1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tesis ini menganalisis tentang pola manajemen Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) Kabupaten Sleman. Dasar pembentukan UPL-IKM adalah Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor: 55/IKM/PER/8/2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)
(http://upl-ikm.kemenperin.go.id), yang merupakan
implementasi dari salah satu tujuh kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrian Perindustrian RI untuk mencapai target pertumbuhan IKM 12,2% per tahun dan kenaikan peran IKM dalam Product Domestic Bruto (PDB) dari 38% menjadi 54% pada tahun 2025 yang akan datang. Ketujuh kebijakan tersebut adalah: (1) Perkuatan Program; (2) Perkuatan Pendampingan; (3) Perkuatan Kelembagaan; (4) Perkuatan SDM; (5) Perkuatan Teknologi; (6) Perkuatan Jejaring Kerja; (7) Perkuatan Anggaran. UPL-IKM adalah perwujudan dari kebijakan ketiga yaitu Perkuatan Kelembagaan (Anonimous, 2009: 1) Sebagai sebuah organisasi publik, peran UPL-IKM adalah sebagai: (1) fasilitator untuk memfasilitasi IKM dalam kaitannya dengan sumber informasi, sumber modal dan lain-lain; (2) komunikator untuk menginformasikan hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan IKM; (3) motivator untuk memberikan dorongan dan motivasi kewirausahaan kepada perusahaan IKM; (4) dinamisator untuk menggerakkan IKM dalam memajukan usaha; (5) inovator untuk memberikan
2
pemikiran dan masukan kepada IKM; (6) konsultan untuk memberikan bimbingan dan
arahan
kepada
perusahaan
IKM dalam pemecahan
masalah
dan
pengembangan usaha (Anonimous, 2009: 7). Sejak dicanangkan pada tahun 2007 hingga tahun 2012 telah terbentuk 154 unit UPL-IKM yang tersebar di 32 Provinsi dan 122 Kabupaten/Kota seIndonesia (Anonimous, 2012: 26-28). Tahun 2013 dilaporkan sebanyak 39 unit UPL-IKM tidak lagi berjalan sehingga saat ini UPL-IKM yang masih berjalan tinggal 115 unit saja (data dari Dirjen IKM Kemenperin, 2013). Berdasarkan survei yang dilakukan penulis ke UPL-IKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui bahwa walaupun masih belum sampai dibubarkan, namun UPL-IKM di beberapa Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY mengalami penurunan kualitas karena ditinggalkan oleh pengurusnya yang berstatus sebagai konsultan diagnosis IKM (sindanshi). Para pengurus UPL-IKM itu pindah ke daerah lain seperti yang terjadi pada UPL-IKM Kabupaten Gunung Kidul atau menjadi pejabat struktural sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan UPL-IKM seperti yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Akibatnya agar UPL-IKM di beberapa daerah tersebut tidak sampai dibubarkan, maka UPL-IKM provinsi DIY membantu atau mengambil alih pekerjaan UPL-IKM Kabupaten/Kota tersebut. Data yang menunjukkan kondisi UPL-IKM Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY adalah sebagai berikut:
3
Tabel. 1.1 Kondisi UPL-IKM se-Provinsi DIY No.
Nama Kab/Kota
2010 Berdiri Berdiri
1. 2.
Sleman Kulonprogo
3.
Gunung Kindul
-
4.
Bantul
-
5. Yogyakarta Sumber: UPL-IKM Provinsi DIY
-
Kondisi UPL-IKM 2011 2012 Mandiri Mandiri Dibantu Dibantu Provinsi Provinsi Berdiri Diambil alih Provinsi Berdiri Dibantu Provinsi Berdiri
2013 Mandiri Dibantu Provinsi Diambil alih Provinsi Dibantu Provinsi Mandiri
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY, Kabupaten Sleman adalah salah satu UPL-IKM yang pertama kali berdiri di Provinsi DIY dan terus mampu secara mandiri (tanpa pertolongan dari personil UPL-IKM Provinsi) dalam melakukan tugasnya mendampingi 3-4 IKM per tahun, yaitu dengan melakukan diagnosis ke IKM-IKM tersebut, membuat laporan diagnosis dan memberikan rekomendasirekomendasi perbaikan kepada IKM yang telah didiagnosis dan Kementrian Perindustrian serta Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman.
B. Perumusan Masalah Beranjak dari kenyataan bahwa UPL-IKM Kabupaten Sleman tetap masih eksis dalam menjalankan tugas-tugasnya, sementara di sisi lain banyak UPL-IKM yang tidak lagi mampu berjalan, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan UPL-IKM yang dilakukan oleh UPL-IKM Kabupaten Sleman, yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian berikut:
4
“Bagaimanakah pola manajamen UPL-IKM Kabupaten Sleman sehingga sampai saat ini masih dapat berjalan dengan baik?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui bagaimanakah pola manajemen UPL-IKM Kabupaten Sleman sehingga sampai saat ini masih dapat berjalan dengan baik.” Sedangkan manfaat penelitian ini : 1. Sebagai bahan masukan bagi UPL-IKM Kabupaten Sleman untuk dapat melihat bagaimana pola manajemen yang mereka anut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi mereka untuk meningkatkan kinerjanya. 2. Sebagai bahan masukan bagi Kementrian Perindustrian RI dan seluruh Dinas
Perindustrian
Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Indonesia
dalam
menghidupkan dan mengelola UPL-IKM-nya. 3. Sebagai bahan informasi dan tuntunan bagi peneliti lanjutan yang ingin mengadakan penelitian menyangkut masalah dan topik yang sama.
D. Sistematika Penulisan Tesis ini memiliki sistematika penyajian sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan yang
memuat
latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
5
Bab II : Kerangka
Teori yang
memuat
teori-teori
yang
berkaitan
dengan judul penelitian yaitu Teori Organisasi Publik, Teori Manajemen Organisasi Publik dan Teori Kinerja. Bab III : Metode penelitian yang
memuat
beberapa pembahasan
yaitu
lokasi, pendekatan dan perspektif penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, unit analisis, kriterianya dan cara penetapan jumlah responden dan diakhiri dengan teknik analisa data. Bab IV : Deskripsi lokasi penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman serta beberapa IKM binaan UPL-IKM tersebut. Bab V : Analisis
Manajemen Internal
UPL-IKM
Kabupaten
Sleman,
Lingkungan Otoritas yang mengikat dan Kinerja UPL-IKM Kabupaten Sleman
dengan
menggunakan
indikator-indikator
masing-masing
sebagai alat ukurnya. Bab VI: Merupakan
kesimpulan
dan
saran dari
keseluruhan
tulisan,
yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil penelitian, dan bagian saran-saran yang memuat beberapa poin saran yang disampaikan baik kepada UPL-IKM Kabupaten Sleman sebagai pembuat kebijakan teknis, maupun kepada pihak-pihak yang berperan dalam proses perumusan kebijakan.
