BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan SDM suatu bangsa sangat bergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan harus berlangsung seumur hidup dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas kehidupan. Peningkatan kualitas SDM, jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global. Pada masa yang akan datang, peningkatan daya saing suatu bangsa perlu mendapat perhatian yang serius khususnya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif. Salah satu parameter dalam menentukan kualitas SDM suatu bangsa dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Indeks (HDI) yang di dalamnya terdapat indikator pendidikan. United Nations
1
2
Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah negara negara lain di Asia Tenggara seperti Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini disebabkan oleh penanganan masalah yang berkaitan dengan indikator HDI seperti buta aksara, lama bersekolah, angka kematian ibu dan anak, serta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara-negara tersebut dibandingkan dengan di Indonesia. Tabel 1.1 Perbandingan HDI Negara-Negara ASEAN Tahun 2004-2006
2004 2005 2006 Rangking HDI Rangking HDI Rangking HDI Brunei N/A 0.894 30 0.919 27 N/A Darussalam N/A 0.922 25 0.918 28 Singapura N/A 61 0.811 63 0.823 63 Malaysia 0.805 74 0.781 78 0.786 81 Thailand 0.784 84 0.771 90 0.745 102 Philipina 0.763 108 0.728 107 0.726 109 Indonesia 0.711 109 0.733 105 0.718 114 Vietnam 7.009 N/A 0.583 132 0.585 135 Myanmar N/A 129 0.598 131 0.575 136 Cambodia 0.583 Negara
Sumber : UNDP Human Development Report 2004-2007/2008 (www.diknas.go.id)
Rendahnya HDI Indonesia khususnya di bidang pendidikan dapat dilihat pula
dari
data
(www.bps.go.id).
Biro
Pusat
Statistik
(BPS)
Republik
Indonesia
(RI)
Tahun 2007 BPS RI mencatat bahwa penduduk tamat SD
hanya 31,19 %, tamat SLTP 17,49 %, tamat SLTA 23,37 %, tamat PT sekitar 10 % dan penduduk tidak/belum tamat SD sekitar 20 %. Sedangkan menyangkut penduduk yang buta huruf tahun 2008 BPS RI (www.bps.go.id) mencatat
3
penduduk yang buta huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 1,81 %, usia 15-44 tahun 1,94 % dan penduduk usia 45 ke atas 19,72 %. Salah satu penyebab rendahnya HDI Indonesia dibanding negara lain, yaitu karena Indonesia mengalami permasalahan di bidang pendidikan, seperti: 1) Masalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2) Masalah peningkatan mutu pendidikan, 3) Masalah peningkatan relevansi dan efisiensi pendidikan, 4) Masalah lemahnya manajemen pendidikan (Sidi, 2001: 70-72). Saat ini pendidikan telah memasuki era perubahan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta pengembangan sistem manajemen pengelolaan pendidikan yang transparan dan mempunyai akuntabilitas publik. Untuk menjawab
semua kebutuhan perubahan tersebut, perlu
dilaksanakan reformasi pendidikan secara makro maupun mikro. Reformasi makro pendidikan terkait erat dengan pengambilan kebijakan, perencanaan program, strategi pencapaian keberhasilan pendidikan serta penataan regulasi dan kelembagaan pendidikan. Sedangkan di tingkat mikro menyangkut proses pembelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan mutu pendidikan, pemerintah bertekad ingin membenahi dan mengembangkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan nasional, sambil terus memperluas akses serta pemerataan pendidikan, khususnya melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Untuk menunjang mutu pendidikan pemerintah mengembangkan sistem penjaminan mutu melalui standarisasi, akreditasi dan sertifikasi di bidang
4
pendidikan, baik formal maupun nonformal. Untuk standarisasi pendidikan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah mengatur garis-garis besar mengenai berbagai aspek standar mutu pendidikan, yang meliputi: standar proses, standar isi, standar kempetensi lulusan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar penilaian pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan dalam rangka memperluas akses dan pemerataan, peningkatan mutu, serta peningkatan relevansi dan efisiensi pendidikan, pemerintah melaksanakan pendidikan melalui tiga jalur yakni, jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal. Pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal memberikan berbagai pelayanan pendidikan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat, maka perlu adanya pelayanan yang seoptimal mungkin terhadap warga masyarakat sebagai
5
warga belajar. Pelayanan yang optimal terhadap warga belajar dalam pendidikan nonformal dimaksudkan adalah pelayanan dalam proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pelayanan yang optimal terhadap warga belajar hanya akan terlaksana jika dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan belajar warga belajar serta ditunjang oleh sarana dan prasana yang memadai. Salah bentuk layanan pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu layanan pendidikan umum pada jalur pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan memiliki tiga program yang meliputi program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs dan program Paket C setara SMA/MA. Program pendidikan kesetaraan ini diperuntukan bagi warga masyarakat yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, usia, waktu, lokasi dan faktor lainnya. Program pendidikan kesetaraan menempati posisi strategis untuk mengatasi paling tidak tiga tantangan penting, yakni: pertama, membantu penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan menarik kembali anak-anak yang mengalami putus sekolah di pendidikan dasar dan mengajak anak-anak yang tidak/belum bersekolah karena miskin, untuk mengikuti program kesetaraan Paket A dan B; kedua, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar yang tidak melanjutkan dan
6
menarik kembali anak-anak yang putus sekolah di pendidikan menengah, untuk mengikuti program kesetaraan Paket C; ketiga, memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup dengan keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja, dan kemampuan merintis dan mengembangkan usaha mandiri (enterpreneurship), dalam rangka membantu mengatasi pokok persoalan mereka yaitu ketidakberdayaan secara ekonomi. Untuk menjawab berbagai perkembangan dinamika masyarakat seperti di atas, seiring dengan peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan, maka diperlukan reformasi pendidikan kesetaraan. Reformasi ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi fungsi pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal, terjaga mutu layanan pendidikannya melalui kurikulum, bahan ajar yang induktif tematis dan proses pembelajaran yang equivalen dengan pendidikan formal, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu akan terwujud apabila komponen yang terlibat di dalamnya memiliki kualitas sesuai dengan SNP yang tercantum pada PP No. 19 tahun 2005. Salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tersebut adalah tenaga pendidik. Dalam pendidikan nonformal tenaga pendidik ini disebut tutor. Tenaga pendidik dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa : Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
7
Berdasarkan
undang-undang
tersebut
dalam
melaksanakan
tugas
profesionalnya, seorang tenaga pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pada pasal berikutnya yaitu pasal 42 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dari UU Sisdiknas tersebut, dapat kita lihat betapa pentingnya kompetensi seorang tenaga pendidik dalam upaya peningkatan
pendidikan
nasional
yang
berkualitas
melalui
pemberian
pengetahuan, keterampilan dan sikap serta pembinaan terhadap peserta didik. Berdasarkan catatan HDI, 50% guru di Indonesia tidak memiliki kualitas standar. Fakta ini menunjukkan, kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar. Dari data statistik HDI, terdapat 60 persen guru SD, 40 persen SLTP, 43 persen SMA, 34 persen SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2 persen atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya (http://tabloidjubi.wordpress.com). Hal ini juga menunjukan bahwa mutu tenaga pendidik khususnya pada program pendidikan kesetaraan masih jauh dari memadai. Mutu pendidikan kesetaraan akan meningkat antara lain jika seorang pendidik memiliki kompetensi yang menunjang tugas dan peranannya sebagai pendidik. Kompetensi tenaga pendidik dalam hal ini tutor pada pendidikan kesetaraan berdasarkan SNP
8
meliputi; kompetensi pedagogik/andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kempetensi sosial. Melihat kenyataan di atas, jelas peningkatan kompetensi tutor sangat perlu dilakukan. Tugas seorang tutor tidak hanya bertugas mentransfer ilmu kepada warga belajar, tetapi harus memiliki nilai lebih dalam menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan akhlak/moral kepada warga belajar dalam bentuk kepribadian yang baik dan sesuai dengan standar kompetensi lulusannya. Dalam pendidikan nonformal kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, baik oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan pelatihan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar yang bersifat praktis dan pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Pelatihan banyak dilaksanakan dalam masyarakat atau dalam dunia kerja untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan fungsional (Kamil, 2007:3). Kegiatan-kegiatan pelatihan ini sangat populer dan mudah dilakukan karena menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan nonformal. Namun demikian kegiatan pelatihan dianggap berhasil apabila peserta pelatihan dalam hal ini tutor sebagai tenaga pendidik mampu menerapkan hasil pelatihan pada program-program pendidikan nonformal yang dilaksanakan di lapangan khususnya pada program Paket B.
