BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BerdasarkanUndang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan serta memberikan peluang bagi pemda dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan perlu upaya mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan asli daerahnya seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dinas

Pendapatan

Daerah

selaku

koordinator

dalam

pengelolaan

pendapatan daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukanupaya-upaya

dalam

rangka

pengamanan

pencapaian

target

pendapatan daerah. Dan untuk mendukung tercapainya target pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan maka diperlukan adanya perencanaan strategis beserta tahapan-tahapan yang ingin dicapai. Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan

memperhatikan

karakteristik

spesifik

organisasi.

Perencanaan

strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta masyarakat

luas.

untuk

Unsur-unsur

bahan pertanggungjawaban kepada

yang

RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

terdapat

pada

suatu

rumusan Page 1

Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersinergi dan mengarah pada satu visi dan misi Kota Palangka Raya, yaitu “ Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana

Strategis

Dinas

Pendapatan Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2753);

3.

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);


Page 2

6.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Negara

Republik

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoe 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian (Lembaran

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia

Rencana

Tahun

Pembangunan

2006

Nomor

96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Republik Indonesia

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 3

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19.

Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833):

21.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.

Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembanguna Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK

95/PMK

07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 4

24.

Peratuaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1);

26.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya 2008-2028;

27.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 16 ).

28.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya

Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19) 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 adalah: 1. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Renstra periode sebelumnya; 2. Untuk

menjadi

pedoman/acuan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pada

setiap

tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 4. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya.


Page 5

Sedangkan

tujuan

penyusunan

Renstra

ini

adalah

tersedianya

dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, (b) strategi Dinas Pendapatan Daerah

KotaPalangka Raya, (c) kebijakan umum, (d) program

dan Kegiatanserta (e) kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 1.4. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja SKPD 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


Page 6

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja 5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP


Page 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 16 ),Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyusunan

program

dan

kegiatan

dinas

dalam

jangka

pendek,

menengah dan jangka panjang; 2.

Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;

3.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

4.

Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;

5.

Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

6.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;


Page 8

7.

Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

8.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk

dapat

menjalankan

tugas

yang

telah

dibebankan,

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya memiliki struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

KEPALA DINAS

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN & PENETAPAN

KASI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN KASI PENETAPAN

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH

KEPALA BIDANG AKUNTANSI & EVALUASI

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

KASI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KASI LEGALISASI SURAT BERHARGA

KASI MONITORING & EVALUASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS


SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIANPERENC ANAAN

KEPALA BIDANG PENDAPATAN

KASI PENDATAAN DAN PENILAIAN

KASI PENETAPAN DAN PELAYANAN

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PBB DAN BPHTB

KASI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PAJAK KASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH KASI PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING DAN KELUHAN MASYARAKAT

Page 9

Struktur Organisasi tersebut menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari : A. Kepala Dinas; B. Sekretariat, terdiri dari :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sub Bagian Keuangan;  Sub Bagian Perencanaan. C. BidangPendaftaran, PendataandanPenetapan, terdiri dari :  Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;  Seksi Penetapan;  Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah Lainnya. D. Bidang Pendapatan :  Seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak;  Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;  Seksi Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat. E. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :  Seksi Pendataan dan Penilaian;  Seksi Penetapan dan Pelayanan;  Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB. F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :  Seksi Pembukuan dan Pelaporan;  Seksi Legalisasi Surat Berharga;  Seksi Monitoring dan Evaluasi.


Page 10

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari : 1. Kepala Dinas (1) Kepala

Dinas

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan

memberikan

pelayanan

teknis

di

bidang

pendapatan

/

penerimaan daerah, serta pembinaan administrasi pembukuan dan pelaporan secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : a.

Menetapkan

program

kerja

dan

kegiatan

DinasPendapatan

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b.

Memberi petunjuk kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang daerah yang merupakan Pajak Daerah,

pendapatan

berdasarkan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; d.

Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan daerah;

e.

Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sesuai petunjuk

dan

ketentuan

yang

berlaku,

sehingga

diperoleh

sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas; f.

menyelenggara

kegiatan

administrasi,

Organisasi

dan

Tatalaksana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal; g.

Mengevaluasi

perkembangan

program

penyelenggaraan di

kegiatan

dan

Bidang

Pendapatan/penerimaanDaerahuntukmenentukanskala prioritas dalam penyelenggaraannya dan program tahun berikutnya; h. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


Page 11

i.

Melaporkan

pelaksanaan

Pendapatan

Daerah

kegiatan

Kota

di

Lingkungan

Palangka

Raya

Dinas

berdasarkan

pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.Sekretaris (1) Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

memberikan

pelayanan

administrasi kepada semua unsur dilingkup Dinas Pendapatan Daerah

Kota

Palangka

kepegawaian,keuangan,

Raya

meliputi

urusan

administrasi

perencanaan,

umum,

evaluasi

dan

mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, SOP, RKA dan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya; (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : a.

Menyusun

program

kerja

/

kegiatan

Sekretariat

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b.

Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas

masing-masing

agar

tugas-tugas

dapat

dilaksanakan

dengan baik; c.

Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat

baik

tertulis

maupun

lisan

agar

tugas

dapat

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; d.

Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;

e.

Mengkoordinir

penyelenggaraan

administrasi

meliputi proses usulan kenaikan pangkat,

kepegawaian,

menyusun DUK,

Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS;


Page 12

f.

Mengkoordinir perencanaan

penyelenggaraan anggaran

pertanggungjawaban

dan

administrasi penyiapan

keuangan

keuangan, dana

berdasarkan

serta

peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku; g.

Mengkoordinir

penyelenggaraan

administrasi

perlengkapan

meliputi inventarisasi aset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan / mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta menyusun Rencana Tahunan Barang Unit ( RTBU ) sesuai ketentuan yang berlaku; h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka menyusun RENJA, RENSTRA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, SOP, RKA dan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya; i.

Memproses

usulan

pengangkatan/pemberhentian

Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerima, P2BJ, P2HP, PPTK, PPK, Pengurus Barang, Penyimpan

Barang di Lingkungan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya; j.

Mengkoordinir penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;

k.

Mengkoordinir penyusunan laporan berkala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dan para Kepala Bidang;

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. 2.2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan (1) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penetapan besarnya Pajak Daerah; (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :


Page 13

a.

Menyusun

program

kerja/kegiatan

Bidang

Pendaftaran,

Pendataan dan Penetapansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b.

Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi

di

Lingkungan

Bidang

Pendaftaran,

Pendataan

dan

Penetapan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik; c.

Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d.

Mengkoordinir

pelaksanaan

Pendaftaran,

Pendataan

dan

Pendaftaran,

Pendataan

dan

Penetapan Pajak Daerah; e.

