BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN SITUBONDO

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Keberadaanlaporan yang disusun dalam bentuk buku laporan untuk suatu pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting. Hal ini menjadi penting tidak saja dalamjangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraansecara keseluruhan, tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisiadministrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligusbernilai akuntabilitas dan transparan. Untuk itulah, laporanpenyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014ini disusun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf o, jo. Pasal 10ayat (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Situbondo harusmenyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 kepada KPU RI. Buku laporan ini akan berkontribusiterhadap upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih baikkhususnya dari aspek pergantian kepemimpinan. Sebagai proses politik, makakeberadaan suatu Pemilihan Umum harusdidukung oleh jajaranpenyelenggara dan pelaksana yang kapabel, kredibel dan akuntabel. KPUKabupatenSitubondo,

sesuai

dengan

amanat

Undang-

undangbertekaduntukmenyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun2014 dengan hasil terbaik, baik secara teknis maupun administrasi. Olehkarena itu ketaatan penyelenggaraan sampai ke tingkat adhoc senantiasaberpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Kewajiban melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU RI dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam 10 ayat (1) huruf o, jo. Pasal 10 ayat (4) huruf e dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

1


disusunnya laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini diharapkan masyarakat Kabupaten Situbondo dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan hasil-hasilnya dari KPU Kabupaten Situbondo. Laporan ini disusun berkaitan pula dengan maksud untuk memberikan informasi faktual tentang aspek-aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuannya adalah: a. Menyampaikan informasi tentang kondisi termasuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. b. Menyusun usul/saran tindakan/rekomendasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serupa di masa yang akan datang.

1.3.

Landasan Hukum

Dasar dan landasan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan; c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraPemilihan Umum; e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden; f.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden; h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014; i.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014;

j.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Norma, Standar, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

2


Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; l.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 17 Tahun 2014 Tentang Dana Kampanye PesertaPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; p. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara danPenetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014.

1.4.

Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup buku laporan ini adalah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang meliputi kegiatan-kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

1.5

Sistematika Pelaporan

Bab I Pendahuluan Bab ini menggambarkan latar belakang dibuatnya laporan, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup serta sistematika laporan. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

3


Bab II Persiapan Dalam bab ini mengemukakan proses persiapan tahapan pemilu, mulai dari pembentukan adhoc, seleksi anggota KPU Kabupaten Situbondo dan pembentukan tim kelompok kerja. Bab III Alur Kerja dan Jadual Tahapan Bab ini menjelaskan mengenai matrik alur kerja dan jadwal tahapan dan realisasi kinerja.

Bab IV Pelaksanaan Bab ini mengemukakan proses pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bab V Sengketa Pemilu Bab ini memuat proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bab VI Penetapan Hasil Bab ini menjelaskan tentang proses penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bab VII Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab ini menjabarkan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, beserta penyelesaiannya.

Bab VIII Penutup Bab ini memuat kesimpulan dari pelaksanaan tahapan Pemilu dan saran/rekomendasi untuk menyempurnakan tahapan pemilu berikutnya. Lampiran Lampiran-lampiran yang dimaksud memuat data-data pendukung, yakni berisi peraturan KPU, hasil rekapitulasi dan keputusan penetapan sidang pleno.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

4


BAB II PERSIAPAN

2.1.

Pembentukan Badan Penyelengara ADHOC

Pada tahap Pembentukan Badan Penyelenggara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Situbondo tidak melaksanakan pembentukan anggota PPK maupun PPS. Hal ini dikarenakan masa kerja anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif berlanjut hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan dalam Laporan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo.

2.2. Pembentukan Kelompok Kerja

Berikut ini adalah nama-nama personil Kelompok Kerja yang dibentuk dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014: 1.

Kelompok Kerja

: Updating Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:


5


2.

3.

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Penyusunan Dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Aplikasi Situng Suara Pemilu Presiden Tahun 2014


6


4.

Anggota

:

Kelompok Kerja

:

Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

5.

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Bimtek Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pileg Dan Pilpres

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:


7


6.

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Kerjasama Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Pilpres (Putaran I)

7.

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:


8


8.

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Fasilitasi Dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Putaran I)

9.

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Kelompok Kerja

: Klarifikasi Dokumen Data Hasil Pilpres Tahun 2014

Pengarah

:

Pengarah

:

Penanggungjawab

:

Ketua

:

Sekretaris

: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

9


Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:

Anggota

:


10


BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

3.1.Matrik Alur Kerja Berdasarkan Jadwal Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KPU Kabupaten Situbondo sebagai bagian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014pada awal dimulainya Tahapan, menjabarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014. Menggunakan Matrik Alur Kerja Per hari, per minggu dan per bulan. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan kegiatan dan keuangan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, selain itu matrik tersebut dapat menjadi acuan kerja setiap harinya. Matrik Alur Kerja ini mampu menjelaskan setiap item tahapan yang jatuh disetiap harinya, termasuk di dalamnya jumlah kegiatan di hari yang sama. Dengan demikian, diharapkan ada pembagian kerja dan fokus kegiatan pada setiap divisi / Kelompok Kerja yang membidangi item tahapan yang jatuh di hari yang sama. Pada akhirnya penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan efisien. Berikut ini adalah Tabel Ringkasan Matrik Alur Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo

berdasarkan

Jadwal

Tahapan

yang


dimaksud:

11


TABEL 1. MATRIK ALUR KERJA BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NO.

KEGIATAN / PROGRAM

MULAI

SELESAI

TAHAPAN PERSIAPAN 1. 2. 3. 4.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis bagi KPU di Setiap Tingkatan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a. putaran I TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD b. Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 Tahun pada tanggal 10 april s/d 9 Juli 2014 dan DPTb Penetapan DPS Hasil Pemutakhiran Pengumuman DPS Hasil Pemutakhiran Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil Pemutakhiran Perbaikan terhadap DPS hasil Pemutakhiran Penetapan dan Rekapitulasi DPT a. Penyusunan DPT di PPS b. Penyusunan dan Rekapitulasi di PPK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

03 Maret 2014 01 Mei 2014 03 Maret 2014

20 Oktober 2014 30 Juni 2014 30 September 2014

03 Maret 2014

08 Juli 2014

11 April 2014

20 April 2014

21 April 2014

10 Mei 2014

11 Mei 2014 13 Mei 2014 20 Mei 2014 27 Mei 2014

12 Mei 2014 19 Mei 2014 26 Mei 2014 02 Juni 2014

03 Juni 2014 05 Juni 2014

04 Juni 2014 06 Juni 2014

12


NO.

1. 2.

1.

2.

1.

KEGIATAN / PROGRAM c. Rekapitulasi dan Penetapan di KPU Kabupaten/Kota d. Penyusunan dan Rekapitulasi di Provinsi e. Rekapitulasi dan Penetapan di KPU f. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) g. Penetapan DPK KAMPANYE Masa Tenang Laporan Dana Kampanye a. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye b. Penyampaian laporan penerimaan dan Penggunaan dana kampanye ke Akuntan Publik (KAP) c. Pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye d. Pengumuman hasil audit dana kampanye PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Persiapan a. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara c. Penyiapan TPS Pelaksanaan a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b.

MULAI 07 Juni 2014 10 Juni 2014 12 Juni 2014 05 Juni 2014 01 Juli 2014

09 Juni 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014 01 Juli 2014 02 Juli 2014

06 Juli 2014

08 Juli 2014

18 Juli 2014

18 Juli 2014

24 Juli 2014

24 Juli 2014

13 September 2014

13 September 2014

16 September 2014

16 September 2014

02 Juni 2014 01 Juli 2014 07 Juli 2014

08 Juli 2014 06 Juli 2014 08 Juli 2014

09 Juli 2014 09 Juli 2014

09 Juli 2014 09 Juli 2014

10 Juli 2014

12 Juli 2014

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

SELESAI

13


NO.

KEGIATAN / PROGRAM c.

2.

MULAI

SELESAI

penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara

PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara

15 Juli 2014

16 Juli 2014

17 Juli 2014

18 Juli 2014

19 Juli 2014

25 Agustus 2014

08 September 2014

b.

3.

Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara

13 Juli 2014

b.

4.

1. 2.

Pengumuman Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota c. penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi PUTARAN KEDUA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1.

Persiapan a.

Monitoring Persiapan Pemungutan Suara KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

14


NO.

2.

KEGIATAN / PROGRAM b.

Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara

c.

Penyiapan TPS

MULAI

SELESAI

01 September 2014 07 September 2014

06 September 2014 08 September 2014

09 September 2014

09 September 2014

10 September 2014

12 September 2014

13 September 2014

14 September 2014

15 September 2014

16 September 2014

17 September 2014

18 September 2014

01 Juli 2014

30 September 2014

Pelaksanaan a.

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1.

PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b.

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c.

2.

b.

3.

Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan c. penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara b.

4.

Pengumuman Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi KPU Provinsi

a.

Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara

PENYELESAIAN

1.

Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

15


NO. 2.

KEGIATAN / PROGRAM

MULAI

Evaluasi pelaksanaan, penytusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakjil Presiden a. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi

SELESAI

09 September 2014

30 November 2014

3.2. Realisasi Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Matrik yang telah dibuat sebagaimana dijelaskan pada tabel 1, KPU Kabupaten Situbondo merealisasikan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini: TABEL 2. REALISASI KINERJA BERDASARKAN JADWAL TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO JADWAL NO.

MULAI

1. 2. 3. 4.

PELAKSANAAN

KEGIATAN / PROGRAM TAHAPAN PERSIAPAN Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis bagi KPU di Setiap Tingkatan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a. putaran I TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

SELESAI

MULAI

SELESAI

03 Maret 2014 01 Mei 2014 03 Maret 2014

20 Oktober 2014 30 Juni 2014 30 September 2014

03 Maret 2014

20 Oktober 2014

03 Maret 2014

30 September 2014

03 Maret 2014

08 Juli 2014

03 Maret 2014

08 Juli 2014


16


JADWAL NO.

MULAI 1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2.

PELAKSANAAN

KEGIATAN / PROGRAM Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD b. Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 Tahun pada tanggal 10 april s/d 9 Juli 2014 dan DPTb Penetapan DPS Hasil Pemutakhiran Pengumuman DPS Hasil Pemutakhiran Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil Pemutakhiran Perbaikan terhadap DPS hasil Pemutakhiran Penetapan dan Rekapitulasi DPT a. Penyusunan DPT di PPS b. Penyusunan dan Rekapitulasi di PPK c. Rekapitulasi dan Penetapan di KPU Kabupaten/Kota d. Penyusunan dan Rekapitulasi di Provinsi e. Rekapitulasi dan Penetapan di KPU f. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) g. Penetapan DPK KAMPANYE Masa Tenang Laporan Dana Kampanye a. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye b. Penyampaian laporan penerimaan dan Penggunaan dana kampanye ke Akuntan Publik (KAP) c. Pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye

SELESAI

MULAI

SELESAI

11 April 2014

20 April 2014

11 April 2014

20 April 2014

21 April 2014

10 Mei 2014

21 April 2014

10 Mei 2014

11 Mei 2014 13 Mei 2014

12 Mei 2014 19 Mei 2014

11 Mei 2014 13 Mei 2014

12 Mei 2014 19 Mei 2014

20 Mei 2014

26 Mei 2014

20 Mei 2014

26 Mei 2014

27 Mei 2014

02 Juni 2014

27 Mei 2014

02 Juni 2014

03 Juni 2014 05 Juni 2014 07 Juni 2014 10 Juni 2014 12 Juni 2014 05 Juni 2014 01 Juli 2014

04 Juni 2014 06 Juni 2014 09 Juni 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014 01 Juli 2014 02 Juli 2014

03 Juni 2014 05 Juni 2014 09 Juni 2014 10 Juni 2014 12 Juni 2014 05 Juni 2014 01 Juli 2014

04 Juni 2014 06 Juni 2014 09 Juni 2014 11 Juni 2014 13 Juni 2014 01 Juli 2014 02 Juli 2014

06 Juli 2014

08 Juli 2014

06 Juli 2014

08 Juli 2014

18 Juli 2014

18 Juli 2014

18 Juli 2014

18 Juli 2014

24 Juli 2014

24 Juli 2014

24 Juli 2014

24 Juli 2014

13 September 2014

13 September 2014

13 September 2014

13 September 2014


17


JADWAL NO.

MULAI

1.

2.

1.

2.

3.

PELAKSANAAN

KEGIATAN / PROGRAM d. Pengumuman hasil audit dana kampanye PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Persiapan a. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara c. Penyiapan TPS Pelaksanaan a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan

SELESAI

MULAI

SELESAI

16 September 2014

16 September 2014

16 September 2014

16 September 2014

02 Juni 2014

08 Juli 2014

02 Juni 2014

08 Juli 2014

01 Juli 2014

06 Juli 2014

01 Juli 2014

06 Juli 2014

07 Juli 2014

08 Juli 2014

07 Juli 2014

08 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

09 Juli 2014

10 Juli 2014

12 Juli 2014

10 Juli 2014

12 Juli 2014

13 Juli 2014

15 Juli 2014

13 Juli 2014

15 Juli 2014

16 Juli 2014

17 Juli 2014

16 Juli 2014

16 Juli 2014


18


JADWAL NO.

PELAKSANAAN

KEGIATAN / PROGRAM MULAI Berita Acara Pengumuman Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota c. penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi

SELESAI

MULAI

SELESAI

b.

4.

1. 2.

1.

2.

1.

PUTARAN KEDUA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Persiapan a. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara c. Penyiapan TPS Pelaksanaan a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara

18 Juli 2014

19 Juli 2014

25 Agustus 2014

08 September 2014

01 September 2014

06 September 2014

07 September 2014

08 September 2014

09 September 2014

09 September 2014

10 September 2014

12 September 2014


18 Juli 2014

19

19 Juli 2014


JADWAL NO.

MULAI b. c. 2.

3.

4.

1. 2.

PELAKSANAAN

KEGIATAN / PROGRAM SELESAI

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara

PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan c. penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara b. Pengumuman Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi KPU Provinsi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan a. Berita Acara PENYELESAIAN Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Evaluasi pelaksanaan, penytusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakjil Presiden a. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi

13 September 2014

14 September 2014

15 September 2014

16 September 2014

17 September 2014

18 September 2014

01 Juli 2014

30 September 2014

09 September 2014

30 November 2014


20

MULAI

SELESAI



21


BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 TentangPenyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2014 KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan hal-halsebagai berikut:

4.1.1

Daftar Penduduk Tetap (DPT) pileg menjadi DPS pilpres Dan Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU bertugas untuk menyusun Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan memutakhirkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan hal ini, Pada tahap pertama, KPU Kabupaten Situbondo melakukan sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang statusnya menjadi daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu Presiden, dengan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dan pemilih baru setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

4.1.2

Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih untuk Pemilu Presiden akan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama, KPU Kabupaten Situbondo melakukan sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang statusnya menjadi daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu Presiden, dengan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dan pemilih baru setelah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dimulai sejak tanggal 11 s/d 20 April 2014. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

22


Setelah itu baru KPU Kabupaten Situbondomelakukan pemutakhiran terhadap pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April sampai dengan hari pemungutan suara dan DPTb, dilaksanakan sejak tanggal 21 April s/d 10 Mei 2014. Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pilpres, sama dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dimana KPU akan tetap melegalkan daftar pemilih khusus (DPK) dan DPK Tambahan untuk mengakomodir warga yang tidak terdaftar dalam DPS, DPS Hasil Perbaikan, DPT dan DPTb. Mengacu pada PKPU no 4 tahun 2014, KPU Kabupaten Situbondo melakukan Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 2014 di mulai sejak tanggal 11 sampai dengan 20 April 2014. Sesuai UU Nomor 42 tahun 2018 pasal 29 ayat 1, KPU Kabupaten Situbondo menggunakan DPT Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilpres 2014. Hal itu harus disinkornisasi dengan data dari Kementrian Dalam Negeri, yang berisi tambahan jumlah penduduk yang berusia 17 tahun mulai tanggal 10 April-9 Juli 2014 .Data ini selanjutnya disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilpres 2014. 4.1.3

Penetapan DPS

Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut DPS PPWP, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih).Dalam penyusunan DPS ini, KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPS dihadiri oleh seluruh Operator PPK. Agenda Rapat ini adalah menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terlebih dahulu telah ditetapkan ditingkat PPK dan PPS. Hasil Rapat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Situbondo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Situbondo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

23


Daftar Pemilih SementaraPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

NO.

KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

JML. DESA

JML. TPS

JUMLAH PEMILIH KET. LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

8

66

8.595

9.334

17.929

Besuki

10

163

23.474

25.160

48.634

3.

Suboh

8

76

10.267

11.249

21.516

4.

Mlandingan

7

70

8.762

9.514

18.276

5.

Kendit

7

68

10.945

12.026

22.971

6.

Panarukan

8

138

21.805

24.197

46.002

7.

Situbondo

6

128

16.962

18.286

35.248

8.

Panji

12

196

24.692

27.402

52.094

9.

Mangaran

6

94

12.480

14.012

26.492

10.

Kapongan

10

98

14.248

15.399

29.647

11.

Arjasa

8

102

16.432

17.656

34.088

12.

Jangkar

8

96

14.953

16.489

31.442

13.

Asembagus

10

114

18.462

20.489

38.951

14.

Banyuputih

5

137

19.374

21.652

41.026

15.

Sumbermalang

9

87

10.680

11.322

22.002

16.

Banyuglugur

7

53

8.519

9.361

17.880

17.

Bungatan

7

67

9.489

10.505

19.994

136

1.753

250.139

274.053

524.192

JUMLAH

Pemutakhiran DPS PPWP adalah kegiatan pengolahan daftar Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, DPS tersebut juga harus disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hasil sinkronisasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilaksananan selama 14 hari itulah yang dijadikan sebagai Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Menyusun DPSHP PPWP dengan jumlah Pemilih paling banyak 800 (delapan ratus) Pemilih untuk setiap TPS. Selain itu KPU Kabupaten Situbondo juga meminta kepada penyelenggara KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

24


Pemilu di tingkat bawah, PPK dan PPS untuk melakukan pendataan secara baik sehingga setiap warga yang sudah berhak menyalurkan hak pilihnya terdaftar.

4.1.4

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran

Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran, selanjutnya disebut DPSHP adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih). PPS menyusun DPSHP PPWP dengan caramenggabungkan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPSPPWP, DPK, DPK Tambahan dengan Data Pemilih Tambahan PemiluPresiden dan Wakil Presiden (Model A PPWP) dan DPTb yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian. Pada Proses ini, Operator PPK melakukan pemutakhiran data (menyaring dan menambahkan pemilih yang belum terdaftar) atas dasar hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS setempat. Penyusunan DPSHP PPWP menggunakan formulir Model A.2-PPWP. PPS dibantu PPK menyusun DPSHP PPWP menggunakan formulir ModelA.2-PPWP di dalam Sistem Informasi Data Pemilih(Sidalih). Kemudian PPK mencetak DPSHP PPWP yang telah selesai disusunsebanyak 3 (tiga) rangkap yang digunakan untuk: a. diumumkan di kantor PPS; b. diumumkan di sekretariat/balai RT/RW atau tempatstrategis lainnya; dan c. untuk arsip PPS.

PPS menetapkan DPSHP PPWP dalam rapat pleno PPSyang dituangkan dalam berita acara yang ditandatanganioleh Ketua dan Anggota PPS. Dan

berikut

Pemutakhiran

Pemilu

ini

adalah

Presiden

Rekapitulasi dan Wakil

Daftar Presiden

Pemilih Tahun

Sementara 2014

Hasil

Kabupaten

Situbondodengan lampiran sebagai berikut:

Tabel 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

25


Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.

KECAMATAN

JML. DESA

JML. TPS

JUMLAH PEMILIH KET. LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

8

66

8.652

9.380

18.032

Besuki

10

163

23.564

25.259

48.823

3.

Suboh

8

76

10.235

11.210

21.445

4.

Mlandingan

7

70

8.809

9.583

18.392

5.

Kendit

7

68

11.043

12.093

23.136

6.

Panarukan

8

138

21.992

24.346

46.338

7.

Situbondo

6

128

17.297

18.569

35.866

8.

Panji

12

196

24.802

27.534

52.336

9.

Mangaran

6

94

12.570

14.097

26.667

10.

Kapongan

10

98

14.207

15.378

29.585

11.

Arjasa

8

102

16.314

17.576

33.890

12.

Jangkar

8

96

14.869

16.442

31.311

13.

Asembagus

10

114

18.382

20.394

38.776

14.

Banyuputih

5

137

19.461

21.873

41.334

15.

Sumbermalang

9

87

10.715

11.312

22.027

16.

Banyuglugur

7

53

8.575

9.391

17.966

17.

Bungatan

7

67

9.547

10.564

20.111

136

1.753

251.034

275.001

526.035

1.

Jatibanteng

2.

JUMLAH

Selain

melakukan

Rekapitulasi

DPSHP,

KPU

Kabupaten

Situbondo

menyerahkan juga DVD berisi by-name DPT kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 rangkap, dan melakukan printout serta penggandaan dokumen tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagai arsip PPS dan PPK. 4.1.5

Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Hasil Pemutakhiran Sesuai dengan Peraturan KPU no 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pengumuman DPS Hasil Pemutakhiran antara 13-19 Mei 2014. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 26 Mei 2014 adalah tahap Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPS. Sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

26


untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pasal 18 ayat 2 dimana Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap pengumuman DPS PPWP disampaikan secara tertulis kepada PPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP PPWP diumumkan, dan

Masukan dan tanggapan secara tertulis dapat diberikan oleh

Pemantau, Peserta Pemilu, Bawaslu/Pengawas Pemilu. Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu antara lain berupa : 1. perbaikan penulisan identitas atau data pemilih 2. penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih 3. mendaftar pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar 4. menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil. Berdasarkan data masukan dan tanggapan masyarakat tersebut maka dilakukan perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan selama 7 hari di mulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2014. Selanjutnya PPS menyerahkan hasil perbaikan DPSHP PPWP beserta rekapitulasinya ke KPU Kabupaten Situbondo melalui PPK. Penyusunan DPT di PPS dilaksanakan antara tanggal 3-4 Juni 2014, PPK antara 5-6 Juni 2014 dan rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten antara tanggal 7-9 Juni 2014. KPU Kabupaten Situbondo menggunakan sistem aplikasi dalam sistem pendaftaran pemilih atau yang akrab disebut dengan Sidalih, yang telah dirintis sejak Pileg 9 April lalu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilpres 2014.

4.1.6

Perbaikan terhadap DPS hasil Pemutakhiran Kemudian perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pada tanggal27 Mei s/d 2 juni 2014. Yang menetapkan dan mengumumkan DPSHP adalah PPS. DPSHP wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat. KPU melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam DPSHP, mengecek tambahan data pemilih (belum tercatat, Anggota TNI/Polri yang pensiun) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

27


melalui pemutakhiran data tidak menimbulkan data ganda baru, serta mengetahui data penduduk yang sudah tercantum dalam DP4 tetapi dicoret/dihilangkan dengan alasan sudah meninggal atau pindah domisili ke tempat lain atau menjadi Anggota TNI/Polri. Mengacu pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pengumuman DPSHP dari tanggal 27 Mei s/d 2 Juni 2014, formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang di-sabilitas di setiap TPS. Terkait adanya DPSHP yang belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab KPU melakukan sinkronisasi data dengan DPT Pemilu terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. Karenanya pengumuman DPSHP yang telah dilakukan di kantor desa/kelurahan dan melalui website data.kpu.go.id menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya.

4.1.7

Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Setelah KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan tahap pencocokan dan penelitian, dan telah melewati beberapa langkah baik prosespenyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran data,penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP), masukan dan tanggapan masyarakat, perbaikan DPSHP dan penyusunan DPT, maka pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, KPU Kabupaten Situbondo menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Bertempat di aula KPU Kabupaten Situbondo, rapat pleno yang dimulai pukul 14.00 WIB dihadiri Panwaslu Kabupaten dan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

28


Panwaslu ditingkat kecamatan yang tersebar pada 17 kecamatan, dan PPK seKabupaten Situbondo. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Situbondo menetapkan DPT Pilpres 2014 sejumlah522.806 pemilih. Jumlah DPT pilpres yang ditetapkan jumlahnya berkurang dari DPT pada pelaksanaan pileg 9 April 2014. DPT pileg mencapai 524.192 jiwa. Artinya ada pengurangan sebanyak 1.386 jiwa. Jumlah DPT pilpres 522.806 pemilih tersebut terdiri dari pemilih perempuan 273. 372 jiwa dan pemilih laki-laki 249. 434 jiwa. Untuk jumlah DPT tertinggi ada di Kecamatan Panji sebanyak 52.118 jiwa. Kemudian disusul Kecamatan Besuki sebanyak 49.472 jiwa, Panarukan 45.550 pemilih, dan DPT paling kecil terdapat di Kecamatan Kapongan 17.906 jiwa. dengan jumlah TPS sebanyak 1.753 TPS yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Situbondo. Pengurangan jumlah DPT pilpres ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adanya pemilih meninggal dunia, pindah domisili, pemilih sipil yang berubah status menjadi TNI dan Polri. Dalam rapat pleno terbuka, penyampaian data pemilih disajikan juga melalui layar proyektor sehingga seluruh peserta rapat pleno langsung dapat mengkonfirmasi jika terjadi kesalahan input data. Setelah semua proses penyajian data selesai, dilanjutkan dengan penetapan DPT yang dipimpin oleh Ketua KPU dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan DPT. Penandatanganan berita acara penetapan DPT ditandatangani oleh 4 komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan Panwaslu Kabupaten Situbondo disaksikan peserta yang hadir. Dari rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Situbondo, diketahui jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Situbondo adalah 522.806 pemilih. Terdiri dari pemilih perempuan 273. 372 jiwa dan pemilih laki-laki 249. 434 jiwa., dengan jumlah TPS sebanyak 1.753 TPS yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Situbondo. Penurunan jumlah pemilih tersebut adalah hal yang wajar, dan bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya adanya pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, dan sebagainya. Sedang untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 JuliTahun 2014 jumlah pemilih untuk Provinsi Jatim dari 38 Kab/Kota di Jatim berjumlah 30.639.897orang dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 15.080.049orang dan pemilih perempuan sebanyak 15.559.848orang dan TPS di seluruh Jatim diketahui sebanyak 75.979 TPS yang tersebar di 664 kecamatan atau 8.501 desa/kelurahan seKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

29


Jatim.