9
B. Identifikasi Masalah Dalam dunia pendidikan mutu pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor antara lain pendidik (guru, tutor, pamong belajar, instruktur), sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, sumber belajar yang memadai, biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung. Hal-hal yang mempengaruhi mutu output pendidikan menurut Sudjana (2001:34-38) sebagai berikut: 1) Masukan mentah (raw input), yaitu peserta didik dengan berbagai ciri yang dimilikinya, yaitu karakteristik internal dan karakteristik eksternalnya. Karakteristik internal meliputi atribut fisik, psikis, dan fungsional. Sedangkan karakteristik eksternal barkaitan dengan lingkungan kehidupan peserta didik, 2) Masukan sarana (instrumental input), meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok dapat melakukan kegiatan belajar. Ke dalam masukan ini termasuk tugas belajar, belajar pembelajaran, metoda serta evaluasi kurikulum, pendidik (tutor), tenaga kependidikan lainnya, fasilitas dan alat, biaya, dan pengelolaan program, 3) Masukan lingkungan (enviromental input), terdiri atas unsur-unsur lingkungan yang menunjang dan mendorong berjalannya program pendidikan nonformal. Unsur-unsur ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan alam, 4) Masukan lain (other input), adalah daya dukung lainnya yang memungkinkan para peserta didik dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimilikinya untuk kemajuan kehidupannya. Masukan lain ini meliputi modal, bahan baku, proses produksi, lapangan kerja/usaha, informasi, alat dan fasilitas, pemasaran, pekerjaan, koperasi, paguyuban peserta didik, latihan
10
lanjutan, bantuan eksternal, dan lain sebagainya, 5) Proses pendidikan, menyangkut interaksi edukasi antara masukan sarana, terutama pendidik (tutor), dengan masukan mentah, yaitu peserta didik (warga belajar). Proses ini terdiri atas kegiatan pembelajaran, bimbingan penyuluhan dan/atau pelatihan, serta evaluasi. Di antara berbagai faktor tersebut yang sangat berperan dan menentukan keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan adalah pendidik. Kegiatan pembelajaran lebih mengutamakan peranan pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka aktif melakukan kegiatan belajar. Pendidik tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Demikian pula pada pendidikan nonformal, salah satu faktor yang sangat menentukan dan mendukung terwujudnya pembelajaran yang bermutu khususnya di pendidikan kesetaraan adalah tutor sebagai tenaga pendidik. Tutor adalah salah satu faktor input merupakan faktor determinan atau penentu terhadap peningkatan mutu pembelajaran pada pendidikan kesetaraan. Karena pentingnya seorang tutor sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada warga belajar, maka tutor dalam melakukan tugas dan fungsinya harus memenuhi standar sebagai pendidik. Standar tersebut merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh tutor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kompetensi
tutor
berdasarkan
SNP
meliputi;
kompetensi
pedgogik/andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kempetensi sosial. Upaya peningkatan kompetensi tutor dalam melaksanakan pembelajaran harus terus menerus diupayakan, antara lain dengan melalui kegiatan pelatihan
11
yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dimaksudkan agar para tutor dalam melakukan tugasnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, yaitu keahlian dan kemahiran yang diperlukan bagi seorang tutor. Dengan adanya peningkatan kompetensi tutor melalui pelatihan diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran. C. Rumusan Masalah Melihat pentingnya tutor sebagai tenaga pendidik dalam menentukan mutu pembelajaran khususnya pada program Paket B, maka dalam pembahasan penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut ”Bagaimanakah hubungan hasil pelatihan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran program Paket B?”. Dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pembahasan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah terdapat hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan kompetensi tutor (kognitif) dengan mutu pembelajaran Paket B? 2. Apakah terdapat hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan sikap kompetensi tutor (afektif) dengan mutu pembelajaran Paket B? 3. Apakah terdapat hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan keterampilan
kompetensi
tutor (psikomotor)
dengan mutu pembelajaran
Paket B? 4. Apakah terdapat hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan kompetensi tutor (kognitif), sikap kompetensi tutor (afektif), keterampilan kompetensi Paket B?
tutor (psikomotor)
dengan
mutu pembelajaran
12
D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan kompetensi tutor, sikap kompetensi tutor, dan keterampilan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. 2. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empirik tentang : a. Hubungan
antara
hasil
pelatihan
berupa
penguasaan
pengetahuan
kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. b. Hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan sikap kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. c. Hubungan antara hasil pelatihan berupa penguasaan
keterampilan
kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. d. Hubungan
antara
hasil
pelatihan
berupa
penguasaan
pengetahuan
kompetensi tutor, sikap kompetensi tutor, keterampilan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis,
penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan
keilmuan dalam pendidikan nonformal khususnya menyangkut teori dan pengetahuan tentang pelatihan, kompetensi dan pembelajaran.
13
2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat baik dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya pada program Paket B, terutama: a. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi penyelenggara pelatihan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan program pelatihan di masa yang akan datang. b. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan khususnya program Paket B dalam rangka pembinaan terhadap tutor dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. c. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi tutor dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan proses pembelajaran. d. Bagi Dinas Pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha peningkatan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. e. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan rujukan bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan pendidikan nonformal. f. Sebagai implementasi pengembangan kreatifitas ilmiah bagi penulis dalam mengkaji secara ilmiah tentang hasil pelatihan kompetensi tutor yang dikorelasikan dengan mutu pembelajaran program Paket B. F. Kerangka Berpikir Peningkatan mutu pembelajaran akan tercapai apabila proses pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan
14
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan mutu pembelajaran pada pendidikan nonformal khususnya pada pendidikan kesetaraan adalah tutor. Kualitas tutor yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tutor, baik melalui peningkatan kualifikasi maupun kompetensi menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu tutor antara lain dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, Pasal 28 dinyatakan bahwa: “pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik/andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15
Majid (2005:6) menjelaskan “kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru (tutor) akan menunjukkan kualitas dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru (tutor)”. Selanjutnya Sahertian (Trianto dan Tutik, 2006:62) mengemukakan “…kompetensi guru (tutor) adalah perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan pendidikan”. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional”. Oleh karena itu, tutor harus mempunyai kompetensi yang memadai berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Peningkatan kualitas tutor dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal merupakan upaya yang “urgent” untuk mendukung terwujudnya program pendidikan nonformal yang bermutu dan berdaya saing. Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan non formal khususnya pada program Paket B sangat ditentukan oleh kualitas tutor sebagai pendidik dalam mentransfer ilmu sesuai dengan kompetensinya. Tutor merupakan bagian yang strategis dan merupakan kunci dari keberhasilan peningkatan mutu pembelajaran yang diharapkan pada program pendidikan nonformal. Mengacu pada kebutuhan akan pendidik di lingkungan pendidikan nonformal, maka perlu adanya strategi terkait dengan peningkatan kualitas tutor. Salah satunya adalah melalui pelatihan kompetensi tutor Paket B.
16
Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa tutor sebagai tenaga pendidik pada pendidikan kesetaraan khususnya pada program Paket B memiliki peran yang penting dalam
rangka
meningkatkan
mutu
pembelajaran. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian :
Permasalahan: Rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik atau Tutor PNF
Pelatihan Kompetensi Tutor Hasil Pelatihan Pengetahuan Tutor
Sikap Tutor
Keterampilan Tutor
MUTU PEMBELAJARAN
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian
Berdasarkan kerangka berpikir di atas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah ”Hubungan hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan kompetensi tutor, sikap kompetensi tutor, dan keterampilan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B di Provinsi Gorontalo”
17
Variabel dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Variabel bebas: Pengetahuan kompetensi tutor (X1), Sikap kompetensi tutor (X2), dan Keterampilan kompetensi tutor (X3). 2. Variabel terikat: Mutu pembelajaran Paket B.
.
X1
X2
Y
X3
Gambar 1.2 Paradigma Penelitian
Keterangan: Y = Mutu Pembelajaran X1 = Pengetahuan Kompetensi Tutor X2 = Sikap Kompetensi Tutor X3 = Keterampilan Kompetensi Tutor
18
G. Hipotesis Hipotesis penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut: 1. Terdapat hubungan yang poisitif antara hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. 2. Terdapat hubungan yang poisitif antara hasil pelatihan berupa penguasaan sikap kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. 3. Terdapat hubungan yang poisitif antara hasil pelatihan berupa penguasaan keterampilan kompetensi tutor dengan mutu pembelajaran Paket B. 4. Terdapat hubungan yang poisitif antara hasil pelatihan berupa penguasaan pengetahuan
kompetensi
tutor,
sikap
kompetensi
kompetensi tutor, dengan mutu pembelajaran Paket B.
tutor,
keterampilan