Mengkoordinir Penetapan

pelaksanaan

Wajib Pajak Daerah

serta menyusun kebijakan

penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; f.

Melaksanakan koordinasi dalam proses Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dalam penetapan Wajib Pajak Daerah;

g.

Mengkoordinir

pelayanan

informasi

dan

menyajikan

data

pendaftaran, pendataaan dan penetapan wajib dan objek pajak daerah; h. Memeriksa

dan

mengoreksi

hasil

kerja

bawahan

di

Lingkungan

sebelum

disampaikan kepada atasan; i.

Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

Bidang

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; j.


2.3. Bidang Pendapatan (1) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan


Page 14

dan pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah serta penyelesaian keberatan, banding & keluhan masyarakat ; (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : a.

Menyusun program kerja/kegiatan bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugas masingmasing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik; c.

Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi di bidang Pendapatan baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Mengkoordinir melakukan

pelaksanaan

pembinaan

penagihan

terhadap

pajak

daerah

penatausahaan

dan

administrasi

Penerimaan Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah; e.

Melakukan

koordinasi

terhadap

sumber-sumber

Pendapatan

Daerah Instansi yang lebih tinggi baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Percepatan,

Hibah dan Dana Bagi Hasi (DBH) untuk menyusun perencanaan dan pengembangan Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; f.

Menerima,

meneliti,

mengkoordinasikan

memeriksa penyelesaian

dan

memproses

pengajuan

keberatan, banding dan keluhan masyarakat

dan

permohonan terhadap surat

ketetapan pajak daerah; g.

Menyajikan informasi pendapatan daerah secara tepat pada semua unit pelaksanaan secara terintegritasi;

h. Menyiapkan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sektor Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah; i.

Memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;

j.

Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

bawahan

sebagai

bahan

masukan bagi pimpinan;


Page 15

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. 2.4. Bidang PBB dan BPHTB (1)

Bidang

PBB

dan

BPHTB

mempunyai

tugas

melaksanakan,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan PBB dan BPHTB. (2)

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a.

Menyusun program kerja / kegiatan bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik; c.

Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi bidang PBB dan BPHTB

baik

tertulis

maupun

lisan

agar

tugas

dapat

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e.

Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;

f.

Mengkoordinir pelaksanaanpelayanan PBB danBPHTB;

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan PBB dan BPHTB; i.

Mengkoordinasikan

kegiatan

pendataan,

pendaftaran

dan

penilaian PBB dan BPHTB; j.

Melaksanakan dan merencanakan secara teknis Bidang PBB-P2 dan BPHTB melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

k. Mengkoordinasikan penyelesaian pengajuan keberatan, banding dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan PBB-P2 dan BPHTB l.

Mengkoordinasikan

pemeliharaan

software

dan

hardware

sebagai sarana penunjang pengolahan data informasi PBB-P2 dan BPHTB; m. Mengkoordinasikan kegiatan penetapan dan pelayanan PBB dan BPHTB; RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 16

n. Mengkoordinasikankegiatan pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB; o.

Mengkoordinasikan dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;

p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB; q. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan; r.

Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

s.


2.5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan (1).

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembukuan,pelaporan,

monitoring dan

evaluasi penerimaan pendapatan daerah, target pendapatan daerah serta melakukan legalisasi, dan pengadministrasian surat-surat berharga; (2.)

Uraian Tugas pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a.

Menyusun program kerja / kegiatan Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah KotaPalangkaRaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik; c.

Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan baik tertulis maupun lisan agar

tugas

dapat

dilaksanakan

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku; d. Mengkoordinir

pelaksanaan

kegiatan

pembukuan

atas

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 17

e.

Mengkoordinir penyusunan laporan pendapatan daerah, baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dan laporanlaporan insidentil dalam rangka pengelolaan dan penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan evaluasi;

f.

Mengkoordinir penyusunan dan penyajian laporan tunggakan Pendapatan Daerah

g.

Mengkoordinir

pelaksanaan

administrasi

legalisasi

dan

pengelolaan surat berharga; h. Melakukan koordinasi

secara internal dan maupun eksternal

dalam menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah; i.

Mengkoordinir

pelaksanaan

evaluasi

terhadap

realisasi

Pendapatan Daerah dalam rangka penyusunan target APBD dan APBD Perubahan; j.

Melakukan

monitoring

terhadap

mekanisme

pelaksanaan

pemungutan dan realisasi Pendapatan Daerah; k. Melakukan pelaksanaan

evaluasi

terhadap

penerimaan

sistem

Pajak

dan

Daerah

mekanisme

dalam

rangka

penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidang Pendapatan Daerah. l.

Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;

m. Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Bidang

Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya


Page 18

terdapat

tingkat

penguasaan

ilmu

pengetahuan/keterampilan

yang

diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Sumber Daya Aparatur Sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya tercatat sampai dengan bulan Desember 2013 berjumlah 48 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 pegawai Non PNSD dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pegawai Dispenda Kota Palangka Raya Berdasarkan Jabatan NO

ESELON

FORMASI

TERISI

KURANG

1

II/a

1

1

2

III/a

1

3

III/b

4

IV/a JUMLAH

JENIS KELAMIN LK

PR

0

0

1

1

0

0

1

4

4

0

1

3

15

15

0

7

8

21

21

0

8

13


Page 19

Jumlah Pegawai/THL Dispenda Kota Palangka Raya Berdasarkan Pangkat dan Golongan JENIS KELAMIN LK PR 0 1

NO

PANGKAT / GOLONGAN

JUMLAH

1

Pembina Tingkat I, IV/b

1

2

Pembina, IV/a

6

1

5

3

Penata Tk.I, III/d

9

4

6

4

Penata, III/c

10

3

7

5

Penata Muda Tk.I, III/b

9

3

6

6

Penata Muda, III/a

7

4

3

7

Pengatur Tk.I, II/d

4

1

3

8

Pengatur, II/c

3

1

2

9

Pengatur Muda Tk.I, II/b

2

0

2

10

Pengatur Muda, II/a

0

0

0

11

Tenaga Harian Lepas

30

16

14

82

33

49

JUMLAH

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dengan jumlah 48 orang, 21 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 27 orang, dianggap kurang memadai terutama terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB P2 dan menjadi pajak daerah yang diberlakukan mulai tahun 2014 dan Pengalihan 6 jenis pajak lainnya pada tahun 2015 .


