BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sumberdaya hutan dari masa ke masa senantiasa memberikan kontribusi
dalam mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peranan sumberdaya hutan dalam memberikan devisa bagi negara, pemberian lapangan kerja dan memberikan kesempatan membuka peluang berusaha hingga memberikan peranan lain selain aspek ekonomi seperti ekologis dan sosial. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pengelolaan hutan di Indonesia dilaksanakan oleh negara melalui Kementrian Kehutanan yang mengelola kawasan konservasi dan perusahaan umum milik negara (BUMN) yang hak pengelolaaanya diberikan kepada Perum Perhutani untuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan serta pengusahaan pemanfaatan hasil kayu di hutan alam (IUPHHK-HA), izin usaha pemanafaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem IUPHHK-RE dan di hutan tanaman
(IUPHHK-HT) yang wilayah
pengusahaannya berada di diluar Pulau Jawa dan bentuk pengelolaannya dapat dikelola perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun Perhutani mengelola sebagian besar wilayah di Pulau Jawa namun Perhutani juga mengelola kawasan hutan diluar Jawa seperti di Sumatera dan Kalimantan melalui anak perusahaannya Inhutani. Perum Perhutani sebagai
1
2
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk dalam Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki amanah untuk mengelola hutan di Pulau Jawa dan diluar Jawa. Wilayah diluar Pulau Jawa dikelola oleh Inhutani yang merupakan salah satu cabang usaha Perum Perhutani, dimana
Inhutani
mengelola kawasan diluar Pulau Jawa seperti; Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan luas wilayah mencapai 3,7 juta Ha. Wilayah kerja Perum Perhutani terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengelolaan yaitu Perum Perhutani Unit I untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit II untuk wilayah Provinsi Jawa Timur serta Perum Perhutani Unit III untuk wilayah Jawa Barat dan Banten (Perum Perhutani). Luas Hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah seluas 684.423 Ha yang didalamnya terdiri dari 14 KPH, dimana hanya 19,4 % dari luas daratan Provinsi Jawa Barat dan Banten yang dimana luasnya mencapai 35.377,76 km2 atau 3.522.218 Ha (Anonim, 2016) Pada era otonomi daerah dan orde reformasi telah terjadi perubahan perilaku masyarakat baik sosial maupun politik yang berubah begitu cepat dan cenderung lepas kendali sehingga menimbulkan permasalah-permaslahan baru salah satu masalah sosial ekonomi. Masalah sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang muncul dari akibat meningkatnya jumlah penduduk, sedikitnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kasadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya hutan yang masih terbilang rendah. Ditambah krisis ekonomi yang sempat menerpa Indonesia di akhir tahun 1990an menyebabkan kerusakan hutan yang tinggi,
3
Kerusakan hutan dimulai dari menjarah hutan secara besar-besaran kemudian menggunakan lahan hutan yang dijarah untuk bercocok tanam. Perhutani pun merasakan dampak dan kerugian yang besar dari aksi penjarahan hutan ini. Salah satu agenda reformasi Perum Perhutani yang ditetapkan pada tahun 1999 adalah membuat langkah dalam menyelamatan hutan dan juga sebagai bentuk transformasi menuju Perhutani masa depan sebagai bentuk tanggapan dari berbagai perubahan lingkungan yang terjadi secara besar dan cepat yang dimana diharapkan dapat mewujudkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan secara sistematis, strategis, berkelanjutan, dan konsisten. Oleh karena itu Perhutani membuat langkah yang tepat dan bijak dengan mengembangkan model “ Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat “ (PHBM). PHBM ditetapkan dalam keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) nomor 136/KPTS/DIR/2001. Pertimbangan penetapan ini bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokraris, efisien, dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya dalam mengembangkan program PHBM (Anonim, 2001 : 1). PHBM dimaksudkan untuk memberi arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dimana pelaksanaan kegiatan kehutanan yang partisipatif atau kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran sampai pada monitoring dan evaluasi (Awang, 2003)
4
Dalam
memperbaiki
dan
memajukan
perhutani
melalui
program
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka program tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada paradigma: 1.
Forest Resources Management, yaitu pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada kayu saja, akan tetapi pada semua komponen semua komponen sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem.
2.
Community Based Forest Management, yaitu Pengelolaan hutan dilaksanakan “bersama” masyarakat dengan prinsip saling berbagi, setara, dan terbuka. Pelaksanaan PHBM, kemitraan pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan
yaitu dengan dengan membentuk satu organisasi non-pemerintah tetapi berbasis desa. Dimana keanggotaannya merupakan para pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat atau lembaga yang berkepentingan contohnya membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara adil dan berkelanjutan. Organisasi ini secara umum disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja se-Jawa (Awang, 2003). Oleh karena itu salah satu syarat terlaksananya program PHBM adalah masyarakat desa hutan tidak boleh berdiri sendiri – sendiri tetapi harus tergabung dalam suatu kelompok atau wadah organisasi di tingkat desa. Organisai tersebut harus memiliki struktur, peraturan dan mekanisme kerja, rencana pengelolaan dan pemanfaatan hasil secara partisipatif. Kemantapan dan peran aktif kelompokkelompok yang ada di masyarakat merupakan faktor penting dan strategis dalam
5
menunjang keberhasilan pelaksanaan program PHBM tersebut. Kelompok masyarakat yang dikenal dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) telah dikembangkan
oleh
Perum
Perhutani
sebagai
wadah
strategis
dalam
menyukseskan program PHBM. Dalam upaya pengembangan kualitas masyarakat yang bermukim disekitar hutan, peranan LMDH memiliki peran yang strategis dalam rangka menciptakan masyarakat yang mandiri dan mendukung pembangunan kehutanan yang lestari. Peranan LMDH yang utama adalah mendinamiskan seluruh anggota dalam kegiatan pengelolaan secara efektif dan efisien dengan melalui pendekatanpendekatan kebersamaan yang demokratis. Tugas kedua memperjuangkan kepentingan seluruh anggota dalam melaksanakan interaksi atau komitmen dengan institusi diluar LMDH. Yang terakhir adalah menjaga kekompakan dan kebersamaan anggota dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan pemecahan permasalahan yang ada dalam lembaga. Salah satu organisasi yang berjalan mengikuti ketetapan PHBM adalah Desa Bojong Koneng dengan nama LMDH “Bojong Koneng”. LMDH Bojong Koneng bekerja sama dengan pihak Perum Perhutani untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kehutanan antara lain perencanaan, pemeliharaan, penanaman dan kegiatan lainnya. Bagaimana profil kelembagaan (LMDH), dan bagaimana partisipasi LMDH dalam Program PHBM dengan dilihat dari perencanaan, implementasi, hasil, monitoring dan evaluasi di wilayah RPH Babakan Madang, KPH Bogor. LMDH Bojong Koneng mempunyai sumber daya manusia yang melimpah yang dapat diberdayakan dalam implementasi sistem PHBM, hal ini ditambah dengan
6
masih banyaknya masyarakat yang masih bergantung kepada sumber daya hutan membuat lebih mudah mengajak masyarakat Desa Bojong Koneng untuk mengelola hutan bersama Perhutani dalam implementasi sistem PHBM.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana aktivitas LMDH Bojong Koneng?
2.
Bagaimana partisipasi LMDH Bojong Koneng dalam pengelolaan hutan pada sistem PHBM dengan dilihat dari aspek perencanaan, implementasi, hasil, monitoring dan evaluasi?
3.
Bagaimana problematika yang dihadapi LMDH Bojong Koneng dan upaya penyelesaiannya?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :
1.
Mengetahui aktivitas LMDH Bojong Koneng di Desa Bojong Koneng.
2.
Mengetahui partisipasi LMDH Bojong Koneng dalam pengelolaan hutan pada sistem PHBM, dengan dilihat dari perencanaan, implementasi, hasil monitoring dan evaluasi.
7
3.
Mengetahui problematika yang dihadapi LMDH Bojong Koneng dan upaya penyelesaiaannya.
1.4
Manfaat Penelitian
1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk LMDH Bojong Koneng
sendiri
yaitu
memberikan
informasi dan
masukan guna
meningkatkan partisipasi LMDH dalam program PHBM dari perencanaan, implementasi, hasil, monitoring dan evaluasi. 2.
Sebagai sumber
informasi kepada pihak Perum Perhutani dalam
penyempurnaan dan evaluasi PHBM di masa yang akan datang dan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.
