BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan
oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oelh periode sebelumnya (Kemenkes RI, 2015). Program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan beberapa dekade berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup signifikan walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang tetap memengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, tetap diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antargolongan, derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan kurangnya kemandirian dalam pembangunan kesehatan (Adisaswito, 2014). Dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementrian Kesehatan RI Tahun 20152019 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan adalah program Indonesia sehat dengan sasaran pokok RPJMN adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu
Universitas Sumatera Utara
dan anak, meningkatnya pengedalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSS kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin serta meningkatnya responsivitas sistem kesehatan (Kemenkes RI, 2015). Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 20152019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup denga perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata (Kemenkes RI, 2015). Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah, selama ini
masyarakat
terutama masyarakat
miskin cenderung kurang
memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di sisi lain, rendahnya
derajat
kesehatan
masyarakat
dapat
pula
disebabkan
oleh
Universitas Sumatera Utara
ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar. Pada tahun 2016 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 109 triliun atau naik 3,7 persen dari APBN. Anggaran yang naik adalah anggaran fungsi secara keseluruhan, besarnya anggaran juga diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Kemenkes RI, 2015). Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mulai direalisasikan sejak pertengahan tahun 2010 untuk membantu puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKMB) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Millenium Development Goals (MDGs). Peluncuran skema BOK karena dinilai fungsi puskesmas belum berjalan dengan optimal seperti fungsi puskesmas sebagaim pusat pelayanan kesehatan per orangan primer, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan masyarakat dan fungsi pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk pengukuran capaian Millenium Development Goals (MDGs), sekaligus tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 dalam rangka mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional puskesmas, saat
Universitas Sumatera Utara
ini telah memasuki tahun ke-enam. Pada periode Rencana Strategi Kementrian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun 2010-2014, BOK telah banyak membantu dan sangat dirasakan manfaatnya oleh puskesmas dan kader kesehatan di dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khusunya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2015). Pada lima tahun terakhir pelaksanaan BOK, hasil pembangunan kesehatan telah
menunjukan
peningkatan
yang
bermakna,
namun
masih
terjadi
kesenjangan/disparitas status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi. Beberapa pencapaian tujuan MDGs sampai dengan tahun 2013 antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) 346/100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia [SDKI] 2012) atau 359/100.000 kelahiran hidup (Sensus Penduduk [SP] 2010) dari target 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka Kematian Bayi (AKB) 32/1000 kelahiran hidup dari target 23/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dan prevalensi Balita Gizi Kurang 19,6% dari target 15,5% pada tahun 2015 (Kemenkes RI, 2015). Puskesmas di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011 mendapat alokasi dana BOK sebesar Rp 2,325 miliar rupiah dan dialokasikan untuk 31 puskesmas. Kebijakan pengalokasian dana BOK di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan jumlah desa yang ada di setiap puskesmas. Satu desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 12.700.000,00. sampai dengan akhir tahun 2011, realisasi penyerapan dana BOK hanya sebesar 56% hal ini menunjukan tingkat realisasi anggaran yang belum maksimal (Nurcahyani dkk, 2011).
Universitas Sumatera Utara
Realisasi dana BOK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 mencapai Rp 75.014.369.921,00 dari alokasi dana sebesar Rp 76.008.275.000,00 capaian realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 61.114.196.787,00 dari alokasi sebesar Rp 64.217.500,00 (Septiantyle dkk, 2012). Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas tahun 2015, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan dari tahun 2014, yang difokuskan utamanya pada upaya untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015. Selain itu pemanfaatan dana BOK juga harus memperhatikan tata kelola keuangan yang efektif, efesien, transparan, akuntabel sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan (Kemenkes RI, 2015). Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang alokasi dana desa dan UndangUndang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dan peraturan turunannya yang mengatur dana kapitasi untuk puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan (Kemenkes RI, 2015). Menurut data awal pada tanggal 13 April 2015 yang didapatkan peneliti dari sumber staf UPT Puskesmas Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias bidang pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), untuk UPT Puskesmas
Hiliduho pada
tahun
2011
menerima
dana
BOK
sebesar
Rp 24.000.000,- dan jumlah penyerapannya sebesar Rp 22.500.000 (93,75%),
Universitas Sumatera Utara
Kemudian pada tahun 2012 menerima dana BOK sebesar Rp 56.100.000,- dan jumlah penyerapannya adalah sebesar Rp 56.100.000 (100%), Kemudian tahun 2013 menerima dana BOK sebesar Rp 59.000.000,- dan jumlah penyerapannya sebesar Rp 59.000.000 (100%), tahun 2014 menerima dana BOK sebesar Rp. 64.000.000,- dan jumlah penyerapannya sebesar Rp. 64.000.000 (100%). Berdasarkan hasil survei pendahuluan, peneliti mendapatkan data bahwa dalam proses pembuatan POA BOK sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian ke pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten, proses pencairan dana yang membutuhkan waktu lama sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan serta proses pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Kepala Puskesmas. Dana BOK yang telah diberikan Pemerintah Pusat selayaknya dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah kesehatan di daerah termasuk di wilayah kerja UPT Puskesmas Hiliduho sehingga dapat mencapai target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Berdasarkan pemamparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, ditinjau dari alokasi dana, mekanisme penyaluran dana dan peruntukkan dana.
Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan pada penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias Tahun 2015 ? “. 1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1
Tujuan Umum Untuk
mengetahui
Bagaimana
Implementasi
Program
Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias tahun 2015. 1.3.2
Tujuan Khusus
1. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dilakukan di UPT Puskesmas Hiliduho. 2. Untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dilakukan di UPT Puskesmas Hiliduho. 3. Untuk memperoleh informasi mengenai peruntukan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Hiliduho.
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan peneliti mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias. 2. Bagi Institusi Pendidikan Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi dan masukkan bagi seluruh mahasiswa kesehatan masyarakat khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 3. Bagi Puskesmas Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang berwenang, dalam hal ini UPT Puskesmas Hiliduho terhadap pencapaian Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 4. Bagi Penelitian Selanjutnya Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan ukuran dan metode yang lebih baik.
Universitas Sumatera Utara