Page 20

Jumlah Pegawai/THL Dispenda Kota Palangka Raya Berdasarkan Pendidikan PENDIDIKAN NO

PANGKAT /GOLONGAN SLTA

D.II

D.III

S.1

S.2

1

Pembina Tingkat I, IV/b

-

-

-

-

1

2

Pembina, IV/a

-

-

-

3

3

3

Penata Tk.I, III/d

-

-

-

8

2

4

Penata, III/c

1

-

-

5

4

5

Penata Muda Tk.I, III/b

2

-

1

6

-

6

Penata Muda, III/a

1

-

1

5

-

7

Pengatur Tk.I, II/d

3

-

-

1

-

8

Pengatur, II/c

2

-

1

-

-

9

Pengatur Muda Tk.I, II/b

2

-

-

-

-

10

Pengatur Muda, II/a

-

-

-

-

-

11

Tenaga Harian Lepas

8

-

-

22

-

19

-

3

50

10

JUMLAH

Peralatan dan Perlengkapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Berdasarkan data inventaris aset pada Bendahara Barang, Nilai Aset sarana dan Prasaranan pada Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.865.857.290,- (rincian data dan nilai aset dapat dilihat pada lampiran). tabel inventaris barang. 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Evaluasi kinerja pelayanan yang disampaikan dalam pencapaian terget selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa realisasi penerimaan atas 4 (empat) pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun belum maksimal dari target yang telah ditetapkan, karena belum mampu mencapai 100%. hal tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


Page 21

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

No

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Target Indikato r lainnya

1.1.1

Pajak Hotel

Na

Na

1.1.2.

Pajak Restoran

Na

Na

100%

1.1.3.

Pajak Parkir

Na

Na

100%

1.1.4.

Bea Hak

100%

Target SKPD Tahun Ke 1 1.327.5 00.000, 786.83 0.000,-

--

2 1.41 4.33 0.00 0,00 1.33 8.02 5.00 0,00

3 1.661 .000. 000,0 0 1.258 .000. 000,0 0

--

--

Perolehan Atas

Tanah

Na

Na

100%

--

Dan Bangunan

--

Realisasi Capaian Tahun Ke

4 4.280 .000. 000,0 0 3.187 .000. 000,0 0 676.0 00.00 0,00

5 5.500 .000. 000,0 0 3.500 .000. 000,0 0 250.0 00.00 0,00

8.800

7.800

.000.

.000.

000

000,-

10.00 0.000 .000, 00

1 904. 411. 281, 00 826. 586. 168, 00

2 1.693 .586. 506,0 0 1.269 .119. 822,0 0

3 3.283 .212. 048,2 6 2.266 .182. 832,0 0

--

--

--

--

--

4.394 .063. 647,0 0

4 5.348 .969. 106,7 7 3.569 .885. 382,3 5 71.89 5.000 ,00

5 8.050 .710. 896,0 0 4.512 .106. 320,4 9 288.7 56.74 0,00

10.59 7.409 .324, 28

11.02 0.138 .562, 45

Rasio Capaian pada Tahun Ke 1

2

3

4

5

52,52

81, 74

60,81

92,07

146 ,38

123,4 9

95, 62

105,54

97,59

128 ,92

10,64

115 ,50

135,8 6

110 ,20

49,93

Sumber : laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah (Dispenda)


Page 22

Target dan Realisasi Pendapatan daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 No 1

Indikator Kinerja

100%

Tahun ke 3

100%

100%

Tahun ke 4

Tahun ke 5

T

R

%

T

R

%

T

R

%

T

R

%

520.44 2.455.7 09,00

522.74 6.717.8 14,55

100, 44

541.09 3.147. 849,28

530.48 3.262.8 20,08

98,0 4

649.02 0.115. 716,00

642.5 12.97 9.205 ,89

99,0 0

715.73 5.084. 346,57

719.8 35.76 9.566 ,81

100, 57

27.203. 376.32 6,00

22.535. 680.86 8,55

82,8 4

34.000 .000.0 00,00

25.815. 783.56 7,08

75,9 3

48.317 .250.0 00,00

34.98 2.609 .248, 89

72,4 0

55.721 .520.3 00,00

50.51 5.952 .309, 27

90,6 6

404.47 1.753.4 59,00

410.81 7.454.1 27,00

101, 57

404.06 0.002. 614,28

404.57 6.494.3 33,00

100, 13

464.20 7.122. 583,00

466.3 95.16 1.314 ,00

100, 47

536.54 1.024. 188,83

552.4 29.55 1.513 ,00

102, 96

88.767. 325.92 4,00

89.393. 582.81 9,00

100, 71

103.03 3.145. 235,00

100.09 0.984.9 20,00

97,1 4

136.49 5.743. 133,00

141.1 35.20 8.643 ,00

103, 40

123.47 2.539. 857,74

116.8 90.26 5.744 ,54

94,6 7

DANA PERIMBANGAN

1.3

Tahun ke 2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2.

Tahun ke 1

PENDAPATAN DAERAH

1.1.

Target Indikator lainnya

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH

YANG

100%

T

R

893.2 97.07 3.526, 99

874.84 3.237. 105,33

63.46 8.520. 300,0 0

63.534 .338.4 07,34

643.4 76.47 8.423, 00

638.52 9.004. 050,00

186.3 52.07 4.803, 99

172.77 9.894. 647,99

%

97,93

100,1 0

99,23

92,72

Sumber : laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah (Dispenda)


Page 23

Berdasarkan gambaran pada tabel diatas diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2013 untuk pendapatan daerah Kota Palangka Raya sudah cukup baik, namun hal ini masih belum mencerminkan kemandirian daerah, yaitu pendapatan daerah terbesar adalah merupakan dana transfer dari pemerintah Propinsi maupun pusat, ini dapat dilihat pada diagram berikut :

PENDAPATAN DAERAH 7,26 19,75

PENDAPATAN ASLI DAERAH 72,99

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sedangkan perkembangan masing-masing pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Palangka Raya selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada diagram berikut :

12.000.000.000,00 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00

Pajak Hotel

6.000.000.000,00

Pajak Restoran

4.000.000.000,00

Pajak Parkir

2.000.000.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

0,00 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013


Page 24

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

Program untuk Pencapaian Target Kinerja

Anggaran Tahun Ke

Indikator Kinerja 1

2

3

Realisasi Tahun Ke

4

5

Program peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah

Rp 1.194.50 0.000

Rp. 3.526.49 3.900

Program penataan peraturan perundangundang

Rp 12.500.0 00

--

Program penyelenggar aan akuntansi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah

Rp 205.090. 500

Rp. 196.122. 500

1

2

3

Rasio Capaian Tahun Ke

4

5

Rp 1.108.640 .800

Rp. 2.699.24 7.000

Rp 12.477.00 0

--

Rp 201.640.3 00

Rp. 190.082. 150

1

2

3

4

5

92%

76%

99%

--

98%

97%

Catatan : Dispenda dibentuk pada bulan Oktober 2011


Page 25

2.3.1 Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah adalah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Parkir 4. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2013 untuk pajak daerah bertambah dengan masuknya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis

pungutan

retribusi

yang

tidak

dipungut

lagi

sehingga

dapat

berpengaruh langsung terhadap target PAD karena yang selama ini potensinya cukup besar seperti Izin Usaha Perdagangan, Izin Pariwisata, Izin Reklame, Izin Kesehatan, Izin Pasar, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Dalam

hal

mengoptimalkan

dan

menghindari

adanya

penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, sedangkan pengelolaan

dan

pemungutan

sepenuhnya

oleh

Dinas

untuk

Tekhnis

retribusi

penghasil

daerah

terkait,

dilaksanakan

yang

kemudian

disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kota Palangka Raya atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Walikota Palangka Raya melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya.


Page 26

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Tantangan

dalam

Pelayanan

pada

Era

globalisasi

dan

keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan

pelayanan

strategis

potensial,

kesulitan

dan

untuk

terhadap sehingga

melakukan

masyarakat masyarakat

kewajibannya

didaerah-daerah tidak

sebagai

mengalami wajib

pajak

daerah/retribusi daerah. Dinas melaksanaan

Pendapatan tugas

Daerah dan

Kota

fungsi

Palangka

Raya

menghadapi

didalam beberapa

permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0


Jumlah Pegawai yang ada Jumlah seharusnya Kekurangan personel

Page 27



Fasilitas (sarana dan prasarana )

25

20

15

existing Jumlah seharusnya

10

Kekurangan

5

0 PC/Komputer

Mobil Operasional

Lemari Arsip

Gudang Arsip/data

 Regulasi (Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah ) 12 10 8 6

existing

4

Jumlah seharusnya

2

Kekurangan

0 Perda

Perwali

Dinas

Pendapatan

mengembangkan menganalisa

SOP

Daerah

pelayanan

faktor-faktor

telah penentu


Kota

Palangka

berusaha

Raya

merumuskan

keberhasilan

(Faktor

dalam dan Kunci

Page 28

Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup : 1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansiinstansi terkait dalam rangka penegakan hukum; 2. Mendorong DPRD Kota Palangka Raya melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak; 3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan UndangUndang No. 32, 33 Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah. 4. Menyempurnakan

sistem

dan

prosedur

serta

tata

kerja

pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia; 5. Memberikan

kesempatan

kepada

pejabat

dan

staf

Dinas

Pendapatan untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan.


Page 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Rayadibawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut : -

Masih

rendahnya

kesadaran

Wajib

Pajak

dalam

melaksanakan

kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan); -

Belum adanya mobil operasional pelayanan PBB;

-

Belum optimalnya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile);

-

Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;

-

Masih terbatasnya SDM yang memiliki skil dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

-

Terbatasnya

sarana

dan

penyelenggaraan tugas

prasarana

yang

dimiliki

dalam

dan fungsi sebagai pengelola

rangka

pendapatan

daerah; -

Belum adanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 : “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan,Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”


Page 30

VISI di atas mendudukkan masyarakat Kota Palangka Raya sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Palangka Raya. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya. Dibawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional,

akuntabel,

dan transparan yang

mengedepankan

partisipasi masyarakat. MISI adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2013-2018, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat; 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan; 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

(good

and clean governance); 5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damaiberdasarkan filosofi huma betang Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 20132018 termasuk dalam misi ke 2 (Dua) yaitu, Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.


Page 31

Program-program pembangunan daerah tesebut dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing SKPD, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan program kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 7. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 8. Penyelenggaraan Akuntansi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 3.3.

TELAAHAN RENSTRA PROVINSI Telaahan terhadap

Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD. Berdasarkan

Rencana

Strategis

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : “ Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah : 1. Menggali dan Mengembangkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 3. Menjalin Jejaring Kerja (Networking). 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 32

dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut : 1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. 2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. 3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh Dinas/Badan/SKPD demi terciptanya pemerintahan yang baik. 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik. 3.4.

TELAAHAN

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sangat mendukung masalah tata ruang dan lingkungan hidup. Lokasi kantor terhindar dari potensi bahaya yang mengacam keselamatan jiwa dan kesehatan, lokasi bangunan kantor juga terhindar dari kebisingan, pencemaran air dan pencemaran udara. Bangunan gedung kantor juga memenuhi syarat kesehatan seperti ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Bahan bangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan. Daerah

Kota

Palangka

Raya

juga

turut

Selain itu Dinas Pendapatan berpartisipasi

menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

aktif

dalam

Setiap hari jumat

juga

dilaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan Kantor dan menanam tanaman hias demi terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan asri. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 33

3.5

PENENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 1. Analisis SWOT 1.1.

Faktor Lingkungan Internal a.

Kekuatan (Strength) 1)

Adanya Sistem Komputerasisasi Simapada;

2)

Pimpinan yang visible

3)

Tersedianya anggaran /dana yang memadai

4)

Adanya Perda sebagai dasar hukum

5)

Motivasi kerja pegawai baik

6)

Komitmen

pimpinan

dan

staf

untuk

mewujutkan

misi

Dispenda

b.

1.2.

Kelemahan (Weakness) 1)

Sistem pendataan belum efektif

2)

Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai

3)

Kwalitas pelayanan belum optimal

4)

Koordinasi internal dan eksternal belum optimal

5)

Lemahnya penegakan aturan

6)

Responsbilitas dan responsivitas rendah

Faktor Lingkungan Eksternal a.

Peluang (Opportunity) 1)

Adanya UU Nomor 28 tahun 2009

2)

Dukungan Eksekutif dan Legislatif

3)

Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif

4)

Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian

5)

Kondisi sosial aman dan konduktif

6)

Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)

7)

Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer

8)

Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis

9)

Kesediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah


Page 34

10) Bantuan dan insentif dari Pemerintah pusat b.

Ancaman (Threath) 1)

Kondisi sosial politik tidak stabil

2)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan

3)

Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)

4)

Kesadaran

masyarakat

dalam

membayar

pajak/retribusi

rendah 2. Identifikasi Isu-Isu Strategis 2.1.

Isu strategis kombinasi antara Strength denganOpportunity(Isu Strategi- SO) a.

Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya

faktor peluang

yang

dihadapi

oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya berupa kebijakan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan Incom Perkapita) positif (O3) dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor

kekuatan

yang

secara

internal

dimiliki

oleh

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya seperti, Adanya Sistim Komputerisasi Simpatda yang dapat mengakses data secara akurat (S1), Pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja pegawai yang baik (S5) sangat

menunjang

untuk

pendapatan potensi PAD

melakukan

strategi

kegiatan

secara efektif sehingga dapat tersedia

data base Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat. b.

Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan/pemunggutan PAD. Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swastadan masyarakatuntuk

melakukan


kerjasama

dalam Page 35

pengelolaan/pemungutan

PAD

(O9)

yang

didukung

dengan

kekuatan internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya berupa pimpinan yang visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dispenda Kota Palangka Raya (S6). 2.2.

Isu Strategis kombinasi antara Strengh dengan Threath (Isu ST) a.

Mengintensifkan

penyuluhan/sosialisasi

berbagai

peraturan

daerah tentang pajak dan retribusi daerah Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota

Palangka

Raya

berupa

resistensi

(penolakan)

terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya Perda dan Perwali sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga

dapat

meningkatkan kesadaran Wajib

Pajak

dan

Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik. b.

Melakukan penegakan aturan (law enforcement) Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan

untuk

melakukan

penegakan

aturan

(law

enforcement) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 36

2.3.

Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-O) a.

Meningkatkan Penerimaan Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya seperti sistim pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat memungkinkan

untuk

dilakukan

peningkatan

kualitas

SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang perencanaan,

penyusunan

program

intensifikasi

dan

ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Simapada maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa. b.

Mengoptimalkan Koordinasi Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Rayaantara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1),

Dukungan

Eksekutif

dan

legislatif

(O2)

dan adanya

kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung

kinerja

dalam

meningkatkan

kinerja

dalam

pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 37

c.

Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu

direspon

segera

guna

meningkatkan

kinerja

dengan

memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1),

dukungan

eksekutif

dan

legislatif

(O2)

akan

sangat

mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD. 2.4.

Isu Strategis Weakness dengan Threath (isu Strategi W-T) Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsif berusaha

untuk

menghindari

meminimalkan

deretan

ancaman

kelemahan yang

yang

dihadapi.Isu

ada

serta

strategis

ini

mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut; a.

Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (Strenghth) dengan isu strategis kelompok peluang (Opportunity), (isu strategis

S-O), diperoleh dua isu strategis,

yaitu; 1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah yang akurat. 2. Bagaiman

membangunkerjasama

dengan

pihak

swasta/masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah. b.

Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (Strength) dengan isu strategis kelompok ancaman (Threats) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni; 1.

Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat

tentang

Perda-Perda

dan

Perwali

yang

menyangkut pajak dan retribusi daerah. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 38

2.

Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.

c.

Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (Weaknes) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (Opportunity) (isu Strategis W-O),

dapat

diformulasikan tiga isu strategis, yakni; 1.

Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ pegawai.

2.

Bagaimana

mengoptimalkan

koordinasi

intern

maupun

dengan instansi terkait (ekstern) 3. d.

Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (Weakness) dengan kelompok isu strategis ancaman (Threats), (isu Stategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu ”Bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan mayarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;  Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (SO) Isu ini dimunculkan karena selama ini data (data base) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung

meningkat

seiring

dengan

bertambahnya

penduduk

dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.  Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda) yang memberikan kewenangan untuk RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 39

membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.  Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (ST). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.  Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (WO) Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu

organisasi.

Isu

ini

muncul

karena

kondisi

riil

menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Dinas Pendapatan

DaerahKota

Palangka

Raya

masih

rendah

bila

dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.  Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait. (WO). Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.  Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (WO). Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efesien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 40

 Isu-7.

Bagaimana

meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat (WT). Terlepas dari mandat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam menajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Dinas Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

dalam

meningkatkan

kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai berikut; 1. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat. 2. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. 3. Bagaimana

Dinas

mengintensifkan

Pendapatan

Daerah

sosialisasi/penyuluhan

Kota

Palangka

terhadap

Raya

masyarakat

tentang peraturan perundang-undangan (perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah. 4. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan. 5. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

Daerah

Kota

Palangka

Raya

meningkatkan kualitas aparatnya. 6. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

mengoptimalkan kooordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern) 7. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

meningkatkan sarana dan prasarana kerja. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 41

8. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kota

Palangka

Raya

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah). 3.4.3

Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut : 1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media massa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kota Palangka Raya. 2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Palangka Raya yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang

belum

taat

pajak

(penegakan

sanksi

hukum),

dengan

memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum. 3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. 4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian. 5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah. 6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. 7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi Kota Palangka Raya yang Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2013-2018 merumuskan visi untuk lima tahun kedepan adalah : “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas untuk Mendukung pembangunan Daerah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Daerah yang sebagai berikut : 1. Optimalisasi Potensi sumber- sumber Pendapatan Daerah; 2. Mewujudkan Aparatur Pajak Daerah yang Profesional, bersih dan bertanggung jawab; 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima

yang merata dan mudah

terjangkau bagi masyarakat; 4. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi di Bidang Pendapatan Daerah. 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, karena dengan mengetahui faktorfaktor kunci keberhasilan berarti kita telah mengetahui apa kelebihan atau kekuatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maka pada rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, ini dengan mengacu pada visi, Misi


dan faktorPage 43

faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut : a.

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam konsep Rencana Strategis maka ditetapkan tujuan, yaitu Meningkatkan PAD sebagai wujud Kemandirian Daerah;

b. Dengan mengacu kepada konsep Rencana Strategis lebih lanjut ditetapkan

sasaran

yang

akan

dicapai

adalah

Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut : (1) Meningkatkan potensi PAD melalui penyusunan Produk hukum daerah. (2) Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak Daerah. (3) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten. (4) Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT. (5) Optimalisasi pelayanan pajak daerah. (6) Memperkuat komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang dirumuskan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya menetapkan kebijakan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut : (1) Peningkatan persentase

realisasi

pendapatan

daerah

berdasarkan

potensi pendapatan daerah. (2) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. (3) Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap apresiasi kerja yang terukur. RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 44

(4) Pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Pelayanan Berbasis IT . (5) Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah. (6) Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi di bidang Pendapatan daerah untuk peningkatan peneriman daerah.


Page 45

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD/APBD Rasio ketergantung an atas DAU Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani

Target Kinerja Sasaran pada Tahun (5)

(6)

63.556.113.

72.655.800.

