BAB I PENDAHULUAN. Koperasi merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji secara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Koperasi merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena koperasi merupakan sebagian dari tata perekonomian masyarakat Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai koperasi adalah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 (Untuk selanjutnya disingkat dengan UUK) tentang Perkoperasian. Dalam pertimbangan Undang-Undang ini dikatakan : 1. Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 2. Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional; 3. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Didalam penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah

Universitas Sumatera Utara

koperasi. Penjelasan pasal 33 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi demokrasi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya didalam pasal 33 ayat 1 tersebut. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. 1 Pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

1

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi


pemasyarakatan koperasi. Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang tidak hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia dan telah berhasil diusahakan oleh koperasi serta oleh badan usaha lainnya. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu, dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara professional. Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 undangundang dasar 1945. 2 Bagi hasil merupakan sisa hasil usaha (SHU) yang setelah dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota standing (sesuai dengan kedudukan anggota koperasi) dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masingmasing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi serta telah sesuai dengan rapat anggota. Dalam bagi hasil ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa dijadikan 2

Ibid


sebagai suatu daya tarik bagi setiap orang yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi. Salah satu keuntungan tersebut yaitu adanya keadilan yang diberikan koperasi kepada anggota dan dihitung dari besarnya jasa modal yang telah diberikan kepada koperasi. Semakin besar jasa modal yang diberikan, maka semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini juga yang bisa dijadikan faktor pendukung dari koperasi agar dapat menghimpun anggota sebanyak mungkin sehingga permodalan yang dihasilkan oleh koperasi bisa semakin besar dan dapat membuka banyak usaha didalamnya. Ketertarikan mengangkat judul mengenai koperasi ini khususnya dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yaitu karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat bisa memberikan kesejahteraan kepada tiap anggota yang berhimpun didalamnya yang salah satu caranya melalui bagi hasil. Bagi hasil ini mempunyai daya tarik bagi setiap orang yang ingin ikut berhimpun menjadi anggota koperasi. Salah satu ketertarikannya yaitu dapat memperoleh bagi hasil setiap tahunnya jika para anggota koperasi aktif dalam meningkatkan jasa modalnya dari usaha yang terdapat didalam koperasi tersebut. Usaha yang dilakukan koperasi ini bisa berupa simpan pinjam, toko yang terdapat didalamnya, jasa yang ditawarkan kepada setiap anggota, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukanlah suatu penelitian (Riset) yang penulis lakukan di Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan (untuk selanjutnya disingkat dengan KPRI Kencana II Medan). Koperasi ini berlokasi di Medan Petisah tepatnya berada dihalaman kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Medan (Untuk selanjutnya disingkat


BPPKBM) atau yang dahulu dikenal sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ketertarikan memilih KPRI Kencana II Medan sebagai tempat penelitian penulis yaitu karena koperasi ini termasuk yang berprestasi di kota Medan khususnya dan menjalakan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dan UUD 1945 yang membuat banyak orang ingin ikut berhimpun didalamnya sebagai anggota. Dari hasil penelitian penulis di tahun buku 2011, jumlah anggota KPRI Kencana II Medan telah mencapai 248 orang. Alasan lain memilih judul tentang pelaksanaan bagi hasil di KPRI Kencana II Medan ini yaitu untuk memberikan kesadaran dan informasi kepada pembaca tentang pentingnya koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk dimajukan lagi lebih serius kedepannya karena akan memberikan manfaat yang besar jika semakin banyak orang yang bergabung didalamnya menjadi anggota koperasi. Bisa dibayangkan, Jika koperasi bisa lebih banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia ini, maka pelan-pelan bisa terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang sejauh ini sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga seolah-olah keberadaan koperasi saat ini seperti terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga penelitian yang penulis lakukan ini bisa menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang perkoperasian sehingga diharapkan koperasi di Indonesia tidak mati suri lagi seperti yang terjadi saat ini.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan. 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil di Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan.

C. Tujuan Penelitian Adapun Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

hukum. Namun, berdasarkan permasalahan

yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan. 2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil di Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan terhadap perkembangan hukum koperasi di Indonesia.