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden

Tahun

2014


Kabupaten

30


Situbondo dengan lampiran sebagai berikut: Tabel 5. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.

KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

JML. DESA

JML. TPS

JUMLAH PEMILIH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

8

66

8.641

9.360

18.001

Besuki

10

163

23.394

25.078

48.472

3.

Suboh

8

76

10.241

11.215

21.456

4.

Mlandingan

7

70

8.765

9.544

18.309

5.

Kendit

7

68

10.971

12.033

23.004

6.

Panarukan

8

138

21.613

23.937

45.550

7.

Situbondo

6

128

17.147

18.452

35.599

8.

Panji

12

196

24.691

27.427

52.118

9.

Mangaran

6

94

12.429

13.951

26.380

10.

Kapongan

10

98

14.169

15.333

29.502

11.

Arjasa

8

102

16.159

17.433

33.592

12.

Jangkar

8

96

14.693

16.298

30.991

13.

Asembagus

10

114

18.298

20.254

38.552

14.

Banyuputih

5

137

19.467

21.870

41.337

15.

Sumbermalang

9

87

10.695

11.303

21.998

16.

Banyuglugur

7

53

8.542

9.364

17.906

17.

Bungatan

7

67

9.519

10.520

20.039

136

1.753

249.434

273.372

522.806

JUMLAH

Selain melakukan Rekapitulasi DPT, KPU Kabupaten Situbondomenyerahkan juga DVD berisi by name DPT kepada KPU ProvinsiJawa Timur, Tim Kampanye Masing-masing Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden dan Panitia Pengawas Pemilu KabupatenSitubondo, masing-masing sebanyak 1 rangkap, dan melakukanprint-out serta penggandaan dokumen tersebut sebanyak 12 (duabelas) rangkap sebagai arsip PPS, PPK, PPL dan Alat KelengkapanTPS. 4.1.8

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disebut DPK PPWP adalahdaftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memilikiidentitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memilikiidentitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPSPPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

31


Pada Proses ini, Operator PPK melakukan entry data nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT pada Sidalih atas dasar hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS setempat. Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Khusus untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terlebih dahulu telah ditetapkan di tingkat PPK dan PPS. Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Situbondo dengan lampiran sebagai berikut: Tabel 6. Progress pemutakhiran DPK Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.

KECAMATAN

JML. DESA

JML. TPS

JUMLAH PEMILIH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1.

Suboh

8

76

0

1

1

2.

Kendit

7

68

0

1

1

3.

Panarukan

8

138

13

15

28

4.

Situbondo

6

128

23

2

25

5.

Panji

12

196

15

22

37

6.

Mangaran

6

94

55

33

88

7.

Kapongan

10

98

18

16

34

8.

Arjasa

8

102

12

11

23

9.

Jangkar

8

96

94

83

177

10.

Asembagus

10

114

7

5

12

11.

Bungatan

7

67

8

10

18

245

199

444

JUMLAH

Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo, yang memiliki DPKhanya 11 Kecamatan dengan jumlah DPK seluruhnya adalah 444orang, 245 orang diantaranya adalah laki-laki dan 199 orangsisanya adalah perempuan. DPK yang terbanyak terdapat diKecamatan Jangkar sebanyak 177 orang. Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yangmemiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atauidentitas kependudukan lainnya yang sesuai denganperaturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPTPPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapatdimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (ModelA.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitaskependudukannya. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

32


4.2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kedudukan, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam menyampaikan sosialisasi politik pada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah. Pentingnya peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilih. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai orientasi dalam rangka mempengaruhi perilaku pemilih, sehingga mereka mau berpartisipasi dengan cara memberikan suara secara langsung dalam Pemilihan Umum. Melalui pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU diharapkan mampu menembus ragam kepentingan dan ragam keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya partisipasi politik masyarakat dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan Umum maupun pemilihan Kepala Daerah secara jujur, adil dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, tidak sekedar penyampaian informasi, namum dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan bangsa dan pemimpin yang berkualitas. Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, KPU Kabupaten Situbondo mengeluarkan kebijakan untuk mensosialisasikan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan target sasaran berbagai komponen masyarakat yang dapat menjadi agen sosialisasi politik, seperti media cetak dan media elektronik. Dalam merancang serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak dapat mewujudkan seluruhnya dengan baik karena kurangnya dukungan dana dan sangat terbatasnya waktu. Oleh karena itu dilakukan penyederhanaan, meskipun tetap diupayakan untuk melakukan dan memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Situbondo diantaranya hari dan tanggal pemilihan, tahapan-tahapan dalam Penyelenggaraan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

33


Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemutahiran data pemilih, Kampanye, dan Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden, Tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan lain-lain.

4.2.1. Penggunaan Melalui Media Cetak

Kegiatan sosialisasi melalui media cetak dilakukan kerjasama dengan Komunitas Pers/Wartawan Situbondo dalam bentuk Press-release, dan pengusaha percetakan. Namun demikian pada dasarnya setiap diadakan acara yang bersifat umum, dan perlu diketahui oleh berbagai elemen masyarakat, KPU Kabupaten Situbondoselalu mengundang media massa dari mulai tahap persiapan pembentukan badan penyelenggara adhoc (PPK dan PPS), tahap Pendaftaran Pemilih, Kampanye, sampai pada tahap Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kerjasama KPU Kabupaten Situbondo dengan Media Cetak berupa iklan layanan masyarakat sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014: 1. Harian Radar Banyuwangi 2. Harian Bangsa 3. Harian Duta Masyarakat 4. Harian Memorandum 5. Tabloid Sorot Rakyat

4.2.2. Penggunaan Melalui Media Elektronik Kegiatan penyebaran informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo dilakukan melalui sarana Stasiun Radio dan Televisi Lokal, yaitu iklan layanan masyarakat/penyiaran sisipan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksakan pada saat-saat tertentu dan pada acara-acara yang digemari oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Kerjasama KPU Kabupaten Situbondodengan Stasiun Radioberupa iklan layanan masyarakat sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014: 1. Radio Bahana Suara Asembagus KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

34


2. Radio Suara Rengganis

4.2.3. Penggunaan Melalui Baliho dan Spanduk Kegiatan penyebaran informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo dilakukan melalui sarana Baliho dan Spanduk, yaitu pembuatan baliho dan spandukyang berisi informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan gambar calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemasangan spanduk disebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sedangkan baliho, pemasangannya di titik-titik tertentu yang menjadi pusat keramaian di Kabupaten Situbondo

4.3.KAMPANYE

4.3.1

Latar Belakang

Menjelang Pemilu adalah masa saatnya kampanye di mana setiap Parpol atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahtraan umum (public interest). Kampanye dalam Pemilu pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Ini dikarenakan terutama dalam proses kampanye pemilu, interaksi politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen, bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, adalah definisi kampanye yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan. komunikasi Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, merupakan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

35


kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Situbondo dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

mempunyai

tugas

dan

wewenang

untuk

melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pelaksanaan tahapan Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 29(Bab VI) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut tata cara Kampanye dalam Peraturan KPU, maka KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye. Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.dan diikuti oleh peserta Kampanye serta oleh petugas Kampanye. Pelaksana Kampanye dalam hal ini adalah Pasangan Calon, pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, orang, orang-seorang, dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, dan organisasi penyelenggara kegiatan, dalam hal lah ini adalah organisasi yangditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pelaksana Kampanye dalam hal ini bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kampanye. Dan demi terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan tahapan Kampanye di Kabupaten Situbondo, KPU Kabupaten Situbondo harus memastikan semua peserta pemilu mengetahui aturan-aturan tentang kampanye maupun jadwal dan pelaksanaan kampanye serta pasangan calon yang maju sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui mekanisme kampanye. Dalam hal ini, mulai dari PPS di tingkat yang paling bawah hingga sekretariat di lingkungan KPU Situbondo itu sendiri, maupun partai politik dan masyarakat luas, KPU Situbondo wajib memastikan penyebarluasan informasi tentang kampanye dan aturan kampanye dengan benar dan tepat,

Sehingga

pelaksanaan kampanye di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan kondusif.

4.3.2

Maksud Dan Tujuan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

36


Maksud dari laporan pelaksanaan kampanye ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU Kabupaten Situbondo dalam melakukan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu presiden 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu Presiden 2014 di Kabupaten Situbondo telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 42 Tahun 2008. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan secara terbuka, transparan dan men¬gakomodasi hasil pengawasan Panwaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta pengawasan dari KPU Situbondo. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Situbondo kepada KPU, serta penyelenggara Pemilu lainnya seperti Panwaslu serta masyarakat yang lebih luas. 4.3.3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan tahapan Kampanye Pemilu Presiden 2014 ini meliputi perencanaan, dan pelaksanaan

tahapan

Kampanye

di

Kabupaten

Situbondo

serta

berupaya

untukmenggambarkan bagaimana proses pelaksanaan tahapan Kampanye berikut ini : 1. pelaksanaan pemaparan materi kampanye dan metode kampanye dengan tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2. larangan dan sanksi dalam kampanye. 3. Pelaksanaan kampanye di Kabupaten Situbondo 4. Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BerintegritasLaporan dana kampanye

4.3.4

Alur Kerja dan jadual Tahapan Kampanye

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pelaksanaan tahapan Kampanye tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Situbondo, Tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah.

NO

PROGRAM / KEGIATAN

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN


37


NO

PROGRAM / KEGIATAN

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN

IV.

KAMPANYE

1.

Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye

2 Jun 2014

12 Jun 2014 Dikoordinasikan oleh KPU

2.

Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas

3 Jun 2014

3.

Kampanye

4 Jun s/d 5 Jul 2014

13 Jun 2014 Dilaksanakan oleh KPU, pasangan calon, dan tim kampanye 14 Jun s/d 5 Dilaksanakan oleh Jul 2014 pasangan calon dan tim kampanye

4.

Masa Tenang

6 Jul 2014

5.

Laporan dana kampanye

8 Jul 2014

Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

a. Laporan rekening khusus

7 Jun 2014

17 Jun 2014 Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

b. Laporan penerimaan dana kampanye periode I

3 Jun 2014

c.

Pengumuman penerimaan dana kampanye periode I

4 Jun 2014

13 Jun 2014 Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye 14 Jun 2014 Dilaksanakan oleh KPU

d. Laporan penerimaan dana kampanye periode II

6 Jul 2014

6 Jul 2014

Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

e. Pengumuman penerimaan dana kampanye periode II

7 Jul 2014

7 Jul 2014

Dilaksanakan oleh KPU

f.

18 Jul 2014

18 Jul 2014

Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye


38


NO

PROGRAM / KEGIATAN

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN

g. Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)

24 Jul 2014

24 Jul 2014

Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

h. Audit Dana Kampanye

24 Jul 2014

6 Sept 2014

i.

Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota

6 Sept 2014

6 Sept 2014

Dilaksanakan oleh KAP Dilaksanakan oleh KAP

j.

Pemberitahuan hasil audit dana Kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye Pengumuman hasil audit dana kampanye

13 Sept 2014

13 Sept 2014

16 Sept 2014

16 Sept 2014

k.

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU Kabupaten Situbondo juga secara konsisten melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kampanye di Kabupaten Situbondo, monitoring dan supervisi terhadap proses pelaksanaan kampanye, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4.3.5

PELAKSANAAN

4.3.5.1 pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye Setelah penetapan nama paslon dan penetapan no.urut oleh KPU, maka KPU kab. Situbondo mengadakan pertemuan antar peserta tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan kampanye, dimana dalam pelaksanaan kampanye, Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye, di ikuti oleh peserta Kampanye serta didukung oleh petugas Kampanye.

