BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Nagan Raya

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pihak Pemerintah maupun non-Pemerintah. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2013 telah tersusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) di 203 kabupaten/kota, dan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) di 99 kabupaten/kota, yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi kabupaten/kota. Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten yang mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang mana pada tahun 2013 telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK). Pada tahun 2014 ini Kabupaten Nagan Raya melakukan penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Memorandum Program Sanitasi (MPS) adalah tahapan ke 4 dari 6 implementasi Program PPSP, yang sebelumnya telah melakukan implementasi tahapan demi tahapan yang dimulai dari tahapan pertama yaitu Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pendampingan; tahapan kedua Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan; dan tahapan ketiga Penyusunan SSK. MPS adalah dokumen lanjutan dari dokumen SSK, yang merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi dari berbagai kementerian/lembaga. MPS Secara struktural merupakan terminal dari seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota. Dokumen ini merupakan implementasi pembangunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi ditingkat kabupaten/kota yang meliputi Air Limbah, Persampahan, Drainase, serta Promosi Higin dan Sanitasi (Prohisan). Dokumen Memorandum Program Sanitasi disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain APBK, APBA, APBN, Bantuan Luar Negeri (hibah & pinjaman), Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

1


Swasta, dan Masyarakat. Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman. MPS juga dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan program baik jangka menengah maupun tahunan, dan gambaran arah pengembangan sanitasi baik struktur ruang kabupaten/kota maupun lokasi prioritas. 1.2. Maksud dan Tujuan Memorandum program sektor sanitasi merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota,propinsi dan pusat dalam kurung waktu 5 tahun Maksud: Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Program PPSP ini juga dimaksudkan untuk mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor, yaitu: air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2013-2017 dan MDGs 2015. Tujuan: Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi tahun 2013 hingga 2017 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. Secara lebih rinci tujuan penyusunan dokumen MPS Kota Nagan Raya adalah sebagai berikut: a. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Nagan Raya. b. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

2


c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. d. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Nagan Raya. e. Tersedianya data untuk feed-back RPJMD periode berikutnya.

1.3. Wilayah Perencanaan 1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitive berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan telah di tetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, kedudukan Kabupaten Nagan Raya berada pada titik koordinat antara 030.40’-04038’ Lintang Utara (LU) dan 960.11-96048’ Bujur Timur (BT). Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu:

Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya : Samudra Indonesia : Kabupaten Aceh Barat

Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya mencapai 3.363,72 kilometer persegi (km2) atau setara 5,86 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km2).

Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, merupakan peluang strategis yang harus didayagunakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat akan berusaha keras menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan. Sedangkan posisi Nagan Raya yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Gayo Lues, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan komoditas hasil pertanian, industry pengolahan, pariwisata, jasa, dan lainnya. Sementara itu, posisi Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

3


perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/Sabang atau pun ke Sumatera Utara. Untuk mewujudkan peluang tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjajaki kerja sama dengan PT. Pelindo untuk membangun pelabuhan laut multi purphose di Kuala Tripa Kecamtan Tripa Makmur. Hal ini juga didukung dengan potensi sumber daya pesisir dan kekayaan laut yang cukup besar yang apabila dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan (Sustainable development) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama nelayan di pesisir dan mendorong kemajuan wilayah pesisir.

Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

4


Gambar 1. 1. Peta Administrasi Kabupaten dan Cakupan Wilayah Kajian

Sumber : RTRW 2012-2032 Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

5


Kabupaten Nagan Raya meliputi 10 kecamatan dan 222 gampong. Kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 1.076,97 km2 atau sebesar 30,38% dari luas Kota Nagan Raya dan juga merupakan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 40 gampong. Selain Kecamatan Darul Makmur, kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak berikutnya adalah Kecamatan Seunagan (56,73 km2) dengan 35 gampong. Kecamatan yang memiliki jumlah gampong terkecil adalah Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang dengan luas 405,92 km2 atau sebesar 11,45% dari total wilayah Nagan Raya, dan meliputi 4 gampong. Lebih lengkapnya tentang luas dan pembagian wilayah administrasi Kota Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1.1: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah Gampong

1.3.2. Arah Pengembangan Kabupaten Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai wilayah konservasi berbasiskan kawasan agropolitan, minapolitan, jasa – jasa, perindustrian dan mitigasi bencana” Memperhatikan rumusan tujuan penataan ruang, kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Nagan Raya, untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang Nasional dan Pemerintah Aceh, maka sebaiknya rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut : a.

Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis konservasi gunamenyeimbangkan daya dukung;


6


b.

Peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian wilayah, baik sekunder dan tersier berbasiskan kawasan Agropolitan dan Minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu dan tepat guna;

c.

Pendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan dan modernisasi pengelolaan yang ramah lingkungan;

d.

Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang komponen &instrument ruang;

e.

Peningkatan pelayanan investasi bagi setiap kegiatan usaha;

f.

Pengendalian resiko kebencanaan dan peningkatan kapasiats terhadap mitigasi bencana;

g.

Peningkatan pertumbuhan trend industri yang berbasiskan lingkungan hidup;

h.

Peningkatan sektor jasa – jasa sebagai basis penunjang peningkatan roda perekonomian wilayah; dan

i.

Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara. Di Wilayah Kabupaten Nagan Raya mengalir beberapa sungai yang tergolong besar

seperti Krueng beutong, Krueng Nagan, Krueng Lamie, Krueng Seumayam dan Krueng Isep. Sebagai Daerah Hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karaktersitik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya didaerah hulu (daerah atas) akan sangat cepatmengalir ke daerah hilir (bawah). Secara umum banjir dan genangan air di wilayah Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang (rob), khususnya kawasan yang berada sepanjang pinggir pantai. Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki air tanah yang bersifat payau dan tawar. Daerah dengan air tanah payau terdapat pada bagian Selatan yang merupakan daerah pesisir. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian Barat, Timur dan Utara. Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (sumatera fault/transform) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan Patahan Semangko. Jika mengacu pada data geologis tersebut, Kabupaten Nagan Raya termasuk daerah yang rawan bencana karena berada di zona patahan aktif. Zona tersebut terdapat di wilayah bagian tengah bersamaan dengan kabupaten lainnya, meliputi Aceh Besar, Pidie, Pidie Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

7


Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Hal ini tentunya Kabupaten Nagan Raya termasuk akan mengalami bencana geologis yang cukup panjang. Bencana banjir juga berpotensi terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Potensi banjir tersebut terjadi karena merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Umumnya penyebab dari banjir tersebut adalah perusakan hutan di daerah aliran sungai, tidak berfungsinya drainase dengan baik, dan perubahan fungsi lahan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktivitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan, dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial, dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Potensi rawan kebakaran seperti kebakaran hutan terjadi pada hutan-hutan yang dilalui jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia atau pengalihan fungsi lahan yang dilakukan melalui pembakaran lahan. Bencana lainnya yang dapat merusak lingkungan dapat terjadi akibat penebangan liar yang dapat menggangu daerah tangkapan/resapan air (cathment area) sebagai penyangga banjir bandang. Sementara itu, penggalian dan penambangan pasir, batu krikil dan batu gunung untuk keperluan material konstruksi bangunan terus dilaksanakan dan diperkirakan juga penambangan tersebut sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana jika tidak ada pengendalian dari pemerintah daerah. Termasuk pula eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan Batu Bara di Alue Buloh dan penambangan emas di Beutong Ateuh serta pembangunan PLTU di Suak Puntong, diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup. Bencana yang terjadi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, hancurnya kawasan permukiman dan infrastruktur public serta hilangnya aset produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi kebijakan dan upaya yang komprehensif dalam menanggulangi bencana. Simulasi dan sosialisasi, dalam mengantisipasi bencana sangat diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi resiko/dampak dari bencana.


8


1.1. Metodologi 1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut : 1. Review SSK 2. Internalisasi 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi 4. Akses sumber pendanaan Non-Pemerintah 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD dan terkait di Kab./Kota. 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab/Kota. 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.

1.4.2 Sistematika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 Bab yaitu sebagai berikut : Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, Kerangka Logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non insfrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

9


Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan diri masing-masing kegiatan, langkahlangkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana monev.


10

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents