BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan semua sektor pembangunan yang berada di wilayah kabupaten / kota tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000. Untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten/kota berjalan diatas kebijakan, standart, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pembangunan didaerah tersebut maka dibentuklah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan mengacu kepada
tiga
fungsi
pemerintahan
daerah
yaitu
melakukan
tugas
pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi fungsi diatas pemeritah daerah memberdayakan berbagai sumber dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi maupun dana bagi hasil. Oleh karena itu Pemerintah pertanggungjawaban dalam
Daerah berkewajiban
bentuk
laporan
memberikan
yang menyajikan
dan
mengungkapkan segala akivitas serta kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memilikihak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah
1
DPRD dan masyarakat luas.Dalam hal ini ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan (stewardship) keuangan secara baik, perlindungan aset fisik dan nilai financialnya, pencegahan terjadinya pemborosan dan kesalahan prosedural. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen - elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan. Lima variabel ini dapat dijadikan ukuran terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Namun demikian keberhasilan dalam pengelolaan keuangan tersebut harus diikuti pula keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh kepala daerah tersebut ketika ia akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, disamping sejalan pula dengan upaya mendukung program dan tujuan pembangunan nasional. Disinilah letak keragaman ukuran sukses pembangunan daerah mengingat dimasa otonomi daerah saai ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing masing, namun tetap mengkedepankan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional. Dari penjelasan diatas tergambar bahwa pengelolaan keuangan yang baik tersebut harus memiliki ukuran stadart pengelolaan dan
2
standart ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah Good governance. Dalam rangka menciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan harus diupayakan
sesederhana
keterukurannya
mungkin
(akuntable),
dan
sehingga dapat
mudah diakses
untuk dengan
dianalisis mudah
(transparan)oleh publik. Untuk itu dikembangkanlah format yang lebih sederhana pada setiap variabel namun tetap sesuai dengansistem dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baku. Selain itu dalam mewujudkan kinerja anggaran, makaSatuan perangkat kerja daerah harus dapat memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep Value for Money yang berorientasi pada kepentingan publik, serta mempercayakan pengelolaan keuangan kepada staff yang profesional, memiliki intergeritas dan kejujuan yang tinggi. Namun target capaian anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran daerahharus dimonitor secara periodikal dengan membandingkan antaracapaian dengan target anggaran, serta membandingkan dengan persentase target capaian tahun sebelumnya. Mengingat demikian kompleksnya pengelolaan keuangan daerah disamping sumberdaya manusianya yang relatif terbatas bila diukur dari aspek kualitas maka penulis berminat untuk melakukan kajian dan analisis terhadap variabel – variableyang
menjadi
tolak
ukur
pengelolaan
keuangan daerah meliputi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for
3
Money, Kejujuran,Transparansi dan Pengawasan, dengan melakukan studi kajian pada Pemerintah kabupaten labuhan batu – Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya kajian ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja dan responsibilitas seluruh perangkat SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehinggapada akhirnya akan
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
1.2. Rumusan Masalah Dari uraian Latar Belakang
diatas, maka penulis memformulasi
rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:“Apakah akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan daerah secara
parsial”?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan pengaruh
penelitianini
adalah
untuk
mengetahui seberapa besar
akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran,
transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
4
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat kepada: 1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan referansi dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Peneliti sehingga dapat
menambah
pengetahuan
dalam
bidang
pengelolaan keuangan daerah; 3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pengguna anggaran atau SKPD diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, koreksi dan untuk perbaikan didalam implementasi pengelolaan keuangan daerah terutama bagi Pemerintah kabupaten labuhan batu;
5