4.3.5.2 Pendaftaran tim Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Situbondo KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

39


Pelaksana Kampanye wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pendaftaran pelaksana Kampanye dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU. Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Daftar nama pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, disampaikan Bakal Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU Kabupaten Situbondo paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye. kemudian KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Berikut adalah daftar tim sukses kampanye pemenangan calon presiden dan wakil presiden jokowi- jusuf kalla di wilayah kab situbondo


40


NO

1 2 3 4 5

NAMA TIMSES

Didiet Soebagio H. Ali AFI H. Pujiantoro, SH Djoko Marsudi Narwiyoto

JABATAN

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wk. Sekertaris Wk Sekertaris

Bendahara Dr. Herman, MM Bendahara Rudy Afiyanto Wk. Bendahara H. Heri purwanto Wk. Bendahara Divisi Badan Pemenangan pemilu Drs. Munigi. Ep, M.Si BP. Pemilu Drs Marthen Luther BP. Pemilu Bambang MD BP. Pemilu Divisi Penggerak Pemilih Drs. Syamsudin Noor Penggerak pemilih Abdul Wahed Penggerak pemilih Divisi Saksi-Saksi Johantono Saksi Usman Saksi Divisi Kampanye Ismi Ifsantin Kampanye Kusbiyanto Kampanye Divisi Media Edy Wahyudi Media Armito Media Divisi Kreatif Safik Udin Kreatif Sarkawi Kreatif Divisi Advokasi R. Moh Zainoel Arifin Advokasi Buhari Muslim Advokasi Divisi Logistik Ana Setyawati Logistik Nurheriyanti Logistik Divisi Relawan Hamim Wajdhi, ST Relawan Jeky Baharizah Relawan

PARPOL

PDI-P PKB Hanura PKPI PDI-P

PARPOL PENGUSUNG

PDIPerjuangan PKB Hanura Nasdem PKPI

ALAMAT POSKO

KET

Jl. Raya Banyuwangi Panji Kec Panji Kab Situbondo

Nasdem PDI-P Hanura PKB PDI-P PKPI PKB Nasdem

PKB PKPI PDI-P Nasdem PKB Hanura Nasdem PKPI Hanura PDI-P PKPI Nasdem PDI-P Hanura

Berikut adalah daftar tim sukses kampanye pemenangan calon presiden dan wakil presiden prabowo- hatta di wilayah kab situbondo


41


NO

1.

2.

3.

NAMA TIMSES Ketua : Rahmad SH, M. Hum Muhyidin Khotib Djaenur Ridho Moh. Hasan Wakil Ketua : Agus Rejeki Wartono, SE Habiburrahman Abd Aziz Erwin Tri Wahyudi, ST, MT Sekertaris : M. Sunardi Muhib Ahmad Arifin. S, S. Pd H. Ahmat Amir Arifin. S. Ag Deny Triyono Drs. Eko Inarko Cahyono

JABATAN

PARPOL

Ketua 1 Ketua 2 Sekertaris Bendahara

Golkar PPP Gerindra PAN

Wakil Ketua

Golkar

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

PKS Geindra PAN

Wakil Sekertaris Wakil Sekertaris Wakil Sekertaris Wakil Sekertaris Wakil Sekeratris Wakil Sekertaris

PPP PAN Gerindra PPP PKS Golkar

PARPOL PENGUSUNG

4.

5.

6.

Wakil Bendahara Wakil Bendahara

Gerindra Golkar

Golkar

PPP PKS

Wakil Bendahara

PAN

Divisi Kampanye : Heroe Soegihartono, SH Sucipto, Sh Junaidi Rofi Ahmad Heriyanto Badrus Zaman

Divisi Kampanye Divisi Kampanye Divisi Kampanye Divisi Kampanye Divisi Kampanye

Golkar PPP Gerindra PKS PAN

Divisi Penggalangan Massa : Drs. Abd Karim Sutomo, SH Zuhri. SH Joko Susilo H. Fahmi Abrori Lailatul Qutsiyah

Div Gal Massa Div Gal Massa Div Gal Massa Div Gal Massa Div Gal Massa Div Gal Massa

Gerindra PPP Golkar PAN Gerindra PKS

KET

Gerindra

PAN Wakil Bendahara : Drs. Agus Isbandi Hj. Aisyah Sri Wartini, SH, MH Rohani Fauziyah

ALAMAT POSKO

Kantor DPD Golkar Jl. PB Sudirman 32 Kelurahan Patokan Situbondo

PBB


42


NO

NAMA TIMSES H. Supeno

7.

Logistik : Anisatul Badriyah, S. Pd, MH Hj. Sri Ningsih S. Pd Ahmad Busairi Syamsi Ikasari Haris Su‟udi Imam Tarmudzi Koordinator Saksi : Edi Santoso, Sh Siswo Pranoto

8.

Silina Efendi Abd Rasidi

9.

10.

11.

Relawan : H. Manan Joko Istanto Agus Rojana Labib H. Muzahral Sujak Heriyanto Divisi Hukum dan Advokasi : Usman, SH, MH Supriyono, SH, MH H. Abdurrahman, SH, MH Sri utami, SH, MH SC : KH. Mursyid Romli KH. Muzaki R KH. Abd Faqih Gufron HZ. Abdurrahman Drs. Icwan Dawam, M. Pd Imam Ansori

JABATAN

PARPOL

Div Gal Massa

Gerindra

Logistik

Gerindra

Logistik Logistik Logistik Logistik Logistik

PAN Golkar Gerindra PPP PKS

Koordinator Saksi Koordinator Saksi Koordinator Saksi Koordinator Saksi

Gerindra

Relawan Relawan Relawan Relawan Relawan Relawan

PARPOL PENGUSUNG

ALAMAT POSKO

KET

Golkar PPP PKS

IPSI FKPPI PAMMI HSNI Sarbu Musi Aswaja

Divkum Divkum Divkum Divkum

SC SC SC SC SC SC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

43


NO

NAMA TIMSES

JABATAN

KH. Jais Badri KH. Abdul Hadi Hasyim Ahmad Basori KH. Sahla Rahim H. Abd Malik Habib Ali Almuhdar Supriyadi

PARPOL

PARPOL PENGUSUNG

ALAMAT POSKO

KET

SC SC SC SC SC SC SC

4.3.5.3 Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas Memasuki

masa akhir tahapan kampanye Pilpres 2014, Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Situbondo pada hari Sabtu 5 Juli 2014 menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai. Kegiatan dilaksanakan dengan pembacaan deklarasi yang diikuti perwakilan masingmasing tim pemenangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, kemudian kirab „Pilpres Damai,‟ dengan arak-arakan kendaraan yang berkeliling Kota Situbondo. Kirab dilepas langsung oleh Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto. Dari alun-alun kota Santri, kirap kampanye bergerak ke Kecamatan Banyuputih. Dari Kecamatan Banyuputih Setelah itu kirap akan berputar arah ke wilayah barat menuju Kecamatan Besuki, kemudian berputar arah ke wilayah Tengah, iring-iringan kirap melewati Desa wringin Anom dan Desa Olean dan finish di Kantor KPU Kabupaten Situbondo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo berharap pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli 2014 mendatang berjalan sukses dan lancar, dan diharapkan pula tidak ada gesekan antar-massa pendukung capres cawapres. Selain itu, dengan pelaksanaan pilpres ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain sebagai tanda berakhirnya masa tahapan kampanye. kegiatan pawai bersama ini juga sebagai

salah satu bentuk sosialisasi tentang pelaksanaan Pilpres yang

diagendakan pada 9 Juli 2014.

5

Kampanye di kabupaten situbondo Memasuki tahap pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye yang dimulai sejak tanggal 14 Juni s/d 5 Juli 2014, maka KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

44


KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Adapun hasil koordinasi KPU Kabupaten Situbondo dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo meliputi : a. Adanya batasan ketugasan dalam memilah setiap permasalahan yang terkait dengan kegiatan kampanye, misalnya jika terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, maka yang menindak adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Satpol PP. Sedangkan jika terkait dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2013, oleh Panwaslu menyerahkan kepada KPU Kabupaten Situbondo jika pelanggaran tersebut bersifat administratif, dan menyerahkan kepada kepolisian jika pelanggaran tersebut bersifat pidana. b. Melakukan monitoring bersama dengan melibatkan koordinator dari masing-masing partai politik, kepolisian, pemerintah, panwaslu dan Kabupaten Situbondo. c. Melakukan

koordinasi


45


d. secara intensif membahas perkembangan dari kegiatan kampanye. Hasil koordinasi dengan Kepolisian Situbondo antara lain: a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam memberikan informasi terkait dengan tempat/lokasi penyelenggaraan kampanye oleh Partai Politik, mengingat adanya kecenderungan partai politik lambat melaporkan tempat/ lokasi kampanye. b. Secara intensif melakukan razia (sweeping) senjata tajam di malam hari terutama daerah yang dianggap rawan konflik. c. Melakukan pendekatan terhadap beberapa kelompok potensial (tokoh informal) dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik. d. Menempatkan kantor Polsek sebagai tempat koordinasi pengamanan kampanye. d. Melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan guna memberikan bimbingan

kepada

masyarakat

dalam

bentuk

spanduk

dan

papan

Himbauan.

e. Sosialisasi Melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemasangan alat peraga, dimana pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPUNomor 16 Tahun 2014Tentang KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diatur sebagai berikut :  KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;  alat peraga kampanye tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);  Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

46


Kampanye luar ruang dengan ketentuan: a. baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya; b. spanduk 1,5 x 7 (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung/dusun atau sebutan lainnya.  KPU Kabupaten Situbondo berwenang memerintahkan peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;  Pemerintah

Daerah

setempat

dan

aparat

keamanan

berdasarkan

rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tersebut;  Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye. KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kampanye yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan pada masa kampanye selama 3 (tiga) pekan, terhitung 16 Maret – 5 April 2014. Kampanye parpol peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan untuk meyakinkan para pemilih agar memberikan suara mereka kepada Parpol atau calon dari Parpol tersebut. bersama partai politik

f.

Mengadakan kerjasama dengan massa media cetak maupun elektronik

g. Melakukan monitoring bersama dengan melibatkan koordinator dari masingmasing partai politik, kepolisian,

pemerintah, panwaslu dan Kabupaten

Situbondo. h. Melakukan koordinasi secara intensif membahas perkembangan dari kegiatan kampanye. i.

Laporan dana kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

47


Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014, mengatur bahwa dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul membentuk Tim Kampanye tingkat nasional, selanjutnya Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk Tim Kampanye Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Adapun metode kampanye yang dapat dilaksanakan antara lain: pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik, penyebaran melalui radio dan/atau televisi, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Laporan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden Tahun 2014, yang diubah dengan PemilihanUmum Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang DanaKampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh danKPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan RekeningKhusus Dana Kampanye Pasangan Calon, yang mencakup sumberperolehan saldo awal atau saldo pembukaan serta rincianperhitungan penerimaan dan penggunaan, kepada masyarakatpaling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari PasanganCalon dan Tim Kampanye Laporan Rekening Khusus DanaKampanye.

4.4

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Untuk menyusun perencanaan kebutuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014, KPU Kabupaten Situbondomenunjuk Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dari unsur Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dalam : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

48


1. SK tentang Penunjukan/Penetapan PPK untuk Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 2. SK

Nomor:32/Kpts/Seskab/014.329894/2014Tanggal

03

Februari


2014

49


3. tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Penyelenggaraan Pemlihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada KPU Kabupaten Situbondo. 4. SK

Nomor:03/Kpts/Seskab/014.329894/2014Tanggal

07

Januari

2014Tentang

Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang danJasa Pada KPU Kabupaten Situbondo.

4.4.1. Pengadaan Logistik Pengadaan logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di KPU KabupatenSitubondo diterima dari Penyedia pada tanggal 21 Juni 2014 s.d 22 Juni 2014. Selanjutnya, penerimaan logistik dari Provinsi JawaTimur dimulai dari tangggal 12 Februari 2014s.d 29 Juni 2014, Sedangkanlogistik dari KPU Pusat mulai diterima sejak tanggal 14 Juni 2014 s.d 29 Juni 2014, Semua Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Situbondodisimpan di gudang logistik di Kantor KPU Kabupaten Situbondo. Semua

logistik

yang

diterima,

diperiksa

jumlah

dan

jenisnya

sesuaidengansuratKeputusanKomisiPemilihanUmumNomor402/Kpts/KPU/Tahun 2013.Adapun pengadaan logistik untuk keperluan pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor741/SJ/V/2014meliputi: Alat Pemberi Tanda Pilihan, BantalanPaku, Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan, Tanda PengenalKPPS, Tanda Pengenal Petugas Keamanan, Tanda Pengenal Saksi,Karet Pengikat Surat Suara, Lem / Perekat, Kantong Plastik Besar,Kantong Plastik Kecil, Ballpoint, Gembok dan Anak Kunci, Spidol Kecil,Spidol Besar, Stiker Kotak Suara, Pedoman KPPS dan Salinan DaftarPemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb). Adapun jenis logistik pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPUKabupaten Situbondomelalui pejabat pengadaan yang ditunjukberdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondomeliputi: Tabel 8. Pengadaan Logistik KPU Kabupaten Situbondo

No. 1.

Jenis Barang/Jasa Alat Pemberi Tanda Pilihan

Penyedia Barang/Jasa CV. Aristama

Jumlah 3.506


Satuan Buah

50


2.

