BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumberdaya
alam untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27/1999 Pasal 1). Hasil studi ini terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Universitas Sumatera Utara
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Kajian dokumen tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Pemerintah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2001 yang telah disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi Badan Lingkungan Hidup (berlaku sejak Pebruari 2009) adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum Pengkajian, Tata Lingkungan dan AMDAL, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Penataan Komunikasi Lingkungan dan Tugas Pembantuan. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL khususnya Sub Bidang AMDAL sampai dengan tahun 2008 telah banyak melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL, namun sejauh ini belum pernah dievaluasi sejauhmana kualitas dokumen AMDAL tersebut sehingga bermanfaat sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, setelah AMDAL didiskusikan pada Sidang Komisi Penilai AMDAL dan disetujui, dokumen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek
Universitas Sumatera Utara
selanjutnya, karena pengkajian yang dilakukan dan dituangkan dalam dokumen AMDAL tidak dijadikan acuan oleh pihak perusahaan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pelaksanaan AMDAL sekedar untuk memenuhi persyaratan peraturan saja, sehingga tenaga dan biaya yang dikeluarkan menjadi mubazir. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha agar AMDAL benar-benar dapat menjadi alat perencanaan program dan proyek untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan; salah satu solusi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dokumen AMDAL serta melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Utara
maupun
beberapa
Pemerintah
Kabupaten/Kota (saat ini ada 12 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar) telah membentuk Komisi Penilai AMDAL pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan telah melakukan penilaian dokumen AMDAL dari berbagai sektor usaha dan/atau kegiatan. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa kualitas dokumen AMDAL yang disetujui oleh Komisi AMDAL masih sangat kurang. Salah satu penentu kualitas dokumen AMDAL adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dalam menyusun maupun menilai dokumen AMDAL. Di samping itu mekanisme tata kerja
Universitas Sumatera Utara
dari Komisi Penilai AMDAL juga memberi andil dalam menghasilkan dokumen AMDAL yang berkualitas. Kondisi
tersebut
mendorong
peneliti
mengadakan
penelitian
untuk
mengetahui secara mendasar faktor apa sesungguhnya yang menyebabkan kualitas dokumen AMDAL masih sangat kurang. Dalam penelitian ini fokus utama yang diteliti adalah pengaruh sumberdaya manusia (SDM) sebagai penilai dokumen AMDAL dan tata kerja Komisi Penilai AMDAL terhadap kualitas dokumen AMDAL.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah sebagai berikut:
bagaimana pengaruh sumberdaya manusia (SDM) dan tata kerja Komisi Penilai AMDAL terhadap kualitas dokumen AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah , maka yang menjadi tujuan penelitian ini:
Tujuan Umum: Untuk mengetahui pengaruh sumberdaya manusia dan tata kerja Komisi Penilai AMDAL terhadap kualitas dokumen AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Tujuan Khusus: Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kualitas dokumen AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
1.4.
Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian ini adalah: sumber daya manusia dan tata kerja Komisi
Penilai AMDAL berpengaruh terhadap kualitas dokumen AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
1.5.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 1. Sebagai informasi dan masukan bagi Institusi maupun lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia khususnya di Provinsi Sumatera Utara agar dapat berperan dan mengawasi proses implementasi AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang prosedur dan peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Instansi yang mengelola lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan menjalankan prosedur penilaian AMDAL lebih tepat dan efektif sehingga manfaat AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai.
Universitas Sumatera Utara
1.6.
Kerangka Pemikiran FAKTOR PENENTU KUALITAS DOKUMEN AMDAL
PENEGAKAN HUKUM
SDM (kompetensi) Komisi Penilai AMDAL
SDM (kompetensi) Penyusun AMDAL
Kualitas Dokumen AMDAL
Pandangan & Komitmen Pemrakarsa
Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Implementasi AMDAL
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Universitas Sumatera Utara
