BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Guna meningkatkan fungsi kinerja secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organiasasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto . Langkah awal usaha peningkatan fungsi kinerja adalah mengimplementasikan program kerja dan kegiatan sesuai visi misi dan ditindak lanjuti dengan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui kinerja dan hasil kegiatan sekaligus merupakan instrumen evaluasi serta dapat di gunakan sebagai sumber informasi secara terus menerus dalam peningkatan kinerja selanjutnya.
1.2.
Gambaran Umum SKPD 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi ( Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 ) Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. “ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO ADALAH MERUPAKAN UNSUR PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH, YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT UMUM DI KOTA MOJOKERTO, YANG SEHARI – HARI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA WALIKOTA MELALUI SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
1
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto mempunyai tugas : 1. Penyusunan dan Pelaksanaan ketentramman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota. 2. Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ; 3. Membantu Walikota dalam pengkajian strategis di bidang Ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mojokerto 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan , ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Perwali dengan apart Kepolisian Negara , Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto mempunyai program : Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan di masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) 1.2.2. Struktur Organisasi Terdiri dari : 1. Kepala Satuan 2. Sekretariat terdiri dari : a. Kasub Bag Tata Usaha b. Kasi Penegakan Perundang undangan. c. Kasi Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. d. Kasi Pengembangan Kapasitas. e. Kasi Sarana dan Prasarana f. Kasi Perlindungan Masyarakat. g. Unit Pelaksana Satpol Kecamatan. Dari Susunan Organisasi tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana dan program kerja penyusunan anggaran dan pelaporan; b. Menyiapkan surat-menyurat, perjalanan Dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; c. Pengelolaan dministrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan; d. Melasanakan pembinaan disiplin pegawai, peningkatan kemampuan dan pengetahuan Pegawai/Anggota satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. 2
2. Seksi Pengembangan kapasitas mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan operasional
terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kesamaptaan di lapangan; b. Melaksanakan pembinaan daan bimbingan pada aparat trantib dan masyarakat terhadap program ketentraman perlindungan masyarakat; c. Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan penerangan penegakan hukum, perda, perwali, dan perundang undangan lainya; d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan; e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan pembinaan operasional pengamanan/kesamaptaan kantor dan rumah dinas walikota dan/atau pejabat lainya; g. Melaksanakan Bintek peningkatan SDM anggota satuan polisi pamong praja dan aparat trantib/Linmas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas: i. Menyusun rencana kegiatan pegamanan dan enertiban dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota Mojokerto; j. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggar Perda dan Perwali yang dilengkapi dengan Berita Acara Penertiban ( BAP) dan surat bukti Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran; k. Melaksanakan pengamanan kantor dan Rumah Dinas walikota, wakil walikota / Kantor dan Pejabat lainya serta pengamanan aset-aset milik Pemerintah Kota Mojokerto; l. Membantu dan melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; m. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan perwali dengan aparat Kepolisian Negara,penyidik egawai Negeri Sipil dan aparatur lainya; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 4.
Seksi Penegakan Peraturan Perundag- undangan Daerah mempunyai tugas: a. Menyusun Bahan penyidikan baik oleh PPNS maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia guna diajukan ke pengadilan Negeri; b. Melakukan penyidikan dan penindakan bersama dengan tim PPNS terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda , Perwali dan Perundang undangan lainnya; c. Mencatat dan membawa bukti-bukti baik saksi/pengakuan data dan analisa ( grafik, tabulasidann matematik lainya ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3
d. Menyusun laporan secara pereodik maupun keadaan mendesak untuk
pelaksanaan operasi langsung; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya; 5. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kelancaran tugas; c. Melakukan pemeliharaan, perbaikan alat kelengkapan tugas Satuan polisi Pamong Praja; d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya; 1. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun Kebijakan teknis dan strategis dalam bidang perlindungan masyarakat; b. Menyusun program dan pengendalian kegiatan bidang perlindungan masyarakat; c. Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan masyarakat; d. Menyelenggarakan peningkatan SDM Satuan perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia; e. Peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam upaya perlindungan masyarakat di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat; g. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya Tabel : KOMPOSISI PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
KETERANGAN
1.
SD
3
Orang
2.
SLTP
3
Orang
3. 4.
SLTA SARJANA MUDA
61 -
Orang Orang
5.
STRATA I
10
Orang
6.
STRATA II
3
Orang
4
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Satuan Polisi Pamong Praja A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya kasus pelanggaranKetertiban, Ketentraman, Keindahan. 2. Penurunan angka pelanggar Perda.Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan pelanggaran Perda. 3. Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tetangani. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah kasus yang berhasil ditangani. 4. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat. Indikator ini berguna untuk mengetahui peningkatan profesionalisme anggotaSatpol PP melalui pelatihan. 5. Cakupan petugas Linmas di Kota Mojokerto. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat profesionalisme petugas Linmas. B. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengambil peran menjadi Aparatur yang profesional di bidangnya dan mempunyai rencana trategis
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengambil peran menjadi Aparatur yang profesional di bidangnya. Peran ini menunjukan bahwa Satuan Polisi pamong Praja dari Pemerintah Daerah yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang baik di bidang Ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “ Good Governance “ terebut dengan 3 pilar utamanya yakni Tranparansi, Akuntabilitas dan Partisi pasi masyarakat. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Rencana Setrategis maka Satuan Polisi pamong Praja Kota Mojokerto menyusun rencana strategis sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dalam menciptakan Pemerintah Kota yang akuntabilitas, partisipatif dan transparan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Satuan polisi Pamong Pamong Praja Kota Mojokerto telah dirumuskan Visi dan Misi sebagai satu rangkaian kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014 – 2019. 2.1. Rencana Strategis 2.1.1. VISI. Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan Visi Kota Mojokerto serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, maka Satpol PP menetapkanVisi 2014-2019 sebagai berikut : “ Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban Masyarakat melalui Penegakan Peraturan Daerah “ MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai MISI sebagai berikut : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan berwibawa. b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang aman dan damai.
6
2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan misi tersebut Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pengetahuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto ; 2.Meningkatkan Sarana dan Prasarana ; 3.Meningkatkan kesejahteraan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Meningkatkan keamanan yang di dukung oleh TNI dan Polri berujuan membuat Rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Mojokerto ; I . SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN A. SASARAN 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja agar menjadi aparatur yang profesional khususnya dalam Penegakan Perda dan Perwali Tahun 2013 dengan jumlah peserta 100 0rang. B.
INDIKATOR SASARAN 1. Terselenggaranya Pembinaan Teknik Urusan Dinas Dalam Tahun 2014 bagi Anggota Satpol PP dengan peserta 100 orang. 2.
3.
Terselenggaranya Bintek Apartur Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur Polisi Pamong Praja diharapkan setelah bintek ini ilmu yang di dapat selama bintek dapat sebagai pedoman kerja dengan jumlah 100 orang.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN (TARGET) 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Trantib di Kelurahan , Kecamatan agar bertambah wawasanya tentang Aparatur, jumlah peserta 100 0rang dengan rencana tingkat capaian 100% 5. Meningkatkan pemahanan dan Wawasan bagi Aparatur Polisi pamong Praja serta peserta lainnya, dengan selesainya bintek ini diharapkan peserta bisa menerapkan ilmu yang di dapat selama bintek, dan di aplikasikan dalam melaksanakan Tugas, dengan jumlah peserta 100 orang dengan rencana tingkat capaian 100%.
KEBIJAKAN Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun mendatang. 7
Berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto merumuskan program operasional sebagai berikut : 1. Memberikn kesempatan Anggota Satpol PP untuk mengikuti Bintek dan Diklat. 2. Pengakolasi anggaran untuk pemenuhan sarana penunjang kinerja. 3. Pemberi kesejahteraan berdasarkan prestasi dan beban kerja Anggota. 4. Penggunakan kewenangan dalam Penegakann Perda berdasarkan perundang-undangan. 5. Melakukan kerja sama dalam kegiatan penertiban pelanggar Perda. 1. Program Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi setrategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana . Selain itu program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang di ambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran Program harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam kebijakan. Untuk implementasi strategi dan penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto pada tahun 2014 – 2019 mempunyai program sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan kapasitas SDM 5. Pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan 6. Pemeliharaan Kamtrantibum dan kriminalitas 7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.
A. CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.Pengukuran kuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2015 adalah :
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)
Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP Kota Mojokerto karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP. Berdasarkan data SPM Satpol PP Kota Mojokerto tahun 2015, pencapaiannya adalah sebagai berikut:
Adapun perbandingan angka penurunan pelanggar Perda tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:
9
Tabel 3 Angka Penurunan Pelanggar Perda
Tahun
Jumlah Pelanggaran Perda
2014
706
2015
560
Prosentase Penurunan 20,68%
1. Angka penurunan kasus pekat. Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan kasus pekat. Di samping karena adanya operasi Yustisi dan Non Yustisi, penurunan kasus pekat terutama untuk pengguna dan penjual minuman beralkohol (miras), disebabkan pula karena semakin tingginya harga miras produksi pabrik yang sangat signifikan. Dengan harga yang mahal di satu sisi, dan daya beli masyarakat yang tergolong rendah di sisi lain, menjadikan tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Singkatnya, dngan adanya kenaikan harga miras pabrikan yang cukup tinggi, maka pengguna/peminum tidak mampu membeli sehingga ada penurunan pembelian. Dengan menurunnya jumlah pembeli, maka pihak penjual juga mengalami penurunan omzet. Dengan adanya penurunan, baik di pihak penjual maupun pihak pembeli, maka berimplikasi pula pada penurunan kasus pekat. Adapun perbandingan angka penurunan kasus pekat di tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Angka Penurunan Kasus Pekat
Tahun 2014
Jumlah
Prosentase
Banyakanya Miras Hasil
Prosentase
Pelanggar
Penurunan
Operasi
Penurunan
Hasil 12 dengan rincian: 8 botol
4
dan 4 jrigen Toak oplosan 11,11%
2015
Hasil 9 dengan rincian: 6 botol,
16
29,68%
1 jrigen Toak oplosan, dan 2 kaleng
2. Frekuensi Operasi Yustisi Indikator ini berguna untuk mengetahui frekuensi operasi yustisi.
Operasi yustisi
merupakan operasi yang di laksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut tabel frekuensi operasi yustisi dan pelaksanaannya.
10
Tabel 6 Frekuensi Operasi Yustisi
Banyaknya Operasi
Tahun
Yustisi (DPA)
Pelaksanaan
%
Keterangan Frekuensi/banyaknya
2014
8 kali
8 kali
84,21
pelaksanaan
operasi yustisi tidak mengalami perubahan. Untuk DPA tahun 2013, sebenarnya sebanyak 8 kali, Terdapat 10 kali tidak sidangkan
2015
10 kali
10 kali
94,12 hanya di beri pengarahan agar tidak melakukan pelanggaran.
A. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabaran dari Rencana Strategis. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 2 sasaran, dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sasaran 1 “ Meningkatnya kedisiplinan , profesionalisme dan produktifitas Aparatur Satpol PP” Pencapaian kinerja sasaran 1 dilaksanakan melalui 3 program, yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor; rencana 1 orang/ 12 bulan, realisasi 1 orang/12 bulan, dengan capaian target kinerja sebesar 100%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan:
1. Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat a. Pembinaan Hansip, rencana 1 kali/262 orang, realisasi 2 kali/262 orang, dengan capaian target kinerja sebesar 100% b. Kerjasama dengan aparat keamanan, rencana 10 kali, realisasi 10 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% c. POSKO siaga Idu Fitri, rencana 7 hari, realisasi 7 hari, dengan capaian target kinerja sebesar 100% d. SOP Satpol, rencana disusun 1 kali, realisasi tersusun 1 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% e. Patroli Objek Vital, rencana 15 kali, realisasi 15 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100%
11
Sasaran 2 “Meningkatnya Keamanan dan stabilitas Politik” Pencapaian kinerja sasaran 2 ini dilaksanakan melalui 5 program yang dituangkan dalam 5 kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 99,35%. Kegiatan: 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana: a. PengadaanKendaraan Roda 2 Trail Untuk Menunjang Kelancaran tugas rencana 2 kali, realisasi 2 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% b. Pengadaan Kendaraan Roda 4 Untuk menunjangkelancaran tugas, rencana 1 Unit, realisasi 1 Unit, dengan capaian target kinerja sebesar 100% 2. Pemeliharaan Katrantibmas a. Pengamanan Hari Raya, rencana 1 kali, realisasi 1 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% b. Pengamanan Natala dan tahun baru, rencana 1 kali, realisasi 1 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 94,12%. 3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. a. Operasi Spanduk dan Reklame, rencana 100 kali, realisasi 130 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 111% b. Operasi Pekat, rencana 11 kali, realisasi 11 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% c. Operasi Gelandangan, Pengemis, Anjal, Pengamen, Orang gila, rencana 30 kali, realisasi 30 kali, dengan capaian target kinerja sebesar 100% 4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, rencana 1 unit, realisasi 1 unit, dengan capaian target kinerja sebesar 100% 2. Pengadaan pakaian Dinas 202 Stel ealisasi 202 Stel dengan capaian Target Kinerja 100% 3. ANALISA KINERJA Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 : 70 s/d 84 : 55 s/d 69 : < 55 : Pencapaian sasaran
Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2015 rata-rata
mencapai 98%. Hal ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2015 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 98% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2015. Berikut ini merupakan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2015.
12
Tabel 9 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2015
SASARAN NO
1 1
3
URAIAN
2 Terciptanya kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas Aparatur Satpol PP Meningkatnya kamanan dan stabilitas Politik
INDIKATOR
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Keterangan
3 - Tingkat disiplin Apparatur Polisi Pmong Praja Kota Mojokerto
4 94%
5 Sangat Berhasil
- Cakupan Patroli Petugas satpol PP - Petugas Linmas Kota Mojokerto - Penyelesaian Pelanggar K3 ( ketertiban, Ketentraman, keindahan ) Kota Mojokerto
95 %
Berhasil
Rata-Rata
94,6%
Berhasil
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto di tahun 2015 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.474.671.500,- .belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.852.975.619 ,- Sedangkan untuk belanja modal sebesar
Rp.
342.000.000,- dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 12.807.318.619,-. Penyerapan anggaran tahun ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2015 terdapat dalam lampiran.
13
BAB IV PENUTUP Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kota Mojokerto Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2015 ini disusun sebagai laporan pertanggung jawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat. 2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan
kinerja
instansi
untuk
meningkatkan
kinerja
dan
pelayanan
serta
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto di tahun-tahun berikutnya. 3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 - 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015. 4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 10 program, yang terinci dalam 27 kegiatan, meliputi. 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto pada tahun 2015 memiliki anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.474.671.500,- Sedangkan belanja tidak langsung, mencapai Rp. 3.852.975.619,6. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 98%, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain :
14
1) Permasalahan Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal. Belum ada solusi penataan PKL Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila. Dalam Sidang Tipiring Vonis hakim terlalu ringan, sehingga ada sebagian yang tidak jera, misalnya PKL yang terjaring yustisi. Masih tersebarnya PPNS di berbagai instansi (SKPD), sehingga sulit dimobilisasi untuk kegiatan penegakan Perda 2) Solusi Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim sepadan Sungai Kota Mojokerto Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Mojokerto untuk Gepeng dan anjal Koordinasi dengan Pemda daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat Sosialisasi langsung ke masyarakat
3) Usul dan Saran Tim Penertiban Kota Mojokerto perlu dioptimalkan Perlu dibangun tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila untuk pembinaan mereka Perlu dianggarkan lewat dinas terkait Perlu revisi Perda, termasuk tentang sanksi pidananya
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Prajat Kota Mojokerto Tahun 2015.
Mojokerto, Januari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto MASHUDI, SE. M.Si Pembina NIP. 19630407 199003 1008
15
PENETAPAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang merupakan Ikhtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2015 sebagai mana terlampir. Rencana kinerja yang akan di tetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan Orgnisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun 2012.
Mojokerto, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Mengetahui
KOTA MOJOKERTO
ABDUL GANI SOEHARTONO
MASHUDI, SE. M.Si Pembina NIP. 19630407 199003 1008
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO Tahun 2014
Jl. Bhayangkara No. 46 Mojokerto
17