Bantalan Alat Pemberi Tanda Pilihan

CV. Aristama

3.506

Buah

3.

Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

CV. Pratama Media

1.753

Roll

4.

Tanda Pengenal KPPS

CV. Miza Mediatama

8.765

Buah

5.

Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS

CV. Miza Mediatama

3.506

Buah

6.

Tanda Pengenal Saksi

CV. Miza Mediatama

3.506

Buah

7.

Karet / Tali Pengikat

CV. Pratama Media

175.300

Buah

8.

Lem Perekat

CV. Pratama Media

1.906

Botol

9.

Kantong Plastik Besar

CV. Pratama Media

8.918

Buah

10.

Kantong Plastik Kecil

CV. Pratama Media

1.753

Buah

11.

Ballpoint

CV. Pratama Media

3.812

Buah

12.

Spidol Kecil

CV. Pratama Media

5.412

Buah

13.

Spidol Besar

CV. Pratama Media

3.506

Buah

14.

Gembok dan Anak Kunci

CV. Aristama

1.753

Buah

15.

Stiker Kotak Suara

CV. Miza Mediatama

1.753

Buah

16.

Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

CV. Miza Mediatama

210.360

Buah

Selain itu, dalam Proses pemenuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kabupaten Situbondo juga menerima kebutuhan logistik dari KPU Provinsi Jawa Timur berupa:


51


Tabel 9. Penerimaan Logistik Dari KPU Provinsi Jawa Timur NO

JENIS LOGISTIK PENGADAAN KPU PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA REKANAN

NAMA PENGIRIM/EKSPEDISI

NO.BERITA ACARA/TANDA TERIMA

TANGGAL BARANG DITERIMA

JUMLAH DITERIMA (KUANTITAS)

SATUAN (LEMBAR/BUAH/DLL)

1

2

3

4

5

6

7

8

PENGADAAN LOGISTIK DARI KPU PROV JAWA TIMUR KEPADA KPU KAB / KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 1

SAMPUL

Model V.S1 (TPS ke PPS) Model V.S1 (TPS ke KPU) Model V.S2 Model V.S3.1 Model V.S3.2 Model V.S4 Sampul Anak Kunci Kotak Suara Sampul IV.S1

CV. MANUNGGAL JAYA

CV. MANUNGGAL JAYA

064/MJ-BAS/VI/2014

29-Jun-14

Sampul III.S1 Sampul II.S1 Sampul II.S2

2

1.753 1.753 5.529 1.753 1.753 3.506

BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH

3.506 136 17 1 5.259

BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH

FORMULIR Model C2 PPWP Model C3 PPWP Model C4 PPWP

PT. JASUINDO TIGAPERKASA Tbk


-


7.012 LEMBAR 10.518 LEMBAR 7.012 LEMBAR

29-Jun-14

52


NO


NAMA REKANAN






1

2

3

4

5

6

7

8

Model C5 PPWP

10.518 35.060 1.088 4.352 408 544 1.753 272 680 2.178 136 408 68 136 34 68 188 34 10 40 4

Model C7 PPWP Model D PPWP Model D1 PPWP Model D1 PPWP Plano Model D2 PPWP Model D3 PPWP Model D4 PPWP Model D5 PPWP Model D6 PPWP Model DA PPWP Model DA1 PPWP Model DA2 PPWP Model DA3 PPWP Model DA4 PPWP Model DA5 PPWP Model DA6 PPWP Model DA1 PPWP Plano Model DB PPWP Model DB1 PPWP Model DB2 PPWP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

53

LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR


NO


NAMA REKANAN






1

2

3

4

5

6

7

8

Model DB3 PPWP

34 2 5 70 261.403

Model DB4 PPWP Model DB5 PPWP Model DB6 PPWP Model C.6

3 4

KOTAK SUARA BILIK SUARA


54

LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR


Sedangkan pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU Pusat, meliputi: Tabel 10. Penerimaan Logistik Dari KPU Pusat

NO


NAMA REKANAN






1

2

3

4

5

6

7

8

533.262

LEMBAR

PT. TEMPRINT

07/TP-KPU/SSPILPRES/2014

1.000

LEMBAR

1.753

LEMBAR

3.508

BOTOL

1

SURAT SUARA PILPRES a.

Surat Suara PPWP

b.

Surat Suara Pemilu Ulang

2

DPC PPWP

3

Tinta Suara Pilpres

4.

SAMPUL

PT. TEMPRINT

21-Jun-14 PT. TINTAMAS TIRTA SURYA

PT. TINTAMAS TIRTA SURYA

227/IV/TTSTSJP.III/2014

14-Jun-14

Model V.S1 (TPS ke PPS) Model V.S1 (TPS ke KPU) Model V.S2 Model V.S3.1 Model V.S3.2

CV. MANUNGGAL JAYA

CV. MANUNGGAL JAYA

064/MJ-BAS/VI/2014

29-Jun-14

Model V.S4 Sampul Anak Kunci Kotak Suara Sampul IV.S1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

55

1.753 1.753 5.529 1.753 1.753 3.506 3.506 136

BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH


NO


NAMA REKANAN






1

2

3

4

5

6

7

8

Sampul III.S1

17 BUAH 1 BUAH 5.259 BUAH

Sampul II.S1 Sampul II.S2

5

FORMULIR Model C.PPWP Model C.1 PPWP Lampiran Model C.1 PPWP

PT. PERCA

PT. PERCA

051Y/BASTFORMULIRPPWP2014PAKET5/PRC/IV/2014



-

18-Jun-14

29-Jun-14

Model C1 Plano PPWP Model C2 PPWP Model C3 PPWP Model C4 PPWP Model C5 PPWP Model C7 PPWP Model D PPWP Model D1 PPWP Model D1 PPWP Plano Model D2 PPWP Model D3 PPWP Model D4 PPWP Model D5 PPWP Model D6 PPWP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

56

24.556 12.278 12.278 1.754 7.012 10.518 7.012 10.518 35.060 1.088 4.352 408 544 1.753 272 680 2.178

LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR


NO


NAMA REKANAN






1

2

3

4

5

6

7

8

Model DA PPWP Model DA1 PPWP Model DA2 PPWP Model DA3 PPWP Model DA4 PPWP Model DA5 PPWP Model DA6 PPWP Model DA1 PPWP Plano Model DB PPWP Model DB1 PPWP Model DB2 PPWP Model DB3 PPWP Model DB4 PPWP Model DB5 PPWP Model DB6 PPWP Model C.6

6

SEGEL

7

TEMPLATE

8 9

KOTAK SUARA BILIK SUARA

28-Jun-14 PT. PURA BARUTAMA

PT. PURA BARUTAMA

0476/PBT-TSS/02/BAPILPRES/06/2014

25-Jun-14

PT. PERURI WIRA TIMUR

PT. PERURI WIRA TIMUR

267/PPA/BAST/VI/14

24-Jun-14

-

-

-


57

136 408 68 136 34 68 188 34 10 40 4 34 2 5 70 261.403

LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR

67.148 KEPING 1.754 LEMBAR -


4.4.2

Pelaksanaan Sortir Surat Suara

Sesuai surat edaran dari KPU Pusat dengan Nomor 1280/KPU/VI/2014 Tentang Kriteria surat suara rusak dan mekanisme pemenuhannya, maka perlu diadakannya sortir surat suara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tepat jumlahnya. untuk mempercepat proses pelipatan dan sortir sebanyak 533.262 lembar surat suara Pilpres yang sudah diterima KPU Kabupaten Situbondo pada hari Sabtu 21 Juni 2014,maka pada hari 23 Juni 2014 KPU Kabupaten Situbondo langsung melakukan kegiatan pelipatan dan sortir terhadap surat suara Pilpres tersebut. Bahkan, untuk mempercepat proses pelipatan dan sortir suara sebanyak 533.262 lembar Surat Suara Pilpres, KPU Kabupaten Situbondo melibatkan sebagian staf KPU Situbondo dan puluhan warga sekitar kantor KPU Situbondo. pelipatan di buka oleh bapak Marwoto selaku komisioner Divisi Logistik KPU Situbondo, dan diawali denganpemberian penjelasan ttg Surat Suara Pilpres yg rusak atau tidak layak. Dari hasil pelipatan dan sortir surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo, dari 533.262 surat suara ditemukan sebanyak 576 surat suara rusak.Ratusan lembar surat suara yang akan digunakan untuk Pilpres itu rusak dengan kondisi surat suaranya berlubang dan robek. Selain itu, sebagian surat suara diketahui bagian belakangnya diketahui tidak ada gambar atau logo KPU alias kosong. Adanya Surat suara yang rusak kondisinya robek, cetakan gambar tidak sempurna dan surat suara terpotong, kemudian surat suara berlumbang, diduga penyebabnya ketika proses pengepakan dari percetakan.Surat suara yang rusak tersebut selanjutnya dibuatkan berita acaradan akan dilaporkan ke KPU Provinsi Jatim terkait penanganan dan proses pergantiannya.

4.4.3. Pelaksanaan Pengesetan dan Pengepakan Logistik Kegiatan pengesetan dan pengepakan semua logistik yang diterima KPU Kabupaten Situbondo baik dari penyedia barang di Kabupaten, maupun logistik yang diterima dari KPU Provinsi dan Pusat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2014 s.d 1 Juli 2014. Pengesetan surat suara dilakukan dengan mengikat 25 lembar surat suara dalam satu ikatan. Kemudian petugas memasukan setiap ikat surat suara ke dalam kardus tempat surat suara yang telah disediakan. Pengesetan dilakukan dengan melihat kebutuhan surat suara yang berbasis Daftar Pemilihan Tetap ditambah 2% per-TPS. Setelah selesai pengesetan, selanjutnya pengepakan untuk mempermudah pendistribusian. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

58


4.4.3. Pelaksanaan Distribusi Surat Suara Pelaksanaan distribusi Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presidendi Kabupaten Situbondo mulai dilakukan Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 mulai pukul 09.00 Wib ke sejumlah PPK yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo.Pendistribusian logistik dilepas langsung oleh ketua KPU Situbondo, Joedo Fajariawan. Hadir : 1. Ketua dan anggota KPU Kab. Situbondo 2. Sekertaris KPU Kab. Situbondo 3. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Situbondo 4. Kasat Sabhara Polres Situbondo 5. Ketua Panwascam Kab. Situbondo Untuk mendistribusikan logistik ke 17 kecamatan, KPU telah mengerahkan sebanyak 7 unit truk dan dua unit kendaraan pengawalan dari pihak kepolsian. Truck pengangkut Logistik Pemilu Pilpres Tahun 2014 : 1.

Nopol P-8402-UE

2.

Nopol DK-8902-WA

3.

Nopol N-9060-Y

4.

Nopol P-8329-UE

5.

Nopop P-9169-UE

6.

Nopol DK-8655-DY

7.

Nopol N-8595-UG

Jenis Barang logistik yang di distribusian oleh KPU adalah sebagai berikut : N0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a.

JENIS BARANG LOGISTIK Stiker kotak suara Mur Baut Gembok Bantalan Kalkulator Bolpoint Spidol Kecil Spidol Besar Alat Coblos Tali pengikat Tanda pengenal Petugas KPPS

KEBUTUHAN

KET

2 Buah X 1753 TPS 2 plstik x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS 4 Set x 1753 TPS 1 Buah x 1753 TPS 3 Buah x 1753 TPS 3 Buah x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS 4 Buah x 1753 TPS 1 Roll x 1753 TPS

3506 Buah 3506 Plastik 3506 Buah 7012 Buah 1753 Buah 5259 Buah 5259 Buah 3506 Buah 7012 Buah 1753 Roll

7 Buah x 1753 TPS

12271 Buah


59


N0 b. c. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

JENIS BARANG LOGISTIK Saksi Keamanan Stiker Pemberitahuan Brosur Pemungutan Suara Brosur Cara mencoblos Karet Pengikat surat suara Kantong Plastik Besar Kantong Plastik Kecil Lem Kotak Suara Bilik Suara Model C-7 Model C-6

KEBUTUHAN

KET

2 Buah x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS

3506 Buah 3506 Buah 3506 Buah 3506 Buah

2 Buah x 1753 TPS 40 Buah x 1753 TPS

3506 Buah 70120 Buah

3 Buah x 1753 TPS 3 Buah x 1753 TPS 1 Buah x 1753 TPS 1 Buah x 1753 TPS 2 Buah x 1753 TPS 1 Set x 1753 TPS Disesuaikan dengan DPT

5259 Buah 5259 Buah 1753 Buah 1753 Buah 3506 Buah 1753 Buah

Sedang untuk SuratSuara dan model C Plano Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mulai didistribusikan ke 17 kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo pada hari Jumat 4 Juli 2014. Pendistribusian logistik dari kantor KPU Situbondo, di jalan Cenderawasih, dibagi menjadi dua wilayah menggunakan empat armada truk. Proses pengiriman surat suara ini dikawal ketat aparat kepolisian Mapolres Situbondo. Sebelum pengiriman logistik dilakukan, sejumlah pimpinan Muspida, serta beberapa lembaga terkait hadir di halaman kantor KPU Situbondo. Mereka menyaksikan proses pendistribusian surat suara yang akan dipergunakan Pilres 9 Juli mendatang.

