BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan, yang secara langsung berkaitan dengan peroses pemebelajaran di sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa, guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu. Guru yang telah tersertifikasi di tuntut untuk mengajar minimal 24 jam dan maksimal tatap muka dalam satu minggu. Sumber dari Dirjen PMPTK (Depdiknas, 2009 : 3), hingga saat ini belum semua guru dapat melakasanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Hal tersebut terjadi karena kondisi sekolah yang kelebihan guru atau lokasi sekolah yang berada di daerah terpencil. Kelebihan guru terjadi karena ada perubahan kebijakan dalam perencanaan dan rekutmen guru, serta perubahan jam mengajar guru dari paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka perminggu menjadi 24 jam tatap muka perminggu. Khusus sekolah-sekolah di daerah terpencil, pada umumnya peserta didiknya sedikit sehingga mempengaruhi jumlah rombongan belajar (rombel) dan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menentapkan
bahwa
guru
tetap
pemegang
seritifikat
pendidik
berhak 1
mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio menimal jumlah jumlah peserta didik terhadap gurunya yaitu : a) untuk TK, RA, atau yang sederajat 15 : 1; b) untuk SD atau yang sederajat 20 : 1; c) untuk MI atau yang sederajat 15 : 1; d) untuk SMP atau yang sederajat 20 : 1; e) untuk MTs atau yang sederajat 15 : 1; f) untuk SMA atau yang sederjat 20 : 1; g) untuk MA atau yang sederajat 15 : 1; h) untuk SMAK atau yang sederajat 15 : 1; dan i) untuk MAK atau yang sederjata 12 : 1; (Dirjen PMPTK Depdiknas, 2009 : 4). Namun apabila dilihat secara detail pada jenis guru tertentu dibeberapa daerah dilaporkan terdapat kekurangan guru atau kelebihan guru. Kondisi sekolah yang memiliki kelebihan guru akan menyebabkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru lebih tinggi dan proses pembelajaran tidak efektif. Adapun alasan yang dijadikan tempat penelitian tersebut adalah: a) SDN Bareng 3 memiliki tenaga pengajar 29 orang, diantaranya 25 Guru PNS dan 4 Guru Tidak Tetap (GTT) dengan jumlah rombongan belajarnya 18 kelas (kelas pararel) A, B, dan C apakah mencukupi jam mengajar sesuai dengan jumlah dan kebutuhan jam mengajar guru; b) SDN Bareng 3 sebagai sekolah yang berada di dalam kota dan dinilai terpenuhi kebutuhan guru dengan fasilitas yang sangat baik; c) SDN Bareng 3 mempunyai banyak kegiatan Ekstra kulikuler diantaranya seni tari, seni lukis/poster, paduan suara, bina vokal/karaoke, menganyam, menyulam, drum band, samroh moderen, band, TPQ/fikih mabadi, tilawah, baca tulis Al-Qur’an, Bina Iman, Pasraman, bahasa inggris, komputer, pramuka, drama, fashion show, jula-juli, karate; d) merupakan sekolah hasil dari regrouping 2 sekolah yaitu SDN Bareng 5, SDN Bareng 7 ; e) Ada beberapa guru yang belum 2
tersertifikasi.
Menurut
hemat
peneliti
kondisi
sekolah
tersebut
secara
fenomenologis mempunyai daya tarik tersendiri yang kuat sebagai tempat penelitian. Dari latar belakang masalah di atas apakah Peraturan Menteri Pendididkan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru satuan Pendidikan di Sekolah Dasar Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang, telah dilaksanakan dengan baik, apakah semua guru sudah mencukupi beban mengajar dan apakah ada guru yang belum mendapatkan beban mengajar minimal 24 (dua puluh) jam tatap muka perminggu. B. Fokus Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan a) Isi atau subtansi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru. b) Proses implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru. c) Keberhasilan implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru. d) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru. e) Dampak kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru. Lima fokus di atas dilakukan di SDN Bareng 3 Malang Kecamatan Klojen Kota Malang.
3
C. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah isi atau subtansi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang ? 2. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang ? 3. Bagaimanakah keberhasilan implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang ? 4. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang ? 5. Bagaimanakah dampak kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang ? D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: a. Menganalisis kemudian mendiskripsikan isi atau subtansi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang.
4
b. Menganalisis kemudian mendiskripsikan proses implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang. c. Menganalisis kemudian mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang. d. Menganalisis kemudian mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang. e. Menganalisis kemudian mendiskripsikan solusi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja guru Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang. E. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menambah dan memperdalam
pengetahuan
dibidang
kebijakan
dan
pengembangan
pendidikan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penghitungan dan pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan sebagai upaya pendistribusian guru secara merata. b. Manfaat praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 1. Peneliti, menambah wawasan dan pemahaman tentang implementasi kebijakan pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan beban kerja guru. 5
2. Bagi kepala sekolah sebagai langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dalam pembagian beban kerja guru sesuai dengan kualifikasi, dan loyalitas guru yang diberi tugas tambahan. 3. Pengawas, dapat melakukan pembenahan beban kerja dan pendistribusian jam mengajar guru. 4. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan peneliti seperti ini untuk mengkaji lebih luas dan mendalam pada sekala yang lebih konferhensif diwaku mendatang.
F. Penegasan Istilah a.
Analsis kebijakan adalah penelitian kebijakan sebagai proses untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik (Danim dalam Usman, 2009). Disini yang dimaksud telaah keritis terhadap kebijakan kepala sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bareng 3 Kecamatan Klojen Kota Malang.
b.
Implementasi kebijakan Adalah proses pelaksanaan ketetapan kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melalui tapa interperstasi, pengorganisasian, dan aplikasi.
c.
Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. (Sudarman, 2002).
6
d.
Beban kerja guru Beban kerja guru yang di maskud dalam penelitian ini adalah suatu kewajiban kerja yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memenuhi jam kerja, beban tatap muka, dan melaksanakan tugas – tugas tambahan lainnya.
e.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005).
7