2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dalam pembinaan dan pengembangan hukum koperasi di Indonesia khususnya harus di mulai dari perguruan tinggi agar lebih menggiatkan gerakan ekonomi rakyat yang bernama koperasi tersebut kepada masyarakat luas sehingga semakin banyak yang menyadari betapa pentingnya dan bermanfaatnya koperasi bagi kehidupan mereka, sehingga koperasi dapat lebih banyak lagi digiatkan diseluruh wilayah Indonesia. Ditambah lagi dalam perkoperasian di Indonesia juga terdapat bagi hasil yang sangat menguntungkan terhadap anggota yang telah berhimpun didalamnya. Jadi, siapapun yang ikut bergabung menjadi anggota koperasi bisa mendapatkan manfaat yang besar dari koperasi tersebut dan diharapkan bisa membuat para anggotanya menjadi sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dan UUD 1945. Selain itu, diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi penulis lainnya yang hendak melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis tentang pelaksanaan bagi hasil pada KPRI Kencana II Medan.


E. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini maksudnya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 3 Sedangkan metode penelitian hukum empiris dalam skripsi ini maksudnya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan didukung melalui wawancara yang dilakukan sebagai tambahan informasi dengan Ketua KPRI Kencana II Medan dan para staff KPRI Kencana II Medan yang sekaligus sebagai anggota koperasi juga. Hal-hal lain yang terdapat didalam metode penelitian antara lain: 1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam judul skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pemusatan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau polapola yang dianalisis dari gejala-gejala yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. 4

3 4

Soejono, H.Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 1997, hal 56 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta,2007, hal 20-21


2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu berisi tentang adanya inventarisasi hukum, penemuan asas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, identifikasi hukum dan efektivitas hukum. 5 3. Sumber Dan Jenis Data Sumber dan jenis data dalam penulisan skripsi ini meliputi: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 2) Peraturan Perundang-undangan: i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf v. Peraturan-peraturan Daerah 3) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat 4) Yurisprudensi 5) Traktat

5

Ibid


6) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab undang-undang hukum perdata. b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, kumulatif, dan seterusnya. 6 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan. 7 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini yaitu suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya serta berisikan pernyataanpernyataan yang menyajikan informasi. 8

6

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 1985, Hal 13 7 Ibid. hal 26 8 Ibid


F. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terdapat beberapa judul skripsi yang memiliki sedikit kesamaan dengan judul penulis di atas yaitu antara lain: 1. Aspek hukum koperasi dan pelaksanannya (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan) 2. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan 3. Pelaksanaan bagi hasil perbankan syariah dalam perspektif hukum perbankan Indonesia (Studi kasus pada Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam, Deli Serdang) Meskipun semua skripsi tersebut di atas mengenai bagi hasil dan juga tentang koperasi, akan tetapi dalam pembahasan dan permasalahannya memiliki sudut pandang yang berbeda, juga setelah melihat dari media elektronik yang didasari tidak ditemukan kesamaan dalam pembahasan permasalahan tinjauan yuridis tentang pelaksanaan bagi hasil pada Koperasi Pegawai Negeri Kencana II Medan yang dibahas dalam skripsi. Maka dengan demikian secara akademis keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.


G. Sistematika Penulisan Sistematika yang digunakan penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang dibagi ke dalam beberapa subbab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian

dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOPERASIAN DI INDONESIA Bab ini mejelaskan tentang Pengertian Koperasi, Kronologi dan Sejarah Koperasi, Landasan dan Asas Koperasi, Fungsi dan Peran Koperasi, dan Prinsip-prinsip Koperasi.

BAB III : BAGI HASIL PADA KOPERASI Bab ini menjelaskan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Mengenai Bagi Hasil pada Koperasi, Manfaat dari Bagi Hasil, Syarat-Syarat dari Bagi Hasil pada Koperasi, dan Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Bagi Hasil.


BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA KOPERASI PEGAWAI

NEGERI

KENCANA II

MEDAN (STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI KENCANA II MEDAN) Bab ini mejelaskan tentang Tata Cara Bagi Hasil pada Koperasi, Jangka Waktu Berlangsungnya Bagi Hasil pada Koperasi, Dampak dari Bagi Hasil, Keuntungan dari Bagi Hasil, dan kendala yang di hadapi dalam bagi hasil pada koperasi kencana II.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini berupa kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. Koperasi merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji secara

Recommend Documents