4.5 Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Situbondo dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan semua tahapanpenyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam hal ini adalah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Penghitungan SuaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan ketentuan Pasal 29(Bab VI) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan kepada KPU untuk KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

60


mengatur lebih lanjut tata cara pemungutan dan pengitungan suara dalam Peraturan KPU, maka KPU mengeluarkan: a. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan HasilPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta PenetapanPasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4.5.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu presiden 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 di Kabupaten Situbondo telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 42 Tahun 2008. 2. Dalam kegiatan persiapan, dan penyelenggaraan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo dilakukan secara terbuka, transparan serta bantuan pengamanan melalui Polres dan Kodim Situbondo. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Situbondo kepada KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Panwaslu serta masyarakat yang lebih luas. 4.5.2

Ruang Lingkup

Laporan tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berikut ini : 1. Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di

PPS

2. Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK 3. Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di KPU Kabupaten Situbondo 4. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Situbondo


61


4.5.3

Persiapan Dalam melakukan kerja tahapan Rekapitukasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU Kabupaten Situbondo, PPK, PPS, dan KPU Situbondo melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut : 1. KPU Kabupaten Situbondo KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK. KPU Kabupaten Situbondo menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Situbondo. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

KPU Kabupaten Situbondo wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. Peserta rapat terdiri atas: a.

Saksi

b.

Panwaslu Kabupaten/Kota; dan

c.

PPK.

Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut : a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi; b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi; c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Situbondo; d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota; dan f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

KPU Kabupaten Situbondo membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

62


KPU Kabupaten Situbondo menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. Perlengkapan rapat terdiri atas: a. ruang rapat; b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK; dan d. perlengkapan lainnya. Perlengkapan lainnya menjelang Pelaksanaan Rekapitulasi oleh

KPU

Kabupaten Situbondo terdiri atas: a. sampul kertas; b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar; c. spidol sebanyak 1 (satu) buah; d. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah; f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; g. daftar hadir peserta rapat.

Kotak suara tersegel dari seluruh PPK diterima oleh KPU Kabupaten Situbondo setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. KPU Kabupaten Situbondo membuat Berita Acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3 PPWP. KPU Kabupaten Situbondo wajib menyimpan. kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. PPK PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di tingkat kecamatan. Menerima data pemilih dan data logistik per TPS dan seluruh alat perlengkapan logistic dari KPU Kabupaten Situbondo untuk diserahkan kepada PPS dan KPPS. Melakukan Bimtek ataupun sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi PPS dan KPPS di wilayah kerja PPK.

PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja PPS. Penyusunan jadwal agar KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

63


Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Peserta rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK atas terdiri: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. PPS. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS. PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Kotak suara tersegel dari seluruh PPS diterima oleh PPK setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS. PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3 PPWP. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. PPS PPS melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS, kemudian PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah TPS

dalam wilayah kerja PPS. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar

rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Ketua

PPS

wajib

menyampaikan

surat

undangan kepada

peserta

rapat

palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. Peserta rapat terdiri atas: a. Saksi; b. PPL; dan c. KPPS. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut: a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi; b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi; c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari seluruh TPS pada wilayah kerja PPS; d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

64


Pasangan Calon; dan e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh

Pasangan

Calon

atau

tim

kampanye

Pasangan

Calon

tingkat

kabupaten/kota. Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud adalah: a. Ketua PPS memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara; b. Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS bertugas: 1. membacakan formulir Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan lampiran; 2. mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara; dan 3. menyiapkan formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano. Dan dalam hal PPS menyiapkan perlengkapan sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Perlengkapan rapat terdiri atas : a. ruang rapat; b. formulir Berita Acara dan Sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan d. perlengkapan lainnya.

Kotak suara tersegel dari seluruh KPPS diterima oleh PPS setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, kemudian PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara menggunakan formulir Model D3 PPWP. PPS menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. 4. Koordinasi Antarlembaga Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilu 2014 yang baik dan aman , KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Polres dan Kodim di Kabupaten Situbondo dalam hal pengamanan pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilu 2014 di Kabupaten Situbondo. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

65


4.5.4 Alur Kerja Dan Jadual Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden 2014

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, kegiatan tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah dilaksanakan mulai dari kegiatan tahapan pertama yaitu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara tingkat PPS,sampai dengan kegiatan tahapan Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Situbondo kepada KPU Provinsi pada tanggal 16 Juli 2014, serta penetapan hasil pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah :

NO VI.

PROGRAM / KEGIATAN

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 1. PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara

10 Jul 2014

12 Jul 2014

Dilaksanakan oleh PPS

13 Jul 2014

15 Jul 2014

Dilaksanakan oleh PPK

b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c.

Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara

2. PPK, PPS dan PPSLN a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara


66


NO

PROGRAM / KEGIATAN

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN

b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 3. PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan drop box

10 Jul 2014

14 Jul 2014

Dilaksanakan oleh PPSLN

16 Jul 2014

17 Jul 2014

Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c.

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN

d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara 4. KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi 5. KPU Provinsi


67


NO

PROGRAM / KEGIATAN a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara

JADUAL / WAKTU

KETERANGAN

18 Jul 2014

19 Jul 2014

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

20 Jul 2014

22 Jul 2014

Dilaksanakan oleh KPU

22 Agust 2014

24 Agust 2014

b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU 6. KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara VII. PENETAPAN HASIL PEMILU Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU Kabupaten Situbondo juga secara konsisten melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden, di Kabupaten Situbondo mulai dari pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPS dan PPK di Situbondo. 4.5.5

PELAKSANAAN Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

4.5.5.1 Proses Digitalisasi Model C1 Proses Digitalisasi C1 adalah proses mendokumentasikan Model C1 (Sertifikat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

68


Pemungutan dan Penghitungan Suara) dengan cara scan menggunakan aplikasi Pindai C1 Pilpres yang dibuat oleh KPU RI. Kabupaten Situbondo melakukan proses digitalisasi tersebut dengan metode sebaga berikut: 1. Serah terima Berkas Model C1 dari PPK 2. Pengecekan kelengkapan berkas model C1 3. Scanning Model C1 per TPS/Desa/Kecamatan 4. Pengiriman Hasil Scan ke server KPU RI

Proses sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 09 Juli2014 s.d 10 Juli2014 dengan jumlah personil sebanyak 10 orang, dengan tugas-tugas sebagai berikut : a. Koordinator

: 1 orang

b. Penerima berkas

: 2 orang

c. Petugas Scan

:2 orang

d. Verifikator

: 4 orang

e. Petugas administrasi lainnya

: 1 orang

Pada tanggal 10 Juli2014 proses scan telah selesai 100%, yang berarti Model C1 sebanyak 1.753TPS telah menjadi arsip digital. Sedangkan model C1 yang asli, diarsipkan diruang penyimpanan yang aman, bilamana sewaktu-waktu diperlukan untuk digunakan. Gambar 1. Proses Scan Model C1


69


4.5.5.2 Proses Penghitungan Suara KabupatenSitubondo

1. File Excel Isian Model DA Gambar 2. File Excel Model DA1

2. File Excel Isian Model DB Gambar 3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

70


File Excel Model DB1

3. Aplikasi Pindai C1 Gambar 4. Aplikasi Pemindai Model C1

4. Aplikasi entry data C1 Gambar 5. Aplikasi Entry Data Model C1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

71


5. Proses Pengiriman File Model DA1 Gambar 6. Tampilan Progress Pengiriman file Excel Model DA1

File Model DB KPU Kabupaten Situbondo itu selanjutnya menjadi data awal untuk rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di tingkat Kabupaten Situbondo.


72


Gambar 7. Tampilan Progress Pengiriman file Excel Model DB1

4.5.5.4 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Juli 2014 2014 s.d 12 Juli 2014 2014. 4.5.5.5 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPKdilaksanakan mulai pada tanggal 13 Juli 20142014 s.d 15 Juli 2014. 4.5.5.6 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Situbondo Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU. Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat. KPU Kabupaten Situbondo melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut : a. membuka kotak suara tersegel b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP; c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP; d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

73


KegiatanPelaksanaanRapatPlenoTerbukaRekapitulasiPenghitungan

Suara

Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun2014 di KPU Kabupaten Situbondo ini dilaksanakan selama 1 (satu)hari, pada: Hari/Tanggal :Rabu tanggal 16 Juli 2014 Waktu

:14.00 WIB

Tempat

:gedung Jananuraga Situbondo

Acara ini dihadiri oleh: 1. Saksi dari masing-masing Partai Politik 2. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo 3. Unsur Muspida Situbondo 4. Unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan 5. Seluruh Ketua PPK dan Anggota PPK Acara diawali dengan Pembukaan oleh Ketua KPU KabupatenSitubondo sekaligus menyepakati metode Rapat Pleno yangtertuang dalam tata tertib Rapat Pleno, yang kemudian dilanjutkandengan pembacaan Model DA1 dari seluruh PPK yang ada dalamKotak Suara tersegel oleh masing-masing ketua PPK yang mewakili,diawali dari PPK Kendit pada Pkl. 14.30 WIBWIB dan diakhiri olehPPK Panarukan pada Pkl. 18.00 WIB. Selanjutnya Ketua KPUKabupaten

Situbondo

memberikan kesempatan kepada

PanitiaPengawas

Pemilu

Kabupaten Situbondo serta seluruh Saksi dariPartai Politik untuk menyampaikan Tanggapan / Saran

/

Masukan

/Keberatan

terhadap

Model

DA1

yang

dibacakan

sebelumnya,

danmenyiapkan Formulir Model DB2 bilamana terdapat Keberatan daripihak-pihak tersebut. Selama sidang pleno rekapitulasi berlangsung, hampir tidak ada masalah dugaan kecurangan maupun pelanggaran yang cukup mengejutkan. Hanya saja, pihak Panwaslu Situbondo sempat menyampaikan temuannya, yakni terkait adanya surat suara tambahan 2 persen

yang

diduga

bertambah

dan

berkurang

satu

suara.

Temuan demikian konon terjadi di beberapa TPS di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan. Karena itu, Panwaslu merekomendasikan agar segera diperbaiki, Sehingga nantinya tidak ada lagi kesalahan yang ditemukan. Dan menanggapi itu, Ketua KPU Situbondo Joedo Fadjar Riawan menjelaskan, jika temuan Panwaslu itu dimungkinkan hanya perbedaan persepsi saja. Menurut Joedo, penambahan maupun berkurangnya surat suara itu tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing calon. Karena itu ada pada ketentuan tambahan dua persen. Kemudian RapatPlenoTerbukadilanjutkandenganpenandatanganan dan serah terima salinan Model DB dan DB1 dariKomisioner KPU Kabupaten Situbondo kepada para saksi partaipolitik, dan ditutup pada Pkl 18.45WIB. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

74


5.5.7. Ikhtisar Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu Presiden danWakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Situbondo Tabel 11. Ikhtisar Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Situbondo NO. I.

URAIAN

KETERANGAN

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH A.

DATA PEMILIH DPT

522.806

DPTb

485

DPK

444

DPKTb

2.332

JUMLAH PEMILIH B.

526.067

PENGGUNA HAK PILIH DPT

372.596

DPTb

480

DPK

236

DPKTb

2.332

JUMLAH PEMILIH II.

375.644

PENGGUNAAN SURAT SUARA Jumlah surat suara yang diterima termasukcadangan 2% (2+3+4)

534.122

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos

III.

157

Jumlah surat suara yang tidak digunakan

158.321

Jumlah surat suara yang digunakan

375.644

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk

373.052

Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah IV.

2.592 375.644

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN 1.

H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa

220.034

2.

Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla

153.018

JUMLAH

373.052


75


BAB V PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

4.6

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; b. Surat KPU RI Nomor 1468/KPU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal: Penyampaian DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.

5.2. Persiapan

Memilah materi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yangdiajukan oleh Prabowo-Hatta untuk KPU Kabupaten Situbondo,dengan perincian sebagai berikut: a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlahsurat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah,sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Tabel 1.15Jawa Timuryang tersebar di 17Kecamatan di Kabupaten Situbondo; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlahsuara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Tabel 2.15 Jawa Timur yang tersebar di 17 Kecamatan di KabupatenSitubondo; c. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan(DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besardari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTPatau identitas lain atau paspor, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Tabel 4.15 Jawa Timur yang tersebar di 17Kecamatandi Kabupaten Situbondo; DenganjumlahTPSdiKabupatenSitubondoyang dipermasalahkan oleh Pemohon yang tersebar di beberapa TPS di Kabupaten Situbondo. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

76


5.3.

