BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam kehidupan demokrasi seperti saat ini, informasi merupakan salah
satu nafas hidup bagi individu. Individu sangat membutuhkan informasi untuk memenuhi kepuasannya, apakah itu informasi tentang politik, hiburan ataupun ekonomi soaial. Disamping ragam informasi, dapat berupa kritikan, hujatan, pertanyaan atau bahkan semata-mata pernyataan. Informasi tersebut dapat disebut sebagai pola input.Tetapi kadang banyak individu yang sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai factor antara lain, keterbatasan dari individu tersebut untuk mendapatkan informasi untuk menyebarkan informasi tersebut kepada publik. Informasi pada dasarnya dapat diperoleh dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber yang berbeda. Informasinyapun ada yang bersifat umum maupun informasi yang bersifat khusus atau sensitive. Klasifikasi informasi tersebut dapat disebut dengan pola klasifikasi input. Sumber-sumbernya bisa dari instansi pemerintah ataupun non pemerintah. Sekarang, untuk mendapatkan informasi yang di inginkan, individu tersebut harus mencari dan mendalami sendiri informasi yang ingin diketahuinya. Sulitnya individu untuk mendapatkan informasi dari instansi-instansi pemerintah ataupun non pemerintah saat ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena seharusnya, pihak instansi pemerintah ataupun non pemerintah dapat memberikan informasi-informasi yang
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
di inginkan oleh publik secara terbuka sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini atau hal tersebut dapat disebut juga dengan pola respon, sesuai dengan karakteristik manajemen pemerintah modern yang demokrasi, yaitu: a. mengakui pentingnya komunikasi b. ada lembaga yang bertanggung jawab pada komunikasi, dan c. ada mekanisme kerja penyeimbang how to make favorable image and people’s right to know”.1 POLRI sebagai salah satu instansi dari pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan bagi seluruh masyarakat haruslah dapat berkomunikasi dengan baik dan harus bisa memberikan informasiinformasi yang dibutuhkan oleh publik, ataupun sebaliknya. Maka dari itu, peran dan fungsi publik relations sangat dibutuhkan didalam suatu organisasi ataupun instansi baik dari pemerintah ataupun non pemerintah. Didalam undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 11 tertera informasi yang wajib tersedia setiap saat. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi: a.
Daftar seluruh informasi publik yang berada diwilayah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b.
Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
c.
Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.
Rencana
kerja
proyek
termasuk
didalamnya
perkiraan
pengeluaran tahunan badan publik; 1
Pudji Utomo, Bunga Rampai Kehumasan, Jakarta : Deputi Bidang Hubungan Antara Lembaga Lembaga Informasi Nasional, 2003, hal 69
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
e.
Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
f.
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g.
Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/
h.
Laporan
mengenai
pelayanan
akses
informasi
publik
sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Kemudian didalam pasal 17 juga tertera informasi yang dikecualikan. Setiap Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik , kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon
informasi
publik
dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negri;
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon
informasi
publik
dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i.
Momerandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
j.
Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Fenomena yang terjadi setelah efektifnya undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah publik dengan mudah mengajukan permohonan informasi terhadap keterbukaan informasinya. Informasi yang diminta belum tentu menjadi kebutuhannya baik pemohon informasi perorangan maupun yang berbadan hukum.Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin memperoleh informasi, Undang-undang ini juga mengamanatkan
kepada
badan
publik
untuk
harus
membangun
dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.Hal ini menjadi kewajiban bagi badan publik untuk bebenah menyiapkan saluran (chanel) yang mudah, cepat, murah dan tepat bagi publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Masyarakat saat ini sangat Kritis dan haus akan informasi. Mereka sudah menganggap informasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sikap kritis dari masyarakat ini harus disikapi secara positif, dan perlu ada media yang dapat dengan mudah digunakan dan diakses untuk mendapatkan informasi secara cepat, terstruktur dan mudah penggunaanya. Perubahan yang cepat serta perkembangan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk teknologi telah
mendorong berbagai pihak untuk
menggunakan teknologi informasi secara lebih efektif dan intensif. Pemerintah Mabes Polri tidak ketinggalan dan bahkan ingin menjadi terdepan.Terutama karena kedudukannya sebagai Polri. Mabes Polri lewat dinas komunikasi, dan kehumasan (KOMINFOMAS) Jakarta berupaya sekuat tenaga membangun dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
mengembangkan berbagai sistem informasi atau sistem informasi manajemen guna mendukung kinerja birokrasi serta perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.2 Oleh sebab itu pemerintah Mabes Polri lewat dinas Komunikasi, Informatika dan KeHumasan juga ikut bebenah mempersiapkan diri dengan mengembangkan media online website www.humas.polri.go.id yang memiliki peran sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik, baik masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional yang berisikan tentang kinerja, pelayanan masyarakat, dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Mabes Polri. Pemerintah Humas Mabes Polri sangat serius untuk mengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik. Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Humas Mabes Polri yaitu denga
mengoptimalkan
pengelolaan
dan
pengembangan
website
www.humas.polri.go.id sebagai jendelanya informasi polri kepada publik yang menjadi langkah mendukung undang-undang keterbukaan Informasi Publik. Secara umum perlu dipahami bahwa lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik dilandasi oleh pemikiran sebagai berikut: Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan bagiaan penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan ketrbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratisasi yang 2
Nurachman. 2010. Teknologi Informasi Jakarta. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Jakarta. Hal.2
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negarta yang baik.Ketiga, keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini merupakan langkah perubahan dari sistem yang lama yang penyebaran informasi dengan sistem yang tertutup, dan sekarang yang dilaksanakan oleh badan publik merupakan penyebaran informasi dengan sistem terbuka. Keterbukaan sistem informasi kepada publik sangat bergantung dari para pejabat-pejabat pemerintah yang telah ditunjuk untuk melayani masyarakat tentang keterbukaan informasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, Maka dari itu Divisi Humas Mabes Polri ini harus benar-benar mengerti dan mendalami tentang undang-undang keterbukaan informasi publik ini, karena para pejabat-pejabat tersebut harus mengetahui informasi mana yang boleh disebarkan kepada publik dan informasi mana yang tidak dapat disebarluaskan kepada publik. Karena pada kenyataannya tidak semua informasi dapat diketahui oleh publik atau dapat dikatakan rahasia pemerintah.Pejabat-pejabat tersebut dapat menolak untuk menyebarkan informasi kepada publik apabila informasi yang diminta dapat mengancam keamanan masyarakat luas. Dapat diliahat bahwa lahirnya undang-undang tersebut sangat berkaitan erat dengan Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Terdapat berbagai macam definisi Humas tetapi pada dasarnya prinsip dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
pengertiannya sama. Sebagai acuan, salah satu definisi Humas atau Publik Relations di kutip oleh Rosady Ruslan yang diambil dari The British Institute Of Publik Relations, berbunyi: a. “Publik Relations activity is management of communications between an organization and its publik”. (Aktifitas hubungan masyarakat adalah mengelola komunikasi antar organisasi dan publiknya) b. “Publik Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publik”. (Praktik hubungan masyarakat adalah memikirkan,merencanakan dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya)3 Dengan demikian, peran Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia harus benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan, karna kinerja dari Humas tersebut sangat bergantung terhadap seluruh publik yang notaben sangat membutuhkan informasi setiap waktu. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi Humas yang dijalankan oleh Divisi Humas MabesPolri khususnya para pejabat pengelola sistem keterbukaan sistem informasi POLRI sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3
Rosady Ruslan, Loc cit, hal 15
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
1.2.
Fokus Penelitian Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya focus penelitian agar penulis dapat tepat sasaran dalam memperoleh hasil penelitian secara maksimal. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Humas Mabes Polri Dalam Mengelola Sistem Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website www.humas.polri.go.id?
1.3.
Identifikasi Masalah Yang mendasari pemilihan topik penelitian adalah:
Strategi Divisi Humas Mabes Polri dalam menanggapi kebutuhan informasi dari public, melalui proses empat tahap (definisi masalah,
perencanaan
dan
mengambil
keputusan,
mengkomunikasikan dan pelaksanaan, evaluasi).
1.4.
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan memaparkan bagaimana strategi Humas Mabes Polri dalam mengelola sistem keterbukaan informasi publik melalui Website www.humas.polri.go.id
http://digilib.mercubuana.ac.id/
10
1.5.
Manfaat Penelitian a. Manfaat akademis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan dalam kajian Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi bidang studi Public Relations. b. Manfaat Praktis Diharapkan juga memberikan masukan untuk Divisi Humas Mabes Polri
khususnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan pengelolaan sistem informasi.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