907,34

300,-

7,48%

8,00%

56,91%

56,00%

(7)

(8)

(9)

(10)

95.150.000. 124.700.000 150.800.000 193.000.000 000,-

.000,-

.000,-

.000,-

9,00%

10,00%

11,00%

11,50%

55,00%

54,00%

53,00%

52,00%

Page 46

Tabel 4.2 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya PROYEKSI ANGGARAN Bidang Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2

3

2014

2015

2016

2017

2018

JUMLAH

APBD

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4

6

7

8

9

10

3.226.657.100

4.665.000.000

4.322.250.000

4.972.687.500

4.960.100.625

22.146.695.22 5

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian dan persandian

1.20.14.17.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan

2.864.926.100

4.035.000.000

3.662.250.000

4.157.687.500

4.496.400.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

75.000.000

80.000.000

80.000.000

85.000.000

158.236.100

160.000.000

175.000.000

-

-

1

Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding Dan Keluhan Masyarakat

122.507.500

2

Gerakan Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

185.124.500

3

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perpajakan Daerah

167.980.500

100.000.000

4

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perpajakan Daerah

136.456.500

100.000.000

5

Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah

6

Palangka Raya Fair

7

Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak


76.745.500

19.216.264.22 5 100.000.000 100.000.000 320.000.000 335.000.000

Page 47

8

Intensifikasi Penagihan Dan Penerimaan Pajak Daerah

9

Pemilihan Wajib Pungut yang Tertib Membayar Pajak

-

-

100.000.000

173.000.000

175.000.000

548.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

480.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000.000

135.000.000

-

-

180.000.000

216.000.000

259.200.000

316.400.000

175.000.000

175.000.000

-

-

-

-

-

-

206.395.000

235.000.000

235.000.000

-

-

305.154.000

380.000.000

335.000.000

-

-

619.170.000

765.000.000

764.000.000

-

-

243.840.500

10

Pengelolaan Dana Perimbangan dan lainLain Pendapatan Yang sah

56.970.000

11

Pengelolaan Retribusi, PAD dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

48.687.500

12

Pelayanan Penerimaan PAD

13

Penetapan Wajib Pajak / Wajib Retribusi

14

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

-

15

Operasional Porforasi Sarana Pungutan Pajak Dan Retribusi Daerah

-

16

Kegiatan Launching Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014

17

Administrasi data Pencetakan Dan Pelaporan PBB

18

Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB

19

Optimalisasi Penerimaan PBB

20

Pemutakhiran NJOP PBB dan BPHTB

-

21

Pendataan Subjek Dan Objek Pajak (PBB)

-

22

Pengelolaan Penerimaan dan Verifikasi BPHTB

23

Pemilihan Kelurahan Sadar PBB


30.105.000 363.370.000

47.000.000

33.320.000 23.863.500

255.000.000

275.000.000

100.000.000

-

-

365.000.000

232.250.000

-

150.000.000

530.000.000

255.000.000 971.600.000 350.000.000 470.000.000 715.000.000 1.529.000.000

197.000.000

347.000.000

261.087.500

274.900.625

1.133.238.125

-

-

-

-

-

-

Page 48

-

24

Pelaksanaan Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah

-

25

Rapat Evaluasi PAD

-

26

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

-

27

Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

-

28

Analisis Nilai Pasar Bumi Dan Bangunan

-

29

Pelayanan Wajib Pajak Daerah

30

-

-

-

-

350.000.000

375.000.000

-

-

100.000.000

125.000.000

140.000.000

460.000.000

-

54.950.000

80.000.000

100.000.000

234.950.000

-

-

245.000.000

270.000.000

300.000.000

815.000.000

Penyusunan Peraturan Walikota

-

-

-

85.000.000

-

85.000.000

32

Penyusunan Peraturan Daerah

-

-

-

120.000.000

-

120.000.000

33

Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah

-

-

-

194.400.000

194.400.000

388.800.000

34

Intensifikasi dan Ekstensifikasi / Penagihan Pajak Daerah

-

-

-

275.000.000

275.000.000

550.000.000

35

Porforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

-

-

-

175.000.000

210.000.000

385.000.000

36

Pelayanan PBB dan BPHTB

-

-

-

350.000.000

365.000.000

715.000.000

37

Peningkatan Penerimaan PBB

-

-

-

800.000.000

880.000.000

1.680.000.000

38

Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi

-

-

-

320.000.000

350.000.000

670.000.000

90.000.000

108.000.000

135.000.000

162.000.000

300.000.000

300.000.000

135.000.000

150.000.000

95.000.000

-

Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah

31


198.000.000 297.000.000 1.325.000.000 285.000.000

Page 49

39

Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

1.20.14.23.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1


2

Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB

3

Sistem Informasi Manajemen Dispenda

1.20.14.24.

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1


2

Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah

1.20.14.51.

PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN EVALUASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Prosentase Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani

-

Prosentase Jumlah keberatan yang diselesaikan

-

Ketepatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

361.731.000

1


77.201.000

2

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

89.333.000

3

Penyusunan Rancangan Penerimaan Pendapatan Derah

23.335.000

4

Pembuatan Buku Himpunan Perda Pajak Daerah Kota Palangka Raya

14.167.000

5

Operasional Perforasi Benda Berharga


14.760.000

-

-

120.000.000

138.700.000

258.700.000

335.000.000

355.000.000

500.000.000

535.000.000

1.834.000.000

100.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

490.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

940.000.000

-

109.000.000

135.000.000

160.000.000

404.000.000

295.000.000

305.000.000

315.000.000

325.000.000

1.240.000.000

60.000.000

70.000.000

315.000.000

325.000.000

770.000.000

235.000.000

235.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470.000.000

361.731.000

Page 50

77.201.000

89.333.000 23.335.000 14.167.000 14.760.000

6

Pemeliharaan Peralatan Perforasi Benda Berharga

7

Pencetakan Sarana benda Berharga


10.450.000 132.485.000

-

-

-

-

-

-

-

-

10.450.000 132.485.000

Page 51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, dimana setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/ penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya periode 2013 – 2018. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 53

f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah n. Penyediaan Jasa Publikasi Media o. Penyediaan Jasa publikasi surat kabar dan majalah p. Penyusunan DPA dan DPPA SKPD 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan mebeleur c. Pengadaan alat-alat studio d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor e. Pengadaan komputer f. Pengadaan Alat Perforasi Sarana Pungutan Pajak Daerah g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor h. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor i.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

j.

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor l.

Pengadaan pakaian dinas

m. Pengadaan perlengkapan kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a.

Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

b. Fasilitasi Pendampingan menuju standarisasi mutu pelayanan publik (ISO) 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan DPA dan DPPA RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 54

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Penyusunan IKU, TAPKIN, Rencana Kerja dan Rencana Strategis d. Penyusunan dan pelaporan bendahara pengeluaran e. Penyusunan dan pelaporan bendahara penerimaan f. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran g. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun h. Penatausahaan Laporan Keuangan 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a. Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat b. Gerakan sadar membayar pajak bumi dan bangunan c. Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Perpajakan Daerah d. Penyusunan Peraturan Walikota Mengenai Perpajakan Daerah e. Kegiatan Lounching Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 f. Administrasi Data Pencetakan Dan Pelaporan PBB g. Operasional Pelayanan PBB h. Optimalisasi Penerimaan PBB i.


j.