Pelaksanaan

a. Membuatdrafjawabanatasperkara Perselisihan Hasil Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. b. Mempersiapkan, menyusun dan menyerahkan alat bukti perkaraPerselisihan Hasil PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. c. Mempersiapkan,

menyusun

dan

menyerahkan

tambahan

alatbuktiperkaraPerselisihanHasilPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berupa: seluruh dokumen A4, A5, AT Khusus dan C7 seluruh TPS di Wilayah Kabupaten Situbondo serta Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

5.4. Hasil

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 a. Permohonan Terkait sengketa PHPU yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di Kabupaten Situbondo:  Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Tabel 1.15 Jawa Timur yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo;  Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan dalamLampiran Tabel 2.15 Jawa Timur yang tersebar di 17Kecamatan di Kabupaten Situbondo;  Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Tabel 4.15 Jawa Timur yang tersebar di 17Kecamatan di Kabupaten Situbondo; b. Jawaban Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon, membantah bukti-bukti yang KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

77


disampaikan Pemohon sepanjang alat bukti yang tidak sesuai dengan bukti Termohon, dan Termohon meragukan keabsahan keseluruhan alat bukti milik Pemohon. Bahwa berdasarkan kontra alat bukti yang sah berupa Model C PPWP Berhologram, Model D PPWP, Model DA PPWP, dan Model DB PPWP yang ada pada Termohon serta berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan oleh Termohon seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan rekapitulasi di seluruh tingkatan dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan rapat pleno terbuka di tingkat Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh permohonan Pemohon,Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap KPU Kabupaten Situbondo tidak terbukti seluruhnya, sehingga hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten Situbondo telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


78


BAB VI HASIL PEMILIHAN UMUM

6.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam menghitung tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihanumum, pertama perlu diketahui berapa jumlah Daftar Pemilih yangterdiri dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah Daftar PemilihTambahan (DPTb), jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlahDaftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Kedua

perlu

diketahuijuga

berapa

jumlah

Pengguna

hak

pilih

(Masyarakat

yangmenggunakan hak pilihnya/ yang hadir ke TPS). Pengguna hak pilihini juga terdiri dari jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalamDaftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih yangterdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jumlah penggunahak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) danjumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar PemilihKhusus Tambahan (DPKTb). Ketiga, Tingkat Partisipasi Masyarakatdihitung dengan membagi jumlah Pegguna Hak Pilih dengan jumlahDaftar Pemilih, seperti rumus berikut ini : 1. Daftar Pemilih

DPT+DPTb+DPK+DPKTb

2. Pengguna Hak Pilih

DPT+DPTb+DPK+DPKTb

X 100%

6.1.1. Jumlah Daftar Pemilih

Berikut ini adalah jumlah Daftar Pemilih per Kecamatan: Tabel 12. Jumlah Daftar Pemilih diKabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2. 3.

DAFTAR PEMILIH Laki-laki

Perempuan

Jumlah

8.641

9.360

18.001

Besuki

23.424

25.102

48.526

Suboh

10.272

11.250

21.522


79


4.

Mlandingan

8.777

9.555

18.332

5.

Kendit

10.982

12.045

23.027

6.

Panarukan

21.939

24.312

46.251

7.

Situbondo

17.541

18.886

36.427

8.

Panji

24.863

27.629

52.492

9.

Mangaran

12.502

14.009

26.511

10.

Kapongan

14.203

15.377

29.580

11.

Arjasa

16.207

17.465

33.672

12.

Jangkar

14.817

16.409

31.226

13.

Asembagus

18.429

20.344

38.773

14.

Banyuputih

19.569

21.979

41.548

15.

Sumbermalang

10.789

11.360

22.149

16.

Banyuglugur

8.571

9.373

17.944

17.

Bungatan

9.543

10.544

20.087

251.069

274.999

526.068

JUMLAH

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 526.068orang, sebanyak 251.069orang diantaranya adalah laki-laki dan 274.999orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 522.806orang, sebanyak 249.434orang diantaranya adalah laki-laki dan 273.372orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2. 3.

DPT Laki-laki

Perempuan

Jumlah

8.641

9.360

18.001

Besuki

23.394

25.078

48.472

Suboh

10.241

11.215

21.456


80


4.

Mlandingan

8.765

9.544

18.309

5.

Kendit

10.971

12.033

23.004

6.

Panarukan

21.613

23.937

45.550

7.

Situbondo

17.147

18.452

35.599

8.

Panji

24.691

27.427

52.118

9.

Mangaran

12.429

13.951

26.380

10.

Kapongan

14.169

15.333

29.502

11.

Arjasa

16.159

17.433

33.592

12.

Jangkar

14.693

16.298

30.991

13.

Asembagus

18.298

20.254

38.552

14.

Banyuputih

19.467

21.870

41.337

15.

Sumbermalang

10.695

11.303

21.998

16.

Banyuglugur

8.542

9.364

17.906

17.

Bungatan

9.519

10.520

20.039

249.434

273.372

522.806

Jumlah

2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Jumlah Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 486orang, sebanyak 321orang diantaranya adalah laki-laki dan 165orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

DPTb Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Jatibanteng

-

-

-

2.

Besuki

-

-

-

3.

Suboh

-

-

-

4.

Mlandingan

9

2

11

5.

Kendit

9

6

15

6.

Panarukan

12

13

25

7.

Situbondo

34

26

60

8.

Panji

24

15

39


81


9.

Mangaran

7

7

14

10.

Kapongan

3

2

5

11.

Arjasa

23

7

30

12.

Jangkar

2

-

2

13.

Asembagus

81

29

110

14.

Banyuputih

11

3

14

15.

Sumbermalang

92

50

142

16.

Banyuglugur

12

2

14

17.

Bungatan

2

3

5

321

165

486

Jumlah

3. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Jumlah Total Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 444orang, sebanyak 245orang diantaranya adalah laki-laki dan 199orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 16. Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

DPK Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Jatibanteng

-

-

-

2.

Besuki

-

-

-

3.

Suboh

-

1

1

4.

Mlandingan

-

-

-

5.

Kendit

0

1

1

6.

Panarukan

13

15

28

7.

Situbondo

23

2

25

8.

Panji

15

22

37

9.

Mangaran

55

33

88

10.

Kapongan

18

16

34

11.

Arjasa

12

11

23

12.

Jangkar

94

83

177

13.

Asembagus

7

5

12

14.

Banyuputih

-

-

-

15.

Sumbermalang

-

-

-


82


16.

Banyuglugur

-

-

-

17.

Bungatan

8

10

18

245

199

444

Jumlah

4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Jumlah Total Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalamPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 2.332orang, sebanyak 1.069orang diantaranya adalah laki-laki dan1.263orang diantaranya adalah perempuan, dengan rinciansebagai berikut: Tabel 17. Jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

DPKTb Laki-laki

Perempuan

Jumlah

-

-

-

Besuki

30

24

54

3.

Suboh

31

34

65

4.

Mlandingan

3

9

12

5.

Kendit

2

5

7

6.

Panarukan

301

347

648

7.

Situbondo

337

406

743

8.

Panji

133

165

298

9.

Mangaran

11

18

29

10.

Kapongan

13

26

39

11.

Arjasa

13

14

27

12.

Jangkar

28

28

56

13.

Asembagus

43

56

99

14.

Banyuputih

91

106

197

15.

Sumbermalang

2

7

9

16.

Banyuglugur

17

7

24

17.

Bungatan

14

11

25

1.069

1.263

2.332

Jumlah


83


6.1.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih

Berikut ini adalah jumlah pengguna hak pilih per kecamatan : Tabel 18. Jumlah Pengguna Hak PilihKabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

PENGGUNA HAK PILIH Laki-laki

Perempuan

Jumlah

5.995

6.811

12.806

Besuki

15.967

18.912

34.879

3.

Suboh

7.489

8.866

16.355

4.

Mlandingan

6.380

7.371

13.751

5.

Kendit

7.973

9.449

17.422

6.

Panarukan

14.556

16.559

31.115

7.

Situbondo

13.310

15.075

28.385

8.

Panji

19.687

22.958

42.645

9.

Mangaran

8.515

10.545

19.060

10.

Kapongan

10.306

12.047

22.353

11.

Arjasa

10.690

11.657

22.347

12.

Jangkar

8.953

11.124

20.077

13.

Asembagus

11.655

14.279

25.934

14.

Banyuputih

11.891

13.828

25.719

15.

Sumbermalang

6.564

8.103

14.667

16.

Banyuglugur

5.992

7.128

13.120

17.

Bungatan

6.940

8.069

15.009

172.863

202.781

375.644

Jumlah

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 375.644orang, sebanyak 172.863orang diantaranya adalah laki-laki dan 202.781orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:


84


1. Pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 372.596 orang, sebanyak 171.346 orang diantaranya adalah lakilaki dan 201.250 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 19. Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

PENGGUNA DPT Laki-laki

Perempuan

Jumlah

5.995

6.811

12.806

Besuki

15.937

18.888

34.825

3.

Suboh

7.458

8.832

16.290

4.

Mlandingan

6.368

7.360

13.728

5.

Kendit

7.962

9.437

17.399

6.

Panarukan

14.234

16.192

30.426

7.

Situbondo

12.916

14.641

27.557

8.

Panji

19.518

22.756

42.274

9.

Mangaran

8.472

10.501

18.973

10.

Kapongan

10.279

12.011

22.290

11.

Arjasa

10.653

11.633

22.286

12.

Jangkar

8.886

11.065

19.951

13.

Asembagus

11.525

14.190

25.715

14.

Banyuputih

11.790

13.719

25.509

15.

Sumbermalang

6.470

8.046

14.516

16.

Banyuglugur

5.963

7.119

13.082

17.

Bungatan

6.920

8.049

14.969

171.346

201.250

372.596

1.

Jatibanteng

2.

Jumlah

2. Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 480orang, sebanyak 319orang diantaranya adalah laki-laki dan 161orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:


85


Tabel 20. Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

PENGGUNA DPTb Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Jatibanteng

-

-

-

2.

Besuki

-

-

-

3.

Suboh

-

-

-

4.

Mlandingan

9

2

11

5.

Kendit

9

6

15

6.

Panarukan

12

9

21

7.

Situbondo

34

26

60

8.

Panji

23

15

38

9.

Mangaran

7

7

14

10.

Kapongan

3

2

5

11.

Arjasa

23

7

30

12.

Jangkar

2

-

2

13.

Asembagus

81

29

110

14.

Banyuputih

10

3

13

15.

Sumbermalang

92

50

142

16.

Banyuglugur

12

2

14

17.

Bungatan

2

3

5

319

161

480

Jumlah

3. Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 236orang, sebanyak 129orang diantaranya adalah laki-laki dan 107orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:


86


Tabel 21. Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kabupaten Situbondo

NO.

NAMA KECAMATAN

PENGGUNA DPK Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Jatibanteng

-

-

-

2.

Besuki

-

-

-

3.

Suboh

-

-

-

4.

Mlandingan

-

-

-

5.

Kendit

-

1

1

6.

Panarukan

9

11

20

7.

Situbondo

23

2

25

8.

Panji

13

22

35

9.

Mangaran

25

19

44

10.

Kapongan

11

8

19

11.

Arjasa

1

3

4

12.

Jangkar

37

31

68

13.

Asembagus

6

4

10

14.

Banyuputih

-

-

-

15.

Sumbermalang

-

-

-

16.

Banyuglugur

-

-

-

17.

Bungatan Jumlah

4

6

10

129

107

236

4. Pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 2.332 orang, sebanyak 1.069 orang diantaranya adalah laki-laki dan 1.263 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:


87


Tabel 22. Jumlah Pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Kabupaten Situbondo

NO.

PENGGUNA DPKTb

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

-

-

-

Besuki

30

24

54

3.

Suboh

31

34

65

4.

Mlandingan

3

9

12

5.

Kendit

2

5

7

6.

Panarukan

301

347

648

7.

Situbondo

337

406

743

8.

Panji

133

165

298

9.

Mangaran

11

18

29

10.

Kapongan

13

26

39

11.

Arjasa

13

14

27

12.

Jangkar

28

28

56

13.

Asembagus

43

56

99

14.

Banyuputih

91

106

197

15.

Sumbermalang

2

7

9

16.

Banyuglugur

17

7

24

17.

Bungatan

14

11

25

1.069

1.263

2.332

Jumlah

6.1.3. Prosentase Partisipasi Pemilih

Berikut ini adalah prosentase Partisipasi Pemilih: Tabel 23. Prosentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Situbondo Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

Besuki

PENGGUNA HAK PILIH

DAFTAR PEMILIH L

P

JML

L

P

PROSENTASE

JML

L

P

JML

8.641

9.360

18.001

5.995

6.811

12.806

69%

73%

71%

23.424

25.102

48.526

15.967

18.912

34.879

68%

75%

72%


88


10.272

11.250

21.522

7.489

8.866

16.355

73%

79%

76%

8.777

9.555

18.332

6.380

7.371

13.751

73%

77%

75%

Kendit

10.982

12.045

23.027

7.973

9.449

17.422

73%

78%

76%

6.

Panarukan

21.939

24.312

46.251

14.556

16.559

31.115

66%

68%

67%

7.

Situbondo

17.541

18.886

36.427

13.310

15.075

28.385

76%

80%

78%

8.

Panji

24.863

27.629

52.492

19.687

22.958

42.645

79%

83%

81%

9.

Mangaran

12.502

14.009

26.511

8.515

10.545

19.060

68%

75%

72%

10.

Kapongan

14.203

15.377

29.580

10.306

12.047

22.353

73%

78%

76%

11.

Arjasa

16.207

17.465

33.672

10.690

11.657

22.347

66%

67%

66%

12.

Jangkar

14.817

16.409

31.226

8.953

11.124

20.077

60%

68%

64%

13.

Asembagus

18.429

20.344

38.773

11.655

14.279

25.934

63%

70%

67%

14.

Banyuputih

19.569

21.979

41.548

11.891

13.828

25.719

61%

63%

62%

15.

Sumbermalang

10.789

11.360

22.149

6.564

8.103

14.667

61%

71%

66%

16.

Banyuglugur

8.571

9.373

17.944

5.992

7.128

13.120

70%

76%

73%

17.

Bungatan

9.543

10.544

20.087

6.940

8.069

15.009

73%

77%

75%

251.069

274.999

526.068

172.863

202.781

375.644

69%

74%

71%

3.

Suboh

4.

Mlandingan

5.

Jumlah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Prosentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 71%. Dari sebanyak 526.068 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih,sebanyak 375.644 orang meggunakan hak pilihya dengan cara hadir ke TPS. Selain

itu,

Dari

tabel

di

atas

juga

dapat

disimpulkan

bahwa

Kecamatan

Banyuputihmenempati Prosentase Partisipasi Pemilih terendah di Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yakni sebesar 62%. Sedangkan Kecamatan Panjimenempati Prosentase Partisipasi Pemilih tertinggi di Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yakni sebesar 81%.


89


Gambar 8. Prosentase Partisipasi Pemilih per Kecamatan Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 90% 80%

71% 72%

78%

76% 75% 76%

70%

67%

81% 72%

76%

73% 75% 66% 64% 67% 66% 62%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Gambar 9. Prosentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Situbondo Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

TIDAK MEMILIH 29%

PARTISIPASI 71%

6.2. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

6.2.1. Perolehan Suara KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

90


Perolehan Suara dalam hal ini terdiri dari 2 jenis suara, yakni suara sah dan suara tidak sah. Suara sah merupakan suara yang dihasilkan dari pencoblosan surat suara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU No. 20 Tahun 2014 Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terdiri dari suara sah untuk Pasangan Nomor Urut 1 dan suara sah untuk Pasangan Nomor Urut 2. Sedangkan suara tidak sah merupakan hasil pencoblosan sura suara yang tidak memenuhi syarat. Jumlah suara sah dan suara tidak sah tentunya pasti sama dengan jumlah pengguna hak pilih yang hadir ke TPS, yakni sebesar 373.052orang/suara. Jumlah tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut : Tabel 24. Perolehan Suara Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.

NAMA KECAMATAN

1.

Jatibanteng

2.

H. PRABOWO SUBIANTO – Ir. H.M. HATTA RAJASA

Ir. H. JOKO WIDODO – Drs. H.M. JUSUF KALLA

JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

8,429

4,226

12,655

151

Besuki

22,138

12,514

34,652

227

3.

Suboh

11,406

4,822

16,228

127

4.

Mlandingan

8,914

4,726

13,640

111

5.

Kendit

10,679

6,654

17,333

89

6.

Panarukan

17,703

13,201

30,904

211

7.

Situbondo

15,940

12,228

28,168

217

8.

Panji

24,436

17,923

42,359

286

9.

Mangaran

10,536

8,397

18,933

127

10.

Kapongan

12,582

9,648

22,230

123

11.

Arjasa

13,148

9,037

22,185

162

12.

Jangkar

12,085

7,884

19,969

108

13.

Asembagus

15,018

10,782

25,800

134

14.

Banyuputih

10,680

14,886

25,566

153

15.

Sumbermalang

9,919

4,584

14,503

164

16.

Banyuglugur

7,618

5,393

13,011

109


91


17.

Bungatan JUMLAH

8,803

6,113

14,916

93

220,034

153,018

373,052

2,592

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa suara sah berjumlah 373.052suara yang terdiri dari 220.034suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Prabowo dan Ir. M. Hatta Rajasa), dan 153.018suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla). Sedangkan Suara tidak sah berjumlah 2,592suara. Sehingga jumlah Total Suara sah dan Tidak sah adalah 373.052+ 2.592= 375.644 suara. Selain itu, dari tabel di atas dapat dijelaskan juga bahwa Jumlah Suara Sah Untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Prabowo dan Ir. M. Hatta Rajasa) yang tertinggi ada di Kecamatan Panjisebesar 24.436suara dan suara terendahnya terdapat di Kecamatan Banyuglugursebesar 7.618suara. Sedangkan Suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla) yang tertinggi ada di Kecamatan Panjisebesar 17.923suara dan suara terendahnya terdapat di Kecamatan Jatibantengsebesar 4.226suara. Suara tidak sah yang tertinggi terdapat di Kecamatan Panjisebesar 286suara dan yang terendah di Kecamatan Kendit, yakni hanya sebesar 89suara.


92


Gambar 10. Grafik Perolehan Suara Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Bungatan

8,803

6,113

Banyuglugur

5,393

Sumbermalang

7,618 9,919

4,584

10,680

Banyuputih Asembagus

14,886 15,018

10,782

Jangkar

12,085

7,884

Arjasa

13,148

9,037

Kapongan

9,648

Mangaran

8,397

12,582

10,536

Panji

17,923

Situbondo

12,228

Panarukan

13,201

Kendit 4,726

Suboh

15,940 17,703

10,679

6,654

Mlandingan

8,914 11,406

4,822

Besuki

22,138

12,514

Jatibanteng

4,226 0

5,000

24,436

8,429 10,000


15,000

20,000

25,000

30,000



93


Dalam hal perolehan suara di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo, pasangan calon nomor urut 1 (H. Prabowo dan Ir. M. Hatta Rajasa) unggul pada 16kecamatan. Sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla) hanya unggul di 1Kecamatan, yakni Kecamatan Banyuputih. 6.2.2. Prosentase Perolehan Suara

Dari perolehan suara sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dihitung besaran prosentase perolehan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagi berikut: Tabel 25. Prosentase Perolehan Suara Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.

NAMA KECAMATAN



SUARA SAH

%

SUARA SAH

%

8,429

67%

4,226

33%

12,655

JUMLAH SUARA SAH

1.

Jatibanteng

2.

Besuki

22,138

64%

12,514

36%

34,652

3.

Suboh

11,406

70%

4,822

30%

16,228

4.

Mlandingan

8,914

65%

4,726

35%

13,640

5.

Kendit

10,679

62%

6,654

38%

17,333

6.

Panarukan

17,703

57%

13,201

43%

30,904

7.

Situbondo

15,940

57%

12,228

43%

28,168

8.

Panji

24,436

58%

17,923

42%

42,359

9.

Mangaran

10,536

56%

8,397

44%

18,933

10.

Kapongan

12,582

57%

9,648

43%

22,230

11.

Arjasa

13,148

59%

9,037

41%

22,185

12.

Jangkar

12,085

61%

7,884

39%

19,969

13.

Asembagus

15,018

58%

10,782

42%

25,800

14.

Banyuputih

10,680

42%

14,886

58%

25,566

15.

Sumbermalang

9,919

68%

4,584

32%

14,503

16.

Banyuglugur

7,618

59%

5,393

41%

13,011

17.

Bungatan

8,803

59%

6,113

41%

14,916

220,034

59%

153,018

41%

373,052

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasangan calon nomor urut 1 (H. Prabowo dan Ir. M. Hatta Rajasa) unggul dengan memperoleh 59% suara dari seluruh suara KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

94


sah. Sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla) hanya mendapatka suaa sebesar 41% suara dari seluruh suara sah. Selain itu, dari tabel di atas dapat dijelaskan juga bahwa Prosentase Suara Sah Untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Prabowo dan Ir. M. Hatta Rajasa) yang tertinggi ada di kecamatan Subohsebesar 70% suara dan suara terendahnya terdapat di Kecamatan Banyuputihsebesar 42% suara. Sebaliknya Suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla) yang tertinggi ada di Kecamatan Banyuputihsebesar 58% suara dan suara terendahnya terdapat di Kecamatan Subohsebesar 30% suara. Gambar 11. Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014


95


BAB VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

7.1.

Permasalahan

Pada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan logistik kelengkapan Pemilu, antara lain: a. Keterlambatan logistik dari KPU Pusat dan KPU Provinsi yang menyebabkan kegiatan pendistribusian logistik sedikit terganggu; b. Beberapa model formulir yang tidak bisa dipenuhi oleh KPU Pusat dan Provinsi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, menyebabkan penggandaan formulir di kabupaten yang berakibat pada membengkaknya anggaran.

7.2. Penyelesaian

Kekurangan yang dilaporkan mengenai jumlah surat suara dan model-model formulir kemudian ditindaklanjuti dengan segera sehingga dapat dipenuhi sebelum logistik sampai di KPPS yaitu H-1 Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu tanggal 8 Juli 2014.


96


BAB VIII PENUTUP

8.1.Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan secara umum tidak ada gejolak dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Situbondo yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum Presden dan Wakil PresidenTahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Situbondo cukup memadai, terlebih lagi kesadaran para elit politik di Kabupaten Situbondo yang cukup tinggi. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 71% turun sebesar 9% bila dibandingkan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang mencapai 80%, boleh jadi ini disebabkan oleh kurang masifnya sosialisasi baik yang dilakukan peserta pemilu,maupun penyelenggara pemilu. Dari sisi penyelenggara, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat KPU Kabupaten Situbondo dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik. Di tingkat KPPS pelaksanaan pemungutan suara pada hari “H” dapat berjalan relatif aman dan lancar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir di TPS pada saat hari pemungutan suara. Di tingkat PPS dan PPK pun secara umum para petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap arahan dan bimbingan dari unsur KPU Kabupaten Situbondo pada saat bimbingan dan pelatihan teknis dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Situbondo. Pengadaan dan Pendistribusian barang,khususnya barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu, sehingga tidak terjadi kekurangan logistik yang cukup berarti baik itu di tingkat KPPS, PPS maupun PPK.

8.2. Saran

Dengan terlaksananya Pemilihan Umum Presden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

97


dengan tertib, aman dan lancar, bukan berarti dalam perjalanannya tidak menemui permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik ketika permasalahan itu muncul, paran petugas langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap Pemilu selalu menjadi perhatian serius, baik oleh penyelenggara maupun oleh elemen masyarakat, begitu pun pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presden dan Wakil Presiden Tahun 2014, proses pendaftaran pemilih yang menggunakan aplikasi Sidalih sulit untuk dipahami oleh Operator Data Pemilih KPU Kabupaten maupun oleh ODP ditingkat PPK, sehingga menjadi perhatian yang cukup serius, kendala yang dihadapi di daerah selain aplikasi yang sulit dipahami juga terkendala oleh SDM, Jaringan, dan perangkat komputer ditingkat PPK yang tidak cukup memadai untuk mengakses sistem. Kami berharap penerapan aplikasi Sidalih dalam pendaftaran pemilih di masa yang akan datang agar dibuat sesederhana mungkin, sehingga Operator didaerah dapat mengakses dengan mudah, selain itu agar dipersiapkan pula dukungan perangkat komputer yang cukup memadai untuk mengakses sistem tersebut. Selain Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan perlu disadari bersama mempunyai dua sisi yang berbeda di satu sisi sebagai instrument pelayanan prima terhadap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, namun di sisi yang lain juga data menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari, DPK dan DPKTb yang diterapkan dalam pemilu tahun 2014 ini beresiko juga terhadap tingkat kepercayaan public khususnya bagi peserta pemilu bila sandaran hukumnya tidak kuat. Distribusi barang/logistik, dan informasi-informasi/regulasi pelaksanaan kegiatan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di masa yang akan datang diharapkan tidak lagi terjadi/mengalami kekurangan dan keterlambatan, hal ini mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran bagi penyelenggara di daerah baik di KPU Kabupaten maupun di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, sehubungan terbatasnya waktu dan menimbulkan bertambahannya biaya di luar pagu anggaran. Alokasi anggaran yang mengakomodir semua kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presden dan Wakil Presiden Tahun 2014, seyogyanya tidak bersamaan dengan kegiatan rutin BA 076, sehingga tidak ada keterlambatan penyaluran dana ke KPU Kabupaten/Kota dan biaya kegiatan dapat diatur sesuai kebutuhan tahap penyelenggaraan. Dengan tersusunnya buku Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa mendatang. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, 2014

98


Akhirnya, semoga pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh pihak, baik jajaran Badan Penyelenggara, Partai Politik, Aparat Keamanan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini, mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin.


99

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents