; 7.

Penyusunan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8.

Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;

9.

Penyusunan database dalam rangka pengembangan dan kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan;

10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; 11. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; 12. Penyelenggaraan urusan tata usaha badan; 13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. 1.3. Struktur Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2.

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

Page | 3


2015

 Sub Bagian Perencanaan  Sub Bagian Keuangan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3.

Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :  Sub Bidang Penelitian dan Pendataan  Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan b. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial-Budaya, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :  Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial  Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan c. Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Kimpraswil, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :  Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam  Sub Bidang Perencanaan Permukiman dan Prasasarana wilayah d. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :  Sub Bidang Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan  Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha e. Unit Pelaksana Teknis ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur

organisasi

BAPPEDA

Kota

Ternate

selengkapnya

diilustrasikan

sebagaimana gambar berikut ini :

Page | 4


2015

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA TERNATE

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDA DAN KIMPRASWIL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERIKANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA DAN KESEJAHTRAAN SOSIAL

SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM

SUB BIDANG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN DUNIA USAHA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PERENCANAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

BIDANG PENELITIAN, PENDATAAN, EVALUASI & PELAPORAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENDATAAN

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

UPT

Page | 5


2015

1.4. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja); Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja; Bab IV – Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2015 dan menguraikan upaya pemecahan masalah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Lampiran-lampiran

Page | 6


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2008, Bappeda Kota Ternate adalah unsur perencana penyelenggaraan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1.

RPJM Kota Ternate 2011-2015;

2.

RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2011-2015;

3.

Penetapan Kinerja Tahun 2015

2.1. RPJM Kota Ternate 2011-2015 Visi Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatangserta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” ____ KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN” ___ 1.

Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat se atoran sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spririt sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat se

Page | 7


2015

atoran dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat. 2.

Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk

modernitas upaya mewujudkan masyarakat

bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang

menempatkan

nilai

keberagamaan

sebagai

basis

moral

yang

membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan social yang santun, religius,aman dan tentram. 3.

Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharnya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.

4.

Ternate Mandiri,artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai

pusat

perekonomian

Maluku

Utara,melalui

penataan

sistem

pengelolaan keuangan daerah yang efisien,ekonomis, kompetitif, dukungan infra strukturekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi.

Sekaligus

mendorong

kreatifitas

dan

produktifitas

melalui

pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat. 5.

Ternate Berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan

Page | 8


2015

rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapataan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs). 6.

Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang padu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan water front city, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

Misi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 tersebut, misi pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan Ternate yang agamais.

2.

Mewujudkan pemerataan Sarana dan Prasarana perekonomian yang lebih representatif.

3.

Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan.

4.

Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari.

5.

Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil.

6.

Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

Tujuan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 20112015berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut:

Page | 9


1.

2015

Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan.

2.

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau Dan Berkualitas.

3.

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau Dan Berkualitas.

4.

Kebijakan Anggaran (APBD) Yang Proporsional Dan Pro Rakyat.

5.

Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan Dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan Dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis.

6.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, DenganKapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif.

7.

Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.

8.

Pelayanan Publik Yang Cepat, Murah Dan Mudah.

9.

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan.

10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Adat Istiadat. 11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Kontruktif. Sasaran 1.

Tujuan 1 : Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan; Yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.

2.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; Yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.

Page | 10


3.

2015

Tujuan 3 : Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; Yang diarahkan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat Kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

4.

Tujuan 4 : Mewujudkan Anggaran (APBD) Yang Proporsional & Pro Rakyat; Yang diarahkan pada kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya.

5.

Tujuan 5 : Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan

Kawasan

Pantai/Pesisir

Berbasis

Keterpaduan

dan

Keserasian

Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis; Yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan. 6.

Tujuan 6 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif; Yang diarahkan pada terwujudnya good government, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.

7.

Tujuan 7 : Peningkatan Ekonomi Rakyat Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja; Yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic

need).

Page | 11


8.

2015

Tujuan 8 : Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; Yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.

9.