Pengelolaan Data dan Informasi

k. Pemilihan Kelurahan Sadar PBB l.

Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota sekalimantan Tengah

m. Pekan Promosi Kebudayaan Daerah n. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak/ Wajib Retribusi o. Intensifikasi penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah p. Pengelolaan dana perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah q. Pengelolaan retribusi, PAD dan pendapatan lain-lain yang sah r. Pelayanan penerimaan PAD s. Penetapan wajib pajak/ wajib retribusi 7. Program penyelenggaraan akuntansi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah a. Pelaksanaan Pembukuan pelaporan penerimaan pendapatan daerah b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah c. Penyusunan Rancangan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota

Palangka

Raya d. Pembuatan buku himpunan Perda Pajak Daerah Kota Palangka Raya RENSTRA DISPENDA KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018

Page 55

e. Operasional perforasi benda berharga f. Pemeliharaan peralatan perforasi benda berharga g. Percetakan sarana benda berharga 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a.

Pengelolaan data dan Informasi Pajak daerah.

b. Pengelolaan data dan Informasi PBB dan BPHTB 9. Program Mengintensifikasikan penanganan Pengaduan Masyarakat a. Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat. b. Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi

Perda Pajak Daerah

5.2 INDIKATOR KINERJA 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang

sesuai

dengan

pelayanan

prima

dan

peningkatan

pengelolaan

administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan administrasi perkantoran yang terdiri dari prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arahan Kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator-indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan

ini

terpenuhinya

kebutuhan

sarana

prasarana

SKPD

dalam

menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Aparatur, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini berupa penyediaan pakaian/seragam


Page 56

aparatur Dinas Pendapatan Daerah, maka indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terwujudnya disiplin aparatur melalui. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan

sumber

daya

manusia

yang

mampu

berkompeten

dalam

mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Arah kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator-indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mewujudkan kemandirian daerah perlu adanya pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan akuntabel yang jabarkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program ini. Sesuai dengan tujuan yang ingin indikator

hasil

yang

diharapkan

yaitu

tercapainya

target

penerimaan

pendapatan daerah. 7. Program Penyelenggaraan Akuntansi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Penyelenggarakan Akuntansi dan Evaluasi harus ditunjang dengan beberapa indikator

untuk

mendukung

kinerja

antara

lain;

dengan

pelaksanaan

pelaporan penerimaan \pendapatan daerah yang akuntabel; penyelenggaraan pembukuan

dengan

acuan

laporan

penerimaan

pendapatan

daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah yang dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.


Page 57

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan pajak daerah yang berbasis IT diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan pajak bagi masyarakat sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran pajak. Indikator hasil dari program ini adalah terpenuhinya pelayanan pajak bagi wajib pajak daerah. 9. Program Mengintensifikasikan penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai dasar penerimaan pendapatan daerah, maka dalam penerapannya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Perpajakan Daerah seringkali mengalami kendala, indikator hasil yang diharapkan melalui kegiatan-kegiatan pada program ini adalah terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat.

5.3 Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Sementara untuk uraian Program serta Kelompok Sasaran dan besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2013 - 2018 pada tabel 5.2.


Page 58

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya PAGU PENDANAAN INDIKATIF Bidang Urusan Pemerintahan/Program /Kegiatan

Kode

1

Kelompok Sasaran

2

3

2014

2015

2016

2017

2018

JUMLAH

APBD

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4

6

7

8

9

10

3.226.657.100

4.665.000.000

4.322.250.000

4.972.687.500

4.960.100.625

22.146.695.22 5

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian dan persandian

1.20.14.17.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Masyarakat/ Wajib Pajak Daerah Kota Palangka Raya

1


122.507.500

2

Gerakan Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

185.124.500

3

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perpajakan Daerah

167.980.500

100.000.000

4

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perpajakan Daerah

136.456.500

100.000.000

5


6

Palangka Raya Fair

7

Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

8

Intensifikasi Penagihan Dan Penerimaan Pajak Daerah

9

Pemilihan Wajib Pungut yang Tertib Membayar Pajak


2.864.926.100

4.035.000.000

3.662.250.000

4.157.687.500

4.496.400.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

75.000.000

80.000.000

80.000.000

85.000.000

158.236.100

160.000.000

175.000.000

-

-

243.840.500

255.000.000

275.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

173.000.000

175.000.000

76.745.500

19.216.264.22 5 100.000.000 100.000.000 320.000.000 335.000.000 530.000.000 548.000.000

Page 59

10

Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Yang sah

56.970.000

11

Pengelolaan Retribusi, PAD dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

48.687.500

12

Pelayanan Penerimaan PAD

13

Penetapan Wajib Pajak / Wajib Retribusi

14

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

-

15

Operasional Porforasi Sarana Pungutan Pajak Dan Retribusi Daerah

-

16

Kegiatan Launching Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014

47.000.000

17

Administrasi data Pencetakan Dan Pelaporan PBB

18

Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB

19

Optimalisasi Penerimaan PBB

20

Pemutakhiran NJOP PBB dan BPHTB

-

21

Pendataan Subjek Dan Objek Pajak (PBB)

-

22


23

Pemilihan Kelurahan Sadar PBB

24


-

25

Rapat Evaluasi PAD

-

26

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

-


120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000.000

135.000.000

-

-

180.000.000

216.000.000

259.200.000

316.400.000

175.000.000

175.000.000

-

-

-

-

-

-

206.395.000

235.000.000

235.000.000

-

-

305.154.000

380.000.000

335.000.000

-

-

619.170.000

765.000.000

764.000.000

-

-

30.105.000 363.370.000

33.320.000 23.863.500

-

-

365.000.000

232.250.000

-

150.000.000

480.000.000 255.000.000 971.600.000 350.000.000 470.000.000 715.000.000 1.529.000.000

197.000.000

347.000.000

261.087.500

274.900.625

1.133.238.125

-

-

-

-

-

-

-

90.000.000

108.000.000

-

-

135.000.000

162.000.000

-

-

300.000.000

300.000.000

350.000.000

375.000.000

198.000.000 297.000.000 1.325.000.000

Page 60

27

Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

-

28

Analisis Nilai Pasar Bumi Dan Bangunan

-

29

Pelayanan Wajib Pajak Daerah

30

-

-

100.000.000

125.000.000

140.000.000

460.000.000

-

54.950.000

80.000.000

100.000.000

234.950.000

-

-

245.000.000

270.000.000

300.000.000

815.000.000

Penyusunan Peraturan Walikota

-

-

-

85.000.000

-

85.000.000

32

Penyusunan Peraturan Daerah

-

-

-

120.000.000

-

120.000.000

33

Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah

-

-

-

194.400.000

194.400.000

388.800.000

34

Intensifikasi dan Ekstensifikasi / Penagihan Pajak Daerah

-

-

-

275.000.000

275.000.000

550.000.000

35

Porforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

-

-

-

175.000.000

210.000.000

385.000.000

36

Pelayanan PBB dan BPHTB

-

-

-

350.000.000

365.000.000

715.000.000

37

Peningkatan Penerimaan PBB

-

-

-

800.000.000

880.000.000

1.680.000.000

38

Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi

-

-

-

320.000.000

350.000.000

670.000.000

39

Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

-

-

-

120.000.000

138.700.000

258.700.000

335.000.000

355.000.000

500.000.000

535.000.000

1.834.000.000

100.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

490.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

235.000.000

940.000.000

135.000.000

150.000.000

95.000.000

-

Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah

31

1.20.14.23.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1


2

Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB



-

285.000.000

Page 61

3

Sistem Informasi Manajemen Dispenda

1.20.14.24.

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1


2

Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah

1.20.14.51.

PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN EVALUASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Maysarakat/ Wajib Pajak Daerah Kota Palangka Raya

-


361.731.000

1


77.201.000

2

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

89.333.000

3

Penyusunan Rancangan Penerimaan Pendapatan Derah

23.335.000

4

Pembuatan Buku Himpunan Perda Pajak Daerah Kota Palangka Raya

14.167.000

5

Operasional Perforasi Benda Berharga

6

Pemeliharaan Peralatan Perforasi Benda Berharga

7

Pencetakan Sarana benda Berharga


14.760.000 10.450.000 132.485.000

-

109.000.000

135.000.000

160.000.000

404.000.000

295.000.000

305.000.000

315.000.000

325.000.000

1.240.000.000

60.000.000

70.000.000

315.000.000

325.000.000

770.000.000

235.000.000

235.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470.000.000

361.731.000 77.201.000

89.333.000 23.335.000 14.167.000 14.760.000 10.450.000 132.485.000

Page 62

Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 Kode Rekening

JENIS PENERIMAAN

APBD-P 2014

2

5

1 4

PENDAPATAN

4

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4

1

1

Hasil Pajak Daerah

4

1

2

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4

1

3

4

1

4

4

2

4

2

1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

4

2

2

Dana Alokasi Umum

4

2

3

Dana Alokasi Khusus

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4

3

4

3

1

Pendapatan Hibah

4

3

3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4

3

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4

3

5

4

3

6

4

3

10

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

2015

2016

2017

2018

996.411.010.135,43

1.120.264.898.695,26

1.259.513.825.603,09

1.416.071.394.125,55

1.592.089.068.415,35

100.334.949.600,00

124.214.000.000,00

154.346.000.000,00

183.064.000.000,00

206.600.000.000,00

65.509.805.600,00

85.000.000.000,00

110.500.000.000,00

134.650.000.000,00

156.000.000.000,00

14.593.067.250,00

15.460.000.000,00

16.387.000.000,00

17.000.000.000,00

17.850.000.000,00

1.137.207.745,00

1.420.000.000,00

1.775.000.000,00

2.200.000.000,00

2.750.000.000,00

19.094.869.005,00

22.334.000.000,00

25.684.000.000,00

29.214.000.000,00

30.000.000.000,00

696.758.314.543,00

748.500.000.000,00

804.015.000.000,00

864.984.000.000,00

931.266.000.000,00

65.079.296.543,00

75.400.000.000,00

86.710.000.000,00

100.566.000.000,00

116.636.000.000,00

589.449.668.000,00

627.700.000.000,00

668.500.000.000,00

711.953.000.000,00

758.230.000.000,00

42.229.350.000,00

45.400.000.000,00

48.805.000.000,00

52.465.000.000,00

56.400.000.000,00

199.317.745.992,43

247.550.000.000,00

300.210.000.000,00

367.952.000.000,00

454.134.000.000,00

6.500.000.000,00

7.800.000.000,00

9.360.000.000,00

11.232.000.000,00

13.478.000.000,00

80.867.628.992,43

88.900.000.000,00

97.790.000.000,00

107.569.000.000,00

118.000.000.000,00

-

-

-

-

-

7.250.000.000,00

4.350.000.000,00

2.610.000.000,00

1.566.000.000,00

1.000.000.000,00

104.700.117.000,00

146.500.000.000,00

190.450.000.000,00

247.585.000.000,00

321.656.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH


Page 63

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD.Indikator kinerja menggambarkan tentang

keberhasilan

program,

direncanakan.Indikator

kinerja

kegiatan

dan

digunakan

sasran dalam

sesuai

dengan

menyusun

yang

laporan

pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencanaakan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan Indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Secara rinci Indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka dapat diuraikan pada tabel 6.1 berikut ini :


Page 60

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target capaian Setiap Tahun

Tahun 2013 1

1 2 3 4 5

6 7

2014

72,656 M

7,48%

8,00%

56,91%

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2018)

2018

Target 8

Rp 9

Target 10

Rp 11

Target 12

Rp 13

Target 14

Rp 15

110,049 M

4.035

155,243 M

3.662

189,736 M

4.233

232,537 M

4.547

232,537 M

19.342

-

9,00%

-

10,00%

-

11,00%

-

11,50%

-

8,67%

-

56,00%

-

55,00%

-

54,00%

-

53,00%

-

52%

-

52,00%

-

NA

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

Prosentase Jumlah keberatan yang diselesaikan.

NA

100%

263

100%

335

100%

355

100%

365

100%

375

100%

1.693

Prosentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani

NA

-

-

100%

100%

305

100%

315

100%

325

100%

1.240

Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ APBD Rasio Ketergantungan atas DAU. Prosentase ketepatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah Prosentase Pengendalian sarana pungutan

63,556 M

Rp 5

2017

Rp 7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target 4

2016

Target 6

2

3

2015

2.865


295

Page 61

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya 2013 – 2018 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Renstra ini dapat di implementasikan untuk mencapai tujuan organisasi . Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan upaya pencapaian visi kota Palangka Raya. Dengan telah disepakati dan ditetapkannya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu adanya konsolidasi ke dalam guna menyamakan persepsi dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah harus mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah karena arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan atau kegagalan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi dalam rangka mendukung Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan,Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan FalsafahBudaya Betang”.


Page 62

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents