1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan sarana paling strategis untuk meningkatkan kualitas manusia, artinya melalui pendidikan kwalitas manusia dapat ditingkatkan. Dengan kwalitas yang meningkat produktifitas individual manusia pun akan mengalami peningkatan pula. Jika secara individual produktifitas manusia meningkat maka secara komunal produktifitas bangsa juga akan meningkat. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bisa cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu apabila suatu Negara memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam peningkatan kwalitas manusia, pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dan
masyarakat
bekerja
sama
untuk
membangun
dalam
peranannya
meningkatkan pemerataan dalam mutu pendidikan. Dalam hal ini pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam hal pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Nilai ekonomi pendidikan
dapat dilihat dari sumbangan atas manfaat
terhadap pembangunan sosial ekonomi
melalui peningkatan pengetahuan,
2
ketrampilan, kecakapan, sikap dan produktifitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan tehnologi demi kemajuan di bidang social ekonomi. Karena kemanfaatan pendidikan yang begitu luas dan dapat meresap keberbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan harus mendapat perhatian prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan seseorang yang dilakukan dengan kesadaran melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran atau latihan. Kesempatan pendidikan hendahnya dapat dinikmati oleh setiap masyarakat, Undang-undang dasar 1945 pasal 32 telah mengamanatkan bahwa pendidikan masyarakat ditanggung oleh negara. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran, dan ditanggung oleh negara, artinya bahwa setiap anak bangsa
harus bisa
mengenyam pendidikan, agar kelak mereka mampu menjalani kehidupan yang bermakna. Salah
satu
arah
kebijakan
pembangunan
pendidikan
adalah
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, penyediaan fasilitas pendukung, sampai kepada penyediaan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
3
Program peningkatan perluasan pendidikan sekolah Menengah kejuruan adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agar mereka lebih siap bekerja di dunia usuha dan industri.
Proses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan
berbeda dengan proses pendidikan di sekolah Menengah Umum. SMK lebih mengutamakan proses yang mengarah kepada kegiatan aplikatif daripada kegiatan teoritik. Dalam hal ini aktivasi siswa di laboratorium, bengkel, tempat praktek baik internal maupun eksternal frekwensinya lebih banyak. Dengan demikian beban biaya operasional pendidikan siswa Sekolah Menengah Kejuruan lebih banyak. Di sisi lain dengan aktivasi yang begitu padat dan biaya operasional yang lebih banyak, diharapkan dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Dalam hal ini mutu proses pembelajaran akan berdampak terhadap mutu hasil belajar siswa sehingga outcome siswa SMK akan lebih memberikan kontribusi suplay terhadap kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha dan industri. Menteri Pendidikan Nasional menyatakan bahwa output SMK akan lebih siap bekerja. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk meneruskan pendidikan dasar menengah ke Sekolah Menengah Kejuruan. Biaya pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan sangat bervariasi tergantung dari program keahlian yang dikelola. Masing-masing satuan pendidikanpun memberikan tarif yang berbeda. Hal ini tergantung dari situasi kondisi sekolah dan masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada. Biaya pendidikan merupakan sebuah investasi pendidikan untuk meningkatkan kwalitas lulusan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja dan industri. Investasi
4
pendidikan yang ditetapkan sekolah kadang menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang merasa tidak mampu menjangkau, sehingga masyarakat cenderung memilih sekolah yang investasinya dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat.
Biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat sebenarnya masih
jauh dari cukup bila dibandingkan dengan seluruh pengeluaran untuk membiayai proses pendidikan. Berbagai fasilitas pembelajaran modern diperlukan dalam rangka meningkatkan
kwalitas dan adaptabilitas lulusan. Yang pada akhirnya
seluruh biaya pendidikan harus menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga pendidikan masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain pembiayaan pendidikan pada Sekolah swasta berbeda dengan pembiayaan pendidikan sekolah negeri. baik ditinjau dari sumber pendanaan maupun alokasi distribusi biaya. Penerimaan biaya pendidikan pada sekolah negeri 80 % bersumber dari pemerintah, sementara sekolah swasta sebaliknya. Bahkan 90 % biaya pendidikan pada sekolah swasta bersifat mandiri, menggali sendiri sumber pendanaan dari potensi sekolah. Pemerintah hanya memberikan kontribusi sebesar 10 %. Dalam menghadapi situasi kondisi tersebut di atas diperlukan adanya optimalisasi sumber daya yang ada dengan cara
mengefisiensikan
biaya
pendidikan melalui skala prioritas biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang kurang efektif dapat diminimalisisir. Tentunya
akuntabilitas keuangan lembaga
pendidikan merupakan suatu kebutuhan. Dalam teori agensi, akuntabilitas keuangan menjadi variabel determinan
untuk menjembatani
kepentingan
lembaga dan masyarakat. Akuntabilitas keuangan dimaksud harus dibatasi dan diarahkan pada keseimbangan kepentingan antara pihak lembaga pendidikan
5
dan masyarakat terhadap isi dan bentuk informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga. Sekolah dapat mengkomunikasikan secara tranparan dan terbatas atas biaya proses pembelajaran secara periodik. Di sisi lain masyarakat dapat menilai dan sekaligus mengevaluasi kinerja keuangan sekolah sehingga akuntabilitas keuangan sekolah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran, yang pada akhirnya mampu mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah memberikan informasi kebijakan keuangan kepada peserta didik sebagai pengguna jasa pendidikan atau kepada masyarakat cenderung bersifat kwalitatif dengan bentuk informasi global, karena mereka menganggap bahwa informasi kwantitatif terlalu rumit dan terperinci. Lagi pula kebijakan keuangan sekolah bukan merupakan prioritas utama bila dibandingkan dengan kebijakan yang lainnya. Dalam memasuki era informasi, Drucker ( dalam Juanda) memberikan pernyataan bahwa " everything is number and can be measured " , suatu keadaan dimana apapun yang ada di dunia ini dapat diberi atribut angka. Identitas dan atribut kwalitatif diusahakan berubah menjadi kuantitatif , bahkan nama dan sifat seorangpun akan lebih dikenal
dengan atribut angka, apalagi hal-hal yang
berkaitan dengan masalah keuangan. Dalam kontek sebuah organisasi, maka segala sesuatu yang dimiliki dan dilakukan harus dapat diukur dan dikwantifikasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih cermat dan akurat. Sehingga kepala sekolah dalam berbicara, bertindak dan mengambil keputusan terutama data
6
keuangan berorientasi pada keterperincian, akurasi dan relevansi informasi dalam rangka mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Menurut Juanda (2006), ada tiga tantangan yang dihadapi pimpinan terkait dengan penggunaan dan penguasaan informasi. Pertama, untuk bisa membaca informasi maka harus tahu informasi apa yang diperlukan, kapan dan dalam bentuk apa. Kedua bagaimana memperoleh, menguji, menggabungkan dan mengkombinasikan informasi yang ada. Ketiga apakah perlu dibangun sistem informasi yang compatible untuk mengurangi anefisiensi. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi pimpinan menuntut adanya pola perencanaan dan pengendalian organisasi dengan menggunakan informasi yang lebih akurat dan terukur. Informasi dapat berfungsi sebagai "decision facilitating information" yang membantu pimpinan dalam meningkatkan kwalitas tindakan keputusan yang lebih baik. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pengelolaan keuangan atas pembiayaan pendidikan di setiap sekolah masih jauh dari harapan karena hal ini disebabkan adanya keterbatas sumber daya manusia. Hal lain yang menjadi penyebab kurang efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mempunyai motive oriented profit melainkan motive oriented sosial. Harsono ( 2007 ) Namun untuk mewujudkan agar sekolah mampu memberikan informasi yang akuntabel tentang keuangan sekolah perlu adanya standarisasi proses. Berdasarkan PP No 19 tentang
Strandar Nasional Pendidikan
menekankanbahwa dalam setiap sekolah dalam menerapkan pengelolaan
7
pendidikan harus berorientasi pada standar nasional agar efisiensi dan efektifitas dapat diukur. Dengan demikian secara umum lembaga pendidikan harus membuat perencanaan agar pengeluaran biaya pendidikan sebanding dengan pelayanan berupa aktivasi dalam pendidikan. Bila pengeluaran yang dianggarkan lebih rendah dari penerimaan maka berarti sekolah tidak memberikan
jumlah
pelayanan yang sesuai dengan harapan pengguna. Jika pengeluaran lebih dari penerimaan berarti sekolah harus pandai memberikan solusi untuk menutup kekurangan dengan mencari dana bantuan kepada pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sekolah belum merupakan tujuan utama. Yang terpenting bagaimana sekolah mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga sekolah mampu memberikan biaya pendidikan yang proporsional terhadap masyarakat. B. Rumusan Masalah Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah penelitian ini menitikberatkan pada analisis Sekolah efektifitas
biaya
pendidikan per unit
pada
salah satu
Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Malang untuk mewujutkan dan
akuntabilitas
keuangan sekolah. Adapun rumusan masalah
adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana menentukan
besaran
satuan
biaya
Muhammadiyah 3 Singosari di Kabupaten Malang
pendidikan
SMK
8
2.
Bagaimana
efisiensi mutu
pendidikan
di
SMK
Muhammadiyah 3
Singosari di Kabupaten Malang ditinjau dari mutu proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. 3. Bagaimana pengaruh besaran satuan biaya pendidikan pada tingkat efisiensi
mutu pendidikan
pada SMK Muhammadiyah 3 Singosari di
Kabupaten Malang bila ditinjau dari mutu proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menghitung dan menentukan besaran satuan biaya pendidikan yang dibebankan peserta didik dalam menempuh pendidikan di
SMK
Muhammadiyah 3 Singosari kabupaten Malang, 2. Untuk mendiskripsikan efisiensi mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Singosari Kabupaten Malang, ditinjau dari mutu proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. 3. Menentukan adakah pengaruh antara satuan
biaya pendidikan yang
dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan efisiensi mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Singosari Kabupaten Malang. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pendidikan kejuruan baik secara teoritis maupun praktis; 1. Secara Teoritis ( Keilmuan )
9
a. Memberikan sumbangsih keilmuan bagi dunia pendidikan yang berguna bagi pengembangan dan perluasan informasi tentang penghitungan biaya pendidikan perunit pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan b.
Menambah bahan kepustakaan yang memungkinkan dapat merangsang peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penghitungan biaya pendidikan per unit.
2. Secara Praktis a. Membantu manajemen dalam merencanakan biaya pendidikan peserta didik secara periodik b. Membantu manajemen dalam mengendalikan efisiensi aktifitas
yang
dilakukan oleh setiap unit kerja yang terlibat dalam proses pembelajaran. c. Membantu manajemen sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan masa lalu, sebagai dasar pemilihan berbagai alternatif aktivitas dan sebagai dasar perencanaan masa depan d. Sebagai dasar
akuntabilitas keuangan bagi masyarakat agar lebih
berpartisipatif dalam pembiayaan pendidikan. e. Sebagai tolak ukur masyarakat dalam menilai kinerja lembaga pendidik
E. Batasan Masalah Masalah yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian ini adalah menghitung besarnya satuan biaya yang dibebankan oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan di
SMK Muhammadiyah 3 Singosari di Kabupaten
Malang pada bidang keahlian Bisnis Manajemen, Seni & Pariwisata, Tehnologi
10
dan Informatika pada periode waktu 3 tahun terhitung mulai tahun 2007, 2008, 2009, efisiensi mutu pendidikan SMK Muhammadiyah 3 Singosari Kabupaten Malang dan pengaruhnya antara satuan biaya pendidikan dengan efisiensi mutu pendidikan Untuk memperjelas batasan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Biaya dalam penelitian ini terbatas pada jenis biaya langsung ( direct cost) yang sifatnya budgetair dan tidak langsung ( indirect cost ) terhadap proses belajar mengajar atau biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh lembaga. Dengan demikian biaya-biaya yang tidak bersifat budgetair seperti yang dibelanjakan oleh kepentingan sendiri dan biaya kesempatan ( oportunity cost )
tidak
termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam penelitian ini. Demikian juga biaya penyusutan/ depresiasi atas nilai bangunan tidak diperhitungkan dalam penelitian ini, karena sulit diprediksi dan tidak tersedia datanya. 2. Besaran biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan SMK yang mencakup : gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan mebeler, pengadaan alat-alat praktek, pendidikan sistem ganda, pembinaan imtaq, pengadaan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan
pendidikan,
dan supervisi/
pembinaan pendidikan
serta
ketatausahaan sekolah yang semuanya diselenggarakan dalam RAPBS. Berdasarkan pengeluaran biaya operasional pendidikan, selanjutnya dapat
11
dihitung rata-rata biaya pendidikan. Biaya rata-rata perkomponen pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah pertahun anggaran. Biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid di sekolah, dengan demikian biaya rata-rata ini dapat diketahui dengan cara membagi seluruh pengeluaran sekolah perkomponen tiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan 3. Efisiensi biaya pendidikan yang dimaksud adalah efisiensi internal yang menggambarkan antara penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan ditentukan dengan ketepatan pendayagunaan anggaran pendidikan sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi terhadap mutu pendidikan. 4. Mutu pendidikan di tekan kan pada mutu proses kegiatan belajar mengajar dan mutu hasil belajar peserta didik . Mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh
efisien waktu dalam kegiatan belajar, optimalisasi sumber belajar,
pelaksanaan evaluasi kegiatan belajar dan frekwensi bimbingan belajar, sedangkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan mutu hasil belajar mengajar ditentukan oleh tingkat kelulusan siswa kelas akhir , ketuntasan belajar dalam menyelesaikan standar kompetensi., kenaikan tingkat atau kelas setiap akhir tahun pembelajaran dan kelangsungan mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan
12
F. Kerangka Pikir Penelitian Gambar 1.1 Kerangka piker penelitian Kebijakan anggaran
Identifikasi sumber dana
Identifikasi kebutuhan biaya Anggaran
A N A L I S I S
K E E F E K T I F A N B I A Y A
Biaya pendidikan
Total Cost
Unit cost
Pemanfatan pendidikan Per komponen Mutu proses kegiatan belajar : 1. Efisiensi Waktu 2. Optimalisasi sumber 3. Evaluasi belajar 4. Bimbingan belajar Mutu hasil belajar : 1. NEM ( Kelulusan ) 2. Ketuntasan belajar 3. Kenaikan tingkat 4. Kelangsungan pend.
1. Biaya tetap kolektif
2. Biaya Variabel Umum
3. Biaya variable khusus siswa baru
4. Biaya variable khusus siswa akhir
Analisis biaya pendidikan sebagai upaya peningkatan efisiensi pendidikan . di SMK Muhammdiyah 03 Singosari Kabupaten Malang
13
G. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir peneliti tersebut diatas, maka dapat di tarik sebuah model hipotesis penelitian, seperti pada gambar sebagaai berikut :
Gambar 1.2 Model Hipotesis Penelitian
Y1 Mutu proses kegiatan belajar : 1. Efisiensi Waktu 2. Optimalisasi sumber 3. Evaluasi belajar X UNIT COST 1. Biaya tetap kolektif 2. Biaya Variabel Umum 3. Biaya variable khusus siswa baru 4. Biaya variable khusus siswa
Y2 Mutu hasil belajar : 5. NEM ( Kelulusan ) 6. Ketuntasan belajar 7. Kenaikan tingkat 8. Melanjurkan pend.
Mengacu pada model hipotesis diatas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan dan akan diujikan kebenarannya melalui penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara besarnya biaya satuan pendidikan
( Unit Cost )
terhadap mutu proses pendidikan baik ditinjau dari mutu proses kegiatan belajar maupun mutu proses hasil belajar SMK Muhammadiyah 3 Singoari Kabupaten Malang.
14