Tujuan

9

:

Pengembangan

Masyarakat

Kawasan

Pesisir

Secara

masyarakat,

melalui

Berkelanjutan; Yang

diarahkan

pada

peningkatan

kemandirian

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing. 10. Tujuan 10 : Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat; Yang

diarahkan

untuk

menjawab

permasalahan

perkotaan

seperti

menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalahmasalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya. 11. Tujuan 11 :Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Kontruktif; Yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik. 2.2. Rencana Strategis BAPPEDA Kota Ternate 2011-2015 Visi Visi Bappeda Kota Ternate dirumuskan dengan memperhatikan visi Kota Ternate yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015 : Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” ____ KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN” ___

Page | 12


2015

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Ternate harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi yang handal, Bappeda Kota Ternate juga harus menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

serta

mengutamakan

kepentingan

bangsa

dan

Negara

diatas

kepentingan pribadi dan golongan. Visi Bappeda Kota Ternate yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bappeda Kota Ternate yaitu : : ”Mewujudkan Bappeda Sebagai Badan Perencanaan Yang Handal Dalam Merumuskan Kebijakan Strategis Kota Ternate” Misi Untuk dapat mewujudkan Visi Bappeda Kota Ternate Tahun 2011-2015, ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan meliputi : 1.

Menjadikan Bappeda sebagai Pusat data Perencanaan

2.

Mengembangkan

Paradigma

baru

perencanaan

melalui

kebijakan

Perencanaan Bottom Up 3.

Mewujudkan kualitas Evaluasi dan Monitoring Perencanaan.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.Tujuan yang akan dicapai adalah : 1.

Tersedianya data base Kota Ternate yang lengkap, akurat dan up to date, dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.

2.

Tercapainya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan.

Page | 13


3.

Terwujudnya

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

dan

2015

hasil-hasil

pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi. Tabel 2.1 Misi – Tujuan No. 1

2

Misi Menjadikan Bappeda sebagai Pusat data Perencanaan

Tujuan Tersedianya data base Kota Ternate yang lengkap, akurat dan up to date, dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan

Mengembangkan Paradigma baru perencanaan melalui kebijakan Perencanaan Bottom

Tercapainya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan

Mewujudkan kualitas Evaluasi dan Monitoring Perencanaan

Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan daerah

Up 3

Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Merujuk pada Sasaran pelaksanaan Program Prioritas RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kota

Page | 14


2015

Ternate, sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

serta

fasilitasi

perencanaan

pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan. 2.

Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan

3.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

4.

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran Sasaran Tujuan 1

Indikator Kinerja Tersedianya Data Base Kota Ternate yang Lengkap, Akurat dan Up To Date, Dalam Merumuskan Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi Perencanaan Pembangunan serta Basis Data Perencanaan Pembangunan

1. Prosentase Ketersediaan Data Perencanaan 2. Prosentase Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 3. Prosentase Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Sasaran strategis 2: 1. Prosentase Penanggulangan Permasalahan Ekonomi dan Inflasi di Kota Ternate Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan Tujuan 2 Tercapainya Tingkat Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Sasaran strategis 3: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.

Tujuan 3

1. Prosentase Perencanaan dan Penganggaran Tahunan 2. Prosentase Keselarasan program prioritas kecamatan dengan SKPD 3. Prosentase program/kegiatan usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 2016 Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil-Hasil Pembangunan yang Efektif dan Efisien Dalam Rangka Menetapkan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran strategis 4: Terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Seluruh Stakeholders

1. Prosentase Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan di Kota Ternate 2. Prosentase Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 3. Prosentase Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan Perguruan Tinggi

Page | 15


2015

Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Tabel 2.3 Tujuan – Strategi No.

Tujuan

1.

Tersedianya data base Kota Ternate yang lengkap, akurat dan up to date, dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi 2. Melaksanakan Capacity Building SDM perencana pembangunan.

2.

Tercapainya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan daerah

1. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders

3.

Strategi

1. Meningkatkan peran sebagai

fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan

organisasi

secara

dalam

mencapai

sasaran

strategis

organisasi.Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate serta RPJM Kota Ternate tahun 20112015.Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate tahun 2011-2015 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Page | 16


2015

Indikator kinerja utama ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (outputs dan outcomes). Penetapan indikator kinerja utama, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1)

Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.

2)

Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.

3)

Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.

a) Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit, b) Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); dan

c) Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. 4)

Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

5)

Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

6)

Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.

7)

Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Ternate yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2015 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Page | 17


2015

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1

Pelayanan Data dan Informasi Bagi Masyarakat

2

Pelaksanaan Koordinasi di tingkat Propinsi dan Nasional

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

4

Proses Perencanaan dan Penganggaran

5

Proses Evaluasi Tahunan

6

Pelaksanaan Koordinasi

7

Pelaksanan Monitoring

Target 2015 Website Bappeda, Buku Ternate Dalam Angka, Buku PDRB dan Inflasi Kota, Buku Profil Potensi Ekonomi Lokal serta Buku Monografi Kota Ternate, Buku HSBGN, Buku SSH 41 SKPD, 7 Kecamatan dan 77 Kelurahan di Kota Ternate serta di tingkat Propinsi dan Nasional RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, SSH, HSBGN, Renstra Bappeda dan Renja Bappeda serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemantauan Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang, Musrenbang RKPD tingkat Kota, Propinsi dan Nasional, RKPD Induk dan Perubahan, KUA PPAS Induk dan Perubahan, Penyusunan Nota Pengantar RAPBD Induk danEvaluasi Perubahan LKPJ, LPP APBD, RPJM, Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD, LAKIP, Penyusunan Laporan Akhir Tahun Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK, Sinkronisasi Program SKPD dalam Pengembangan Koordinasi Aksi Pencegahan Kawasan Minapolitan, Pemberantasan Korupsi, Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Koordinasi dan Fasilitasi PNPM, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), PLPBK, Operasional BKPRD Monitoring Dana Alokasi Umum diBidang Ekonomi, Fisik Prasarana dan Sosial Budaya

Page | 18


2015

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate pada tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2015sebagai berikut : Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp.)

1

Pelaksanaan Musrenbang

Pelaksanaan Pra Musrenbang (Forum SKPD)

100

Pelaksanaan Pra Musrenbang

199.099.760

2

Musyawarah RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

100

Musyawarah RKPD

198.499.930

3

Penanggulangan Inflasi Daerah

Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Inflasi Kota Ternate

4

Tersusunnya Data Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Pertumbuhan Ternate (PDRB dan Ekonomi Tahunan Inflasi Kota Ternate)

5

Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Ternate (TKPKD)

6

Terlaksananya Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate

7

8

100

100

Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota Ternate)

148.049.880

18.491.810

100

Koordinasi dan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

118. 649.710

Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate

100

Penyusunan Rencana Aksi Kota Sehat

146.587.210

Penyusunan LKPJ Masa Akhir Jabatan

Tersedianya LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan

100

Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan

247.149.680

Lembaga Pendidikan

Tersedianya Data HasilHasil Penelitian yang Terkait dengan Pengembangan dan Pembangunan di Kota Ternate

100

Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Penelitian

99.999.800

Page | 19


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

9

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

10

11

12

Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Sebagai Salah Satu Acuan/Pedoman Dalam Penyusunan Belanja Pemerintah Kota Ternate Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Tentang RTRW Kota Ternate

2015

Target (%)

Program/ Kegiatan

Terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

100

Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

146.399.850

Beroperasi dengan Baik Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Ternate

100

Operasional BKPRD Kota Ternate

196.999.720

Buku Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate

100

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate

159.998.140

Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang RTRW Kota Ternate

100

Sosialisasi RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032

147.494.100

Anggaran (Rp.)

2.4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015 Rencana Kerja Tahunan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 2.6 Rencana Kerja Tahunan Kinerja Bappeda Kota Ternate Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

1



100

2

Musyawarah RKPD


100

3



100

Page | 20


2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

4

Publikasi Data Pertumbuhan Ekonomi Tahunan

Tersusunnya Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota Ternate)

100

5

Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate


100

6



100

7



100

8

Lembaga Pendidikan

Tersedianya Data Hasil-Hasil Penelitian yang Terkait dengan Pengembangan dan Pembangunan di Kota Ternate

100

9



100

10

Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate


100

11

Sebagai Salah Satu Acuan/Pedoman Dalam Penyusunan Belanja Pemerintah Kota Ternate


100

12

Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Tentang RTRW Kota Ternate


100

Page | 21


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 dengan realisasinya. 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85

: Sangat Berhasil

70 < X < 85

: Berhasil

55 < X < 70

: Cukup Berhasil

X < 55

: Tidak Berhasil

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Page | 22


2015

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Ternate.Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1.

Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok indikator kegiatan;

2.

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian

suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hal tersebut, maka pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Page | 23


2015

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Ternate Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Target

Realisasi

1



100%

98,62 %

2

Musyawarah RKPD


100%

98,87 %

3


100%

93,65 %

4


Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Inflasi Kota Ternate Tersusunnya Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota Ternate) Pelaksanaan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Ternate (TKPKD) Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate Tersedianya LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan Tersedianya Data Hasil-Hasil Penelitian yang Terkait dengan Pengembangan dan Pembangunan di Kota Ternate Terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

100%

95,16 %

100%

96,12 %

100%

92,89 %

100%

92,86 %

100%

99,80 %

100%

97,70 %


100%

92,84 %


100%

96,84 %


100%

99,47 %

5 6 7

Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate Terlaksananya Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate Penyusunan LKPJ Masa Akhir Jabatan

8

Lembaga Pendidikan

9

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Sebagai Salah Satu Acuan/Pedoman Dalam Penyusunan Belanja Pemerintah Kota Ternate Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Tentang RTRW Kota Ternate

10

11

12

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 12 (dua belas) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasildenganprosentase rata-rata 96,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

telah

mencapai target yang telah ditetapkan. 3.3. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud.Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Page | 24


2015

Pada tahun 2015 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Ternate terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Revisi Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27Tahun 2014 tanggal 22Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2015 serta Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 15 September2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 1. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kota Ternate menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.8.517.260.911, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.182.067.635 atau 96,06% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 No 1 1 1.01 1.02

1.06

1.07

Uraian 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

2.475.000,00

2.475.000,00

100

157.399.800,00

149.053.345,00

94,70

67.802.920,00

63.980.606,00

94,36

124.800.000,00

124.800.000,00

100

Page | 25


2015

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

27.000.000,00

27.000.000,00

100

1.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

39.442.700,00

39.442.700,00

100

1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

49.996.870,00

49.990.000,00

99,99

1.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

34.999.910,00

33.456.324,00

95,59

1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

14.997.526,00

14.996.200,00

99,99

1.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.946.385,00

11.900.000,00

99,61

1.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

18.000.000,00

17.991.000,00

99,95

1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

184.760.000,00

149.716.000,00

81,03

401.775.000,00

400.779.000,00

99,75

250.200.000,00

232.050.000,00

92,75

1.18 1.20

2

Rapat-rapat Kordinasi Dalam dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

56.600.940,00

53.205.000,00

94

2.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

34.605.560,00

34.605.560,00

100

2.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25.000.000,00

25.000.000,00

100

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page | 26


2015

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

5.05

Pengembangan SDM Perencanaan Ekonomi Wilayah

28.700.000,00

20.700.000,00

72,13

5.06

Pengembangan SDM Bidang Sosial Budaya

28.700.000,00

20.700.000,00

72,13

5.07

Pengembangan SDM Bidang Penelitian dan Pendataan

28.700.000,00

20.700.000,00

72,13

5.08

Diklat Kearsipan, Perencanaan, dan Penganggaran

100.450.000,00

87.830.000,00

87,44

5.09

Pengembangan SDM Bidang Penataan Ruang

28.700.000,00

20.700.000,00

72,13

6.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.999.710,00

4.999.710,00

100

6.05

Pembuatan Laporan Anggaran dan Penunjang Kegiatan PPK

11.474.890,00

11.474.890,00

100

6.06

Perencanaan dan Penganggaran

4.999.710,00

4.999.710,00

100

6

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15

Program Pengembangan Data dan Informasi

15.06

Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Perencanaan

199.515.680,00

199.401.680,00

99,94

15.09

Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota)

118.491.810,00

112.756.810,00

95,16

15.10

Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate

99.099.790,00

98.599.790,00

99,50

Page | 27


2015

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

15.12

Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate

119.265.510,00

118.765.510,00

99,58

15.14

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Monev Elektronik (EMONEV)

125.999.500,00

124.615.500,00

98,90

16

Program Kerjasama Pembangunan 199.999.910,00

199.599.910,00

99,80

323.025.000,00

319.759.500,00

98,99

16.07

Penelitian Dengan Perguruan Tinggi

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

20.04

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.14

Penyusunan RKPD Kota Ternate tahun 2016

133.499.970,00

126.196.170,00

94,53

21.15

Musyawarah RKPD

198.499.930,00

196.249.930,00

98,87

148.649.780,00

143.774.780,00

96,72

119.999.830,00

108.349.830,00

90,29

199.099.760,00

196.349.760,00

98,62

21.16

21.17

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota akhir tahun Monitoring/Pemantauan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

21.18

Pelaksanaan Pra Musrenbang

21.20

Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS

178.499740,00

174.449.740,00

97.73

21.21

Penyusunan Nota Pengantar RAPBD 2016

168.049.070,00

166.259.070,00

98,93

21.22

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

148.499.990,00

141.146.190,00

95,05

Page | 28


No 1 21.23

Uraian 2 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD dan RKPD Kota Ternate Tahun 2015 Penyusunan RKPD Perubahan Kota Ternate Tahun 2015 Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Penyusunan Nota Pengantar RAPBD Perubahan 2015 Tim Koordinasi Pemantauan Pengelolaan (TKPP) DAK dan Tugas Pembantuan Tahun 2015

2015

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

149.099.580,00

145.629.580,00

97,67

99.999.760,00

95.799.760,00

95,80

148.049.860,00

143.539.860,00

96,95

128.649.860,00

125.829.860,00

97,81

173.473.670,00

171.417.670,00

98,81

247.149.870,00

246.439.870,00

99,71

146.399.850,00

143.035.850,00

97,70

247.149.680,00

229.513.680,00

92,86

195.949.980,00

194.749.080,00

99,39

146.758.860,00

146.758.860,00

100

99.460.100,00

99.460.100,00

100

22.10

Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate

148.049.880,00

138.649.880,00

93,65

22.11

Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program / Kegiatan Pembangunan DAU Bidang Ekonomi

149.999.870,00

141.899.870,00

94,60

21.24 21.25 21.26

21.28

21.29

21.30

21.31

21.32

21.35

21.37

22

Evaluasi RPJM Tahun Kelima Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan Sosialisasi Kajian Teknokratik RPJM Kota Ternate Tahun 20152020 Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ternate Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Page | 29


2015

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

22.12

Penyusunan Monografi Kota Ternate

99.998.800,00

93.023.800,00

93,02

22.14

Sinkronisasi Program SKPD Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan

79.099.720,00

75.434.720,00

95,37

23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

23.05

Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan DAU Bidang Sosial Budaya

119.999.680,00

110.499.680,00

92,08

118.649.710,00

114.049.710,00

96,12

147.599.880,00

137.399.880,00

93,09

196.849.990,00

182.049.990,00

92,48

146.587.210,00

136.169.210,00

92,89

60.400.330,00

59.650.330,00

98,76

172.860.250,00

162.710.250,00

94,13

196.999.720,00

182.887.720,00

92,84

23.07

23.09

23.13

23.14

23.15

26

26.02

26.03

Koordinasi dan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Penunjang Operasional Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Penyusunan Rencana Aksi Kota Sehat Fasilitasi Tim Terpadu Pengendalian Dana Bergulir BLM Pasca Berakhir Program PNPM Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan DAU Bidang Fisik Prasarana Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Ternate

Page | 30


No 1

26.04

Uraian 2 Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Ternate

2015

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

98.143.470,00

97.123.470,00

98,96

26.05

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate

159.998.140,00

154.948.140,00

96,84

26.06

Sosialisasi RTRW Kota Ternate Tahun 2012 2032

170.827.100,00

169.927.100,00

99,47

26.09

Program Perencanaan Kota Hijau

152.992.360,00

149.185.360,00

97,51

26.10

Penyusunan Masterplan Museum Timur Barat Kota Ternate

197.341.540,00

185.473.140,00

93,99

26.11

Revisi Penyusunan Buku Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Ternate (RAKP)

100.000.000,00

99.992.000,00

99,99

8.517.260.911,00

8.182.067.635,00

96,06

JUMLAH

2. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang,

tahun anggaran 2015 di Bappeda Kota Ternate

menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.770.395.705,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.706.222.015,00 atau 97,68 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Page | 31


2015

Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Belanja Pegawai

1.1

Gaji dan Tunjangan

1.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

1.1.02

2.023.963.600,00

2.021.052.914,00

99,86

Tunjangan Keluarga

134.085.774,00

124.781.014,00

93,06

1.1.03

Tunjangan Jabatan 1)

192.180.400,00

183.070.000,00

95,26

1.1.05

Tunjangan Umum

83.635.100,00

83.535.000,00

99,88

1.1.06

Tunjangan Beras 1)

115.581.651,00

104.683.400,00

90,57

1.1.07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

57.415.174,00

39.692.118,00

69,13

1.1.08

Pembulatan Gaji

38.743,00

31.204,00

80,54

1.1.09

Iuran Asuransi Kesehatan

73.495.263,00

59.376.365,00

80,79

1.2

Tambahan Penghasilan PNS

1.2.1

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

48.000.000,00

48.000.000,00

100

1.2.6

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnnya

42.000.000,00

42.000.000,00

100

2.770.395.705,00

2.706.222.015,00

JUMLAH

97,68

Page | 32


2015

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Dari keseluruhan 12 (dua belas) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2015 dengan kategori sangat berhasil. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Ternate untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Ternate. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Kota Ternate dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Ternate memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

sangat

ditentukan

oleh

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan. 4.2. Upaya Pemecahan Masalah Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kota Ternate diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

Page | 33


1.

Mengantisipasi

sering

terjadinya

perubahan

2015

peraturan/pedoman

penyelenggaraan perencanaan pembangunan. 2.

Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.

3.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan.

4.

Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

5.

Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.

6.

Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.

7.

Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.

8.

Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.

9.

Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan.

10. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Ternate. 11. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Sehingga Bappeda Kota Ternate dalam merumuskan perencanaan strategis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Memiliki dan membangun jaringan stakeholders yang membantu proses perencanaan di daerah.

2.

Pembentukan tim perencanaan strategis, yang bersifat lintas SKPD tergantung urgensi kebutuhan dalam mengatasi permasalahan perkotaan.

Page | 34


3.

2015

Membangun pandangan yang menyeluruh tentang proses perencanaan strategis sangat mungkin mendapat hambatan atau keterlambatan, sehingga tindakan-tindakan selektif dalam prosesnya sangat diperlukan.

4.

Sikap yang fleksibel tentang perencanaan strategis.

5.

Kemampuan untuk menggalang informasi dan orang-orang pada waktuwaktu tertentu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang penting.

6.

Membangun kesatuan persepsi tentang kriteria evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Page | 35


2015

KATA PENGANTAR Puji

syukur

kami

panjatkan

kehadirat

Allah

SWT,

sehingga

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ternate Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kota Ternate dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Ternate Tahun 2011-2015. Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Kota Ternate Tahun 2015ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu hingga terselesainya penyusunan LAKIP ini.Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2015. Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Kota Ternate tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.Namun demikian BAPPEDA Kota Ternate telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.Semoga LAKIP BAPPEDA Kota Ternate ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kota Ternate Tahun 2015. Ternate, Januari 2016 Kepala BAPPEDA Kota Ternate

SAID ASSAGAF, SH., MM NIP. 19600413 199008 1 001

Page | 36


2015

DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................................

i

Daftar Isi......................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1. Latar Belakang.........................................................................

1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ..................................................

2

1.3. Struktur Organisasi SKPD..........................................................

3

1.4. Sistematika Penyajian...............................................................

6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................

7

2.1. RPJM Kota Ternate 2011-2015 ..................................................

7

2.2. Rencana Strategis BAPPEDA Kota Ternate 2011-2015 .................

12

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .................................................

19

2.4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015 .........................................

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................

22

3.1. Pengukuran Kinerja ..................................................................

22

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja ..........................................................

22

3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................................

24

BAB IV PENUTUP .......................................................................................

33

4.1. Kesimpulan .............................................................................

33

4.2. Upaya Pemecahan Masalah.......................................................

33

LAMPIRAN ...................................................................................................

iv

1.

Rencana Kerja Tahunan ............................................................................

v

2.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..................................................................

vii

Page | 37


2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan

penjelasan

mengenai

pencapaian

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun

2015

tersebut

dibandingkan

dengan

Penetapan

Kinerja

(performance

agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kota Ternate Tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 12 (dua belas) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil atau 96,23 %. Hal ini menunjukkan

bahwa

capaian

seluruh

sasaran

program

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Page | 38


2015

Page | 39


2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD TAHUN No.

: BAPPEDA KOTA TERNATE : 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

1



100

2

Musyawarah RKPD


100

3



100

4


Tersusunnya Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi Kota Ternate)

100

5

Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Rencana Aksi Kota Sehat Kota Ternate


100

6



100

7



100

8

Lembaga Pendidikan

Tersedianya Data Hasil-Hasil Penelitian yang Terkait dengan Pengembangan dan Pembangunan di Kota Ternate

100

9



100

10

Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate


100

Page | 40


2015

11

Sebagai Salah Satu Acuan/Pedoman Dalam Penyusunan Belanja Pemerintah Kota Ternate


100

12

Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Tentang RTRW Kota Ternate


100

Page | 41


2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate TAHUN 2016

Page | 42


2015

Page | 43


2015

Page | 44


2015

Page | 45

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents